Negara: Rusia

  • KTT APEC 2025: Momen Keakraban Xi Jinping dan Prabowo di Sesi Foto Bersama

    KTT APEC 2025: Momen Keakraban Xi Jinping dan Prabowo di Sesi Foto Bersama

    Bisnis.com, GYEONGJU — Terdapat momen menarik dari formasi sesi foto bersama (family photo) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, memperlihatkan posisi strategis Presiden Prabowo Subianto, yang berdiri di barisan depan bersama para pemimpin utama kawasan Asia Pasifik.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, dari susunan yang terlihat, Presiden Prabowo berdiri di barisan depan diapit oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung selaku tuan rumah di sisi kiri dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di sisi kanan.

    Bahkan, sebelum memulai sesi foto terlihat orang nomor satu di Indonesia itu menyalami tangan dari Presiden China Xi Jinping dan melakukan obrolan dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon.

    Posisi ini berbeda saat agenda APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), di mana dalam sesi pertemuan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik, Prabowo duduk diapit oleh Kepala Eksekutif Hong Kong (China) John Lee di sebelah kiri, dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di sebelah kanan.

    Namun, pengaturan penempatan kursi ini ternyata mengikuti urutan alfabet berdasarkan nama ekonomi anggota APEC, yang menjadi tradisi resmi dalam setiap pertemuan tingkat tinggi AELM.

    Di barisan yang sama untuk sesi foto, juga berdiri para pemimpin dari Malaysia, Selandia Baru, dan Filipina di sisi kanan Prabowo, serta China, Chile, dan Kanada di sisi kiri. Sedangkan di barisan belakang tampak sejumlah kepala pemerintahan dari Amerika Serikat, Vietnam, Thailand, Singapura, Rusia, hingga Meksiko dan Peru.

    Penempatan posisi dalam family photo APEC bukan sekadar simbol protokoler, melainkan juga mencerminkan status diplomatik dan kontribusi ekonomi tiap negara anggota dalam forum kerja sama tersebut.

    Dengan ditempatkannya Presiden Prabowo di barisan tengah, Indonesia menunjukkan pengakuan atas peran aktifnya dalam isu rantai pasok global, transisi energi, dan kemitraan strategis lintas kawasan.

    “Dan kami semua telah belajar dari sejarah bahwa Indonesia telah memimpin pembentukan semangat [di KTT Asia-Afrika] Bandung. Dan jika melihat elemen-elemen kunci dari semangat Bandung, itu adalah keseimbangan, otonomi strategis, kerja sama, dan pragmatisme. Dan nilai-nilai ini merupakan pilar yang sangat kuat bagi kebijakan luar negeri Korea Selatan,” kata Lee Jae-myung saat melakukan pertemuan bilateral dengan Prabowo.

  • Peringatan 70 Tahun KAA, Akademisi dari 30 Negara Ziarah ke Makam Bung Karno

    Peringatan 70 Tahun KAA, Akademisi dari 30 Negara Ziarah ke Makam Bung Karno

    Peringatan 70 Tahun KAA, Akademisi dari 30 Negara Ziarah ke Makam Bung Karno
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com –
    Puluhan akademisi dari sekitar 30 negara Asia dan Afrika berziarah ke Makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025) pagi.
    Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini menjadi pembuka rangkaian puncak peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , para akademisi datang untuk memberikan penghormatan kepada Bung Karno yang juga penggagas utama KAA tahun 1955 di Bandung.
    Ziarah berlangsung khidmat, diawali dengan peletakan karangan bunga dan berdoa bersama di pusara Bung Karno.
    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat mendampingi para tamu delegasi saat melakukan ziarah.
    Salah satu delegasi yang mengikuti ziarah adalah pengamat pertahanan yang juga Guru Besar Universitas Saint Petersburg Rusia, Connie Rahakundini Bakrie.
    Usai berziarah, para peserta berkeliling Museum Bung Karno yang menampilkan berbagai koleksi sejarah perjuangan sang proklamator, serta peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika.
    Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, pun turut hadir dan akan menjadi keynote speaker dalam seminar tersebut.
    Hasto mengatakan, dalam pidatonya nanti, Megawati akan mengulas kembali relevansi nilai-nilai KAA di tengah tantangan global, yakni ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan konflik geopolitik di kawasan selatan dunia.
    Hasto menekankan, peringatan ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran Indonesia dalam menghidupkan semangat solidaritas Asia-Afrika yang digagas Bung Karno.
    “KAA wujud visi internasional Bung Karno yang digerakkan oleh Pancasila sebagai life line tata dunia baru berdasarkan kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, dan prinsip hidup berdampingan secara damai,” ujar Hasto.
    Menurut Hasto, Blitar dipilih sebagai lokasi puncak peringatan karena memiliki makna simbolis sebagai tempat peristirahatan terakhir Bung Karno, sekaligus titik awal kebangkitan kembali semangat Asia-Afrika.
    “Dari Blitar, kita kobarkan kembali semangat Asia-Afrika sebagai gerakan dekolonialisasi pertama yang menginspirasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” kata Hasto.
    “Peringatan 70 tahun KAA di Blitar ini menjadi simbol bahwa gagasan besar Bung Karno tidak berhenti pada sejarah, tetapi terus hidup dalam diplomasi dan arah politik luar negeri Indonesia masa kini,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri: Judol dan Penyalahgunaan Narkoba Jadi Ancaman Bangsa

