Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Tiba-tiba Muncul Pulau Baru dari Bawah Laut, Ini Kata Ilmuwan

    Tiba-tiba Muncul Pulau Baru dari Bawah Laut, Ini Kata Ilmuwan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laut Kaspia tiba-tiba punya pulau baru. Pulau yang muncul dari laut itu terletak 30 kilometer di barat daya pulau lain bernama Maly Zhemchuzhny.

    Laut Kaspia sendiri berada di persimpangan antara Eropa dan Asia. Ini merupakan perairan terdalam yang paling besar dengan luasnya mencapai 371 ribu persegi.

    Kantor berita Rusia, TASS mengatakan para ilmuwan menemukan tanda pulau yang belum diberi nama itu lewat citra satelit pada November 2024. Terlihat adanya tumpukan pasir dan sedimen muncul ke permukaan dan mulai mengering.

    Namun ekspedisi yang dilakukan belum bisa mendekati pulau tersebut. Cuaca buruk dan kondisi perairan dangkal menghalangi mereka untuk mengunjungi secara langsung ke sana meskipun telah berhasil mendekati pulau.

    Para ilmuwan tetap berusaha untuk tetap ke sana. Peneliti senior di Institut Oseanologi PP Shirshov (IO RAS) Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Stepan Podolyako mengatakan kemungkinan baru akan terlaksana pada paruh kedua tahun ini.

    Sementara itu, dia juga menjelaskan alasan kemunculan pulau baru. Yakni terkait adanya penurunan permukaan air di Laut Kaspia.

    “Kemunculan pulau-pulau baru di Laut Kaspia terkait dengan proses siklus fluktuasi jangka panjang pada permukaan air terkurung daratan. Pulau-pulau yang terendam dan muncul ke permukaan terjadi saat penurunan permukaan laut,” jelasnya dikutip dari Live Science, Selasa (17/6/2025).

    Penurunan air Laut Kaspia bukanlah pertama kali terjadi. Dalam catatan Podolyako pernah terjadi beberapa kali dari 1930-an dan 1970-an serta 2010 lalu.

    Ada sejumlah alasan mengapa permukaan air laut bisa berubah. Mulai dari perubahan iklim karena sebagian permukaan Laut Kaspia bergantung pada tingkat penguapan dan pergeseran tektonik yang terjadi di bawah permukaan air laut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden putuskan empat pulau sengketa masuk wilayah Provinsi Aceh

    Presiden putuskan empat pulau sengketa masuk wilayah Provinsi Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara virtual pada sela-sela perjalanannya menuju St. Petersburg, Rusia, Selasa, dan menetapkan empat pulau yang kena sengketa batas wilayah antarprovinsi di Sumatera masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    “Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas melalui sambungan video konferensi yang diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara/Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    Prasetyo melanjutkan dokumen-dokumen yang dirujuk pemerintah terkait kewilayahan itu mengacu pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Oleh karena itu, kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, bagi Pemerintah (Provinsi) Aceh, bagi Pemerintah (Provinsi) Sumatera Utara, ini menjadi solusi yang kita harapkan mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” sambung Prasetyo Hadi.

    Prasetyo juga berharap adanya keputusan Presiden Prabowo itu dapat mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

    “Jadi, kami harapkan dinamika ini segera kita akhiri, dan kita kembali bersatu, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Aceh yang kita semua tahu bahwa provinsi ini berdekatan, dan saling bersaudara,” kata Prasetyo.

    Polemik mengenai batas wilayah empat pulau itu muncul setelah Kementerian Dalam Negeri menetapkan keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Kemendagri itu kemudian ditolak oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Bobby Ingatkan Warga Sumut Terima Keputusan 4 Pulau: Aceh Tetangga Kita, Jangan Mau Terhasut Nasional

