Negara: Rusia

  • Jerman Janjikan 500 Juta Euro Bantuan Senjata Buat Ukraina

    Jerman Janjikan 500 Juta Euro Bantuan Senjata Buat Ukraina

    Jakarta

    Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengumumkan paket baru dukungan senjata untuk Ukraina senilai €500 juta (sekitar Rp8,8 triliun) dalam kunjungan mendadak ke kota pelabuhan Odesa pada hari Kamis (30/05).

    Paket bantuan terbaru dari Jerman ini diumumkan secara resmi oleh Pistorius bersama Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov.

    Ini adalah kunjungan ketiga Pistorius ke Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada tahun 2022. Kunjungan ini dilakukan menhan Jerman di saat pasukan Ukraina berada di bawah tekanan dari serangan baru Rusia di timur laut, ditambah dengan serangan udara besar-besaran di kota-kota Ukraina.

    Permintaan utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dari sekutu Ukraina adalah lebih banyak amunisi untuk sistem pertahanan udara.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Kami akan terus mendukung Anda dalam kampanye defensif ini,” kata Umerov pada pertemuan Kamis malam di Odessa.

    Pistorius menambahkan, beberapa materi sudah siap untuk dikirimkan.

    “Mitra kami harus menyediakan senjata sehingga kami dapat memukul mundur musuh kembali ke luar perbatasan (Ukraina) yang diakui secara internasional,” katanya.

    Apa yang dikirim dalam paket bantuan Jerman?

    Paket bantuan tersebut mencakup amunisi untuk sistem pertahanan udara jarak menengah IRIS-T-SLM, dan rudal SLS jarak pendek.

    IRIS-T SLM dapat menangkal serangan rudal yang mendekat pada ketinggian hingga 20 kilometer dan jarak hingga 40 kilometer. Suku cadang dan barel pengganti untuk sistem artileri juga harus disediakan.

    Selain bertandang ke Ukraina, Boris Pistorius juga mengunjungi Moldova pada hari Jumat (31/05), dan diterima dengan penghormatan militer oleh mitranya dari Moldova, Anatolie Nosati.

    Pistorius dijadwalkan mengunjungi barak yang merupakan bagian dari proyek pembangunan Jerman untuk menjadikan negara itu lebih tangguh dalam menghadapi upaya destabilisasi yang dilakukan Moskow.

    ae/as (AFP, dpa)

    (ita/ita)

  • Ukraina Bombardir Pemukiman Dekat Perbatasan Rusia, 2 Orang Tewas

    Ukraina Bombardir Pemukiman Dekat Perbatasan Rusia, 2 Orang Tewas

    Oktyabrsky

    Angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan melakukan penembakan menggunakan peluncur roket ke arah pemukiman warga di Oktyabrsky, Rusia. Imbas penembakan itu, 2 orang dilaporkan tewas.

    Penembakan Ukraina terhadap kota Rusia dekat perbatasan menewaskan dua orang pada hari Sabtu, kata .

    “Angkatan bersenjata Ukraina menembaki pemukiman Oktyabrsky dari peluncur roket. Saya sangat sedih, dua orang tewas: seorang pria dan seorang wanita mengalami banyak luka pecahan peluru yang tidak dapat menyelamatkan nyawa,” kata Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov di Telegram, dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024).

    Gubernur mengatakan, berdasarkan informasi awal, 10 orang lainnya terluka akibat pecahan peluru. Termasuk, kata dia, seorang anak laki-laki berusia delapan tahun.

    Sebagai informasi, angkatan bersenjata Ukraina memang secara teratur melepaskan tembakan melintasi perbatasan ke wilayah Belgorod. Wilayah tersebut berbatasan dengan wilayah Kharkiv, tempat Rusia melancarkan serangan pada 10 Mei 2024 silam hingga merebut wilayah tersebut.

    Serangan pada Sabtu (25/5) waktu setempat itu juga membakar salah satu rumah pribadi dan merusak 21 rumah di sekitarnya. Selain itu, satu blok apartemen dan 23 mobil juga hancur.

    (maa/maa)

  • Putin Akan Lakukan Kunjungan ke Korea Utara, Dalam Rangka Apa?

    Putin Akan Lakukan Kunjungan ke Korea Utara, Dalam Rangka Apa?

    Moskow

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengungkapkan bahwa kunjungan resmi Presiden Vladimir Putin ke Korea Utara (Korut) sedang dipersiapkan. Kunjungan Putin ini dimaksudkan untuk memenuhi undangan yang sebelumnya diberikan oleh pemimpin Korut Kim Jong Un.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024), rencana kunjungan itu diumumkan Kremlin saat kedua negara, yang sama-sama berada di bawah sanksi berat dari Barat itu, menjalin hubungan yang semakin dekat sejak Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Baru-baru ini, Pyongyang dituduh memasok persenjataan penting ke Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Tuduhan itu dibantah keras oleh Korut.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam pernyataan kepada kantor berita pemerintah RIA Novosti pada Jumat (24/5) waktu setempat mengatakan bahwa kunjungan resmi Putin ke Pyongyang “sedang dipersiapkan” dengan tanggalnya akan diumumkan kemudian.

    “Presiden Putin mendapatkan undangan aktif untuk kunjungan resmi ke Korea Utara. Kunjungan tersebut sedang dipersiapkan,” ucap Peskov.