    Kapolri: Judol dan Penyalahgunaan Narkoba Jadi Ancaman Bangsa

    Bisnis.com, MALANG — Praktik judi online (Judol) dan penyalahgunaan menjadi ancaman bangsa sehingga perlu keterlibatan semua pihak, dari hulu dan hilir, untuk menanganinya.

    Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan data menunjukkan pemain judol  tertinggi berasal dari kelompok berpendapatan rendah dengan pendapatan tertinggi Rp1 juta, yakni 69,9%, bahkan melibatkan anak di bawah umur, di bawah 10 tahun.

    “Dari judol akan merembet ke perangkap Pinjol ilegal dan depresi,” ujarnya Penutupan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).

    Terkait narkoba, kata dia, hingga kini Polri telah memusnahkan 288 ton narkoba berbagai jenis yang bisa digunakan lebih dari 629 juta jiwa, dua kali lipat jumlah penduduk Indonesia.  

    Menurutnya, masalah penegakan terkait judol dan narkoba penting, namun tidak kalah pentingnya penanganan di tingkat hulu, yakni kampus, lingkungan kampung, dan rumah tangga.

    Intinya, kata dia, semua perlu bekerja sama. Karena itulah, penting diwujudkan Kampung Bebas Narkoba dan semacamnya.

    Kapolri juga mengingatkan bahaya penyalahgunaan teknologi digital, terutama fenomena misinformasi, disinformasi, dan deepfake yang dapat merusak sendi kehidupan sosial. “Kita memasuki era citizen journalism. Siapapun bisa mengomentari, siapapun bisa menjadi sumber. Maka, saring dulu sebelum sharing,” tegasnya.  

    Listyo Sigit juga menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang tengah bergejolak. 

    Dia juga menyoroti lebih dari 110 konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, termasuk perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi, pangan, dan energi dunia. 

    Meski dunia menghadapi inflasi global dan ketidakpastian, dia meyakinkan, Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun, Indonesia tidak boleh lengah. 

    Dia juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai kunci menghadapi krisis dunia. Ia menjelaskan bahwa Polri turut berperan aktif, salah satunya melalui program penanaman jagung di lahan seluas satu juta hektare. Karena itulah, Polri sangat terbuka kepada IMM untuk bekerja sama dalam hal tersebut. 

    Dia menyinggung pentingnya bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara produktif agar tidak berubah menjadi bencana demografi. Berbagai langkah pemerintah, seperti pembangunan sekolah rakyat, peningkatan kesejahteraan guru, program magang vokasi, serta dukungan terhadap UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia unggul.  

    Rektor UMM, Prof. Nazaruddin Malik menekankan pentingnya melahirkan insan paripurna, manusia seutuhnya yang tidak hanya unggul dalam transfer ilmu, tetapi juga spiritualitas, keagamaan, dan kebangsaan.“UMM sebagai amal usaha Muhammadiyah akan terus mendukung kegiatan seperti Tanwir ini,” ujarnya. 

