Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Indonesia Gabung BRICS, Ini Untung dan Ruginya – Page 3

    Indonesia Gabung BRICS, Ini Untung dan Ruginya – Page 3

    Sebelumnya, Brasil, yang memegang posisi kepresidenan BRICS untuk tahun 2025, mengumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh blok tersebut. Sebelumnya, status Indonesia adalah sebagai negara mitra BRICS.

    Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan bahwa para pemimpin BRICS telah menyetujui pencalonan Indonesia pada Agustus 2023. Namun, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini baru secara resmi bergabung setelah terbentuknya pemerintahan baru tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut bergabungnya Indonesia dalam BRICS,” demikian pernyataan resmi dari Brasil seperti dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (7/1/2025).

    “Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen dengan negara-negara anggota BRICS lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global, serta berkontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan.”

    BRICS awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada 2009, kemudian menambahkan Afrika Selatan pada 2010. Tahun lalu, blok ini kembali diperluas dengan memasukkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung, namun belum mengambil langkah tersebut.

    Turki, Azerbaijan, dan Malaysia juga sudah mendaftar secara resmi, sementara beberapa negara lain telah menyatakan ketertarikan bergabung.

    Nama “BRICS” berasal dari sebuah istilah ekonomi yang digunakan pada awal 2000-an untuk menggambarkan negara-negara yang diprediksi bakal mendominasi perekonomian global pada 2050.

    Sebelum bergabungnya Indonesia, BRICS mencakup hampir 45 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto global—berdasarkan paritas daya beli.

  • Trump Unggah Peta Baru AS, Gabung dengan Kanada

    Trump Unggah Peta Baru AS, Gabung dengan Kanada

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, membuat geger publik usai mengunggah gambar peta bergabungnya Amerika Serikat dengan Kanada.

    Trump pada Selasa (7/1) mengunggah gambar peta di media sosialnya, Truth Social, yang menunjukkan penggabungan wilayah AS dan Kanada. Ada dua foto yang diunggah oleh Trump.

    Foto pertama memperlihatkan wilayah AS-Kanada yang diberi warna kuning, mengecualikan Meksiko, dan diberi label “UNITED STATES”.

    Foto kedua sementara itu menunjukkan wilayah AS-Kanada yang diberi warna biru, putih, merah seperti bendera Amerika Serikat, serta keterangan foto bertuliskan “Oh Canada!”.

    Unggahan Trump ini dibuat setelah sebelumnya ia mencibir Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang memutuskan mundur dari jabatan di tengah gejolak politik negara itu.

    Trump dalam unggahannya pada Selasa meledek bahwa Kanada tak akan menderita jika bergabung dengan Amerika Serikat.

    “Jika Kanada bergabung dengan AS, tidak akan ada pengenaan tarif, pajak akan turun, dan Kanada benar-benar aman dari ancaman Rusia dan China yang terus-terusan mengelilinginya. Bersama-sama, kita akan menjadi bangsa yang hebat!” kata Trump dalam unggahan di Truth Social, Selasa (7/1).

    Trump telah berjanji bakal mengenakan tarif sebesar 25 persen kepada seluruh produk Kanada yang masuk ke AS begitu dia menjabat. Pengenaan tarif ini membuat Kanada kelojotan karena di saat yang sama, negara Amerika Utara itu sedang dilanda masalah ekonomi.

    Merespons cibiran Trump, Trudeau mengatakan tak ada sedikitpun kemungkinan Kanada bakal bergabung dengan Amerika Serikat.

    Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly juga mengatakan pernyataan Trump menunjukkan bahwa ia “kurang paham” tentang Kanada.

    “Ekonomi kami kuat. Rakyat kami kuat. Kami tidak akan pernah mundur dalam menghadapi ancaman,” kata Joly.

    [Gambas:Twitter]

    (blq/dna)

  • Indonesia Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang di BRICS

    Indonesia Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang di BRICS

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa) merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di forum global, khususnya memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

    “Keputusan ini sudah diambil sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. BRICS menjadi salah satu penyeimbang di antara kelompok negara berkembang. Namun, Indonesia tetap menjaga keseimbangan dengan menjadi anggota forum yang melibatkan negara maju dan negara berkembang,” ujar Rini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Ia menegaskan, keberadaan Indonesia di BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan isu negara berkembang, menjadi jembatan kepentingan, dan mendalami agenda BRICS. Rini juga menjelaskan, bergabungnya Indonesia dalam BRICS membutuhkan struktur organisasi yang jelas di tingkat pemerintahan.

    Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab mengoordinasikan peran Indonesia dalam BRICS.

    “Dalam struktur pemerintah, biasanya tanggung jawab ini ada di bawah Kementerian Luar Negeri, dengan kombinasi Kementerian Keuangan atau Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Hal ini masih dalam pembahasan,” ungkapnya.

    Rini menekankan, Indonesia belum diharuskan memberikan kontribusi anggaran dalam bentuk iuran kepada BRICS. Namun, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi di masa depan. 

    “Ini langkah strategis yang akan kami kelola dengan hati-hati untuk memastikan manfaat maksimal bagi pembangunan Indonesia dan kepentingan nasional,” kata Rini.

  • Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

    Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Keanggotaan Indonesia itu menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjalankan politik luar negerinya secara lebih aktif.

    Banyak pro dan kontra. Apalagi BRICS sering bersikap oposan terhadap kebijakan-kebijakan Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, peta politik global, juga mulai berubah. Konservatisme kembali bangkit dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. 

    Trump yang dikenal sebagai pengusung kebijakan populis dan lebih melihat ke sektor domestik alias inward looking, tidak tinggal diam dengan eksistensi kelompok kerja sama negara yang semula hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu. 

    Saat ini BRICS, termasuk dengan bertambahnya Indonesia, merepresentasikan 35% PDB global. BRICS dalam beberapa momen juga sangat gencar menjadi poros alternatif yang menentang hegemoni Barat di bidang ekonomi. Dedolarisasi menjadi salah satu misi BRICS untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat.

    Donald TrumpPerbesar

    Namun demikian, sosok Donald Trump yang akan dilantik pada bulan ini sebagai presiden AS menjadi tantangan bagi kampanye dedolarisasi BRICS. Pengalaman beberapa tahun lalu, kebijakan populisme Trump pada periode pertamanya sebagai presiden telah membawa ketidakstabilan dunia.

    Perang dagang, terutama dengan China, benar-benar mengguncang ekonomi global. Kebijakan ini sepertinya juga akan berlanjut dalam periode keduanya menjadi presiden yang segera dimulai dalam beberapa hari ke depan. Tarif bakal kembali menjadi senjata.

    Populisme Trump dengan segala bentuk kontroversinya jelas akan mempengaruhi relasi AS dan Indonesia yang sekarang telah menyandang status sebagai anggota penuh BRICS. Apalagi jika Indonesia ikut cawe-cawe dalam kampanye dedolarisasi. Sebagai catatan, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika ‘ngotot’ membuat mata uang baru.

    “Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir,” kata Trump.

    Ancaman itu kendati masih bersifat retorika, tetap tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman perang dagang beberapa tahun lalu menjadi bukti. Di sisi lain, kepentingan Indonesia terhadap AS cukup besar. AS merupakan negara tujuan ekspor utama asal Indonesia. AS bahkan terus mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia.

    Data Neraca Perdagangan AS terhadap RI 2020-2024

    Tahun
    Ekspor
    Impor
    Defisit

    2020
    7.383
    20.198,2
    12.815,2

    2021
    9.380,8
    27.048
    17.667,3

    2022
    9.836
    34.542,8
    24.706,8

    2023
    9.838,3
    26.798,4
    16.960

    2024
    9.236,9
    25.611,3
    16.374

    (dalam juta US$, 2024 Januari-November) sumber:Cencus.gov

    Sebaliknya bagi Indonesia, perdagangan dengan AS terus begerak positif. BPS mencatat ada tahun 2021 misalnya, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Sementara itu, pada tahun 2024, data sampai November, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,8 miliar. AS adalah negara eksportir terbesar kedua barang asal Indonesia. Nomor satu China. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

    Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian.

