Xcloud.id

Negara: Rusia

  • SpaceX Dibayar Rp 13 T Untuk Hancurkan Stasiun Antariksa Internasional

    SpaceX Dibayar Rp 13 T Untuk Hancurkan Stasiun Antariksa Internasional

    Jakarta –

    NASA menyewa SpaceX milik Elon Musk untuk penghancuran Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS pada akhir dekade ini. Badan antariksa itu memberikan kontrak senilai USD 843 juta atau sekitar Rp 13,8 triliun pada SpaceX untuk membangun apa yang disebut ‘Kendaraan Deorbit’.

    Pesawat luar angkasa ini akan dirancang untuk memandu laboratorium penelitian seukuran lapangan sepak bola itu kembali ke atmosfer Bumi setelah pensiun tahun 2030. Kendaraan buatan SpaceX dirancang menghancurkan ISS dengan mendorong stasiun tersebut masuk kembali dari orbit.

    “Sangat penting untuk mempersiapkan deorbit Stasiun Luar Angkasa Internasional yang aman dan bertanggung jawab dengan cara yang terkendali,” kata NASA, diktuip detikINET dari CNBC.

    NASA tidak merinci apakah desain SpaceX untuk Kendaraan Deorbit AS akan didasarkan pada salah satu pesawat ruang angkasa perusahaan yang sudah ada, seperti kapsul Dragon miliknya.

    Amerika Serikat, Rusia, Eropa, Kanada, dan Jepang, telah mempersiapkan akhir dari ISS, yang telah eksis sejak tahun 2000. ISS, yang pada dasarnya laboratorium penelitian berawak, terlibat lebih dari 3.300 percobaan ilmiah. Namun ISS menua dan NASA serta mitra utamanya Roscosmos tak mampu memecahkan masalah kebocoran mikroskopis yang kian parah di sana.

    NASA sudah menganalisis mengapa mereka memutuskan untuk dengan sengaja menghancurkan ISS dalam proses masuk kembali yang terkendali. Badan tersebut mengevaluasi berbagai alternatif, termasuk membongkar stasiun di orbit.

    “Stasiun luar angkasa adalah artefak unik yang nilai sejarahnya tidak dapat dilebih-lebihkan. NASA mempertimbangkan hal ini ketika menentukan apakah ada bagian dari stasiun yang dapat diselamatkan untuk pelestarian sejarah atau analisis teknis,” tulis badan tersebut.

    Pada akhirnya, studi lembaga tersebut menetapkan bahwa segala upaya untuk melestarikan atau menggunakan kembali ISS tidak mungkin dilakukan secara teknis dan ekonomi. NASA mencatat kemungkinan masa operasional ISS dapat diperpanjang melampaui tahun 2030, namun hal ini belum ditentukan dan memerlukan persetujuan dengan lembaga mitra internasionalnya.

    NASA berencana menggantikan ISS dengan stasiun luar angkasa swasta dan membantu mendanai pengembangannya. Biaya pengembangan dan pembangunan ISS sendiri sekitar USD 150 miliar dan biaya operasional NASA sekitar USD 4 miliar tiap tahunnya. Stasiun ruang angkasa yang dibangun swasta untuk menggantikan ISS mungkin biayanya nanti lebih murah.

    (fyk/fay)

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Uni Eropa Kucurkan Dana Tambahan untuk Ukraina

    Uni Eropa Kucurkan Dana Tambahan untuk Ukraina

    Jakarta –

    Uni Eropa akan mengirimkan dana tambahan sebesar “1,4 miliar Euro dalam beberapa bulan ke depan dan satu miliar tambahan berikutnya hingga akhir tahun,” kata Utusan Luar Negeri Josep Borrell, dalam sebuah jumpa pers usai KTT Menteri Luar Negeri di Luxemburg, Senin (24/6). Bantuan teranyar untuk Ukraina diniatkan sebagai dana perang, yakni buat pengadaan alutsista dan stimulus untuk industri pertahanan di dalam negeri.

    Duit tersebut merupakan bunga dana simpanan Rusia di Eropa yang telah dibekukan. Setelah lama diusulkan, gagasan mengalihkan keuntungan bunga Rusia untuk Ukraina kini disepakati secara aklamasi oleh Dewan Eropa, kecuali Hongaria. Dana tersebut nantinya dikelola oleh Fasilitas Perdamaian Eropa, EFF, yang bertugas menyalurkan bantuan militer dan pertahanan untuk negara mitra.