     

    Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, didampingi  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto (tiga dari kiri), dan Rektor UMM, Prof Nazaruddin Malik (dua dari kiri), saat memberikan keterangan pers ada Penutupan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).  

  • Trump-Kim Jong Un Terlihat Masih Ingin Akur, Apa Alasannya?

    Trump-Kim Jong Un Terlihat Masih Ingin Akur, Apa Alasannya?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengonfirmasi bahwa ia tidak akan bertemu dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, selama kunjungan dinasnya ke Asia. Alasannya: gagal “mengatur jadwal yang tepat.”

    Sehari sebelum Trump tiba di Korea Selatan untuk KTT APEC, Korea Utara menguji coba rudal jelajah di lepas pantai baratnya.

    Padahal, awal pekan ini Trump sempat menyatakan bahwa ia akan “senang sekali bertemu” Kim. Bahkan dia menawarkan diri untuk kembali mengunjungi Korea Utara.

    Sebelumnya, sekitar enam tahun lalu, Donald Trump mencetak sejarah dengan menjadi Presiden AS aktif pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara.

    Sepanjang masa jabatan pertamanya (20182019), ia tercatat bertemu dengan Kim Jong Un sebanyak tiga kali.

    Namun kini, alur komunikasi antara kedua negara tersebut diselimuti ketidakjelasan.

    Amerika Serikat kukuh pada tujuan utamanya, yaitu denuklirisasi total di Semenanjung Korea. Namun, Kim yang menolak itu dan terus mengembangkan senjata nuklirnya telah menganggap tuntutan ini sebagai “obsesi kosong” yang harus ditinggalkan Barat.

    “Mereka punya banyak senjata nuklir, tapi tidak banyak layanan telepon.”

    Meskipun demikian, bulan lalu, Kim secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk melanjutkan dialog dengan AS, seraya mengatakan ia memiliki “kenangan baik tentang Presiden Trump.”

    Korea Selatan telah menangguhkan kunjungan wisatawan ke “desa gencatan senjata” zona demiliterisasi, Panmunjom, tempat pertemuan Trump-Kim terakhir diadakan, pada tahun 2019. (Reuters)

    Meskipun pertemuan antara Trump dan Kim kali ini batal, beberapa analis meyakini Amerika Serikat kemungkinan besar akan tetap melanjutkan keterlibatan diplomatik dengan Korea Utara.

    Bukan rahasia lagi bahwa Presiden Trump, yang menampilkan dirinya sebagai pembawa perdamaian global, mengincar penghargaan Nobel Perdamaian.

    Awal pekan ini, dalam perhentian pertamanya di Asia, Trump mengunjungi Malaysia untuk ambil bagian dalam penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja.

    Pada Juli lalu, kedua negara itu melakukan pertempuran yang terburuk dalam satu dekade, yang menewaskan puluhan orang.

    Mungkin Anda tertarik:

    Setelahnya, Trump mengklaim telah mengakhiri delapan perang dalam delapan bulan.

    “Saya tidak boleh menyebutnya sebagai hobi, karena ini jauh lebih serius, tetapi ini adalah sesuatu yang saya kuasai dan sukai,” ujarnya.

    “Akan ada dorongan untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea, yang dapat dikatakan sebagai tempat ‘terpanas’ di Asia Timur Laut, menormalisasi hubungan AS dan Korea Utara, dan bahkan menyelesaikan isu nuklir Korea Utara,” kata Kim Jae-chun, profesor hubungan internasional dari Universitas Sogang.

    Cho Han-beom, peneliti senior di Korean Institute for National Unification, sependapat. Ia menyebut Korea Utara sebagai “kepingan puzzle terakhir” yang tersisa.

    “Bahkan jika masalahnya tidak terselesaikan sepenuhnya, hal itu bisa menjadi jalan pintas menuju Hadiah Nobel Perdamaian karena dapat membangun citra bahwa masalah keamanan utama telah teratasi,” jelasnya.

    Pada September 2025, Kim terlihat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin China Xi Jinping selama parade militer China. (Reuters)

    Korea Utara telah muncul dalam posisi yang lebih kuat sejak pertemuan terakhir antara Trump dan Kim pada 2019.