    Apalagi, pada periode pertama Trump berkuasa, Indonesia sempat mendapat ancaman akan dinvestigasi oleh otoritas perdagangan AS karena kebijakan pajak digital yang menyasar korporasi-korporasi multinasional asal negeri Paman Sam.

    Komentar Pemerintah Soal BRICS

    Di sisi lain, Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa Indonesia tak pernah mengganggu kepentingan Amerika Serikat (AS) setelah resmi bergabung menjadi anggota penuh aliansi BRICS.

    Menurutnya, setiap ancaman yang dilontarkan oleh Presiden Terpilih Donald Trump tidak perlu dikhawatirkan. Mengingat Indonesia menganut politik bebas aktif dalam sikap geopolitiknya.

    “Tidak harus khawatir [dengan AS] karena kita kan bebas aktif, ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.

    Presiden Prabowo Subianto Perbesar

    Dia menjelaskan bahwa ancaman Trump karena adanya penerapan konsep dedolarisasi atau menghapus penggunaan dollar AS dalam transaksi yang menjadi agenda BRICS, merupakan hak negara.

    Bahkan, Mari melanjutkan bahwa saat ini banyak negara yang sudah memiliki sistem serupa untuk mengurangi ketergantungan transaksi dagang dengan dollar AS.

    “Kalau toh ada [ancaman Trump soal dedolarisasi], itu kan istilahnya hak negara, ya. Kita mau melakukan transaksi, sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung [transaksi tanpa dollar AS]. Kalau kita berdagang dengan China, itu sudah ada sistemnya, Rupiah langsung ke Yuan, dan Malaysia juga punya sistem itu,” tuturnya

    Mari menyebut bahwa sejauh ini pun belum ada protes mengejutkan dari AS mengenai sistem transaksi ini. Mengingat, diversifikasi itu memang sudah dilakukan. Contohnya, yuan diperhitungkan sebagai mata uang transaksi dagang, tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar AS.

    Penggunaan mata uang lain selain dolar, kata Mari Elka, merupakan suatu perkembangan dalam keuangan internasional yang pasti akan terjadi. Namun di sisi lain, dolar masih dominan untuk digunakan dalam transaksi dagang, maupun sebagai aset.

    “Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu. Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang memang akan terjadi lambat laun,” imbuhnya.

  • Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Trump

    Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Trump

    Jakarta –

    Pro & Me, sebuah agensi berbasis di Berlin yang mengembangkan strategi untuk sejumlah perusahaan besar di platform TikTok menyimpulkan, meskipun ada pelarangan aplikasi asal Cina tersebut di Amerika Serikat (AS), tapi permintaannya tetap kuat.

    “Saya yakin kekhawatiran serius akan muncul sesaat setelah keputusan akhir dibuat dan diimplementasikan di AS,” kata Pimpinan Pro & Me, Sven Oechler, kepada DW.

    Mulai tanggal 19 Januari 2025 nanti, perusahaan induk TikTok di Cina, ByteDance, harus menjual anak perusahaannya, aplikasi TikTok di Amerika, atau platform tersebut akan dilarang dipasarkan di sistem aplikasi. Hal ini sudah diputuskan sebelumnya oleh Kongres AS pada April 2024. Alasannya, ByteDance diduga kuat berada di bawah pengaruh pemerintah Cina dan berpotensi membagikan data sensitif warga AS kepada Beijing.

    Seberapa Cina aplikasi TikTok?

    Buntut putusan ini, ByteDance mengutip soal kebebasan berekspresi dan telah mengajukan banding terhadap UU tersebut ke Mahkamah Agung AS. Persidangan perdana berlangsung pada 10 Januari 2025.

    ByteDance juga menyangkal soal intervensi langsung dari pemerintah Cina pada TikTok di AS. Lewat situsnya ByteDance berdalih, kepemilikan Cina atas 1% saham pada anak perusahaan mereka, Douyin Information Service, adalah “standar” aturan hukum Cina dan “tidak akan berdampak terhadap operasi global ByteDance di luar Cina, termasuk TikTok.”

    Hanya saja, sampai berita ini ditulis ByteDance belum menanggapi permintaan klarifikasi dari DW.

    Namun, laporan dari Finansial Times pada pertengahan 2024 menunjukkan bahwa hubungan Cina dan TikTok di AS semakin kuat. Surat kabar itu mengutip salah seorang eks pekerja yang mengutarakan kalau klaim soal kedua unit itu terpisah adalah salah.

    Didirikan di Beijing pada tahun 2012 oleh mahasiswa TI, Zhang Ziming dan Liang Rubo, ByteDance berkembang pesat. Pada tahun 2021, Yiming tiba-tiba mengundurkan diri sebagai CEO, dan diambil alih oleh warga negara Singapura, Shou Chew.

    Dalam sebuah rapat dengar pendapat Kongres AS pada Maret 2023 lalu, Shou Chew, mengelak dari pertanyaan tentang sejarah ByteDance, dan hanya menyatakan kalau ByteDance adalah perusahaan yang didirikan di Cina dan sekarang diklaim sebagai perusahaan global.

    Pendiri konsultan digital Strand Consult, John Strand, merasa ada keraguan. “TikTok adalah platform Cina dan pada dasarnya, data apa pun yang dihasilkan pada perangkat lunak atau keras Cina, di bawah hukum Cina, akan tersedia untuk pemerintah Cina setiap saat dan demi alasan apa pun,” katanya John Strand kepada DW.

    Pengaruh politik lewat algoritma?

    TikTok telah menjadi media yang berpengaruh secara politik di dunia, terutama di kalangan para pemilih muda. AS bukanlah negara pertama di dunia yang berupaya melarang TikTok. Di India, TikTok sudah dilarang sejak tahun 2020 dengan alasan keamanan.

    Sementara di Rumania, TikTok dipercaya secara signifikan telah memengaruhi hasil pilpres tahun 2024. Hasilnya dibatalkan setelah ada laporan soal campur tangan Rusia yang menggunakan TikTok untuk mendukung politisi sayap kanan Calin Georgescu yang pro-Rusia. Uni Eropa sendiri telah menjalankan penyelidikan terhadap tuduhan ini.

    Di negara lain, Albania, larangan satu tahun TikTok diberlakukan pada akhir tahun 2024. Alasannya bukan karena campur tangan politik, melainkan demi melindung generasi muda, setelah adanya rencana perkelahian bersenjata di TikTok yang diinisiasi oleh sekolompok remaja.

    “Sangat naif kalau kita berpikir, di Eropa tidak akan lebih banyak lagi pelarangan TikTok,” kata Oechler, yang juga memantau dengan seksama perkembangan terbaru TikTok.

    Untuk saat ini, TikTok telah dilarang di perangkat kerja yang digunakan oleh staf Uni Eropa, dan politisi Jerman juga dilarang mengunduh aplikasi ini di ponsel kerja mereka.

    John Strand percaya kalau sikap atas TikTok yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump akan memiliki “pengaruh signifikan” terhadap kebijakan Uni Eropa di masa yang akan datang.

    Trump lebih pilih solusi politik ketimbang pelarangan

    Desember 2024 kemarin, Donald Trump meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan sementara pelaksanaan UU yang akan melarang TikTok di AS jika aplikasi ini tidak dijual oleh perusahaan induknya di Cina.

    “Presiden Trump tidak mengambil posisi apa pun tentang manfaat yang mendasari sengketa ini,” tulis Pengacara Donald Trump, D John Sauer, yang juga ditunjuk lewat pengajuan ke pengadilan sebagai Jaksa Agung AS.

    “Sebaliknya, dia dengan hormat meminta Pengadilan mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu Undang-Undang demi divestasi… sehingga memberikan kesempatan kepada Pemerintahan yang akan datang untuk mengejar resolusi politik atas pertanyaan yang dipermasalahkan dalam kasus ini.”

    Sementara itu, Departemen Kehakiman AS telah mendesak Mahkamah Agung untuk menolak permintaan Trump. Dilaporkan juga, presiden terpilih AS ini sudah melakukan pembicaraan untuk mencari solusi politik.

    Strand meyakini kalau Trump akan punya pengaruh signifikan terhadap hasil dari persoalan ini. “Meskipun ada banyak laporan, saya rasa Trump tidak berubah pikiran soal TikTok. Pertempuran melawan platform ini dimulai pada masa jabatan pertamanya. Sekarang, dia menginginkan pujian untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap Strand.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Seberapa penting pasar AS untuk TikTok?

    TikTok sangat populer di Paman Sam, dengan sekitar 170 juta pengguna, sekitar setengah dari populasi AS menggunakan aplikasi ini, termasuk untuk konsumsi berita.

    ByteDance tidak menanggapi pertanyaan DW tentang pentingnya pasar AS bagi mereka, tetapi Strand mengatakan bahwa penjualan di AS hanya menyumbang 15% dari total pendapatan ByteDance.

    “Masalah yang lebih besar bagi ByteDance adalah kehilangan muka jika mereka dipaksa untuk menjual salah satu permata mahkota mereka,” kata Strand kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa investor AS akan terpengaruh oleh larangan itu, pasalnya sekitar 60% perusahaan dimiliki oleh perusahaan investasi, yang banyak di antaranya berbasis di AS dan Jepang. Di antara mereka ada Jeff Yass, investor utama TikTok dan donatur utama Partai Republik AS.

    Oechler percaya bahwa potensi pelarangan operasi TikTok di AS dapat “pada awalnya menguntungkan” beberapa kliennya di Jerman. Karena, mereka sering bersaing dengan influencer AS dalam algoritme rekomendasi TikTok.

    Kata Strand, penghapusan saingan mereka dari AS dari platform tersebut dapat menciptakan lebih banyak visibilitas untuk unggahan dari Jerman.

    Tulisan ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Reaksi Trump-Elon Musk soal Kebijakan Baru Mark Zuckerberg di Meta’:

    (ita/ita)

  • Apa Saja Manfaat Ekonomi yang Diterima Indonesia setelah Gabung BRICS?

    Apa Saja Manfaat Ekonomi yang Diterima Indonesia setelah Gabung BRICS?

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan. Lalu, apa manfaat atau keuntungan secara ekonomi yang akan diterima Indonesia setelah menjadi anggota penuh forum tersebut?

    Dibentuk pada 2009, BRICS menjadi penyeimbang bagi Kelompok Tujuh (G-7) juga simbol negara-negara berkembang yang diyakini akan mendominasi ekonomi dunia pada 2050.

    Bergabungnya Indonesia jadi anggota BRICS diyakini akan membuta aliansi ini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI di laman resminya. 

    Menurut Lembaga riset ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios), dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan kepada pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa, kemudian bisa membuka peluang pasar baru.

    “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai rese dengan kebijakan ekspor Indonesia di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global,” kata Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dikutip dari Antara.

    Eropa saat ini mulai menjegal perdagangan luar negeri Indonesia, salah satunya adalah melalui hambatan European Deforestation Regulation (EUDR) terhadap komoditas kelapa sawit.

    Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjukkan keberpihakan terhadap petani sawit dan mempertimbangkan untuk mencari pasar lain di luar wilayah Eropa.

    Nailul mengatakan, pada dasarnya Gerakan diplomasi Indonesia merupakan non blok, atau tidak terafiliasi ke BRICS atau OECD. Namun, pilihan koalisi politik dan ekonomi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

    Data menunjukkan, proporsi ekonomi negara BRICS mengalami peningkatan tajam. Pada 1990, proporsi ekonomi negara BRICS hanya 15,66%, sedangkan pada 2022, proporsinya mencapai 32%.

    BRICS kini punya banyak anggota termasuk Indonesia yang baru disahkan. BRICS juga baru saja menetapkan 13 negara baru sebagai mitra, sehingga membuka peluang pasar baru bagi Indonesia terutama untuk ekspor.

    “Negara Timur Tengah sudah mulai masuk ke koalisi BRICS, hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk masuk ke pasar Timur Tengah. Jadi, sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” kata Nailul.

    Namun, koalisi BRICS berisiko bentrokan kepentingan dengan Amerika Serikat, salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi.

    Nailul menilai akan ada potensi perang dagang kembali antara AS dan China ketika Donald Trump sudah resmi menjadi presiden AS.

    “Ada potensi ekonomi global akan melambat dan ber-impact pada negara koalisi. Memang saya rasa pilihan masuk ke BRICS lebih rasional ke depan walaupun juga ada risikonya dengan negara-negara OECD dan negara blok barat,” katanya.

  • Kenapa Trump Ngotot Mau Caplok Greenland sampai Ancam Pakai Militer?

    Kenapa Trump Ngotot Mau Caplok Greenland sampai Ancam Pakai Militer?

    Daftar Isi

    Alasan Trump ingin rebut Greenland

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah mengisyaratkan kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebut Terusan Panama dan Greenland.

    Dalam konferensi pers pada Selasa (7/1), Trump ditanya oleh wartawan soal apakah dia akan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk menguasai Terusan Panama dan Greenland.

    Trump baru-baru ini menyatakan niatnya untuk merebut kedua wilayah tersebut, dengan alasan demi keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat. Mengenai hal ini, ia enggan menjawab cara apa yang akan diambil. Namun, ia tak mengesampingkan kedua opsi tersebut.

    “Saya tidak bisa meyakinkan Anda mengenai salah satu dari keduanya. Tapi saya bisa mengatakan bahwa kita membutuhkannya untuk keamanan ekonomi,” kata Trump.

    Di hari yang sama, putra Trump yakni Donald Trump Jr. mendarat di Greenland. Kepada CNN, ia mengatakan perjalanan tersebut merupakan sebuah “kesenangan kecil”.

    “Sebagai orang yang senang beaktivitas di luar, saya bersemangat untuk mampir ke Greenland minggu ini,” kata Trump Jr.

    Perjalanan ini memicu spekulasi mengenai apa sebenarnya rencana Trump untuk wilayah Arktik tersebut. Para ahli menduga Trump mungkin saja tak cuma mengincar Greenland demi keamanan AS, tetapi juga mengincar aspek lain seperti kekayaan sumber daya alam.

    Alasan Trump ingin rebut Greenland

    Greenland adalah pulau terbesar di dunia yang dihuni oleh lebih dari 56 ribu orang. Wilayah ini dulunya bekas koloni Denmark dan kini menjadi wilayah otonom dari kerajaan Denmark.

    Greenland terletak di posisi geopolitik yang unik, yaitu antara Amerika Serikat dan Eropa. Ibu kotanya, Nuuk, lebih dekat ke New York dibandingkan ke ibu kota Denmark, Kopenhagen.

    Menurut peneliti senior di Institut Studi Internasional Denmark, Ulrik Pram Gad, Amerika Serikat sejak lama memandang Greenland sebagai kunci bagi keamanan AS. Utamanya, untuk mencegah potensi serangan dari Rusia.

    Selain itu, Jalur Barat Laut selaku jalur pelayaran membentang di sepanjang pantai Greenland. Ini merupakan wilayah maritim strategis yang menjadi bagian dari celah Greenland-Islandia-Inggris.

    Trump pada dasarnya bukan presiden AS pertama yang mengidam-idamkan Greenland. Pada 1867, Presiden kala itu Andrew Johnson juga mengincar Greenland saat sedang membeli Alaska.

    Presiden AS ke-33, Harry S. Truman, juga pernah menawarkan Denmark $ 100 juta (sekitar Rp1,6 triliun) untuk menyerahkan Greenland. Tawaran ini tercatat dalam dokumen yang pertama kali dilaporkan oleh media Denmark.

    Meski begitu, tak ada tawaran yang membuahkan hasil. Namun, pada 1951, AS berhasil memiliki pangkalan udara yang saat ini disebut Pangkalan Luar Angkasa Pituffik di barat laut Greenland berkat perjanjian pertahanan.

    Pangkalan itu terletak di tengah-tengah antara Rusia dan AS. Pos itu menjadi pos paling utara angkatan bersenjata AS yang dilengkapi sistem peringatan rudal.

    “[AS ingin memastikan] tidak ada kekuatan besar musuh yang mengendalikan Greenland, karena itu bisa menjadi pijakan untuk menyerang AS,” kata Pram Gad kepada CNN.

    Kaya mineral langka

    Menurut Klaus Dodds, profesor geopolitik di Royal Holloway, University of London, apa yang mungkin menarik perhatian Trump yaitu kekayaan sumber daya alam Greenland.

    Greenland memiliki simpanan minyak dan gas, serta logam tanah jarang yang sangat diminati untuk mobil listrik dan turbin angin transisi hijau, serta untuk pembuatan peralatan militer.

    Saat ini, China mendominasi produksi tanah jarang global. Beijing telah mengancam akan membatasi ekspor mineral kritis dan teknologi terkait di saat Trump sebentar lagi naik ke tampuk kuasa.

    “Tidak diragukan lagi bahwa Trump dan para penasihatnya sangat khawatir dengan cengkeraman yang tampaknya dimiliki China,” kata Dodds kepada CNN.

    Peluang besar karena es mencair

    Es-es di Greenland belakangan mulai mencair seiring dengan suhu Arktik yang meningkat pesat.

    Fenomena krisis iklim ini telah dipandang positif karena memberikan peluang ekonomi buntut terbukanya rute pelayaran. Selama 10 tahun, aktivitas pengiriman di Arktik naik 37 persen, menurut Dewan Arktik. Hal ini disebabkan fenomena es yang mencair.

    “Saya rasa Trump secara naluriah mendapatkan gagasan bahwa Arktik sedang mencair [dan ada peluang di dalamnya],” kata Dodds.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Indonesia Gabung BRICS, Langkah Strategis Perkuat Pengaruh di Kancah Global

    Indonesia Gabung BRICS, Langkah Strategis Perkuat Pengaruh di Kancah Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengaruh dan peran negara ini dalam tata kelola global.  

    “Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini menjadi forum yang semakin inklusif dan representatif, mencakup hampir setengah populasi dunia dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi global, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menyambut dengan penuh optimisme langkah bersejarah ini,” ujar Amelia kepada wartawan, Rabu (8/1/2024).

    Indonesia, kata Amelia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan keanggotaan di BRICS, khususnya dalam mendorong agenda-agenda yang relevan dengan kepentingan nasional. Agenda tersebut, antara lain penguatan kedaulatan digital, kerja sama keamanan, keberlanjutan ekonomi hijau, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarnegara.

    “Indonesia berada di posisi strategis sebagai penghubung antara BRICS dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memberikan peluang untuk memperluas jejaring diplomasi ekonomi dan geopolitik, serta menciptakan sinergi antara ASEAN dan BRICS sebagai dua kekuatan ekonomi kawasan,” ungkap Ketua Kelompok Kapoksi BKSAP DPR dari Fraksi Nasdem ini.

    Amelia juga menilai keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan kepercayaan global terhadap kemampuan dan stabilitas bangsa ini dalam memimpin berbagai inisiatif internasional. 

    Dalam konteks diplomasi parlementer, Amelia akan mendorong sinergi antara BKSAP DPR dan negara-negara anggota BRICS untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat Indonesia, khususnya terkait keadilan ekonomi, akses teknologi, dan kedaulatan pangan, dapat terakomodasi dengan baik.

    “Kita harus memastikan bahwa keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang ada,” imbuh dia.

    “Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Amelia.

    Indonesia resmi diumumkan menjadi anggota BRICS oleh Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2025). Pencalonan Indonesia untuk bergabung BRICS telah didukung sejak Agustus 2023 oleh para pemimpin aliansi tersebut. Namun, Indonesia memilih untuk menunda keanggotaannya hingga pembentukan pemerintahan baru yang terpilih pada tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut baik keanggotaan Indonesia di BRICS,” tulis pernyataan resmi Pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden kelompok tersebut untuk 2025, dikutip dari AP.

    “Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen yang sama dengan anggota lainnya dalam mereformasi lembaga tata kelola global dan memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” lanjut pernyataan resmi Pemerintah Brasil.

    BRICS dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan bergabung pada 2010. Pada tahun lalu, blok ini memperluas keanggotaannya dengan menerima Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Meski Arab Saudi telah diundang, negara tersebut belum secara resmi menjadi anggota.

    Sejumlah negara lain, termasuk Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, telah mengajukan permohonan untuk bergabung, sementara beberapa lainnya menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS.

    Blok ekonomi ini awalnya dibentuk sebagai penyeimbang bagi kelompok tujuh (G-7) yang terdiri dari negara-negara maju. BRICS juga menjadi simbol negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang diprediksi akan mendominasi ekonomi global pada 2050.

  • Indonesia Resmi Gabung BRICS, Pengusaha Intip Peluang Besar – Page 3

    Indonesia Resmi Gabung BRICS, Pengusaha Intip Peluang Besar – Page 3

    Indonesia resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi negara-negara berkembang BRICS.  

    BRICS dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, dan Afrika Selatan ditambahkan pada 2010. Tahun lalu, aliansi tersebut diperluas hingga mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung tetapi belum bergabung. Adapun  Turki, Azerbaijan, dan Malaysia yang juga secara resmi telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan beberapa negara lain telah menyatakan minatnya.

    Masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS diumumkan oleh Brasil. 

    Kementerian Luar Negeri negara itu mengungkapkan pencalonan Indonesia sebenarnya telah disetujui oleh para pemimpin BRICS pada Agustus 2023.

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai keanggotaan Indonesia di BRICS akan memberikan keuntungan bagi negara itu untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. 

    Huda menyoroti perselisihan kebijakan perdagangan RI dengan Eropa dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya hambatan EUDR untuk komoditas kelapa sawit. 

    “(Presiden) Prabowo pun menunjukkan keberpihakannya kepada sawit lokal, saya rasa itu menjadi pertimbangan juga untuk mencari pasar alternatif,” ujar Huda kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025 ditulis Rabu (8/1/2025).

    Selain China, India, dan Rusia, anggota BRICS juga mencakup negara-negara Timur Tengah. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar RI ke kawasan tersebut. 

    “Jadi sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” ucap Huda, yang juga tidak mengesampingkan risiko bentrokan kepentingan antara kelompok BRICS dengan negara adidaya lainnya, terutama Amerika Serikat. 

    “Salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi. Terlebih ada potensi perang dagang AS-China ketika Trump sudah memegang kendali presiden AS. Ada potensi ekonomi global akan melambat dan berimpact pada negara koalisi,” jelasnya.

  • Dewan Ekonomi Nasional Beberkan Keuntungan Indonesia Setelah Gabung BRICS – Halaman all

    Dewan Ekonomi Nasional Beberkan Keuntungan Indonesia Setelah Gabung BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu buka suara soal Indonesia yang sudah masuk keanggotaan penuh BRICS. Ia mengatakan bahwa keuntungan dari menjadi anggota BRICS adalah adanya forum yang bisa memperjuangkan isu isu negara berkembang.

    “Jadi mungkin bisa dilihat positifnya kalau ada isu-isu yang terkait dengan negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan baik di BRICS-nya maupun di forum-forum lain, forum-forum multilateral yang lain,” kata Mari Elka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (7/1/2025).

    Selain itu BRICS kata dia, bisa menjadi jembatan kepentingan Indonesia dengan isu isu multilateral yang dinilai sangat penting atau relevan.

    “Kita bisa juga menjadi jembatan antara kepentingan negara sedang berkembang dan isu-isu yang berkembang di multilateral yang kita anggap ini harus diperjuangkan sebagai kelompok negara sedang berkembang. Jadi kita bisa bermain di situ,” katanya.

    Namun kata Mari Elka, masih harus dipelajari apa yang akan dilakukan BRICS kedepannya. Apakah ingin menggunakan mata uang di luar dollar atau bahkan menggunakan transaksi di luar sistem yang sudah ada.

    “Nah apakah itu positif atau negatif buat kita, kita harus pelajari. Dan mereka juga punya bank ya namanya New Bank, nah ini apakah ini akan berkembang menjadi bank yang bisa memberi dana kepada pembiayaan pembangunan. Ini hal-hal yang harus kita pelajari dari segi manfaat lainnya,” katanya.

    Mari Elka menjelaskan bahwa keputusan bergabung dengan BRICS sudah diputuskan sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. BRICS kata dia bisa menjadi forum pengimbang dari forum forum lainnya yang sudah ada selama ini.

    “BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang.. Tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju, negara sedang berkembang,” pungkasnya.

    BRICS merupakan koalisi lintas negara dan benua yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS disebut sebut sebagai kekuatan baru untuk melawan hegemoni Barat.