    Dari dompet EFF, Ukraina sudah mendapat lebih dari 11 miliar Euro sejak 2022. Menurut Komisi Eropa, dana Rusia yang dibekukan mencapai 210 miliar Euro, dengan keuntungan bunga rata-rata sebesar 2,5 hingga tiga miliar Euro per tahun. Pada 2023 lalu, lembaga keuangan Belgia Euroclear memperkirakan, pendapatan bunga bank dari dana simpanan Rusia berkisar 4,4 miliar Euro per tahun.

    Legitimasi hukum melawan blokade Hongaria

    Borrell juga mengumumkan bahwa pihaknya “telah menyepakati prosedur hukum untuk menghindari blokade” oleh negara anggota UE. Ucapannya itu ramai dipahami sebagai sentilan bagi Hongaria yang menolak pencairan dana untuk Ukraina. Dalam pembuatan keputusan terakhir, misalnya, pemerintah di Budapest tidak lagi dilibatkan setelah bersikap abstain dalam pertemuan sebelumnya.

    Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjártó mengatakan, sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap isolasi sepihak oleh Dewan Eropa, lapor kantor berita Reuters. Menurutnya, UE telah melewati “garis merah” dengan keputusan tersebut, tulis juru bicara pemerintah Hongaria yang mengutip Szijjártó di platform X. Dia mengkritik langkah Dewan Eropa sebagai “pelanggaran aturan umum UE, yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Sikap blokade pemerintahan Viktor Orban di Hongaria terhadap bantuan untuk Ukraina bukanlah hal baru di UE. Budapest berdalih, bantuan militer akan semakin memperparah eskalasi konflik. UE sebaliknya menahan kucuran dana untuk Hongaria karena kebijakan Orban yang diyakini memperlemah supremasi hukum.

    Repotnya, pada 1 Juli 2024 mendatang, Hongaria akan mengambil alih Kepresidenan Dewan UE selama enam bulan. Dalam peran ini, pemerintahan Orban berwenang memimpin pertemuan Dewan Menteri dan menyusun agenda yang bisa diusulkan untuk menjadi proposal legislatif di UE.

    Sanksi baru buat Rusia

    Dalam pertemuan di Luxemburg, menteri luar negeri UE juga memutuskan paket sanksi ke-14 terhadap Rusia. Legislasi teranyar terutama ditujukan untuk menutup celah hukum dari sanksi sebelumnya.

    Meski demikian, Dewan Eropa gagal menutup salah satu kelemahan terbesar rejim embargo karena sikap blokade Jerman. Tadinya, UE ingin mewajibkan perusahaan Eropa ikut mematuhi sanksi dalam membangu rantai suplai di negara ketiga. Tapi menurut keputusan dewan menlu, perusahaan hanya akan diminta melakukan “upaya terbaik” untuk menjauhkan perusahaan atau individu asal Rusia yang terkena embargo.

    Paket sanksi tersebut juga melarang pengiriman gas alam cair Rusia ke UE, yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia. Embargo UE acap dikritik karena dinilai gagal menutup sumber duit Rusia di Eropa.

    Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis, misalnya, mengatakan rejim sanksi UE justru semakin lemah seiring berjalannya waktu. Rusia sendiri menolak paket sanksi baru tersebut karena dianggap “tidak efektif”.

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Kapal Militer Rusia Latihan Lacak Kapal Selam di Atlantik

    Kapal Militer Rusia Latihan Lacak Kapal Selam di Atlantik

    Moskow –

    Sebuah kapal militer Rusia yang berlayar ke Kuba pada awal Juni, melakukan latihan militer di perairan Samudra Atlantik. Latihan ini melibatkan pelacakan kapal selam di perairan dalam dengan menggunakan helikopter militer.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (25/6/2024), latihan militer di Atlantik itu dilakukan oleh kapal fregat Rusia bernama Laksamana Gorshkov, yang dua pekan lalu mendampingi kapal selam bertenaga nuklir Kazan, juga milik Moskow, berlayar ke pelabuhan Havana, Kuba.

    Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya menyebut para awak helikopter militer, yang merupakan bagian dari kapal Laksamana Gorshkov, melakukan “latihan teknik taktis untuk mencari dan melacak kapal selam di Samudra Atlantik”.

    Pada jarak lebih dari 50 kilometer ari kapal militer itu, sebut Kementerian Pertahanan Rusia, para pilot helikopter militer melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan melacak kapal selam tersebut.

