Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Apa Risikonya Jika Ukraina ‘Memberikan’ Krimea pada Rusia?

    Apa Risikonya Jika Ukraina ‘Memberikan’ Krimea pada Rusia?

    Jakarta –

    Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan sebuah dokumen rahasia kepada sekutu-sekutu Eropanya, berisi proposal gencatan senjata untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina.

    Salah satu tuntutan utamanya adalah mengakui kendali Rusia atas semenanjung Krimea, Ukraina, yang dianeksasi oleh Moskow pada tahun 2014. Hal ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Bloomberg, saluran berita AS CNN, harian AS The Washington Post, dan surat kabar bisnis dan keuangan The Wall Street Journal.

    AS dilaporkan menunggu respon dari Ukraina hingga 23 April. Sebelum tanggal tersebut, pertemuan terkait perundingan perdamaian Ukraina dengan Jerman,Inggris, Perancis,dan AS yang rencananya dilakukan di London, Inggris, ditunda, setelah perwakilan negara-negara tersebut membatalkan keikutsertaan mereka.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dikabarkan turut mengundurkan diri dari pertemuan tersebut. Hingga saat ini, Presiden AS Donald Trump tidak mengkonfirmasi atau menyangkal laporan bahwa salah satu tuntutan utama adalah pengakuan Krimea sebagai wilayah Rusia.

    Zelenskyy menyatakan Kyiv tidak akan menerima aneksasi Krimea

    Masalah Krimea terus muncul di media sejak ‘pencaplokan’ semenanjung tersebut oleh Rusia secara ilegal di tahun 2014. Kyiv awalnya tidak terburu-buru untuk memberikan komentar atas laporan tersebut.

    Reaksi pertama datang dari Refat Chubarov, pemimpin gerakan Tatar Krimea di Ukraina. Chubarov mengatakan kepada lembaga penyiaran luar negeri AS, Radio Free Europe/Radio Liberty, bahwa pemerintahan Trump sedang menguji kepemimpinan Ukraina dengan pesan-pesan penyerahan teritorial, yang mana tanpa penyerahan tersebut perang tidak akan berakhir, dan tidak ada perdamaian yang dapat dicapai.

    Baru setelahnya, kantor presiden Ukraina memberikan respon. Penasihat presiden Serhiy Leshchenko mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa Kyiv- AS tidak membahas pengakuan Krimea sebagai bagian dari Rusia.

    “Tidak ada yang perlu dibicarakan di sini,” jelas Zelenskyy, memperjelas bahwa semenanjung itu adalah wilayah Ukraina. Presiden AS Donald Trump mengatakan di platform Truth Social bahwa pernyataan presiden Ukraina telah merusak negosiasi damai dengan Rusia. Trump mengatakan jika Ukraina menginginkan Krimea, “mengapa tidak memperjuangkannya 11 tahun yang lalu ketika Krimea diduduki Rusia tanpa ada satu tembakan pun yang dilepaskan?”

    Mengakui aneksasi akan ‘mengguncang’ kebijakan luar negeri AS

    Dalam sebuah studi yang menganalisis implikasi proposal yang diajukan AS, lembaga nirlaba Robert Lansing Institute for Global Threats and Democracies Studies (RLI) menguraikan beberapa risiko dan konsekuensi pengakuan aneksasi Krimea dari sudut pandang hukum internasional. Menurut analisisnya, hal itu berarti “mengguncang” kebijakan luar negeri AS dan menghentikan prinsip-prinsip hukum yang telah mempertahankan integritas teritorial selama puluhan tahun.”

    Pertama, mengakui aneksasi Krimea akan menjadi pukulan strategis terhadap norma-norma internasional yang akan merusak prinsip integritas teritorial yang diabadikan dalam hukum internasional dan melemahkan tatanan hukum pasca-Perang Dunia II. Hal ini akan mendorong negara-negara otoriter lainnya, seperti Cina atau Turki, untuk mengejar perubahan teritorial.

    Kedua, hal ini turut “mengasingkan para sekutu.” Ukraina akan melihat pengakuan tersebut sebagai pengkhianatan mitra pentingnya, sekutu NATO dan Uni Eropa. Terutama Eropa Timur kemungkinan besar akan menyerah menghadapi agresi Rusia.

    Ketiga, hal tersebut menyebabkan kejatuhan politik internal dan kedua belah pihak akan mempertanyakan motivasi Trump, terutama hubungan AS dengan Moskow.

    RLI menyimpulkan bahwa secara resmi mengakui aneksasi Krimea akan sangat merusak kredibilitas dukungan AS terhadap demokrasi dan supremasi hukum secara global, terutama di antara negara-negara yang rentan terhadap tekanan otoriter.

    Preseden yang sangat berbahaya

    Ilmuwan politik Ukraina, Volodymyr Fesenko, membagikan pandangannya. Ketua Penta Center for Political Studies di Kyiv tersebut mengatakan kepada DW bahwa Krimea adalah “garis merah” dan kehilangan Krimea benar-benar tidak dapat ditolerir oleh Ukraina. Ia mengatakan bahwa pengakuan hukum atas aneksasi Krimea akan menjadi “preseden yang sangat berbahaya,” tidak hanya bagi Ukraina tapi juga bagi seluruh dunia, mengingat klaim Cina atas Taiwan, misalnya. Fesenko berspekulasi bahwa pembatalan pertemuan para diplomat tinggi di London berarti proposal AS tersebut telah ditolak.

