Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Minyak Dunia Anjlok Akibat OPEC+ Tunda Peningkatan Produksi, Brent Dijual 68,30 Dolar AS – Halaman all

    Minyak Dunia Anjlok Akibat OPEC+ Tunda Peningkatan Produksi, Brent Dijual 68,30 Dolar AS – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Harga minyak dunia mengalami penurunan yang signifikan di pasar global akibat keputusan OPEC untuk menunda peningkatan produksi.

    Mengutip data dari CNBC International, harga minyak mentah Brent saat ini diperdagangkan pada angka 72,09 dolar AS per barrel, mengalami penurunan 22 sen atau 0,3 persen.

    Sementara itu, minyak WTI dari AS turun 24 sen atau 0,35 persen menjadi 68,30 dolar AS per barel.

    Penurunan ini terjadi setelah OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak) sepakat untuk menunda rencana peningkatan produksi yang sebelumnya sudah ditetapkan sejak Oktober 2024.

    OPEC dan sekutunya memilih untuk menunda peningkatan pasokan untuk ketiga kalinya.

    Keputusan ini diambil buntut lambatnya permintaan global dan melonjaknya produksi minyak di luar kelompok OPEC.

    Dalam situasi ini, OPEC merasa perlu untuk mempertahankan kestabilan harga dengan cara menunda rencana peningkatan produksi.

    Adapun daftar 13 negara anggota OPEC yangs epakat menunda produksi diantaranya  termasuk Aljazair, Angola, Arab Saudi, Gabon, Guinea Khatulistiwa, Iran, Irak, Kongo, Kuwait, Libya, Nigeria, Uni Emirat Arab, dan Venezuela, secara kolektif mengambil keputusan untuk menjaga produksi tetap rendah demi stabilitas pasar.

    Apa Dampak dari Penurunan Harga Minyak?

    Menurut Mukesh Sahdev, kepala pasar komoditas minyak global di Rystad Energy, meskipun ada sinyal positif yang dapat mencegah penurunan lebih lanjut dalam jangka pendek, faktor surplus yang ada dalam pasar memicu lemahnya permintaan, yang pada akhirnya menyebabkan harga minyak melemah.

    Penurunan harga ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi geopolitik yang mempengaruhi pasar energi, terutama di Timur Tengah dan Rusia.

    Terlebih harga minyak mentah telah terkurung dalam kisaran yang ketat sejak pertengahan Oktober, yang mencerminkan ketidakpastian dalam permintaan global.

    Dengan OPEC menunda peningkatan produksi dan kondisi pasar yang masih bergejolak, harga minyak kemungkinan akan terus dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

    Oleh karenanya Investor dan pelaku pasar perlu memantau perkembangan ini secara seksama untuk memahami tren harga yang mungkin terjadi di masa mendatang lantaran tantangan dalam permintaan global akan terus menjadi pengaruh utama bagi pergerakan harga minyak.

     

  • Hizbullah Kirim 3.000 Pasukan ke Homs-Damaskus, Amankan Jalur Penting dari Oposisi Suriah – Halaman all

    Hizbullah Kirim 3.000 Pasukan ke Homs-Damaskus, Amankan Jalur Penting dari Oposisi Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Hizbullah Lebanon mengirim 3.000 anggotanya dalam 48 jam terakhir ke Damaskus dan Homs setelah oposisi bersenjata Suriah menguasai Kota Aleppo, Idlib, dan Hama.

    “Pimpinan partai (Hizbullah) memobilisasi jumlah tersebut dan bergegas mengumpulkannya dari beberapa daerah di selatan, Bekaa, dan pinggiran selatan Beirut, meskipun mereka menderita banyak kerugian dalam perang dengan Israel,” lapor Al Arabiya, mengutip sumber, Jumat (7/12/2024).

    Hizbullah mengirim pasukan untuk mengamankan jalur Homs ke Damaskus.

    “Tujuan utama Hizbullah dengan mengirimkan sejumlah pejuangnya ke Suriah adalah mengamankan perlindungan jalan Homs hingga Damaskus dan garis pantai untuk mencegah faksi bersenjata menguasainya,” lanjutnya.

    Selain itu, Hizbullah juga menutup perbatasan Lebanon dengan Suriah.

    “Direktorat Keamanan Publik dan Komando Angkatan Darat mengambil keputusan untuk menutup penyeberangan dengan Suriah dan hanya mempertahankan penyeberangan Masnaa,” tambahnya.

    Keputusan tersebut disebut sebagai langkah untuk mempertahankan perbatasan Lebanon dari serangan oposisi Suriah.

    “Langkah-langkah yang dilakukan Lebanon ini bertujuan untuk melindungi negaranya dari bahaya yang baru-baru ini terjadi di Suriah,” katanya.

    “Jika situasi di Suriah semakin memburuk dan Homs jatuh ke tangan faksi-faksi bersenjata, mereka akan dapat memberikan ancaman di Damaskus,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem mengatakan Hizbullah akan berdiri bersama sekutunya, rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, untuk melawan oposisi.

    “Serangan ‘kelompok teroris’ ingin menyabotase Suriah lagi untuk menggulingkan rezim di Suriah dan ingin menimbulkan kekacauan di sana,” kata Naim Qassem, Kamis (5/12/2024).

    “Mereka tidak akan dapat mencapai tujuan mereka meskipun mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan beberapa hari terakhir,” ujarnya.

    “Kami, sebagai Hizbullah, akan berada di sisi Suriah dalam menggagalkan tujuan agresi ini dengan apapun yang kami bisa,” lanjutnya.

    Namun, Naim Qassem tidak menjelaskan bagaimana Hizbullah akan mendukung Suriah.

    Perang Saudara di Suriah

    Perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011 ketika rakyat Suriah berdemonstrasi menuntut diakhirinya kekuasaan keluarga Bashar al-Assad dari Partai Ba’ath selama puluhan tahun.