    “Kami akan mengumumkan tanggal kunjungan tersebut pada waktunya,” imbunya.

    Laporan intelijen Korea Selatan (Korsel) sebelumnya menyebut Pyongyang telah memasok jutaan peluru artileri penting ke Rusia untuk mendukung serangan-serangan Moskow terhadap Ukraina, dengan imbalan pasokan makanan.

    Ukraina bersama sekutunya, Amerika Serikat (AS), juga menuduh Moskow telah menembakkan rudal-rudal balistik yang dipasok Korut ke wilayah Ukraina.

    Tahun lalu, Kim Jong Un mengunjungi wilayah Rusia untuk melakukan pertemuan puncak dengan Putin di wilayah Timur Jauh. Kunjungan itu bertujuan mempererat hubungan yang lebih mendalam antara kedua negara, di mana sang pemimpin Korut menempuh perjalanan darat ke luar negeri yang jarang dilakukannya.

    Putin terakhir kali mengunjungi Pyongyang tahun 2000 silam, hanya beberapa bulan setelah dia menjabat di Kremlin. Pada saat itu, Putin bertemu langsung dengan mendiang Kim Jong Il, ayah Kim Jong Un.

    Kunjungan Putin ke Korut ini akan menjadi salah satu kunjungan langka, mengingat Presiden Rusia itu telah mengurangi perjalanan ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, baik karena pandemi virus Corona maupun karena Moskow menjadi lebih terisolasi usai menginvasi Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Berlin

    Poster pemilu yang menampilkan kandidat-kandidat berwajah muram dengan tulisan-tulisan seperti “keamanan” dan “kekuatan” saat ini tampak di setiap sudut jalan di Jerman.

    Para politisi Jerman tampaknya ingin mempersiapkan warga untuk menghadapi masa-masa berbahaya sejak serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, terutama karena Bundeswehr (angkatan bersenjata Republik Federal Jerman), dianggap tidak mampu menjalankan tugas pertahanan.

    Para pejabat tinggi militer Jerman bahkan telah memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Jerman tidak akan mampu memenuhi kewajibannya dalam aliansi NATO, serta tidak akan efektif dalam membela dirinya sendiri.

    Perdebatan belanja pertahanan

    Ini pula lah alasan mengapa Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyerukan tambahan dana untuk Bundeswehr.

    Pada tahun 2022, tepat setelah perang Ukraina pecah, Kanselir Jerman Olaf Scholz sebenarnya telah mengumumkan sebuah “dana khusus” sebesar €100 miliar (setara dengan Rp1.737 triliun) untuk angkatan bersenjata, meski menambah utang baru bagi Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Namun, Pistorius menginginkan tambahan dana sebesar €6,5 miliar (setara dengan Rp112,9 triliun) untuk militer Jerman dalam anggaran tahun 2025.

    Dalam sebuah opini hukum yang diterbitkan oleh kementeriannya, Pistorius berargumen bahwa kemampuan Jerman untuk mempertahankan diri memiliki status konstitusional yang lebih tinggi daripada “batas utang.”

    Frank Sauer, seorang profesor politik dan keamanan internasional di Universitas Bundeswehr di München, juga meyakini bahwa meski dengan suntikan dana €100 miliar, Bundeswehr masih kekurangan dana.

    Ia menilai bahwa jika tidak ada dana yang lebih besar pada tahun 2026, tentara Jerman hanya akan mampu “mempertahankan operasi yang sedang berlangsung dengan upaya maksimal,” tidak lebih.

    Namun, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner sejauh ini masih menolak memberikan tambahan dana miliaran dolar, dan keputusannya tersebut mendapat dukungan dari Kanselir. Perdebatan panas mengenai belanja pertahanan di level tertinggi itu pun tampaknya tinggal sedikit lagi menuju titik kritis.

    Faktor Trump?

    Namun, seberapa mengancam sebenarnya situasinya?

    Ketua Konferensi Keamanan München, Christoph Heugsen, mengatakan pada bulan Februari lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin punya tujuan untuk memulihkan Rusia yang lebih besar di dalam perbatasan bekas Uni Soviet.

    “Jika Putin tidak kalah dalam perang di Ukraina, kita harus memperkirakan bahwa dia akan melanjutkan perang dengan Republik Moldova atau negara-negara Baltik,” demikian prediksi Heusgen.

    Fabian Hoffmann, seorang peneliti strategi nuklir di Universitas Oslo, Norwegia, bahkan mengunggah prediksi yang lebih suram di X (sebelumnya Twitter).

    “Menurut pendapat saya, kita memiliki waktu paling lama dua hingga tiga tahun untuk memulihkan strategi melawan Rusia,” tulisnya di awal tahun ini.

    Sementara dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar baru-baru ini, Pistorius mengatakan bahwa militer Jerman memiliki waktu lima hingga delapan tahun untuk mengejar ketertinggalan.

    Sauer di sisi lain belum melihat adanya ancaman serius terhadap negara anggota NATO. Namun, sebuah skenario di mana Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS, menurutnya dapat membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Pasalnya, dalam kampanye pemilunya saat ini, Trump beberapa kali mengatakan bahwa masyarakat Eropa yang belum membayar “tagihan” pertahanan mereka, tidak akan mendapat perlindungan lagi.