    “Rezim Korea Utara telah memasuki periode stabilitas,” ujar Profesor Kang In-deok dari Universitas Kyungnam, yang pernah menjabat sebagai Menteri Unifikasi Korea Selatan pada akhir 1990-an.

    Pada September 2025, Kim Jong Un tertangkap kamera bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin China Xi Jinping, selama parade militer China yang memperingati 80 tahun kemenangan atas Jepang di Perang Dunia II.

    Ini adalah penampilan publik pertama ketiga pemimpin tersebut secara bersamaan.

    Korea Utara telah menjalin aliansi militer dengan Rusia. Tahun lalu, kedua negara yang dikenai sanksi oleh Barat itu menandatangani perjanjian pertahanan bersama.

    Mereka sepakat untuk “segera memberikan bantuan militer dan bantuan lain dengan menggunakan semua sarana yang tersedia” jika salah satu menghadapi agresi.

    Pada Januari 2025, pejabat Barat melaporkan kepada BBC bahwa Korea Utara telah mengirim sekitar 11.000 tentara untuk berperang bagi Rusia di Ukraina.

    Sebagai imbalannya, Korea Utara diperkirakan akan menerima bantuan finansial dan teknologi.

    Sementara itu, hubungan ekonomi Pyongyang dengan China juga menguat secara signifikan. Data bea cukai China menunjukkan, perdagangan antara kedua negara meningkat sebesar 33%, mencapai US$1,05 miliar pada paruh pertama tahun 2025.

    Para analis menyebut China sempat menjaga jarak dari Korea Utara karena hubungan militernya yang semakin mendalam dengan Rusia.

    Namun, kini, dengan Washington dan Seoul yang kembali menunjukkan minat untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang, Beijing tampaknya juga berusaha merapatkan barisan.

    Dalam tatanan dunia yang baru ini, dibandingkan dengan 2018 dan 2019, prospek pencabutan sanksi AS telah kehilangan sebagian urgensinya bagi Korea Utara, ujar Profesor Kang.

    Reportase dan penyuntingan tambahan oleh Grace Tsoi dan Olga Sawczuk, BBC World Service

    (ita/ita)

  • Trump Sebut AS Akan Uji Coba Nuklir Jika Negara Lain Juga Melakukan

    Trump Sebut AS Akan Uji Coba Nuklir Jika Negara Lain Juga Melakukan

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan melakukan uji coba nuklir apabila negara lain juga melakukan hal serupa. Dia menyebut akan melakukan beberapa uji coba.

    “Kami akan melakukan beberapa uji coba, ya, dan negara lain melakukannya. Jika mereka akan melakukannya, kami akan melakukannya,” ujar Trump dilansir AFP, Sabtu (1/11/2025).

    Trump tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis nuklir yang akan diuji coba, serta negara mana yang menjadi acuan dalam pernyataannya tersebut.

    Sebelumnya, Trump pada Kamis (30/10) saat sedang berada di Korea Selatan (Korsel), secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir –pertama kalinya setelah moratorium selama 33 tahun.

    Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung soal nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

    “Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

    China, dalam tanggapannya, mengingatkan AS untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

    Sementara Rusia lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, dengan Kremlin mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika Washington melakukannya.

    Iran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

    (dek/dek)

  • Nuklir Trump Buat Amerika Terbelah dari Dalam: Pentagon Vs Senat

    Nuklir Trump Buat Amerika Terbelah dari Dalam: Pentagon Vs Senat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia pada Kamis (30/10/2025) setelah mengumumkan melalui media sosial bahwa ia telah menginstruksikan militer AS untuk “mulai menguji Senjata Nuklir kami” dan bahwa proses tersebut akan segera dimulai.

    Pengumuman mendadak ini disampaikan hanya beberapa jam sebelum Wakil Laksamana Angkatan Laut AS Richard Correll dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi di Senat untuk posisinya sebagai komandan Komando Strategis Militer AS (STRATCOM), yang berfokus pada pencegahan nuklir dan kemampuan serangan.

    Trump menyatakan keputusan ini diambil karena AS tidak boleh tertinggal dari Rusia dan China dalam hal kekuatan nuklir. Ia menyebut Rusia berada di posisi kedua, dan China berada di posisi ketiga, namun diperkirakan akan menyusul dalam waktu lima tahun.

