Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Menelusuri Dinamika Keamanan di Asia Selatan: Antara Pakistan, Kashmir, dan Kabul – Halaman all

    Menelusuri Dinamika Keamanan di Asia Selatan: Antara Pakistan, Kashmir, dan Kabul – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa dekade, Pakistan telah menghadapi tuduhan serius atas dugaan melindungi dan mempromosikan terorisme di seluruh dunia.

    Namun Pakistan berulang kali membantahnya.

    Dikutip dari News X, Minggu (4/5/2025), serangan besar-besaran di India dan Afghanistan hingga hubungan teror di Rusia, Iran, dan Inggris diduga ada yang memainkan peran penting, terutama dalam membina kelompok-kelompok ekstremis.

    Pengakuan Mengejutkan Nawaz Sharif dan Musharraf

    Pada tahun 2018, mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif secara terbuka mengisyaratkan keterlibatan negaranya dalam serangan teror Mumbai tahun 2008.

    Operasi mematikan itu dilakukan oleh Lashkar-e-Taiba (LeT), sebuah organisasi yang berbasis di Pakistan.

    Selain itu, mantan penguasa militer Pervez Musharraf pernah mengakui bahwa kelompok militan telah dilatih untuk menargetkan pasukan India di Kashmir.

    “Pemerintah menutup mata,” katanya,

    Dirinya juga membenarkannya sebagai cara untuk menekan India agar melakukan perundingan damai dan untuk menyoroti masalah Kashmir secara internasional.

    Afghanistan: Perang Proksi yang Mematikan

    Salah satu tuduhan yang paling merusak datang dari Afghanistan.

    Intelijen Antar-Layanan (ISI) atau badan intelijen Pakistan dituduh mendukung Taliban Afghanistan dan Jaringan Haqqani.

    Kelompok-kelompok ini dikenal karena serangan brutal mereka terhadap warga sipil, pasukan Afghanistan, dan pasukan internasional.

    Pengeboman Kedutaan Besar India di Kabul tahun 2008 dan serangan terhadap Kedutaan Besar AS tahun 2011 terkait langsung dengan kelompok-kelompok ini.

    Menurut jurnalis Carlotta Gall, pengeboman kedutaan bukanlah operasi oleh agen-agen ISI nakal yang bertindak sendiri. Itu disetujui dan dipantau oleh pejabat paling senior dalam intelijen Pakistan.

    Kehidupan Rahasia Osama bin Laden di Abbottabad

    Pada tahun 2011, ketika Pasukan Khusus Angkatan Laut AS membunuh Osama bin Laden, teroris paling dicari di dunia di Abbottabad, Pakistan, ternyata jaraknya tak jauh dari pangkalan militer.

    Temuan bahwa bin Laden dapat hidup tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun menimbulkan kecurigaan mendalam akan keterlibatan atau ketidaktahuan yang disengaja oleh ISI.

    Kamp Pelatihan Teroris

    Pakistan juga dituding menjadi tuan rumah bagi banyak kamp teror di seluruh provinsi seperti Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Waziristan, dan Kashmir. 

    Kamp-kamp ini dijalankan oleh kelompok-kelompok seperti Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen, dan bahkan organisasi internasional seperti ISIS-Khorasan.

    Kamp-kamp ini menyediakan pelatihan dalam penggunaan senjata, indoktrinasi, dan teknik bom bunuh diri.

    Banyak mantan pejabat militer Pakistan diyakini membantu dalam proses pelatihan, yang memberikan operasi tersebut keunggulan yang mematikan.

    Sementara itu, laporan tentang Terorisme 2019 dari Departemen Luar Negeri AS menuding Pakistan sebagai ‘tempat berlindung yang aman bagi kelompok teroris tertentu yang berfokus pada kawasan’.

    Hal ini menggemakan peringatan sebelumnya dari badan intelijen Barat tentang keengganan negara tersebut untuk membongkar infrastruktur di wilayah perbatasannya.

    Sebuah laporan oleh Yayasan Eropa untuk Studi Asia Selatan berjudul Tentara Pakistan dan Terorisme: Aliansi yang Tidak Suci menyoroti hubungan yang kuat antara militer Pakistan dan ISI.

    Pengakuan Mengejutkan Brigadir tentang Pendanaan Teror

    Dalam momen yang ditayangkan di televisi pada tahun 2019, Brigadir Shah membuat pengakuan publik di saluran berita Pakistan Hum News.

    Berbicara kepada jurnalis Nadeem Malik, ia mengungkapkan bahwa Pakistan telah menghabiskan jutaan untuk Jamaat-ud-Dawa (JuD), kelompok yang diduga terkait dengan terorisme.

    Mantan Presiden Musharraf juga secara terbuka menyatakan bahwa warga Kashmir ‘dilatih di Pakistan’ untuk berperang sebagai mujahidin.

    Dikutip dari Kompas.com, Putra eks PM Pakistan Benazir Bhutto, yakni Bilawal Bhutto mengakui bahwa Pakistan punya masa lalu terkait kelompok ekstremis.

    Menurutnya, negaranya sudah melalui gelombang ekstremisme yang membuat Pakistan mengalami reformasi internal untuk memberantas ekstremisme tersebut.

    Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan antara India dan Pakistan setelah beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap puluhan turis di Pahalgam, Kashmir.

    SUMBER

  • Kim Jong Un Kunjungi Pabrik Tank, Puji Kemajuan Besar Teknologinya

    Kim Jong Un Kunjungi Pabrik Tank, Puji Kemajuan Besar Teknologinya

    Jakarta –

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi pabrik tank. Kim Jong Un memuji kemajuan besar tank-tank yang diproduksi pabrik tersebut.

    “Kemajuan besar dalam teknologi inti tank-tank bergaya Korea,” kata media pemerintah KCNA, dilansir Reuters, Minggu (4/5/2025).

    Kim Jong Un mengatakan memproduksi tank-tank canggih dan kendaraan lapis baja adalah kunci untuk memodernisasi angkatan darat dan mencapai rencana partai yang berkuasa untuk “revolusi kedua dalam kekuatan lapis baja.”

    Kunjungan Kim Jong Un terjadi di tengah dorongan yang lebih luas untuk melakukan modernisasi angkatan bersenjata konvensional Korea Utara di samping persenjataan nuklir dan rudalnya. Pemimpin Korea Utara baru-baru ini menghadiri peluncuran kapal perusak angkatan laut baru dan uji coba pesawat nirawak baru, di antara senjata-senjata lainnya.

    Pejabat Korea Selatan dan AS menduga Korea Utara menerima sejumlah bantuan teknis dan militer dari Rusia sebagai imbalan atas pengiriman amunisi, rudal, dan pasukan untuk perang di Ukraina, tetapi belum ada rincian yang dikonfirmasi.

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

    Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Minggu, 4 Mei 2025, serangan pesawat nirawak Rusia kembali mengguncang Kyiv, merusak sejumlah bangunan tempat tinggal dan membakar kendaraan di beberapa lokasi.

    Menurut laporan militer Ukraina, puing-puing dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyatakan bahwa petugas medis dikerahkan ke lokasi serangan untuk memberikan bantuan.

    Peringatan serangan udara berlaku di Kyiv dan wilayah sekitarnya selama satu jam setelah tengah malam.

    Sebelumnya, pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, penembakan Rusia di wilayah Donetsk menewaskan dua orang, sementara serangan di Kherson mengakibatkan satu korban jiwa lainnya.

    Di wilayah Cherkasy, serangan pesawat nirawak juga menyebabkan beberapa kebakaran.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur Rusia

    Ukraina berhasil menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut.

    Badan intelijen militer Ukraina, GUR, mengeklaim bahwa ini adalah peristiwa pertama di dunia di mana pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 2 Mei 2025, di atas perairan dekat Novorossiisk, sebuah kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar resmi mengenai klaim tersebut.

    Namun, seorang blogger Rusia yang dekat dengan kementerian mengonfirmasi bahwa jet tersebut telah ditembak jatuh dan pilotnya berhasil diselamatkan oleh pelaut sipil.

    Penolakan Gencatan Senjata oleh Zelensky

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak tawaran gencatan senjata tiga hari yang diajukan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Dalam pernyataannya, Zelensky menyebutkan bahwa gencatan senjata tersebut adalah sandiwara dan menegaskan bahwa Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh. “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” ujar Zelensky.

    Putin sebelumnya mengumumkan gencatan senjata yang berlangsung dari 8 hingga 10 Mei 2025, dengan klaim bahwa ini adalah uji coba untuk kesiapan Ukraina dalam mencapai perdamaian jangka panjang.

    Namun, Zelensky mengingatkan bahwa Ukraina tidak akan menciptakan suasana yang menguntungkan bagi Putin di tengah konflik yang berkepanjangan.

    Tanggapan Hongaria terhadap Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, mengecam pernyataan Zelensky yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Szijjarto menegaskan bahwa Ukraina harus menghargai posisi Hongaria terkait haknya dalam proses tersebut. “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” ujarnya.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, namun veto Hongaria masih menjadi penghalang utama.

    Pada 29 April 2025, kedua negara sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.166 pada Minggu (4/5/2025).

    Serangan pesawat nirawak Rusia pada malam hari di Kyiv, merusak beberapa bangunan tempat tinggal dan membakar mobil-mobil di seluruh kota, menurut laporan militer Ukraina, Minggu. 

    Puing-puing yang jatuh dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di bangunan-bangunan tempat tinggal di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi di Kyiv.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengatakan petugas medis dipanggil ke distrik Sviatoshynskyi setelah serangan tersebut.

    Kyiv, wilayah sekitarnya, dan separuh timur Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara selama sekitar satu jam, dimulai segera setelah tengah malam pada Minggu waktu setempat.

    Sehari sebelumnya pada Sabtu (3/5/2025), penembakan Rusia menewaskan dua orang di wilayah Donetsk, Ukraina timur.

    Sementara itu, serangan pesawat nirawak di kota Kherson, Ukraina selatan, menewaskan satu orang lainnya.

    Di wilayah tengah Cherkasy, serangan pesawat nirawak Rusia pada Sabtu malam memicu beberapa kebakaran, menurut laporan gubernur setempat, Ihor Taburets.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur SU-30 Rusia

    Ukraina telah menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut, menurut badan intelijen militer Ukraina (GUR).

    Militer Ukraina mengklaim itu sebagai peristiwa pertama di dunia ketika pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Pernyataan GUR di media sosial pada Sabtu, mengatakan pesawat tempur Rusia ditembak jatuh oleh unit intelijen militer yang disebut Grup 13 pada Jumat (2/5/2025), di atas perairan dekat Novorossiisk, kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian pertahanan Rusia tidak mengomentari klaim Ukraina.

    Namun, tak lama setelah berita tersebut, seorang blogger Rusia yang berwenang yang diyakini dekat dengan kementerian tersebut mengatakan jet itu telah ditembak jatuh.

    “Pilot keluar dan dijemput oleh pelaut sipil,” kata blogger itu, yang menggunakan nama Rybar, di Telegram.

    Sementara itu, Wali Kota Novorossiisk mengumumkan keadaan darurat pada Sabtu (3/5/2025), setelah otoritas setempat mengatakan serangan pesawat tak berawak Ukraina telah merusak terminal gandum dan beberapa bangunan tempat tinggal, melukai lima orang.

    Zelensky Tolak Gencatan Senjata 3 Hari

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menolak gencatan senjata tiga hari yang diperintahkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Zelensky menganggapnya sebagai sandiwara, lalu menegaskan Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh.

    “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” kata presiden Ukraina pada Jumat, dalam sambutan yang dirahasiakan hingga Sabtu, seperti diberitakan The Guardian.

    Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina

    Putin sebelumnya menetapkan gencatan senjata 3 hari pada 8-10 Mei 2025.

    Moskow mengklaim gencatan senjata ditujukan untuk menguji kesiapan Ukraina untuk perdamaian jangka panjang.

    Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan tidak seorang pun dapat menjamin Ukraina akan bertahan hidup hingga 10 Mei jika Ukraina menyerang Moskow selama perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei. 

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan Ukraina tidak akan bermain-main untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk memungkinkan Putin keluar dari isolasi pada tanggal 9 Mei.

    Ia juga memperingatkan para pemimpin negara yang akan menghadiri acara tersebut bahwa Ukraina tidak dapat menjamin keselamatan mereka karena Rusia dan Ukraina sedang berperang.

    Kremlin telah menolak seruan oleh Ukraina dan Amerika Serikat untuk gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari.

    Menlu Hongaria Kecam Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menepis pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Zelensky sebelumnya mengatakan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Peter Szijjarto mengecam Zelensky dengan mengatakan Ukraina seharusnya dapat menempatkan diri dan menghargai posisi Hongaria atas haknya di Uni Eropa.

    “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” katanya.

    “Faktanya tetap, Ukraina ingin bergabung dengan asosiasi yang menjadi anggota kami, dan bukan sebaliknya… Oleh karena itu, Kyiv harus memilih nada yang tepat,” imbuhnya, seperti diberitakan Pravda.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana ambisius untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, tetapi veto Hongaria telah mencegah mereka untuk melanjutkannya.

    Pada 29 April 2025, Ukraina dan Hongaria sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan

    Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan

    Mensos Gus Ipul dalam acara di Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025). Foto: Kemensos RI

    Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 05:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran bupati/wali kota dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program kesejahteraan nasional.

    “Saya bersyukur karena Ibu Gubernur dengan bupati/wali kota yang baru ini ada upaya keras untuk bisa menyesuaikan dengan visi misinya Bapak Presiden,” hal ini disampaikan Gus Ipul dalam acara di Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo telah menetapkan target agar kemiskinan ekstrem harus turun menjadi nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum ditekan hingga 25 persen pada 2029.

    Untuk mendukung hal itu, Presiden telah menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) Inpres Nomor 4 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

    “Itu adalah langkah strategis Presiden dalam rangka membimbing seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, bagaimana kemiskinan ini diatasi secara bersama-sama menghilangkan ego sektoral,” tambahnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi alat penting untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Bahkan, ia menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.

    Ia pun menitipkan kepada Khofifah agar program ini dikawal ketat, khususnya dalam memastikan bahwa siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.

    “Gubernur pastikan yang masuk Sekolah Rakyat ada di desil 1 (DTSEN), mereka dilatih supaya tidak rendah diri meski orang tuanya miskin. Mereka dididik agar bisa berkuliah di universitas ternama. Ini cita-cita Presiden,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul dan Khofifah bahkan memakaikan sepatu secara simbolik kepada calon siswa Sekolah Rakyat. Momen penuh kehangatan juga terasa saat keduanya menyanyi dan bersalawat bersama anak-anak.

    Khofifah juga menyapa para siswa sekaligus menyelipkan pesan motivasi. “Apa kabar semua, mudah-mudahan sehat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, mudah-mudahan semua sehat dompetnya,” ucap Khofifah.

    Ia menekankan pentingnya menjaga semangat agar masa depan lebih cerah. Dalam gaya khasnya, ia pun mengaitkan semangat tersebut dengan musik dan program pemerintah.

    “Urusan Amerika-Amerika, China-China, Rusia-Rusia. Urusan PKH urusan Gus Ipul. Boleh ada lagunya Tulus, manusia kuat itu adalah kita,” ujarnya.

    Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

    Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil keputusan penting untuk menarik diri dari peran mediator dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, sABTU (3/5/2025).

    Keputusan ini diambil setelah serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

    Mari kita eksplor lebih dalam mengenai alasan mundurnya Trump dan dampaknya terhadap konflik ini.

    Apa yang Menjadi Penyebab Mundurnya Trump sebagai Mediator?

    Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, Trump mengalami frustrasi akibat kegagalan berkelanjutan dalam mediasi yang dijalankan.

    termasuk negosiasi gencatan senjata yang direncanakan selama 30 hari.

    “Kini giliran kedua pihak Rusia dan Ukraina untuk menyampaikan ide-ide konkrit tentang bagaimana konflik ini akan berakhir,” jelasnya, menegaskan bahwa upaya diplomatik harus datang dari kedua belah pihak.

    Trump, yang sebelumnya mengeklaim mampu menyelesaikan konflik ini dalam sehari jika terpilih kembali, merasa kekecewaan yang mendalam ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

    Sementara itu, Rusia terus menolak proposal damai yang diajukan oleh AS dan tetap mempertahankan wilayah yang telah dicaplok, yang bagi Ukraina merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

    Lebih klanjut, selama masa jabatannya Trump memperkenalkan pendekatan non-tradisional dalam diplomasi yang dianggap oleh banyak pihak sebagai terlalu pragmatis dan pro-Rusia.

    Banyak negara Eropa dan NATO tidak sepenuhnya mendukung metode yang diterapkan Trump, dan mereka meragukan komitmennya terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan dan adil.

    Ini semua berkontribusi pada kemunduran negosiasi dan akhirnya, keputusan Trump untuk mundur sebagai mediator.

    Apa Dampak dari Keputusan Mundur Trump?

    Meski AS mundur dari peran mediator, Trump mengumumkan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan kepada Ukraina.

    Sebelum mundurnya sebagai mediator, AS berkomitmen untuk memberikan bantuan sistem pertahanan udara kepada Ukraina.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, menyatakan, “Bantuan ini diberikan Trump tepat setelah AS dan Ukraina resmi menandatangani kesepakatan mineral baru.”

    Kesepakatan ini menjadi harapan baru bagi Ukraina dalam mendapatkan dukungan pertahanan dari AS, terutama dalam menghadapi agresi Rusia.

    Keputusan untuk mundur dari mediasi ini juga memberi dampak signifikan terhadap citra politik Trump.

    Sebelumnya, ia mengeklaim sebagai satu-satunya yang bisa mengakhiri perang ini, dan kekecewaannya akan proses negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan mempermalukan klaim tersebut.

    Apa Selanjutnya untuk Konflik Rusia-Ukraina?

    Setelah penarikan AS dari posisi mediator, kini berada di tangan Rusia dan Ukraina untuk mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan.

    Kedua negara diharapkan dapat mengeksplorasi opsi-opsi baru dan merundingkan kesepakatan yang lebih konkret agar konflik ini dapat berakhir.

    Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mendengarkan satu sama lain.

    Keputusan Trump untuk mundur menjadi sinyal penting dalam dinamika internasional dan berpotensi mempengaruhi masa depan konflik ini serta hubungan AS dengan kedua negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

    Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan paket sanksi ekonomi baru yang akan dikenakan terhadap Rusia.

    Sanksi ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar setuju dengan gencatan senjata di Ukraina.

    Sanksi yang sedang disusun akan menyasar sektor perbankan dan energi Rusia, termasuk raksasa energi Gazprom.

    Menurut sejumlah pejabat AS dan sumber tepercaya, sanksi ini juga akan mencakup beberapa entitas besar lainnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan perbankan.

    Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden AS Donald Trump akan memberikan persetujuan akhir terhadap paket sanksi tersebut.

    “Keputusan sanksi ini menunggu persetujuan Trump,” ungkap salah satu pejabat AS.

    Upaya Diplomatik yang Gagal

    Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, James Hewitt, menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai negosiasi gencatan senjata di Ukraina.

    “Sejak awal, presiden telah jelas soal komitmennya untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh,” ujarnya.

    Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap konflik di Ukraina.

    Mereka akan mengurangi peran sebagai mediator dan menyerahkan tanggung jawab utama kepada Kyiv dan Moskow untuk menemukan solusi konkret.

    “Kami tidak akan terus menerus terbang ke seluruh dunia untuk memediasi pertemuan. Sekarang adalah saatnya kedua belah pihak mengajukan ide nyata soal bagaimana konflik ini akan berakhir,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce.

    Pengumuman sanksi baru ini muncul setelah berbulan-bulan upaya diplomatik AS yang tidak membuahkan hasil.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya mengingatkan bahwa Washington mungkin akan melanjutkan upaya gencatan senjata jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat.

    Awal tahun ini, pemerintahan Trump telah meningkatkan diplomasi dengan menawarkan proposal gencatan senjata selama 30 hari, termasuk penghentian serangan terhadap infrastruktur energi sipil.

    Namun, hingga saat ini, Rusia masih menunda atau menolak semua usulan perdamaian, sementara intensitas serangan mereka di Ukraina justru meningkat.

    Dengan langkah sanksi baru ini, AS berharap dapat memberikan sinyal tegas bahwa mereka serius dalam mendesak penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia, yang akan mulai berlaku pekan depan dalam momentum tahun ketiga pecahnya konflik Rusia-Ukraina.

    Mengutip Associated Press, Sabtu (3/5/2025) seorang pejabat tinggi dan diplomat Uni Eropa mengonfirmasi bahwa blok tersebut menyetuji paket tindakan ke-16 termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan pembatasan perdagangan terhadap Rusia.

    Sanksi terbaru Eropa terhadap Rusia juga mencakup pembatasan terhadap 13 bank dan 3 lembaga keuangan asal negara tersebut.

    Di antara sanksi terbaru adalah pembatasan armada pengangkutan minyak dan gas, serta armada yang diduga membawa gandum curian asal Ukraina.

    Sekitar 70 kapal yang diyakini sebagai bagian dari armada bayangan akan ditambahkan ke lebih dari 50 kapal yang sudah terdaftar.

    Hampir 50 pejabat Rusia menjadi sasaran sanksi, bergabung dengan daftar yang sudah mencakup Presiden Vladimir Putin, beberapa rekannya, dan sejumlah anggota parlemen, sementara puluhan entitas lainnya.

    Selain itu, sanksi tersebut juga akan memberlakukan pembatasan penggunaan 11 pelabuhan dan bandara di Rusia yang dianggap Eropa digunakan untuk membantu Moskow menghindari pembatasan harga minyak dan tindakan lain yang telah diberlakukan oleh blok tersebut.

    Adapun sanksi berupa larangan perdagangan terhadap beberapa produk kimia dan aluminium Rusia.

    Namun, keputusan sanksi baru ke Rusia masih belum sepenuhnya diselesaikan hingga menteri luar negeri Uni Eropa mengeluarkan persetujuan pada hari Senin besok (5/5/2025), yang memungkinkannya untuk mulai berlaku.

  • Sidang ICJ: Krisis Kemanusiaan Gaza dan Tanggapan Israel – Halaman all

    Sidang ICJ: Krisis Kemanusiaan Gaza dan Tanggapan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PadaJumat (2/5/2025), Mahkamah Internasional (ICJ) menggelar sidang penting yang mengundang perhatian global.

    Sidang ini berfokus pada kewajiban Israel dalam mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Palestina, khususnya Gaza, yang saat ini berada di bawah blokade.

    Mengapa Sidang ICJ Ini Menjadi Sorotan Dunia?

    Sidang ini menarik perhatian dunia karena dihadiri oleh 40 negara, termasuk Tiongkok, Prancis, Indonesia, Pakistan, Rusia, dan Inggris.

    Mayoritas negara peserta mengecam Israel karena kebijakan blokade yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan, termasuk kelaparan dan masalah kesehatan, di Gaza.

    Sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023, Israel dilaporkan telah menghentikan seluruh bantuan makanan dan obat-obatan ke wilayah tersebut selama dua bulan.

    Apa Dampak Blokade terhadap Warga Palestina?

    Kondisi yang dihadapi oleh lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza sangat memprihatinkan.

    Mereka kini terancam mengalami kelaparan massal.

    Juliette McIntyre, pakar hukum dari University of South Australia, menjelaskan bahwa hampir semua negara sepakat bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk.

    Apa Tanggapan Israel terhadap Sidang Ini?

    Israel sendiri tidak hadir dalam sidang tersebut, melainkan mengirimkan pernyataan tertulis yang menuduh ICJ bersikap anti-Semit dan menyebut sidang tersebut sebagai sirkus.

    Mereka juga menekankan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan PBB atau kelompok bantuan, beralasan pada hak mereka untuk mempertahankan diri.

    Bagaimana Amerika Serikat Terlibat dalam Isu Ini?

    Sementara itu, Amerika Serikat mengambil posisi membela Israel.

    Heidi Matthews, asisten profesor hukum di York University Kanada, menilai bahwa AS berusaha melindungi Israel dari akuntabilitas tanpa membahas fakta-fakta terkait krisis kemanusiaan di Gaza.

    Adel Haque dari Rutgers University menambahkan bahwa AS bahkan mencoba menakut-nakuti ICJ dengan menuduh UNRWA telah disusupi oleh Hamas, meskipun tanpa bukti yang kuat.

    Apa Langkah Selanjutnya untuk Menanggapi Krisis di Gaza?

    Meski sidang ICJ dapat menghasilkan pendapat hukum, prosesnya dapat memakan waktu berbulan-bulan.

    Hal ini dikhawatirkan tidak akan cukup untuk mencegah kematian puluhan ribu warga Palestina yang mungkin sudah mengalami kelaparan atau terpaksa meninggalkan Gaza.

    McIntyre memperkirakan bahwa pendapat ICJ hanya akan bersifat sempit dan tidak dapat menyelesaikan masalah mendesak ini.

    Haque juga mengkritik negara-negara Eropa yang hanya bersuara di forum ICJ tanpa mengambil tindakan nyata.

    Apakah Pendapat ICJ Ini Akan Berpengaruh?

    Meskipun ICJ telah memerintahkan tindakan sementara agar Israel meningkatkan bantuan ke Gaza dan menghentikan aksi genosida, Israel tampaknya mengabaikan perintah tersebut, dan tak satu pun negara bertindak atas ketidakpatuhan tersebut.

    Pendapat hukum dari ICJ, meskipun berpotensi memberikan panduan, tidak mengikat dan kecil kemungkinan dapat mengubah kebijakan Israel atau mendorong negara lain untuk bertindak.

    Dengan situasi yang semakin mendesak, tindakan nyata dari negara-negara dunia sangat dibutuhkan untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih parah di Gaza.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menyatakan kesiapannya membantu Taliban dalam memerangi ISIS-K, cabang ISIS yang berbasis di Afghanistan.

    Hal ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Vladimir Putin kepada media pemerintah pada Jumat (2/5/2025).

    Zamir Kabulov, perwakilan khusus Presiden Putin, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Kremlin menghargai upaya otoritas Taliban dalam memerangi ISIS-K.

    “Kelompok ini, yang menganut ideologi jihad global ultra-radikal, adalah musuh bersama bagi Rusia dan Afghanistan,” ujarnya.

    “Kami akan memberikan setiap bantuan yang memungkinkan kepada otoritas negara ini melalui struktur khusus.”

    ISIS-K sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas serangan di sebuah konser di Moskow pada Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

    Dalam beberapa bulan setelahnya, Putin mulai menyebut Taliban sebagai “sekutu” Rusia dalam perang melawan terorisme.

    Rusia terus menjalin hubungan dengan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa pada 2021, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

    Pada 17 April lalu, Mahkamah Agung Rusia secara resmi menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris, status yang telah disandang sejak 2003.

    Meskipun langkah tersebut belum mencapai pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan Kremlin ke arah aliansi regional baru, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina membuat hubungan dengan mitra tradisional memburuk, menurut Moscow Times.

    Sejumlah pejabat Rusia juga menyerukan kepada negara-negara Barat untuk mencabut sanksi terhadap Taliban.

    Pada 1980-an, Uni Soviet pernah terlibat dalam perang selama satu dekade di Afghanistan—konflik yang kemudian melahirkan kelompok pejuang mujahidin, banyak di antaranya menjadi bagian dari Taliban.

    Para sejarawan sering menyebut konflik ini sebagai salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet.

    Hak-Hak Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

    Sementara itu, sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, hak-hak perempuan terus ditekan dan dibatasi.

    Hal ini diungkap dalam laporan terbaru UNAMA (Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan) yang dirilis pada 1 Mei 2025.

    UNAMA, yang memiliki mandat untuk memantau hak asasi manusia, melaporkan sejumlah pelanggaran, termasuk hukuman cambuk di depan umum, penyempitan ruang sipil, serta kekerasan terhadap mantan pejabat pemerintahan.

    Pejabat Taliban dilaporkan telah menutup salon-salon kecantikan yang dikelola perempuan dari rumah mereka, serta menutup stasiun radio khusus perempuan di beberapa provinsi.

    Di Kandahar, inspektur de facto meminta pemilik toko melaporkan perempuan yang datang tanpa pendamping laki-laki (mahram) dan menolak melayani mereka.

    Di salah satu rumah sakit, otoritas memerintahkan tenaga medis untuk tidak memberikan perawatan kepada pasien perempuan yang datang tanpa wali.

    Selain itu, Taliban juga meningkatkan penegakan pembatasan terhadap media, memberlakukan hukuman fisik, dan menindak kebebasan beragama serta pendidikan ulang.

    Selama periode pelaporan, lebih dari 180 orang — termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan — dicambuk di depan umum karena pelanggaran seperti perzinahan dan praktik homoseksualitas.

    Hukuman ini dilakukan di hadapan pejabat Taliban.

    Meski laporan UNAMA menyajikan bukti pelanggaran terhadap norma internasional dan hak asasi manusia, pejabat Taliban menolak tudingan tersebut.

    “Menjaga martabat, kehormatan, dan hak-hak perempuan berdasarkan Syariah tetap menjadi prioritas utama Emirat Islam,” tulis juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam unggahan media sosialnya pada 8 Maret, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

    “Semua hak dasar yang diberikan kepada perempuan Afghanistan telah dilindungi sesuai hukum Syariah Islam, serta dalam kerangka budaya dan adat masyarakat Afghanistan,” tambahnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)