    Presiden Bashar al-Assad berkuasa sejak tahun 2000 setelah pada tahun-tahun sebelumnya, ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa selama 29 tahun, mempersiapkannya untuk menjadi Presiden Suriah selanjutnya.

    Ia diyakini sebagai pengganti kakaknya, Bassel al-Assad yang menjadi calon penerus ayahnya, meninggal dunia pada tahun 1994 karena kecelakaan.

    Rezim Hafez kemudian merevisi aturan usia calon presiden sehingga Bashar al-Assad dapat mencalonkan diri.

    Selama protes tahun 2011, kekerasan meningkat ketika pasukan keamanan Suriah menembaki para demonstran, menewaskan sejumlah orang.

    Di tengah runtuhnya keamanan di Suriah, muncul kelompok pemberontak termasuk HTS dan faksi lainnya yang didukung Turki.

    Iran melakukan intervensi militer di Suriah pada tahun 2012, setelah memberikan bantuan politik dan logistik pada tahun sebelumnya.

    Pada tahun 2015, Rusia secara militer membantu Assad merebut kembali sebagian besar negara dari HTS, Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS), dan puluhan kelompok bersenjata yang didukung AS yang disebut “pemberontak moderat” oleh Washington.

    Pada tahun 2016, Presiden Bashar al-Assad berhasil mempertahankan kekuasaan di Aleppo, yang merupakan kota terbesar kedua di negara itu.

    Aksi saling serang antara militer Suriah dan kelompok pemberontak masih terjadi, hingga pada tahun 2020, Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata kedua pihak di Suriah.

    HTS dan milisi sekutunya menyerang kota Aleppo yang dikuasai pemerintah di Suriah utara pada hari Rabu (27/11/2024) dan merebut Kota Aleppo, Idlib, Hama, hingga Homs yang direbut baru-baru ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Pemberontak Suriah Dekati Kota Homs, Hizbullah Langsung Kirim Pasukan Pengintai – Halaman all

    Pemberontak Suriah Dekati Kota Homs, Hizbullah Langsung Kirim Pasukan Pengintai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pergerakan pasukan pemberontak Suriah telah membuat Timur Tengah terguncang.

    Para pasukan oposisi Suriah ini dengan cepat telah mengambil kota-kota penting di negara tersebut dan menuju ke Ibu Kota Damaskus.

    Kini, para pemberontak telah mendekati kota terbesar ketiga di Suriah, Homs, menyapu sepanjang jalan raya yang mengarah ke Damaskus.

    Militan yang dipelopori kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebelumnya menguasai Kota Hama pada Kamis (5/12/2024).

    Mereka dengan cepat merebut dua kota utama di Suriah sebelum tiba di Al-Dar al-Kabera, sebuah kota dengan jarak 9 km dari pusat Homs.

    Pemerintah Suriah juga kehilangan kendali atas kota simbolis di selatan Deraa dan sebagian besar provinsi yang menjadi tempat pemberontakan di negara tersebut pada tahun 2011.

    Dikutip dari The Guardian, pejuang pemberontak maju ke Deraa setelah mencapai kesepakatan untuk memberikan jalan aman bagi pejabat militer menuju Damaskus.

    Video dari saluran Aleppo Today menunjukkan serangan udara yang menargetkan Talbiseh di jalan antara Hama dan Homs tak lama setelah pemberontak mengklaimnya.

    Kementerian Pertahanan di Damaskus mengatakan pesawat militer Rusia dan Suriah bertanggung jawab atas serangan udara di pedesaan Hama.

    Sementara serangan yang dikaitkan dengan pasukan dari Moskow menghancurkan sebuah jembatan di sepanjang jalan raya menuju Homs.

    Kota Homs terletak di persimpangan penting yang dekat dengan perbatasan Lebanon, yang menghubungkan jalan menuju Damaskus dengan jalan raya menuju masyarakat pesisir, jantung wilayah kekuasaan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan lokasi pangkalan angkatan laut Rusia.

    Homs menyaksikan beberapa pertempuran paling sengit selama fase-fase awal perang saudara Suriah lebih dari satu dekade lalu.

    Pasukan pemberontak terlibat dalam pertempuran jalanan selama bertahun-tahun dengan tentara dan pasukan milisi Suriah yang bersekutu, serta kelompok militan Lebanon, Hizbullah.

    Hizbullah Kirim Pasukan ke Homs

    Kelompok bersenjata Lebanon Hizbullah mengirim sejumlah kecil “pasukan pengawas” dari Lebanon ke Suriah pada Jumat (6/12/2024) malam untuk membantu mencegah pejuang antipemerintah merebut kota strategis Homs.

    “Homs tidak boleh jatuh,” kata salah satu sumber kepada Reuters.

    Sumber itu juga mengatakan bahwa perwira senior dikerahkan semalam untuk mengawasi beberapa pejuang Hizbullah yang telah berada di Suriah dekat perbatasan dengan Lebanon selama bertahun-tahun.

    Seorang perwira militer Suriah dan dua pejabat regional yang dekat dengan Teheran juga mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan elit Hizbullah telah menyeberang dari Lebanon dan mengambil posisi di Homs.

    Langkah tersebut mencerminkan perombakan dramatis di medan pertempuran Suriah sejak Senin, ketika sumber yang dekat dengan kelompok tersebut mengatakan Hizbullah tidak bermaksud untuk dikerahkan ke Suriah untuk saat ini.

    Saat itu, pasukan pemberontak yang dipimpin HTS, mantan afiliasi Al-Qaeda, telah merebut Kota Aleppo di Suriah utara.

    Namun pada hari Kamis, mereka telah merebut Hama – sebuah kota di pusat Suriah – dan bergerak maju ke Homs.

    Homs, provinsi terbesar di Suriah, berbatasan dengan Lebanon, Irak, dan Yordania dan menjadi rute transportasi utama bagi Iran untuk membawa peralatan militer ke Hizbullah di Lebanon.