    5 Bobby Ingatkan Warga Sumut Terima Keputusan 4 Pulau: Aceh Tetangga Kita, Jangan Mau Terhasut Nasional

    Bobby Ingatkan Warga Sumut Terima Keputusan 4 Pulau: Aceh Tetangga Kita, Jangan Mau Terhasut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menerima keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang masuk ke wilayah Aceh. 
    Dia pun berpesan kepada warga Sumatera Utara untuk menerima keputusan itu dan menghindari hasutan yang membawa pada perseteruan antarwilayah. 
    “Saya minta seluruh masyarakat Sumut, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita. Jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan, apa pun kondisinya hari ini untuk seluruh masyarakat Sumut kalau ada laporan ke masyarakat Aceh dan sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumut itu dihentikan,” ujar Bobby dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (17/6/2025).
    Bobby mengaku sudah menandatangani surat tentang batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
    Dia sempat berkelakar, pembahasan tentang batas wilayah sudah dimulai sejak tahun 1992 ketika dia masih berusia satu tahun. 
    Namun, kini dia yang menandatangani keputusan soal batas wilayah sekaligus ikut menetapkan empat pulau itu masuk ke wilayah Aceh. 
    “Batas wilayah sudah dimulai 1992, itu umur saya baru satu tahun. (Pada) 2008 saya masih SMA, dan 2017 saya belum menjadi pejabat publik, 2020 saya Wali Kota Medan dan baru ini 2025 tanda tangan saya sebagai gubernur menyatakan bahwa 4 pulau ini masuk ke Aceh,” ujar Bobby. 
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang kini disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasrakan dokumen yangg dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Keputusan itu diambil usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melangsungkan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, ketika Presiden Prabowo dalam perjalanan menuju Rusia.
     
    Polemik empat pulau dipicu oleh Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal status empat pulau yang sebelumnya milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara.
    Aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
    Keputusan ini dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak, menyusul konflik perebutan wilayah yang sudah berlangsung puluhan tahun.
    Pemprov Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Setelah berlarut-larut, Prabowo memutuskan untuk mengambil alih polemik tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Isi Kesepakatan Gubernur Aceh dan Sumut Soal Sengketa 4 Pulau Nasional

    9 Isi Kesepakatan Gubernur Aceh dan Sumut Soal Sengketa 4 Pulau Nasional

    Isi Kesepakatan Gubernur Aceh dan Sumut Soal Sengketa 4 Pulau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Aceh

    Muzakir Manaf
    dan Gubernur
    Sumatera Utara

    Bobby Nasution
    sepakat mengakiri
    sengketa empat pulau
    yang sempat mengemuka beberapa waktu terakhir.
    Kesepakatan itu diambil usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di sela-sela perjalanan menuju ke Rusia untuk memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin.
    Selain Prabowo, Muzakir, dan Bobby, ratas juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
    Ratas kemudian menghasilkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama antara Muzakir dan Bobby, serta disaksikan oleh Tito dan Prasetyo.
    Berikut isi lengkap kesepakatan tersebut:
    Pada hari ini, Selasa 17 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan hasil penelahaan dokumen, penjelasan Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri tentang Permasalahan Status Empat Pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang bertempat di Wisma Negara Jakata Pusat, menyatakan:
    Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara sepakat menyelesaikan permasalahan 4 (empat) pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, mendasari kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tahun 1992 dan Kepmendagri Nomor 111 tahun 1992 tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 24 November 1992, masuk menjadi cakupan wilayah administrasi Kab. Aceh Singkil, Aceh.
    Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas dasar musyawarah mufakat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Singapura, Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Rusia untuk Pertemuan dengan Presiden Putin

    Setelah Singapura, Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Rusia untuk Pertemuan dengan Presiden Putin

    JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan agenda lawatan luar negerinya ke St. Petersburg, Rusia, setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Singapura pada Senin 16 Juni malam.

    Pesawat kepresidenan PK-GRD yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Angkatan Udara Singapura, Paya Lebar Air Base, sekitar pukul 22.45 waktu setempat menuju Rusia.

    Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat tinggi Singapura, termasuk Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Pnb. Hendra Supriyadi.

    Di Rusia, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Agenda utama meliputi pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, serta keikutsertaan sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

    “Kunjungan kenegaraan ini sangat strategis untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara besar di mata dunia, khususnya di tengah meningkatnya tantangan global,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam lawatan ini, Presiden Prabowo juga kemungkinan akan didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di St. Petersburg pada Rabu 18 Juni, setelah melakukan transit di beberapa negara selama perjalanan.

    SPIEF 2025 akan digelar di St. Petersburg, Rusia, pada 18–21 Juni 2025. Presiden Vladimir Putin dijadwalkan menyampaikan pidato pada upacara penutupan forum ekonomi tersebut pada 21 Juni.

  • Bank Sentral Global Kian Agresif Tambah Cadangan Emas

    Bank Sentral Global Kian Agresif Tambah Cadangan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah bank sentral global yang berencana menambah cadangan emasnya dalam 12 bulan ke depan mencetak rekor tertinggi, didorong oleh performa emas saat krisis serta kemampuannya melindungi nilai dari inflasi.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (17/6/2025), berdasarkan survei yang dilakukan World Gold Council (WGC) bersama YouGov terhadap 72 otoritas moneter mencatat bahwa 43% responden berniat meningkatkan cadangan emasnya. 

