Negara: Rusia

  • Sadis! Juragan Kripto Rusia Tewas Dimutilasi di Dubai

    Sadis! Juragan Kripto Rusia Tewas Dimutilasi di Dubai

    Jakarta

    Roman Novak dikenal sebagai juragan kripto dengan gaya hidup mewah. Tak disangka dia ditemukan tewas dimutilasi dengan sadis.

    Diberitakan New York Post, Selasa (18/11/2025) Roman Novak dan istrinya Anna terakhir terlihat hidup pada 2 Oktober 2025. Mereka lalu pergi ke resor pegunungan di luar kota Dubai untuk temu janji dengan calon investor.

    Diduga itu adalah jebakan. Aparat hukum Uni Emirat Arab mengatakan pasangan ini diduga diperas untuk simpanan mata uang kripto.

    Roman dan Anna kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial sebagai juragan kripto. Mereka pamer naik mobil Rolls Royce dan jet pribadi selama tinggal di Dubai.

    Roman dan Anna rupanya bukan juragan kripto sungguhan, melainkan scammer. Mereka berhasil menggalang uang investor sampai USD 500 juta (Rp 8,3 triliun) lewat aplikasi kripto tipuan lalu kabur dengan uang investor untuk hidup mewah di Dubai, demikian kata aparat hukum setempat.

    Terkait dengan penculikan itu, Roman dan Anna dipancing ke sebuah villa di Kota Hatta, UAE. Mereka lalu disandera dan para pelaku meminta password ke dompet kripto Novak.

    Dompet kripto Roman ternyata kosong dan para pelaku diduga membunuh pasangan itu dan memutilasi dan menyebar potongan tubuhnya termasuk di tong sampah mall, demikian dilansir dari media Fontanka Rusia. Potongan tubuh yang lain belum ditemukan.

    “Berdasarkan informasi awal, Novak dan istrinya diculik untuk tebusan. Ketika para kriminal ini sadar tidak bisa dapat uangnya, mereka membunuh keduanya,” kata seorang sumber kepada media Komsomolskaya Pravda.

    Aparat hukum Rusia dari St Petersburg ikut dalam investigasi kasus ini. Kata mereka sinyal ponsel korban terakhir diterima pada 4 Oktober 2025, posisinya di Cape Town, Afrika Selatan.

    8 Orang sudah ditahan terkait kasus ini. Salah satunya adalah mantan investor yang kena tipu dan merupakan mantan pegawai Kementerian Dalam Negeri pemerintahan Vladimir Putin.

    3 Pelaku diduga melakukan eksekusi, 4 pelaku lain diduga merencanakan pembunuhan dengan membeli pisau. Peran pelaku ke-8 belum ditangkap.

    Novak semasa hidupnya punya catatan kejahatan di Rusia dalam kasus penipuan kripto. Dia pernah dipenjara di Rusia karena pencurian uang investor USD 100.000 (Rp 16,7 miliar).

    (fay/fyk)

  • 5 Cara Membuka Yandex yang Diblokir Tanpa VPN, Panduan Lengkap dan Mudah

    5 Cara Membuka Yandex yang Diblokir Tanpa VPN, Panduan Lengkap dan Mudah

    YOGYAKARTA – Cara membuka Yandex yang diblokir banyak ditanyak pengguna internet, terutama kekita akses ke situs tersebut diblokir oleh penyedia layanan intenet (ISP). Seperti diketahui Yandek adalah salah satu mesin pencari yang memiliki layanan yang cukup lengkap, namun ketika diblokir, aksesnya bisa sangat terbatas.

    Banyak yang mengira bahwa satu-satunya cara membuka situs yang diblokir adalah dengan menggunakan VPN, padahal ada metode lain yang lebih ringan dan mudah dilakukan. Berikut akan dibahas 5 cara membuka Yandex yang diblokir dengan langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja.

    Cara Membuka Yandex yang Diblokir

    Membuka Yandex yang diblokir tidak harus selalu menggunakan VPN. Bahkan, beberapa trik bisa diterapkan langsung di browser tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Hanya dalam beberapa langkah, Anda sudah bisa kembali mengakses Yandex. Berikut caranya:

    Matikan Safe Browsing Sementara

    Fitur Safe Browsing di Chrome bisa memblokir situs yang dianggap berpotensi mengandung malware. Ini termasuk situs Yandex, meski sebenarnya aman. Untuk mengatasinya, nonaktifkan fitur ini sementara waktu lalu aktifkan kembali setelah selesai.

    Caranya: buka Settings > Privacy and security > Security > pilih No protection (not recommended). Setelah berhasil membuka Yandex, jangan lupa mengaktifkan kembali proteksi ini demi keamanan penjelajahan.

    Mengganti DNS Browser

    DNS berfungsi sebagai penerjemah alamat website ke alamat IP. Layanan DNS bawaan ISP tidak jarang memblokir situs tertentu, termasuk Yandex. Dengan mengganti DNS ke Cloudflare (1.1.1.1) atau Google DNS (8.8.8.8), Anda bisa mengakses situs yang diblokir dengan mudah.

    Caranya: Klik ikon tiga titik > Settings > Privacy and security > Security > Aktifkan Use secure DNS. Pilih penyedia DNS, lalu tutup dan buka kembali browser untuk mencoba akses Yandex. Langkah sederhana ini dapat membuka situs yang sebelumnya terblokir.

    Ubah Lokasi di Pengaturan Yandex

    Yandex menggunakan pengaturan lokasi untuk menampilkan konten relevan bagi pengguna. Mengubah lokasi ke negara lain, seperti Rusia atau Amerika Serikat, dapat membantu membuka blokir regional.

    Caranya: Setelah masuk ke situs Yandex, klik ikon gear > pilih Region/Location > ubah negara ke wilayah yang tidak memblokir Yandex. Simpan pengaturan dan refresh halaman untuk melihat hasilnya.

    Hapus Cache dan Cookies Browser

    Cache dan cookies yang menumpuk bisa menjadi salah satu penyebab situs tidak bisa diakses. Membersihkannya dapat memperbaiki error akses saat membuka Yandex.

    Caranya: Buka Settings > Privacy and security > Clear browsing data. Pilih “All time” > centang Cookies dan Cached images > klik Clear data. Setelah selesai, restart browser dan coba lagi akses Yandex.

    Gunakan Ekstensi Proxy atau DNS di Browser

    Jika semua cara di atas belum berhasil, Anda bisa mencoba ekstensi browser seperti Hola VPN, Browsec, atau Smart Proxy. Ekstensi ini bekerja seperti VPN ringan dan dapat mengalihkan koneksi ke server negara lain.

    Pengguna cukup mengunduh ekstensi dari Chrome Web Store, mengaktifkannya, lalu mencoba membuka situs Yandex. Langkah ini biasanya efektif tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan yang berat.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa membuka Yandex yang diblokir dengan simpel dan cepat tanpa harus mengunduh VPN. Pilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan pastikan tetap menjaga keamanan saat berselancar di dunia maya.

  • Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung kecuali dua negara yang memilih abstain yakni China dan Rusia.

    Resolusi itu, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kapan Indonesia akan Kirim 20.000 Pasukan untuk Misi Perdamaian ke Gaza?

    Kapan Indonesia akan Kirim 20.000 Pasukan untuk Misi Perdamaian ke Gaza?

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dikabarkan akan mengirimkan 20.000 prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian di Gaza.

    Hal ini menyusul usulan Amerika Serikat (AS) terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal resolusi perdamaian di Gaza.

    Pada Senin (17/11), DK PBB akhirnya menyetujui usulan AS yang mencakup adanya pembentukan pasukan perdamaian.

    Melansir Bloomberg, sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin (17/11), sementara Rusia dan China memilih abstain.

    “Resolusi hari ini merupakan langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan sejahtera, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang DK PBB.

    Waltz juga menyampaikan bahwa pasukan dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan tergabung dalam International Stabilization Force (ISF).

    Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk menjaga ketertiban selama Israel Defense Forces (IDF) menarik pasukannya dari Gaza, sementara Board of Peace yang digagas Trump mempersiapkan pemerintahan transisi.

    Mandat pasukan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB.

    Kapan Indonesia Kirim 20.000 Pasukan ke Gaza?

    Meskipun sudah disetujui oleh DK PBB, namun tenggat waktu pengiriman pasukan perdamaian tersebut belum diberi arahan resmi.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masih melakukan koordinasi dengan negara-negara di sekitar Palestina, khususnya Yordania terkait dengan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

    “Kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York untuk menentukan nanti keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono usai menghadiri pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11) dikutip dari Antaranews.

    Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan koordinasi untuk mematangkan langkah diplomatik dan teknis.

    “Semuanya masih dalam koordinasi,” katanya.

    Sebelumnya, Indonesia mengaku akan mengirimkan 20.000 prajurit yang diturunkan untuk membantu resolusi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Menhan Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11). dikutip dari Antaranews.

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy.

    Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

  • Trump Puji Resolusi PBB untuk Gaza: Persetujuan Terbesar dalam Sejarah!

    Trump Puji Resolusi PBB untuk Gaza: Persetujuan Terbesar dalam Sejarah!

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji hasil voting Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza usulannya. Trump mengklaim rencana tersebut akan mengarah pada “perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia.”

    Voting tersebut “mengakui dan mendukung DEWAN PERDAMAIAN, yang akan diketuai oleh saya,” kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial miliknya, Truth Social.

    “Ini akan tercatat sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan) akan mengarah pada perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Pada Senin (17/11) waktu setempat, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi AS yang memperkuat rencana Trump terkait pengerahan pasukan internasional di Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China abstain dan tidak ada veto.

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut yang dinamai DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS-Korsel Sepakat Bikin Kapal Selam Nuklir, Korut Marah!

    AS-Korsel Sepakat Bikin Kapal Selam Nuklir, Korut Marah!

    Pyongyang

    Korea Utara (Korut) mengecam keras kesepakatan antara negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel), dan Amerika Serikat (AS) untuk membuat kapal selam bertenaga nuklir. Pyongyang memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut akan menyebabkan efek “domino nuklir”.

    Presiden Korsel Lee Jae Myung pekan lalu mengumumkan finalisasi perjanjian keamanan dan perdagangan dengan AS yang telah ditunggu sejak lama. Perjanjian itu mencakup kerja sama melanjutkan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.

    Otoritas Seoul mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan “dukungan untuk memperluas kewenangan atas pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar bekas”.

    Dalam komentar pertama terhadap kesepakatan Korsel-AS tersebut, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Korut yang bersenjata nuklir mengecam program kapal selam itu sebagai “upaya konfrontasi yang berbahaya”.

    “Perjanjian itu merupakan perkembangan serius yang mengganggu stabilitas keamanan militer di kawasan Asia-Pasifik di luar Semenanjung Korea dan menyebabkan situasi kendali nuklir yang mustahil di ranah global,” demikian komentar otoritas Korut, yang disampaikan lewat kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), pada Selasa (18/11).

    Kepemilikan Korsel atas kapal selam tenaga nuklir, sebut otoritas Pyongyang dalam komentarnya, “pasti akan menyebabkan ‘fenomena domino nuklir’ di kawasan dan memicu perlombaan senjata panas”.

    “DPRK akan mengambil tindakan balasan yang lebih beralasan dan realistis,” tegas otoritas Korut, sembari menyebut kedua negara memiliki “niat konfrontatif”.

    Media pemerintah Korut melaporkan pada Oktober lalu bahwa Pyongyang telah melakukan uji coba mesin balistik ke-9 dan terakhir, yang mengindikasikan peluncuran sepenuhnya untuk rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

    Komentar Korut itu disampaikan sehari setelah Seoul mengusulkan perundingan militer dengan Pyongyang untuk mencegah bentrokan di perbatasan. Ini menjadi usulan pertama dalam tujuh tahun terakhir.

    Presiden Lee juga menawarkan untuk menggelar diskusi yang lebih luas dengan Korut tanpa prasyarat — sebuah pergeseran posisi yang drastis dari sikap keras yang diambil pendahulunya yang konservatif.

    Tidak hanya Korut, kesepakatan kapal selam tenaga nuklir antara AS-Korsel juga menuai kritikan China. Duta Besar China di Seoul, Dai Bing, mengatakan pekan lalu bahwa kemitraan itu “melampaui sekadar kemitraan komersial, dan secara langsung menyentuh rezim non-proliferasi global serta stabilitas Semenanjung Korea dan kawasan yang lebih luas”.

    Tonton juga video “Cekcok Dengan Eks Presiden Rusia, Trump Kirim 2 Kapal Selam Nuklir”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Budaya Brutal di Internal Militer Rusia, Mengapa Tak Dihukum?

    Budaya Brutal di Internal Militer Rusia, Mengapa Tak Dihukum?

    Jakarta

    “Mereka membunuh anak saya,” ratap Tatjana Bykova dalam sebuah pesan video. Ia menggunakan istilah “dibatalkan” untuk menggambarkan bagaimana putranya, Andrej, dibunuh oleh komandan militer Rusia. Ia menyebut nama-nama mereka dan mengatakan bahwa ia membenci mereka.

    Awalnya, mereka memeras Andrej, menuntut setengah dari kompensasi yang ia terima atas cederanya. Ketika ia menolak memberikan uang itu dan malah membeli sebuah mobil, mereka menuntut agar ia menyerahkan mobil tersebut. Ia dibunuh karena menolak menyerahkan mobil itu.

    Bykova mengajukan keluhan ke Komite Investigasi Federasi Rusia dan kantor kejaksaan, tetapi tidak ada yang terjadi. Andrej Bykov hanya dinyatakan hilang. “Saya diberi tahu bahwa ia dipukuli hingga tewas. Ia tergeletak di sebuah hutan dekat Galizynovka (sebuah desa di Oblast Donetsk, Ukraina),” kata Bykova kepada media independen Rusia, Verstka.

    Pada Oktober 2025, situs berita investigatif tersebut meluncurkan sebuah proyek untuk menyoroti penyiksaan yang meluas dan apa yang disebut “pembatalan”, istilah sehari-hari untuk pembunuhan terhadap rekan sendiri di dalam tentara Rusia.

    Verstka juga menerbitkan nama-nama puluhan komandan yang terlibat. Keesokan harinya, Aleksandr Pashchtschenko, seorang deputi dari partai berkuasa Rusia Bersatu dari Khakassia di Siberia selatan, menanggapi kritik dari seorang warga yang marah dengan mengatakan, “Di garis depan, kamu akan dibatalkan karena pernyataan seperti itu.” Secara tak sengaja, komentar ini menegaskan bahwa “pembatalan” sudah menjadi norma budaya.

    Penyiksaan dan pembunuhan terjadi di dalam barisan militer Rusia

    “Pembunuhan terhadap rekan sendiri hanyalah sebagian dari kondisi menyedihkan dalam tentara Rusia. Penyiksaan juga tersebar luas,” kata pakar militer Yuri Fyodorov kepada DW. Video-video penyiksaan dapat ditemukan di kanal-kanal Telegram yang membahas perang. Menurutnya, misalnya, para prajurit dilempar ke dalam lubang dan diberi makan sampah selama satu atau dua minggu, tergantung suasana hati komandan. Atau para prajurit dipaksa untuk “memeluk pohon”, mereka diikat ke batang pohon dan dibiarkan selama satu atau dua hari tanpa makanan atau minum.

    Alasan terjadinya “pembatalan” sangat beragam, ketidakpatuhan, pelanggaran disiplin, konsumsi alkohol, perselisihan dengan perwira, atau penolakan menyerahkan sebagian penghasilan.

    “Jika Anda memandang orang sebagai sesuatu yang dapat dibuang dan mampu membunuh seseorang dengan mengirimnya ke pertempuran tanpa harapan, maka Anda juga akan membunuh karena seseorang melakukan pelanggaran, tidak menyerahkan uang, atau berselisih,” kata pakar militer Jan Matveyev.

    “Atasan yang melakukan tindakan kekerasan kejam ini juga memiliki atasan yang mengejek mereka, misalnya dengan memberi perintah yang tidak realistis dan menahan pasokan penting bagi unit mereka.

    Para pejabat tinggi ini menampilkan citra superioritas, tak terkalahkan, dan kemakmuran. Hal ini memicu perasaan sangat sulit di kalangan komandan lapangan, yang kemudian mereka tumpahkan pada bawahan mereka.”

    Menurut Putilovskaya, para tentara takut menjadi sasaran agresi atasan mereka sendiri. Namun, mereka juga merasakan belas kasihan dan rasa bersalah terhadap rekan yang menjadi korban karena mereka tidak bisa menolong.

    Budaya “pembatalan” untuk menanamkan disiplin

    Yuri Fyodorov mengaitkan budaya “pembatalan” di tentara dengan perwira korup serta prajurit yang kriminal dan tidak disiplin. Ia mengatakan bahwa korps perwira Rusia menjadi lebih bermasalah sejak 1990-an. Sejak itu, banyak orang tetap berada di tentara karena tidak bisa menemukan pekerjaan lain.

    Mereka menambah gaji rendah melalui praktik korupsi, seperti memaksa prajurit melakukan kerja tanpa upah. Perwira-perwira seperti inilah yang kini berperang di Ukraina.

    Para ahli sepakat bahwa tentara Rusia juga berubah dalam perang Ukraina karena kini mencakup tentara bayaran yang bertempur demi uang dan narapidana yang memiliki nilai-nilai tersendiri.

    “Untuk mengendalikan seluruh gerombolan ini, Anda harus menggunakan metode paling brutal,” kata Fyodorov. Salah satu contoh awal yang terkenal adalah video yang beredar di media sosial pada November 2022, menunjukkan tentara bayaran Wagner membunuh rekan mereka dengan palu godam.

    Mengapa kekerasan tidak dihukum?

    Menurut Jan Matveyev, alasan utama budaya kekerasan ini adalah kurangnya disiplin dan tidak adanya sistem militer yang terstruktur dengan baik.

    “Semua ini mendorong impunitas, yang membuat kepemimpinan tidak mungkin dijalankan. Tidak ada seorang pun di tentara Rusia yang dihukum atas kejahatan perang serius seperti pembunuhan di Bucha dan Mariupol. Ini langsung memberi sinyal bahwa Anda bisa membunuh orang tanpa dihukum,” kata Matveyev.

    Ia yakin penyalahgunaan kekuasaan ini telah merusak disiplin dalam tentara. Ia menambahkan bahwa kegagalan tentara untuk menindak kekerasan membuat kekejaman semakin meningkat.

    Kedua ahli tersebut meyakini bahwa tentara Rusia tidak akan mampu bertempur jika budaya penyiksaan, pelecehan, pemerasan, “pembatalan”, dan kejahatan perang itu dihentikan. “Pada kenyataannya, fungsi tentara bergantung pada impunitas dan pada memperlakukan prajurit sebagai sumber daya, sebagai budak,” kata Fyodorov.

    Dari perspektif Putilovskaya, pembunuhan dan penyiksaan merupakan metode pemaksaan, kontrol, dan intimidasi.

    “Pimpinan tentara tidak tertarik membangun hubungan jangka panjang dengan orang-orang karena mereka tahu akan selalu ada orang baru. Dua hal yang menyatukan komunitas, bahkan dalam perang: ikatan emosional dan paksaan. Jika salah satunya hilang, dalam hal ini, ikatan emosional, maka paksaan mengambil alih, dan paksaan itu berubah menjadi kekejaman yang meningkat sampai titik ekstrem.”

    Matveyev juga menambahkan bahwa para tentara Rusia tidak memahami apa yang mereka perjuangkan. “Tentara Ukraina tahu apa yang mereka perjuangkan, meskipun mereka berada dalam situasi yang sangat sulit dan menghadapi banyak masalah. Mereka mempertahankan negara mereka.

    Sebagian besar tentara Rusia sangat sadar bahwa ini adalah kejahatan perang yang serius dan keji, yang melibatkan banyak kejahatan kecil lainnya, dan bahwa mereka harus menerimanya,” kata sang ahli.

    Artikel ini pertama kali terbit di Rusia

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Jakarta

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan Washington setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara hanya Rusia dan Tiongkok yang abstain — tanpa veto.

    Resolusi PBB itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara tanpa melibatkan Hamas.

    Lihat Video ‘Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!’:

    (zap/yld)

  • DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    Jakarta

    Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana Presiden AS Donald Trump terkait pengerahan pasukan internasional di jalur Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan AS setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara Rusia dan Tiongkok abstain dan tidak ada veto.

    Sementara itu, dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Lihat juga Video ‘Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah’:

    (zap/yld)

  • Trump Ngamuk! AS Siap “Hajar” Negara yang Berbisnis dengan Rusia

    Trump Ngamuk! AS Siap “Hajar” Negara yang Berbisnis dengan Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (16/11/2025) mengumumkan bahwa Partai Republik sedang menyusun undang-undang baru yang sangat keras, yang bertujuan menjatuhkan sanksi terhadap negara manapun di dunia yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Rusia.

    Pengumuman ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya AS untuk menekan Kremlin di tengah konflik yang berlarut-larut di Ukraina.

    Trump, ketika ditanya apakah sudah waktunya Kongres bertindak lebih keras terhadap Rusia, memberikan persetujuannya terhadap inisiatif dari anggota parlemen Republik.

    “Saya dengar mereka sedang melakukannya, dan itu tidak masalah bagi saya,” ujar Trump, dilansir Newsweek, Senin (17/11/2025).

    Langkah ini diambil setelah upaya Trump yang memposisikan dirinya sebagai “pembuat perdamaian” dalam konflik Ukraina-Rusia tidak membuahkan hasil, dan Presiden Rusia Vladimir Putin justru meningkatkan serangan. Desakan dari Ukraina dan sekutu-sekutu Eropa agar Trump mengambil tindakan yang lebih tegas kian meningkat.

    Trump menekankan bahwa undang-undang yang sedang dipersiapkan di Kongres AS ini akan memiliki cakupan yang sangat luas dan tegas. Sanksi ini tidak hanya menargetkan negara-negara yang membeli energi Rusia, tetapi juga negara-negara yang terlibat dalam perdagangan militer dan komoditas lainnya.

    “Mereka sedang mengesahkan undang-undang, Partai Republik sedang mengajukan undang-undang yang sangat keras, memberi sanksi dan lain-lain pada negara mana pun yang berbisnis dengan Rusia,” tegas Trump.

    “Negara manapun yang berbisnis dengan Rusia akan dikenakan sanksi yang sangat berat.”

    Sanksi baru ini diperkirakan akan menimbulkan dampak luas, bahkan mencakup beberapa sekutu AS sendiri. Data menunjukkan bahwa pelanggan energi utama Rusia adalah China (pembeli batu bara dan minyak mentah dominan), Turki (pembeli produk minyak utama), dan Uni Eropa (pembeli gas alam cair/LNG terbesar).

    Selain itu, sekutu AS di Asia seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan juga tercatat membeli sejumlah kecil energi Rusia.

    Selain energi, negara-negara seperti India, Iran, China, Vietnam, dan Mesir juga diketahui membeli senjata dari Rusia, yang membuat mereka berpotensi menjadi target sanksi AS.

    Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, sebelumnya pada Oktober telah bereaksi terhadap sanksi AS dengan menegaskan bahwa AS adalah musuh Rusia, dan upaya damai yang dilakukan oleh Trump kini telah sepenuhnya mengambil jalur perang.

    Sementara itu, China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, selalu menekankan bahwa penyelesaian krisis Ukraina hanya dapat dicapai melalui “dialog dan negosiasi, bukan paksaan dan tekanan.”

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]