Negara: Rusia

  • Politikus Lithuania Ditangkap karena Jadi Mata-mata Rusia

    Politikus Lithuania Ditangkap karena Jadi Mata-mata Rusia

    Vilnius

    Jaksa Lithuania menyebut telah menangkap seorang politikus yang merupakan anggota oposisi konservatif tahun ini. Politikus itu ditangkap atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Rusia.

    Dilansir AFP, Senin (9/12/2024), Jaksa menjelaskan tersangka yang berkewarganegaraan ganda Lituania dan Rusia, dideportasi saat masih balita bersama orang tuanya ke Rusia pada tahun 1940-an selama pendudukan Soviet di Lituania.

    “Dia memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Lituania dan Rusia, dan tergabung dalam Persatuan Pengasingan Lituania dan Tahanan Politik,” kata Arturas Urbelis, dari kantor Kejaksaan Lithuania.

    Pria tersebut diduga mengumpulkan informasi mulai tahun 2018 untuk badan intelijen GRU Rusia tentang partai politik Lituania dan kemampuan pertahanannya, serta orang-orang yang dideportasi ke Rusia di bawah pendudukan Soviet.

    “Informasi yang dikumpulkan tidak bersifat rahasia namun penting dan demi kepentingan Rusia,” ucap Wakil Kepala Intelijen Lituania Remigijus Bridikis kepada wartawan.

    Urbelis menyebut tersangka dan agen intelijen Rusia telah menggunakan radio khusus untuk mengirimkan informasi melalui gelombang radio terenkripsi.

    Mereka mengatakan tersangka kembali ke Lituania pada tahun 1997, beberapa tahun setelah negara itu memperoleh kembali kemerdekaannya dan tinggal di kota Siauliai di bagian utara.

    Ketua Partai Konservatif mengatakan bahwa mereka telah meminta para pejabat untuk mengonfirmasi terkait Manovas sedang diselidiki secara kriminal, dan dalam hal ini partainya akan memecatnya.

    (fas/aud)

  • Bahagianya Warga Suriah di London Melihat Rezim Bashar Assad Tumbang

    Bahagianya Warga Suriah di London Melihat Rezim Bashar Assad Tumbang

    ERA.id – Sejumlah warga Suriah berkumpul di pusat kota London pada Minggu (8/12) dan membagikan manisan untuk merayakan jatuhnya rezim Bashar al-Assad, setelah oposan bersenjata merebut ibu kota Damaskus.

    Kelompok warga Suriah itu berkumpul di Lapangan Trafalgar merayakan “Suriah Merdeka” sambil membawa bendera oposisi Suriah.

    Mereka bersorak, menyambut lengsernya rezim Bashar al-Assad yang penuh kekejaman, dengan meneriakkan slogan-slogan dan menyanyikan lagu-lagu serta berjanji kembali ke tanah air mereka.

    Seorang warga, Saffan Amir yang berasal dari Aleppo membagikan manisan yang dikenal sebagai Basbousa kepada peserta lain, sambil menyemangati mereka untuk “melakukan apa pun” yang mereka bisa untuk merayakannya serta membuat “semua orang bahagia.”

    Kepada Anadolu, Amir mengatakan bahwa warga Suriah sangat gembira dan lega karena “kami telah mendapatkan apa yang kami inginkan.”

    “Semua orang di Suriah menderita di bawah rezim itu, rezim brutal, yang membunuh, menyiksa, dan mengambil kekuasaan untuk dirinya dan keluarganya, tetapi tidak untuk Suriah,” kata Amir.

    Amir mencatat bahwa hari ini mereka berbagi kebahagiaan hingga “ke seluruh dunia, bulan dan seterusnya.”

    Lain halnya dengan Georgia Scott, yang suaminya, Obaida Fahed, berasal dari Homs. Scott menyebut situasi terkini yang terjadi di Suriah “sungguh luar biasa.”

    Ia mengutarakan harapannya agar Bashar al-Assad “berakhir di Den Haag,” agar dihukum atas apa yang telah dilakukannya.

    Sementara itu, Fahed menyatakan kepada Anadolu bahwa mimpi rakyat Suriah memiliki “negara merdeka” telah tercapai dengan jatuhnya rezim Assad.

    Fahed telah meninggalkan Suriah selama 12 tahun dan mereka berencana kembali dan membangun negaranya.

    “Ini seperti mimpi,” katanya dengan wajah penuh kebahagiaan.

    Selama 10 hari, pasukan oposisi melancarkan serangan kilat, merebut kota-kota penting dan kemudian, Damaskus berhasil dikuasai pada Minggu.

    Kemajuan pesat tersebut, yang didukung oleh unit-unit militer yang membelot, menyebabkan runtuhnya rezim Assad setelah 13 tahun perang saudara.

    Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Assad memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Suriah tanpa menyebutkan ke mana ia pergi.

    Sumber: Anadolu

  • Assad, Pemimpin yang Tak Disengaja dan Tiran dari Suriah – Halaman all

    Assad, Pemimpin yang Tak Disengaja dan Tiran dari Suriah – Halaman all

    Sebuah dinasti dan pemerintahan yang telah berlangsung selama beberapa dekade tampaknya telah berakhir di Suriah. Presiden Bashar Assad dilaporkan telah digulingkan. Ia dan keluarganya melarikan diri ke Rusia.

