Negara: Rusia

  • Kelas Pemberontakan Kaum Buruh dengan Semaun Sang Pengajar

    Kelas Pemberontakan Kaum Buruh dengan Semaun Sang Pengajar

    JAKARTA – Namanya mungkin sering diabaikan oleh beberapa orang karena ideologi yang dia anut. Tapi, perannya dalam kemerdekaan, terutama bagi kaum buruh, tak bisa diremehkan. Ia adalah Semaun, tokoh revolusioner kelahiran Mojokerto pada 1899. Lahir dari keluarga dengan perekonomian pas-pasan membuat Semaun hanya dapat mengeyam pendidikan di Tweede Klas, sekolah untuk pribumi.

    Sejak kecil, Semaun dikenal anak yang cerdas. Berbekal ijazah sekolah dasar itu, Semaun diterima berkerja di Staats Spoor Maatschapi (Perusahaan Kereta Api Negara) pada usia 13 tahun. Walaupun disibukkan dengan pekerjaan, keinginan belajarnya tak pernah padam. Setiap sore hari ia menyempatkan diri untuk belajar bahasa Belanda di Hollandsch Inlandsce School (HIS).

    Dengan kedudukan dirinya sebagai pegawai kereta api, sebenarnya saat itu dirinya sudah cukup mapan dan terjamin kehidupannya. Tapi, karena semakin banyak penderitaan rakyat yang ia lihat kala itu, Semaun tergerak untuk melakukan gerakan pembebasan. Semaun pun melepas pekerjaannya dari perusahaan kereta api untuk ikut dalam gerakan nasional.

    Semaun masuk ke organisasi Sarekat Islam (SI) pada usia yang masih belia, 15 tahun. Di SI, Semaun menduduki posisi Sekertaris Sarekat Islam cabang Surabaya. Masuknya Semaun dalam gerakan SI mempertemukan dirinya dengan Henk Sneevliet. Menurut Soewarsono, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pertemuan Semaun dengan Sneevliet terjadi di Surabaya tahun 1915.

    Pertemuan dengan Sneevliet mendorongnya memasuki VSTP dan ISDV. “Suatu pertemuan yang melahirkan rasa kagumnya terhadap ketulusan dan sikap manusiawi Sneevliet. Dan karena itu, (Semaun) menerima tawaran Sneevliet agar Semaun memasuki VSTP dan ISDV afdeeling Surabaya,” tulis Soewarsono dalam Berbareng Bergerak, Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaun.

    Semaun juga tertarik karena menurutnya VSTP dan ISDV bersimpati pada perjuangan Bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dalam kongres yang kemudian diadakan, Semaun terpilih sebagai Wakil Ketua VSTP dan ISDV. Sejak itu lah dirinya memilih fokus dalam organisasi tersebut dan melepaskan kariernya sebagai pegawai kereta api, lalu pindah ke Semarang. 

    Kepiawaian Semaun dalam berorganisasi juga terlihat di SI. Dalam Kongres SI Semarang tahun 1917, ia terpilih menjadi ketua SI Semarang. Usianya saat itu 18 tahun. Di bawah pimpinannya, SI Semarang berkembang pesat. Anggota SI bertambah hingga puluhan ribu orang, dari semula 1.700 anggota pada 1916 menjadi 20.000 orang pada 1917. SI juga tersebar sampai ke desa-desa.

    Pada 1918, SI cabang Semarang memutuskan rapat terbuka di lapangan dekat Stasiun Tawang. Tujuannya agar putusan tersebut dapat didengar masyarakat luas. Para anggota SI pun pergi menuju lapangan luas untuk memperluas jaringan mereka. Sebagai pembeda, anggota SI diwajibkan memakai Caping yang biasa digunakan para petani.

    Diluar dugaan. Aksi tersebut berubah menjadi demonstrasi yang unik. Aksi tersebut diikuti pula oleh masyarakat umum yang awalnya hanya sebagai penonton. Lalu lintas hampir lumpuh akibat aksi tersebut, sehingga membuat repot polisi-polisi kolonial di Semarang. Teriakan semangat juga digelorakan sepanjang aksi. Para demonstran meneriakkan ragam semboyan seperti “Hidup SI”, “Hidup Sosial Demokrat”, “Hidup Semaun.”

    Semaun yang semakin “kiri”

    Peristiwa tersebut semakin mempopulerkan nama Semaun di kalangan rakyat. Pada tahun 1919, saat menginjak usia 20 tahun, Semaun terpilih sebagai anggota pimpinan pusat SI merangkap Ketua cabang SI Semarang. Semaun juga aktif menulis di media massa. Bahkan, akibat tulisannya, Semaun sempat dipenjara di Yogyakarta dari Juli sampai November 1919. Di dalam penjara, ia menyibukkan diri dengan menulis novel berjudul Hikayat Kadirun dan buku berjudul Penuntun Kaum Buruh.

    Lewat Penuntun Kaum Buruh, Semaun menuangkan gagasan agar buruh bergerak dengan menceritakan kondisi Hindia Belanda kala belum ada ketimpangan, “Ketika di Indonesia belum ada sepur atau trem (kereta api), maka keadaan negeri ini sunyi, sepi, tentram, dan damai. Begitu juga penduduknya (rakyatnya) yang hidup, berpikir, berbudi, serta bekerja dengan sabar dan damai. Hampir semua rakyat Indonesia mempunyai sebidang tanah yang memberikan peng­hasilan dan penghidupan baginya.” tulis Semaun dalam bukunya.

    Keluar dari kurungan penjara, Semaun kembali ke Semarang. Sikapnya pada pemerintah Hindia Belanda makin radikal. Semaun benar-benar menerapkan ajaran Sneevliet. Ia berkembang jadi propagandis sosialisme yang keras. Sisi itu juga membawa perubahan pada SI yang semula lunak pada Hindia Belanda. Corak kiri, lama kelamaan makin kentara dalam SI. Kuatnya pengaruh Semaun membuat pimpinan SI lainnya kepayahan mengimbangi sikap kiri organisasi.

