Xcloud.id

Negara: Rusia

  • 6 Update Perang Rusia-Ukraina, Ratusan Tentara Korut Tewas Lawan Kyiv

    6 Update Perang Rusia-Ukraina, Ratusan Tentara Korut Tewas Lawan Kyiv

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-1.161 pada Rabu (30/4/2025). Berikut ini adalah peristiwa penting yang terjadi antara kedua negara tetangga yang masih berperang, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 1 Orang di Ukraina

    Kawanan pesawat nirawak atau drone Rusia menyerang kota Kharkiv dan Dnipro di Ukraina pada Selasa (29/4/2025) malam. Sejumlah pejabat menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai sekitar 50 orang.

    Laporan Reuters menyebut Kharkiv, yang terletak di timur laut Ukraina dekat perbatasan dengan Rusia, telah menjadi sasaran serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia secara berkala sejak Moskow memulai invasi skala penuhnya lebih dari tiga tahun lalu.

    Serangan terhadap Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, melukai 47 orang, termasuk dua anak-anak dan seorang wanita hamil, kata gubernur daerah Oleh Syniehubov.

    Di Dnipro, di Ukraina selatan, seorang pria berusia 53 tahun tewas, kata gubernur daerah Serhiy Lysak.

    Presiden Volodymyr Zelenskiy mengatakan Rusia telah mengerahkan lebih dari 100 pesawat nirawak serang di seluruh Ukraina dalam semalam.

    “Itulah sebabnya tekanan terhadap Rusia diperlukan – sanksi tambahan yang kuat yang benar-benar akan berhasil. Tekanan harus dilakukan, bukan sekadar kata-kata atau upaya persuasi, yang memaksa Rusia untuk menghentikan tembakan dan mengakhiri perang,” tulis Zelensky di media sosial.

    Ukraina: Serangan Rusia Lebih Intens di Tengah Gencatan Senjata

    Pasukan Rusia telah secara signifikan meningkatkan intensitas aktivitas tempur mereka di Ukraina timur. Hal ini disampaikan komandan militer tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi pada Rabu.

    “Meskipun ada pernyataan keras tentang kesiapan untuk gencatan senjata untuk liburan Mei, penjajah (pasukan Rusia) telah secara signifikan meningkatkan intensitas aksi tempur, memfokuskan upaya utama mereka pada arah Pokrovsk,” kata Syrskyi di Telegram.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan gencatan senjata tiga hari dari 8-10 Mei untuk menandai peringatan 80 tahun kemenangan Uni Soviet dan sekutunya dalam Perang Dunia Kedua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan gencatan senjata segera yang berlangsung setidaknya 30 hari.

    Pasukan Rusia, yang memulai invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, telah berbulan-bulan mencoba mengepung kota timur Pokrovsk, pusat logistik, tetapi perlawanan Ukraina telah memperlambat kemajuan mereka di daerah tersebut.

    Ratusan Tentara Korut Tewas Saat Berperang Lawan Ukraina

    Sekitar 600 tentara Korea Utara tewas saat bertempur untuk Rusia melawan Ukraina dari total 15.000 tentara yang dikerahkan. Hal ini disampaikan oleh anggota parlemen Korea Selatan pada hari Rabu, mengutip badan intelijen negara itu.

    “Setelah enam bulan berpartisipasi dalam perang, militer Korea Utara menjadi kurang cakap, dan kemampuan tempurnya telah meningkat secara signifikan karena terbiasa menggunakan senjata baru seperti pesawat tanpa awak,” kata Lee Seong-kweun, anggota komite intelijen parlemen, kepada wartawan, setelah diberi pengarahan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan.

    Korea Utara sejauh ini telah menderita sekitar 4.700 korban, termasuk luka-luka dan kematian, meskipun pasukannya telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan kemampuan tempur selama sekitar enam bulan dengan menggunakan senjata modern seperti pesawat tanpa awak, kata anggota parlemen tersebut.

    Sebagai imbalan atas pengiriman pasukan dan pasokan senjata ke Rusia, Pyongyang tampaknya telah menerima bantuan teknis untuk satelit mata-mata, serta pesawat tanpa awak dan rudal anti-udara, kata mereka.

    Pyongyang awal minggu ini mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa mereka telah mengirim pasukan untuk bertempur bagi Rusia dalam perang di Ukraina atas perintah dari pemimpin Kim Jong Un. Mereka telah membantu merebut kembali kendali atas wilayah Rusia yang diduduki oleh Ukraina.

    Warga Ukraina ke Trump: Jangan Manfaatkan Kami

    Warga Ukraina, yang hidup dalam tekanan berat, menyampaikan pesan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tidak memanfaatkan mereka dan sumber daya yang mereka miliki. “Jangan manfaatkan kami, sumber daya ini milik kami,” kata mereka.

    Hal ini disampaikan mereka saat Kyiv dan Washington menggodok kesepakatan yang akan memberikan bagian dari kekayaan mineral Ukraina.

    Di kota Kryvyi Rih, yang di pinggirannya terdapat tambang bijih besi terbuka yang telah membuat kawah besar di lanskapnya, pensiunan berusia 71 tahun Oleksandr tidak percaya pada Trump.

    “Anda tidak bisa mempercayai pria berambut merah itu, dia bukan tipe orang seperti itu,” katanya. “Dari apa yang saya lihat, mereka hanya ingin mengambil, bukan memberi.”

    Presiden Volodymyr Zelenskiy, yang berasal dari Kryvyi Rih, mengatakan pada Senin bahwa negosiasi untuk menciptakan dana pendapatan mineral yang akan diambil AS telah mengalami kemajuan sejak nota kesepahaman ditandatangani pada tanggal 18 April.

    “Dokumen tersebut telah menjadi jauh lebih kuat – lebih adil – dan dapat bermanfaat bagi kedua bangsa kita, bagi Ukraina dan bagi Amerika,” katanya.

    Trump telah menekan Kyiv dengan mengancam akan menghentikan aliran pasokan militer untuk membantunya melawan invasi Rusia kecuali AS mendapatkan ganti rugi atas miliaran dolar yang dihabiskan untuk bantuan tersebut.