    Andras Racz dari Lembaga Riset Kebijakan Polugri Jerman (DGAP) tidak berekspektasi akan terobosan diplomatik. “Tidak mengherankan jika pihak Ukraina menolak proposal AS,” ujarnya, mengingat Kyiv harus mengakui aneksasi Krimea secara resmi, dan sebagai akibatnya, melepaskan wilayah Ukraina yang saat ini telah diduduki Rusia.

    Pertanyaannya sekarang adalah, langkah apa yang akan diambil oleh Washington? Pada tanggal 23 April, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa baik Ukraina maupun Rusia harus menyerahkan wilayahnya. Ia mengatakan bahwa AS telah membuat proposal yang sangat eksplisit untuk perdamaian kedua negara dan sudah waktunya bagi Ukraina dan Rusia untuk menyetujuinya atau Amerika Serikat akan meninggalkan proses perdamaian ini.

    Artikel ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Rusia.

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gencatan Senjata 3 Hari Putin Dikecam AS-Ukraina, Tuding Usulan Putin Hanya Manipulasi Belaka – Halaman all

    Gencatan Senjata 3 Hari Putin Dikecam AS-Ukraina, Tuding Usulan Putin Hanya Manipulasi Belaka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan usulan gencatan senjata sementara dalam perang di Ukraina selama tiga hari tepatnya pada 8 hingga 10 Mei.

    “Gencatan senjata selama tiga hari ini akan dimulai pada 8 Mei dan berakhir pada tengah malam 10 Mei,” demikian disampaikan Kremlin melalui saluran Telegram resminya.

    Usulan ini diajukan Putin dalam rangka memperingati 80 tahun kemenangan Uni Soviet dan sekutunya dalam Perang Dunia II.

    Meski begitu Putin menegaskan bahwa gencatan senjata “berdasarkan pertimbangan kemanusiaan”.

    Adapun selama gencatan senjata berlangsung, nantinya seluruh aksi militer Rusia akan dihentikan sementara pada tanggal tersebut. 

    “Semua permusuhan akan dihentikan selama periode ini, namun jika terjadi pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Ukraina, angkatan bersenjata Rusia akan memberikan respons yang memadai dan efektif,” tegas pernyataan Kremlin.

    Peringatan ini disebut penting bagi Rusia karena menegaskan nilai perjuangan melawan fasisme dan menjaga ingatan sejarah.

    Oleh karenanya Rusia mendesak pihak Ukraina harus mengikuti contoh ini.

    AS Frustrasi Hadapi Perang Rusia VS Ukraina

    Menanggapi usulan yang dirilis Putin, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung memberi kecaman keras.

    Melalui juru bicara Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa pihaknya sangat frusrtasi terhadap perang yang berlarut-larut.

    AS menilai gencatan senjata ini lebih sebagai langkah simbolis dan propaganda menjelang perayaan Victory Day Rusia (8–10 Mei), bukan niat tulus untuk meredakan konflik.

    Sementara banyak analis Barat melihat ini sebagai cara Putin memperbaiki citra internasional Rusia tanpa menghentikan agresi militer secara nyata.

    “Meskipun Presiden Trump menyambut baik keinginan Vladimir Putin untuk menghentikan konflik, presiden telah sangat jelas menginginkan gencatan senjata permanen dan membawa konflik ini ke resolusi damai,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes.

    Ukraina Tuding Usulan Putin Hanya Manipulasi

    Senada dengan Trump, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha turut melontarkan kecaman kepada Putin di media sosial X

    Ia bahkan mempertanyakan waktu pengumuman tersebut, menegaskan bahwa jika perdamaian yang diinginkan, permusuhan harus dihentikan segera.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harus menghentikan serangan segera,” kata Sybiha dikutip Al Jazeera.

    “Kenapa harus menunggu hingga 8 Mei jika kita bisa berhenti bertempur sekarang atau sejak kapan pun, dan setidaknya selama 30 hari, sehingga ini (gencatan senjata) menjadi hal yang nyata, bukan hanya parade,” katanya.

    Perlu diketahui sebelum Rusia merilis usulan tersebut, Ukraina dan AS telah lebih dulu mengajukan rencana.

    Namun usulan itu ditolak oleh Rusia, Moskow melihat gencatan senjata sementara sebagai risiko strategis yang dapat melemahkan posisi militernya di medan perang.

    Beberapa pejabat Rusia menyatakan bahwa penghentian sementara dapat memberi kesempatan bagi Ukraina untuk melakukan reorganisasi dan memperkuat pertahanan mereka, yang berpotensi merugikan Rusia dalam jangka panjang.