    Hingga kekuasaannya diruntuhkan oleh pasukan pemberontak pada Minggu (8/12), Assad sejatinya dikenal sebagai pemimpin dengan jaringan sekutu yang kuat: Rusia, Iran, dan milisi yang didanai Iran seperti Hizbullah di Lebanon. Tanpa dukungan dari mereka, Assad kemungkinan besar sudah tersingkir oleh revolusi rakyat Suriah beberapa tahun sebelumnya. Namun, sekutu-sekutu tersebut kini tampaknya telah meninggalkannya.

    Dipicu oleh revolusi damai pada tahun 2011, perang saudara Suriah sempat mendorong rezim Assad ke ambang kebangkrutan pada tahun 2015. Pemerintah Suriah hampir tidak mampu membayar militernya sendiri, dan Assad hanya menguasai sekitar 10% wilayah negaranya pada saat itu.

    Namun, saat itu, ketika pemerintah Suriah meminta bantuan dari Rusia, Moskow merespons dengan mengirimkan kekuatan militer.

    Jet tempur Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Suriah, dengan dalih menyerang “teroris” dan bukan revolusioner.

    Kebrutalan yang melegenda

    Tentu saja, ada teroris di Suriah saat ini, termasuk kelompok-kelompok ekstremis seperti Islamic State (ISIS). Namun, eksistensi mereka juga dipicu sebagian oleh kebijakan Assad sendiri. Pada akhir 2011 misalnya, Assad memerintahkan pembebasan banyak tahanan ekstremis Sunni dari penjara, yang kemungkinan dilakukan untuk mendiskreditkan revolusi.

    Namun, para ekstremis ini kemudian bergabung dengan para revolusioner untuk mewujudkan tujuan mereka sendiri, yang pada akhirnya malah mendominasi perlawanan terhadap rezim Suriah. Langkah Assad ini, yang awalnya dirancang untuk melemahkan revolusi, justru menciptakan ancaman baru yang lebih besar.

    Meski begitu, langkah Assad tersebut bukanlah sebuah kejutan besar. Sejak awal revolusi melawan pemerintahannya, Assad telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kejam demi mempertahankan kekuasaan, meskipun akhirnya tak dapat bertahan selamanya.

    Contoh paling terkenal dari kekejaman ini adalah serangan gas sarin di Ghouta pada 2013. Roket-roket berisi gas saraf mematikan itu menghantam daerah-daerah yang dikuasai oposisi di sekitar Damaskus, menewaskan ratusan orang. Ini adalah salah satu serangan senjata kimia paling mematikan sejak perang Iran-Irak.

    Assad juga tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan bom barel ke sekolah-sekolah dan rumah sakit di Suriah. Karena kebrutalan pemerintahannya, diperkirakan ratusan ribu orang tewas selama konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, dan puluhan ribu orang disiksa dan dibunuh di penjara-penjara pemerintah.

    Harapan awal yang pupus

    Ironisnya, awal kekuasaan Assad diwarnai harapan perubahan. Setelah pada tahun 2000 mewarisi jabatan dari ayahnya – diktator Hafez Assad yang telah berkuasa selama 30 tahun – banyak yang berharap dokter mata lulusan Inggris kelahiran 1965 itu akan menjadi pemimpin yang lebih liberal.

    Enam bulan pertama kepemimpinannya bahkan dikenal sebagai “Musim Semi Damaskus”, di mana kebebasan media dan suara-suara liberal sempat berkembang. Saat itu, Bashar Assad tampaknya ingin mengembalikan apa yang telah dirampas oleh ayahnya kepada negaranya, seperti kebebasan politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan di atas segalanya, media yang diizinkan untuk lebih terbuka dan lebih kritis, bahkan terhadap pemerintahnya sendiri.

    Tidak sedikit warga berpendidikan di negara itu yang percaya pada kata-katanya. Namun, bagi para elit penguasa, kebebasan itu sudah kelewat batas. Optimisme ini pun hanya bertahan setahun. Pada bulan Agustus 2001, penangkapan pertama mulai dilakukan terhadap mereka yang menyatakan oposisi, termasuk anggota parlemen Suriah.

    Bashar Assad, dokter yang menjelma jadi diktator

    Awalnya, Bashar Assad tidak pernah dipersiapkan menjadi pemimpin. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Damaskus dan London. Bahkan, Bashar Assad sebenarnya tidak pernah diharapkan untuk menggantikan ayahnya. Pekerjaan itu sebenarnya diperuntukkan bagi kakak laki-lakinya, Basil – tetapi Basil meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994.

    Ketika sang ayah, Hafez Assad, meninggal pada Juni 2000, konstitusi Suriah harus diubah secara khusus agar Bashar Assad, yang secara resmi masih terlalu muda untuk menduduki jabatan itu, dapat diangkat menjadi presiden.

    Hal ini sejalan bagi banyak orang dalam di kalangan militer dan politik senior Suriah. Seperti yang dijelaskan oleh David W. Lesch dalam biografinya tentang Bashar Assad, mereka melihat anak laki-laki yang lebih muda sebagai pilihan terbaik untuk mempertahankan posisi politik, keuangan, dan sosial mereka.