    Angka tersebut melonjak dari 29% pada tahun lalu dan menjadi yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Tak satu pun bank sentral dalam survei tersebut berencana mengurangi kepemilikan emas.

    Mayoritas responden memperkirakan cadangan emas bank sentral secara global akan terus meningkat selama 12 bulan ke depan. Alasan utama kepemilikan emas mencakup kinerjanya dalam masa krisis, perannya dalam diversifikasi portofolio, serta kemampuannya sebagai penyimpan nilai.

    Bank sentral menjadi pendorong utama reli harga emas dalam beberapa tahun terakhir, yang nilainya telah melonjak dua kali lipat sejak akhir 2022. Laju pembelian emas meningkat drastis setelah invasi Rusia ke Ukraina, ketika cadangan devisa Moskow dibekukan, mendorong banyak negara beralih ke emas sebagai aset cadangan alternatif.

    “Terjadi pergeseran besar. Negara-negara Barat berhenti menjual, sementara pasar negara berkembang mulai membeli dan mengejar ketertinggalan dalam membangun cadangan emas,” kata Shaokai Fan, Kepala Global untuk Urusan Bank Sentral di WGC.

    Menurut konsultan Metals Focus, bank sentral telah membeli lebih dari 1.000 ton emas setiap tahun selama tiga tahun terakhir dan diperkirakan akan mempertahankan laju tersebut tahun ini. Tren pembelian ini telah berlangsung selama 15 tahun terakhir, membalikkan tren penjualan bersih yang terjadi selama dekade 1990-an.

    Gelombang pembelian emas ini bahkan membuat emas melampaui euro sebagai aset cadangan terbesar kedua di bank sentral dunia pada akhir tahun lalu. Sementara itu, porsi aset dolar AS, terutama obligasi pemerintah (Treasury), terus turun dan kini hanya mencakup 46% dari total cadangan global.

    Faktor-faktor yang berpotensi mempercepat penurunan dominasi dolar AS antara lain defisit fiskal AS yang membengkak, risiko penyitaan aset, serta spekulasi bahwa kreditur asing tidak lagi diperlakukan secara adil.

    Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi emas. Lebih dari separuh bank sentral di negara berkembang menyebut absennya risiko politik sebagai alasan mereka menambah cadangan emas. Sebanyak 78% juga menganggap emas bebas dari risiko gagal bayar (default).

    Meski demikian, dominasi dolar AS sebagai aset cadangan utama dunia masih belum tergoyahkan. “Bank sentral kini memantau dolar dan pasar Treasury dengan lebih cermat dibanding sebelumnya. Namun ini bukan berarti mereka berbondong-bondong keluar dari dolar,” ujar Fan.

  • Sri Mulyani Waspadai Tensi Geopolitik Dunia Bikin Manufaktur RI Rentan

    Sri Mulyani Waspadai Tensi Geopolitik Dunia Bikin Manufaktur RI Rentan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap konflik panas dan ketidakpastian kondisi geopolitik dunia berdampak pada sektor manufaktur yang terkontraksi di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

    Bendahara negara itu juga menilai disrupsi geopolitik yang mengancam keamanan dunia menyebabkan tekanan terhadap ekspor-impor produk, inflasi yang melaju, nilai tukar yang makin berfluktuasi, hingga suku bunga dunia yang tinggi. 

    “Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik security yang makin fragile, rapuh dan rentan yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi ekspor-impor manufaktur,” kata Sri Mulyani dalam Konpers APBN KiTa, Selasa (17/6/2025).  

    Dalam laporannya, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur global pada Mei 2025 berada di bawah ambang batas normal 50, yaitu di level 49,6. Adapun, sebanyak 70,8% negara mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia, China, Jepang, Vietnam, Eropa, hingga Inggris. 

    Sementara itu, sebanyak 29,2% negara masih mengalami ekspansi usaha manufaktur seperti Amerika Serikat (AS), India, Arab Saudi, Rusia, dan Australia. 

    “Adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan seperti Amerika, China, Eropa, Jepang, Inggris, ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan,” tuturnya. 

    Angka kontraksi manufaktur global pada Mei lalu merupakan yang terendah sejak Desember 2024 lalu. Kondisi ini, menurut Sri Mulyani, mesti diwaspadai dan segera diantisipasi. 

    “Seperti dilihat risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economy melemah kemungkinan memengaruhi terhadap barang-barang ekspor kita,” ujarnya.

    Dia juga menilai potensi harga komoditas yang akan meningkat pesat karena disrupsi geopolitik saat ini. Belum lagi, volatilitas nilai tukar rupiah yang makin tidak pasti. 

    “Dan suku bunga utang meningkat karena kebijakan fiskal di AS yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari kongres ke senat mengenai ekspansi fiskal di AS,” terangnya. 

  • 1 Prabowo Putuskan 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh Nasional

    1 Prabowo Putuskan 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh Nasional

    Prabowo Putuskan 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memutuskan empat pulau yang kini disengketakan oleh Provinsi
    Aceh
    dan Provinsi
    Sumatera Utara
    (Sumut) masuk wilayah Aceh.
    Adapun keempat pulau tersebut, yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Keputusan itu diambil usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melangsungkan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, ketika Presiden Prabowo dalam perjalanan menuju Rusia.
    Sebelumnya diberitakan, polemik empat pulau dipicu oleh Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal status empat pulau yang sebelumnya milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara.
    Aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
    Keputusan ini dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak, menyusul konflik perebutan wilayah yang sudah berlangsung puluhan tahun.
    Pemprov Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Setelah berlarut-larut, Prabowo memutuskan untuk mengambil alih polemik tersebut.
    Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah DPR RI berkomunikasi dengan Presiden.
    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ujar Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Spesifikasi Rudal Balistik Shahab-3, Rudal Canggih Iran yang Mampu Tembus Iron Dome Israel

    Spesifikasi Rudal Balistik Shahab-3, Rudal Canggih Iran yang Mampu Tembus Iron Dome Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Rudal Shahab-3 menjadi salah satu pilar kekuatan strategis Iran dalam hal kemampuan balistik jarak menengah yang digunakan menggempur Israel.

    Dikutip melalui laman Missilethreat, senjata ini memiliki jangkauan hingga 1.300 kilometer, rudal ini memungkinkan Iran untuk menyerang sasaran di luar perbatasan langsungnya, termasuk wilayah Israel dan sebagian Arab Saudi.

    Pengembangan Shahab-3 dimulai pada pertengahan 1990 setelah Iran membeli rudal No Dong 1 dari Korea Utara. Meskipun pejabat Iran, termasuk mantan Menteri Pertahanan Ali Shamkhani, mengklaim bahwa Shahab-3 sepenuhnya dikembangkan oleh para insinyur dalam negeri, bukti fisik dan teknis menunjukkan kemiripan mencolok dengan rudal No Dong. Bahkan Pakistan turut menggunakan teknologi No Dong dalam pengembangan rudal Hatf-5 “Ghauri”-nya.

    No Dong sendiri diduga merupakan hasil adopsi teknologi rudal Rusia SS-3 (R-5), terutama karena menggunakan jenis bahan bakar dan oksidator yang serupa. Korea Utara memulai pengujian No Dong pada 1990, dan pada 1993 Iran serta Pakistan diperkirakan menyaksikan langsung uji coba rudal tersebut sebelum melakukan perjanjian pembelian atau alih teknologi.

    Shahab-3 merupakan rudal balistik berbahan bakar cair dan bermobilitas tinggi (road-mobile), dengan sistem peluncuran dari kendaraan Transporter-Erector-Launcher (TEL) atau silo. Rudal ini didesain oleh Iran Aviation Industries Organization (IAIO) dengan dukungan dari kelompok industri milik negara seperti Shahid Bagheri, Shahid Hermat, dan Shahid Karimi.

    Beberapa spesifikasi teknis utama Shahab-3 memiliki panjang antara 15,6 hingga 16,58 meter dengan diameter 1,25–1,38 meter dan bobot peluncuran 17.410 kg.

    Rudal ini memiliki jangkauan hingga 800–1.300 km. Dengan payload hingga 760–1.200 kg. Serta memiliki jenis hulu ledak konvensional, nuklir, kimia, atau submunisi.

    Untuk sistem navigasi rudal ini menggunakan inertial guidance (INS), dengan peningkatan akurasi pada varian lanjut menggunakan teknologi China.

    Adapun, kemampuan hulu ledak nuklir dimungkinkan, dengan pengembangan sistem fuzing dan arming di awal 2000-an

    Shahab-3 juga menggunakan kendaraan reentry terpisah, suatu langkah signifikan menuju kemampuan multi-tahap dan pengiriman hulu ledak lebih berat.

    Uji coba pertama Shahab-3 dilakukan pada Juli 1998, namun dinyatakan gagal. Keberhasilan signifikan mulai tercatat pada 2000 dan 2002. Pada Juli 2003, Iran mengumumkan bahwa rudal tersebut telah memasuki fase operasional, setelah uji coba kesembilan berhasil menempuh jarak lebih dari 1.300 km.

    Antara 1998 dan 2017, Iran tercatat melakukan 21 kali uji coba penerbangan Shahab-3 dan variannya. Produksi awal diperkirakan sebanyak 12–15 unit per tahun. Hingga pertengahan 2017, jumlah peluncur Shahab-3 yang dikerahkan diperkirakan di bawah 50 unit, sebagian besar dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), bukan oleh militer konvensional.

    Dengan kemampuan menjangkau sasaran sejauh 1.300 km dan kemungkinan membawa hulu ledak nuklir, Shahab-3 menjadi komponen vital dalam doktrin pencegahan Iran. Meski akurasinya pada varian awal masih rendah (sekitar 2.500 meter Circular Error Probable/CEP), peningkatan sistem kendali dan pengembangan varian lanjut memperkuat peran rudal ini sebagai alat politik dan militer.

    Shahab-3 mencerminkan ambisi Iran dalam memperluas kekuatan strategisnya, memanfaatkan kemajuan teknologi rudal sebagai instrumen tekanan di Timur Tengah. Dalam konteks geopolitik saat ini, eksistensi dan potensi penggunaan Shahab-3 tetap menjadi perhatian serius komunitas internasional.

  • Mengapa Prabowo Terbang ke Rusia & Absen dari Undangan PM Kanada ke G7?

    Mengapa Prabowo Terbang ke Rusia & Absen dari Undangan PM Kanada ke G7?

    Jakarta –

    Undangan untuk menghadiri KTT G7 di Kanada tak dipenuhi Presiden Prabowo Subianto. Di waktu yang sama dengan gelaran KTT G7, Prabowo justru melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura hingga Rusia. Prabowo memilih untuk memenuhi undangan dari pimpinan dua negara tersebut, baik dari PM Lawrence Wong maupun dari dari Presiden Vladimir Putin.

    Padahal, sebelumnya undangan untuk hadir di KTT G7 disampaikan langsung Perdana Menteri Kanada Mark Carney kepada Prabowo melalui sambungan telepon pada awal Juni lalu.

    Lantas mengapa Prabowo absen di G7 dan justru melakukan lawatan ke negara lain, khususnya Rusia?

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan pada prinsipnya Prabowo, dan pemerintah Indonesia secara khusus, menghargai semua undangan yang diberikan kepada Indonesia.

    Hanya saja ternyata beberapa agenda waktunya bentrok, jadi mau tidak mau Prabowo tak bisa menghadiri semua acara bersamaan. Absennya Prabowo di G7 karena sebelum undangan ke G7 diberikan, Indonesia sudah menetapkan akan hadir di Singapura dan Rusia terlebih dahulu.

    “Undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April. Dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok,” papar Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    “Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, Presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura. Waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada,” sebutnya melanjutkan.

    Pemerintah, kata Hasan Nasbi, mendahulukan komitmen-komitmen pertemuan yang lebih awal sudah dibuat. Dalam hal ini undangan pertemuan antara Singapura dan Rusia lebih dulu ditetapkan daripada undangan Kanada.

    “Jadi di antara pilihan-pilihan ini, kemudian pemerintah lebih mendahulukan komitmen-komitmen yang memang sudah dibuat di awal. Karena komitmen dengan Rusia sudah dibuat jauh-jauh hari. Komitmen dengan pemerintah Singapura juga sudah dibuat. Ini kan jadwal tahunan dan juga sudah dipersiapkan lama,” beber Hasan.

    Di sisi lain, Hasan menepis anggapan ketidakhadiran Prabowo di Kanada karena Indonesia memilih untuk mendekati Rusia daripada negara barat. Menurutnya spekulasi seperti ini tidak benar, karena Indonesia menganut prinsip tidak condong pada blok manapun.

    Indonesia, katanya, akan bergabung dengan berbagai forum dan aliansi di dunia berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan hubungan baik atau hubungan buruk dengan beberapa negara saja.

    “Kita kan tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada,” sebut Hasan.

    Sebagai contoh saja, Indonesia saat ini sudah bergabung dengan BRICS yang digawangi Rusia dan China. Namun, di lain Indonesia juga terus mengupayakan untuk menjadi anggota OECD yang notabenenya berisi negara-negara barat.

    “Jadi kalau kita bergabung dengan BRICS misalnya, bukan berarti kita lebih condong ke salah satu blok. Karena dalam waktu yang bersamaan, kita baru saja awal Juni ini juga baru saja menyelesaikan satu step penting, satu milestone penting dalam proses keanggotaan kita menjadi calon anggota OECD. Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana,” pungkas Hasan memaparkan.

    (hal/kil)