    Bahkan, orang-orang kaya raya seperti Niti Semito, raja rokok kretek dari Kudus atau Haji Busro dari Semarang ikut mendukung SI ala Semaun. Banyak aksi-aksi mogok buruh yang didukung pengusaha lokal tersebut. H.O.S Tjokroaminoto merespons pergerakan Semaun dengan menulis buku berjudul Islam dan Sosialisme. Buku itu menjelaskan bahwa sosialisme ada dalam ajaran Islam.

    Kekhawatiran pun muncul. Pimpinan SI pusat yang menginginkan azas Islam dalam SI mulai melihat Semaun sebagai bahaya. SI ala Semaun dianggap melenceng karena terlalu kiri. Kekhawatiran itu semakin meruncing saat Semaun mendirikan Perserikatan Komunis Hindia (PKH) pada 23 Mei 1920, ketika pimpinan SI, H.O.S Tjokroaminoto dihadapkan dengan tuduhan korupsi –walaupun kemudian tak terbukti.

    Saat itu, pemimpin Central Sarekat Islam yaitu Agus Salim dan Soerjopranoto berusaha mendepak kaum komunis yang dinilai tidak sesuai dengan nilai keislaman. SI cabang Semarang di bawah pimpinan Semaun menjadi sasaran penertiban ini. Dikutip dari laman Historia, pertemuan pimpinan CSI digelar di Yogyakarta pada 30 September 1920 tanpa dihadiri ketua SI, H.O.S Tjokroaminoto yang harus menghadiri persidangan. Semaun pun tak hadir karena menghadiri Kongres Komunis Internasional di Moskow, Rusia.

    Selain membersihkan anasir Komunis di tubuh SI, rapat itu juga menghasilkan keputusan pemindahan SI pusat dari Surabaya ke Yogyakarta. Pada 24 Mei 1922, Semaun kembali dari Moskow ke Tanah Air, ia memualai kembali pergerakan di kalangan buruh. Puncak dari rangkaian aksi mogok tersebut terjadi pada Februari 1923. Aksi tersebut muncul akibat pemerintah Hindia Belanda melakukan penurunan gaji buruh. Aksi mogok para buruh kereta api yang tergabung dalam VSTP pun terjadi. Aksi mogok itu meledak di beberapa kota. 

    Tak hanya buruh kereta api. Polisi kolonial dari kalangan pribumi juga ikut melakukan aksi mogok. Dikutip dari surat kabar Kaoem Moeda edisi 2 Februari 1923 yang mengabarkan banyaknya polisi-polisi pribumi berpangkat rendah melakukan aksi mogok demi menuntut tunjangan mereka. Tindakan mogok massal diberbagai kota ini membuat pemerintah Hindia Belanda geram.

    Dalam pengasingan

    Imbasnya, pada 8 Mei 1923, Semaun ditangkap di rumahnya di Semarang. Mirisnya, penangkapan Semaun bertepatan dengan kelahiran putra keduanya, Axioma. Anak pertama Semaun diberi nama Logika Sudibyo. Setelah mengetahui Semaun tertangkap, mogok besar-besaran terjadi di seluruh pulau Jawa. Penangkapan Semaun diikuti pula dengan keputusan pemerintah Hindia Belanda membuangnya ke Timor. Tapi, keputusan berubah lebih berat. Semaun harus dibuang keluar dari wilayah Hindia Belanda.

    Semaun pun diasingkan ke Amsterdam pada September 1923. Namun, pengasingan ini malah menjadi semacam kekuatan bagi kaum kiri di Tanah Air karena Semaun diangkat menjadi perwakilan partai komunis di Eropa. Beberapa tahun kemudian, Semaun pindah ke Moskow. Oleh pemerintah Uni Soviet, Semaun dipercaya menjadi Ketua Badan Pembangunan Nasional wilayah Turkmenistan. Pada masa-masa awal kemerdekaan, dari Moskow, ia ikut mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia. 

    Semaun juga memulai siaran radio berbahasa Indonesia di sana. Ia bahkan mengajar bahasa Indonesia untuk sekolah-sekolah di Soviet. Semaun juga menikah dengan seorang wanita Soviet bernama Valentina Iwanowa. Mereka dianugerahi dua orang anak. Yang pertama, laki-laki bernama Rono Semaun. Sementara, yang kedua ada;ah wanita bernama Elena Semaun.

    Setelah Indonesia merdeka, hasrat Semaun untuk pulang ke Tanah Air membuncah. Namun, rencana kepulangannya sempat terhenti karena pemerintah Soviet takut Semaun membuka berbagai informasi penting yang membahayakan keamanan intelijen Soviet. 

    “Semaun meminta bantuan Sukarno ketika berkunjung kali pertama ke Moskow pada Agustus-September 1956. Sukarno lalu meneruskan permintaannya kepada Marsekal Barsilov, pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet. Akhirnya, Semaun bisa pulang ke Indonesia pada 1957,” ditulis Bonni Triyana, sejarawan, dalam artikel Historia.

    Terus mengajar

    Sepulangnya ke Tanah Air, Semaun sempat mengajar mata kuliah ekonomi di Universitas Padjadjaran sejak 1961. Semaun juga mendapat gelar doktor honoris causa dari kampus tersebut. Di Unpad, Semaun mengajar hingga akhir hayatnya pada 7 April 1971. 

    Sepak terjang Semaun sejak era kolonialisme Belanda agak sulit dipahami dan diterima beberapa kalangan. Meski menentang keras pemerintah Hindia Belanda, pandangan negatif terhadap Semaun selalu muncul akibat label komunis yang melekat pada dirinya. 