    Negeri yang porak-poranda

    Ketika Arab Spring melanda wilayah negara-negara tetangga seperti Mesir dan Tunisia pada 2011, Assad awalnya menawarkan janji reformasi agar kerusuhan serupa tidak terjadi di negaranya. Namun pada bulan Maret di tahun yang sama, terutama setelah beberapa anak ditangkap dan disiksa oleh pasukan rezim di kota Daraa karena membuat grafiti anti-pemerintah, semakin banyak penduduk setempat yang ikut serta dalam aksi protes melawan kediktatoran yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

    Assad kemudian meremehkan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi setelahnya, dengan menggambarkannya sebagai kampanye media untuk melawannya. Tidak lama kemudian, militer Suriah diberi izin untuk menggunakan senjata terhadap para demonstran damai. Meskipun banyak orang yang terlibat dalam demonstrasi pertama berkukuh bahwa mereka melakukannya secara damai, posisi tersebut berubah setelah militer dan polisi rahasia Assad mulai menyerang mereka dan keluarga mereka.

    Selama berbulan-bulan berikutnya, para demonstran damai akhirnya melawan, yang secara bertahap berubah menjadi pemberontak; musuh pemerintah Assad yang tidak akan puas kecuali dengan penggulingannya.

    Meskipun perang saudara telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, termasuk kehancuran dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, Assad tetap mampu memerintah Suriah. Harga untuk mempertahankan kekuasaan sangat mahal, di mana jutaan warga Suriah terpaksa mengungsi, baik di dalam maupun luar negeri.

    Kesetiaan Assad kepada Rusia dan Iran juga berarti bahwa kedua negara tersebut memiliki jejak ekonomi dan militer yang signifikan di Suriah.

    Pada Mei 2023, Suriah diterima kembali ke Liga Arab, menandai upaya Assad untuk memulihkan posisi negaranya di panggung internasional. Namun, perkembangan pada Desember 2024 telah mengubah segalanya.

    Masa depan Suriah dan Bashar Assad kini tidak pasti, tetapi warisannya telah ditetapkan: sebuah negara yang hancur, rakyat yang menderita, catatan panjang kekejaman terhadap kemanusiaan, dan tatanan internasional yang terganggu baik secara geopolitik maupun moral.

    Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Inggris

  • Kala Warga Suriah Rayakan Akhir Rezim Presiden Bhasar al-Assad

    Kala Warga Suriah Rayakan Akhir Rezim Presiden Bhasar al-Assad

    Jakarta, CNN Indonesia

    Warga Suriah memadati jalan di Aleppo dengan bernyanyi setelah para pemberontak menggulingkan Presiden Bhasar al-Assad pada Minggu (8/12).

    Komandan militer Suriah mengumumkan rezim Assad telah berakhir.

    Namun tentara Suriah masih melakukan perlawanan terhadap kelompok teroris di kota Hama dan Homs.

    Usai penggulingan tersebut, al-Assad dikabarkan mendarat di Moskow, Rusia bersama keluarga dari Suriah.

  • Kekerasan Terhadap Anak Sentuh Rekor Tertinggi dalam Sejarah – Halaman all

    Kekerasan Terhadap Anak Sentuh Rekor Tertinggi dalam Sejarah – Halaman all

    Laporan terbaru dari United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengungkapkan kenyataan yang mengerikan: satu dari enam anak di dunia tumbuh dan besar di zona perang atau konflik, menghadapi bahaya akut akibat serangan, kelaparan, dan penyakit. Tingkat kekerasan terhadap anak-anak di seluruh dunia kini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah.

    Pada tahun 2023, PBB mencatat 32.990 pelanggaran berat terhadap 22.557 anak di 26 zona konflik. Angka ini hanyalah sebagian kecil dari masalah yang sesungguhnya.

    Hak-hak apa saja yang melindungi anak-anak di masa perang?

    Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), yang diadopsi dari perjanjian hak asasi manusia tahun 1989, merinci hak-hak dasar setiap anak, terlepas dari ras, agama, atau kemampuan mereka.

    Konvensi ini menjamin hak untuk bermain, mendapatkan layanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, penelantaran, penganiayaan atau eksploitasi, dan untuk mendapatkan “perlindungan dan perawatan” saat terkena dampak konflik bersenjata.

    Sejak tahun 1989, tiga protokol tambahan telah dikembangkan, salah satunya secara khusus menangani keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata.

    Menurut Frank Mischo, pakar hak anak dari organisasi kemanusiaan Kindernothilfe yang beroperasi di 33 negara, pemanfaatan anak-anak oleh militer atau kelompok bersenjata dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan, untuk anak di bawah usia 15 tahun, termasuk kejahatan perang.

    Dari semua perjanjian hak asasi manusia internasional, Konvensi Hak Anak ditandatangani oleh paling banyak negara, meskipun belum semuanya meratifikasi perjanjian tersebut. Mischo mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa AS dan Somalia, misalnya, belum meratifikasinya.

    Ada juga instrumen dan mekanisme lain yang berfungsi untuk melindungi anak-anak, seperti “Deklarasi Sekolah Aman”, yang menggambarkan dirinya sebagai “komitmen politik antar-pemerintah untuk melindungi siswa, guru, sekolah, dan universitas dari dampak terburuk konflik bersenjata” dan telah ditandatangani oleh 120 negara hingga saat ini.

    Deklarasi ini memberikan panduan konkret untuk mengurangi risiko serangan dan dampaknya pada fasilitas pendidikan.

    Siapa yang memantau implementasinya?

    Mischo menjelaskan bahwa data dari pemerintah, organisasi, dan individu digunakan sebagai dasar penilaiannya. “Komite PBB untuk Hak Anak, yang berbasis di Jenewa, secara efektif terus memantau setiap negara di dunia untuk melihat bagaimana Konvensi Hak Anak diimplementasikan,” ujarnya.

    Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB yang berbasis di New York untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, yang saat ini dijabat oleh Virginia Gamba, juga memainkan peran penting. Mereka bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak di masa perang.

    PBB telah mengidentifikasi enam di antaranya: “Membunuh dan melukai anak-anak; perekrutan atau penggunaan anak-anak dalam angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata; serangan terhadap sekolah atau rumah sakit; pemerkosaan atau kekerasan seksual berat lainnya; penculikan anak-anak; dan penolakan akses kemanusiaan untuk anak-anak.”

    Jika ditemukan bukti pelanggaran, pelaku dapat dimasukkan dalam daftar hitam dan dihadapkan pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Seperti pada tahun 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapanterhadapk Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan mengatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ia bertanggung jawab “atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk secara tidak sah dari daerah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan mengorbankan anak-anak Ukraina.”

    Rusia diduga telah memindahkan ribuan anak dari rumah-rumah penampungan anak dan lembaga-lembaga negara lainnya di Ukraina ke Rusia dan wilayah-wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina.

    Kondisi hidup yang berbahaya untuk anak

    Mischo mengatakan bahwa dalam konflik bersenjata dan perang, selain risiko terbunuh atau terluka, anak-anak sering kali bahkan tidak mendapatkan jaminan akan kebutuhan dasar, seperti makanan yang cukup dan tempat bernaung. Dia menambahkan bahwa mereka sering dipisahkan dari keluarga dan dipaksa mengungsi.

    “Kondisi kehidupan yang tidak aman ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus prostitusi paksa, kekerasan seksual, dan pekerja anak,” lanjutnya. “Anak-anak benar-benar terekspos dalam situasi seperti itu, yang bahkan orang dewasa pun hampir tidak dapat menghadapinya.”

    Dalam laporannya, UNICEF mengatakan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, pihak-pihak yang bertikai sering kali mengabaikan “salah satu aturan perang yang paling mendasar: perlindungan anak-anak.”

    Lebih lanjut, Mischo menunjukkan bahwa hampir 33.000 pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang didokumentasikan pada tahun 2023 hanya terdiri dari pelanggaran yang “telah dikonfirmasi beberapa kali oleh sumber independen, yaitu oleh pemerintah, organisasi PBB, dan pihak ketiga. Jumlah kasus yang tidak dilaporkan selalu seratus kali lipat lebih tinggi.”

    Menurut PBB, situasi ini sangat sulit bagi anak-anak di Wilayah Pendudukan Palestina di Gaza, Ukraina, dan Sudan pada tahun 2023. “Seperempat dari semua pelanggaran hak-hak anak ini terjadi di Gaza,” kata Mischo. “Banyak yang mengatakan bahwa Gaza saat ini merupakan tempat paling mematikan bagi anak-anak di dunia. Serangan-serangan terhadap sekolah dan rumah sakit begitu sistematis sehingga tidak bisa lagi dijelaskan dengan istilah militer.”

    Pada bulan November, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan “sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.”

    Mischo mengatakan bahwa proses hukum seperti itu paling efektif dalam menghentikan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak di masa perang: “Hal yang paling penting dalam pandangan saya adalah berakhirnya impunitas, karena hal ini bertindak sebagai pencegah.”

    Artikel ini diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman.

  • Assad Lengser di Suriah, Rusia Desak DK PBB Gelar Pertemuan Darurat

    Assad Lengser di Suriah, Rusia Desak DK PBB Gelar Pertemuan Darurat

    ERA.id – Rusia meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan darurat terkait perkembangan di Suriah. Pertemuan darurat ini diminta menyusul lengsernya pemerintahan Bashar al-Assad.

    Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pertemuan darurat itu harus segera dilakukan secara tertutup pada Senin (9/12). Lengsernya Assad dari kepemimpinan menyebabkan banyak pertanyaan.

    “Semua orang, bukan hanya kami, punya banyak pertanyaan tentang apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi,” katanya, dikutip IRNA, Senin (9/12/2024).

    Polyansky menambahkan bahwa pihaknya di New York memantau situasi tersebut dengan cermat.

    “Kami akan mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini dan meninjau situasi di PBB dalam beberapa hari ke depan,” tegasnya.

    Rusia merupakan sekutu utama Suriah dan telah menempatkan pasukannya ke negara Arab tersebut atas nama pemerintah Damaskus pada 2015 dalam rangka menghadapi kelompok-kelompok yang dipimpin oleh ISIS dan Al Qaida. 

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan perlunya menjaga integritas teritorial, kemerdekaan, dan persatuan Suriah. Ia menekankan bahwa masa depan Suriah akan dibangun oleh rakyat Suriah sendiri.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs PBB pada Minggu (8/12) malam, Guterres meminta rakyat Suriah untuk memanfaatkan kesempatan dan membangun masa depan yang stabil dan damai.

    “Masa depan Suriah adalah masalah yang akan ditentukan oleh rakyat Suriah dan Utusan Khusus saya sedang bekerja bersama mereka untuk mencapai tujuan ini,” katanya.

    Gutteres juga menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan transisi politik yang teratur menuju institusi baru. Ia juga menyerukan semua pihak untuk bersikap tenang, tidak berbuat kekerasan pada saat-saat kritis tersebut, serta melindungi hak-hak semua rakyat Suriah tanpa diskriminasi.

  • Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara

    TRIBUNNEWS.COM – Perwira tinggi Amerika Serikat (AS) di Pasifik mengatakan Rusia telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk mengirim pesawat tempur MiG-29 dan Su-27 ke Pyongyang, aviationweek melaporkan, Senin (9/12/2024).

    Transfer jet Rusia itu sebagai imbalan bagi Korea Utara karena telah mengerahkan tentara guna membantu invasi Moskow ke Ukraina, kata laporan tersebut. 

    Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan pada 7 Desember kalau Korea Utara memberikan tentara tersebut kepada Rusia tanpa diminta—penempatan itu ditawarkan dan diterima.

    “Para tentara Korea Utara tersebut tidak terlibat dalam pertempuran aktif, tetapi telah dikerahkan ke zona pertempuran,” kata Paparo. 

    Selain pesawat, Korea Utara kemungkinan menginginkan kemampuan lain sebagai balasannya.

    Ini dapat mencakup teknologi rudal balistik, terutama kendaraan reentry, serta teknologi kapal selam baru dan pertahanan udara.

    Meskipun MiG-29 dan Su-27 yang menua bukanlah pesawat tempur generasi kelima yang baru, mereka masih “tangguh,” kata Paparo di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California. 

    Jet Sukhoi Su-27 Rusia. Moskow dikabarkan setuju mengirimkan Su-27 dan Mig-29 ke Korea Utara untuk bantuan pasukan dalam perang melawan Ukraina.

    Kirim Satu Juta Barel Minyak

    Selain jet, Rusia diyakini telah memasok lebih dari satu juta barel minyak ke Korea Utara sejak Maret tahun ini, menurut analisis citra satelit oleh Open Source Centre, sebuah kelompok penelitian nirlaba yang berbasis di Inggris. 

    Minyak tersebut merupakan pembayaran untuk senjata dan pasukan yang dikirim Pyongyang ke Moskow untuk membiayai perangnya di Ukraina, menurut para ahli terkemuka dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada BBC.

    Pengangkutan ini melanggar sanksi PBB, yang melarang negara menjual minyak ke Korea Utara, kecuali dalam jumlah kecil, dalam upaya untuk mencekik ekonominya guna mencegahnya mengembangkan senjata nuklir lebih lanjut.

    Citra satelit, yang dirilis secara eksklusif untuk BBC, menunjukkan lebih dari selusin kapal tanker minyak Korea Utara yang berbeda tiba di terminal minyak di Timur Jauh Rusia sebanyak 43 kali dalam delapan bulan terakhir .

    Citra lebih lanjut, yang diambil dari kapal-kapal di laut, tampak menunjukkan kapal-kapal tanker itu tiba dalam keadaan kosong dan berangkat dalam keadaan hampir penuh.

    Citra satelit yang menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara ke Rusia sejak Maret 2024, didokumentasikan oleh Open Source Centre (bbc)

    Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak diizinkan membeli minyak di pasar terbuka.

    Jumlah barel minyak olahan yang dapat diterimanya dibatasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga 500.000 per tahun, jauh di bawah jumlah yang dibutuhkannya.

    Pengiriman minyak pertama yang didokumentasikan oleh Open Source Center dalam laporan baru adalah pada 7 Maret 2024, tujuh bulan setelah pertama kali terungkap bahwa Pyongyang mengirim senjata ke Moskow.

    Pengiriman minyak tersebut terus berlanjut karena ribuan tentara Korea Utara dikatakan telah dikirim ke Rusia untuk bertempur, dengan yang terakhir tercatat pada tanggal 5 November.

    “Sementara Kim Jong Un memberi Vladimir Putin jalur hidup untuk melanjutkan perangnya, Rusia secara diam-diam memberi Korea Utara jalur hidupnya sendiri, kata Joe Byrne dari Open Source Center.

    “Aliran minyak yang stabil ini memberikan Korea Utara tingkat stabilitas yang belum pernah dimilikinya sejak sanksi ini diberlakukan.”

    Empat mantan anggota komite PBB yang bertanggung jawab untuk memantau sanksi terhadap Korea Utara mengatakan kepada BBC kalau transfer minyak tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan yang semakin erat antara Moskow dan Pyongyang.

    “Transfer ini mendorong mesin perang Putin – minyak untuk rudal, minyak untuk artileri, dan sekarang minyak untuk personel tentara,” kata Hugh Griffiths, yang memimpin komisi tersebut dari tahun 2014 hingga 2019.

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan kepada BBC, “Untuk terus bertempur di Ukraina, Rusia semakin bergantung pada Korea Utara untuk mendapatkan pasukan dan senjata sebagai ganti minyak.”

    Ia menambahkan bahwa hal ini “memiliki dampak keamanan langsung di Semenanjung Korea, Eropa, dan Indo-Pasifik .”

    Pasokan Minyak Mudah dan Murah

    Sementara sebagian besar penduduk Korea Utara bergantung pada batu bara untuk kehidupan sehari-hari, minyak sangat penting untuk operasi militer negara tersebut .

    Solar dan bensin digunakan untuk mengangkut peluncur rudal dan pasukan di seluruh negeri, menjalankan pabrik amunisi, dan mengisi bahan bakar mobil-mobil kaum elite Pyongyang.

    Jumlah 500.000 barel yang boleh diterima Korea Utara jauh dari jumlah sembilan juta barel yang dikonsumsinya – artinya sejak pembatasan tersebut diperkenalkan pada tahun 2017, negara tersebut terpaksa membeli minyak secara ilegal dari jaringan kriminal untuk menutupi defisit ini.