    Disebutkan juga bahwa sebanyak lima pendaratan helikopter dilakukan pada dek kapal Laksamana Gorshkov dalam latihan tersebut.

    Kapal fregat Laksamana Gorshkov, pada 12 Juni lalu, mendampingi kapal selam bertenaga nuklir Kazan berlayar ke pelabuhan Havana. Misi itu dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).

    Pengerahan semacam itu disebut tidak biasa, mengingat lepas pantai Havana diketahui hanya berjarak 145 kilometer dari daratan Florida di AS.

    Otoritas Havana pada saat itu menyebut kapal selam nuklir Kazan tidak membawa senjata nuklir saat melakukan kunjungan selama lima hari di wilayah perairannya. Kapal selam Kazan dan kapal Laksamana Gorshkov disebut sebagai salah satu kapal perang paling modern Rusia.

    Pada saat itu disebutkan oleh Moskow bahwa kapal selam Kazan dan kapal Laksamana Gorshkov berlayar ke Havana setelah melakukan pelatihan “senjata rudal presisi tinggi” di Samudra Atlantik.

    Tak lama usai kapal selam nuklir Rusia tiba di Kuba, menurut laporan AFP, sebuah kapal selam bertenaga nuklir AS bernama USS Helena berlabuh di pangkalan laut AS yang ada di Teluk Guantanamo, Kuba.

    Komando Selatan AS dalam pernyataan pada 14 Juni lalu menyebut aktivitas itu merupakan “bagian dari kunjungan pelabuhan rutin”. “Lokasi dan transit kapal telah direncanakan sebelumnya,” sebut Komando Selatan AS pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Hijab, Ini Alasannya

    Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Hijab, Ini Alasannya

    Dushanbe –

    Tajikistan yang merupakan negara mayoritas Muslim di Asia Tengah baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian hijab. Apa alasannya?

    Seperti dilansir Euronews.com, Selasa (25/6/2024), pemerintah Tajikistan, yang merupakan negara bekas Uni Soviet di kawasan Asia Tengah, mengesahkan undang-undang yang melarang hijab di negaranya pada akhir pekan.

    Undang-undang itu sebelumnya telah disetujui oleh majelis tinggi parlemen Tajikistan, atau yang disebut Majlisi Milli, pada Kamis (20/6) pekan lalu.

    Disahkannya undang-undang larang hijab itu dipandang mengejutkan, karena menurut sensus terakhir tahun 2020 lalu, Tajikistan yang berpenduduk 10 juta jiwa ini memiliki sekitar 96 persen penduduk beragama Islam.

    Pada intinya, undang-undang itu melarang penggunaan “pakaian asing” yang termasuk hijab atau jilbab, atau penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Muslim. Sebaliknya, warga Tajikistan dianjurkan untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut.

    Mereka yang melanggar undang-undang itu akan dikenai hukuman denda dengan besaran yang bervariasi. Mulai dari denda sebesar 7.920 Somoni Tajikistan (Rp 12 juta) untuk warga negara biasa, denda 54.000 Somoni (Rp 82,6 juta) untuk pejabat pemerintah dan denda 57.600 Somoni (Rp 88 juta) untuk tokoh keagamaan.

    Undang-undang yang melarang pemakaian hijab itu merupakan yang terbaru dari serangkaian 35 tindakan terkait agama yang dilakukan pemerintah Tajikistan.

    Dalam penjelasannya, pemerintah Tajikistan menggambarkan langkah yang diambilnya tersebut sebagai tindakan untuk “melindungi nilai-nilai budaya nasional” dan “mencegah takhayul dan ekstremisme”.

    Undang-undang serupa telah disahkan awal bulan ini, dan berdampak terhadap sejumlah praktik keagamaan, seperti tradisi berabad-abad yang dikenal di Tajikistan sebagai “iydgardak” di mana anak-anak mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan uang saku pada Hari Raya Idul Fitri.

    Terlepas dari itu, menurut Euronews.com, larangan hijab di Tajikistan dan undang-undang yang berdampak pada praktik keagamaan itu dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang diupayakan oleh pemerintahan presiden seumur hidup, Emomali Rahmon, sejak tahun 1997 silam.

    Presiden Tajikistan Bertekad Berantas Ekstremisme Sejak Lama

    Diketahui bahwa Presiden Rahmon, yang berkuasa sejak tahun 1994, sudah sejak lama mengincar apa yang mereka gambarkan sebagai ekstremisme di Tajikistan.