    Sebaliknya, Rusia menginginkan pembicaraan perdamaian yang lebih mendalam dan komprehensif, dengan hasil yang menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Kim Jong Un Janji Bangun Monumen untuk Tentara Korea Utara yang Gugur di Rusia, Korsel Kecam Keras – Halaman all

    Kim Jong Un Janji Bangun Monumen untuk Tentara Korea Utara yang Gugur di Rusia, Korsel Kecam Keras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memuji pasukan negaranya yang dikerahkan ke Rusia sebagai pahlawan.

    Kim berjanji akan selalu menghormati pengorbanan mereka di tanah air.

    “Mereka yang berjuang demi keadilan semuanya adalah pahlawan dan perwakilan kehormatan bangsa,” kata Kim Jong Un, seperti dikutip Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

    Kim menambahkan bahwa negara harus selalu mengingat semangat para prajurit dan mengambil langkah nasional khusus untuk menghormati serta merawat keluarga para veteran.

    “Semangat tempur dan kepahlawanan prajurit kita akan bersinar selamanya di atas podium rasa hormat dan kehormatan yang tinggi,” ujarnya.

    Selain itu, Kim menyampaikan “salam yang tulus dan agresif” kepada para prajurit dan warga Rusia, sekaligus mengucapkan selamat atas “kemenangan besar” di Kursk.

    Kehadiran pasukan Korea Utara di Wilayah Kursk pertama kali dikonfirmasi secara resmi pada Sabtu (26/4/2025).

    Konfirmasi tersebut terjadi dalam pertemuan yang disiarkan televisi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov, dikutip dari RT.

    Gerasimov memuji tentara Korea Utara karena “menunjukkan profesionalisme, keberanian, dan kepahlawanan yang tinggi dalam pertempuran.”

    “Pasukan Korea Utara melindungi tanah Rusia seperti tanah mereka sendiri dengan kemauan gigih dan pengorbanan yang tak terhingga,” kata Komisi Militer Pusat di Pyongyang.

    Tindakan heroik tersebut, menurut Pyongyang, membuktikan “aliansi yang tak terpatahkan” antara Korea Utara dan Rusia.

    Sanjungan dari Moskow

    Moskow memuji “solidaritas” dari Pyongyang.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut bantuan dari “teman-teman Korea” sebagai manifestasi hubungan erat kedua negara.

    Sebelumnya, Kyiv dan sekutu Barat telah lama menuduh Korea Utara mengerahkan pasukannya ke Wilayah Kursk.

    Akan tetapi baik Pyongyang maupun Moskow baru mengonfirmasi keterlibatan ini setelah wilayah tersebut diamankan.

    Presiden Putin menegaskan keputusan tentang pemenuhan kewajiban dalam pakta kemitraan adalah hak kedua negara.

    Sementara itu, pemerintah Korea Selatan secara resmi mengecam langkah Korea Utara tersebut.

    Seoul Lontarkan Ejekan

    Dalam pernyataan yang dikutip dari Yonhap News Agency, Senin (28/4/2025), Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menuduh Pyongyang “mengejek” masyarakat internasional dengan membenarkan pengerahan pasukan ke Rusia.

    Seoul menyatakan kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow merupakan “pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan PBB.”

    Pemerintah Korea Selatan mendesak kedua negara untuk segera menghentikan kerja sama militer yang dinilai mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan Eropa.

    “Kami akan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala ancaman terhadap keamanan nasional,” demikian bunyi pernyataan resmi Seoul.

    Pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia juga dipandang memperburuk dinamika keamanan di Asia Timur dan meningkatkan isolasi Pyongyang dari komunitas global.

    Langkah ini dinilai sebagai eskalasi baru dalam ketegangan global terkait perang di Ukraina dan memperburuk situasi keamanan dunia.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • PBB Gelar Sidang soal Bantuan Kemanusiaan Palestina Usai Disetop Israel

    PBB Gelar Sidang soal Bantuan Kemanusiaan Palestina Usai Disetop Israel

    Jakarta –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan membuka sidang selama sepekan. Sidang akan membahas mengenai bantuan kemanusiaan untuk Palestina setelah Israel memblokade bantuan yang memasuki wilayah Gaza.

    Dilansir AFP, Selasa (29/4/2025), sidang dibuka Senin pagi di Mahkamah Internasional di Den Haag pukul 10.00 waktu setempat, diikuti dengan pengajuan Palestina. Kemudian, 38 negara lainnya akan menyampaikan pendapat di hadapan panel yang beranggotakan 15 hakim, termasuk Amerika Serikat (AS), China, Prancis, Rusia, dan Arab Saudi.

    Liga Negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Uni Afrika juga dalam sidang juga akan mengajukan pengajuan.

    Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi pada bulan Desember yang meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat mengenai masalah tersebut “atas dasar prioritas dan dengan urgensi yang sangat tinggi”.

    PBB diketahui telah meminta para hakim untuk mengklarifikasi kewajiban hukum Israel terhadap PBB dan badan-badannya, organisasi internasional, atau negara pihak ketiga untuk “memastikan dan memfasilitasi penyediaan pasokan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil Palestina”.