    Sauer berpendapat bahwa negara-negara Eropa tidak mampu mengambil alih tugas militer tertentu yang selama ini dilakukan AS. Di saat yang sama, karena kurangnya dukungan Barat, wilayah Ukraina mungkin saja akan menyusut, dan ini artinya perang dimenangkan oleh Rusia.

    “Putin sudah hampir 80 tahun, dan dia sekarang ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan membangun Rusia yang lebih besar,” kata Sauer memperluas skenario hipotesisnya.

    “Mungkin dia akan memutuskan untuk menguji terlebih dahulu apakah hal itu mungkin, dan menyerang satu atau lebih negara-negara Baltik. Dan AS akan berkata: ‘Itu bukan masalah kami. Lagi pula, Anda tidak membayar tagihan Anda, dan kami juga sibuk dengan China’,” tambahnya.

    Pakar keamanan tersebut menggarisbawahi bahwa hal itu mungkin belum tentu terjadi dalam lima tahun ke depan, namun kemungkinannya tetap ada.

    Warga Jerman tidak takut

    Menurut survei YouGov baru-baru ini, hanya sekitar sepertiga warga Jerman (36%) yang percaya bahwa serangan Rusia terhadap wilayah NATO pada tahun 2030 mungkin terjadi, sementara 48% lainnya menganggap hal itu tidak mungkin terjadi.

    Terkait Jerman menjadi sasaran serangan Rusia, hanya 23% yang menganggapnya mungkin, dan sekitar 61% menganggapnya tidak mungkin.

    Sementara itu, hanya 2% yang yakin bahwa Bundeswehr punya posisi yang baik untuk pertahanan nasional, 12% melihat posisinya “cukup baik”, dan 39% yakin mereka tidak siap menghadapi serangan.

    Hasil survei lain yang dilakukan oleh Civey Institute pada bulan Maret juga mengungkap bahwa hanya 30% warga Jerman yang siap mengangkat senjata untuk mempertahankan negara jika terjadi serangan militer, sementara lebih dari 50% tidak mau berperang.

    “Kita hidup di era pergolakan sejarah yang masif,” kata Sauer, seraya menambahkan bahwa hal tersebut masih belum diterima oleh masyarakat Jerman.

    “Perlu waktu untuk mengubah pola pikir kita. Dan kita tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut dengan cara paksa, atau hanya dengan beberapa pidato atau headline berita,” tambahnya.

    (gtp/yf)

    (nvc/nvc)

  • Polandia Tetapkan Musim Berburu Mata-mata Rusia

    Polandia Tetapkan Musim Berburu Mata-mata Rusia

    Warsawa

    Invasi di Ukraina pada Februari 2022 menempatkan Polandia di garis terluar pertahanan Uni Eropa. Namun baru sekarang masyarakat menyadari betapa besar ancaman agresi Rusia.

    Penyebabnya, antara lain, adalah sejumlah kebakaran besar yang belakangan marak melanda. Meski belum terbukti, banyak warga yang meyakini agen asing sebagai dalang sabotase.

    “Kami tidak meragukan lagi bahwa dinas rahasia Rusia dan Belarusia sangat aktif di Polandia,” kata Perdana Menteri Donald Tusk, dalam rapat kabinet pada Selasa (21/5).

    Menurutnya, pemerintah saat ini menahan dua belas individu terkait dugaan sabotase atas perintah Rusia. Tusk mengatakan, dinas rahasia Rusia kemungkinan besar juga “ikut andil” dalam peristiwa kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan di utara ibu kota Warsawa.

    Insiden kebakaran pada 12 Mei lalu itu menghancurkan 1.400 gerai dan toko yang kebanyakan dimiliki oleh pendatang Vietnam. Api yang tersulut di beberapa tempat sekaligus semakin memperkuat dugaan kesengajaan. “Kami akan periksa,” tandas Tusk.

    Sejumlah peristiwa serupa terjadi berulang kali dalam beberapa pekan silam, entah itu kebakaran di tempat sampah atau di sekolah di tengah ujian nasional. Kegentingan semakin dirasakan ketika hakim Polandia Tomasz Schmydt membelot ke Belarus pada Mei silam dan rajin menyuarakan propaganda melawan pemerintahan demokratis di Warsawa.

    Schmydt diyakini turut membocorkan beragam informasi kepada musuh di timur.

    Tusk canangkan “perisai timur”

    Sebagai reaksi, PM Tusk pekan lalu mengumumkan proyek raksasa mengamankan perbatasan sepanjang 600 kilometer dengan Rusia dan Belarus. Selain rintangan alam seperti sungai, danau atau hutan dan rawa, wilayah perbatasan di Polandia akan diperkuat dengan fortifikasi anti-tank dan beragam teknologi pengawasan. Dia berharap, Uni Eropa akan mengambil alih separuh ongkos pengerjaan.

    Pada Selasa (21/5), dia mengumumkan pembentukan sebuah komisi yang bertugas menyelidiki pengaruh dinas rahasia Rusia dan Belarus di dalam politik Polandia. Komisi tersebut akan dipimpin oleh kepada dinas rahasia SKW, Jaroslav Strozyk, yang banyak dikenal di Eropa.

    Membongkar koneksi Moskow

    Komisi baru di Polandia bertugas membuntuti jejak Rusia dan Belarus pada semua aktivitas pemerintah sejak 2004, termasuk masa pemerintahan bentukan PM Tusk dan antara 2007 dan 2015.

    Namun, meski sang perdana menteri berusaha menampilkan kesan netral, pakar meyakini adalah Partai Hukum dan Keadilan, PiS, pimpinan Jaroslav Kaczynski yang berada dalam bidikan.

    Sorotan terbesar diarahkan kepada Antoni Macierewicz, bekas menteri pertahanan di era PiS, yang melakukan pembersihan di dinas rahasia militer sejak 2006. Aksinya itu dikritik justru melumpuhkan angkatan bersenjata.

    Sebagai Menhan, dia juga dituduh berusaha memperlambat modernisasi militer Polandia dengan membatalkan kontrak pembelian senjata, seperti rudal pertahanan dari Prancis pada tahun 2015.

    Kejanggalan di Kementerian Pertahanan

    “Informasi yang kami kumpulkan semakin mengarah ke sekitar Antoni Macierewicz,” kata Tusk. Hal senada diungkapkan Marek Biernacki, ketua komisi pengawasan dinas rahasia di parlemen Polandia.

    “Banyak keputusannya yang menguntungkan Rusia,” kata dia, Rabu (22/5) kepada stasiun televisi TVN.

    Menurutnya, PiS bukan lagi “partai yang pro-Rusia, melainkan sebuah partai yang sudah disusupi Rusia.”

    Pesan serupa digaungkan partai pemerintah dalam kampanye pemilu legislatif Eropa pada 9 Juni mendatang. “Rusia sudah tiba di sini,” demikian bunyi salah satu iklan kampanye Partai Mimbar Kewarganegaraan, PO.

    Pariwara politik itu ikut mengutip pidato Tusk di parlemen, di mana dia menuduh PiS sebagai “pengkhianat berbayar, budak Rusia.”

    “Tusk membutuhkan kemenangan, untuk mempercepat pengambilalihan kontrol terhadap negara,” tulis Michal Szuldrzynsk, di surat kabar Rzeczpospolita.

    Meski terungkap banyak skandal dan kasus korupsi pada pemerintahan sebelumnya, dukungan terhadap partai Kaczynski tetap tinggi. Jajak pendapat memperkirakan persaingan ketat antara PO dan PiS. Kemenangan PiS yang kesepuluh berturut-turut dalam pemilu akan menjadi tamparan prestise bagi Tusk.

    rzn/yf

    (nvc/nvc)

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing, China, dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, antara Putin dan Xi Jinping saling melempar pujian.

    Dilansir dari Reuters, Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5), pagi. Kremlin mengharapkan pertemuan Putin dan Xi ini bisa memperdalam kemitraan strategis antara kedua negara yang menjadi rival geopolitik paling kuat Amerika Serikat (AS).

    Diketahui, China dan Rusia mendeklarasikan kemitraan “tanpa batas” pada Februari 2022 lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing hanya beberapa hari sebelum dia mengirimkan pasukan militer Rusia ke Ukraina yang memicu perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

    China menjadi negara pertama yang didatangi Putin usai dilantik kembali menjadi Presiden Rusia hingga 2030. Putin seolah mengirimkan pesan kepada dunia soal prioritas dan kedalaman hubungan personalnya dengan Xi Jinping.

    Putin Tiba di Beijing

    Tayangan televisi dan media pemerintah Rusia menunjukkan Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5) pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari, di mana dia akan bertemu langsung dengan Xi Jinping.

    Televisi lokal Rusia menayangkan momen Putin disambut oleh para pejabat China dan disambut jajaran pengawal kehormatan saat menuruni tangga pesawat.

    Kantor berita Xinhua mengkonfirmasi kedatangan Putin, dalam apa yang disebut oleh media pemerintah sebagai kunjungan kenegaraan dari seorang “teman lama”.

    Kedatangan Putin dan kunjungannya menjadi top trending di platform media sosial China, Weibo, dengan 1,4 juta permintaan pencarian di tengah banyaknya postingan gambar, video dan komentar.

    Putin dan Xi Jinping disebut akan menghadiri malam gala merayakan 75 tahun sejak Uni Soviet mengakui Republik Rakyat China, yang dideklarasikan oleh Mao Zedong tahun 1949 silam.

    Putin juga akan mengunjungi Harbin di China bagian timur laut. Kota Harbin diketahui memiliki hubungan bersejarah dengan Rusia.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Xi Jinping dan Putin Saling Memuji

    Dalam pertemuan di Beijing, Xi mengatakan kepada Putin bahwa “hubungan China-Rusia tidak hanya demi kepentingan mendasar kedua negara… tapi juga kondusif bagi perdamaian”.

    “China siap bekerja sama dengan Rusia untuk… menegakkan keadilan di dunia,” ucap Xi kepada Putin seperti disampaikan dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China.

    “Hubungan China-Rusia saat ini diperoleh dengan susah payah, dan kedua pihak perlu menghargai dan memeliharanya,” imbuhnya.

    Putin, dalam forum yang sama, mengatakan kepada Xi bahwa hubungan kedua negara “menstabilkan” dunia.

    “Hubungan antara Rusia dan China tidak bersifat oportunis dan tidak ditujukan terhadap siapa pun,” ucapnya seperti terdengar dalam video yang ditayangkan televisi Rusia.

    “Kerja sama kami dalam masalah internasional adalah salah satu faktor yang memicu kestabilan di arena internasional,” cetus Putin.

    Putin tiba di Beijing beberapa jam setelah dia memicu pasukan Rusia yang diklaim mencapai kemajuan di “semua lini” di medan perang di Ukraina, menyusul serangan darat besar-besaran terbaru.

    Xi sendiri baru kembali dari kunjungan ke tiga negara Eropa pekan lalu, dan menegaskan penolakan terhadap kritikan Barat untuk hubungan Beijing dengan Moskow, menikmati impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui saluran pipa Power of Siberia.

    Kremlin, pekan ini, mengatakan bahwa kedua pemimpin akan membahas “kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis” serta “mendefinisikan bidang-bidang utama pengembangan kerja sama Rusia-China dan bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional”.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Paramiliter Anti-Putin Gabung Ukraina Lawan Tentara Rusia

    Paramiliter Anti-Putin Gabung Ukraina Lawan Tentara Rusia

    Jakarta

    Kelompok paramiliter Rusia yang anti terhadap Presiden Rusia Vladmir Putin berjuang Bersama Ukraina di Kharkiv. Wilayah tersebut terletak di Timur Laut Ukraina yang merupakan tempat pasukan Moskow membuka front baru pekan lalu.

    “Situasinya sulit, intensitasnya sangat tinggi, terjadi pertempuran hampir setiap sepuluh menit,” kata petugas mortar bernama Winnie, dilansir Reuters, Kamis (16/5/2024).

    Kalompok tersebut merupakan bagian dari Legiun Kebebasan Rusia. Kelompok itu terdiri dari orang Rusia yang menentang Putin dan berjuang untuk Ukraina.

    Ukraina telah mengirim bala bantuan, termasuk legiun dan dua unit lainnya yang terdiri dari warga negara Rusia, untuk memperkuat pertahanannya terhadap serangan darat Rusia ke wilayah utara Kharkiv yang dimulai hampir seminggu lalu.

    Kedua belah pihak saling klaim bahwa lawannya menderita banyak korban dalam perang tersebut. Wakil komandan Legiun Kebebasan Rusia Maksimilian Andronikov, yang juga dikenal dengan nama panggilan Caesar, menyebut pesawat tempur Rusia terus melakukan serangan.

    “Mereka telah memetik pelajaran dari perang, mereka menggunakan taktik yang cukup cerdas,” katanya.

    Salah satunya ialah perluasan penggunaan bom yang dijatuhkan dari pesawat dan biasanya berisi beberapa ratus kilogram bahan peledak atau lebih. Rusia memiliki stok bom yang relatif murah pada era Soviet.

    “Hari ini, empat bom udara berpemandu datang, sekitar 500 meter jauhnya. Saya berada di tanah, dan mulai bergetar, saya terlempar ke atas – dan saya tidak kecil,” kata Winnie.

    Serangan Rusia, yang mengarah ke kota Lyptsi dan Vovchansk di utara kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, dimulai Jumat lalu. Rusia tampaknya mampu mencapai kemajuan beberapa kilometer di beberapa tempat, salah satu kemajuan tercepat yang pernah dicapai kedua belah pihak sejak tahun 2022, tahun pertama invasi skala penuh Rusia.

    Rusia mengirimkan kendaraan lapis baja dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, namun mereka mampu meluncurkan peluru artileri dan drone FPV beberapa kali lebih banyak dibandingkan Ukraina.

    “Kami merasakan defisitnya. Kami memahami dengan baik bahwa jika tidak ada, musuh tidak akan mencapai kesuksesan di sini atau di Donbas,” katanya mengenai ketidakseimbangan artileri, sebuah masalah yang sangat dirasakan oleh Ukraina selama enam bulan terakhir.

    Dia mengecam batasan yang diberlakukan oleh beberapa sekutu Ukraina dalam penggunaan senjata mereka untuk menyerang Rusia, dengan mengatakan bahwa pembatasan tersebut menghambat kemampuan Kyiv untuk melawan di front utara di mana garis pertahanan tersebut berjarak beberapa kilometer dari wilayah Rusia.

    Tentara Ukraina telah lama mengeluhkan pembatasan itu memberi Rusia perisai, sehingga memungkinkan pasukannya melancarkan serangan dari seberang perbatasan tanpa membahayakan logistik mereka.

    (taa/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kerja Sama dengan Iran di Teluk Oman, India Ambil Risiko?

    Kerja Sama dengan Iran di Teluk Oman, India Ambil Risiko?

    Jakarta

    India menandatangani sebuah kontrak berdurasi 10 tahun untuk memperpanjang pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Chabahar di Teluk Oman Senin (13/05) lalu.

    Perjanjian antara otoritas pelabuhan India dan Iran ini merupakan sebuah Langkah besar dalam ambisi jangka panjang India, untuk mengamankan rute transit bagi barang-barang India ke pasar-pasar di Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan sekitarnya.

    Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Indian Ports Global Limited (IPGL) dan Ports and Maritime Organization of Iran (PNO) ini, India akan menginvestasikan dana sebesar 370 juta Dolar AS (setara Rp5,897 triliun) untuk pengembangan dan pembiayaan pelabuhan tersebut.

    AS tegur India agar tak berbisnis dengan Iran

    Usai kesepakatan itu ditandatangani di Teheran, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Vedant Patel, kepada para jurnalis mengatakan, “siapa pun yang mempertimbangkan kesepakatan bisnis dengan Iran” perlu “mewaspadai potensi risiko” dari sejumlah sanksi yang akan diterima.

    “Sanksi-sanksi AS terhadap Iran tetap berlaku dan kami akan terus menegakkannya,” tegas Patel.

    Merespons hal itu, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar berkomentar bahwa AS telah “menghargai” “relevansi yang lebih besar” dari pelabuhan ini di masa lalu.

    Pada tahun 2018, AS membebaskan operasi pelabuhan ini dari sanksi, untuk memungkinkan aliran barang dan bahan bakar ke Afghanistan yang dilanda perang. Terminal tersebut telah menangani lebih dari 90.000 unit lalu lintas peti kemas dan 2,5 juta ton gandum serta bantuan lainnya untuk Afghanistan.

    Kesenjangan semakin membesar antara India dan AS

    Kepada DW, pakar kebijakan publik India, Hantie Mariet D’Souza mengatakan, kekhususan tentang bagaimana sanksi tersebut dapat berdampak pada operasi Chabahar masih belum jelas.

    “Sanksi AS dapat meminimalkan potensi penuh Chabahar sebagai pusat perdagangan,” ujar dia.

    “Namun, pilihan kebijakan luar negeri India yang tegas dalam perang Ukraina, impor minyak dan senjata dari Rusia, mendukung Junta militer Myanmar, dan berbisnis dengan Iran, di mana hal itu bertentangan dengan kebijakan Washington, dapat memaksa pemerintahan -Biden untuk memilih kebijakan yang berbeda terhadap New Delhi,” sambungnya.

    Perluasan Chabahar telah menjadi tujuan selama berpuluh tahun

    Minat India untuk mengembangkan pelabuhan Chabahar sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2003, ketika sebuah “strategic road map” ditandatangani dengan Iran. Pelabuhan ini pertama kali dibuka selama perang Iran-Irak di tahun 1983.

    Kemudian di tahun 2016, India memulai perbaikan dermaga kargo dan terminal peti kemas. Pada tahun 2018, India mengambil alih operasi di Chabahar.

    “Proyek ini telah berjalan secara bertahap selama lebih dari dua dekade. Ada tekanan juga dari AS ketika sanksi diberlakukan pada pemerintahan Donald Trump di tahun 2018. Namun, India berhasil mendapatkan keringanan, dengan menjadikan Afghanistan sebagai alasannya,” kata Aftab Kamal Pasha, mantan Direktur Studi Teluk di Universitas Jawaharlal Nehru India, kepada DW.

    “Kami perlu menggarisbawahi otonomi strategis dan keyakinan bahwa negara ini tetap penting bagi politik AS di kawasan, terutama sebagai penangkal Cina,” tegas Pasha.

    India berniat mengekang hubungan Cina dan Pakistan

    Implikasi geopolitik dari ekspansi Chabahar menjadi jelas ketika melihat jarak 100 kilometer ke arah pesisir pantai dan melintas ke pelabuhan Gwadar di Pakistan.

    India ingin mengimbangi kemitraan Cina dengan Pakistan dan pengaruh Beijing yang semakin besar di wilayah Teluk Oman. India melihat posisinya sebagai kekuatan regional yang ditantang oleh pelabuhan Gwadar, bersama dengan kerja sama yang erat antara Cina dan Pakistan.

    Cina telah menginvestasikan miliaran dolar pada sejumlah proyek-proyek infrastruktur jalur perdagangan yang dikenal dengan sebutan “China-Pakistan Economic Corridor” di bawah program “Belt and Road Initiative”. Cina berinvestasi di pelabuhan Gwadar agar menjadi pintu gerbang Beijing ke pasar global melalui Samudra Hindia.

    Konflik berkepanjangan India dan Pakistan juga telah menyulitkan New Delhi untuk membangun rute transit yang aman ke pasar-pasar Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan wilayah Teluk.

    Pakistan melarang transit darat untuk barang-barang India melintasi wilayahnya. Dengan menanamkan investasi tambahan buat memperluas Pelabuhan Chabahar, India memecahkan masalah akses ini dengan rute transit yang aman.

    Kepada DW, pengajar Senior Departemen Hubungan Internasional di Universitas Teheran, Foad Izadi mengatakan, “pendekatan proaktif India terhadap Chabahar” mencerminkan sebuah langkah yang diperhitungkan untuk menegaskan kehadirannya di kawasan tersebut dan “secara strategis mengimbangi pengaruh Cina”.

    Izadi lebih jauh mengatakan, ekonomi India yang berkembang memberikan banyak peluang bagi negara-negara di kawasan ini, di mana Iran setelah siap untuk memanfaatkannya sebagai titik transit penting menuju Asia Tengah dan Rusia.

    Jadi rute perdagangan baru ke Rusia lewat Iran?

    Jika diperluas, pelabuhan ini juga dapat dimasukkan ke dalam rencana North-South Transport Corridor (INSTC) atau Koridor Transportasi Utara-Selatan, sebuah rute jalan, kereta api dan laut yang telah disepakati India, Iran dan Rusia pada tahun 2022.

    Proyek tersebut direncanakan untuk menghubungkan Samudra Hindia dan Teluk Persia ke Laut Kaspia melalui Iran, dan berujung di Rusia.

    “Chabahar dan integrasi masa depannya dengan INSTC sangat penting bagi India, terutama Ketika prospek proyek India-Middle East-Europe Economi Corridor (IMEC) sedang suram,” ujar D’souza.