    Setelah perjanjian damai tercapai untuk mengakhiri perang sipil selama lima tahun pada tahun 1997 silam, Presiden Rahmon pertama kali menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan oposisi, Partai Kebangkitan Islam Tajikistan (TIRP), yang mendapatkan serangkaian konsesi.

    Menurut perjanjian yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perwakilan TIRP yang pro-syariat Islam akan berbagi 30 persen pemerintahan, dan TIRP akan diakui sebagai partai politik pertama pasca-Soviet yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam.

    Namun, Presiden Rahmon berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaan, meskipun partai tersebut menjadi lebih sekuler seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2015, Presiden Rahmon membubarkan TIRP setelah menetapkannya sebagai organisasi teroris usai partai itu diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal.

    Upaya kudeta gagal itu menewaskan Jenderal Abdulhakim Nazarzoda, seorang birokrat penting pemerintah Tajikistan.

    Dalam situasi itu, Presiden Rahmon mengarahkan fokus pemerintahannya terhadap apa yang disebutnya sebagai pengaruh “ekstremis” di tengah masyarakat.

    Setelah memberlakukan larangan hijab untuk lembaga publik, termasuk universitas dan gedung pemerintahan, pada tahun 2009, rezim Presiden Rahmon mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang bertujuan mencegah negara-negara tetangga memberikan pengaruh tapi juga memperkuat kekuasaan.

    Meskipun tidak ada aturan hukum soal memanjangkan jenggot di Tajikistan, sejumlah laporan menyebut penegak hukum mencukur paksa pria-pria yang berjenggot lebat, yang dipandang sebagai tanda potensial untuk pandangan keagamaan yang ekstremis.

    Undang-undang Tanggung Jawab Orang Tua, yang diberlakukan sejak tahun 2011, mengatur hukuman untuk para orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan keagamaan di luar negeri.

    Undang-undang yang sama juga melarang anak-anak di bawah 18 tahun untuk memasuki tempat ibadah tanpa izin.

    Sementara itu, laporan tahun 2017 yang dirilis Komisi Urusan Agama Tajikistan menyebut 1.938 masjid ditutup dalam waktu setahun dan tempat-tempat ibadah dialihfungsikan menjadi kedai teh dan pusat medis.

    Rentetan undang-undang terbaru ini dinilai dipicu oleh serangan mematikan di Balai Kota Crocus di Moskow, Rusia, pada April lalu. Empat pelaku penyerangan yang ditangkap oleh otoritas Rusia disebut memiliki paspor Tajikistan dan dituduh sebagai anggota ISIS-Khorasan.

    Presiden Rahmon dalam pernyataannya menegaskan dirinya ingin menjadikan Tajikistan sebagai negara yang “demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum dan sekuler”. Dia bahkan mengutip kalimat pembuka dalam Konstitusi Tajikistan tahun 2016 yang menganjurkan masyarakat untuk “mencintai Tuhan dengan hati”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    Washington DC –

    Pemerintah China disebut mengkhawatirkan Korea Utara (Korut) akan semakin berani untuk memulai krisis regional setelah kunjungan langka Presiden Rusia Vladimir Putin. Kekhawatiran itu tetap dirasakan Beijing meskipun negara itu merupakan sekutu Pyongyang dan menjalin aliansi publik dengan Moskow.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2024), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Amerika Serikat (AS) Kurt Campbell mengungkapkan bahwa China telah mengindikasikan dalam interaksinya dengan AS jika mereka “cemas” setelah Putin pekan lalu menandatangani pakta pertahanan dengan Pyongyang.

    “Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa China mungkin khawatir jika Korea Utara akan terdorong untuk mengambil langkah-langkah provokatif yang dapat menyebabkan krisis di Asia Timur Laut,” ucap Campbell saat berbicara dalam forum Dewan Hubungan Luar Negeri.

    Dia merujuk pada peningkatan insiden militer skala kecil yang dilakukan Korut di area perbatasan dengan Korea Selatan (Korsel), serta “bahasa yang sangat provokatif” dan “tekad yang sangat jelas” dari Pyongyang untuk menghindari diplomasi dengan AS.

    Rusia, seperti diyakini oleh Washington, sedang mencari dukungan yang lebih besar untuk Korut, termasuk potensi dalam bidang nuklir.

    “Ini adalah serangkaian perkembangan yang berbahaya dan sedang kami pantau,” ujar Campbell dalam pernyataannya.