    Israel secara ketat mengendalikan semua aliran masuk bantuan internasional yang vital bagi 2,4 juta warga Palestina di Jalur Gaza. Israel juga telah menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza pada tanggal 2 Maret, beberapa hari sebelum runtuhnya gencatan senjata yang telah secara signifikan mengurangi permusuhan setelah 15 bulan perang.

    PBB memperkirakan 500.000 warga Palestina telah mengungsi sejak gencatan senjata dua bulan berakhir pada pertengahan Maret. Di tengah kegentingan itu, Israel tetap melanjutkan pemboman udara pada tanggal 18 Maret, diikuti oleh serangan darat baru.

    (zap/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 4 Fakta Ledakan Dahsyat di Pelabuhan Iran tapi Penyebab Belum Ketahuan

    4 Fakta Ledakan Dahsyat di Pelabuhan Iran tapi Penyebab Belum Ketahuan

    Jakarta –

    Ledakan dahsyat di Pelabuhan Shahid Rajeee, Iran menyebabkan puluhan orang tewas. Namun, penyebab ledakan belum terungkap.

    Ledakan terjadi pada Sabtu (26/4/2025) waktu setempat. Awalnya pemerintah Iran mengatakan delapan orang tewas akibat insiden tersebut.

    Proses pemadaman memakan waktu berjam-jam. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa ‘ledakan besar’ mengguncang area Shahid Rajaee, yang merupakan pelabuhan komersial terbesar di negara tersebut, yang terletak di Provinsi Hormozgan, pesisir selatan Iran.

    Berdasarkan tayangan televisi pemerintah Iran, kepulan asap hitam pekat membubung ke udara dari area pelabuhan tersebut, yang menjadi tempat banyak peti kemas disimpan. Sejumlah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api.

    Rusia turut mengirimkan tim penyelamat ke Pelabuhan Iran. Tim penyelamat dikirim untuk membantu memadamkan api.

    “Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pengiriman segera beberapa pesawat yang membawa spesialis dari Kementerian Situasi Darurat Rusia,” kata Kedutaan Besar Rusia dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

    “Tim penyelamat akan dikirim untuk membantu operasi pemadaman kebakaran di Pelabuhan Shahid Rajaee,” lanjutnya.

    40 Orang Tewas

    Ledakan Guncang Pelabuhan Iran. (Foto: Planet Labs PBC via AP)

    Korban ledakan dahsyat di Pelabuhan Iran terus bertambah. Awal kejadian dilaporkan delapan orang tewas. Per Minggu (27/4), 40 orang dilaporkan meninggal dalam peristiwa tersebut.

    “Untuk saat ini, 40 orang telah kehilangan nyawa akibat cedera yang disebabkan oleh ledakan tersebut,” kata pejabat provinsi Hormozgan Mohammad Ashouri, dikutip AFP, pada Minggu (27/4/2025).

    Ratusan orang lain terluka akibat ledakan itu. Dalam sebuah siaran televisi pemerintah, kantor bea cukai pelabuhan menyatakan bahwa ledakan itu mungkin disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di depot penyimpanan bahan kimia dan berbahaya. Seorang pejabat darurat regional mengatakan beberapa kontainer telah meledak.

    Sementara itu, The New York Times mengutip sumber yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, mengatakan bahwa yang meledak adalah natrium perklorat — bahan utama dalam bahan bakar padat untuk rudal.

    Penyebab Diminta Diungkap

    Ledakan di Pelabuhan Iran. (Foto: Hessam Oddin Ansarian/Getty Images)

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meminta pejabat keamanan dan peradilan menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan puluhan orang di Pelabuhan selatan utama Iran. Menurutnya pejabat keamanan dan peradilan berkewajiban melakukan penyelidikan.

    “Pejabat keamanan dan peradilan berkewajiban untuk menyelidiki secara menyeluruh, mengungkap kelalaian atau niat apa pun, dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan,” kata Khamenei dalam sebuah pesan yang disiarkan oleh televisi pemerintah dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

    Dilansir AFP, lebih dari seribu orang mengalami luka-luka. Hal itu disamapaikan pejabat provinsi Hormozgan Mohammad Ashouri pada Minggu (27/4/2025) waktu setempat.

    “Untuk saat ini, 40 orang telah kehilangan nyawa akibat cedera yang disebabkan oleh ledakan tersebut,” kata Ashouri kepada televisi pemerintah.

    Ledakan Diduga dari Kontainer

    Ledakan di Pelabuhan Iran. (Foto: Razieh Pudat/ISNA via AP)

    Ledakan itu diduga berasal dari container bermuatan bahan kimia yang berada di lokasi. Juru Bicara Organisasi Manajemen Krisis Iran, Hossein Zafari, mengatakan organisasinya telah memperingatkan potensi bahaya terkait keberadaan kontainer bermuatan kimia di Pelabuhan Shahid Rajaee saat melakukan kunjungan ke pelabuhan itu beberapa waktu lalu.

    “Penyebab ledakan adalah bahan kimia di dalam kontainer,” katanya.