    “Proses itu akan segera dimulai,” tulis Trump di media sosial, menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk mulai menguji coba “atas dasar yang setara.”

    Senat Vs Pentagon

    Keputusan ini memicu kekhawatiran dari para legislator AS dan komunitas keamanan global. Pasalnya, AS telah memberlakukan moratorium selama 33 tahun terhadap uji coba ledakan nuklir yang sebenarnya.

    Senator Jack Reed, petinggi Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menanyakan Correll apakah dimulainya kembali uji coba nuklir peledak akan menjadi langkah yang tidak stabil dan memicu perlombaan senjata nuklir global. Correll menjawab pihaknya hanya menjadi pemberi masukan saat pengujian terjadi.

    “Jika dikonfirmasi sebagai komandan STRATCOM, peran saya adalah memberikan nasihat militer mengenai setiap diskusi yang akan datang terkait pengujian,” ujar Correll.

    Sementara itu, kritikan datang dari organisasi pemerhati keamanan nuklir. Tara Drozdenko, Direktur program keamanan global di Union of Concerned Scientists, menegaskan bahwa uji coba ledakan tidak diperlukan.

    “Tidak ada alasan bagus bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan uji coba nuklir peledak-hal itu justru akan membuat semua orang di AS menjadi kurang aman,” ujar Drozdenko.

    Reaksi Keras dari China dan Putin

    Langkah Trump ini langsung memicu kekhawatiran akan kembalinya era perlombaan senjata nuklir. Rusia dan China, dua kekuatan nuklir utama dunia, merespons cepat.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tidak melakukan uji coba nuklir sebagaimana dituduhkan Trump.

    “Presiden Trump menyebutkan bahwa negara lain sedang menguji senjata nuklir. Sampai sekarang, kami tidak tahu ada pihak yang melakukan pengujian,” ujarnya dikutip Newsweek.

    Namun, Peskov juga memberi sinyal keras bahwa Moskow siap menanggapi secara setara jika Washington benar-benar melanjutkan pengujian. “Jika Amerika memulai, kami tidak akan tinggal diam,” katanya.

    Dari Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mendesak Washington agar “mematuhi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT)” dan tidak memicu instabilitas global.

    “Kami mendesak AS mengambil tindakan praktis untuk menjaga keseimbangan strategis dan mencegah runtuhnya rezim non proliferasi internasional,” ujarnya.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Iran Respons AS Mau Kerahkan Senjata Nuklir, Beri Jawaban Menohok

    Iran Respons AS Mau Kerahkan Senjata Nuklir, Beri Jawaban Menohok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran melontarkan kecaman keras terhadap keputusan mengejutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memerintahkan Pentagon untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut langkah tersebut sebagai tindakan “mundur” dan “tidak bertanggung jawab”, menuduh Washington telah menjadi ancaman bagi stabilitas global.

    “Setelah mengganti nama ‘Departemen Pertahanan’-nya menjadi ‘Departemen Perang’, pengganggu bersenjata nuklir ini kembali melanjutkan uji coba senjata atom,” tulis Araghchi dalam unggahan di platform X pada Kamis (30/10/2025) malam.

    “Ironisnya, pengganggu yang sama telah memfitnah program nuklir damai Iran dan mengancam akan menyerang fasilitas nuklir kami yang berada di bawah pengawasan internasional. Semua ini dilakukan dengan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” tambahnya.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Trump membuat pengumuman mengejutkan di platform Truth Social, hanya beberapa jam sebelum bertemu Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan di sela-sela pertemuan puncak APEC.

    Dalam unggahan itu, Trump mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Pentagon untuk segera melanjutkan uji coba senjata nuklir “secara setara” dengan negara-negara lain seperti Rusia dan China, yang menurutnya akan memiliki kekuatan nuklir setara dengan Amerika Serikat dalam waktu “lima tahun”.

    Keputusan tersebut langsung memicu kekhawatiran internasional, terutama karena uji coba nuklir telah lama dilarang di bawah Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) tahun 1996. Meskipun Amerika Serikat, China, dan Iran telah menandatangani perjanjian itu, ketiganya belum meratifikasinya. Sementara Rusia menarik ratifikasinya pada 2023.

    Ankit Panda, pakar keamanan nuklir dan peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan Trump kemungkinan besar merupakan tanggapan terhadap langkah terbaru Rusia dan China, bukan akibat sengketa AS-Iran.

    “Langkah ini tampaknya lebih sebagai respons terhadap tindakan Moskow dan Beijing,” kata Panda.

    Pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa negaranya telah menguji torpedo super bertenaga nuklir Poseidon, setelah sebelumnya melakukan uji coba rudal jelajah nuklir Burevestnik.

    Sementara itu, China pada September lalu memamerkan kekuatan nuklirnya dalam parade militer besar yang menampilkan sistem senjata baru dan modifikasi seperti rudal balistik antarbenua Dongfeng-5 yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

    Namun, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik Rusia maupun China belum melakukan uji coba nuklir dalam arti sebenarnya, yakni ledakan nuklir di permukaan, bawah tanah, atau bawah laut, selama beberapa dekade.

    Sebagai catatan, uji coba nuklir terakhir dilakukan Uni Soviet pada 1990, China pada 1996, Inggris pada 1991, Amerika Serikat pada 1992, dan Prancis pada 1996. Satu-satunya negara yang masih melakukan uji coba nuklir dalam dua dekade terakhir adalah Korea Utara, dengan uji terakhir pada 2017.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Reaksi Rusia hingga Iran Kala Trump Mendadak Mau Uji Coba Senjata Nuklir

    Reaksi Rusia hingga Iran Kala Trump Mendadak Mau Uji Coba Senjata Nuklir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk memulai uji coba senjata nuklir. Rencana Trump tersebut mendapat beragam komentar dari negara lain hingga penyintas bom atom di Jepang.

    Dilansir Reuters dan The Guardian, Kamis (30/10), keinginan Trump diumumkan dalam pernyataan via media sosial Truth Social, ketika sang Presiden AS sedang berada di Korea Selatan (Korsel) untuk menghadiri KTT APEC dan melakukan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping.

    “Amerika Serikat memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain mana pun. Hal ini telah dicapai, termasuk pembaruan dan renovasi total terhadap senjata yang sudah ada, selama masa jabatan pertama saya. Karena daya rusaknya yang luar biasa, saya SANGAT TIDAK SUKA melakukannya, tetapi tidak punya pilihan!” kata Trump dalam pernyataannya pada Kamis (30/10).

    “Rusia berada di posisi kedua, dan China di posisi ketiga, tetapi akan sama dalam waktu 5 tahun,” sebutnya.

    “Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya.

    “Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

    Respons China

    China menanggapi keinginan Trump soal AS akan segera memulai kembali uji coba senjata nuklir. Otoritas Beijing mengingatkan Washington untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

    Tanggapan China itu, dilansir AFP, Kamis (30/10), disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, setelah Trump mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai uji coba senjata nuklir.

    Trump mengungkit soal Rusia dan China saat mengumumkan hal tersebut via media sosial pada Kamis (30/10).

    “China mengharapkan Amerika Serikat akan sungguh-sungguh mematuhi kewajiban perjanjian larangan-uji coba-nuklir komprehensif dan komitmennya terhadap larangan uji coba nuklir, serta mengambil tindakan nyata untuk menjaga sistem perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir global dan menjaga keseimbangan dan stabilitas strategis global,” kata Guo dalam pernyataannya.

    Reaksi Rusia

    Pemerintah Rusia memberikan reaksi hati-hati terhadap pengumuman mengejutkan Trump soal uji coba senjata nuklir. Otoritas Rusia mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika AS melakukannya.

    Sebagai informasi, pengumuman Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Jumat (31/10), mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki informasi tentang negara mana pun yang melakukan uji coba senjata nuklir, seperti yang disebutkan Trump.

    “Saat ini sedang berlaku moratorium (uji coba nuklir),” tegas Peskov.

    Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima, Jepang. Potretnya menjadi pengingat bahaya senjata nuklir. (U.S. National Archives and Records Administration)

    “Dalam pernyataannya, Presiden Trump menyebutkan bahwa negara-negara lainnya sedang terlibat dalam uji coba senjata nuklir. Hingga saat ini, kami tidak mengetahui negara mana pun yang sedang melakukan uji coba tersebut,” katanya.