    Korut berada di bawah rentetan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir dan rudalnya. Namun negara itu menemukan mitra yang bersemangat, yaitu Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto.

    Pyongyang dilaporkan telah mengirimkan peluru-peluru artileri kepada Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina.

    Saksikan juga ‘Korsel: Parasit Terdeteksi di Balon Sampah yang Dikirim Korut’:

    Dalam kunjungannya pekan lalu, Putin menandatangani perjanjian dengan pemimpin Korut Kim Jong Un yang mencakup pakta bagi kedua negara untuk saling membantu jika diserang — yang tampaknya merupakan kembalinya aliansi era Perang Dingin.

    Sementara China, yang sejak lama menjadi mitra utama Pyongyang namun baru-baru ini menjaga jarak dengan Kim Jong Un, tidak banyak berkomentar secara terbuka mengenai kunjungan Putin.

    AS juga menuduh Beijing telah memicu peningkatan kekuatan militer Rusia melalui ekspor industri, meskipun bukan pengiriman senjata secara langsung.

    Campbell, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa meskipun China dan Rusia bersatu dalam hal antagonisme terhadap Barat, kedua negara itu memiliki pandangan yang berbeda tidak hanya soal Korut tapi juga soal hubungan Beijing dan Moskow.

    “Saya pikir di masa depan, kemungkinan besar akan terjadi kembali ketegangan antara Moskow dan Beijing,” sebut Campbell.

    Namun dalam jangka waktu dekat, menurut Campbell, China akan lebih unggul dan mungkin bisa mendapatkan kapal selam atau teknologi lainnya dari Rusia yang masih lebih canggih dari Moskow.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Jakarta –

    Pada Juli 2023, setelah tiga belas tahun menjabat sebagai perdana menteri (PM) Belanda, Mark Rutte resmi mengundurkan diri, dan mengatakan bahwa dia akan “pensiun dari dunia politik.” Rutte menjadi PM Belanda terlama sepanjang sejarah. Jadi, apa alasan dia mengundurkan diri?

    Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang liberal-konservatif pimpinan Rutte menganggap pendekatannya terhadap para pencari suaka itu terlalu lunak, sehingga menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya runtuh.

    Selain itu, Geert Wilders yang berhaluan populis sayap kanan memenangkan pemilihan umum (pemilu), membuat Rutte tidak dapat mencegah pergeseran pemerintah ke arah kanan. Hal itu bisa dibilang menandai kekalahan terbesar dalam karier politiknya.

    Sejak saat itu, dia tetap menjabat selama hampir satu tahun dalam perannya sebagai pengawas. Sementara diskusi pemerintah yang rumit dengan Wilders terus berlarut-larut.

    Rencana pensiun ditunda

    Pada Oktober 2023, Rutte yang berusia 57 tahun itu tampaknya telah melupakan sumpahnya untuk pensiun dari dunia politik. Kini, dia justru mengisyaratkan ketertarikannya untuk menggantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg, yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.

    Selama berbulan-bulan, Rutte melakukan kampanye satu orangnya secara diam-diam, untuk berupaya memenangkan hati banyak kepala negara dan pemerintahan. Rutte adalah pendukung setia Ukraina, yang dengan cepat berhasil mendapatkan dukungan AS dalam kampanyenya, dan kemudian diikuti oleh sebagian besar negara anggota NATO lainnya.

    Kemenangan PM nasionalis sayap kanan Hungaria Viktor Orban, yang tidak berhubungan baik dengan Rutte, butuh waktu yang lebih lama untuk luluh. Rutte bahkan sampai harus berjanji kepada Orban bahwa Hungaria tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan NATO yang mendukung Ukraina, selama Rutte memimpin aliansi itu. Orban, yang begitu menjaga hubungan persahabatan dengan Rusia, juga mengesampingkan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Meski begitu, Rutte dikenal karena selera humor dan kecerdasannya. Saat menjabat sebagai PM Belanda, dia sering bersepeda dari rumah ke kantornya. Tidak jarang, banyak warga dapat menyaksikan bakat musiknya, saat Rutte duduk bermain piano di stasiun pusat Den Haag.

    Sebagai bakal calon Sekjen NATO, Rutte mungkin perlu sedikit lebih serius dan diplomatis. Tugas utamanya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dari 32 anggota NATO, sehingga tercipta satu suara bulat dalam aliansi itu.