    Juru bicara pemerintah Iran mengatakan meskipun bahan kimia kemungkinan besar menjadi penyebab ledakan, namun saat ini penyebab pasti ledakan di Pelabuhan Shahid Rajaee masih diselidiki.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut dan mengirim menteri dalam negerinya ke lokasi kejadian. Otoritas Iras berupaya untuk memadamkan api dan mencegahnya menyebar ke daerah lain.

    Sementara itu, The New York Times mengutip sumber yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, mengatakan bahwa yang meledak adalah natrium perklorat — bahan utama dalam bahan bakar padat untuk rudal.

    Kantor hingga Sekolah Tutup

    Ledakan di Pelabuhan Iran. (Foto: Iranian Red Crescent / Handout/Anadolu via Getty Images)

    Pelabuhan itu berlokasi di kota Bandar Abbas, Iran. Pemerintah Iran telah memerintahkan untuk menutup sekolah dan kantor di sekitar wilayah Bandar Abbas.

    “Dengan asap yang menyesakkan menyebar ke seluruh area, semua sekolah dan kantor yang berjarak 23 kilometer di Bandar Abbas, ibu kota provinsi Hormozgan, telah diperintahkan tutup pada hari Minggu,” kata Tv pemerintah Iran dilansir AFP, Minggu (27/4/2025).

    Kebijakan penutupan sekolah dan kantor dilakukan untuk memudahkan petugas dalam melakukan pencarian korban. Sekitar 10 jam setelah ledakan di Pelabuhan Shahid Rajaee di Iran selatan, TV pemerintah melaporkan kebakaran semakin parah.

    “Intensitas kebakaran di Pelabuhan Shahid Rajaee telah meningkat dan ada kemungkinan api dapat menyebar ke area dan peti kemas lainnya”, kata TV pemerintah Sabtu malam.

    Gambar dari kantor berita resmi IRNA menunjukkan tim penyelamat dan korban berjalan di sepanjang jalan raya lebar yang dipenuhi puing-puing setelah ledakan.

    Halaman 2 dari 5

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Minta Rusia Akhiri Perang Tak Masuk Akal dengan Ukraina!

    Menlu AS Minta Rusia Akhiri Perang Tak Masuk Akal dengan Ukraina!

    Washington –

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberi tahu mitranya dari Rusia Sergei Lavrov bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk berupaya mengakhiri perang di Ukraina. Dia menyebut perang Rusia dan Ukraina sudah tidak masuk akal.

    “Amerika Serikat serius dalam memfasilitasi diakhirinya perang yang tidak masuk akal ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce dalam pernyataan panggilan hari Minggu, yang telah diumumkan oleh Rusia, dilansir AFP, Selasa (29/4/2025).

    Ia mengatakan Rubio berbicara kepada Lavrov tentang langkah selanjutnya dalam perundingan damai Rusia-Ukraina dan perlunya mengakhiri perang sekarang. Panggilan telepon itu dilakukan sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menawarkan gencatan senjata tiga hari yang bertepatan dengan peringatan berakhirnya Perang Dunia II di Moskow.

    Rubio mengatakan pada hari Minggu bahwa pekan ini akan menjadi sangat penting dalam menilai upaya untuk mengakhiri perang, yang telah dijanjikan oleh Presiden AS Donald Trump untuk dihentikan pada hari pertama masa jabatannya.

    Dalam wawancara hari Minggu dengan “Meet the Press” dari NBC News, Rubio mengatakan bahwa ada “alasan untuk optimis, tetapi ada juga alasan untuk bersikap realistis,” dan bahwa Amerika Serikat dapat memutuskan untuk fokus pada prioritas lain.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Zelensky Tuding Putin Lakukan Upaya Manipulasi soal Gencatan Senjata 3 Hari

    Zelensky Tuding Putin Lakukan Upaya Manipulasi soal Gencatan Senjata 3 Hari

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons pengumuman gencatan senjata tiga hari yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia menuding gencatan senjata itu sebagai upaya manipulasi.

    “Sekarang ada upaya manipulasi baru: untuk beberapa alasan, semua orang harus menunggu hingga 8 Mei,” kata Zelensky dalam pidato hariannya dilansir AFP, Selasa (29/4/2025).

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Neger Ukraina Andriy menyampaikan bahwa Ukraina menginginkan gencatan senjata lebih lama. Ukraina, kata Andriy, ingin gencatan senjata berlangsung selama 30 hari.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harus segera menghentikan tembakan. Mengapa harus menunggu hingga 8 Mei?” tulis Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga di X.

    Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa minggu ini akan menjadi “kritis” untuk menentukan apakah perdamaian mungkin terjadi.

    Seperti diketahui, Putin pada hari Senin waktu setempat memerintahkan gencatan senjata pada 8-10 Mei. Gencatan senjata dilakukan karena bertepatan dengan peringatan Perang Dunia II di Moskow.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Umumkan Gencatan Senjata 3 Hari, Ukraina Ingin 30 Hari

    Putin Umumkan Gencatan Senjata 3 Hari, Ukraina Ingin 30 Hari

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata selama 3 hari. Merespons itu, Ukraina menginginkan gencatan senjata paling tidak 30 hari.