    Namun kesepakatan ini sensitif bagi Ukraina. Kyiv memiliki sejarah panjang dalam pertambangan batu bara dan bijih besi serta berharap dapat mengeksploitasi lapisan tanah jarang yang semakin dicari. Pendapatan mineral merupakan pilar penting anggaran negara.

    Kremlin: Putin Terbuka Soal Perdamaian Ukraina, Tapi…

    Presiden Vladimir Putin terbuka terhadap perdamaian di Ukraina dan kerja keras tengah dilakukan dengan Amerika Serikat, tetapi konflik tersebut sangat rumit sehingga kemajuan pesat yang diinginkan Washington sulit dicapai. Hal ini disampaikan Kremlin pada Rabu.

    “Presiden tetap terbuka terhadap metode politik dan diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

    Peskov mengatakan bahwa tujuan Rusia harus dicapai dan bahwa preferensi Moskow adalah mencapai tujuan tersebut secara damai.

    Ia mencatat bahwa Putin telah menyatakan kesediaan untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Ukraina, tetapi belum ada jawaban dari Kyiv.

    “Sayangnya, kami belum mendengar pernyataan apa pun dalam konteks ini dari Kyiv. Jadi kami tidak tahu apakah Kyiv siap atau tidak,” kata Peskov kepada wartawan.

    Presiden AS Donald Trump, yang mengatakan bahwa ia ingin dikenang sebagai pembawa damai, telah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri “pertumpahan darah” perang selama lebih dari tiga tahun di Ukraina – yang kini dianggap oleh pemerintahannya sebagai konflik proksi antara Amerika Serikat dan Rusia.

    “Kami memahami bahwa Washington ingin mencapai keberhasilan cepat dalam proses ini,” kata Peskov. Namun, TASS mengutip pernyataan Peskov bahwa akar penyebab Ukraina terlalu rumit untuk diselesaikan dalam satu hari.

    Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia berpikir bahwa Putin ingin menghentikan perang di Ukraina, seraya menambahkan bahwa jika bukan karena Trump, maka Rusia akan mencoba mengambil alih seluruh Ukraina.

    Keputusan Putin untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada tahun 2022 memicu konfrontasi terburuk antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba 1962 – yang dianggap sebagai saat kedua negara adidaya Perang Dingin itu paling dekat dengan perang nuklir yang disengaja.

    Perang Baru Rusia-NATO Bakal Diklaim di Lokasi Ini

    Aliansi militer Barat, NATO, dilaporkan sedang berencana untuk merebut Kaliningrad, wilayah kantong Rusia yang terletak di antara dua anggotanya, Polandia dan Lithuania. Hal ini disampaikan Ajudan Presiden Rusia Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Kremlin, Tass, Selasa (29/4/2025).

    Dalam pernyataannya, Patrushev menuduh pasukan NATO secara aktif berlatih untuk merebut wilayah tersebut dengan kedok latihan militer rutin di Laut Baltik. Juni lalu, sekitar 9.000 tentara dari 20 negara NATO ikut serta dalam latihan di wilayah tersebut, yang melibatkan deteksi kapal selam, pembersihan ranjau laut, pendaratan, dan respons medis terhadap skenario jatuhnya korban massal.

    Tak hanya itu, Patrushev juga memberikan indikasi terkait kesiapan aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) itu dalam menyerbu fasilitas nuklir yang dimiliki Rusia di wilayah tersebut.

    “Untuk tahun kedua berturut-turut, NATO menggelar latihan militer terbesar dalam beberapa dekade di dekat perbatasan kami, di mana mereka mempraktikkan skenario aksi ofensif di wilayah yang luas-dari Vilnius hingga Odesa, pengambilalihan wilayah Kaliningrad, pemblokiran pengiriman di Laut Baltik dan Laut Hitam, dan serangan pencegahan terhadap pangkalan permanen pasukan pencegah nuklir Rusia,” tuturnya.

    Kaliningrad adalah kota pelabuhan Rusia yang strategis dan penting di pesisir selatan Laut Baltik. Wilayah ini terpisah dari wilayah Rusia lainnya dan berbatasan dengan negara anggota NATO, Lithuania dan Polandia.

    Pernyataan Patrushev muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Barat, yang sebagian besar disebabkan oleh perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Badan intelijen Barat semakin memperingatkan tentang meningkatnya risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO dalam waktu dekat.

    (tfa/tfa)

  • Tanggapan Plin-plan Trump soal Niat Putin Berdamai dengan Ukraina, Awal Meragukan, Kini Menjamin – Halaman all

    Tanggapan Plin-plan Trump soal Niat Putin Berdamai dengan Ukraina, Awal Meragukan, Kini Menjamin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, kembali mengeluarkan sikap yang plin-plan terkait perang antara Rusia dengan Ukraina.

    Pada 26 April 2025 lalu, setelah menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Donald Trump sempat meragukan niat Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mengakhiri perang Ukraina.

    Keraguan itu muncul setelah Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bertemu di Vatikan.

    Saat itu, Trump merasa marah setelah Zelensky “ngadu” soal tindakan Putin yang menembakkan rudal ke wilayah sipil Ukraina.

    Bahkan, Trump menyebut Putin tak memiliki niat untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    “Tidak ada alasan bagi Putin untuk menembakkan rudal ke wilayah sipil, kota-kota dan desa-desa di Ukraina,” tulis Trump di Truth Social miliknya, dikutip dari Axios.

    “Hal itu membuat saya berpikir bahwa mungkin dia tidak ingin menghentikan perang, dia hanya memanfaatkan saya, dan harus ditangani dengan cara yang berbeda,” ungkap Trump pada saat itu.

    Akan tetapi, sikap Trump kini berubah dengan menyebut Putin ingin sekali mencapai perjanjian damai dengan Ukraina.

    Pernyataan itu Trump sampaikan ketika koresponden ABC News, Terry Moran, menanyakan ungkapannya di Truth Social beberapa waktu lalu.

    “Saya rasa dia melakukannya, ya,” kata Presiden AS itu, dikutip dari The Moscow Times.

    “Saya rasa… mimpinya adalah menguasai seluruh negeri. Saya rasa karena saya, dia tidak akan melakukan itu,” ujarnya.

    Trump sebelumnya berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina “dalam waktu 24 jam” setelah menjabat, tetapi upaya perdamaiannya sejauh ini belum membuahkan hasil.

    Selanjutnya, Trump berjanji akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam 100 hari pertama masa jabatannya.

    Janji itu pun kembali berbenturan dengan kenyataan yang tak terelakkan.

    Di perayaan 100 hari masa jabatan Trump pada Selasa (29/4/2025), serangan Rusia meningkat dan mengakibatkan jumlah korban sipil.

    Tak hanya itu, kesepakatan damai antara Rusia dengan Ukraina masih jauh dari kata tercapai.

    Dikutip dari Kyiv Independent, pada bulan Maret 2025, bulan kedua penuh masa jabatan Trump, 164 warga sipil tewas dan 910 terluka akibat serangan Rusia.

    Hampir semua kerugian terjadi di wilayah yang dikuasai pemerintah Ukraina, dan sebagian besar disebabkan oleh rudal jarak jauh atau amunisi yang melayang.

    Angka serupa diperkirakan terjadi pada bulan April 2025, yang juga menyaksikan serangan tunggal paling mematikan bagi anak-anak Ukraina sejak invasi skala penuh dimulai pada tahun 2022.

    Pada tanggal 14 April 2025, 18 orang tewas setelah rudal balistik meledak di taman bermain. Di antara mereka terdapat sembilan anak-anak.

    Serangan besar baru-baru ini di Sumy dan Kyiv juga menjadi berita utama internasional, sementara serangan yang lebih kecil kurang menarik perhatian di luar negeri tetapi terus meningkat.

    Minggu lalu, kepala Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina (HRMU), Danielle Bell, menyerukan “tren yang sangat mengganggu — warga sipil menanggung beban serangan yang semakin intens dan sering terjadi.”

    “Serangan pesawat tak berawak jarak jauh yang terjadi hampir setiap hari telah menewaskan dan melukai banyak warga sipil di seluruh negeri bulan lalu, dan mengganggu kehidupan jutaan orang lainnya,” kata Bell.

    Di garis depan juga, tanda-tanda perdamaian tidak ada, kata Emil Kastehelmi, seorang analis militer Finlandia dari kolektif intelijen sumber terbuka Black Bird Group.

    Alih-alih mundur atau melambat, serangan Rusia malah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, meskipun hal ini belum menghasilkan terobosan teritorial.

    “Saya menduga perang akan terus berlanjut hingga akhir,” ungkap Kastehelmi.

    “Tentu saja, ada banyak diplomasi yang berlangsung di balik pintu tertutup.”

    “Namun, jika kita melihat perkembangan di lapangan, tidak ada tanda-tanda jelas yang menunjukkan adanya terobosan diplomatik dalam beberapa minggu mendatang,” tukasnya.

    AS Ancam Mundur sebagai Mediator

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengancam akan mundur menjadi mediator jika tidak ada proposal konkret dari Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang.

    Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, diplomat AS John Kelley menyalahkan Rusia atas pertumpahan darah yang terus terjadi.

    Kelley mengatakan bahwa Rusia “sangat disesalkan” telah melakukan serangan besar-besaran yang “menyebabkan hilangnya nyawa yang tidak perlu, termasuk warga sipil yang tidak bersalah”.

    “Saat ini, Rusia memiliki peluang besar untuk mencapai perdamaian abadi,” kata Kelley, dikutip dari Reuters.

    Saat ini, tambah Kelly, beban untuk mengakhiri perang ada di tangan Rusia dan Ukraina.

    “Terserah kepada para pemimpin kedua negara untuk memutuskan apakah perdamaian mungkin terjadi.”

    “Jika kedua pihak siap mengakhiri perang, Amerika Serikat akan sepenuhnya mendukung jalan mereka menuju perdamaian abadi,” katanya.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce mengutip pernyataan Rubio, waktunya telah tiba saat “proposal konkret perlu disampaikan oleh kedua pihak tentang cara mengakhiri konflik ini”.

    “Bagaimana kita melanjutkan dari sini adalah keputusan yang sekarang menjadi milik Presiden.”

    “Jika tidak ada kemajuan, kami akan mundur sebagai mediator dalam proses ini,” kata Bruce dalam jumpa pers rutin.

    Baik Kyiv maupun Moskow berupaya menunjukkan kepada Trump, mereka membuat kemajuan menuju sasarannya untuk mencapai kesepakatan damai yang cepat setelah AS berulang kali mengancam akan menghentikan dorongan perdamaiannya.

    Tetapi di PBB, keduanya saling menyalahkan karena melanjutkan perang.

    Saat ini, Putin telah mengumumkan gencatan senjata selama tiga hari dari 8-10 Mei 2025 untuk menandai peringatan 80 tahun kemenangan Uni Soviet dan sekutunya dalam Perang Dunia Kedua.

    Ukraina mempertanyakan mengapa Moskow tidak menyetujui seruan Kyiv untuk gencatan senjata yang berlangsung setidaknya 30 hari dan dimulai segera.

    (*)

  • Rusia kepada ICJ: Tindakan Israel di Gaza Merusak Hukum dan Kemanusiaan, Kemanusiaan di Gaza Runtuh – Halaman all

    Rusia kepada ICJ: Tindakan Israel di Gaza Merusak Hukum dan Kemanusiaan, Kemanusiaan di Gaza Runtuh – Halaman all

    Rusia kepada ICJ: Tindakan Israel di Gaza Merusak Hukum dan Kemanusiaan, Kemanusiaan di Gaza Runtuh

    TRIBUNNEWS.COM- Rusia pada hari Rabu mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki (OPT) menyebabkan “krisis legalitas dan kemanusiaan,” saat sidang publik tentang kewajiban Israel berlanjut untuk hari ketiga.

    “Hari ini, kita menghadapi krisis legalitas dan kemanusiaan mengingat adanya pelemahan sistematis Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) oleh Israel dan kelalaiannya terhadap keseluruhan kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk kewajiban yang bersumber dari status Israel sebagai kekuatan pendudukan,” kata Maksim Musikhin, yang berbicara atas nama Moskow.

    “Urgensi masalah ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Gaza berada di ambang kelaparan. Rumah sakit hancur.”

    Musikhin memperingatkan bahwa dengan blokade total Israel sejak 2 Maret dan dimulainya kembali operasi militer, Gaza terus mengalami kehancuran yang dahsyat dan “bencana kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Ia juga menyuarakan kekhawatirannya atas operasi militer Israel yang kembali dilancarkan di Tepi Barat pada 21 Januari, dengan peringatan bahwa hal itu “berisiko mengulangi skenario mengerikan di Gaza.”

    Rusia menegaskan kembali dukungannya terhadap UNRWA, dengan menyebut peran lembaga tersebut “penting” dan mengatakan “pekerjaannya didukung kuat oleh sebagian besar masyarakat internasional.”

    “Tanpa UNRWA, sistem kemanusiaan Gaza akan runtuh,” ia memperingatkan.

    Rusia berpendapat bahwa “Israel sebagai kekuatan pendudukan terikat oleh (hukum humaniter internasional) IHL, termasuk Konvensi Jenewa Keempat dan peraturan Den Haag.”

    “Semua itu tidak terjadi hari ini,” kata Rusia kepada pengadilan, menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya untuk memastikan dan memelihara layanan makanan, kesehatan, dan kebersihan.

    “Undang-undang Israel yang melarang kegiatan UNRWA melanggar norma dan prinsip yang sebenarnya,” kata Musikhin, seraya mendesak pengadilan untuk menjadikan pendapatnya “sebagai mercusuar harapan” dan penegasan kembali hukum internasional.

    AS juga menyampaikan pidato di hadapan pengadilan selama sesi pagi, menyatakan dukungannya terhadap dimulainya kembali aliran bantuan kemanusiaan.

    “Yang jelas, Amerika Serikat mendukung aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan jaminan untuk memastikan bantuan tersebut tidak dijarah atau disalahgunakan oleh kelompok teroris,” kata Joshua Simmons.

    “Kami mendorong masyarakat internasional untuk fokus pada upaya mencapai gencatan senjata dan memikirkan kembali masa depan yang lebih baik bagi warga Israel dan Palestina.”

    Tentara Israel memperbarui serangannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada tanggal 19 Januari dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas.

    Hampir 52.400 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

     

     

    SUMBER: ANADOLU AJANSI

  • PIS Siap Hadapi Gejolak Global Imbas Tarif Trump

    PIS Siap Hadapi Gejolak Global Imbas Tarif Trump

    Jakarta –

    PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan kesiapannya dalam menghadapi ketidakpastian global imbas kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada puluhan negara dunia. Diketahui, Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 32% oleh Negeri Paman Sam tersebut.

    Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra menilai, ketidakpastian global imbas kebijakan Trump hanya bersifat temporer atau sementara. Kendati berdampak pada biaya pengiriman, ia menilai dampak kebijakan tersebut takkan pengaruhi pertumbuhan PIS.

    “Jadi, mungkin seperti yang Anda lihat, 3-4 tahun terakhir ini PIS mulai membuka bisnis lain di luar Indonesia agar kemampuan kami untuk memastikan ketahanan energi di Indonesia semakin hari semakin kuat,” kata Eka dalam acara Media Briefing Indonesia Maritime Week 2025 di Kaum Restoran, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Saat ini, Eka mengatakan PIS memiliki 62 rute internasional. Selain itu, PIS juga telah melakukan ekspansi dengan membangun kantor cabang di luar negeri, yakni Singapura, Dubai, hingga London yang tengah berproses.

    “Semoga kita akan memiliki kapal lain di bagian lain dunia. Jadi, kami dapat mencakup seluruh dunia pasokan dan permintaan kapal secara global,” ungkapnya.

    Ke depan, Eka menyebut PIS tidak hanya fokus pada pengelolaan terminal serta pengangkutan LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM), melainkan juga menjangkau bisnis kargo yang mengangkut beberapa komoditas baru seperti dry bulk, amonia, petrokimia, hingga CO2.

    “Kami telah membuat beberapa kolaborasi di negara Barat dan Timur, untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba (memperluas bisnis), perusahaan kami akan siap untuk bisnis baru ini,” tegasnya.

    Eka menambahkan, meningkatnya tensi geopolitik sebelumnya telah dihadapi PIS, seperti yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kala itu, PIS terpaksa meningkatkan biaya operasional pengirimannya untuk rute luar negeri.

    Di sisi biaya impor, Eka juga tak menampik ketegangan global berdampak pada ongkos pengiriman. Adapun saat ini, diketahui Indonesia masih menjadi importir minyak mentah dari AS dan beberapa negara Arab.

    Namun, Eka optimis hal tersebut dapat dimitigasi dengan baik. Ia pun menilai, ketidakpastian global hanya bersifat sementara.

    “Kami telah menghadapi tantangan ini beberapa tahun yang lalu. Dan kami percaya bahwa untuk membuat perusahaan yang kuat dalam pelayaran, kita perlu memaksimalkan pasar itu sendiri. Jadi, kami percaya bahwa tingkat biaya yang saat ini tidak terbayarkan bagi kami, ini hanya musiman,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Kim Jong Un Pamer Kapal Perang Seram, Bisa Luncurkan Rudal Nuklir

    Kim Jong Un Pamer Kapal Perang Seram, Bisa Luncurkan Rudal Nuklir

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengumumkan kapal perang perusak baru negara itu, yang tampaknya dapat meluncurkan rudal balistik nuklir. Kapal perang itu disebut kemajuan signifikan untuk memperkuat kemampuan militer Korut dan diklaim punya senjata terkuat.

    Kim Jong Un dan beberapa pejabat Korut dilaporkan hadir dalam uji coba penembakan rudal dari kapal itu. Nama kapal perang seberat 5.000 ton ini adalah Choe Hyon, pejuang Korut pada masa penjajahan Jepang.

    KCNA melaporkan Kim terkesan dengan serangan kuat dari kapal tersebut serta sistem pertahanan konvensionalnya. Kapal Choe Hyon ini rencananya akan dioperasikan tahun depan.

    Kim Jong Un juga mengatakan waktunya telah tiba untuk mempercepat persenjataan nuklir angkatan laut demi kedaulatan maritim. Menurutnya, membuat kapal selam bertenaga nuklir akan menjadi langkah besar berikutnya bagi Korut.

    Dikutip detikINET dari Sky News, Rabu (30/4/2025) kapal perusak serbaguna baru itu disebut-sebut sebagai yang pertama dalam kelas baru kapal perang bersenjata berat milik Korut.

    Kapal ini diklaim dilengkapi senjata paling kuat dan dibangun hanya dalam waktu sekitar 400 hari. Choe Hyon dirancang membawa berbagai sistem persenjataan, termasuk senjata anti udara dan anti laut, serta rudal balistik dan jelajah berkemampuan nuklir.

    Beberapa ahli mempertanyakan bagaimana negara yang tertutup dan miskin itu dapat mengembangkan kemampuan canggih seperti itu tanpa bantuan asing. Pejabat pertahanan Korea Selatan pun mengabarkan bahwa intelijen AS dan Korsel tengah memantau aktivitas Pyongyang ini.

    Washington dan Seoul khawatir Rusia membantu ambisi nuklir dan militer Korea Utara. 38 North, sebuah lembaga pengamat Korut mengatakan bahwa Choe Hyon mungkin masih memerlukan banyak penyempurnaan sebelum dapat melaju dengan propulsi sendiri.

    Citra satelit menunjukkan kapal itu menggunakan kapal lain untuk mendorongnya menuju dok terapung. Yang Moo jin, presiden Universitas Studi Korea Utara, menilai kapal perang baru tersebut adalah perwujudan tekad Korut untuk memperoleh kemampuan operasi laut lepas sehingga dapat melakukan misi di wilayah maritim yang jauh.

    (fyk/fay)

  • Android Vs iOS, Mana yang Lebih Aman?

    Android Vs iOS, Mana yang Lebih Aman?

    Jakarta –

    Mengenai keamanan smartphone, banyak pengguna yang masih bingung antara memilih perangkat Android atau iOS. Lantas, mana yang lebih aman di antara keduanya?

    Keamanan adalah salah satu hal penting bagi pengguna smartphone. Sebab, semakin maraknya kejahatan siber membuat orang-orang khawatir soal data pribadinya, sehingga ingin mencari smartphone yang aman.

    Namun, beberapa orang masih kebingungan saat memilih smartphone antara perangkat berbasis Android atau iOS. Di antara keduanya, mana yang lebih aman? Simak pembahasannya dalam artikel ini.

    Android atau iOS, Mana yang Lebih Aman?

    Jurnalis Cybernews, Ernestas Naprys pernah melakukan sebuah eksperimen untuk menguji sistem operasi mana yang lebih aman. Ia menggunakan sebuah iPhone SE dan sebuah ponsel Android merek Samsung, tapi tidak disebutkan model apa. Kedua HP tersebut kemudian di-factory reset sebelum dilakukan pengujian.

    Kedua ponsel tersebut lalu diunduh 100 aplikasi teratas di App Store dan Play Store Jerman, kemudian didiamkan sambil menghitung berapa kali ponsel tersebut menghubungi server yang berada di luar negeri, serta di mana lokasi server tersebut. Ia menggunakan layanan private DNS dari NextDNS untuk memantau sambungan servernya.

    Selama lima hari, Naprys menyebut jika iPhone menghubungi server eksternal rata-rata 3.308 setiap harinya, sedangkan ponsel Android hanya menghubungi 2.323 server setiap hari ketika didiamkan selama tiga hari.

    Meski iPhone lebih banyak menghubungi server, tapi bukan berarti perangkat iOS berbahaya. Menurut Cybernews, server-server yang dihubung iPhone ini berasal dari sejumlah negara yang tergolong aman. Sementara itu, server yang dihubungi oleh Android rata-rata berasal dari negara yang tidak bersahabat dalam hal keamanan siber.

    Sebanyak 60% server yang dihubungi oleh iPhone adalah server punya Apple yang merupakan bagian dari proses kerja iOS. Sedangkan hanya 24% dari server yang dihubungi Android merupakan milik Google, sementara sisanya milik pihak ketiga.

    Sebagai contoh, iPhone menghubungi server di Rusia milik Alibaba satu kali setiap harinya, sementara Android menghubungi server di Rusia 13 kali setiap hari. Bahkan, pernah tercatat ada 39 kali sambungan ke server tersebut dalam periode tiga hari.

    Selama pengujian, iPhone sama sekali tidak menghubungi server yang berlokasi di China. Sementara itu, Android rata-rata menghubungi server di China lima kali setiap harinya.

    Cybernews meyakini jika hal tersebut ada kaitannya dengan daftar 100 aplikasi teratas yang diunduh di App Store dan Play Store. Mengapa?

    Soalnya, 100 aplikasi teratas di App Store tidak ada yang masuk kategori adware, sementara di Android kebanyakan aplikasi tersebut tergolong adware, seperti aplikasi senter, generator prank, dan PDF viewer yang dianggap mencurigakan.

    Dari pengujian tersebut, Apple dinilai punya kebijakan lebih ketat untuk para developer yang memasukkan aplikasinya ke App Store daripada kebijakan Google untuk aplikasi Android di Play Store.

    Naprys juga membandingkan aplikasi TikTok di iPhone dan Android. Di iPhone, TikTok hanya mencoba menghubungi server 36 kali selama lima hari. Sedangkan di perangkat Android, TikTok mencoba menghubungi server 800 kali setiap harinya.

    Begitupun dengan Facebook, percobaan menghubungi ke server di iPhone hanya 20 kali per hari. Sementara di Android hampir mencapai 200 kali setiap harinya.

    Namun sebaliknya, Snapchat lebih aktif di iPhone dengan 100 permintaan setiap hari, sedangkan di perangkat Android tidak mencoba menghubungi server tersebut sama sekali.

    Secara geografis, lokasi server yang paling banyak dihubungi dalam waktu per hari yaitu:

    Amerika Serikat: 679 kaliSwedia: 468 kaliJerman: 136 kaliIrlandia: 96 kaliPolandia: 79 kali.

    Pada umumnya, aktivitas jaringan yang lebih tinggi dapat dikategorikan sebagai aktivitas mencurigakan. Bisa berarti aplikasi yang tidak berfungsi semestinya atau proses-proses nakal yang berjalan di background, termasuk aktivitas berbahaya.

    Perlu diingat, catatan DNS memang tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap terhadap aktivitas ponsel karena hanya mengungkap server apa yang dihubungi dan seberapa sering server tersebut dihubungi. Jadi, data yang dikirim atau diterima server tersebut tidak bisa diketahui.

    Dari hasil pengujian keamanan oleh Cybernews, tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan soal mana perangkat yang lebih aman antara Android atau iOS. Pengguna bisa mempertimbangkan saja dari temuan uji coba yang dilakukan Cybernews dan kemana preferensi akan berlabuh: iPhone atau Android.

    “Tanpa meneliti setiap paket data dengan teliti di aplikasi iPhone, tidak mungkin untuk mengetahui hal tersebut. Ini bisa saja hanya berisi laporan crash atau bisa juga berisi data rahasia anda,” tulis mereka.

    Penjelasan mereka soal ponsel Android yang diuji juga kurang lebih sama. Namun, ada satu hal yang dianggap cukup berbahaya, yakni terlalu banyak aplikasi yang meminta akses-akses privasi, termasuk akses ke jaringan internet.

    “Tanpa meneliti setiap paket data dengan teliti di aplikasi iPhone, tidak mungkin untuk mengetahui hal tersebut. Ini bisa saja hanya berisi laporan crash atau bisa juga berisi data rahasia anda,” jelasnya.

    Pihak Cybernews juga mengkonfirmasi jika aktivitas pengiriman data yang berisi lokasi, diagnostik, dan berbagai data lainnya dikategorikan sebagai aktivitas yang dapat dipercaya, selama perusahaan yang ada di balik aplikasi tersebut juga bisa dipercaya.

    (ilf/fds)

  • Menilik Rapor 100 Hari Pemerintahan Donald Trump Jilid 2

    Menilik Rapor 100 Hari Pemerintahan Donald Trump Jilid 2

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandai 100 hari pertamanya kembali menjabat dengan rapat umum di Macomb County, Michigan, pada Selasa (29/4/2025) waktu setempat.

    Dalam kurun waktu lebih dari tiga bulan, Trump telah menandatangani lebih banyak perintah eksekutif daripada presiden lainnya, membuat pasar bergejolak karena tarif, dan sebagian besar berpegang pada kebijakan America First, kecuali jika menyangkut Israel.

    Berikut adalah beberapa keputusan besar yang dikeluarkan Trump pada 100 Hari pertamanya dikutip dari Al-Jazeera:

    Ratusan Perintah Eksekutif

    Trump telah menandatangani sedikitnya 142 perintah eksekutif sejauh ini, yang menurut American Presidency Project, lebih banyak daripada presiden AS lainnya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka.

    Perintah eksekutif adalah arahan yang dikeluarkan oleh presiden kepada lembaga federal yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak memerlukan persetujuan kongres.

    Pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani 26 perintah, yang meliputi pengampunan lebih dari 1.500 orang yang dihukum pada tanggal 6 Januari 2021, tuduhan kerusuhan Capitol; menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia; dan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

    Mayoritas perintah eksekutif Trump berfokus pada imigrasi dan keamanan perbatasan serta energi dan perdagangan.

    Tarif dan Ekonomi

    Pemerintahan Trump telah menerapkan serangkaian tarif untuk mengurangi defisit perdagangan AS, memperbaiki kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap AS, mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negara tersebut, dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah AS.

    Dimulai pada 1 Februari, Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang Kanada dan Meksiko, termasuk pungutan sebesar 10% pada energi Kanada, dan mengenakan tarif sebesar 10% pada barang-barang China.

    Pada minggu-minggu berikutnya, Trump menargetkan baja dan aluminium serta impor mobil dengan tarif sebesar 25%. Pada bulan April, Trump telah mengenakan tarif dasar sebesar 10% pada barang-barang yang diimpor dari seluruh dunia.

    China menerima tarif tertinggi sebesar 145%. Namun, beberapa pengecualian telah diterapkan pada barang-barang yang terkait dengan teknologi, seperti telepon pintar.

    Kanada dan Meksiko menghadapi tarif sebesar 25% atas barang-barang yang tidak mematuhi perjanjian dagang trilateral USMCA yang mereka miliki dengan AS, yang memengaruhi perdagangan senilai $63,8 miliar, menurut Bloomberg News. Uni Eropa menghadapi tarif yang saat ini ditangguhkan sebesar 20%

    Reaksi Wall Street

    Sejak menjabat, Trump telah mengirimkan gelombang kejutan ke pasar, sebagian besar karena pengumuman tarifnya yang berubah-ubah, yang telah menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas.

    Sejak pemilihan November, meskipun terjadi lonjakan awal, semua indeks utama telah jatuh. Tercatat, indeks S&P 500 turun sekitar 3,3%, Nasdaq turun sekitar 4,5%, sementara itu indeks Dow Jones telah melemah 5,3%.

    Kemudian, sejak hari pelantikan Trump pasar saham telah jatuh lebih jauh, dengan indeks S&P 500 anjlok sekitar 7,9%, Nasdaq turun sekitar 12,1%, serta Dow Jones melemah 8,9%.

    Sikap terhadap Ukraina, Gaza, dan Yaman

    Sejak menjabat, Trump mengatakan bahwa ia mempertahankan kebijakan America First. Mengenai Ukraina, Trump mengkritik skala pengeluaran AS di bawah mantan Presiden Joe Biden, dengan menyatakan bahwa negara-negara Eropa harus menanggung beban yang lebih besar. 

    Pada 3 Maret, Trump menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina, sebuah langkah yang menuai kritik tajam dari sekutu Eropa. Pemerintahan Trump telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pejabat Ukraina dan Rusia untuk mencoba mengakhiri pertempuran.

    Di Timur Tengah, Trump telah mengajukan usulan untuk mengambil alih kendali Gaza dan membangunnya kembali, sebuah ide yang dikecam luas karena menyiratkan pembersihan etnis terhadap 2,3 juta warga Palestina. Pada saat yang sama, pemerintahannya terus mengirim bom AS ke Israel, termasuk bom seberat 900 kg (2.000 pon), yang memperkuat dukungan AS yang tak tergoyahkan terhadap Israel.

    Sejak pelantikan Trump pada 20 Januari, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 2.392 orang di Gaza dan 105 orang di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, sekitar 3.000 orang telah meninggal karena luka yang diderita dalam serangan Israel atau mati di bawah reruntuhan.

    Di tempat lain di Timur Tengah, AS telah meningkatkan aksi militernya secara signifikan di Yaman dengan serangan terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran. Operasi Rough Rider dimulai pada 15 Maret, yang tujuannya adalah untuk membendung serangan Houthi terhadap pengiriman barang di Laut Merah.

    Dari 15 Maret hingga 18 April, setidaknya 207 serangan AS tercatat di Yaman, yang mengakibatkan sedikitnya 209 kematian, menurut Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED).

    Pemangkasan dan PHK DOGE

    Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder teknologi Elon Musk dibentuk oleh Trump melalui perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari, di mana ia memberi DOGE mandat untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Menurut angka-angka yang dipublikasikan di situs web DOGE, organisasi tersebut memperkirakan telah memangkas US$160 miliar dari anggaran federal, yang mewakili sekitar 8% dari US$2 triliun yang awalnya dijanjikan Musk untuk dihemat.

    DOGE mengatakan pemangkasan terbesar telah dilakukan pada Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (US$47,4 miliar), Badan Pembangunan Internasional (US$45,2 miliar) dan Departemen Luar Negeri (US$2,6 miliar). Namun, angka-angka ini telah dikritik karena tidak memiliki cukup bukti untuk mendukungnya.

    Pengampunan untuk Perusuh

    Sejak kembali menjabat, Trump telah mengampuni lebih dari 1.500 orang, termasuk para pendukungnya yang dihukum terkait dengan kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2020. Pengampunan penting lainnya termasuk Ross Ulbricht, pendiri pasar web gelap Silk Road, yang menjalani hukuman atas perdagangan narkoba dan pencucian uang.

  • Belanja Militer Global Tembus Rekor 2,72 T Dolar pada 2024, Lonjakan Tertinggi sejak Perang Dingin – Halaman all

    Belanja Militer Global Tembus Rekor 2,72 T Dolar pada 2024, Lonjakan Tertinggi sejak Perang Dingin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengeluaran atau belanja militer global mencapai rekor tertinggi sebesar 2,72 triliun dolar pada 2024.

    Jumlah ini meningkat 9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Belanja militer 2024 tercatat sebagai kenaikan tahunan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin.

    Data ini dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan terbarunya pada April 2025.

    Dikatakan, kenaikan pengeluaran militer terjadi di semua wilayah dunia, mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata.

    Lebih dari 100 negara meningkatkan anggaran pertahanan mereka, seringkali dengan mengorbankan prioritas pemerintah lainnya. 

    Di Eropa, pengeluaran militer meningkat sebesar 17 persen, melampaui tingkat tertinggi selama era Perang Dingin.

    Peningkatan belanja militer terutama dipicu oleh konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, dikutip dari huffingtonpost.

    Di Timur Tengah, Israel mencatat peningkatan pengeluaran militer sebesar 65 persen, tertinggi sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967. 

    Negara-Negara dengan Pengeluaran Tertinggi

    Amerika Serikat (AS) tetap menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar pada 2024, mencapai 997 miliar dolar.

    Jumlah ini meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Angka ini mewakili 37 persen dari total pengeluaran militer global dan 66 persen dari pengeluaran NATO. 

    China berada di posisi kedua dengan pengeluaran sebesar 314 miliar dolar.

    Diikuti oleh Rusia dengan 149 miliar dolar, yang mengalami lonjakan 38 persen dan mencerminkan 7,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. 

    Jerman naik ke peringkat keempat dengan pengeluaran sebesar 88,5 miliar dolar, meningkat 28 persen dari tahun sebelumnya.

    Ini adalah posisi tertinggi Jerman sejak reunifikasi, meskipun masih sedikit di bawah target NATO sebesar 2 persen dari PDB, dikutip dari welt.de.

    Ukraina mencatat pengeluaran militer sebesar 64,7 miliar dolar, yang setara dengan 34 persen dari PDB-nya, menjadikannya negara dengan beban militer tertinggi pada 2024.

    Dampak Sosial dan Ekonomi

    SIPRI memperingatkan bahwa peningkatan fokus pada keamanan militer dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang.

    Kenaikan pengeluaran ini sering kali mengorbankan investasi di sektor-sektor penting lainnya seperti kesehatan dan pendidikan, Reuters melaporkan.

    Trends in World Military Expenditure 2024 mencatat bahwa rata-rata pengeluaran militer sebagai persentase dari pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 7,1 persen pada tahun 2024.

    Pengeluaran militer per kapita juga mencapai 334 dolar, tertinggi sejak tahun 1990.

    Dengan banyak negara berkomitmen untuk terus meningkatkan pengeluaran militer mereka, tren ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang.

    SIPRI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran militer untuk mencegah pemborosan dan korupsi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Putin Serukan Gencatan 3 Hari, Zelensky Tuding Manipulasi

    Putin Serukan Gencatan 3 Hari, Zelensky Tuding Manipulasi

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata selama tiga hari di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons pengumuman gencatan senjata tiga hari sebagai upaya manipulasi.

    Rusia mengumumkan gencatan senjata itu pada Senin (28/4) kemarin. Dikutip AFP, gencatan senjata dilakukan selama tiga hari mulai 8 hingga 10 Mei 2025 yang bertepatan peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia II di Moskow.

    “Pihak Rusia mengumumkan gencatan senjata selama peringatan 80 Hari Kemenangan mulai tengah malam pada 7-8 Mei hingga tengah malam 10-11 Mei,” ujar Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia.

    Selama gencatan senjata 3 hari itu seluruh operasi tempur akan ditangguhkan. Rusia meyakini pihak Ukraina akan mencontoh langkahnya.

    “Jika terjadi pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Ukraina, angkatan bersenjata Rusia akan memberikan respons yang memadai dan efektif,” imbuhnya.

    Ukraina Ingin Gencatan Senjata 30 Hari

    Mobil-mobil hangus terbakar di dekat gedung apartemen di Dnipro, Ukraina. (Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Merespons itu, Ukraina menginginkan gencatan senjata paling tidak 30 hari. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga menulis di X, mempertanyakan mengapa Rusia harus menunggu bulan Mei untuk gencatan senjata.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harus segera menghentikan tembakan. Mengapa harus menunggu hingga 8 Mei?” Sybiga menulis di X.

    Seperti diketahui, pada bulan lalu Putin menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat selama 30 hari yang telah diterima pihak Ukraina.

    Kiev dan para pendukungnya di Eropa menuding Putin mengumumkan gencatan senjata Paskah selama 30 jam sebagai latihan dan tidak menginginkan perdamaian.

    Rusia sebelumnya mengaku siap untuk bernegosiasi dengan Ukraina. Namun pengakuan atas klaim lima wilayah Ukraina termasuk Krimea dinilai penting untuk penyelesaian konflik.

    Ukraina merespons keras. Ukraina menilai aneksasi sebagai perampasan tanah ilegal dan tidak pernah akan mengakuinya.

    Zelensky Tuding Manipulasi

    Foto: REUTERS/Thomas Peter Purchase Licensing Rights

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding gencatan senjata itu sebagai upaya manipulasi. Dia menunggu yang terjadi pada 8 Mei mendatang.

    “Sekarang ada upaya manipulasi baru: untuk beberapa alasan, semua orang harus menunggu hingga 8 Mei,” kata Zelensky dalam pidato hariannya dilansir AFP, Selasa (29/4/2025).

    Pengumuman gencatan senjata oleh Rusia bukan baru kali disampaikan. Putin sempat mengumumkan gencatan senjata Paskah secara singkat.

    Putin mengatakan ‘semua permusuhan’ akan terhenti antara pukul 6 sore waktu Moskow pada Sabtu (11 pagi ET) dan tengah malam pada Senin (5 sore Minggu ET). Namun, pada saat itu pihak Ukraina mengklaim wilayahnya masih diserang pascagencatan senjata itu.

    AS Ingin Perang Diakhiri

    Menlu AS Marco Rubio dan PM Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberi tahu mitranya dari Rusia Sergei Lavrov bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk berupaya mengakhiri perang di Ukraina. Dia menyebut perang Rusia dan Ukraina sudah tidak masuk akal.

    “Amerika Serikat serius dalam memfasilitasi diakhirinya perang yang tidak masuk akal ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce dalam pernyataan panggilan hari Minggu, yang telah diumumkan oleh Rusia, dilansir AFP, Selasa (29/4/2025).

    Dia mengatakan Rubio berbicara kepada Lavrov tentang langkah selanjutnya dalam perundingan damai Rusia-Ukraina dan perlunya mengakhiri perang sekarang. Panggilan telepon itu dilakukan sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menawarkan gencatan senjata tiga hari yang bertepatan dengan peringatan berakhirnya Perang Dunia II di Moskow.

    Rubio mengatakan pada hari Minggu bahwa pekan ini akan menjadi sangat penting dalam menilai upaya untuk mengakhiri perang, yang telah dijanjikan oleh Presiden AS Donald Trump untuk dihentikan pada hari pertama masa jabatannya.

    Dalam wawancara hari Minggu dengan “Meet the Press” dari NBC News, Rubio mengatakan bahwa ada “alasan untuk optimis, tetapi ada juga alasan untuk bersikap realistis,” dan bahwa Amerika Serikat dapat memutuskan untuk fokus pada prioritas lain.

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Partai Golkar Gelar Diskusi Geostrategi Indonesia Hadapi Dinamika Global

    Partai Golkar Gelar Diskusi Geostrategi Indonesia Hadapi Dinamika Global

    JAKARTA – Dalam upaya merespons dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan berisiko, Partai Golkar menyelenggarakan diskusi kebijakan strategis bertajuk “Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia”.

    Acara ini akan digelar secara langsung di Aula DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis 8 Mei 2025 dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh politik, akademisi, hingga mahasiswa.

    Kegiatan ini akan menjadi ruang penting untuk menggali gagasan-gagasan strategis di tengah situasi global yang kian memanas akibat rivalitas antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia.

    Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan dan militer, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi global dan hubungan diplomatik antarnegara. Sebagai negara yang terletak di jalur strategis Indo-Pasifik, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting sekaligus rentan terhadap dinamika tersebut.

    Dalam diskusi tersebut, diagendakan hadir sebagai narasumber Lodewijk F. Paulus selaku Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI, Burhanuddin Muhtadi, profesor ilmu politik dari UIN Jakarta serta Nurul Arifin sebagai Anggota Komisi I DPR RI.

    Ketiganya memaparkan pandangan dari perspektif pemerintahan, parlemen, dan akademisi mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menyusun langkah-langkah kebijakan luar negeri yang berdaulat, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional.

    Salah satu isu utama yang akan dibahas adalah strategi diplomasi Indonesia yang dikenal dengan pendekatan equidistance diplomacy, yaitu sikap netral aktif dalam menjaga hubungan dengan seluruh kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam politik blok.

    Strategi ini diyakini sebagai pilihan realistis bagi Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas dan meraih keuntungan diplomatik maupun ekonomi di tengah ketegangan global.

    Diskusi akan berlangsung dalam format panel terbuka yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta, termasuk mahasiswa dan media, aktif memberikan pertanyaan dan masukan.

    Acara ini menjadi ruang dialog yang hidup dan produktif dalam membahas berbagai tantangan dan peluang kerja sama Indonesia, baik di bidang pertahanan, ekonomi, maupun diplomasi global.

    Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam bentuk policy brief yang dirancang sebagai bahan masukan strategis bagi pembuat kebijakan nasional.

    Partai Golkar menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi merupakan bagian dari komitmen nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia yang terus berkembang.

    Melalui penyelenggaraan diskusi ini, Partai Golkar berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan luar negeri yang lebih terarah, responsif, dan visioner, sehingga Indonesia mampu memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang berdaulat di kancah internasional.