    Gulshan Sachdeva, seorang profesor di Sekolah Urusan Internasional Universitas Jawaharlal Nehru mengatakan kepada DW bahwa “penyertaan INSTC yang terhubung dengan Pelabuhan Chabahar akan menjadi penting” dari strategi jangka Panjang India untuk terhubung dengan lebih banyak pasar global.

    “Dengan perdagangan energi India-Rusia yang sangat besar, dan keterlibatan India yang terus meningkat di Kaukasus bagian selatan, khususnya ekspor pertahanan ke Armenia, INSTC dapat menjadi lebih layak,” ujar dia.

    Sachdeva menunjukkan, akibat perang Ukraina, menghubungkan negara-negara Eropa ke Rusia melalui INSTC mungkin tidak dapat dilakukan sekarang, tapi ada beberapa pilihan untuk menghubungkan mereka melalui Iran-Armenia-Georgia dan rute Laut Hitam.

    “Sanksi yang dijatuhkan oleh AS pada Rusia dan Iran telah membuat kerumitan, khususnya bagi perusahaan swasta yang memiliki hubungan dengan Barat. Namun, para pembuat kebijakan India bertekad untuk menemukan cara untuk menghadapi desain politik AS itu,” pungkas Sachdeva

    (mh/as)

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Dampak 2 Tahun Perang Ukraina terhadap Hubungan China-Rusia?

    Apa Dampak 2 Tahun Perang Ukraina terhadap Hubungan China-Rusia?

    Beijing

    Kamis (16/05) ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin, memulai kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Beijing guna bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping.

    Ini adalah kunjungan kedua Putin ke Tiongkok dalam tujuh bulan serta pertemuan keempat Putin-Xi sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Saat ini, Beijing telah menjadi mitra penting bagi Moskow.

    China menolak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan terus melakukan perdagangan dengan Rusia yang terkena sanksi berat Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Akan tetapi, tampaknya Putin menginginkan lebih. Namun apakah Tiongkok bersedia menanggung akibatnya?

    Hubungan yang menguat

    Mungkin tidak mengejutkan jika Putin memilih China sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya sejak dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan kelima, pekan lalu.

    Kunjungan kenegaraan dua hari itu terjadi ketika keeratan hubungan mereka mencapai “tingkat tertinggi yang pernah ada”, kata Putin kepada media pemerintah China.

    “Dalam menghadapi situasi internasional yang sulit, hubungan kita masih menguat,” ujarnya.

    Baca selengkapnya:

    Meski Putin membanggakan persahabatan kedua negara, Xi punya alasan untuk khawatir.

    Amerika Serikat baru saja mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap sejumlah bank dan perusahaan Beijing dan Hong Kong yang bekerja sama dengan Moskow, yang diduga membantu menghindari pembatasan terkait rangkaian sanksi.

    Sebab, meski China tidak menjual senjata ke Rusia, Washington dan Brussels yakin China mengekspor teknologi dan komponen penting untuk perang.

    Xi Jinping dan Vladimir Putin bertemu di Beijing (Getty Images)

    Dalam kunjungannya baru-baru ini ke Beijing, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada BBC bahwa China “membantu ancaman terbesar” keamanan Uni Eropa sejak Perang Dingin.

    Bagi mereka, ini sudah melampaui batas. Tapi China berkukuh pada pendiriannya bahwa ekspornya, yang memiliki kegunaan teknis di luar perang, tidak melanggar aturan.

    Kelompok yang skeptis terhadap China juga semakin keras, mendesak Xi untuk memberikan tekanan lebih besar pada Rusia karena Uni Eropa sendiri sedang mempertimbangkan tarif.

    Faktanya adalah perekonomian China yang lesu tidak mampu menanggung tekanan terhadap Rusia – mitra dagangnya. Permintaan di dalam negeri yang lemah berarti mereka membutuhkan pasar di luar negeri.

    Semua ini membuat Xi berada dalam situasi yang canggung.

    Menemukan batasan

    Beberapa hari sebelum Rusia menyerang Ukraina, kedua pemimpin mengumumkan kemitraan “tanpa batas” untuk meningkatkan kerja sama. Hal ini masuk akal bagi kedua negara yang sama-sama punya ideologi melawan Barat.

    Beijing masih menganggap Moskow sebagai kunci untuk mengubah tatanan dunia yang saat ini dipimpin AS. Perdagangan antara kedua negara berkembang pesat.

    Energi Rusia yang murah, termasuk pengiriman gas secara stabil melalui pipa Siberia, telah memberikan manfaat bagi China.

    Namun, seiring dengan perang yang terus berlanjut, aliansi ini tampaknya tak begitu “tak terbatas”. Analisa BBC menemukan bahwa istilah tersebut hampir hilang dari media pemerintah.

    “Meskipun Tiongkok mendukung tujuan untuk melemahkan pengaruh Barat, namun Tiongkok tidak setuju dengan beberapa taktik Rusia, termasuk ancaman penggunaan senjata nuklir,” kata Zhao Tong, peneliti senior di Carnegie Endowment.

    “China sangat sadar akan dampak reputasi yang ditimbulkan karena memberikan dukungan tanpa syarat kepada Rusia dan terus menyempurnakan upayanya untuk meningkatkan legitimasinya di panggung global.”