    Dikutip AFP, Senin (28/4/2025), Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga menulis di X, mempertanyakan mengapa Rusia harus menunggu bulan Mei untuk gencatan senjata.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harus segera menghentikan tembakan. Mengapa harus menunggu hingga 8 Mei?” Sybiga menulis di X.

    Rusia mengumumkan gencatan 3 hari mulai 8 hingga 10 Mei. Hal itu bertepatan dengan peringatan kemenangan Perang Dunia II di Moskow.

    Sejak melancarkan serangan ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia telah merebut sebagian besar dari empat wilayah Ukraina dan mengklaimnya sebagai wilayahnya sendiri, selain Krimea, yang dianeksasinya pada tahun 2014.

    Rusia meyakini Ukraina akan setuju dengan pengumuman terbaru Putin terkait gencatan senjata. Rusia mengatakan akan memberikan respons yang memadai dan efektif jika gencatan senjata dilanggar.

    Seperti diketahui, pada bulan lalu Putin menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat selama 30 hari yang telah diterima pihak Ukraina.

    Kiev dan para pendukungnya di Eropa menuding Putin mengumumkan gencatan senjata Paskah selama 30 jam sebagai latihan dan tidak menginginkan perdamaian.

    Ukraina merespons keras. Ukraina menilai aneksasi sebagai perampasan tanah ilegal dan tidak pernah akan mengakuinya.

    (idn/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Update Rusia-Ukraina: Zelensky ‘Menyerah’-Trump Ancam Putin

    Update Rusia-Ukraina: Zelensky ‘Menyerah’-Trump Ancam Putin

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertempuran masih terus terjadi antara Rusia dan Ukraina. Meski prospek gencatan senjata dan perdamaian mulai dampak setelah diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Moskow dan Kyiv masih terus saling serang hingga hari ini.

    Perang besar antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2024 lalu saat Moskow melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pihaknya berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Berikut sejumlah dinamika yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam pertempuran tersebut dikutip dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Senin (28/4/2025):

    1. Trump: Ukraina Bakal Beri Krimea ke Rusia

    Presiden AS Donald Trump mengatakan dia yakin Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky siap menyerahkan Krimea ke Rusia sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Hal ini dilontarkannya saat pembicaraan gencatan senjata memasuki apa yang disebut Washington sebagai pekan yang kritis.

    “Oh, saya kira begitu,” kata Trump kepada wartawan di Bedminster, New Jersey, ketika ditanya apakah menurutnya Zelensky siap untuk “menyerahkan” Krimea.

    Trump dan Zelensky sendiri sebelumnya sempat bertemu selama pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia. Trump menambahkan bahwa selama pembicaraan mereka di Vatikan, mereka telah membahas nasib semenanjung Laut Hitam, yang dianeksasi Moskow pada tahun 2014.

    2. Trump Warning Putin

    Di saat yang sama, Trump juga meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan presiden Rusia itu harus “berhenti menembak” dan menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang yang dimulai dengan invasi Moskow pada Februari 2022.

    “Saya ingin dia berhenti menembak, duduk, dan menandatangani kesepakatan,” kata Trump pada hari Minggu ketika ditanya apa yang diinginkannya dari Putin. “Saya yakin kita memiliki batasan kesepakatan, dan saya ingin dia menandatanganinya.”

    Gedung Putih mengatakan bahwa tanpa kemajuan yang cepat, mereka dapat meninggalkan perannya sebagai perantara. Trump mengindikasikan bahwa ia akan memberikan waktu “dua minggu” untuk proses tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menekankan pentingnya hari-hari di pekan ini.

    “Kami sudah dekat, tetapi kami belum cukup dekat” untuk mencapai kesepakatan guna menghentikan pertempuran, kata Rubio kepada penyiar NBC. “Saya pikir ini akan menjadi minggu yang sangat kritis.”

    3. Kim Jong Un Konfirmasi Kirim Pasukan ke Rusia

    Korea Utara telah mengonfirmasi bahwa mereka mengirim pasukan ke Rusia untuk mendukung operasi guna mengusir serangan Ukraina. Pernyataan tersebut dirilis beberapa hari setelah Moskow mengakui peran pasukan negara pimpinan Kim Jong Un itu dalam pembebasan Wilayah Kursk.

    Dalam sebuah laporan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin minggu lalu, Kepala Staf Umum Valery Gerasimov memuji kontribusi yang diberikan oleh prajurit Korea Utara dalam membantu membebaskan Wilayah Kursk dari pasukan Ukraina.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara pribadi memerintahkan militer negaranya untuk bertempur bersama pasukan Rusia “untuk memusnahkan penjajah neo-Nazi Ukraina dan membebaskan wilayah Kursk,” media pemerintah negara itu melaporkan pada hari Senin.

    “Operasi pembebasan wilayah Kursk untuk mengusir invasi berani ke Federasi Rusia oleh otoritas Ukraina telah berakhir dengan kemenangan,” Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan, mengutip pernyataan resmi oleh Komisi Militer Pusat negara itu.

    Putin pun menyampaikan rasa terima kasih pribadinya kepada Korea Utara dan Kim Jong Un. Ia menyebut juga akan siap membantu negara itu jika dibutuhkan.

    “Kami akan selalu menghormati para pahlawan Korea yang telah mengorbankan nyawa mereka demi Rusia, demi kebebasan kita bersama, atas dasar yang sama dengan saudara-saudara seperjuangan mereka di Rusia,” tambahnya.

    4. Rusia Dakwa Agen Ukraina Yang Bunuh Jenderal

    Penyidik Rusia telah mendakwa seorang pria atas tuduhan melakukan serangan bom mobil yang menewaskan seorang jenderal senior di pinggiran kota Moskow minggu lalu. Tersangka mengaku bertindak atas perintah dari dinas keamanan Ukraina.

    Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu, penyidik mengumumkan bahwa Ignat Kuzin yang berusia 42 tahun menghadapi tuduhan melakukan tindakan teroris dan penanganan serta pembuatan bahan peledak secara ilegal. Juru bicara komite Svetlana Petrenko mengatakan Kuzin sepenuhnya mengakui kesalahannya dan setuju untuk mengonfirmasi kesaksiannya selama prosedur investigasi di tempat.

    Kuzin ditahan tak lama setelah ledakan yang menewaskan wakil kepala operasi Staf Umum Rusia, Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik, pada tanggal 25 April di luar rumahnya di Balashikha. Petrenko menyatakan bahwa Kuzin telah direkrut oleh Dinas Keamanan Ukraina (SBU) pada tahun 2023. Atas keterlibatannya, Kuzin diduga dijanjikan pembayaran sebesar US$ 18.000 (Rp 302 juta).

    5. Zelensky Turunkan 100 Drone Serang Rusia

    Militer Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak besar-besaran pada malam hari terhadap Rusia. Serangan terjadi di wilayah Bryansk.

    Dalam laporan Russia Today, Pertahanan udara Rusia mencegat total 115 pesawat nirawak antara pukul 20.30 Minggu dan pukul 04.35 Senin, termasuk sepuluh di atas Krimea dan Laut Hitam, dua di atas Wilayah Kursk, dan satu di atas Wilayah Belgorod.

    Sekitar 102 pesawat nirawak ditembak jatuh di atas Wilayah Bryansk, di mana, menurut Gubernur Aleksandr Bogomaz, serangan tersebut merusak infrastruktur sipil dan menewaskan sedikitnya satu orang.

    “Rezim Kiev melakukan aksi terorisme lagi malam ini. Sayangnya, serangan Ukraina di kota Bryansk menewaskan seorang warga sipil dan melukai seorang wanita. Dia segera dibawa ke rumah sakit tempat dia menerima bantuan medis yang diperlukan,” tulis Bogomaz di Telegram.

    6. Rusia: Inggris Mau Luncurkan Senjata Kimia di Ukraina

    Kepala Badan Intelijen Luar Negeri (SVR) Rusia, Sergey Naryshkin, menyebutkan saat ini ada potensi Inggris dapat melakukan provokasi terhadap Rusia. Hal ini dikarenakan jejak London melakukan aktivitas permusuhan terhadap Moskow.

    Berbicara kepada TASS pada hari Sabtu, ia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Inggris dapat menggunakan senjata kimia di Ukraina untuk menjebak Rusia sebagai pelaku.

    “Inggris dapat melakukan provokasi di wilayah negara mana pun jika Inggris tertarik,” kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa SVR sangat menyadari aktivitas permusuhan rahasia London yang ditujukan kepada Rusia.

    Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, SVR juga menuduh bahwa badan intelijen Inggris dan Prancis telah bekerja secara diam-diam untuk melemahkan upaya perdamaian Presiden AS Donald Trump dalam konflik Ukraina dan menggagalkan normalisasi antara Washington dan Moskow.

    7. McDonalds Mau Balik Lagi ke Rusia

    McDonald’s telah mengajukan sejumlah aplikasi merek dagang di Rusia yang kini sedang diperiksa oleh kantor paten Rusia, Rospatent. Langkah tersebut telah menghidupkan kembali spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya raksasa makanan cepat saji Amerika itu ke negara tersebut.

    McDonald’s, bersama dengan Apple, Coca-Cola, Ford, Microsoft, IBM, dan merek-merek Amerika lainnya, menarik diri dari Rusia menyusul meningkatnya konflik Ukraina pada tahun 2022 dan penerapan sanksi oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden. Namun, beberapa perusahaan memilih untuk tetap bertahan dengan mengubah merek operasi mereka di Rusia.

    McDonald’s mengajukan lebih dari 50 aplikasi merek dagang pada akhir tahun 2024, menurut data Rospatent, yang mencakup makanan dan minuman. Perusahaan tersebut juga mengirimkan surat yang mengonfirmasi bahwa daftar barang dan jasa tersebut mematuhi hukum Rusia.

    “Rospatent mulai meninjau pengajuan tersebut bulan ini, sementara pemeriksaan formal kini sedang berlangsung,” menurut laporan media Rusia.

    McDonald’s hengkang dari Rusia pada Mei 2022, menjual operasinya kepada pengusaha lokal Aleksander Govor, yang mengubah nama restorannya menjadi Vkusno i Tochka, yang secara kasar berarti “Cukup Lezat” dan kini mengoperasikan lebih dari 880 lokasi di 64 wilayah Rusia.