    Sumber keamanan Lebanon mengatakan Homs penting sebagai “tempat penyimpanan” bagi Hizbullah dan kelompok bersenjata lain yang didukung Iran.

    Kehilangan kota Homs akan mengisolasi ibu kota Damaskus dari benteng pesisir pemerintah Suriah di sebelah barat.

    Para pejabat Barat mengatakan kepada Reuters bahwa para pejuang Hizbullah khawatir mereka akan diserang oleh Israel jika mereka dikerahkan ke Suriah.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Geger Pernyataan RI-China soal LCS, Bikin Bahaya Kepentingan Nasional?

    Geger Pernyataan RI-China soal LCS, Bikin Bahaya Kepentingan Nasional?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pernyataan bersama Indonesia-China sebagai hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing beberapa waktu lalu kembali panen perhatian.

    Anggota DPR RI ramai-ramai menyoroti pernyataan itu saat Menteri Luar Negeri Sugiono rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen pada Senin (2/12).

    Sejumlah anggota komisi I menyampaikan kekhawatiran mereka soal posisi Indonesia dan kedaulatan negara ini. Sugiono menegaskan posisi RI tak berubah dan pemerintah tak mengakui klaim 9 dash lines China.

    Meski berulang kali ditegaskan posisi Indonesia, sejumlah pengamat tetap khawatir langkah itu bisa membahayakan kepentingan nasional Indonesia.

    Peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Waffaa Kharisma mengatakan pernyataan bersama itu berpotensi merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    “Buat saya ya frasa overlapping itu bentuk konsesi Indonesia yang mengalah di hadapan China,” kata Waffaa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (3/12).

    Salah satu poin yang jadi sorotan di pernyataan bersama adalah poin 9.

    Poin itu berbunyi kedua pihak mencapai kesepahaman bersama yang penting mengenai pengembangan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim tumpang tindih (overlapping claims).

    Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga sempat mengkritik pernyataan bersama itu.

    “Apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara?” kata Hikmahanto pada pertengahan November.

    Dia lalu berujar, “Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh [dulu sembilan] Garis Putus telah berubah secara drastis.”

    China mengklaim sebagian besar wilayah di perairan LCS. Mereka juga membuat nine dash lines dan selama ini, Indonesia tak mengakuinya.

    Waffa menilai jika pernyataan bersama itu ditindaklanjuti dalam wujud kerja sama dan secara publik dibungkus sebagai kerja sama ekonomi, ini akan memperkuat klaim China.

    “Dia akan memperkuat klaim sepihak Tiongkok dan mengesankan kita mengalah karena Tiongkok negara besar,” ujar dia.

    Waffaa lalu menyarankan jika Indonesia ingin membuat pernyataan itu tampak netral atau dengan kata lain putar balk, pemerintah perlu mengajak negara besar lain untuk ikut joint development di Laut Natuna Utara.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi I, Menlu mengatakan Indonesia sudah memberi tahu negara kawasan soal joint development itu. Menurut dia, negara-negara terkait tak mempermasalahkan.

    Namun, Waffaa menggarisbawahi jika kerja sama itu dilanjutkan akan berpotensi negatif bagi Indonesia.

    “Yang dikhawatirkan adalah Pak Prabowo tetap merasa ini ide bagus, sehingga idenya jalan terus. Nanti, semakin terlihat kita memberi reward pada klaim ilegal,” ungkap dia.

    Jika terus berlanjut dan hanya kerja sama dengan kekuatan besar seperti China tanpa menggandeng negara lain, ini juga akan berdampak ke hubungan Indonesia dan ASEAN.

    Indonesia, kata Waffaa, tak lagi dianggap menghormati UNCLOS dan hukum internasional. RI juga kehilangan bargaining power untuk membicarakan masalah Laut China Selatan jika menyangkut Negeri Tirai Bambu.

    Indonesia selama ini berkomitmen mentaati konvensi hukum laut PBB dan peraturan internasional. RI juga menjadi negara yang diperhitungkan di ASEAN.

    “Berarti negara-negara lain kalau mau memperjuangkan kepentingan Laut China Selatan, tidak bisa lewat Indonesia, bergantung pada Indonesia,” ujar Waffaa.

    Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

    Bagian dari upaya damai?

    Prabowo berulang kali menyampaikan Indonesia ingin mengajak damai negara-negara besar.

    LCS merupakan titik panas sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat hingga China dan sejumlah negara ASEAN.

    Dalam peta versi China, wilayah yang mereka klaim mendekati perairan Vietnam dan perairan laut lepas di Natuna.

    China selama ini juga dianggap kerap melakukan provokasi atau tindakan agresif di LCS dan area dekat zona eksklusif ekonomi (ZEE) negara lain.

    Pada Oktober lalu misalnya, kapal China Coast Guard-5402 (CCG-5402) tercatat beberapa kali memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Pertama pada 21 Oktober, 24 Oktober, lalu 25 Oktober.

    China mengklaim mereka berpatroli di wilayah yurisdiksi sendiri. Namun, kapal terus mendekat hingga wilayah Laut Natuna Utara.

    Melihat kapal China mondar-mandir, Bakamla mengambil tindakan dan mencoba untuk mengusir kapal-kapal tersebut.

    “Joint development itu dinilai sebagai upaya damai supaya Tiongkok juga berhenti melakukan incursions [serangan] dan manuver yang terlalu agresif ke wilayah hak berdaulat Indonesia,” kata Waffaa.

    Dia lalu berujar, “Jadi ketimbang dampak ekonomi, ini cara beliau mencapai ‘perdamaian.’”

    Penilaian itu berkelindan saat Prabowo menyampaikan gagasan perdamaian untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina di Shangri La Dialogue, Singapura, pada 2023 lalu.

    “Misalnya ketika Shangri La Dialogue di Singapura, itu seputar cara-cara damai seperti itu. Bahwa daripada berkonflik, lebih baik berdamai dengan negara besar,” ungkap Waffaa.