    Hal ini melibatkan pemindahan minyak antarkapal di laut – bisnis yang berbahaya, mahal, dan memakan waktu, menurut Dr Go Myong-hyun, peneliti senior di Institut Strategis Keamanan Nasional Korea Selatan, yang terkait dengan badan mata-mata negara tersebut.

    “Kini Kim Jong Un menerima minyak secara langsung, kualitasnya mungkin lebih baik dan kemungkinan besar ia mendapatkannya secara cuma-cuma, seperti pasokan amunisi. Apa yang lebih baik dari itu?’

    “Satu juta barel bukanlah apa-apa bagi produsen minyak besar seperti Rusia, tetapi itu jumlah yang signifikan bagi Korea Utara,” imbuh Dr Go.

    Perbedaan posisi kapal tanker Korea Utara saat datang dan pergi dari pelabuhan Vostochny di Rusia. (bbc)

    Cara Kapal Korea Utara Tiba Diam-diam

    Dalam semua 43 pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center menggunakan citra satelit, kapal tanker berbendera Korea Utara tiba di pelabuhan Rusia Vostochny dengan pelacak yang dimatikan, sehingga pergerakan mereka tidak terlihat.

    Citra satelit menunjukkan bahwa mereka kemudian kembali ke salah satu dari empat pelabuhan di pantai timur dan barat Korea Utara.

    “Kapal-kapal muncul tanpa suara, hampir setiap minggu,” kata Joe Byrne, peneliti dari Open Source Center.

    “Sejak Maret, arusnya cukup stabil.” Tim yang telah melacak kapal-kapal tanker ini sejak sanksi minyak pertama kali diberlakukan, menggunakan pengetahuannya tentang kapasitas setiap kapal untuk menghitung berapa banyak barel minyak yang dapat diangkutnya.

    Mereka kemudian mempelajari gambar kapal yang memasuki dan meninggalkan Vostochny dan, dalam banyak kasus, dapat melihat seberapa rendah posisi kapal di dalam air dan seberapa penuh kapal tersebut.

    Kapal tanker, menurut perkiraan mereka, terisi hingga 90 persen dari kapasitasnya.

    “Dari beberapa gambar, kita dapat melihat bahwa jika kapal lebih penuh, mereka akan tenggelam,” katanya.

    Berdasarkan hal ini, mereka memperkirakan bahwa, sejak Maret, Rusia telah memberikan lebih dari satu juta barel minyak kepada Korea Utara – lebih dari dua kali lipat batas tahunan, dan sekitar sepuluh kali lipat jumlah yang diberikan Moskow secara resmi kepada Pyongyang pada tahun 2023.

    Hal ini mengikuti perkiraan pemerintah AS pada bulan Mei bahwa Moskow telah memasok lebih dari 500.000 barel minyak.

    Pilot-pilot tempur Korea Utara dilaporkan sudah berada di wilayah Rusia sejak September 2024. (Kredit foto: MWM)

    Barter Minyak dengan Pasukan dan Senjata

    Pengiriman minyak ini tidak hanya melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara, yang telah disetujui Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB – tetapi juga, lebih dari separuh pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center dilakukan oleh kapal-kapal yang telah disetujui secara individual oleh PBB.

    Ini berarti kapal-kapal tersebut seharusnya disita saat memasuki perairan Rusia.

    AS dan Korea Selatan memperkirakan bahwa Pyongyang telah mengirim 16.000 kontainer berisi peluru dan roket ke Moskow, sementara sisa-sisa rudal balistik Korea Utara telah ditemukan dari medan perang di Ukraina.

    Baru-baru ini, Putin dan Kim menandatangani pakta pertahanan, yang mengakibatkan ribuan pasukan Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk di Rusia, tempat laporan intelijen menunjukkan mereka kini tengah bertempur.

    Pemerintah Korea Selatan mengatakan kepada BBC kalau mereka akan “menanggapi dengan tegas pelanggaran Rusia dan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.”

    Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa Moskow akan menyediakan teknologi bagi Pyongyang untuk meningkatkan satelit mata-mata dan rudal balistiknya.

    Bulan lalu, Menteri Pertahanan Seoul Kim Jong-hyun mengatakan ada “kemungkinan besar” Korea Utara akan mencari bantuan tersebut.

     “Jika Anda mengirim orang-orang Anda untuk mati dalam perang di luar negeri, satu juta barel minyak bukanlah hadiah yang cukup, kata Dr. Goh.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia di Universitas Kumkin di Seoul, setuju.

    “Saya dulu berpikir bahwa Rusia tidak berkepentingan untuk berbagi teknologi militer, tetapi mungkin pandangannya telah berubah. Rusia membutuhkan pasukan ini dan ini memberi Korea Utara lebih banyak kekuatan,” katanya.

     

    (oln/bbc/lng/*)

     
     
     
     
     

  • Awas Bom Nuklir Rusia Bisa Meledak Sewaktu-waktu di Antariksa

    Awas Bom Nuklir Rusia Bisa Meledak Sewaktu-waktu di Antariksa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pesawat luar angkasa Rusia yang diluncurkan lebih tinggi dari kebanyakan satelit telah lama membuat Pentagon khawatir. Fakta baru tentang apa yang terkandung dalam pesawat luar angkasa itu telah membuat kekhawatiran tersebut kian masif.

    Diluncurkan pada Februari 2022 atau selang beberapa minggu sebelum Ukraina diinvasi, pesawat luar angkasa Cosmos 2553 milik Rusia dibuat untuk menguji “instrumen dan sistem yang baru dikembangkan.”