    Rusia, kata Peskov, belum menerima pemberitahuan sebelumnya dari AS tentang perubahan posisi terkait uji coba nuklir. Saat ditanya apakah Kremlin merasa bahwa perlombaan senjata nuklir baru telah dipicu oleh pernyataan Trump, Peskov menjawab: “Tidak juga.”

    Iran Bilang AS Tak Tanggung Jawab

    Pemerintah Iran turut bereaksi soal rencana AS melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir, setelah instruksi mengejutkan dari Trump. Teheran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

    Menlu Iran, Abbas Araghchi, dilansir AFP, Jumat (31/10), membandingkan rencana AS untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir itu dengan sikap Washington yang terus menjelek-jelekkan program nuklir Teheran, yang berulang kali diklaim untuk tujuan damai.

    “Seorang bully bersenjata nuklir melanjutkan uji coba senjata atom. Bully yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir Iran yang damai,” sindir Araghchi dalam postingan media sosialnya.

    “Pengumuman (AS) tentang dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab, serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

    Penyintas Bom Atom Jepang Protes

    Kelompok penyintas bom atom Jepang, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, melontarkan protes keras terhadap Trump yang memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir AS.

    Nihon Hidankyo, kelompok penyintas bom atom Jepang, dilansir AFP, Jumat (31/10), menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

    Lebih dari 200.000 orang tewas ketika AS menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, selama Perang Dunia II, satu-satunya peristiwa di mana senjata nuklir digunakan dalam perang.

    Para penyintas, yang disebut sebagai “hibakusha”, telah berjuang melawan trauma fisik dan psikologis selama puluhan tahun, serta stigma yang sering menyertai mereka yang menjadi korban.

    Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima, Jepang. Potretnya menjadi pengingat bahaya senjata nuklir. (U.S. National Archives and Records Administration)

    Setelah Trump mengumumkan pada Kamis (30/10) bahwa dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir AS agar setara dengan Rusia dan China, Nihon Hidankyo mengirimkan surat protes kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

    “Arahan tersebut secara langsung bertentangan dengan upaya negara-negara di seluruh dunia yang memperjuangkan dunia yang damai tanpa senjata nuklir dan sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Nihon Hidankyo dalam surat protesnya, yang salinannya diperoleh AFP pada Jumat (31/10).

    Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki juga mengecam perintah Trump, yang disebutnya “menginjak-injak upaya orang-orang di seluruh dunia yang telah bersusah payah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir”.

    “Jika uji coba senjata nuklir segera dimulai, bukankah hal itu akan membuat dia (Trump-red) tidak layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian?” ucap Suzuki saat berbicara kepada wartawan, merujuk pada niat PM Jepang Sanae Takaichi untuk mencalonkan Trump meraih Nobel Perdamaian.

    Hidankyo memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024 lalu, dan ketika menerima penghargaan tersebut, mereka menyerukan negara-negara untuk menghapuskan senjata nuklir.

    Dua kelompok penyintas bom atom lainnya yang berbasis di Hiroshima–Kongres Hiroshima Menentang Bom A-dan-H (Hiroshima Gensuikin) dan Federasi Asosiasi Korban Bom A Prefektur Hiroshima–juga menyampaikan protes keras.

    “Kami memprotes keras dan dengan tegas menuntut agar eksperimen semacam itu tidak dilakukan,” tegas kedua kelompok itu dalam pernyataan bersama.

    “Sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi terbukti dari kehancuran yang disaksikan di Hiroshima dan Nagasaki,” imbuh pernyataan bersama tersebut. Kedua kelompok itu juga mengirimkan surat protes ke Kedutaan Besar AS.

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/dek)

  • Heboh Trump Perintahkan Uji Nuklir, Wapres AS: Penting untuk Keamanan

    Heboh Trump Perintahkan Uji Nuklir, Wapres AS: Penting untuk Keamanan

    Washington DC

    Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance memberikan penjelasan setelah perintah mengejutkan Presiden Donald Trump, untuk memulai kembali uji coba nuklir AS, menuai kritikan. Vance mengatakan bahwa uji coba senjata nuklir itu penting untuk menjamin keamanan nasional.

    Vance, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (31/10/2025), juga menyebut bahwa uji coba senjata nuklir akan memastikan apakah persenjataan itu benar-benar “berfungsi dengan baik”. Namun Vance tidak menjelaskan lebih detail soal jenis uji coba seperti apa yang diperintahkan Trump.

    “Merupakan bagian penting dari keamanan nasional Amerika untuk memastikan bahwa persenjataan nuklir yang kita miliki benar-benar berfungsi dengan baik, dan itu merupakan bagian dari rezim pengujian,” kata Vance ketika ditanya wartawan soal Trump memerintahkan uji coba nuklir.

    “Yang jelas, kita mengetahui persenjataan itu memang berfungsi dengan baik, tetapi kita harus terus memantaunya dari waktu ke waktu, dan presiden hanya ingin memastikan bahwa kita melakukannya,” ujarnya saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Kamis (30/10) waktu setempat.

    Dia menambahkan bahwa pernyataan Trump “sudah cukup jelas”.

    Trump, pada Kamis (30/10) saat sedang berada di Korea Selatan (Korsel), secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir –pertama kalinya setelah moratorium selama 33 tahun.

    Pengumuman itu disampaikan Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung soal nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

    “Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social.

    “Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

    Pengumuman itu menuai reaksi keras, dengan kelompok penyintas bom atom Jepang, Nihon Hidankyo, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”. Mereka juga menyampaikan protes keras kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

    China, dalam tanggapannya, mengingatkan AS untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

    Sementara Rusia lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, dengan Kremlin mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika Washington melakukannya.

    Iran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Penyintas Bom Atom Jepang Protes Trump Soal Perintah Uji Coba Nuklir

    Penyintas Bom Atom Jepang Protes Trump Soal Perintah Uji Coba Nuklir

    Tokyo

    Kelompok penyintas bom atom Jepang, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, melontarkan protes keras terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara mengejutkan memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir AS.

    Nihon Hidankyo, kelompok penyintas bom atom Jepang, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

    Lebih dari 200.000 orang tewas ketika AS menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, selama Perang Dunia II, satu-satunya peristiwa di mana senjata nuklir digunakan dalam perang.

    Para penyintas, yang disebut sebagai “hibakusha”, telah berjuang melawan trauma fisik dan psikologis selama puluhan tahun, serta stigma yang sering menyertai mereka yang menjadi korban.

    Setelah Trump mengumumkan pada Kamis (30/10) bahwa dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir AS agar setara dengan Rusia dan China, Nihon Hidankyo mengirimkan surat protes kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

    “Arahan tersebut secara langsung bertentangan dengan upaya negara-negara di seluruh dunia yang memperjuangkan dunia yang damai tanpa senjata nuklir dan sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Nihon Hidankyo dalam surat protesnya, yang salinannya diperoleh AFP pada Jumat (31/10).

    Wali Kota Nagasaki, Shiro Suzuki, juga mengecam perintah Trump, yang disebutnya “menginjak-injak upaya orang-orang di seluruh dunia yang telah bersusah payah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir”.

    “Jika uji coba senjata nuklir segera dimulai, bukankah hal itu akan membuat dia (Trump-red) tidak layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian?” ucap Suzuki saat berbicara kepada wartawan, merujuk pada niat Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, untuk mencalonkan Trump meraih Nobel Perdamaian.

    Hidankyo memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024 lalu, dan ketika menerima penghargaan tersebut, mereka menyerukan negara-negara untuk menghapuskan senjata nuklir.

    Dua kelompok penyintas bom atom lainnya yang berbasis di Hiroshima — Kongres Hiroshima Menentang Bom A-dan-H (Hiroshima Gensuikin) dan Federasi Asosiasi Korban Bom A Prefektur Hiroshima — juga menyampaikan protes keras.

    “Kami memprotes keras dan dengan tegas menuntut agar eksperimen semacam itu tidak dilakukan,” tegas kedua kelompok itu dalam pernyataan bersama.

    “Sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi terbukti dari kehancuran yang disaksikan di Hiroshima dan Nagasaki,” imbuh pernyataan bersama tersebut. Kedua kelompok itu juga mengirimkan surat protes ke Kedutaan Besar AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)