    Pendahulunya, Jens Stoltenberg dari Norwegia, adalah seorang ahli penyabar yang mampu menyeimbangkan ini. “Tetap berpegang teguh pada pesan Anda” adalah kredo utama Stoltenberg untuk memastikan keberhasilan komunikasi pada blok ini.

    Manajer krisis yang terampil

    “Kepemimpinan sejati butuh kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda,” kata Rutte dalam pidatonya. Sikap ini mungkin dapat membantunya menjalankan tugas sebagai kepala NATO. Bagaimanapun, Rutte adalah “manajer krisis yang terampil,” menurut jurnalis Sheila Sitalsin, kolumnis harian Belanda Volkskrant, yang juga menulis biografi Rutte.

    Banyak warga Belanda yang puas dengan stabilitas politik yang dijamin Rutte selama krisis keuangan dan pandemi COVID-19. Rutte juga mampu mengatasi skandal-skandal dengan baik. Salah satu julukannya di Belanda adalah “Sang Teflon Rutte”.

    Penjabat PM Belanda ini juga harus siap menghadapi kemungkinan Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Rutte dan Trump memiliki hubungan yang sangat positif saat Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Bahkan, Trump menyebut Rutte sebagai teman. Meski begitu, Rutte dengan keras menentang kebijakan ekonomi proteksionis Trump.

    Rutte dukung bantuan persenjataan ke Ukraina

    Tidak seperti Trump, Rutte mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, bahkan menyediakan howitzer dan pesawat tempur Belanda. Sayangnya, tentara Belanda sendiri kekurangan anggaran selama 13 tahun Rutte berkuasa.

    Baru tahun ini, untuk pertama kalinya, Belanda membelanjakan anggaran 2% dari PDB-nya untuk sektor pertahanan, yang sesuai dengan target pengeluaran NATO.

    Rutte mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun. Rusia setidaknya perlu bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014 lalu. Pesawat Malaysia Airlines yang jatuh itu sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, di mana 300 orang tewas. Sebagian besar korban adalah warga negara Belanda.

    Di Uni Eropa, Rutte justru dipandang sebagai “Tuan Tidak”, kata seorang diplomat Uni Eropa kepada DW. Alasannya, karena Rutte terus menolak gagasan reformasi ambisius yang diusung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Namun, Rutte memiliki hubungan baik dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang pendiam. Dia juga berhubungan baik dengan PM populis sayap kanan Italia, Giorgia Meloni. Bahkan, Rutte dan Meloni telah menyarankan untuk memproses aplikasi suaka di luar Uni Eropa pada negara-negara pihak ketiga.

    Pendekatan Rutte terhadap politik ini memiliki nuansa Houdini, tulis Sitalsing. Rutte mampu melepaskan diri dari hampir semua krisis, yang mungkin berguna saat dia menjabat sebagai Sekjen NATO. (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia ingin membangun “arsitektur keamanan yang dapat diandalkan” di kawasan Asia Pasifik, dalam kunjungan kenegaraannya ke Vietnam pada Kamis (20/06). Kunjungan ini adalah bagian dari lawatan Putin ke Asia, yang dianggap sebagai bentuk perlawanan Rusia terhadap Barat.

    Sehari setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Korea Utara, Putin menerima penghormatan militer di Vietnam, dan Putin terlihat dipeluk oleh Presiden Vietnam To Lam dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh.

    Kedua pemimpin negara ini menyepakati pertukaran 11 perjanjian dan nota kesepahaman, termasuk kesepakatan di bidang minyak dan gas, ilmu pengetahuan nuklir, dan pendidikan.

    Presiden Vietnam menyebut Putin telah ikut berkontribusi pada “perdamaian, stabilitas, dan pembangunan” di dunia.

    AS kritik kunjungan Putin ke Asia

    Kunjungan Putin ke Asia kali ini menuai kritik dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. AS memprotes bahwa Putin seharusnya tidak diberi panggung untuk membela invasi Rusia di Ukraina.

    Rusia dan Vietnam menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai berbagai isu termasuk energi, menggarisbawahi poros Moskow ke Asia setelah Barat menjatuhkan sanksi pada Moskow atas konflik di Ukraina.

    “Kami sangat berkomitmen untuk memperdalam kemitraan strategis yang komprehensif dengan Vietnam, yang tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia,” kata Putin, dikutip dari kantor berita TASS Rusia.

    Dalam sebuah konferensi pers untuk mengakhiri lawatannya di Asia, Putin juga menuduh aliansi militer NATO telah menciptakan ancaman keamanan bagi Rusia di Asia, lapor TASS.