    Dalam kunjungannya ke Eropa baru-baru ini, Xi mengatakan negaranya “bukanlah pencipta krisis ini, bukan pihak di dalamnya, atau yang berpartisipasi”.

    Hal ini juga terus-menerus disampaikan China kepada warganya.

    ‘Rakyat Ukraina masih berdarah-darah’

    Meski China membuat klaim bahwa Beijing netral dalam perang Rusia-Ukraina, tidak berarti simpati terhadap Ukraina mudah terlihat di media China yang disensor ketat.

    Media pemerintah China masih membenarkan invasi Rusia, dan menyebutnya sebagai pembalasan cepat Moskow terhadap ekspansi NATO yang didukung AS.

    Ketika seniman Tiongkok Xu Weixin melihat ledakan dahsyat pertama yang melanda ibu kota Ukraina, Kyiv, di televisi pada tahun 2022, dia merasa terdorong untuk mendokumentasikannya.

    “Saya tidak punya senjata, tapi saya punya pena,” katanya kepada BBC dari studionya di AS.

    Gambar pertamanya, potret Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, viral di media sosial.

    “Saya melukis setiap hari sejak perang dimulai. Saya tidak berhenti bahkan satu hari pun. Ketika saya terkena Covid, ketika saya bepergian ke luar negeri, saya masih menggambar setiap hari.”

    Meskipun karya seninya belum disensor di China, reaksi yang muncul mengejutkannya.

    “Ini sangat berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya,” katanya.

    “Saat saya melukis tentang penambang batu bara, semua komentar yang saya dapatkan positif. Bahkan lukisan revolusi kebudayaan saya mendapat pujian. Saya hampir tidak mendapat kritik.”

    Tapi kali ini, katanya, dia mendapat respons negatif. “Tidak apa-apa, saya baru saja memblokirnya,” katanya.

    “Beberapa teman saya tidak lagi berteman dengan saya karena mereka mempunyai pandangan berbeda. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya yakin saya melakukan hal yang benar. Saya ingin menjadi teladan bagi putri saya.”

    Ini adalah tanda harapan bagi orang Ukraina seperti Vita Golod, yang ingin mempengaruhi opini China. Dia berada di Kyiv ketika perang pecah dan memutuskan untuk menggunakan kefasihan berbahasa Mandarinnya untuk menerjemahkan berita Ukraina ke dalam bahasa Mandarin sehingga dia dapat membagikannya di media sosial.

    “Kami ingin masyarakat mengetahui kebenaran mengenai perang ini, karena kami tahu pada saat itu tidak ada kantor media atau outlet Ukraina di Tiongkok,” katanya kepada BBC saat berkunjung ke Beijing.

    Saat ini dia menjabat sebagai ketua Asosiasi Sinolog Ukraina.

    Vita Golod ingin mempengaruhi opini di China lewat berita-berita dan kisah tentang perang di Ukrain (Joyce Liu/ BBC)

    “Sejujurnya sulit secara emosional, dan itu memakan banyak waktu,” katanya.

    Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 100 orang menerjemahkan berita resmi, pidato Presiden Zelensky, dan kisah-kisah rakyat biasa Ukraina yang terjebak di zona perang, tambahnya.

    Dia mengatakan bahwa dia berharap dapat mengatur kunjungan para sarjana China ke Ukraina sehingga mereka dapat melihat sendiri kehancuran Ukraina dan akhirnya membantu memberikan tekanan pada Rusia.

    Dia menyadari ini adalah tujuan yang ambisius, namun ingin mencobanya. Kakak laki-lakinya berada di garis depan dan orang tuanya masih tinggal di kampung halaman dekat Bucha.

    “Warga di Ukraina masih menderita, mereka masih bersembunyi di tempat penampungan, masih mengeluarkan darah di parit. Ukraina membutuhkan sanksi terhadap Rusia, bukan kata-kata indah.”

    Sejauh ini, karyanya belum disensor, yang menunjukkan adanya toleransi dari pemerintah China.

    Xi, penjaga perdamaian

    Ada suara-suara lain yang datang dari Beijing yang menunjukkan bahwa keretakan mungkin akan muncul dalam hal sejauh mana sebagian masyarakat Tiongkok, setidaknya, siap untuk mendukung hubungan tanpa batas ini.

    Feng Yujun, direktur Pusat Studi Rusia dan Asia Tengah di Universitas Fudan, baru-baru ini menulis di The Economist bahwa Rusia pasti akan kalah di Ukraina.

    Ini adalah opini yang berani di China.

    Namun kemudian, Xi menyarankan agar dia bisa menjadi penjaga perdamaian.

    Maret silam, hanya beberapa hari setelah kunjungan kenegaraannya ke Moskow, ia menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menekankan bahwa China “selalu berpihak pada perdamaian”.

    China juga menerbitkan 12 poin rencana perdamaian yang menentang penggunaan senjata nuklir.

    Namun ketika Putin dan Xi bertemu pekan ini, kemungkinan besar keduanya tak akan memberikan sinyal perubahan kebijakan yang signifikan.

    Seiring dengan semakin tidak sabarnya negara-negara Barat terhadap aliansi mereka dan harapan Xi untuk berperan sebagai penjaga perdamaian sejauh ini tidak berhasil, dia akan memperhitungkan risiko untuk terus berdiri “bahu-membahu” dengan negara-negara paria yang pernah dia sebut sebagai kamerad dan “sahabat”.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini