Negara: Rusia

  • Tanda Tanya Ribuan Tentara Korut Dikirim ke Rusia

    Tanda Tanya Ribuan Tentara Korut Dikirim ke Rusia

    Jakarta

    Korea Utara (Korut) lagi-lagi mengirim pasukan tentara ke Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina. Pengiriman pasukan tentara Pyongyang ke Moskow ini masih mengandung tanda tanya.

    Korut dilaporkan telah mengirimkan lagi sekitar 5.000 tentaranya ke Rusia sejak September lalu. Pengiriman personel militer Pyongyang itu disebut untuk membantu “rekonstruksi infrastruktur” di Rusia.

    Informasi terbaru soal pengiriman tentara Korut itu, dilansir AFP, Rabu (5/11), diungkapkan oleh seorang anggota parlemen Korea Selatan (Korsel), Lee Seong Kweun, setelah mendapatkan penjelasan dari badan intelijen Seoul (NIS) pada Selasa (4/11) waktu setempat.

    Pemimpin Korut Kim Jong Un disebut menjadi semakin berani dengan perang di Ukraina. Kim dilaporkan mengamankan dukungan penting dari Moskow setelah mengirimkan ribuan tentaranya untuk bertempur bersama pasukan militer Rusia.

    Saat berbicara kepada wartawan, Lee mengatakan bahwa ribuan tentara Korut kembali dikerahkan ke Rusia secara bertahap untuk misi “rekonstruksi infrastruktur”.

    “Sekitar 5.000 tentara konstruksi Korea Utara telah dipindahkan ke Rusia secara bertahap sejak September dan diperkirakan akan dimobilisasi untuk rekonstruksi infrastruktur,” sebutnya.

    Lee menambahkan bahwa “tanda-tanda berkelanjutan untuk pelatihan dan seleksi personel dalam persiapan pengerahan pasukan tambahan telah terdeteksi”.

    Badan intelijen Korsel mengatakan kepada para anggota parlemen, menurut Lee, bahwa sekitar 10.000 tentara Korut diperkirakan saat ini dikerahkan ke dekat perbatasan Rusia-Ukraina.

    2.000 Tentara Korut Tewas dalam Perang Rusia-Ukraina

    Pada September lalu, Badan intelijen Korsel melaporkan sekitar 2.000 tentara Korut diperkirakan tewas setelah dikerahkan untuk membantu Rusia bertempur melawan Ukraina. NIS, dilansir AFP, Selasa (2/9), melaporkan pada April lalu bahwa “jumlah korban perang setidaknya 600 perang”.

    “Namun, berdasarkan penilaian terbaru, kini diperkirakan jumlahnya sekitar 2.000 tentara,” kata anggota parlemen Korsel, Lee Seong Kweun, saat berbicara kepada wartawan setelah mendapatkan pengarahan intelijen terbaru dari NIS.

    Badan-badan intelijen Korsel dan Barat mengatakan bahwa Korut mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke wilayah Rusia pada tahun 2024, terutama ke wilayah Kursk. Pyongyang juga diduga telah mengirimkan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan keluarga tentara yang berpartisipasi dalam operasi militer di luar negeri, di Pyongyang, Korea Utara, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea pada 30 Agustus 2025. (Reuters)

    Lee mengatakan bahwa NIS meyakini Korut berencana untuk mengerahkan 6.000 tentara dan teknisi tambahan ke Rusia, dengan sekitar 1.000 personel di antaranya telah tiba.

    “Diperkirakan dari rencana pengerahan ketiga 6.000 tentara baru-baru ini, sekitar 1.000 teknisi tempur telah tiba di Rusia,” ungkapnya pada September lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/ygs)

  • Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

    Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

    Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

    Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

    Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

    “Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut,” kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

    “Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global,” ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

    Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

    Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

    Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

    Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

    Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

    “Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto,” demikian pernyataan laporan tersebut.

    “Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia,” tertera dalam laporan itu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rusia Kepung Kota Pokrovsk, Serukan Pasukan Ukraina Menyerah!

    Rusia Kepung Kota Pokrovsk, Serukan Pasukan Ukraina Menyerah!

    Moskow

    Rusia mengklaim pasukannya telah mengepung kota Pokrovsk dan Kupiansk di wilayah Ukraina saat invasi militer terus berlanjut. Moskow menyerukan pasukan Ukraina yang ada di kedua kota itu untuk menyerahkan diri, karena jika tidak, mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri.

    Pasukan militer Rusia, seperti dilansir Reuters, Rabu (5/11/2025), telah berupaya merebut kota Pokrovsk, yang dijuluki “gerbang ke Donetsk”, sejak tahun 2024 lalu.

    Hal itu menjadi bagian dari upaya Moskow untuk merebut seluruh wilayah Donbas, yang sekitar 10 persennya — atau sekitar 5.000 kilometer persegi — masih dikuasai oleh pasukan Ukraina.

    Berbeda dengan serangan frontal yang dilancarkan terhadap kota-kota lainnya di Ukraina, pasukan Rusia mengerahkan taktik “pincer movement” untuk dapat mengepung pasukan Kyiv yang ada di Pokrovsk dan Kupiansk.

    Taktik “pincer movement” merupakan taktik militer yang melibatkan serangan terhadap dua sisi berbeda dari posisi musuh, namun secara bersamaan, dengan tujuan mengepung dan mengurung mereka.

    Sementara itu, unit-unit kecil yang sangat mobile dan drone dikerahkan untuk mengganggu pasokan logistik, serta menebar kekacauan di belakangan garis posisi pasukan Ukraina.

    Taktik yang dikerahkan pasukan Rusia di kedua lokasi tersebut menciptakan apa yang disebut oleh para blogger militer Moskow sebagai “zona abu-abu ambiguitas”, di mana tidak ada kubu yang memiliki kendali penuh, tetapi sangat sulit bagi Ukraina untuk mempertahankan posisinya.

    Peta medan perang memperlihatkan bahwa pasukan Rusia hanya beberapa kilometer jauhnya dari pengepungan sepenuhnya atas kota Povrosvsk, yang oleh Moskow disebut sebagai Krasnoarmeysk.

    Peta itu juga menunjukkan pasukan Rusia menguasai sebagian besar wilayah Kupiansk dan sedang bergerak maju di ruas jalan utama menuju ke kota tersebut.

    Kementerian Pertahanan Rusia secara langsung membantah pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin (3/11) bahwa pasukan Kyiv sedang berusaha membersihkan apa yang disebutnya hanya “60 tentara Rusia” di Kupiansk.

    Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia bahwa unit-unit militer Ukraina terjebak dalam apa yang digambarkannya sebagai “kuali” dan posisi mereka memburuk dengan cepat, sementara pasukan Moskow terus bergerak maju.

    “Tidak menyisakan kesempatan bagi tentara Ukraina untuk menyelamatkan diri selain dengan menyerahkan diri secara sukarela,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya.

    Militer Rusia mengklaim pasukannya kini menguasai lebih dari 19 persen wilayah Ukraina, atau sekitar 116.000 kilometer persegi. Namun peta pro-Kyiv menunjukkan bahwa pasukan Moskow baru merebut lebih dari 3.400 kilometer pergi wilayah Ukraina sepanjang tahun ini.

    Lihat juga Video Kyiv Gelap Gulita Setelah Rusia Hancurkan Fasilitas Energi Ukraina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang akan memberikan mandat bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza selama 2 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

    Draf resolusi tersebut, yang dikonfirmasi dua pejabat AS kepada The Associated Press, masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan mengalami banyak perubahan selama proses negosiasi.

    “Draf ini disiapkan sebagai titik awal untuk mencari konsensus internasional,” kata salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Negara-negara Arab dan pihak lain yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi disebut menunggu legitimasi dari PBB sebelum memberikan dukungan.

    “Yang kami yakini adalah bahwa entitas apa pun yang dibentuk di Gaza harus memiliki legitimasi mandat dari Dewan Keamanan,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Doha.

    Rancangan itu menyerukan pembentukan pasukan yang akan memastikan proses “demiliterisasi Jalur Gaza” dan “penonaktifan permanen senjata kelompok bersenjata nonnegara”. Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel serta “Dewan Perdamaian” sementara yang nantinya akan memerintah wilayah Gaza hingga akhir 2027.

    Pasukan stabilisasi juga diharapkan membantu mengamankan perbatasan bersama kepolisian Palestina, memfasilitasi arus bantuan kemanusiaan, dan memastikan distribusi bantuan oleh PBB, Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah berjalan tanpa penyalahgunaan.

    Namun, rencana ini berpotensi menghadapi hambatan politik besar. Dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia, diperkirakan menjadi oposisi utama terhadap langkah AS tersebut.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Momen Mendikdasmen Pantun saat Bahasa Indonesia Pertama Kali Digunakan pada Sidang UNESCO

    Momen Mendikdasmen Pantun saat Bahasa Indonesia Pertama Kali Digunakan pada Sidang UNESCO

    Bisnis.com, JAKARTA – Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 di Kota Samarkand, Uzbekistan.

    Hal itu ditandai dengan pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat menyampaikan pernyataan nasional pada Selasa (4/11/2025).

    Dalam pidatonya, Mendikdasmen pun menyelipkan pantun sebagai kalimat pembuka.

    “Saya akan mengawali dengan pantun, budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan, atas kesempatan menyampaikan pernyataan,” ujar Menteri Mu’ti dikutip dari Youtube Kemendikdasmen.

    Dirinya kemudian menjelaskan bahwa tantangan global tak hanya berasal dari kekuasaan atau ekonomi.

    Namun juga pada manusia yang dapat tercerahkan melalui pendidikan, sains, kebudayaan, dan komunikasi.

    “Indonesia juga mendukung penuh mandate UNESCO di bidang komunikasi dan informasi. Kami berkomitmen memperkuat perlindungan bagi keselamatan jurnalis, serta memperluas literasi media informasi khususnya bagi kaum muda dan pelajar dengan mengintegrasikan program literasi digital di sekolah-sekolah,” lanjutnya.

    Mu’ti juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNESCO dan semua negara anggota yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10.

    Adapun diketahui, Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum (General Conference) UNESCO dalam Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada 20 November 2023 lalu.

    Saat itu para delegasi secara konsensus menyetujui Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO.

    Kini terdapat enam bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia) dan empat Bahasa dari negara UNESCO lain (Hindi, Italia, dan Portugis).

  • Sejarah Terukir, Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Kerja UNESCO

    Sejarah Terukir, Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Kerja UNESCO

    Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO ke-43.

    Hal itu ditandai dengan pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat menyampaikan pernyataan nasional pada Selasa (4/11/2025).

    Dalam pidatonya, Mendikdasmen pun menyelipkan pantun sebagai kalimat pembuka. Ia kemudian menyampaikan apresiasi atas dukungan UNESCO dan semua negara anggota yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10.

    Adapun diketahui, Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum (General Conference) UNESCO dalam Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada 20 November 2023 lalu.

    Saat itu para delegasi secara konsensus menyetujui Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO.

    Kini terdapat enam bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia) dan empat bahasa dari negara UNESCO lain (Hindi, Italia, dan Portugis).

  • Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat setelah laporan The New York Times pada Selasa (4/11/2025) mengungkap bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan rencana serangan militer terhadap sasaran strategis, termasuk instalasi militer, dan merebut ladang minyak negara tersebut.

    Langkah itu disebut sebagai bagian dari kampanye Trump melawan jaringan perdagangan narkoba yang diduga dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Meski belum ada keputusan final dari Gedung Putih, laporan itu menyebut Trump telah memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyiapkan justifikasi hukum bagi kemungkinan serangan tersebut, langkah yang dapat menghindari kebutuhan akan otorisasi dari Kongres atau deklarasi perang resmi.

    “Presiden Trump telah menyampaikan dengan jelas pesannya kepada Presiden [Venezuela] Nicolas Maduro: hentikan pengiriman narkoba dan penjahat ke negara kami,” kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Anna Kelly, kepada Newsweek.

    “Presiden menegaskan akan terus menyerang para narkoteroris yang menyelundupkan narkotika ilegal. Hal di luar itu hanyalah spekulasi dan harus diperlakukan seperti itu.”

    Menurut sejumlah pejabat AS yang dikutip oleh The New York Times, The Wall Street Journal, dan Miami Herald, Washington telah mengidentifikasi sejumlah sasaran utama di dalam Venezuela yang terkait dengan jaringan narkotika yang disebut-sebut berada di bawah kendali pemerintahan Maduro.

    Rencana yang sedang dibahas mencakup serangan udara terhadap pelabuhan, lapangan udara, dan fasilitas militer yang berperan penting dalam operasi penyelundupan.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga dilaporkan mempertimbangkan untuk merebut ladang minyak Venezuela, aset vital yang menopang ekonomi negara itu.

    The Times melaporkan bahwa Trump sebelumnya menolak tawaran Maduro untuk memberikan konsesi minyak kepada perusahaan-perusahaan Amerika, sementara raksasa energi AS, Chevron, masih menunggu arahan kebijakan terbaru dari Washington terkait operasi mereka di Venezuela.

    Para pengkritik, termasuk pejabat dan tokoh oposisi Venezuela, menuduh langkah ini hanyalah dalih bagi AS untuk menguasai sumber daya energi negara tersebut.

    Adapun laporan itu muncul di tengah meningkatnya operasi militer AS di perairan Karibia. Washington telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela, tindakan yang memicu kekhawatiran di dalam negeri AS.

    Sejumlah anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, mempertanyakan legalitas serangan tersebut.

    Sementara itu, Trump secara terbuka mengatakan bahwa semua opsi, termasuk opsi militer, “tetap berada di atas meja”. Namun, pekan lalu, ia membantah kabar bahwa dirinya telah memutuskan untuk melancarkan serangan ke wilayah Venezuela.

    Ketika ditanya langsung oleh wartawan apakah serangan itu akan dilakukan, Trump hanya menjawab singkat: “Tidak,” tanpa penjelasan lebih lanjut.

    Meski demikian, Trump mengakui tekanan terhadap Caracas makin meningkat. “Venezuela sedang merasakan panasnya tekanan,” ujarnya, sambil menolak berkomentar apakah CIA telah diberi kewenangan untuk melakukan operasi rahasia.

    Di sisi lain, Maduro menuduh Washington tengah mempersiapkan perang baru di kawasan itu. Dalam wawancara dengan media pemerintah pada akhir Oktober, ia menuding AS “menciptakan perang abadi yang baru” setelah Trump mengerahkan kapal induk terbesar AS, USS Gerald R. Ford, ke Laut Karibia.

    Menurut pejabat setempat, AS telah menempatkan delapan kapal perang Angkatan Laut, satu kapal selam bertenaga nuklir, serta sekitar 6.000 pelaut dan marinir di kawasan tersebut.

    Rusia, sekutu dekat Venezuela, mengecam keras langkah AS itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Moskow “mengecam keras penggunaan kekuatan militer yang berlebihan” oleh Amerika Serikat di Karibia.

    Ia menegaskan bahwa Rusia “sepenuhnya mendukung pemerintah Venezuela dalam upayanya mempertahankan kedaulatan nasional dan menjaga kawasan ini tetap menjadi ‘zona damai’.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Xi Jinping Dorong Peningkatan Investasi Timbal Balik ke Rusia

    Video: Xi Jinping Dorong Peningkatan Investasi Timbal Balik ke Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden China Xi Jinping mendorong peningkatan investasi timbal balik dan kerja sama ekonomi dengan Rusia. Hal itu disampaikan saat bertemu Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin di Beijing.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (04/11/2025).

  • China Tahan Logam Tanah Jarang, Industri Militer Jerman Terancam

    China Tahan Logam Tanah Jarang, Industri Militer Jerman Terancam

    Jakarta

    Logam tanah jarang (rare earths) adalah elemen logam yang sangat berharga yang tidak hanya digunakan untuk memproduksi smartphone dan mobil listrik, tetapi juga senjata modern. Termasuk ke dalam aplikasinya, logam ini digunakan dalam konstruksi jet tempur dan kapal selam. Selain itu, logam tanah jarang ditemukan dalam amunisi khusus dan kendaraan lapis baja, dalam sistem propulsi, dan teknologi sensor.

    Dibutuhkan lebih dari 400 kilogram logam tanah jarang untuk memproduksi satu pesawat siluman F-35 saja.

    Sebagian besar logam tanah jarang yang diolah di Jerman berasal dari Cina, dan di sinilah letak masalahnya: Akibat perselisihan tarif dengan Amerika Serikat (AS), Beijing mengumumkan pada awal Oktober bahwa mereka akan kembali memperketat aturan ekspor yang sebelumnya sudah ketat.

    Cina mengancam akan menghentikan ekspor logam tanah jarang yang dibutuhkan untuk keperluan militer. Selain itu, perusahaan yang mengajukan izin ekspor di Cina kini diharuskan menyerahkan informasi rinci, beberapa di antaranya bersifat rahasia. Bagi produsen senjata, tuntutan tersebut sama sekali tidak bisa diterima.

    “Klausul penggunaan akhir, hambatan birokrasi yang tinggi, dan akses ke perencanaan pasokan pada dasarnya hanyalah spionase industri,” kata Jakob Kullik, ilmuwan politik di Universitas Teknologi Chemnitz, kepada DW.

    Federasi Industri Jerman (BDI) juga bersikap kritis: “Aturan baru ini dapat dilihat sebagai serangan langsung terhadap program modernisasi militer Barat,” demikian pernyataan mereka. Baru-baru ini, industri senjata Jerman telah meningkatkan produksi secara masif untuk melengkapi Angkatan Bersenjata Jerman, Bundeswehr, dengan sistem senjata modern. Dukungan berkelanjutan terhadap Ukraina berupa pengiriman senjata juga menjadi alasan penguatan militer, yang kemungkinan akan menjadi duri dalam daging bagi sekutu Rusia, yaitu Cina.

    Perusahaan Jerman mengambil langkah antisipasi

    Bagaimana industri pertahanan Jerman merespons? “Tidak ada kepanikan di industri,” kata Hans Christoph Atzpodien, CEO Asosiasi Industri Keamanan dan Pertahanan Jerman (BDSV), kepada DW. Dibandingkan dengan industri lain, Atzpodien menunjukkan bahwa industri pertahanan menggunakan “jumlah logam tanah jarang yang relatif kecil.” Selain itu, perusahaan telah mengambil langkah antisipasi agar tidak perlu membatasi produksi dalam beberapa bulan mendatang.

    Membangun rantai pasok alternatif tanpa Cina akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan jika dimulai sekarang. “Kami melihat kebutuhan mendesak untuk bertindak agar kita lebih mandiri secara keseluruhan di Eropa,” kata Atzpodien. Eropa harus membangun kapasitas pengolahan logam tanah jarang sendiri. “Ini akan membutuhkan penyederhanaan izin lingkungan yang relevan.”

    Bisnis yang kotor dan tidak menguntungkan

    Penambangan logam tanah jarang tergolong sulit, kaya limbah, dan berbiaya mahal. Sebanyak 17 elemen kimia ini sebenarnya tidak langka di kerak bumi, tetapi cuma muncul dalam konsentrasi yang sangat rendah. Artinya, diperlukan banyak jumlah batuan dan bijih untuk mengekstraknya, dan sering kali dibutuhkan bahan kimia untuk memisahkan elemen-elemen tersebut.

    Cadangan terbesar ditemukan di Cina, Vietnam, Brasil, Rusia, Australia, dan Greenland, tetapi juga di AS. Namun, karena biaya yang tinggi, penambangan acap tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sebabnya, banyak tambang di AS dan Australia yang terpaksa ditutup. Di sisi lain, Cina menyadari pentingnya logam tanah jarang sejak awal dan memperluas tambang, kilang, dan fasilitas pengolahannya.

    Bagi pemerintah Jerman, tetapi juga bagi ekonomi Jerman, selalu lebih mudah mengandalkan impor logam tanah jarang. “Di masa lalu, kami senang menyerahkan pengolahan ke Cina, tetapi kini hal itu tidak lagi memungkinkan,” catat Asosiasi Industri Keamanan dan Pertahanan Jerman.

    Seperti yang terlihat pada 2010, quasi-monopoli Cina memberikannya pengaruh geopolitik yang kuat. Karena sengketa wilayah di Laut Cina Timur, Cina sempat menghentikan pasokan logam tanah jarang ke Jepang. Sejak peringatan tersebut, Jepang telah secara signifikan mengurangi ketergantungannya pada logam tanah jarang dari Cina.

    Ini juga jalur yang saat ini ditempuh AS. Presiden Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir berupaya mengamankan sumber logam tanah jarang di seluruh dunia. Namun bahkan AS tidak bisa sepenuhnya lepas dari Cina: Dalam pertemuan di Korea Selatan pada akhir Oktober, Trump menyetujui dengan Presiden Cina, Xi Jinping, bahwa pembatasan ekspor logam tanah jarang akan ditangguhkan, setidaknya untuk sementara.

    Bisakah tambang dalam negeri Jerman menjadi solusi?

    Selama bertahun-tahun, Jerman menyadari bahwa akan lebih aman mendiversifikasi pasokan bahan baku kritis. Namun, sedikit yang telah dilakukan. “Pemerintah dan industri saling lempar tanggung jawab,” kata Kullik. “Kementerian Ekonomi mengatakan, jika industri tidak melakukan apa-apa, kami juga tidak akan melakukan apa-apa. Dan industri mengatakan, jika situasinya tidak genting, maka kami tidak perlu menimbun pasokan dan tidak memerlukan intervensi pemerintah.”

    Jadi pertanyaannya tetap: Siapa yang akan bertanggung jawab mengamankan pasokan dari sumber alternatif? Siapa yang akan mengambil risiko dan berinvestasi untuk mengembangkan tambang?

    Ada juga deposit logam tanah jarang di Jerman, misalnya di Pegunungan Ore di negara bagian timur Sachsen. Namun, deposit ini hampir tidak dieksplorasi. “Kami tidak lagi memiliki perusahaan tambang besar Jerman dengan keahlian yang dibutuhkan. Artinya, bahkan jika pemerintah federal ingin melakukannya, bahkan jika mereka berinvestasi €10 miliar (sekitar Rp 193 triliun) atau lebih dalam skenario ideal, kenyataannya kami kekurangan mitra yang diperlukan,” jelas Kullik.

    Meskipun kontraktor pertahanan besar Jerman menegaskan bahwa pasokan mereka saat ini aman, quasi-monopoli Cina pada logam tanah jarang memberikannya, menurut Kullik, “alat tawar geo-ekonomi yang sempurna.” Jika Cina memutuskan untuk menggunakan alat ini, setidaknya hal itu dapat mempersulit atau menunda upaya militer Jerman dalam melengkapi diri dengan senjata modern.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Serangan Drone Ukraina Picu Ledakan di Pabrik Petrokimia Rusia

    Serangan Drone Ukraina Picu Ledakan di Pabrik Petrokimia Rusia

    Moskow

    Serangan drone Ukraina memicu ledakan dan kerusakan pada sebuah pabrik petrokimia yang terletak jauh di dalam wilayah Rusia. Serangan drone Kyiv itu menyebabkan sebagian fasilitas pengolahan air roboh, namun tidak ada laporan korban luka.

    Serangan drone Ukraina itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (4/11/2025), menghantam pabrik petrokimia Sterlitamak yang ada di wilayah Bashkortostan, yang berjarak sekitar 1.500 kilometer dari perbatasan Ukraina di area Pegunungan Ural.

    Kepala otoritas wilayah Bashkortostan, Radiy Khabirov, dalam pernyataan via Telegram melaporkan bahwa pabrik tersebut tetap beroperasi tanpa gangguan meskipun ada serangan drone.

    Khabirov menambahkan bahwa dua drone Ukraina yang menyerang pabrik itu telah dihancurkan

    Kementerian Pertahanan Rusia dalam laporan hariannya mengatakan bahwa selain dua drone yang jatuh di wilayah Bashkortosan, sistem pertahanan Moskow juga menghancurkan sedikitnya 83 drone di tujuh wilayah lainnya.

    Pemerintah kota Sterlitamak, yang menjadi lokasi pabrik itu, melaporkan bahwa lima pekerja yang ada di dalam pabrik itu tidak mengalami luka-luka.

    Sejauh ini belum ada komentar langsung dari Ukraina.

    Kyiv semakin meningkatkan serangan drone dan rudal jarak jauh di dalam wilayah Rusia. Beberapa serangan Ukraina itu menghantam kilang minyak, depot minyak dan pusat logistik, yang diklaim memasok mesin perang Kremlin.

    Moskow menyebut serangan-serangan Kyiv di wilayahnya itu sebagai terorisme. Namun Ukraina menyebut serangan tersebut sebagai pembelaan diri yang sah dalam perang, yang dilancarkan Rusia sejak Februari 2022 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)