    Usulan Prabowo yang sampaikan dalam Shangri La Dialogue di antaranya gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta referendum di wilayah yang disengketakan. Ukraina menilai proposal itu seperti perspektif Rusia.

    Konsesi yang hanya mementingkan negara besar, menurut Waffaa, bisa menjadi “slippery slope” atau tindakan yang akan mengarah ke sesuatu yang tak bisa diterima, keliru, bahkan membawa bencana.

    Dengan gagasan seperti itu pula, Indonesia mengakui negara besar akan cenderung menang dan “bisa mendorong kepentingan mereka di atas hukum internasional.”

    “Kalau suatu saat China mau lebih gimana? Kemudian bagaimana nasib dengan UNCLOS?” ujar Waffaa.

  • Oposisi Sudah Berada di Gerbang Kota Homs, Panglima Perang HTS: Tujuan Kami Gulingkan Rezim Assad – Halaman all

    Oposisi Sudah Berada di Gerbang Kota Homs, Panglima Perang HTS: Tujuan Kami Gulingkan Rezim Assad – Halaman all

    Sudah Berada di Gerbang Kota Homs, Panglima Perang HTS: Tujuan Kami Gulingkan Rezim Assad

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan oposisi bersenjata yang melancarkan serangan kilat di Suriah menyatakan tujuan mereka untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

    Hal itu diungkapkan pemimpin faksi oposisi anti-rezim Bashar al-Assad, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Jumat (6/12/2024).

    Pemberontak yang dipimpin HTS itu kini berada di gerbang Homs, Suriah, kata pemantau perang, setelah merebut kota-kota penting lainnya dari kendali pemerintah.

    Dalam waktu kurang dari seminggu, serangan tersebut telah menyebabkan kota kedua Suriah, Aleppo, dan Hama yang berlokasi strategis, jatuh dari kendali Presiden Bashar al-Assad untuk pertama kalinya sejak perang saudara dimulai pada tahun 2011.

    Jika pemberontak merebut Homs, itu akan memotong pusat kekuasaan di ibu kota Damaskus dari pantai Mediterania, benteng utama klan Assad, yang telah memerintah Suriah selama lima dekade terakhir.

    Pada Jumat pagi, para pemberontak hanya berada lima kilometer (tiga mil) dari tepi Homs, menurut pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

    Abu Mohammed al-Julani, pemimpin aliansi pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mengatakan tujuan serangan itu adalah untuk menggulingkan kekuasaan Assad.

    “Ketika kita berbicara tentang tujuan, tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kami untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan itu,” kata Jolani kepada CNN dalam sebuah wawancara.

    Aliansi pemberontak yang melancarkan serangan yang dimulai pada tanggal 27 November dipimpin oleh HTS, yang berakar pada cabang Al-Qaeda di Suriah tetapi telah berusaha memoderasi citranya dalam beberapa tahun terakhir.

    Para pemberontak melancarkan serangan mereka di Suriah utara pada hari yang sama ketika gencatan senjata berlaku dalam perang antara Israel dan kelompok Lebanon Hizbullah, yang bersama dengan Rusia dan Iran telah menjadi pendukung penting pemerintahan Assad.

    Turki, yang mendukung oposisi, pada hari Jumat mengatakan Menteri Luar Negerinya Hakan Fidan akan bertemu dengan mitranya dari Rusia dan Iran akhir pekan ini di Qatar untuk membahas situasi di Suriah.

    Pasukan Suriah Bantah Mundur dari Homs

    Karena khawatir atas kemajuan serangan pemberontak, puluhan ribu warga anggota minoritas Alawite Assad meninggalkan Homs pada Kamis, kata penduduk dan Observatorium.

    Khaled, yang tinggal di pinggiran kota, mengatakan kepada AFP bahwa “jalan menuju provinsi (pesisir) Tartus bersinar… karena lampu ratusan mobil yang melaju keluar”.

    Namun, sebuah sumber militer Suriah membantah laporan penarikan tentara dari Homs.

    Mereka mengonfirmasi kalau pasukan Suriah tetap ditempatkan di kota dan pedesaannya.

    Sumber itu menyatakan bahwa tentara Suriah memperkuat kehadirannya dengan “pasukan besar tambahan yang dilengkapi dengan berbagai persenjataan, siap untuk mengusir serangan oposisi,” menurut kantor berita Suriah.

    Homs merupakan lokasi pengepungan wilayah oposisi oleh pemerintah selama berbulan-bulan dan serangan sektarian yang mematikan pada tahun-tahun awal perang saudara.

    Pada awal perang, yang diawali dengan tindakan keras brutal Assad terhadap protes demokrasi, para aktivis menyebut kota itu sebagai “ibu kota revolusi” melawan pemerintah.

    Warga Suriah yang dipaksa meninggalkan negaranya akibat tindakan keras terhadap pemberontakan terpaku pada ponsel mereka sambil menyaksikan perkembangan yang terjadi.

    “Kami telah memimpikan ini selama lebih dari satu dekade,” kata Yazan, mantan aktivis berusia 39 tahun yang selamat dari pengepungan dan sekarang tinggal sebagai pengungsi di Prancis.

    Ketika ditanya apakah ia khawatir dengan agenda Islamis HTS, ia berkata: “Bagi saya, tidak penting siapa yang melakukan ini. Setan sendiri bisa jadi berada di baliknya. Yang menjadi perhatian orang adalah siapa yang akan membebaskan negara.”

    Namun, di sisi lain perpecahan sektarian, ada ketakutan di kalangan komunitas Alawi di Homs.

    Haidar, 37, yang tinggal di lingkungan mayoritas Alawite, mengatakan kepada AFP melalui telepon bahwa “ketakutan adalah payung yang menutupi Homs sekarang”.

    “Saya belum pernah melihat kejadian seperti ini seumur hidup saya. Kami sangat takut, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi.”