    Pengadilan Kriminal Internasional pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, tuduhan itu dibantahnya.

    Zachary Abuza, seorang profesor di Sekolah Perang Nasional War AS. Abuza menggarisbawahi adanya kerbersamaan dalam sejarah Komunis antara Vietnam dan Rusia, di mana puluhan ribu kader Vietnam, termasuk anggota biro politik saat ini, pernah dilatih oleh Uni Soviet.

    AS akan perkuat hubungan dengan Vietnam

    Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan diplomatnya akan mengunjungi Vietnam pekan ini untuk menekankan komitmen Washington dalam bekerja sama dengan Vietnam dan memastikan Indo-Pasifik akan tetap bebas dan terbuka.

    Dalam kunjungan asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Daniel Kritenbrink ini “juga akan menegaskan kembali dukungan AS untuk Vietnam yang kuat, mandiri, tangguh, dan sejahtera”, kata departemen itu.

    Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen mengatakan bahwa mempererat kemitraan AS-Vietnam tidak mengharuskan Hanoi untuk memutus hubungannya dengan Rusia atau Cina.

    Seorang juru bicara delegasi Uni Eropa di Vietnam mengatakan bahwa Hanoi memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya sendiri, tetapi juga menegaskan bahwa perang Rusia di Ukraina itu membuktikan bahwa Moskow tidak menghormati hukum internasional.

    “Perjalanan hubungan masyarakat yang sukses”

    Putin telah mengubah kunjungannya ke Asia ini menjadi “perjalanan hubungan masyarakat yang sangat sukses”. Presiden Rusia itu telah berhasil menandatangani perjanjian yang dengan Korea Utara dan Vietnam, kata ilmuwan politik Klaus Larres.

    “Apa yang Putin lakukan ini adalah solusinya untuk mengatasi keterasingan dirinya, yang merupakan sanksi akibat perang di Ukraina, invasi brutalnya ke negara tetangganya itu, dan kurangnya keberhasilan militer Rusia,” kata Larres, Jumat (21/06).

    “Dia benar-benar kehabisan amunisi dan dia bergantung pada negara-negara lain untuk mendapatkan amunisi, peralatan militer, dalam upaya memerangi Ukraina. Dan saya pikir bagi Putin, seluruh perjalanan ini adalah tentang memperkuat militernya dan juga meningkatkan kinerja ekonomi negaranya,” jelasnya.

    Menurut Larres, kunjungan Putin ke Hanoi “tidak akan mengarah ke Vietnam yang anti-Barat”. Justru menurutnya, “Vietnam memiliki kecenderungan untuk mencoba bersikap netral, berteman dengan semua pihak dan juga tidak menjalin aliansi formal dengan pihak mana pun.”

    Sementara lawatan Putin ke Korea Utara untuk mendapatkan dukungan dalam program senjata nuklir Pyongyang ini justru sangat membingungkan, kata Larres.

    “Kunjungan itu sangat mengancam keamanan global karena Kim dan Korea Utara adalah outlier di dunia. Kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara berpikir Kim, apa yang akan dia lakukan, dan betapa impulsif dan emosionalnya dia,” ungkap Larres.

    Lebih lanjut, Larres mengatakan bahwa “semua pihak tahu, Rusia bukanlah negara yang didukung oleh AS. Secara struktural bahkan ekonomi negara itu lemah akibat invasinya ke Ukraina. Apakah Rusia akan berhasil dalam perang Ukraina, itu masih diragukan.”

    kp/hp (Reuters)

    (ita/ita)

  • Korban Blokir Joe Biden Bertambah, Perusahaan Antivirus Rusia Dijegal

    Korban Blokir Joe Biden Bertambah, Perusahaan Antivirus Rusia Dijegal

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat di bawah komando Presiden Joe Biden melarang penjualan antivirus Kaspersky di negaranya karena alasan keamanan nasional. Warga AS diminta untuk beralih ke layanan antivirus lainnya.

    Biro Industri dan Keamanan yang berada di bawah Kementerian Perdagangan AS berargumen bahwa Kaspersky mengancam keamanan dan privasi pengguna di AS karena perusahaannya bermarkas di Rusia.

    “Rusia sudah menunjukkan mereka memiliki kapasitas, dan bahkan lebih dari itu, berniat untuk mengeksploitasi perusahaan Rusia seperti Kaspersky untuk mengumpulkan dan menjadikan informasi pribadi warga AS sebagai senjata,” kata Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, seperti dikutip dari TechCrunch, Jumat (21/6/2024).

    Salah satu sumber Reuters mengatakan hubungan Kaspersky yang erat dengan pemerintah Rusia menimbulkan risiko keamanan nasional. Kaspersky dan pemerintah Rusia dikhawatirkan dapat mencuri informasi sensitif, menginstal malware, atau mencegah update keamanan di perangkat milik warga AS.

    Kaspersky akan dilarang menjual software-nya kepada konsumen dan bisnis di AS mulai 20 Juli 2024. Namun mereka masih bisa merilis update software dan keamanan kepada kepada penggunanya hingga 29 September 2024.

    Setelah itu Kaspersky tidak bisa lagi memberikan update untuk penggunanya di AS. Raimondo menegaskan pengguna Kaspersky di AS tidak melanggar hukum dan menyarankan mereka untuk menggunakan antivirus alternatif.

    “Individu dan bisnis di AS yang terus menggunakan atau memiliki produk dan layanan Kaspersky tidak melanggar hukum, Anda tidak melakukan kesalahan apa pun dan tidak dikenakan hukuman pidana atau perdata apa pun,” kata Raimondo.

    “Namun, saya minta Anda untuk segera berhenti menggunakan software tersebut dan beralih ke alternatif guna melindungi diri sendiri dan data Anda serta keluarga Anda,” sambungnya.

    Pencekalan ini merupakan perkembangan terbaru dari sederet tindakan yang diambil pemerintah AS terhadap Kaspersky. Pada tahun 2017, pemerintahan Donald Trump melarang badan federal AS menggunakan antivirus Kaspersky.

    Pada awal tahun ini, hacker pemerintah Rusia dikabarkan mencuri dokumen rahasia yang disimpan di komputer pribadi milik seorang karyawan kontrak di badan intelijen yang menggunakan antivirus Kaspersky. Ini insiden spionase pertama yang dilaporkan karena penggunaan antivirus Kaspersky.

    Pemerintah AS memang kian agresif memblokir teknologi luar negeri atau membatasinya. Perusahaan-perusahaan di China terutama, makin dibatasi untuk mendapatkan teknologi dari Amerika.

    (vmp/fyk)

  • Rusia Hancurkan 114 Drone Ukraina dalam Semalam, 1 Orang Tewas

    Rusia Hancurkan 114 Drone Ukraina dalam Semalam, 1 Orang Tewas

    Moskow –

    Rusia menyatakan pihaknya telah mencegat dan menghancurkan sedikitnya 114 drone tempur yang diluncurkan oleh militer Ukraina dalam semalam. Sedikitnya satu orang tewas akibat serangan drone Kyiv tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (21/6/2024), Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa drone-drone tempur Ukraina itu terdeteksi mengudara di atas wilayah Krasnodar, Volgograd, Crimea — wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia — dan Laut Hitam.

    “Sistem pertahanan anti-udara Rusia telah mencegat dan menghancurkan 70 drone di atas wilayah Crimea dan Laut Hitam, kemudian 43 drone di atas wilayah Krasnodar dan satu drone di wilayah Volgograd,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat (21/6) waktu setempat.

    Gubernur Daerah Krasnodar, Venyamin Kondratyev, dalam pernyataan via Telegram melaporkan bahwa seorang pegawai stasiun pemanas di wilayahnya tewas ketika sebuah drone menghantam fasilitas di dekat stasiun kereta Yuzhny.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal korban luka akibat serangan-serangan tersebut.

    Beberapa gedung administrasi di kompleks kilang minyak yang ada di distrik Severski, sebut Kondratyev, juga mengalami kerusakan.

    Belum ada pernyataan resmi dari militer Ukraina soal laporan serangan yang menghantam wilayah Rusia itu.

    Namun beberapa bulan terakhir, Ukraina yang telah berperang melawan Rusia selama lebih dari dua tahun terakhir, semakin meningkatkan serangan balasan terhadap Moskow. Serangan Kyiv dilaporkan kerap menargetkan target infrastruktur energi di wilayah Rusia.

    Sementara itu, rentetan serangan rudal dan drone Rusia yang juga ditargetkan terhadap infrastruktur energi Ukraina, telah melumpuhkan kapasitas pembangkit listrik di negara tersebut.

    Bahkan serangan-serangan Moskow memaksa Kyiv untuk memberlakukan pemadaman bergilir di beberapa wilayah dan mengimpor pasokan listrik dari kawasan Uni Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)