Xcloud.id

Negara: Rusia

  • di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap syarat minimal investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin membuka usaha di Indonesia. Menurut Todotua, modal minimal untuk PMA di Indonesia adalah Rp 10 miliar.

    Hal ini berbeda dengan di negara lain, yang mana minimal modal untuk investor asing hanya US$ 200 dolar atau sekitar Rp 3,3 juta (kurs Rp 16.700). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi ke Tanah Air.

    “Kalau di luar negeri, usaha kecil itu cukup dengan US$ 200 mereka bisa buka. Tetapi di negara kita, persyaratan kita untuk PMA, itu harus Rp 10 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, disiarkan YouTube DPD, Selasa (4/11/2025).

    Di sisi lain, jika modal minimal PMA diturunkan maka hal ini akan berdampak bagi pelaku UMKM. “Kenapa bisa begini? Karena kalau kita turunkan nanti impact-nya kepada teman-teman UMKM, ini yang terjadi,” tambah dia.

    Pada kesempatan itu, Todotua menyoroti maraknya investasi asing yang menyalahi aturan yang berlaku. Misalnya, pengusaha asing yang membuka bisnis rental hingga villa di Bali yang kemudian langsung ditindaklanjuti.

    Dalam hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi pihak yang melakukan penyegelan. Todotua juga mengungkap bahwa pihaknya menyampaikan protes ke Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menuding Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tak bertindak apa-apa terkait investasi yang menyalahi aturan.

    “Beberapa bulan yang ada penyegelan yang ada di Bali terhadap kelompok investasi daripada Rusia terhadap villa, usaha rental, dan lain-lain itu kementerian kami. Jadi minggu kemarin kami agak sedikit protes dengan gubernur Bali berbicara terhadap Kementerian Investasi tidak berbuat apa-apa,” imbuhnya.

    “Tapi saya bilang sama gubernurnya, Pak Gubernur, saya udah cabut itu kita sudah cabut duluan itu barang itu, sudah dari 5-6 bulan yang lalu. Karena di sana hanya dengan memiliki NIB, mereka membangun villa, hotel, dan lain-lain. Tetapi sekarang kita pun tentunya aware dengan ini” tutupnya.

    (ily/eds)

  • Diancam Keluar NATO dan Tarif Trump, Spanyol Terjunkan 700 Prajurit Perkuat Eropa Timur

    Diancam Keluar NATO dan Tarif Trump, Spanyol Terjunkan 700 Prajurit Perkuat Eropa Timur

    JAKARTA – Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles mengaku Amerika Serikat (AS) memuji kontribusi Spanyol bagi NATO dalam memperkuat Eropa timur.

    Robles mengatakan Pentagon “mengucapkan selamat kepada Spanyol” atas “kontribusinya terhadap penguatan Aliansi Atlantik” dengan menerjunkan lebih dari 700 pasukannya di Latvia.

    “Dihadapkan dengan mereka yang ingin mengatakan Spanyol bukan sekutu yang berkomitmen, Spanyol adalah sekutu yang berkomitmen… dan Departemen Perang [Kementerian Pertahanan AS] mengakui hal itu minggu lalu,” kata Robles dalam sebuah forum keamanan di Madrid, Senin 3 November, dikutip dari AFP.

    Pekan lalu, AS mengumumkan penarikan sejumlah pasukannya dari sayap Eropa timur, garis depan pertahanan NATO di tengah ancaman Rusia selama invasi Ukraina.

    Presiden AS Donald Trump juga sempat mengancam sanksi tarif dan mengusulkan pengusiran Spanyol dari keanggotaan jika tidak memenuhi target militernya untuk NATO.

    Spanyol dianggap negara dengan pengeluaran pertahanan terendah di NATO secara relatif tahun lalu.

    Pada bulan Juni, NATO yang beranggotakan 32 negara sepakat untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara besar-besaran hingga lima persen dari output ekonomi tahunan selama dekade berikutnya di bawah tekanan Trump, yang telah menimbulkan keraguan tentang komitmen AS terhadap keamanan Eropa.

    Namun Spanyol bersikeras tidak perlu mencapai angka tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka harus memenuhi target kapasitasnya, alih-alih target pengeluaran tetap.

  • Yuan Geser Dolar dalam Perdagangan China Meski Ada Tantangan

    Yuan Geser Dolar dalam Perdagangan China Meski Ada Tantangan

    Jakarta –

    Upaya Cina untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat mulai terlihat selama krisis keuangan global 2008–2009.

    Bank Sentral Cina (PBOC) meluncurkan skema uji coba pada Juli 2009 untuk pertama kalinya menyelesaikan perdagangan lintas batas dalam yuan, atau renminbi. Ini adalah respons atas kebijakan pencetakan uang agresif Federal Reserve AS, yang mengancam nilai aset asing Beijing senilai USD1,9 triliun (sekitar Rp31,7 kuadriliun).

    Program percobaan tersebut memicu kampanye selama 16 tahun yang kini membuat yuan digunakan untuk membayar 30% dari perdagangan barang global Cina senilai USD6,2 triliun (sekitar Rp103,6 kuadriliun). Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bank Sentral Cina, Zhu Hexin, dalam sebuah konferensi ekonomi pada Juni.

    Jika menghitung semua pembayaran lintas batas, termasuk pembelian obligasi dan investasi asing, pangsa yuan melonjak menjadi 53%, melampaui perdagangan dolar Cina untuk pertama kalinya pada tahun 2023.

    Menurut SWIFT, jaringan pesan global yang digunakan bank untuk menyelesaikan pembayaran internasional, yuan sempat mengalahkan euro sebagai mata uang kedua paling banyak digunakan dalam pembiayaan perdagangan global pada tahun lalu. Meskipun pangsa pasarnya hanya 5,8%, jauh di bawah dominasi dolar AS yang mencapai 82%, ini merupakan pencapaian bagi mata uang yuan.

    Pangsa yuan dalam cadangan mata uang global juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal kedua tahun ini sebesar 2,4%, kata Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober.

    Peran yuan di kancah global semakin berkembang, tapi dengan batasan

    Di saat negara-negara BRICS di kawasan Global Selatan baru-baru ini menjajaki alternatif selain dolar AS, termasuk usulan mata uang bersama, Cina mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Cina secara bertahap memperkuat peran yuan dalam perdagangan global sambil terus mempertahankan kontrol atas pertukaran mata uang.

    Jika Beijing mengizinkan yuan digunakan di pasar keuangan global untuk aliran modal, investasi, dan instrumen keuangan, serta untuk perdagangan, Otero-Iglesias mengatakan hal itu akan mengurangi kendali Partai Komunis Cina atas sistem kredit domestiknya.

    “Beijing percaya bahwa keuangan harus menjadi pelayan, bukan tuan, dari ekonomi riil,” tambahnya.

    Berita utama sering menggambarkan kenaikan yuan baru-baru ini sebagai tantangan langsung terhadap dominasi dolar. Selama hampir 80 tahun, dolar menjadi mata uang cadangan global dan masih digunakan dalam lebih dari 58% transaksi internasional dan cadangan devisa.

    Namun, Dan Wang, Direktur Cina di konsultan risiko politik Eurasia Group, melihat kenyataan yang lebih realistis.

    “Beijing tidak pernah menyebutnya sebagai dedolarisasi,” kata Wang kepada DW.

    “Deskripsi yang lebih akurat tentang niat Cina adalah regionalisasi yuan (ke kawasan Global Selatan).”

    Selama tiga tahun terakhir, Cina telah memanfaatkan pengaruh ekonomi yang besar dan dampak geopolitik dari perang Ukraina untuk mendapatkan kesepakatan energi dan komoditas yang menguntungkan. Kesepakatan tersebut antara lain diskon besar dari Rusia dengan semakin banyak transaksi diselesaikan dalam yuan.

    “Seiring waktu, terutama ketika Cina memiliki kekuatan tawar-menawar, mereka dapat meminta rasio yang lebih tinggi (untuk perdagangan dalam yuan). Itulah yang sudah dilakukan oleh perusahaan milik Cina dengan pemasok komoditas asing,” kata Wang.

    Peran kunci yuan dalam pembiayaan utang

    Salah satu pilar utama upaya Beijing untuk meningkatkan penggunaan yuan adalah pinjaman luar negeri, yang mengintegrasikan mata uang Cina ke dalam struktur utang negara-negara berkembang.

    Cadangan devisa yuan bank-bank Cina, seperti pinjaman, simpanan, dan obligasi, telah meningkat empat kali lipat menjadi USD480 miliar (Rp8,03 kuadriliun) dalam lima tahun. Menurut Financial Times, ini menunjukkan porsi yang semakin besar dari total pinjaman luar negeri Cina sebesar sekitar USD1 triliun (Rp16,72 kuadriliun) melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).

    Dengan suku bunga yuan 200–300 basis poin di bawah tingkat dolar, harian bisnis tersebut mencatat bahwa Kenya, Angola, dan Ethiopia telah mengubah utang dolar lama mereka menjadi yuan tahun ini. Sementara itu, Indonesia, Slovenia, dan Kazakhstan kini menerbitkan obligasi dalam mata uang Cina.

    Di luar perdagangan dan pinjaman, Beijing telah membangun garis pertahanan ketiga, yaitu sistem keuangan terpisah yang dapat beroperasi secara independen dari sistem yang didominasi dolar. Pusatnya alah CIPS, sistem pembayaran antarbank lintas batas Cina, yang menawarkan alternatif bagi SWIFT dalam transaksi internasional.

    Di pusat keuangan utama seperti Singapura, London, dan Frankfurt, pusat kliring yuan telah dibuka. PBOC juga sedang menguji coba yuan digital, mata uang digital bank sentral (CBDC). Dengan akses yang diperluas ke lebih dari 20 negara, yuan digital siap untuk lebih mempermudah pembayaran lintas batas dan mengurangi ketergantungan pada bank-bank Barat.

    “Ini bisa menjadi sarana lain bagi Cina untuk menginternasionalkan mata uangnya dengan menjadi pionir di garis depan uang digital negara,” kata Otero-Iglesias kepada DW.

    Cina juga telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan lebih dari 50 negara. Perjanjian ini memungkinkan bank sentral untuk menukar mata uang lokal mereka dengan yuan sesuai permintaan, memberikan perlindungan kritis bagi negara-negara seperti Rusia dan Iran terhadap sanksi AS yang telah memblokir akses ke dolar.

    Perjanjian ini juga menjadi berkah bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan dan investasi Cina, seperti Argentina, Pakistan, dan Turki.

    Beijing mempertahankan kendali ketat atas yuan

    Berbeda dengan mata uang Barat, yuan tetap dikelola secara ketat oleh Beijing dan tidak dapat ditukar secara bebas dengan mata uang lain tanpa pengawasan pemerintah.

    Sistem kredit domestik Cina masih didominasi oleh bank-bank milik negara yang berada di bawah pengawasan politik. Beijing khawatir jika membiarkan aliran uang masuk dan keluar negara tanpa batasan, dapat membuat mata uang Cina rentan terhadap serangan spekulatif dan pengaruh asing lainnya. Oleh karena itu, kemampuan konversi penuh tetap tidak mungkin.

    “Beijing tidak akan mengambil pendekatan liberal,” kata Otero-Iglesias kepada DW. “Internasionalisasi yuan akan mengikuti logika komando dan kontrol Partai Komunis Cina.”

    Namun, tanpa kemampuan konversi penuh, yuan tidak mungkin menjadi mata uang keuangan dominan yang digunakan untuk investasi global dan sebagai cadangan. Memang, strategi hati-hati Beijing mungkin membatasi sejauh mana yuan dapat berkembang.

    Upaya untuk memperluas perdagangan berbasis yuan juga menghadapi hambatan dari ketidakseimbangan ekonomi Cina sendiri. Permintaan domestik melemah, dengan konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran, sebagian karena krisis properti yang semakin parah.

    Pabrik-pabrik Cina memproduksi lebih dari yang dibutuhkan negara, sehingga Beijing harus lebih bergantung pada ekspor untuk mendorong perekonomiannya. Tanpa permintaan asing yang konsisten, akibat perang tarif Presiden AS Donald Trump, pertumbuhan perdagangan yang menggunakan yuan dapat terhenti.

    “Pertumbuhan harus datang dari luar negeri,” kata Wang dari Eurasia Group. “Artinya, perdagangan global kini menjadi lebih penting bagi Cina.”

    Jika Cina menuntut agar lebih banyak transaksi diselesaikan dalam mata uangnya sendiri, mitra dagang harus bersedia menerimanya, yang menurut analis akan memerlukan kepercayaan yang lebih besar, lembaga yang transparan, dan ekonomi yang lebih kuat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Melisa Lolindu

    Tonton juga Video Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!

    (ita/ita)

  • Pasukan Rusia Terus Bergerak untuk Kuasai Kota Pusat Logistik Ukraina

    Pasukan Rusia Terus Bergerak untuk Kuasai Kota Pusat Logistik Ukraina

    Kyiv –

    Rusia mengklaim pasukannya telah bergerak maju di kota Pokrovsk, Ukraina, saat invasi militer Moskow terus berlanjut. Kota Pokrovsk merupakan pusat transportasi dan logistik yang berupaya dikuasai oleh pasukan Moskow selama lebih dari setahun terakhir.

    Dikuasainya kota Pokrovsk akan memudahkan Rusia untuk melanjutkan pergerakan pasukannya guna menguasai dua kota besar lainnya yang masih berada di bawah kendali Ukraina di wilayah Donetsk.

    Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Reuters, Selasa (4/11/2025), mengatakan bahwa tentaranya telah menghancurkan apa yang mereka gambarkan sebagai formasi pasukan Ukraina yang terkepung di dekat stasiun kereta api dan kawasan industri Pokrovsk.

    Pasukan Rusia, sebut Kementerian Pertahanan Moskow, juga telah memasuki wilayah Pridorodny di area kota Pokrovsk dan membangun pertahanan di sana.

    Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi laporan medan pertempuran. Ukraina, dalam pernyataannya, menyatakan pasukannya masih bertahan di area Pokrovsk, namun juga menyebut situasi di kota itu kini sulit.

    Proyek pemetaan open-source Ukraina, Deep State, menunjukkan pasukan Rusia kini menguasai sebagian kecil wilayah di bagian selatan kota Pokrovsk, sementara sebagian besar sisanya digambarkan sebagai zona abu-abu yang tidak dikuasai oleh pasukan mana pun.

    Korps Respons Cepat ke-7 Ukraina mengatakan pada Senin (3/11) bahwa operasi untuk membersihkan kota tersebut dari pasukan Rusia terus berlanjut. Diklaim juga bahwa pasukan Kyiv telah menggagalkan upaya untuk memutus rute pasokan dari Rodynske.

    Pokrovsk memiliki populasi sekitar 60.000 orang sebelum perang meletus, namun sebagian besar penduduk sipil telah sejak lama meninggalkan kota tersebut.

    Menguasai kota Pokrovsk akan memberikan landasan kepada Rusia untuk bergerak maju ke Kramatorsk dan Sloviansk, dua kota terbesar yang tersisa di bawah kendali Ukraina di wilayah Donetsk yang ingin direbut sepenuhnya oleh Moskow.

    Namun demikian, di bagian utara Pokrovsk, pasukan Ukraina baru-baru ini mencatat perolehan wilayah di dekat Dobropillia, di mana Staf Umum militer Kyiv mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah merebut kembali wilaya seluas lebih dari 185 kilometer persegi.

    Jika kota Pokrovsk jatuh ke Rusia, maka itu akan menjadi perolehan teritorial paling penting di Ukraina sejak Moskow merebut kota Avdiivka yang hancur pada awal tahun 2024 setelah salah satu pertempuran paling berdarah selama perang berkecamuk.

    Sejak saat itu, Rusia meraih kemenangan yang stabil namun lambat dalam pertempuran sengit di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 kilometer dalam perang yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun terakhir.

    Lihat juga Video Menegangkan saat Drone Rusia Menggempur Apartemen di Ukraina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • LSM Gencar Mengepul Bantuan untuk Tahanan Politik Rusia

    LSM Gencar Mengepul Bantuan untuk Tahanan Politik Rusia

    Jakarta –

    Julia, aktivis dengan nama yang disamarkan, pernah dipenjara sebagai tahanan politik di Rusia selama beberapa tahun. Tidak memiliki sanak saudara membuatnya tidak menerima apa pun dari luar penjara selama awal masa tahanannya.

    “Pikirkan hal yang kita butuhkan setiap harinya seperti sikat gigi, pakaian, hingga makanan,” kata Julia. “Di penjara, hidup terus berjalan, tapi mereka tidak mendapat uang sama sekali.”

    “Pada awalnya, saya bahkan memotong kuku dengan pisau cukur tua,” tambahnya. “Setelah beberapa saat, orang-orang di luar penjara entah bagaimana akhirnya mengetahui keadaan saya dan saya pun mulai menerima bantuan.”

    Julia masih tinggal di Rusia. Saat ini, ia mengumpulkan kebutuhan pokok dan makanan untuk para tahanan politik di penjara. “Ada tahanan-tahanan yang dikenal banyak orang dan mereka menerima bantuan,” katanya. “Tapi saya menulis surat kepada tahanan yang tidak begitu dikenal.”

    Dalam surat-suratnya, Julia menanyakan apa yang dibutuhkan para tahanan dan membuatkan daftar kebutuhan. “Sabun, tisu toilet, handuk, pakaian dalam,” katanya. “Kadang para tahanan tersebut mengatakan semuanya baik-baik saja dan menyarankan saya membantu mereka yang lebih membutuhkan.” Tapi ada juga surat lain yang menulis, “Ini bencana. Saya tidak punya apa pun. Tolong kirimkan sesuatu.”

    Meskipun jumlah tahanan politik meningkat di Rusia, Julia mengatakan jumlah sumbangan justru menurun. “Itu karena harga-harga di Rusia semakin mahal,” ujarnya.

    Menanggung biaya bantuan hukum

    Keluarga tahanan politik kerap menggalang dana di media sosial. Biaya bantuan hukum jadi pengeluaran terbesar. Aktivis mengatakan, pengacara yang baik sangatlah menentukan.

    Represi di Rusia tidak hanya menyiksa para tahanan politik tapi juga anggota keluarga mereka. Anak-anak tumbuh tanpa orang tua dan orang tua lanjut usia yang ditinggalkan lantas kehilangan dukungan.

    Keluarga-keluarga ini menerima bantuan dari inisiatif You Are Not Alone (Kamu Tidak Sendiri) – yang melakukan penggalangan dana tahunan bagi tahanan politik di Rusia. Proyek ini dipimpin oleh mantan tahanan politik Ksenia Fadeyeva, yang sebelumnya merupakan koordinator kampanye Alexei Navalny di Siberia tengah, sebelum Navalny meninggal di penjara.

    You Are Not Alone sering dicap oleh otoritas Rusia sebagai “organisasi tidak diinginkan,” hanya menerima sumbangan dari dalam Rusia.

    “Keluarga tahanan politik kadang harus memilih antara mengirim paket ke penjara, membayar kegiatan anak mereka, atau membeli obat untuk orang tua mereka yang lanjut usia,” kata Fadeyeva.

    Pada tahun 2024, proyek tersebut berhasil mengumpulkan 45 juta rubel Rusia (Rp 9,3 miliar). “Sekitar 80% permintaan yang kami terima adalah untuk pemberian paket atau untuk transfer uang ke otoritas penjara,” kata Fadeyeva. “Dengan begitu, para tahanan bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok dan makanan penting.”

    Proyek ini menyalurkan 14,5 juta rubel (Rp 3 miliar) untuk mengirim paket ke tahanan, 7,7 juta rubel (Rp 1,5 miliar) untuk membantu keluarga mereka, dan 5,5 juta rubel (Rp1,1 miliar) untuk keperluan lain seperti evakuasi dari Rusia, dukungan bagi mereka yang menjadi tahanan rumah atau baru dibebaskan, serta melunasi utang para tahanan.

    Pada tahun 2025, jumlah sumbangan rata-rata per tahanan turun dari 30.000 rubel (Rp 6,2 juta) menjadi 10.000 rubel (Rp 2 juta). “Tidak ada lagi dana yang tersisa,” kata penyelenggara proyek. Mereka meyakini penurunan ini disebabkan karena publik mulai lelah dengan tahanan politik.

    “Negara yang bersikap tertutup”

    Sebagian besar penggalangan dana berlangsung selama beberapa bulan, kata Elena Skvortsova, yang bekerja pada organisasi First Department kepada DW. Komunitas pengacara dan jurnalis ini mengaku sedang “berjuang melawan sikap tertutup negara” sembari mengumpulkan sumbangan. Skvortsova mengatakan keberhasilan penggalangan dana sering bergantung pada kisah para tahanan.

    Contohnya kasus Polina Yevtushenko, yang menghadapi hukuman 22,5 tahun penjara karena mengecam perang Rusia di Ukraina, baik secara daring maupun dalam percakapan dengan orang yang dikenalnya. Laki-laki yang diajaknya berbincang soal perang Rusia lantas melaporkannya ke pihak berwenang. Penggalangan dana untuk Yevtushenko berhasil terkumpul hanya dalam beberapa jam.

    “Ia seorang ibu muda, dan putrinya yang berusia enam tahun hanya bisa melihatnya lewat kaca pembatas saat berkunjung ke penjara,” kata Skvortsova. “Kemungkinan ia akan mendapat hukuman yang panjang. Ia ditangkap setelah dilaporkan seseorang. Kisah-kisah seperti inilah yang menggerakkan orang -orang untuk berdonasi.”

    Jika tahanan politik laki-laki hanya diizinkan menerima enam paket per tahun, lain halnya dengan tahanan perempuan. “Kemarin, misalnya, saya memesan paket dari toko daring yang disediakan otoritas penjara untuk seorang perempuan muda di penjara Vologda. Saat ia tiba di sana, bahkan produk kebersihan dasar pun ia tidak punya,” ujar Skvortsova. “Paket pertama biasanya seharga sekitar 5.000 rubel (satu juta rupiah).”

    Donasi hanya boleh bersumber dari dalam negeri, kata pekerja di proyek Zaodno. Proyek yang dibentuk khusus untuk mengumpulkan dana bagi tahanan politik. Uang dari luar negeri dapat menyebabkan akun penerima dibekukan untuk pemantauan dan mencegah mereka menerima donasi lanjutan.

    Didirikan pada 2011, OVD-Info, salah satu organisasi HAM terbesar di Rusia, mengumpulkan sumbangan dalam bentuk mata uang kripto. Hanya sedikit organisasi bantuan yang melakukan hal ini.

    OVD-Info menyimpan donasi kripto ini untuk keadaan darurat. “Jika sesuatu terjadi pada proyek, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, dan kami tiba-tiba tidak bisa menerima donasi atau kehilangan semua donor reguler, maka donasi kripto akan membantu kami dan para tahanan,” tulis pernyataan proyek tersebut.

    Menyebarkan informasi

    Publik biasanya mengetahui tentang tahanan politik melalui keluarga, teman,aktivis HAM, dan jurnalis.

    Denis Shedov, yang bekerja di OVD-Info, mengatakan bahwa menyebarkan informasi bukanlah hal mudah. “Masalahnya, orang seringkali tidak tahu harus menghubungi siapa,” katanya. “Dari mulut ke mulut, pencarian di internet, observasi pribadi, dan jaringan kontak kami sering kali membantu.” Shedoy menambahkan, beberapa tahanan lebih memilih menyelesaikan masalah sendiri dan tidak ingin diketahui publik.

    Mengumpulkan donasi untuk tahanan politik semakin sulit karena banyak keluarga dan pengacara yang ingin tetap anonim, bahkan saat menghubungi para aktivis, kata Skvortsova.

    “Banyak tahanan takut akan perhatian publik, mereka tidak ingin disorot,” ujarnya. “Namun mereka tetap membutuhkan bantuan. Tentu saja kami berusaha mendukung mereka, tapi prosesnya lambat. Dalam kasus seperti ini, butuh lebih dari enam bulan untuk mengumpulkan 100.000 rubel (Rp 20 juta).”

    Fadeyeva dari You Are Not Alone mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.500 tahanan politik di Rusia yang sangat membutuhkan bantuan. “Kondisi di penjara semakin memburuk,” tegasnya, “Orang-orang terus ditempatkan di sel penjara tanpa menerima perawatan medis yang memadai.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Rusia

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Protes Warga Dunia Buntut Israel Cegat Kapal Bantuan ke Gaza

    (ita/ita)

  • Harga Minyak Dunia Stabil Usai OPEC+ Tunda Kenaikan Produksi

    Harga Minyak Dunia Stabil Usai OPEC+ Tunda Kenaikan Produksi

    Sebelumnya, OPEC+ pada Minggu sepakat untuk menaikkan produksi minyak dalam jumlah kecil pada Desember dan menunda kenaikan lebih lanjut pada kuartal pertama tahun depan. Langkah ini diambil karena meningkatnya kekhawatiran akan kelebihan pasokan (oversupply) di pasar global.

    Sejak April, OPEC+ telah menaikkan target produksi sekitar 2,9 juta barel per hari, setara dengan 2,7% dari pasokan minyak global. Namun, mulai Oktober, kelompok produsen minyak tersebut memperlambat laju peningkatan produksi seiring proyeksi kelebihan pasokan pada awal tahun depan.

    Kebijakan baru negara-negara Barat terhadap Rusia, anggota OPEC+, turut menambah tantangan strategi tersebut. Moskow diperkirakan kesulitan untuk meningkatkan produksi lebih lanjut setelah Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi tambahan terhadap dua produsen besar Rusia, Rosneft dan Lukoil.

    Dalam pertemuan bulanan OPEC+ yang diikuti delapan negara anggota — Arab Saudi, Rusia, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, Oman, Kazakhstan, dan Aljazair — disepakati bahwa target produksi Desember akan naik 137.000 barel per hari, sama seperti penambahan pada Oktober dan November.

    Dalam pernyataan resmi, OPEC+ menegaskan bahwa “setelah Desember, delapan negara tersebut akan menunda kenaikan produksi pada Januari, Februari, dan Maret 2026 karena faktor musiman.”

  • Terungkap! AS Mau Tinggalkan NATO, Aliansi Terguncang

    Terungkap! AS Mau Tinggalkan NATO, Aliansi Terguncang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai “donatur” utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, siapa sangka aliansi tersebut sempat terancam goyah akibat rencana Donald Trump untuk membawa negaranya angkat kaki.

    Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap hal ini terjadi setelah Trump mengancam akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut.

    Klaim tersebut diungkapkan Stoltenberg dalam kutipan dari memoarnya yang akan datang, On My Watch. Ia mengenang kembali KTT NATO 2018 di Brussel, di mana Trump mengeluhkan bahwa AS menanggung 80-90% dari biaya aliansi dan mengancam akan menarik diri.

    “Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO,” kata Trump, seperti dikutip oleh Stoltenberg, seraya mencatat bahwa jika AS menarik diri dari blok tersebut, “aliansi itu akan mati.”

    Trump dilaporkan membuat pernyataan serupa di kemudian hari. Ia sempat menegaskan bahwa AS “tidak membutuhkan NATO” dan akan “melakukan urusan sendiri” kecuali anggota Eropa meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB mereka. Ia juga mengancam akan pergi dengan mengatakan,

    “Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi,” ungkapnya saat itu.

    Sikap keras Trump ini dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok tersebut akan runtuh. Stoltenberg mengatakan Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan.

    Sementara itu, mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang kini memimpin NATO, membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal.

    Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar US$33 miliar (Rp547,8 Triliun). Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut.

    Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga.

    “Episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS,” tuturnya.

    Di sisi lain, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO secara de facto sedang berperang dengan Rusia.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ancaman Trump Habisi Pemerontak Pembantai Warga Kristen Nigeria

    Ancaman Trump Habisi Pemerontak Pembantai Warga Kristen Nigeria

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump bersuara lantang memastikan rencana militer AS mengerahkan pasukan ke Nigeria atau melancarkan serangan udara demi menghentikan pembunuhan massal umat Kristen di negara Afrika Barat tersebut.

    Saat ditanya skema serangan udara atau darat, Trump mengiyakan kedua opsi bisa jadi pilihan.

    “Bisa jadi. Maksud saya, hal-hal lain. Saya membayangkan banyak hal. Mereka membunuh umat Kristen dalam jumlah yang memecahkan rekor di Nigeria. Mereka membunuh umat Kristen dan membunuh mereka dalam jumlah yang sangat besar. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi,” tutur Trump dilansir Reuters, Senin, 3 November.

    Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu malam saat ia kembali ke Washington setelah menghabiskan akhir pekan di rumah liburannya di Florida.

    Trump mengancam akan melakukan aksi militer AS di Nigeria terkait perlakuan terhadap umat Kristen.

    Trump pada akhir pekan lalu lebih dulu menyatakan akan mengambil tindakan militer terhadap Nigeria jika negara terpadat di Afrika itu gagal menindak tegas pembunuhan umat Kristen.

    Ancaman tindakan militer dari presiden AS ini muncul sehari setelah pemerintahannya kembali memasukkan Nigeria ke dalam daftar “Negara-negara yang Menjadi Perhatian Khusus” yang menurut AS telah melanggar kebebasan beragama.

    Negara-negara lain dalam daftar tersebut antara lain Tiongkok, Myanmar, Korea Utara, Rusia, dan Pakistan.

    Nigeria Merespons

    Nigeria menyatakan menyambut bantuan Amerika Serikat (AS) dalam memerangi pemberontak Islamis selama integritas wilayahnya dihormati.

    “Kami menyambut baik bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” ujar Daniel Bwala, penasihat Presiden Nigeria Bola Tinubu, kepada Reuters.

    “Saya membayangkan banyak hal,” kata Trump di atas Air Force One, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    “Kami tidak menganggapnya secara harfiah, karena kami tahu Donald Trump memiliki pandangan yang baik terhadap Nigeria. Saya yakin pada saat kedua pemimpin ini bertemu dan duduk bersama, akan ada hasil yang lebih baik dalam tekad bersama kita untuk memerangi terorisme,” ujar Bwala.

  • Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Pemerintah China membantah telah melakukan uji coba senjata nuklir. Hal ini disampaikan pada hari Senin (3/11) setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh negara tersebut termasuk di antara negara-negara yang melakukan uji coba nuklir tanpa sepengetahuan publik.

    “China selalu berpegang teguh pada jalur pembangunan damai, menerapkan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, menegakkan strategi nuklir untuk membela diri, dan mematuhi komitmennya untuk menangguhkan uji coba nuklir,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    Sebelumnya, Trump menuduh negara-negara seperti Rusia dan China telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah, tanpa sepengetahuan publik. Dan, Amerika Serikat akan mengikutinya, ujar Trump.
    “Rusia melakukan uji coba, dan China juga menguji coba, tetapi mereka tidak membicarakannya,” ujar Trump kepada program “60 Minutes” di stasiun televisi CBS, dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Minggu (2/11) waktu setempat.

    “Saya tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang tidak melakukan uji coba,” katanya, seraya menambahkan Korea Utara dan Pakistan masuk ke dalam daftar negara yang diduga menguji persenjataan nuklir mereka.

    Trump membuat pengumuman mengejutkan melalui unggahan media sosial pada hari Kamis lalu, yang memerintahkan agar AS memulai uji coba nuklir. Hal ini disampaikannya beberapa menit sebelum memasuki pertemuan puncak dengan pemimpin China Xi Jinping di Korea Selatan.

    Pengumuman ini muncul setelah Rusia mengatakan telah menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir baru, Burevestnik, dan sebuah drone bawah air bertenaga nuklir dan berkemampuan nuklir.

    Ketika ditanya langsung apakah ia berencana agar Amerika Serikat meledakkan senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade, Trump mengatakan kepada CBS: “Saya katakan bahwa kita akan menguji senjata nuklir seperti yang dilakukan negara-negara lain, ya.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara yang diketahui telah melakukan peledakan nuklir selama beberapa dekade. Rusia dan China belum melakukan uji coba semacam itu sejak tahun 1990 dan 1996. Amerika Serikat melakukan uji coba ledakan nuklir pertamanya pada tahun 1992.

    Ketika ditanya tentang hal tersebut, Trump berkata: “Mereka tidak akan langsung memberi tahu Anda.”

    “Sehebat apa pun mereka, ini adalah dunia yang besar. Anda belum tentu tahu di mana mereka menguji,” kata Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    “Mereka menguji jauh di bawah tanah di mana orang-orang tidak tahu persis apa yang terjadi dengan uji coba tersebut. Anda merasakan sedikit getaran,” tambahnya.

  • SBY Sebut Perang Dunia Ketiga Bisa Terjadi Jika…

    SBY Sebut Perang Dunia Ketiga Bisa Terjadi Jika…

    SBY Sebut Perang Dunia Ketiga Bisa Terjadi Jika…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai tensi geopolitik global saat ini semakin berbahaya dan berpotensi memicu konflik besar Perang Dunia Ketiga atau PD III.
    “Jika terjadi perang dunia ketiga, dan jangan dikira tidak akan terjadi. Saya tidak mengatakan akan terjadi. Bisa terjadi World War 3, Perang Dunia III,” kata SBY dalam diskusi Purnomo Yusgiantoro Center Talks bertajuk Keamanan Nasional Indonesia dalam Dinamika Tantangan Global di Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Perang Dunia III bisa terjadi jika situasi terus memanas tanpa ada upaya nyata dari para pemimpin dunia untuk meredakannya.
    SBY menyoroti rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China sebagai dua kekuatan besar dunia yang tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
    Persaingan itu, kata dia, bukan hanya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga meluas ke politik dan pertahanan.
    “Ketika ada geger perang tarif perang dagang, Cina masuk. Jadi sebetulnya, kompetisi dan kualitas untuk menjadi pemimpin global antara Amerika Serikat dan Cina tidak akan berhenti,” ungkapnya.
    Selain itu, Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin juga disebut memiliki ambisi besar untuk mengembalikan kejayaan masa lampau.
    SBY menilai, langkah-langkah Rusia, termasuk uji coba kekuatan nuklir, memperlihatkan betapa panasnya situasi global saat ini.
    “Rusia juga memiliki supremasi kejayaan masa lampau. Di bawah Putin yang sekarang itu juga memiliki ambisi. Anggaplah ambisi yang positif untuk bangsa dan negaranya. Ini muncul sekali. Yang mengikuti berita, kemarin ada percobaan kekuatan nuklir dari Rusia. Saya tidak tahu apakah setengah propaganda atau memang real,” kata SBY.
    “Kalau itu terjadi, baik yang bawah laut maupun atas laut, itu dahsyat,” tambahnya.
    Ia mengingatkan bahwa berbagai ketegangan di kawasan, baik di Asia Timur, Asia Tenggara, hingga Eropa Timur, bisa menjadi pemicu perang besar di masa depan.
    SBY menambahkan, perang besar di masa lalu pun sering kali diawali oleh peristiwa kecil yang tidak terduga, seperti pembunuhan di Sarajevo yang memicu Perang Dunia I.
    “Jadi bagi saya, tanpa melebih-lebihkan ini, tensi yang menurut saya sangat berbahaya. Agar semuanya tahu, beban moral semua pemimpin dunia untuk mencegah hal itu terjadi,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.