    Perjanjian penjualan tersebut mencakup opsi bagi McDonald’s untuk membeli kembali gerai-gerai lamanya dalam waktu 15 tahun. McDonald’s kemudian mengungkapkan bahwa hengkangnya perusahaan dari Rusia telah merugikan perusahaan sebesar US$ 1,3 miliar (Rp 21 triliun).

    (tps/tps)

  • Pertama Kalinya Korut Akui Bantu Rusia Lawan Ukraina

    Pertama Kalinya Korut Akui Bantu Rusia Lawan Ukraina

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya Korea Utara (Korut) mengakui mengirim bantuan pasukan ke Rusia. Korut mendukung Rusia menang melawan perang dengan Ukraina.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita KCNA Senin (28/4/2025) Korut melaporkan, pasukan tentaranya akan membantu Moskow merebut kembali wilayah di perbatasan Kursk yang sebelumnya berada di bawah kendali Kyiv. KCNA menyatakan, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang memerintahkan pengiriman pasukan tersebut sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu.

    “Atas perintah kepala negara, sub-unit angkatan bersenjata Republik Korut menganggap wilayah Rusia sebagai wilayah mereka sendiri dan membuktikan aliansi kokoh antara kedua negara,” demikian pernyataan Komisi Militer Korut yang dikutip oleh KCNA.

    KCNA juga melaporkan, kemenangan dalam pertempuran di Kursk ini akan menunjukkan “tingkat strategis tertinggi dari persahabatan militan yang kuat” antara Korea Utara dan Rusia.

    Aliansi kokoh Korut dan Rusia

    Kim Jong Un memuji pasukan tentaranya sebagai “pahlawan dan perwakilan kehormatan tanah air” yang bertempur demi keadilan.

    Korea Utara juga menyatakan bahwa memiliki aliansi dengan negara kuat seperti Federasi Rusia adalah suatu kehormatan.

    Diperkirakan, Korea Utara telah mengirim hampir 14.000 pasukan, termasuk sekitar 3.000 tentara tambahan untuk menggantikan yang gugur, demi bertempur bersama pasukan Rusia. Meski kekurangan kendaraan lapis baja dan pengalaman dalam perang drone, pasukan tambahan ini mampu beradaptasi dengan cepat.

    Pada hari Sabtu (26/4), Rusia mengonfirmasi bahwa tentara Korea Utara akan bertempur bersama pasukan Rusia di Kursk. Sebelum pengakuan ini, baik Rusia maupun Korea Utara belum pernah secara terbuka mengonfirmasi atau membantah keberadaan pasukan Korea Utara di medan perang.

    Zelensky Tegaskan Ukraina Belum Terusir dari Kursk

    Foto: Volodymyr Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo Purchase Licensing Rights).

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan, pasukan Ukraina masih bertempur di wilayah Kursk dan Belgorod.

    “Militer kami masih menjalankan tugas di wilayah Kursk dan Belgorod. Kita mempertahankan posisi kita di wilayah Rusia itu,” katanya dalam pidato, Minggu (27/04) malam waktu setempat.

    Dalam pernyataan sebelumnya di hari yang sama, Zelenskyy juga mengakui bahwa situasi di banyak wilayah, termasuk Kursk, masih sangat sulit.

    Sementara pada hari Sabtu (26/04), Moskow menyatakan bahwa pasukan Kyiv telah berhasil diusir dari Desa Gornal, wilayah terakhir di perbatasan Kursk yang sebelumnya di bawah kendali Ukraina.

    Namun, beberapa jam kemudian, militer Ukraina menolak klaim Rusia tersebut sebagai “trik propaganda.”

    Trump Sebut Zelensky Siap Serahkan Krimea

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, ia yakin Zelenskyy siap menyerahkan Krimea dalam perundingan damai dengan Rusia.

    “Oh, saya pikir begitu,” kata Trump saat menjawab pertanyaan apakah ia yakin Zelenskyy siap “menyerahkan” wilayah yang diduduki Rusia sejak tahun 2014 itu.

    Pernyataan ini bertentangan dengan sikap resmi Zelenskyy mengenai status Krimea.

    Trump juga menyatakan, ia ingin Presiden Putin “berhenti menembak” dan menandatangani kesepakatan damai dengan Ukraina.

    “Saya ingin dia berhenti menembak, duduk, dan menandatangani kesepakatan,” kata Trump. “Kita sudah berada dalam batasan sebuah kesepakatan, saya yakin, dan saya ingin dia menandatanganinya,” tambahnya.

    Krimea merupakan wilayah semenanjung strategis di sepanjang Laut Hitam di bagian selatan Ukraina. Wilayah ini direbut oleh Rusia bertahun-tahun sebelum invasi skala penuh yang dimulai pada 2022 lalu.

    ‘Lihat juga Video: Kim Jong Un Siapkan 1.500 Pasukan Korut Bantu Rusia Perang di Ukraina’

    Halaman 2 dari 2

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini