Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Rentetan Rudal dan Drone Rusia Tewaskan 19 Orang di Ukraina

    Rentetan Rudal dan Drone Rusia Tewaskan 19 Orang di Ukraina

    JAKARTA – Rentetan rudal dan pesawat nirawak (drone) Rusia yang menghantam kota di Ukraina barat, menewaskan 19 orang. Saat ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berada di Turki untuk perundingan tingkat tinggi guna menggalang dukungan diplomatik melawan invasi Rusia ke negaranya.

    Serangan malam hari itu menghantam dua blok apartemen sembilan lantai di Ternopil, yang terletak sekitar 200 kilometer (120 mil) dari perbatasan Polandia, menurut Menteri Dalam Negeri Ihor Klymenko.

    Tim darurat sedang menyisir puing-puing di siang hari untuk menemukan korban selamat, katanya. Setidaknya 66 orang, termasuk 16 anak-anak, terluka, kata pihak berwenang dilansir Associated Press, Rabu, 19 November.

    Rusia menembakkan 476 pesawat nirawak serang dan umpan, serta 48 rudal dari berbagai jenis, ke sasaran-sasaran Ukraina semalam, kata angkatan udara Ukraina. Pengeboman itu melibatkan 47 rudal jelajah, dengan pertahanan udara mencegat semuanya kecuali enam di antaranya, kata angkatan udara. Jet F-16 dan Mirage-2000 yang dipasok Barat mencegat setidaknya 10 rudal jelajah, katanya.

    “Setiap serangan terang-terangan terhadap kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rusia (untuk menghentikan perang) tidak memadai,” tulis Zelenskyy di aplikasi perpesanan Telegram.

  • Rentetan Rudal dan Drone Rusia Tewaskan 19 Orang di Ukraina

    Rentetan Rudal dan Drone Rusia Tewaskan 19 Orang di Ukraina

    JAKARTA – Rentetan rudal dan pesawat nirawak (drone) Rusia yang menghantam kota di Ukraina barat, menewaskan 19 orang. Saat ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berada di Turki untuk perundingan tingkat tinggi guna menggalang dukungan diplomatik melawan invasi Rusia ke negaranya.

    Serangan malam hari itu menghantam dua blok apartemen sembilan lantai di Ternopil, yang terletak sekitar 200 kilometer (120 mil) dari perbatasan Polandia, menurut Menteri Dalam Negeri Ihor Klymenko.

    Tim darurat sedang menyisir puing-puing di siang hari untuk menemukan korban selamat, katanya. Setidaknya 66 orang, termasuk 16 anak-anak, terluka, kata pihak berwenang dilansir Associated Press, Rabu, 19 November.

    Rusia menembakkan 476 pesawat nirawak serang dan umpan, serta 48 rudal dari berbagai jenis, ke sasaran-sasaran Ukraina semalam, kata angkatan udara Ukraina. Pengeboman itu melibatkan 47 rudal jelajah, dengan pertahanan udara mencegat semuanya kecuali enam di antaranya, kata angkatan udara. Jet F-16 dan Mirage-2000 yang dipasok Barat mencegat setidaknya 10 rudal jelajah, katanya.

    “Setiap serangan terang-terangan terhadap kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rusia (untuk menghentikan perang) tidak memadai,” tulis Zelenskyy di aplikasi perpesanan Telegram.

  • Benci tapi Rindu 2 Negara Adidaya, AS Jadi Pengutang Terbesar ke China

    Benci tapi Rindu 2 Negara Adidaya, AS Jadi Pengutang Terbesar ke China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan Amerika Serikat (AS) dan China sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar dunia kerap diwarnai oleh ketegangan geopolitik. Namun, sebuah laporan riset terbaru mengungkap bahwa Amerika Serikat justru menjadi negara yang paling banyak menerima pinjaman dari China, melampaui Rusia, Australia, hingga negara-negara berkembang yang selama ini dikaitkan dengan Belt and Road Initiative (BRI).

    Laporan komprehensif tersebut disusun AidData, laboratorium riset di College of William & Mary, Virginia, melalui basis data raksasa mencakup 24 tahun aktivitas pendanaan Beijing. Hasilnya menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri China antara 2000-2023 mencapai US$2,2 triliun, jauh lebih besar dari estimasi yang selama ini beredar.

    “Secara keseluruhan, ukuran portofolio China dua hingga empat kali lebih besar dibandingkan perkiraan-perkiraan yang pernah dipublikasikan sebelumnya,” ujar Brad Parks, Direktur Eksekutif AidData sekaligus penulis utama laporan berjudul Chasing China: Learning to Play by Beijing’s Global Lending Rules, sebagaimana dikutip Newsweek, Rabu (19/11/2025).

    AidData menemukan bahwa Amerika Serikat menerima US$202 miliar dalam bentuk hampir 2.500 proyek dan aktivitas, tersebar di hampir seluruh negara bagian. Jumlah ini menempatkan AS sebagai penerima terbesar pinjaman China.

    Posisi berikutnya ditempati Rusia (US$172 miliar), Australia (US$130 miliar), dan Venezuela (US$106 miliar).

    Temuan ini membalik asumsi publik selama dua dekade bahwa pinjaman China terutama menyasar negara berkembang penerima BRI. Sebaliknya, lebih dari tiga perempat pinjaman China kini mengalir ke negara-negara maju, dan sebagian besarnya bersifat strategis, bukan semata pembangunan.

    Laporan tersebut mendapati pola konsisten bahwa Beijing menggunakan apa yang disebut sebagai economic statecraft-menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan politik dan keamanan nasional.

    “ebagian besar pinjaman kepada negara-negara kaya difokuskan pada infrastruktur strategis, mineral penting, dan akuisisi aset teknologi tinggi seperti perusahaan semikonduktor,” kata Parks.

    AidData menyimpulkan bahwa China menyesuaikan penyaluran pinjaman untuk mendukung ambisi menjadi kekuatan teknologi dan industri terbesar di dunia, bahkan melampaui AS dan sekutu-sekutunya.

    Laporan tersebut juga menyoroti bahwa pendekatan agresif China kini ikut memengaruhi cara negara-negara Barat menggunakan bantuan dan kredit.

    AidData menunjuk contoh bantuan AS sebesar US$20 miliar kepada Argentina, menyebut bahwa “Pemerintahan Trump baru-baru ini meniru langkah yang biasa dilakukan Beijing”.

    Laporan itu juga mengungkap bahwa baik pemerintahan Biden maupun Trump terlibat dalam upaya membiayai akuisisi aset strategis di negara-negara berpendapatan tinggi atas nama keamanan nasional. Beberapa aset yang disebut antara lain Pelabuhan Piraeus, Yunani; deposit tanah jarang Tanbreez, Greenland; Terusan Panama; dan Pelabuhan Darwin, Australia.

    Laporan ini turut mengaitkan pembongkaran lembaga bantuan tradisional USAID oleh pemerintahan Trump dengan tekanan kompetisi dari China.

    Kongres Amerika Serikat disebut tengah mempertimbangkan mengalihkan dana dari USAID untuk menaikkan batas pinjaman lembaga lain, U.S. International Development Finance Corporation (DFC), dari US$60 miliar menjadi US$250 miliar.

    Jika terlaksana, langkah ini akan memberi DFC kewenangan lebih besar untuk beroperasi di negara-negara maju dalam proyek-proyek bernilai strategis bagi keamanan nasional AS.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    India Sedang Dilema, Trump Ancam “Tuan Takur” karena Rusia

  • Mobil China Kian Sepi Peminat di Negara Ini

    Mobil China Kian Sepi Peminat di Negara Ini

    Jakarta –

    Mobil China tampaknya bukan lagi jadi primadona di Rusia. Ekspor mobil China ke Rusia tercatat menurun drastis. Apa sebabnya?

    Rusia menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor mobil China. Berkat Rusia, ekspor mobil China juga meningkat dengan pesat. Ya, Rusia menjadi pasar yang menguntungkan buat China dalam dua tahun terakhir. Setiap mobil yang diekspor ke Rusia bikin produsen China untung.

    Tapi tampaknya mobil China tak lagi jadi favorit di Rusia. Ekspor mobil China ke Rusia menurun drastis. Ini lantaran adanya kebijakan yang makin ketat dan melemahnya kondisi pasar. Diberitakan Car News China, dalam data yang dirilis China Passenger Car Association (CPCA), pada Januari hingga September 2025, China mengekspor 357.700 unit mobil ke Rusia secara utuh. Angka tersebut turun 58 persen jika dibandingkan torehan yang sama tahun sebelumnya.

    Sejatinya sebelum konflik antara Rusia-Ukraina memanas pada Februari 2022, mobil China memang bukan salah satu yang populer di sana. Tahun 2021, tercatat hanya 115.700 mobil China yang terjual di Rusia atau 7 persen dari keseluruhan pasar. Tapi saat konflik Rusia-Ukraina lain ceritanya, penjualan mobil China melesat signifikan. Bukan tanpa alasan, produsen mobil Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea ramai-ramai memilih angkat kaki lantaran Rusia dijatuhi sanksi. Kegiatan produksi dan penjualan di Rusia pun dihentikan. Kekosongan itulah yang dimanfaatkan produsen China untuk menjajakan produknya di Rusia dan terbukti berhasil.

    Dalam waktu singkat, pabrikan China untung besar. Pada tahun 2023, penjualan mobil China di Rusia tembus 950.000 unit atau naik nyaris lima kali lipat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 163.00 unit. Hampir separuh dari keseluruhan pasar di Rusia merupakan mobil merek China. Tahun 2024 pun Rusia masih bisa mempertahankan posisinya sebagai negara tujuan utama dari China. Ekspor ke Rusia itu tembus 1,158 juta unit.

    Namun masuk tahun 2025, bulan madu itu tampaknya akan segera berakhir. Serangkaian kebijakan yang dirilis Rusia membuat para eksportir ikut terdampak. Pada Oktober 2024, Rusia menaikan biaya daur ulang kendaraan impor dari 70 persen menjadi 85 persen. Secara instan kebijakan itu membuat margin keuntungan perusahaan jadi tertekan.

    Selanjutnya pada Januari 2025 Rusia kembali menaikkan tarif impor kendaraan dari 20 persen menjadi 38 persen yang membuat biaya bea cukai jadi ikut terkerek. Ini menjadi beban tersendiri bagi para produsen China yang berdampak pada menurunnya pasar.

    Kebijakan yang makin ketat itu juga secara langsung menargetkan pihak lainnya. Mobil China diketahui masuk ke Rusia lewat negara ketiga seperti Kazakhstan. Mobil itu dijual dengan status bekas namun masih nol kilometer untuk menghindari pajak tinggi. Tapi pada April 2024, Rusia mulai menutup celah tersebut dengan mewajibkan mobil yang masuk dari Uni Ekonomi Eurasia untuk membayar selisih pajak sebelum akhirnya bisa beroperasi di jalan raya.

    Adapun penurunan ini juga berarti Rusia bukan tujuan ekspor utama China. China kini membidik Meksiko sebagai negara tujuan utama dengan ekspor 410.700 unit diikuti Uni Emirat Arab yakni 367.800 unit. Rusia saat ini menduduki posisi ketiga negara tujuan ekspor mobil China.

    Di sisi lain, meredanya konflik Rusia dan Ukraina juga membuat sejumlah merek seperti Toyota, Renault, Hyundai Motor, dan Kia memberi sinyal ketertarikan kembali ke Rusia. Ini membuat konsumen juga mulai bersabar untuk kembalinya merek-merek tersebut.

    (dry/din)

  • Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

    Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

    JAKARTA – Rusia mengatakan pada Hari Selasa, adopsi resolusi rancangan Amerika Serikat tentang Jalur Gaza oleh Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan keputusan hukum internasional tentang pembentukan Negara Palestina.

    Dewan Keamanan pada Hari Senin mengadopsi resolusi yang membentuk Dewan Perdamaian transisi dan memberi wewenang kepada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.

    Keduanya akan beroperasi di Gaza hingga 31 Desember 2027, dengan ketentuan Dewan akan mengambil tindakan lebih lanjut.

    Resolusi ini disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Tiongkok abstain.

    Menanggapi keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan resolusi tersebut tidak memberikan Dewan Keamanan “hak prerogatif yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan.”

    Dalam siaran pers, Kementerian Luar Negeri Rusia berargumen, resolusi tersebut bertentangan dengan “keputusan hukum internasional yang diakui secara umum yang mengatur pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan bersebelahan secara teritorial di dalam perbatasan tahun 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel,” melansir Anadolu 19 November.

    Mencatat bahwa Rusia abstain dalam pemungutan suara hari Senin, dengan mempertimbangkan posisi Otoritas Palestina (PA) dan negara-negara Arab dan Muslim yang mendukung resolusi tersebut, pernyataan tersebut lebih lanjut menyatakan, abstain itu bertujuan untuk “menghindari terulangnya kekerasan dan aksi militer di Gaza.”

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, perang di Gaza dapat dihentikan lebih awal jika Washington tidak menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, dan mencatat hal tersebut (veto AS) telah dilakukan enam kali selama dua tahun terakhir.

    “Hal utama saat ini adalah bahwa keputusan ini tidak menjadi kedok untuk eksperimen yang tidak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, dan tidak berubah menjadi putusan akhir tentang hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, atau aspirasi rakyat Israel untuk keamanan dan koeksistensi damai di kawasan tersebut,” jelas kementerian.

    Sebelumnya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Duta Besar Vasily Nebenzya menjelaskan abstainnya Moskow dengan mengatakan, hal itu dilakukan karena rencana tersebut mengesampingkan partisipasi Palestina.

    “Tidak ada kejelasan dalam draf mengenai jadwal pengalihan kendali atas Gaza kepada Otoritas Palestina, juga tidak ada kepastian mengenai Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, yang akan dapat bertindak sepenuhnya secara otonom, tanpa memperhatikan posisi dan pendapat Ramallah,” ujarnya kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara.

    Diketahui, Konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menewaskan 1.200 orang dan 251 lainnya disandera, menurut perhitungan Israel, dikutip dari Reuters.

    Sementara itu, sejak Oktober 2023, hampir 69.500 warga Palestina telah tewas – kebanyakan perempuan dan anak-anak – dan lebih dari 170.700 orang terluka agresi Israel yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

  • Kemhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza setelah dapat lampu hijau PBB

    Kemhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza setelah dapat lampu hijau PBB

    “Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden,”

    Morowali (ANTARA) – Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kolonel (Arm) Rico Sirait mengatakan TNI siap mengirimkan personel ke Gaza untuk melakoni misi perdamaian setelah mendapat lampu hijau dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden,” kata Rico saat dikonfirmasi ANTARA di Morowali, Rabu.

    Saat ini, lanjut Rico, TNI masih fokus dalam persiapan pasukan dan ragam logistik yang akan dikirimkan di Gaza.

    TNI dan Kementerian pertahanan juga belum menentukan skema pemberangkatan pasukan serta jadwal pengirimannya.

    “Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kemhan dan TNI, menunggu keputusan Presiden mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia,” jelas Rico.

    Dewan Keamanan PBB, Senin (17/11) mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk ISF di Jalur Gaza. Menurut resolusi tersebut, ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

    Pasukan tersebut bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

    Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Internet Dimanipulasi Pemerintah, Netizen Dibungkam Habis-habisan

    Internet Dimanipulasi Pemerintah, Netizen Dibungkam Habis-habisan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebebasan internet secara global merosot tajam. Laporan Freedom on the Net yang dirilis Freedom House menunjukkan bahwa untuk tahun ke-15 berturut-turut, ruang digital dunia semakin tertekan oleh kontrol pemerintah hingga manipulasi informasi. Laporan tahun ini bertajuk “An Uncertain Future for the Global Internet”.

    Laporan Freedom House menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dari 72 negara yang dinilai, kebebasan internet menurun di 27 negara.

    Kenya mencatat penurunan terbesar, sementara Bangladesh menjadi negara dengan peningkatan paling signifikan setelah gerakan mahasiswa menggulingkan rezim represif pada Agustus 2024.

    China dan Myanmar tetap menjadi negara dengan kondisi kebebasan internet terburuk, sementara Islandia menjadi yang paling bebas.

    Situasi global pun tak kalah mengkhawatirkan. Sembilan dari 18 negara yang dikategorikan “Bebas” justru mengalami penurunan, termasuk Georgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

    Freedom House juga mencatat rekor baru, warga di setidaknya 57 negara ditangkap atau dipenjara karena ekspresi daring terkait isu sosial, politik, maupun agama selama periode Juni 2024 hingga Mei 2025.

    Negara seperti Mesir, Pakistan, Rusia, Turki, dan Venezuela, yang selama 15 tahun terakhir mengalami kemunduran paling parah karena semakin memperketat kontrolnya.

    Otoritas di negara-negara itu meningkatkan pengawasan komunikasi elektronik dan menjatuhkan hukuman lebih berat bagi masyarakat yang menyuarakan kritik, terutama selama momen pemilu dan aksi protes.

    Manipulasi ruang digital juga meningkat signifikan. Indikator terkait penipuan daring mengalami penurunan paling konsisten selama 15 tahun terakhir.

    Laporan mencatat lonjakan konten buatan AI serta influencer yang menyebarkan pesan pro-pemerintah tanpa transparansi. Kini, 70% populasi dunia hidup di negara yang pemerintahnya aktif berupaya memanipulasi informasi di internet.

    Laporan itu juga memperingatkan anonimitas di internet memasuki fase krisis. Teknologi verifikasi identitas yang diadopsi luas, sebagian dengan alasan melindungi anak, dinilai mengancam kebebasan dan keamanan pengguna di ruang digital.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Menlu AS Palsu Tipu Pejabat Pemerintah, Korbannya Banyak

  • Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terkait perdamaian di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia dan China memilih untuk tidak bersikap atau abstain.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), resolusi itu berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Alasan Rusia Pilih Abstain

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Resolusi PBB soal Gaza

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Hamas Tolak Resolusi untuk Gaza

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Palestina Sambut Resolusi PBB

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi DK PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Lihat juga Video: Para Menlu OKI ke Rusia Bahas Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Ukraina Beli 100 Unit Jet Tempur Rafale dari Prancis

    Ukraina Beli 100 Unit Jet Tempur Rafale dari Prancis

    Ukraina resmi menandatangani pembelian 100 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Senin (17/11).

    Sebanyak 100 jet tempur Rafale itu akan dikirim dalam kurun waktu 10 tahun. Keputusan Ukraina memperkuat angkatan udara ini diambil setelah Rusia makin sering melancarkan serangan drone.

  • Turis Dituduh Bayar Miliaran untuk Lihat Sipil Ditembaki Saat Perang Bosnia

    Turis Dituduh Bayar Miliaran untuk Lihat Sipil Ditembaki Saat Perang Bosnia

    Jakarta –

    Sejumlah warga Italia yang berpelesir ke kota Sarajevo saat Perang Bosnia di awal dekade 1990-an diduga membayar uang dalam jumlah besar untuk mengikuti “safari penembak jitu”. Dalam peristiwa yang kini diselidiki kejaksaan di Milan itu, para turis asal Italia menyaksikan warga sipil ditembak penembak jitu.

    Kasus ini diadukan oleh jurnalis Italia bernama Ezio Gavazzeni. Dia berkata terjadi “perburuan manusia” oleh “orang-orang sangat kaya” yang memiliki hasrat terhadap senjata.

    Orang-orang kaya asal Italia itu, menurut Gavazzeni, “membayar agar dapat membunuh warga sipil yang tak berdaya” dari wilayah militer Serbia di perbukitan sekitar Sarajevo.

    Tarif yang dikenakan terhadap para turis asal Italia itu berbeda-beda untuk membunuh laki-laki, perempuan, atau anak-anak, menurut sejumlah laporan.

    Dalam pengepungan brutal selama empat tahun di Sarejevo antara 1992 hingga 1996, lebih dari 11.000 orang tewas diyakini tewas.

    Selama Perang Bosnia, Sarajevo dikepung oleh pasukan Serbia. Tembakan artileri dan serangan penembak jitu terjadi terus-menerus.

    Sebelumnya, tuduhan yang sama tentang “pemburuan manusia” telah diajukan ke otoritas penegak hukum beberapa kali.

    Tuduhan yang diselidiki Gobbis mencakup dugaan pembunuhan.

    Lebih dari 11 ribu orang tewas dalam Perang Bosnia pada paruh pertama dekade 1990-an. (AFP)

    Perwira intelijen Bosnia yang bersaksi kepada Gavazzeni menyebut rekan-rekannya di Bosnia mengetahui tentang apa yang disebut “safari” pada akhir 1993.

    Informasi tentang “safari penembak jitu” itu kemudian dikabarkan kepada Badan Intelijen Militer Italia, Sismi, pada awal 1994.

    Sang perwira Bosnia yang bersaksi ini berkata, Sismi memberikan tanggapan terhadap safari itu beberapa bulan setelahnya.

    Perwira itu bilang, Sismi mengetahui bahwa para “turis safari” akan terbang dari kota di perbatasan utara Italia, Trieste, lalu bepergian ke pegunungan di sekitar Sarajevo.

    “Kami telah menghentikan safari itu. Tidak akan ada lagi safari,” kata perwira itu merujuk pernyataan Sismi, menurut laporan kantor berita Ansa.

    Dalam waktu dua hingga tiga bulan setelahnya, safari tersebut berhenti.

    Ezio Gavazzeni, yang biasanya menulis isu terorisme dan mafia, pertama kali membaca tentang “safari penembak jitu” ke Sarajevo di surat kabar Italia, Corriere della Sera. Koran itu menuliskan berita itu, tapi “tanpa bukti yang kuat”.

    Gavazzeni meneliti isu itu setelah menonton “Sarajevo Safari”, sebuah film dokumenter tahun 2022 karya sutradara Slovenia Miran Zupanic.

    Dokumenter itu menuding orang-orang yang terlibat “safari” berasal dari beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Rusia, dan Italia.

    Gavazzeni, Februari lalu, menyerahkan hasil risetnya kepada jaksa di Milan. Berkas yang dia susun terdiri dari 17 halaman, termasuk laporan dari mantan Wali Kota Sarajevo, Benjamina Karic.

    Sementara itu di Bosnia, penyelidikan terhadap “safari” ini diyakini telah dihentikan oleh otoritas.

    Berbicara kepada surat kabar Italia La Repubblica, Gavazzeni menuding terdapat setidaknya seratus orang yang terlibat dalam “safari” tersebut.

    Warga Italia yang mengikuti tur itu, kata dia, membayar sekitar 100.000 (sekitar Rp1,9 miliar dalam kurs saat ini).

    Potret seorang warga Sarajevo yang menjadi target penembak jitu dalam Perang Bosnia, 4 Agustus 1993. (AFP)

    Pada tahun 1992, penulis dan politikus nasionalis Rusia, Eduard Limonov, terekam berulang kali menembakkan senapan mesin berat ke arah Sarajevo.

    Limonov saat itu diajak berkeliling ke perbukitan Sarajevo oleh pemimpin Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic, yang telah divonis bersalah melakukan genosida oleh Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag.

    Limonov diyakini tidak membayar untuk mengikuti “safari” itu. Dia berada di sana sebagai pengagum Karadzic.

    “Kami orang Rusia harus mengambil contoh dari Anda,” ujar Limonov dalam sebuah dokumenter.

    Siapa yang bakal dijerat jaksa Italia?

    Jaksa dan kepolisian Italia mengklaim telah mengidentifikasi daftar saksi untuk menentukan orang-orang yang mungkin terlibat dalam “safari penembak jitu” di Sarajevo.

    Di sisi lain, sejumlah tentara Inggris yang pernah bertugas di Sarajevo selama Perang Bosnia mengklaim tidak pernah mendengar “tur penembak jitu”.

    Menurut para eks tentara Inggris itu, “sulit membawa warga dari negara ketiga” ke Sarajevo karena banyak pos pemeriksaan.

    Pasukan Inggris selama Perang Bosnia bertugas di dalam maupun di sekitar Sarajevo, bersama pasukan Serbia.

    Seorang tentara Inggris menyebut tuduhan soal “membayar untuk menembak warga sipil” sebagai “mitos”.

    Tonton juga Video: Konvoi Mobil Presiden Ekuador Ditembaki Pengunjuk Rasa

    (ita/ita)