    Pada hari Jumat, aliansi pemberontak “memasuki kota Rastan dan Talbisseh” di jalan utama antara Hama dan Homs, kata Observatorium.

    Faksi-faksi tersebut menghadapi “ketiadaan sama sekali” pasukan pemerintah, tambahnya.

    Rekaman yang diunggah di media sosial dan diverifikasi oleh AFP menunjukkan pemberontak melepaskan tembakan ke udara saat mereka melewati Talbisseh.

    Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan tentara melancarkan serangan terhadap pejuang “teroris” di provinsi Hama.

    Observatorium Suriah, yang mengandalkan jaringan sumber di Suriah, mengatakan 826 orang, sebagian besar kombatan tetapi juga termasuk 111 warga sipil, telah tewas sejak serangan dimulai minggu lalu.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa kekerasan tersebut telah menyebabkan 280.000 orang mengungsi, dan memperingatkan bahwa jumlah tersebut dapat meningkat hingga 1,5 juta orang.

    Kepala Observatory, Rami Abdel Rahman mengatakan terjadi “eksodus besar-besaran warga Alawi Suriah dari sejumlah wilayah di Homs, puluhan ribu orang menuju ke pantai Suriah, karena takut dengan kemajuan pemberontak”.

    Seorang pejuang oposisi Suriah merobek lukisan yang menggambarkan Presiden Suriah Bashar Assad dan mendiang ayahnya Hafez Assad di Bandara Internasional Aleppo di Aleppo, Suriah, 2 Desember 2024. (tangkap layar ToI/Kredit Foto: AP/Ghaith Alsayed)

    Pukulan Telak

    Banyak pemandangan yang disaksikan dalam beberapa hari terakhir tidak akan terbayangkan sebelumnya dalam perang.

    Para pemberontak mengumumkan melalui Telegram penangkapan mereka atas Hama setelah pertempuran jalanan dengan pasukan pemerintah, dan menggambarkannya sebagai “pembebasan kota secara menyeluruh”.

    Banyak warga yang menyambut para pejuang pemberontak. Seorang fotografer AFP melihat beberapa warga membakar poster raksasa Assad di fasad balai kota.

    Militer mengakui kehilangan kendali atas kota tersebut, meskipun Menteri Pertahanan Ali Abbas bersikeras bahwa penarikan pasukan merupakan “tindakan taktis sementara”.

    Dalam sebuah video yang diunggah daring, pemimpin HTS Jolani mengatakan para pejuangnya memasuki Hama untuk “membersihkan luka yang telah berlangsung di Suriah selama 40 tahun”, merujuk pada pembantaian tentara pada tahun 1980-an.

    Dalam pesan lain di Telegram yang mengucapkan selamat kepada “rakyat Hama atas kemenangan mereka,” untuk pertama kalinya ia menggunakan nama aslinya, Ahmed al-Sharaa, alih-alih nama samaran perangnya.

    Aron Lund, seorang peneliti di lembaga pemikir Century International, menyebut kekalahan Hama sebagai “pukulan telak bagi pemerintah Suriah”.

    Jika Assad kehilangan Homs, itu tidak berarti berakhirnya kekuasaannya, kata Lund, tetapi “tanpa adanya rute aman dari Damaskus ke pantai, saya rasa berakhirlah kekuasaannya sebagai entitas negara yang kredibel.”

    Kepala PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Kamis bahwa eskalasi di Suriah adalah hasil dari “kegagalan kolektif kronis” diplomasi.

    Abu Mohammed al-Julani Baghdad Menjauh dari Suriah, Pasukan Antiteror Irak Kumpul di Perbatasan

    Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Julani pada tanggal 5 Desember mendesak Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani untuk menjauhkan negaranya dari perang Suriah.

    “Kami mendesak dia (Sudani) untuk menjauhkan Irak dari memasuki tungku baru dari apa yang sedang terjadi di Suriah,” kata Julani dalam pesan video yang diunggah di saluran Telegram kelompok ekstremis tersebut.

    Secara khusus, pemimpin organisasi teroris yang ditetapkan PBB tersebut meminta Baghdad untuk “melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegah Unit Mobilisasi Populer (PMU)” mendukung Tentara Arab Suriah (SAA).

    PMU, yang juga dikenal sebagai Hashd al-Shaabi, adalah kelompok milisi antiteror yang bersekutu dengan Poros Perlawanan regional. 

    Didirikan pada tahun 2014 dengan dukungan Iran, PMU berperan penting dalam mengalahkan ISIS pada bulan Desember 2017.

    Kelompok tersebut kemudian memperoleh pengakuan pemerintah sebagai kelompok militer semi-resmi dengan hak hukum serupa dengan tentara nasional.

    Sejak dimulainya serangan ekstremis di Suriah barat laut minggu lalu, Baghdad telah mengerahkan ribuan tentara ke perbatasan Irak-Suriah.

    “Pasukan Irak dari Kementerian Pertahanan, badan keamanan pendukung lainnya, dan PMU berada dalam siaga tinggi di sepanjang perbatasan dengan Suriah. Bala bantuan militer telah dikirim ke provinsi Anbar, khususnya ke daerah perbatasan, untuk meningkatkan keamanan dan bersiap menghadapi keadaan darurat,” kata Ali Naama Al-Bindawi, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, kepada Shafaq News pada hari Kamis.

    Qassim Muslih, kepala operasi PMU di provinsi Anbar, mengonfirmasi bahwa pengerahan pasukan ke perbatasan Suriah mengikuti arahan Sudani untuk mendukung dan menopang polisi perbatasan. 

    Muslih menambahkan bahwa operasi tersebut bertujuan “untuk meningkatkan kesiapan” pasukan keamanan jika terjadi keadaan darurat.

    Pesan video Julani kepada Perdana Menteri Irak muncul beberapa jam sebelum Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengadakan pertemuan puncak tripartit dengan mitranya dari Suriah dan Iran untuk membahas perkembangan keamanan yang berkembang pesat di Suriah dan implikasi regional yang lebih luas.