    Namun, menurut laporan baru dari New York Times, sistem satelit misterius itu berisi “bom tiruan” yang dikhawatirkan menjadi permulaan rencana Rusia jika sewaktu-waktu memutuskan untuk mempersenjatai pesawat tersebut.

    Meskipun konsep nuklir luar angkasa terdengar menakutkan, hal ini belum tentu membahayakan kehidupan di Bumi. Kecuali, jika nuklir tersebut bertujuan membunuh semua satelit di sekitarnya. Hal ini akan berdampak bagi makhluk di Bumi, dikutip dari Futurism, Senin (9/12/2024).

    Pada tahun 1962, militer AS benar-benar meledakkan senjata nuklir di luar angkasa, meskipun kerusakan dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya tampaknya sebagian besar hanya terbatas pada peredupan lampu jalan di Hawaii, yang berada di bawah tingkat pengujian.

    Para ilmuwan belajar dari pengujian yang sebelumnya dirahasiakan tersebut. Hikmahnya, ide meledakkan nuklir di luar angkasa akan berdampak buruk.

    Pada 1967, Rusia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Perjanjian Luar Angkasa untuk mencegah perang antariksa. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, muncul kekhawatiran bahwa Rusia mungkin melanggar perjanjian tersebut, terutama karena makin banyak satelit komunikasi yang mulai mengotori orbit planet kita.

    Setelah Rusia melepaskan Cosmos 2553 sekitar 250 mil di atas permukaan Bumi, para ahli militer khawatir hal itu mungkin merupakan senjata nuklir rahasia.

    Seperti yang diungkapkan dalam laporan baru NYT, Angkatan Luar Angkasa AS dan sekelompok badan intelijen diam-diam telah menyelidiki satelit tersebut untuk mencoba mencari tahu tujuan sebenarnya.

    Sepanjang tahun 2024, makin banyak informasi mengenai dugaan senjata anti-satelit mulai berdatangan dari Washington. Sebagai tanggapan, Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali membantah hal tersebut.

    Meskipun ada bantahan tersebut, Rusia pada bulan April memveto resolusi PBB yang melarang senjata nuklir di luar angkasa. Hal ini kembali mendorong kecurigaan soal senjata rahasia luar angkasa. Namun, hal ini masih terus diselidiki dan belum ada kesimpulan final yang dipublikasikan ke masyarakat luas.

    (fab/fab)

  • Erdogan Sempat Wanti-wanti Rezim Assad: Suriah Milik Seluruh Rakyat

    Erdogan Sempat Wanti-wanti Rezim Assad: Suriah Milik Seluruh Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut buka suara jelang keruntuhan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad karena serbuan kelompok pemberontak.

    Komentar itu ia sampaikan dalam Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di KotaGaziantep pada Sabtu (7/12).

    “Suriah adalah milik rakyat Suriah beserta semua keberagaman etnis, sektarian, dan agama mereka,” kata Erdogan, dikutip dari Hurriyet Daily, Minggu (8/12).

    Saat itu, kelompok pemberontak Hayat Tahrir Al Sham (HTS) menguasai Provinsi Hamma dan Aleppo. Ini membuka jalan mereka menguasai Damaskus.

    Di kesempatan itu, Erdogan juga mengatakan Rakyat Suriah akan menentukan masa depan negara mereka sendiri.

    Ia lantas meminta para pihak yang bertanggung jawab dan semua organisasi internasional untuk mendukung pelestarian integritas teritorial Suriah.

    “Kini ada realitas baru di Suriah, secara politik dan diplomatik,” ungkap Erdogan.

    Pemerintah Assad, lanjut dia gagal memahami nilai bantuan yang diberikan Turki.

    Erdogan juga menyebut serangan terhadap warga sipil di Idlib yang meningkat merupakan “titik puncak” insiden baru-baru ini di Suriah.

    “Sebagai warga Turki, keinginan kami adalah agar tetangga kami, Suriah, segera mendapat kembali kedamaian, stabilitas, dan ketenangan yang telah dirindukan selama 13 tahun,” tutur Erdogan.

    Erdogan juga menyadari keinginan kelompok perlawanan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang ingin mengambil kesempatan karena situasi di Suriah. Dia lantas memperingatkan pemerintah tak akan menoleransi tindakan apa pun yang membahayakan keamanan nasional.

    PKK disebut memiliki organisasi sayap yang beroperasi di Suriah, Unit Perlindungan Rakyat (YPG).

    “Turki ingin melihat Suriah di mana berbagai identitas hidup berdampingan secara damai dan berharap bisa melihat Suriah seperti itu dalam waktu dekat,” kata dia.

    Suriah, lanjut Erdogan, sudah cukup menderita karena perang.

    “Dan rakyat Suriah berhak atas kebebasan, keamanan, dan kedamaian di tanah air mereka,” imbuh dia.