    Dalam wacana sejarah resmi yang berkembang di Indonesia, siapapun yang anti terhadap kolonial Belanda, melawan dan memberontak terhadap Belanda, apa pun motifnya, akan dinobatkan sebagai Pahlawan. Di sini, sangat sulit untuk menjadikan tokoh Komunis di masa Hindia Belanda sebagai pahlawan karena narasi yang dibangun selama ini PKI adalah pengkhianat.

    Akan tetapi menyamaratakan apa yang dilakukan Semaun dan PKI pada masa Hindia Belanda dengan apa yang dilakukan PKI pada pasca kemerdekaan seperti 1948 dan 1965 merupakan anakronisme sejarah.

  • Video: Eropa Setop Impor Energi dari Rusia, Sumber Duit Putin Kering

    Video: Eropa Setop Impor Energi dari Rusia, Sumber Duit Putin Kering

    Jakarta, CNBC Indonesia –Uni Eropa akhirnya menyepakati langkah besar untuk mengakhiri ketergantungan energi terhadap Rusia.

    Para menteri energi negara-negara anggota kawasan tersebut, dalam pertemuan di luksemburg pada Senin (20/10/2025), mendukung proposal untuk menghentikan seluruh impor minyak dan gas rusia secara bertahap hingga Januari 2028.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/10/2025).

  • Ulah China Bisa Bikin Satu Dunia Lumpuh Seketika

    Ulah China Bisa Bikin Satu Dunia Lumpuh Seketika

    Jakarta, CNBC Indonesia – China kerap meluncurkan inovasi teknologi yang menggemparkan dunia. Beberapa saat lalu, China dilaporkan memiliki alat yang bisa mengancam jaringan komunikasi global. 

    Alat tersebut adalah ‘pemotong’ super canggih yang dikembangkan Pusat Penelitian Ilmiah Kapal China (CSSRC). Kemampuannya bisa memotong kabel bawah laut yang menjadi penopang 95% transmisi data global.

    Perlu diketahui, kabel bawah laut terbuat dari material tangguh seperti baja, karet, dan polimer yang tebal. Kabel bawah laut itu sangat krusial untuk keberlangsungan jaringan komunikasi dan infrastruktur energi di seluruh dunia.

    Sangat sulit untuk menghancurkan Namun, alat pemotong buatan China dikatakan bisa membelah kabel tersebut dengan mudah.

    Alat pemotong China mampu memotong jalur pada kedalaman hingga 4.000 meter atau 2 kali kedalaman infrastruktur komunikasi bawah laut yang ada. Alat ini dirancang untuk diintegrasikan dengan kapal selam berawak dan tak berawak canggih milik China, termasuk seri Fendouzhe (Striver) dan Haidou.

    Mulanya, alat pemotong canggih itu dikembangkan untuk penyelamatan warga sipil dan penambangan bawah laut. Namun, potensi penggunaan ganda alat ini untuk memotong kabel bawah laut menimbulkan kekhawatiran bagi negara lain.

    Misalnya, pemotongan kabel di dekat titik rawan strategis seperti Guam, dapat mengganggu komunikasi global yang menandakan krisis geopolitik, menurut lapor South China Morning Post.

    Sebagai informasi, kabel bawah laut di Guam penting bagi strategi pertahanan rantai pulau kedua militer Amerika Serikat (AS).

    Desain alat pemotong ini berhasil mengatasi beberapa tantangan teknis signifikan yang disebabkan oleh kondisi bawah laut, menurut tim yang dipimpin oleh engineer Hu Haolong.

    Pada kedalaman 4.000 meter, di mana tekanan air melebihi 400 atmosfer, cangkang paduan titanium dan segel yang dikompensasi minyak pada perangkat tersebut mencegah terjadinya ledakan, bahkan selama penggunaan jangka panjang.

    Terbuat dari Berlian

    Mata pisau konvensional tidak efektif terhadap kabel yang diperkuat baja. Untuk mengatasi hal ini, Hu dan timnya menciptakan roda gerinda berlapis berlian berukuran 150 mm (enam inci) yang berputar pada kecepatan 1.600 rpm, menghasilkan tenaga yang cukup untuk menghancurkan baja sekaligus meminimalkan gangguan sedimen laut.

    Dirancang untuk kapal selam dengan sumber daya terbatas, alat ini dilengkapi motor satu kilowatt dan peredam gigi 8:1. Meski sistemnya efisien, namun penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan panas berlebih.

    Alat tersebut dioperasikan oleh lengan robotik dalam jarak pandang hampir nol. Perangkat ini juga dilengkapi teknologi pemosisian canggih untuk memastikan penyelarasan yang tepat.

    Bukti Kekuatan China

    Peluncuran perangkat ini menandai langkah penting seiring upaya China memperluas kehadirannya di infrastruktur bawah laut. Beijing kini mengoperasikan armada kapal selam berawak dan tak berawak terbesar di dunia, dengan kemampuan untuk mengakses semua bagian lautan di dunia.

    Alat pemotong kabel baru China yang dapat dioperasikan dari platform tak berawak yang tersembunyi, memiliki potensi untuk mengeksploitasi kemacetan strategis tanpa perlu muncul ke permukaan.

    Kemampuan ini telah memicu diskusi yang berkembang dalam komunitas penelitian militer, khususnya setelah hancurnya jaringan pipa gas alam dasar laut Rusia oleh oknum tak dikenal selama perang dengan Ukraina.

    Namun, para ilmuwan China bersikeras bahwa alat tersebut, yang telah berhasil memotong kabel setebal 60 mm dalam uji coba di darat, dirancang untuk mendukung “pengembangan sumber daya laut”.

    Pasalnya negara-negara makin terdorong untuk mengalihkan fokus mereka ke arah eksploitasi sumber daya dari laut.

    Terlepas dari tujuan penggunaannya, terobosan baru ini akan makin memungkinkan China untuk meningkatkan kemampuan pengembangan sumber daya lautnya, memajukan ekonomi biru, dan memperkuat statusnya sebagai kekuatan maritim yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang negara tersebut, kata para ilmuwan.