    “[Jika] pemerintah Suriah meminta Iran untuk mengirim pasukan ke Suriah, kami akan mempertimbangkan permintaan tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi awal minggu ini.

    Pada hari Kamis, HTS dan sekutunya – semua faksi yang sebelumnya bersekutu dengan Al-Qaeda dan ISIS – menguasai kota Hama di selatan Aleppo setelah bentrokan hebat dengan SAA. 

    Meskipun mereka terus maju di garis depan, pasukan kedirgantaraan Rusia mengonfirmasi bahwa serangan udara gabungan dengan Suriah telah menewaskan ratusan ekstremis dalam beberapa hari terakhir.

    Para ekstremis yang didukung Turki dan AS melancarkan serangan mendadak di Suriah barat laut minggu lalu, beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai antara Lebanon dan Israel. 

    Pada hari Kamis, militer Israel mengumumkan bahwa pasukannya “bersiap untuk skenario apa pun dalam serangan dan pertahanan” di dekat Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki .

     

    (oln/mba/ndtv/tc/*)

  • Pemberontak Islamis Suriah Berjanji Bersikap Toleran? – Halaman all

    Pemberontak Islamis Suriah Berjanji Bersikap Toleran? – Halaman all

    Usai menduduki Kota Aleppo dan mengusir pasukan Presiden Suriah Bashar Assad, milisi Islam Sunni Hay’at Tahrir al-Sham atau HTS, berjanji tidak akan merundung minoritas di wilayah yang kini berada di bawah kendali mereka.

    HTS, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat (AS) dan Dewan Keamanan PBB, bercokol di utara Suriah serta di Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah, dan kini dikabarkan mulai bergerak ke arah Hama.

    “Ketika berhasil mengambil alih Aleppo, mereka meyakinkan anggota kelompok minoritas bahwa mereka akan mengizinkan mereka hidup berdampingan,” kata Chrissie Steenkamp, ​​seorang profesor madya Perubahan Sosial dan Politik di Universitas Oxford Brookes Inggris, kepada DW.

    “HTS memang suka menggambarkan diri mereka sebagai pihak yang tidak terlalu menindas kelompok minoritas dan agama lain,” kata Steenkamp. Sebagai konsekuensi dari perang saudara di Suriah selama hampir 14 tahun, tidak ada statistik yang akurat tentang minoritas etnis dan agama di Suriah.

    Namun, perkiraan yang ada sangat mirip, yaitu populasi Suriah yang berjumlah hampir 25 juta orang terdiri dari sekitar 70% Muslim Sunni, 13% Muslim Syiah yang sekitar 10% di antaranya adalah Alawi, serta minoritas Kurdi, Kristen, dan Druze di negara tersebut.

    Ruang bagi kebebasan beragama

    Selama lima tahun terakhir, HTS, yang diterjemahkan menjadi “Organisasi Pembebasan Levant,” bertindak sebagai pemerintahan de facto di benteng oposisi utama terakhir Suriah di wilayah barat laut, Idlib, dengan sekitar empat juta warga Suriah yang sebagian besar pengungsi.

    “Selama ini, HTS telah membuka diri bagi minoritas agama,” kata Jerome Drevon, analis International Crisis Group yang telah bertemu dengan para pemimpin HTS, kepada DW.

    Misalnya, komandan HTS telah bertemu dengan perwakilan Kristen untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, katanya.

    “Masalah utamanya adalah tentang perumahan, karena banyak rumah warga Kristen di wilayah Idlib telah disita oleh para pengungsi dari tempat lain di Suriah,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa “HTS telah mengembalikan rumah dan tanah tersebut kepada pemiliknya yang beragama Kristen.”

    Sejak 2018, umat Kristen di wilayah Idlib juga dapat merayakan hari raya keagamaan mereka seperti Paskah atau Natal. “Hak-hak mereka telah membaik secara signifikan,” kata Drevon, menyoroti proses serupa dengan minoritas Druze.

    Sasaran strategis hanya untuk Suriah

    HTS pro-Turki, yang didirikan pada tahun 2011, awalnya terkait dengan militan al-Qaeda. Namun, kelompok tersebut terpecah lagi karena HTS tidak berupaya membangun kekhalifahan global.

    “Mereka ingin mengambil alih rezim Suriah dan menciptakan rezim baru sebagai gantinya,” kata Drevon kepada DW.

    “Untuk ini, mereka telah menyatakan kesiapan mereka untuk menciptakan hubungan strategis dengan Turki, Irak, dan hanya beberapa hari yang lalu, mereka bahkan memiliki komunike yang mengatakan bahwa mereka dapat memiliki hubungan dengan Rusia juga,” tambahnya.

    Rusia, serta Iran, adalah sekutu utama Assad sementara Turki termasuk di antara pendukung kelompok pemberontak oposisi. “Namun, semua ini tidak mengubah fakta bahwa ada banyak jihadis di jajaran HTS,” kata analis Timur Tengah Guido Steinberg kepada media Jerman ARD awal minggu ini.

    “Oleh karena itu, kita harus berasumsi bahwa HTS juga bertindak seperti kelompok jihadis yang melakukan tindakan kekerasan terhadap minoritas agama dan etnis,”

    Menurut asumsinya, kekuasaan HTS bisa membuahkan “rejim teror bagi penduduk, terutama di distrik Aleppo yang juga dihuni oleh warga Kristen dan Kurdi.”

    Kelam catatan HAM

    Hiba Zayadin, seorang peneliti senior di Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara dari Human Rights Watch, meragukan bahwa HTS menganut corak Islam yang toleran.

    “Ketakutan yang mungkin dirasakan oleh kaum minoritas termasuk Syiah, Kurdi, dan Alawi saat ini, berasal dari catatan hak asasi manusia yang buruk dari HTS dan faksi-faksi Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki, yang telah bergabung dengan HTS dalam operasinya baru-baru ini,” kata Zayadin kepada DW.

    “Pelanggaran sebelumnya terhadap kedua kelompok tersebut termasuk penganiayaan terhadap umat minoritas agama dan etnis termasuk kekerasan, pemindahan paksa, serta penghancuran warisan budaya dan agama,” tambahnya.

    Namun, kaum minoritas dan aktivis politik atau pembangkang Suriah tidak hanya terancam di wilayah yang diperintah oleh pemberontak Islam. “Di wilayah yang dikuasai pemerintah, mereka yang dianggap menentang rezim, termasuk karena mereka berasal dari wilayah yang sebelumnya atau saat ini dikuasai oposisi atau yang merupakan bagian dari sekte terpinggirkan, termasuk Sunni dan Kurdi,” kata Zayadin.

    “Mereka berisiko mengalami penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan penindasan yang berkelanjutan,” imbuhnya. Dia tidak melihat banyak harapan untuk fajar baru hak asasi manusia di Suriah.

    “Dinamika sektarian secara signifikan membentuk pengalaman hidup kelompok etnis dan agama yang sering terperangkap dalam siklus ketakutan, pengungsian, dan penindasan,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Hari Danau Sedunia yang Diusulkan Indonesia Akan Diadopsi PBB

    Hari Danau Sedunia yang Diusulkan Indonesia Akan Diadopsi PBB

    Jakarta, Beritasatu.com– Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyampaikan Hari Danau Sedunia (World Lake Day) yang diusulkan Indonesia pada World Water Forum (WWF) 2024 akan diadopsi pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 pada pekan kedua Desember 2024.

    Adopsi tersebut merupakan wujud nyata langkah strategis Indonesia dalam memperkuat agenda diplomasi air di tingkat global, serta komitmen memajukan pengelolaan sumber daya air dunia.

    Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemelu Tri Tharyat menyampaikan, keberhasilan adopsi tersebut bukan hanya pencapaian diplomasi, tetapi langkah maju dalam mengangkat kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian danau.

    “Penetapan World Lake Day melalui negosiasi yang cukup panjang, kami harapkan menjadi momentum bagi dunia untuk mengevaluasi dan mendorong program pengelolaan danau, sekaligus meningkatkan upaya bersama dalam menjaga kelestarian danau bagi generasi mendatang,” kata Tharyat di Jakarta, Jumat (6/12/2024) dilansir Antara. 

    Selain itu, adopsi Hari Danau Sedunia merupakan bukti keberhasilan diplomasi air Indonesia di kancah internasional, termasuk mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia dalam World Water Forum 2024.

    Kemenlu menyampaikan Indonesia akan terus berkomitmen memperjuangkan isu air dan mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai forum internasional.

    Rancangan resolusi Hari Danau Sedunia itu mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB, termasuk dukungan co-sponsorship dari Azerbaijan, Bahrain, Bolivia, Kongo, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Namibia, Filipina, Rusia, Singapura, Uni Emirat Arab, Tanzania, Uzbekistan dan Vietnam.

    Penetapan Hari Danau Sedunia juga dapat menjadi wadah global untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam melestarikan danau sebagai bagian penting dari ekosistem dan sumber daya air dunia.

    Hari Danau Sedunia akan diperingati setiap 27 Agustus, yang merupakan tanggal penyelenggaraan Konferensi Danau Sedunia pertama pada 1984.

  • Panglima Perang HTS Tuntut Baghdad Menjauh dari Suriah, Pasukan Antiteror Irak Kumpul di Perbatasan – Halaman all

    Panglima Perang HTS Tuntut Baghdad Menjauh dari Suriah, Pasukan Antiteror Irak Kumpul di Perbatasan – Halaman all

    Panglima Perang HTS Tuntut Baghdad Menjauh dari Suriah, Pasukan Antiteror Irak Kumpul di Perbatasan

    TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Julani pada tanggal 5 Desember mendesak Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani untuk menjauhkan negaranya dari perang Suriah.

    “Kami mendesak dia (Sudani) untuk menjauhkan Irak dari memasuki tungku baru dari apa yang sedang terjadi di Suriah,” kata Julani dalam pesan video yang diunggah di saluran Telegram kelompok ekstremis tersebut.

    Secara khusus, pemimpin organisasi teroris yang ditetapkan PBB tersebut meminta Baghdad untuk “melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegah Unit Mobilisasi Populer (PMU)” mendukung Tentara Arab Suriah (SAA).

    PMU, yang juga dikenal sebagai Hashd al-Shaabi, adalah kelompok milisi antiteror yang bersekutu dengan Poros Perlawanan regional. 

    Didirikan pada tahun 2014 dengan dukungan Iran, PMU berperan penting dalam mengalahkan ISIS pada bulan Desember 2017.

     

     

     

     

     

     

    Kelompok tersebut kemudian memperoleh pengakuan pemerintah sebagai kelompok militer semi-resmi dengan hak hukum serupa dengan tentara nasional.

    Sejak dimulainya serangan ekstremis di Suriah barat laut minggu lalu, Baghdad telah mengerahkan ribuan tentara ke perbatasan Irak-Suriah.

    “Pasukan Irak dari Kementerian Pertahanan, badan keamanan pendukung lainnya, dan PMU berada dalam siaga tinggi di sepanjang perbatasan dengan Suriah. Bala bantuan militer telah dikirim ke provinsi Anbar, khususnya ke daerah perbatasan, untuk meningkatkan keamanan dan bersiap menghadapi keadaan darurat,” kata Ali Naama Al-Bindawi, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, kepada Shafaq News pada hari Kamis.

    Qassim Muslih, kepala operasi PMU di provinsi Anbar, mengonfirmasi bahwa pengerahan pasukan ke perbatasan Suriah mengikuti arahan Sudani untuk mendukung dan menopang polisi perbatasan. 

    Muslih menambahkan bahwa operasi tersebut bertujuan “untuk meningkatkan kesiapan” pasukan keamanan jika terjadi keadaan darurat.

    Pesan video Julani kepada Perdana Menteri Irak muncul beberapa jam sebelum Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengadakan pertemuan puncak tripartit dengan mitranya dari Suriah dan Iran untuk membahas perkembangan keamanan yang berkembang pesat di Suriah dan implikasi regional yang lebih luas.

    “[Jika] pemerintah Suriah meminta Iran untuk mengirim pasukan ke Suriah, kami akan mempertimbangkan permintaan tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi awal minggu ini.

    Pada hari Kamis, HTS dan sekutunya – semua faksi yang sebelumnya bersekutu dengan Al-Qaeda dan ISIS – menguasai kota Hama di selatan Aleppo setelah bentrokan hebat dengan SAA. 

    Meskipun mereka terus maju di garis depan, pasukan kedirgantaraan Rusia mengonfirmasi bahwa serangan udara gabungan dengan Suriah telah menewaskan ratusan ekstremis dalam beberapa hari terakhir.

    Para ekstremis yang didukung Turki dan AS melancarkan serangan mendadak di Suriah barat laut minggu lalu, beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai antara Lebanon dan Israel. 

    Pada hari Kamis, militer Israel mengumumkan bahwa pasukannya “bersiap untuk skenario apa pun dalam serangan dan pertahanan” di dekat Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki .

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Miliki Kesamaan dengan Indonesia, Menlu Sugiono: BRICS Perjuangkan Palestina

    Miliki Kesamaan dengan Indonesia, Menlu Sugiono: BRICS Perjuangkan Palestina

    ERA.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memaparkan alasan Indonesia yang harus bergabung dengan kelompok blok ekonomi BRICS. Hal ini lantaran BRICS memiliki kesamaan dengan Indonesia.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Sugiono dalam rapat perdana bersama Komis I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). Pada kesempatan itu, Menlu Sugiono menjelaskan alasan Indonesia harus bergabung dengan BRICS.

    “Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Menlu Sugiono.

    Lalu, kata Menlu Sugiono, terkait minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS ini dikatakan bahwa hal tersebut sudah lama diajukan.

    Menlu Sugiono menilai dengan bergabung bersama BRICS, maka peluang untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara resmi akan terbuka dengan luas.

    “Kami menilai bahwa BRICS merupakan grouping mulitlateral yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ada di dalamnya,” jelas Menlu Sugiono.

    BRICS diketahui saat ini memiliki beberapa anggota seperti Brasil, Rusia, India, Afrika Selatan, dan China.

    Selain itu, Indonesia juga menilai apa yang diperjuangan di BRICS sejalan dengan yang diperjuangkan oleh Indonesia, yaitu Palestina.

    “Palestina juga merupakan satu tema yang menjadi concern pada saat itu, dan saya kira BRICS ini bisa jadi satu media untuk terus memperjuangkan hal ini (kemerdekaan Palestina),” tegasnya.

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menekankan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS tidak bisa diartikan sebagai keberpihakan terhadap satu kekuatan atau blok tertentu.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan atau line tertentu. Namun akan lebih pada ke bridge builder, menjadi pihak yang justru jadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang,” pungkasnya.

  • Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    loading…

    Park Yong-han, Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow. Foto/Dok. SINDOnews

    Park Yong-han
    Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow

    KOREA UTARA telah mengancam tatanan keamanan di Asia Timur Laut dengan pengembangan senjata nuklir ilegal selama beberapa dekade. Korea Utara juga memasok senjata ke Rusia, yang menginvasi Ukraina, dan baru-baru ini mulai terlibat langsung dalam perang dengan mengirimkan pasukan khusus.

    Penyimpangan ini tidak hanya memperburuk ancaman di Eropa tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan di Asia Timur Laut. Ada berbagai alasan dan kebutuhan bagi Asia Timur Laut serta komunitas internasional yang berharap menjaga perdamaian untuk menghentikan penempatan pasukan Korea Utara dan solidaritas ilegal antara Korea Utara dan Rusia.

    Pada awal Oktober lalu, pasukan khusus Korea Utara mulai bergerak untuk membantu Rusia berpartisipasi dalam perang di Ukraina. Pada 18 Oktober, Badan Intelijen Nasional pemerintah Korea Selatan mempresentasikan berbagai bukti bahwa Korea Utara telah memulai mempersiapkan pengerahan pasukan.

    Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga mengatakan pada 23 Oktober bahwa ada bukti pasukan Korea Utara berada di Rusia. Hari berikutnya, pada 24 Oktober, Uni Eropa mengkritik penempatan pasukan Korea Utara sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Dan tindakan permusuhan tersebut akan memiliki konsekuensi serius. Pada hari yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan penolakannya terhadap tambahan kekuatan militer di Ukraina.

    Keterlibatan Korea Utara dalam perang tersebut semakin dalam. Korea Utara tidak hanya menyediakan senjata kepada Rusia. Pada awal Agustus, puluhan pejabat militer dan perwira Korea Utara muncul di medan perang di Ukraina.

    Mereka mengunjungi lokasi peluncuran misil KN-23 yang disediakan Korea Utara untuk Rusia. Selain itu, kemungkinan dan kekhawatiran tentang penempatan pasukan telah muncul dalam berbagai cara karena hubungan antara Korea Utara dan Rusia semakin erat.

    Juni lalu, Korea Utara dan Rusia mengadakan pertemuan di Pyongyang yang menghasilkan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pasal 4 perjanjian tersebut memberikan dasar untuk dukungan militer dalam menanggapi tindakan agresi bersenjata secara bersama.

    Korea Utara mengungkapkan melalui media pemerintahnya bahwa Kim Jong-un telah mengamati pelatihan perang khusus pada bulan September. Diduga bahwa Kim Jong-un melakukan inspeksi saat Korea Utara mulai bersiap secara serius untuk penempatan pasukan.