    Suriah dalam cengkeraman HTS usai mereka berhasil menyerbu Damaskus. Di tengah huru-hara ini, Assad dan keluarganya kabur ke Rusia.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Atase pertahanan RI di 11 negara berganti, beberapa berlatar BAIS

    Atase pertahanan RI di 11 negara berganti, beberapa berlatar BAIS

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengganti atase pertahanan (athan) di 11 negara dengan pejabat-pejabat baru yang beberapa di antaranya memiliki pengalaman penugasan di lingkungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

    Penunjukan pejabat baru athan di 11 negara itu tercantum dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang diteken oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024 dan dibenarkan oleh Pusat Penerangan TNI saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Dalam daftar mutasi terbaru itu, Panglima TNI memberikan promosi jabatan kepada Kolonel Inf. Tri Andi Kuswantoro sebagai Athan RI untuk Malaysia. Dia menggantikan Brigjen TNI Winarno yang dimutasi sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

    Kolonel Tri sebelumnya bertugas sebagai perwira pembantu (paban) utama A-1 Direktorat A BAIS TNI. Direktorat A merupakan struktur organisasi di BAIS yang bertugas menangani urusan-urusan dalam negeri.

    Kemudian, Panglima menunjuk Kolonel Arh Tony Aris Setyawan sebagai Athan RI untuk Uni Emirat Arab (UAE) menggantikan Brigjen TNI Muhammad Irawadi. Kolonel Tony sebelumnya menjabat sebagai perwira menengah di Detasemen Markas Besar TNI AD (Denmabesad).

    Brigjen Irawadi, sebagaimana ditetapkan dalam SKep mutasi terbaru, pun dimutasi sebagai Staf Khusus KSAD.

    Kolonel Arh Zaenal Arifin, yang semula menjabat sebagai paban utama F-3 Direktorat F BAIS TNI, saat ini ditugaskan oleh Panglima TNI sebagai Athan RI di Arab Saudi. Dia menggantikan Brigjen TNI Eri Nasuhi yang kemudian kembali ke tanah air sebagai Staf Khusus KSAD.

    Direktorat F merupakan struktur organisasi di lingkungan BAIS yang menangani urusan-urusan administrasi dan keuangan.

    Kemudian, Panglima juga menunjuk Kolonel Arm Robertus Subono sebagai Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI PBB di New York, Amerika Serikat. Kolonel Robertus, yang semula berdinas sebagai perwira menengah di Detasemen Markas Besar TNI AD (Denmabesad), menggantikan Brigjen TNI Felix Lumban Tobing, yang saat ini ditugaskan sebagai Staf Khusus KSAD.

    Kolonel Laut (P) Sumartono, sebagaimana ditetapkan dalam SKep yang sama, ditunjuk oleh Panglima sebagai Athan RI untuk China. Dia menggantikan Brigjen TNI (Mar) Benny Poltak Nadeak yang dimutasi sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

    Kolonel Laut (P) Sumartono sebelumnya berdinas sebagai staf ahli di lingkungan Komando Armada RI TNI AL.

    Kemudian, Kolonel Laut (E) Hidayaturrahman saat ini mengemban tugas baru sebagai Athan RI untuk Jepang. Dia menggantikan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Azwan Yusuf, yang juga dimutasi sebagai Staf Khusus KSAL. Kolonel Laut (E) Hidayaturrahman sebelumnya berdinas di lingkungan Staf Intelijen TNI.

    Selanjutnya, Kolonel Laut (E) Novera Budi L ditugaskan oleh Panglima TNI mengisi posisi Athan RI untuk Australia. Dia menggantikan posisi Laksma TNI Yusliandi Ginting, yang saat ini dimutasi sebagai Staf Khusus KSAL.

    Kolonel Laut (E) Novera Budi L sebelumnya berdinas sebagai paban utama B-2 Direktorat B BAIS TNI. Direktorat B merupakan struktur organisasi di lingkungan BAIS yang mengurusi urusan-urusan luar negeri.

    Dalam SKep yang sama, Panglima lanjut menunjuk Kolonel Mar Burhanudin sebagai Athan RI untuk India, menggantikan Laksma TNI Ardiansyah Muqsit, yang saat ini ditugaskan sebagai Staf Khusus KSAL. Kolonel Mar Burhanudin sebelumnya berdinas sebagai perwira menengah di lingkungan BAIS TNI.

    Kolonel Pnb Budi Susilo juga menerima promosi jabatan dari Panglima TNI sebagai Athan RI untuk Rusia, menggantikan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Jatmiko Adi. Marsma Jatmiko saat ini ditugaskan sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

    Kolonel Pnb Budi Susilo sebelumnya berdinas sebagai Direktur Pengkajian Air Power Sekolah Staf dan Komando TNI AU (Seskoau). Kolonel Pnb Budi “Grizzly” Susilo merupakan lulusan Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU Angkatan Ke-60. Dia berpengalaman menjadi penerbang beberapa pesawat tempur, di antaranya Hawk MK-53, dan pernah menjadi instruktur penerbang di Skadik 101 Lanud Adisucipto, Yogyakarta.

    Kemudian, Panglima menunjuk Kolonel Sus Hendra Gunawan sebagai Athan RI untuk Perancis, menggantikan Marsma TNI Anang Surdwiyono, yang saat ini ditugaskan sebagai Staf Khusus KSAU. Kolonel Hendra sebelumnya berdinas sebagai paban utama B-4 Direktorat B BAIS TNI.

    Terakhir, Panglima TNI menugaskan Kolonel Pnb Yose Ridha sebagai Athan RI untuk Amerika Serikat, menggantikan Marsma TNI Edwardus Wisoko Ariwibowo. Kolonel Pnb Yose, yang merupakan penerbang pesawat angkut, sebelumnya berdinas sebagai paban IV di Staf Intelijen TNI AU. Dia pernah memimpin Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, pada 2013–2015, kemudian juga pernah bertugas sebagai Atase Udara RI di Kuala Lumpur.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024