    Beberapa saat lalu, pembangunan ‘stasiun luar angkasa’ sedalam 2.000 meter di dasar Laut Cina Selatan dimulai, yang dirancang untuk menampung sedikitnya enam orang selama sebulan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Teheran

    Pemerintah Iran telah membatalkan kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, pada September lalu.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), disampaikan oleh seorang pejabat keamanan top Iran, yang dikutip media pemerintah Teheran. Kesepakatan dibatalkan itu memungkinkan IAEA untuk melanjutkan inspeksi fasilitas nuklirnya, jika negara-negara Barat menerapkan kembali sanksi PBB.

    “Kesepakatan itu telah dibatalkan,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, saat bertemu dengan mitranya dari Irak di ibu kota Teheran.

    “Tentu saja, jika badan tersebut memiliki proposal, kami akan meninjaunya di sekretariat,” tambahnya.

    Pembatalan itu diumumkan sekitar tiga pekan setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa negaranya akan membatalkan kesepakatan dengan IAEA tersebut.

    Sanksi PBB untuk Iran telah diberlakukan kembali sejak bulan lalu.

    Konfirmasi yang disampaikan Teheran ini akan menjadi kemunduran bagi IAEA yang berupaya membangun kembali kerja sama dengan Iran sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) mengebom fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.

    Sebelumnya pada Sabtu (18/10) lalu, otoritas Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak lagi terikat oleh pembatasan program nuklir setelah kesepakatan penting antara Teheran dan negara-negara kekuatan dunia, yang berlangsung selama 10 tahun, telah berakhir.

    Kesepakatan yang diteken tahun 2015 lalu, yang ditandatangani di Wina oleh Iran, China, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS, mengatur pencabutan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Kesepakatan nuklir itu berantakan setelah Washington secara sepihak menarik diri selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, dan Iran kemudian menarik kembali komitmennya.

    Hari berakhirnya kesepakatan nuklir tersebut ditetapkan pada 18 Oktober 2025, tepat 10 tahun setelah diabadikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

    Otoritas Iran menilai penerapan kembali sanksi-sanksi PBB bulan lalu membuat kesepakatan nuklir itu secara efektif tidak berlaku kembali.

    “Mulai sekarang, semua ketentuan (kesepakatan), termasuk pembatasan program nuklir Iran dan mekanisme terkaitnya, dianggap berakhir,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran pada hari berakhirnya kesepakatan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Macron Minta Ukraina Dilibatkan dalam Pertemuan Trump dengan Putin

    Macron Minta Ukraina Dilibatkan dalam Pertemuan Trump dengan Putin

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dia meminta Ukraina dan Eropa harus untuk dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

    “Sejak mereka membahas nasib Ukraina, Ukraina harus dilibatkan. Sejak mereka membahas dampaknya terhadap keamanan Eropa, Eropa harus dilibatkan,” kata Macron kepada wartawan setelah pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa selatan di Slovenia dilansir AFP, Senin (20/10/2025).

    Seperti diketahui, Rencana pertemuan itu mencuat setelah percakapan telepon kedua pemimpin, yang diklaim Kremlin, berlangsung “sangat jujur dan penuh kepercayaan”.

    Pembicaraan telepon itu dilakukan di tengah upaya diplomatik dalam penyelesaian perdamaian untuk perang Ukraina, yang mereda selama dua bulan terakhir, setelah pertemuan puncak antara Putin-Trump di Alaska pada 15 Agustus lalu gagal membuahkan hasil yang substansial.

    “Telah disepakati bahwa perwakilan kedua negara akan segera mulai menyelenggarakan pertemuan puncak yang dapat digelar, misalnya, di Budapest,” kata ajudan utama Putin, Yuri Ushakov, saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025).

    “Itu adalah percakapan yang sangat substantif, dan pada saat yang sama, sangat jujur dan penuh kepercayaan,” sebutnya, sembari menambahkan bahwa percakapan telepon selama 2,5 jam itu merupakan inisiatif Rusia.

    “Vladimir Putin menegaskan kembali pernyataannya bahwa rudal Tomahawk tidak akan mengubah situasi di medan perang, tetapi akan secara signifikan merusak hubungan antara kedua negara kita. Belum lagi prospek penyelesaian damai,” ucap Ushakov.

    (dek/eva)

  • Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Oktober 2025

    Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian… Nasional 20 Oktober 2025

    Kajian Dulu, Kebijakan Kemudian…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali mengambil langkah tegas dengan membatalkan kebijakan para menterinya di Kabinet Merah Putih (KMP) yang viral menuai polemik publik.
    Langkah ini dilakukan berulang kali, terutama saat keputusan di tingkat kementerian memunculkan gejolak dan tak kunjung menemukan solusi.
    Dalam berbagai kasus, Prabowo menjadi penentu akhir untuk menenangkan situasi dan mengembalikan rasionalitas kebijakan pemerintah.
    Berkaca dari hal itu, pentingnya para menteri mengambil kebijakan berbasis riset, serta koordinasi yang matang dengan Presiden dan tim ahli dinilai penting agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan.
    Sedikitnya, ada sejumlah kebijakan yang akhirnya naik ke meja Presiden, mulai dari isu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, larangan penjualan eceran elpiji 3 kilogram, hingga penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
    Tak hanya itu, Kepala Negara juga sempat mengumpulkan para elit politik Tanah Air saat demo besar di bulan Agustus 2025, yang berhasil meredam amarah publik.
    Berikut ini kebijakan-kebijakan tersebut:
    Kebijakan pertama yang dikoreksi langsung oleh Presiden Prabowo adalah rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.
    Pada 31 Desember 2025 menjelang malam tahun baru, Presiden mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan melakukan rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Setelah pertemuan yang berlangsung 1-2 jam, Presiden bersama jajaran Kemenkeu menggelar konferensi pers.
    Saat itu Prabowo menegaskan, kenaikan PPN tidak berlaku untuk kebutuhan pokok, melainkan hanya untuk barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan hunian eksklusif.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).
    Langkah ini diambil setelah banyak pihak menolak kebijakan tersebut, mengingat kondisi ekonomi masyarakat menengah sedang tertekan, termasuk karena beras premium tergolong dikenakan pajak.
    Meski sejatinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 sudah direncanakan sejak Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terbit.
    Masyarakat sempat gaduh, lalu menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan. Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.
    Kebijakan kontroversial berikutnya yang dibatalkan Prabowo adalah aturan larangan pengecer menjual elpiji bersubsidi 3 kilogram.
    Presiden mengambil langkah ini setelah kebijakan tersebut menimbulkan kelangkaan gas, antrean panjang, hingga kabar warga meninggal karena kelelahan menunggu.
    Setelahnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa kebijakan larangan tersebut resmi dicabut.
    “Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” ujar Hasan, Selasa (4/2/2025).
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, elpiji 3 kilogram hanya boleh dibeli melalui pangkalan resmi atau subpenyalur Pertamina.
    Namun, kebijakan itu justru menimbulkan kekacauan di lapangan. Presiden Prabowo disebut dua kali menghubungi Bahlil sebelum memanggilnya ke Istana untuk meminta penjelasan.
    Usai pertemuan, Bahlil mengaku bersalah dan meminta publik tidak saling menyalahkan.
    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah,” kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Tapi, kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ujar dia.
    Ia mengatakan, aturan itu awalnya dibuat untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, di lapangan, harga gas elpiji melonjak hingga Rp 25.000–Rp 30.000 per tabung, jauh dari harga ideal Rp 18.000–Rp 19.000.
    “Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada
    mark up
    , itu sudah paling jelek Rp 20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp 18.000, Rp 19.000. Tapi, apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp 25.000 sampai Rp 30.000,” imbuh dia.
    Kebijakan berikutnya yang diubah Prabowo adalah percepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Maret 2025.
    Mulanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
    Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
    Masalah ini kemudian sampai ke Istana, kemudian akhirnya mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    Merespons itu, Prabowo mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat.
    Pengangkatan serentak CASN 2024 dipercepat paling lambat Juni 2025, dari semula diumumkan pada Oktober 2025.
    Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026.
    Kebijakan lainnya adalah mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat.
    Laporan Greenpeace Indonesia mengungkapkan, aktivitas penambangan nikel terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
    Seturut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.
    Padahal, ketiga pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.
    Berdasarkan sejumlah dokumentasi yang didapat, terlihat ada limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Limpasan tanah ini muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Kemudian, adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, masih ada dua pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel.
    Kedua pulau ini adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp100.000.
    Setelah protes dan hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai media sosial, Prabowo mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat—meliputi izin untuk PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
    Izin itu dinilai melanggar lingkungan dan administrasi.
    Sedangkan satu izin lainnya milik PT Gag Nikel, tetap diizinkan karena beroperasi di luar zonasi geopark dan memiliki RKAB lengkap.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Terbaru, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyelesaikan polemik empat pulau yang sebelumnya disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
    Konflik bermula ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan keputusan yang salah satunya berisi keempat pulau masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).
    Keputusan dimaksud yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
    Keputusan ini lantas dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun merasa keberatan atas keputusan yang baru terbit itu.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau.
    Muzakir alias Mualem lalu menggelar pertemuan khusus dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan rektor di wilayahnya. Pertemuan dengan lintas elemen pejabat Aceh itu berlangsung di ruang restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (13/6/2025) malam.
    Hasil silaturahmi dengan Forbes DPR/DPD RI ini menyepakati untuk memperjuangkan keempat pulau kembali menjadi milik Aceh.
    “Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu adalah milik kami, milik Pemerintah Aceh. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” katanya kepada awak media usai rapat.
    Meski Aceh mempertahankan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak mau kalah. Ia berdalil bahwa keputusan itu sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Pengaturan wilayah pun merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga ia hanya menjalankan putusan pemerintah pusat.
    “Kami hanya jalankan keputusan,” beber Bobby.
    Bobby juga sempat mengajak Pemprov Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau, menyusul potensi pariwisata di empat pulau itu.
    “Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan,” ajak Bobby.
    Namun, pengelolaan bersama ditolak mentah-mentah oleh Mualem. Sebab, Pemprov Aceh sudah banyak mengantongi dokumen secara historis bahwa keempat pulau adalah miliknya.
    “Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita,” tegas Mualem, usai pertemuan dengan DPR/DPD RI asal Aceh.
    “Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” ujar Mualem.
    Pada akhirnya, Prabowo memutuskan bahwa 4 pulau masuk dalam wilayah administrasi Aceh.
    Keputusan itu diambil di sela-sela perjalanannya ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Kepala Negara bahkan menyempatkan diri untuk memimpin rapat langsung secara daring melalui video konferensi.
    Sementara peserta rapat hadir langsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Mazakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution
    Prabowo memutuskan bahwa empat pulau yang disengketakan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Kebijakan lain yang dihapus Presiden Prabowo adalah penghapusan tantiem (bonus laba) bagi dewan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah melihat jumlah komisaris terlalu gemuk sedangkan perusahaan merugi.
    Kebijakan itu diatur melalui Danantara Indonesia, yang mengeluarkan Surat Edaran No S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
    Dalam aturan tersebut dijelaskan, komisaris BUMN dan anak usaha tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif kinerja, insentif khusus atau insentif jangka panjang.
    Untuk direksi, tantiem hanya boleh jika perusahaan untung benar, bukan karena “main angka”.
    Menurut Danantara, estimasi penghematan dari kebijakan mencapai sekitar Rp 8 triliun per tahun.
    Kebijakan ini juga kerap disinggung Prabowo dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo, Jumat.
    “Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan,” imbuh dia.
    Kepala Negara lantas berseloroh tidak mengerti istilah tantiem yang kerap kali digunakan.
    Adapun tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, dewan komisaris, maupun karyawan sebagai bentuk penghargaan.
    “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” ujar Prabowo, disambut tawa para peserta sidang.
    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar dia.
    Prabowo mempersilakan komisaris dan dewan direksi mundur jika tidak setuju dengan keputusan itu.
    Prabowo bilang, masih banyak anak muda yang berprestasi, yang bersedia menggantikannya.
    “Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegas Prabowo.
    Keputusan Prabowo lantas mendapatkan
    standing applause
    dari anggota dewan. Ruang sidang juga seketika riuh menyambut keputusan Prabowo.
    Selain kebijakan menteri, Prabowo tercatat aktif meredam kemarahan publik yang memicu demo besar di berbagai wilayah pada Agustus 2025.
    Ia sempat mengumpulkan ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada 31 Agustus 2025, karena demo berujung pada kerusuhan.
    Adapun demo mulanya dipicu karena ucapan tidak pantas anggota dewan setelah menerima kritik masyarakat atas tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.
    Wakil Rakyat dinggap justru tidak empati atas permasalahan dan kesulitan rakyat.
    Prabowo kemudian mengambil bagian dengan mengumumkan Ketum Parpol.
    Ia bahkan juga memanggil organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar di Indonesia hingga purnawirawan.
    Dalam pernyataannya usai pertemuan, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyatakan, para pimpinan DPR telah menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI.
    Hal itu termasuk kebijakan besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    “Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri juga segera mereka tindaklanjuti,” sambung dia.
    Para ketua umum partai politik pun mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025.
    Prabowo menyampaikan, langkah tegas yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mencabut keanggotaan anggota tersebut di DPR RI.
    “Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar dia.
    Pengamat Kebijakan Publik Eko Prasodjo menilai, adanya beberapa kebijakan menteri yang dianulir Presiden menandakan bahwa kebijakan tersebut tidak dibuat berdasarkan riset, praktik baik (
    best practice
    ), teori dan bukti nyata di lapangan.
    Menurutnya, sebagian kebijakan itu mungkin lahir bukan semata dari hasil kajian mendalam.
    Kemudian, ada lemahnya aspek teknokratis, yaitu gabungan antara pengalaman dan pengetahuan
    “Tidak melibatkan masyarakat dan
    stakeholders
    terkait, sehingga saat dilaksanakan mendapatkan resistensi,” kata Eko, saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/10/2025).
    Seharusnya kata Eko, sebelum digulirkan, menteri harusnya mengonsultasikannya lebih dulu kepada Prabowo maupun kelompok ahli Presiden.
    “Seharusnya ada konsultasi dan arahan presiden atau kelompok ahli Presiden mengenai rancangan kebijakan yang akan ditetapkan sehingga sesuai dengan arah besar politik Presiden. Kebijakan tidak boleh
    trial and error
    , jika diperlukan dilakukan
    pilot project
    ,” kata Eko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Upaya Diplomatik Intensif Sedang Dilakukan untuk Mempersiapkan Pertemuan Putin-Trump

    Upaya Diplomatik Intensif Sedang Dilakukan untuk Mempersiapkan Pertemuan Putin-Trump

    JAKARTA – Para diplomat Moskow sedang melakukan pekerjaan yang “sangat menyeluruh dan sungguh-sungguh serius” untuk mempersiapkan pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan mitranya dari Amerika Serikat Donald Trump, ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.

    “Kontak (antara Presiden Putin dan Presiden Trump) telah terjadi dan telah dikomentari oleh administrasi kepresidenan. (Ajudan Kremlin, Yury) Ushakov memberikan informasi detail mengenai hal tersebut,” jelas Zakharova dalam sebuah wawancara dengan TASS, seperti dikutip 20 Oktober.

    “Menindaklanjuti kontak-kontak ini, para diplomat tinggi Rusia dan Hongaria mengadakan pembicaraan untuk mempersiapkan acara tersebut,” lanjutnya.

    “Pekerjaan juga sedang dilakukan melalui jalur diplomatik (di berbagai tingkat). Ini adalah ringkasan singkat dari pekerjaan yang sangat menyeluruh dan sungguh-sungguh serius yang saat ini sedang dilakukan oleh para diplomat Rusia dan mereka yang dipercaya untuk mempersiapkan kunjungan ini, pertemuan ini,” tandas diplomat tersebut.

    Setelah percakapan telepon dengan Presiden Putin pada 16 Oktober, Presiden Trump mengumumkan mereka telah sepakat untuk segera bertemu di Budapest.

    Ushakov mengatakan Moskow dan Washington tidak akan menunda memulai persiapan untuk pertemuan baru antara para pemimpin kedua negara, yang kemungkinan akan diselenggarakan di ibu kota Hongaria.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memerintahkan pembentukan panitia penyelenggara untuk mempersiapkan KTT tersebut, menjelaskan pekerjaan ini dimulai pada Kamis malam pekan lalu.

  • Akademisi: Setahun pemerintahan Prabowo entas kemiskinan di Papua

    Akademisi: Setahun pemerintahan Prabowo entas kemiskinan di Papua

    Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Tugas kita semua adalah menjaga konsistensi dan mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Danni Waimbo, mengatakan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen pengentasan kemiskinan di tanah Papua melalui berbagai program pro-rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

    Menurut Danni, kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini mampu menjawab ekspektasi publik, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga bagi kawasan timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan.

    “Arah pembangunan yang dijalankan bersifat inklusif, berorientasi pada kesejahteraan, dan berpihak pada masyarakat kecil,” kata Danni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dalam satu tahun ini, kata dia, seluruh pihak telah melihat kerja nyata pemerintah, terutama dalam penurunan angka pengangguran, penciptaan lapangan kerja padat karya, serta stabilitas harga bahan pokok.

    Di Papua, berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Gratis sangat berdampak bagi masyarakat di daerah pedalaman.

    Ia menambahkan keberhasilan Presiden Prabowo juga tercermin dari ketegasan dalam reformasi birokrasi, termasuk melakukan pergantian alias reshuffle kabinet yang tidak tebang pilih terhadap pejabat tidak sejalan dengan semangat pemerintahan bersih.

    Langkah tersebut, sambung Danni, memperlihatkan komitmen Presiden dalam memberantas praktik korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.

    Dirinya berpendapat pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa merupakan kebijakan brilian yang pro terhadap rakyat.

    “Penyaluran dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional menjadi langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Dia pun menilai berbagai program unggulan seperti Program Koperasi Merah Putih, MBG, Sekolah Gratis, Magang Berbayar, hingga Bantuan Langsung Tunai merupakan manifestasi nyata dari visi Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat secara menyeluruh, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) seperti Papua.

    Disebutkan bahwa masyarakat Papua membutuhkan intervensi langsung dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi, pendidikan yang layak, dan akses pekerjaan.

    Berbagai program tersebut, lanjutnya, menjawab kebutuhan itu secara konkret, sehingga jika terus dijalankan dengan konsisten, diyakini kemiskinan di Papua akan berkurang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

    Dalam konteks stabilitas politik dan ekonomi, dirinya juga mengapresiasi langkah Presiden yang tetap menempatkan keamanan nasional dan diplomasi aktif sebagai prioritas.

    “Sikap Indonesia yang bebas dan aktif dalam menyikapi konflik global seperti Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan bermartabat di mata dunia”, ucap Danni menegaskan.

    Ke depan, ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program strategis nasional semakin efisien dan berdampak langsung bagi rakyat.

    Dia menekankan pentingnya menghapus ego sektoral dan mendorong kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan elit.

    Menurutnya, kunci efektivitas pemerintahan adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    Dengan begitu, dirinya menyarankan agar perencanaan program strategis dilakukan secara bottom-up (bawah ke atas) supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk masyarakat Papua.

    Ia pun optimistis semangat Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari pinggiran bukan sekadar slogan.

    Untuk itu, satu tahun ini dinilai sebagai fondasi kuat menuju pemerataan kesejahteraan nasional, di mana Papua menjadi bagian penting dari visi Indonesia Maju dan Berdaulat.

    “Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Tugas kita semua adalah menjaga konsistensi dan mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Usulkan Pembagian Donbas untuk Akhiri Invasi Rusia di Ukraina

    Trump Usulkan Pembagian Donbas untuk Akhiri Invasi Rusia di Ukraina

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu (19/10) mengatakan bahwa Ukraina dan Rusia seharusnya menghentikan pertempuran di garis depan dan mulai bernegosiasi untuk mengakhiri perang, meski artinya harus melepas wilayah timur Donbas yang saat ini berada di bawah pendudukan Moskow.

    “Kami berpikir bahwa yang seharusnya mereka lakukan adalah menghentikan perang di garis tempat mereka berada, garis terdepan, pulang, berhentilah membunuh orang, dan selesai,” kata Trump kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan dari Florida ke Washington.

    Trump menambahkan bahwa sekitar “78 persen wilayah tersebut telah diambil oleh Rusia,” dan bahwa sisanya “sangat sulit untuk dinegosiasikan.” Ia menegaskan, “Biarkan saja seperti sekarang. Wilayah ini toh sudah terpecah. Mereka bisa bernegosiasi lagi di kemudian hari.”

    Pernyataan itu muncul dua hari setelah pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih pada Jumat (17/10). Ketika ditanya apakah ia meminta Zelensky menyerahkan Donbas kepada Rusia, Trump membantah. “Tidak. Kami tidak pernah membicarakannya,” ujarnya.

    Trump diduga desak Zelensky serahkan Donbas

    Namun, Financial Times, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa Trump diduga mendesak Zelensky untuk menyerahkan seluruh wilayah Donbas sebagai bagian dari usulan penghentian perang, langkah yang akan memberikan keuntungan strategis besar bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Sebelumnya, wilayah industri Donbas, yang mencakup Donetsk dan Luhansk, menjadi salah satu wilayah paling diperebutkan dalam konflik Rusia-Ukraina karena kaya akan sumber daya alam dan pusat industri berat Ukraina. Wilayah ini memiliki cadangan batu bara, bijih besi, serta infrastruktur pabrik besar yang menjadi tulang punggung ekonomi Ukraina timur, sehingga pendudukan Donbas menjamin kendali terhadap sumber daya strategis.

    Zelensky siap hadiri pertemuan puncak di Budapest

    Presiden Zelensky pada Senin pagi (20/10) mengatakan bahwa ia siap bergabung dengan Trump dan Putin dalam pertemuan puncak yang direncanakan di Budapest, Hungaria, jika mendapat undangan resmi.

    “Jika saya diundang ke Budapest, baik dalam format pertemuan bersama atau diplomasi shuttle, kami akan setuju,” kata Zelensky kepada wartawan di Kyiv.

    Trump dan Putin sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan bertemu di ibu kota Hungaria dalam beberapa minggu mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya baru Trump untuk menengahi kesepakatan damai guna mengakhiri perang Rusia, Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022.

    Zelensky kembali ke negaranya pada Minggu malam (19/10), setelah melakukan kunjungan tiga hari ke Washington. Setibanya di Kyiv, ia menegaskan bahwa Ukraina “tidak akan pernah memberikan imbalan apa pun kepada teroris atas kejahatan mereka.”

    “Kami mengandalkan mitra kami untuk menjunjung tinggi posisi ini,” tulis Zelensky di media sosial, merujuk pada koalisi sukarela 33 negara untuk keamanan Ukraina, yang mencakup Inggris, Prancis dan Jerman. Ia mendesak negara sekutu untuk “tidak menuruti atau berusaha menenangkan Rusia” dan menyerukan “langkah-langkah tegas” dari Eropa serta Amerika Serikat.

    Zelensky pulang dengan tangan kosong?

    Zelensky bertolak ke Washington pada Jumat (17/10) untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Kunjungan ini dilakukan setelah lobi selama berminggu-minggu dari Ukraina untuk memperoleh pasokan rudal jarak jauh Tomahawk dari Washington. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, karena Trump ingin lebih fokus mencari solusi kebuntuan di Ukraina melalui “terobosan diplomatik baru,” yang diyakini terinspirasi dari kesepakatan damai Gaza sepekan sebelumnya.

    Setelah pertemuan tersebut, Trump menulis di media sosial bahwa pembicaraannya dengan Zelenskyy “sangat menarik dan bersahabat,” namun ia menambahkan, “Saya mengatakan kepadanya, seperti yang juga saya sarankan dengan tegas kepada Presiden Putin, bahwa sudah waktunya untuk menghentikan pembunuhan, dan membuat PERJANJIAN!”

    Sebelumnya, Trump telah memperingatkan Rusia bahwa AS mungkin akan mengirimkan misil Tomahawk ke Ukraina jika konflik tidak segera diselesaikan. Namun, dalam pertemuan itu, ia tidak memberikan jaminan pengiriman senjata dan justru mengusulkan agar Ukraina dan Rusia menghentikan pertempuran di garis depan saat ini, lalu menyelesaikan perselisihan teritorial kemudian, pendekatan yang tidak disambut baik oleh Ukraina.

    Sementara itu, serangan udara Rusia terus menargetkan infrastruktur energi Ukraina, termasuk rumah sakit di Kharkiv yang terpaksa mengevakuasi pasien akibat serangan tersebut. Zelenskyy menekankan kebutuhan mendesak akan sistem pertahanan udara tambahan dari AS dan sekutunya untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur penting.

    Meskipun ada penurunan signifikan dalam bantuan militer dari AS pada Juli dan Agustus, hingga kini belum ada langkah konkret untuk memenuhi permintaan Ukraina. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya diplomatik antara AS dan Ukraina, hasilnya terbatas, sementara kekhawatiran Ukraina mengenai kurangnya dukungan militer signifikan dari AS terus berlanjut.

    Rusia kembali melancarkan serangan terhadap pasokan energi Ukraina pada Jumat malam hingga Sabtu, menyusul pembicaraan di Washington yang bertujuan mengakhiri perang, menegaskan bahwa konflik masih jauh dari selesai.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga video “Israel Serang Gaza, Trump Sebut Gencatan Senjata Masih Berlaku” di sini:

    (ita/ita)

  • Pembelian 42 Jet Tempur Chengdu J-10 Disorot Media Mancanegara

    Pembelian 42 Jet Tempur Chengdu J-10 Disorot Media Mancanegara

    Jakarta

    Jet tempur Chengdu J‑10 akan menjadi andalan baru militer Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China tersebut, sekitar USD 9 miliar atau berkisar Rp146 triliun untuk 42 unit ChengduJ-10.

    Artinya, dari angka itu, secara hitungan sederhana,rata‑rata biaya per unit (termasuk paket dukungan, logistik, pelatihan, dan infrastruktur) bisa mencapai sekitar US$214 juta atau sekitar Rp3,54 triliun per unitnya. Unit yang dibeli kemungkinan adalah Chengdu J-10C.

    Chengdu J10C ini sejauh ini baru dioperasikan Angkatan Udara China dan Angkatan Udara Pakistan. Kabar pembelian Chengdu J-10C oleh Indonesia ini pun cukup ramai diberitakan oleh beberapa media di mancanegara.

    “Vigorous Dragon: China’s J-10C fighter ready to roar in Indonesia” tulis media Asia Times melaporkan pembelian jet tempur itu oleh Indonesia. Mereka melaporkan Indonesia sedang giat membeli pesawat tempur.

    “Bulan ini, sejumlah media melaporkan bahwa Indonesia telah mengonfirmasi rencana pembelian 42 pesawat tempur J-10C dalam kesepakatan senilai hampir USD 9 miliar, yang menandakan pergeseran dinamika pertahanan regional,” tulis meereka.

    “Pengumuman ini merupakan tambahan terbaru dalam rencana akuisisi jet tempur Indonesia yang beragam. Sebelumnya, Indonesia menandatangani kontrak dengan Turki untuk membeli 48 jet tempur Kaan, bersama dengan kontrak terpisah dengan Prancis untuk 42 jet Rafale,” tambah media itu.

    “Terlepas dari kesepakatan itu, Indonesia tetap jadi stakeholder dalam program jet KF-21 Boramae Korea Selatan, meski keterlibatannya terganggu masalah pembayaran dan potensi kebocoran informasi ke Korea Utara. Indonesia juga sedang berunding dengan AS untuk jet F-15EX setelah menunda rencananya untuk membeli Su-35 Rusia,” tulis mereka.

    “Indonesia set to buy Chinese J-10 fighter jets amid push to modernise military: minister,” demikian judul yang diketengahkan oleh South China Morning Post.

    “Pejabat tinggi pertahanan Indonesia mengatakan negaranya akan mengakuisisi jet tempur J-10 China, yang kemungkinan menjadikannya militer asing kedua yang mengoperasikan model tersebut setelah Pakistan. Kesepakatan ini juga akan menandai pembelian pertama pesawat tempur buatan China oleh Indonesia dalam upaya memodernisasi militernya,” tulis media yang berbasis di Hong Kong ini.

    “Indonesia to buy 42 fighter jets from China marking its first non Western aircraft purchase deal” merupakan judul yang ditulis oleh Channel News Asia. Mereka menyoroti inilah pertama kalinya Indonesia membeli jet tempur yang bukan buatan Barat atau Rusia.

    “Pejabat tinggi pertahanan Indonesia mengatakan pada hari Rabu (15 Oktober) bahwa Jakarta akan memperoleh setidaknya 42 jet tempur Chengdu J-10C buatan China, menandai kesepakatan pembelian pesawat non Barat pertama negara itu,” tulis mereka.

    (fyk/fay)