Xcloud.id

Negara: Rusia

  • AS Akan Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris Asing

    AS Akan Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris Asing

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menetapkan Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam berpengaruh yang didirikan di Mesir, sebagai organisasi teroris asing. Penetapan tersebut oleh otoritas Washington disebut sedang dalam tahap akhir.

    Rencana AS menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing itu, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (24/11/2025), disampaikan oleh Presiden Donald Trump dalam pernyataannya yang dikutip media lokal AS, Just the News, dalam laporan terbarunya, pada Minggu (23/11) waktu setempat.

    “Itu akan dilakukan dengan cara yang paling keras dan tegas,” kata Trump seperti dikutip Just the News.

    “Dokumen akhir sedang disusun,” sebutnya.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal rencana penetapan tersebut.

    Awal tahun ini, Yordania menjadi negara Arab terbaru yang melarang Ikhwanul Muslimin. Larangan itu ditetapkan Kairo menyusul rencana sabotase yang digagalkan oleh badan keamanan negara tersebut.

    Beberapa negara lainnya, termasuk Mesir, Rusia, Arab Saudi, Suriah, dan Uni Emirat Arab, telah melarang Ikhwanul Muslimin.

    Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin saat ini dipimpin oleh Mohammed Badie, yang sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati atas dugaan perencanaan serangan kekerasan.

    Badie dan 37 orang lainnya dari organisasi tersebut dituduh melakukan konspirasi untuk menghasut kerusuhan di Mesir setelah penggulingan mantan Presiden Mohammed Morsi oleh militer pada Juli 2013 lalu. Morsi juga merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin.

    Tonton juga video “Viral Kereta di Belgia Dicoreti Grafiti ‘Israel Negara Teroris’”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rusia Terus Serang Ukraina, 4 Orang Tewas-17 Luka

    Rusia Terus Serang Ukraina, 4 Orang Tewas-17 Luka

    Jakarta –

    Rusia terus melancarkan serangan ke Ukraina. Serangan drone Rusia di kota besar Ukraina, Kharkiv, menewaskan empat orang dan melukai 17 orang pada hari Minggu (23/11) waktu setempat.

    Serangan itu terjadi ketika para pejabat Amerika Serikat, Ukraina, dan Eropa berada di Jenewa, Swiss untuk membahas proposal guna mengakhiri perang Rusia yang telah berlangsung hampir empat tahun di Ukraina.

    “Saat ini, 17 orang diketahui terluka. Empat orang tewas,” kata Wali Kota Kharkiv, Igor Terekhov, yang melaporkan serangan malam itu dalam sebuah pesan di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Senin (24/11/2025).

    “Situasinya sungguh mengerikan ketika, terlepas dari negosiasi, pasukan Rusia menyerang objek sipil, infrastruktur sipil, bangunan tempat tinggal, ketika orang-orang sekarat — ini mengerikan,” kata Terekhov.

    Oleg Synegubov, kepala administrasi militer regional Kharkiv, menggambarkan serangan itu sebagai “besar-besaran”.

    Layanan darurat mengatakan serangan drone di dua distrik Kharkiv telah menyebabkan kebakaran dan kerusakan bangunan.

    “Tiga bangunan tempat tinggal dan sebuah fasilitas infrastruktur terbakar,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan kepala delegasi Ukraina, Andriy Yermak, mengatakan perundingan di Jenewa pada hari Minggu telah mencapai kemajuan.

    Presiden AS Donald Trump telah memberi Ukraina waktu hingga 27 November untuk menyetujui rencana kontroversialnya untuk mengakhiri konflik.

    Namun, pemerintah Ukraina menginginkan perubahan pada draf kesepakatan yang menerima berbagai tuntutan garis keras Rusia, dengan rencana 28 poin yang mengharuskan Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayah ke Rusia, memangkas militernya, dan berjanji untuk tidak pernah bergabung dengan NATO.

    Tonton juga video “Putin Terima Rencana Perdamaian yang Dirancang Trump”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Bilang Ukraina Tak Tahu Terima Kasih, Zelensky Bilang Gini

    Trump Bilang Ukraina Tak Tahu Terima Kasih, Zelensky Bilang Gini

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Ukraina tidak tahu berterima kasih atas upaya Washington dalam mengakhiri perang. Presiden Volodymyr Zelensky langsung menepis tuduhan itu, dengan menegaskan Kyiv berterima kasih kepada AS dan Trump atas semua upaya untuk membantu negaranya.

    Komentar Trump itu disampaikan setelah Zelensky menolak untuk menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan AS untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Rencana perdamaian 28 poin itu dinilai banyak memenuhi tuntutan Moskow, termasuk yang mengharuskan Kyiv menyerahkan beberapa wilayahnya.

    Trump yang mendukung rencana perdamaian yang disusun pemerintahannya itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (24/11/2025), melontarkan serangan terhadap pemimpin Ukraina yang disebutnya “tidak mengungkapkan rasa terima kasih”, bahkan saat pasokan senjata AS terus mengalir ke Kyiv.

    “‘KEPEMIMPINAN’ UKRAINA TIDAK MENGUNGKAPKAN RASA TERIMA KASIH SAMA SEKALI ATAS UPAYA-UPAYA KITA,” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social pada Minggu (23/11) waktu setempat.

    “DAN EROPA TERUS MEMBELI MINYAK DARI RUSIA. AS TERUS MENJUAL SENJATA DALAM JUMLAH BESAR KEPADA NATO, UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KE UKRAINA,” sebutnya dalam postingan dengan menggunakan huruf kapital.

    Dalam postingannya, Trump menyalahkan mantan Presiden Joe Biden, yang disebutnya gagal mencegah perang antara Rusia dan Ukraina yang “dahsyat dan mengerikan”. Trump menilai perang tersebut tidak seharusnya terjadi.

    “SAYA MEWARISI PERANG YANG SEHARUSNYA TIDAK PERNAH TERJADI, PERANG YANG MERUGIKAN SEMUA ORANG, TERUTAMA JUTAAN ORANG YANG TEWAS DENGAN SANGAT TIDAK PERLU,” ucapnya.

    Merespons tuduhan itu, Zelensky menegaskan Ukraina berterima kasih kepada AS, dan khususnya Trump, atas semua upaya yang bertujuan membantu Kyiv.

    “Ukraina berterima kasih kepada Amerika Serikat, kepada setiap hati warga Amerika, dan khususnya kepada Presiden Trump atas bantuan, yang dimulai dengan (rudal) Javelin, yang telah menyelamatkan nyawa warga Ukraina,” ucap Zelensky dalam postingan Telegram setelah Trump melontarkan tuduhannya.

    Zelensky juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Eropa dan negara-negara G7 serta G20 atas bantuan mereka, dengan mengatakan bahwa upaya untuk mempertahankan dukungan ini sangatlah penting.

    “Inilah sebabnya kami bekerja dengan sangat hati-hati di setiap poin, setiap langkah menuju perdamaian. Semuanya harus dikerjakan dengan benar agar kita benar-benar dapat mengakhiri perang ini dan mencegah perang terulang kembali,” ujarnya.

    Para pejabat Ukraina, AS, dan Eropa melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Minggu (23/11) untuk membahas rencana perdamaian usulan Washington demi mengakhiri perang.

    Pertemuan ini digelar setelah Zelensky sebelumnya menolak rencana perdamaian itu, yang disebutnya memberikan “pilihan yang sangat sulit” bagi Ukraina.

    Berdasarkan rencana perdamaian usulan AS tersebut, Ukraina harus menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia, memangkas jumlah pasukan militernya, dan berjanji untuk tidak pernah bergabung NATO.

    Trump, pada Jumat (21/11), memberikan Zelensky batas waktu hingga 27 November mendatang untuk menyetujui rencana perdamaian itu.

    Tonton juga video “Zelensky Temui Trump di Gedung Putih, Bahas Permintaan Rudal Tomahawk”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Iran Tegaskan untuk Lindungi Kepentingan Nasional dari Sanksi AS

    Iran Tegaskan untuk Lindungi Kepentingan Nasional dari Sanksi AS

    JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menegaskan Teheran akan melindungi kepentingan nasionalnya dari kemungkinan sanksi Amerika Serikat (AS) terkait kerja samanya dengan Rusia karena langkah pembatasan Washington itu tetap berdampak negatif.

    “Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” kata Baghaei dalam sebuah pengarahan, Ahad (23/11).

    “Ini cerita panjang. Tentu saja sanksi merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan,” tambahnya.

    Baghaei menjelaskan bahwa Iran terus bekerja sama dengan Rusia di bidang energi nuklir damai. Ia menambahkan bahwa kedua negara juga tengah membahas langkah untuk memperkuat kolaborasi di sektor nuklir.

    Pada 17 November, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat sanksi terhadap Rusia akan mengenakan sanksi berat kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskow, dan Iran berpotensi masuk daftar tersebut.

    Baghaei menegaskan bahwa Iran akan tetap melanjutkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai kewajiban perjanjian nonproliferasi senjata nuklir dan peraturan nasional.

    Menurutnya, keputusan terkait kerja sama dengan IAEA itu ditetapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Ia juga menanggapi resolusi IAEA yang meminta Iran melaporkan status cadangan uranium kepada badan tersebut.

    Baghaei mengatakan kebijakan itu akan memperumit keadaan, namun menekankan tidak ada kebuntuan dalam dialog antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

    Pada Agustus lalu, negara-negara E3, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman, menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai dimulainya mekanisme pemulihan sanksi internasional terhadap Iran yang sebelumnya dicabut dalam perjanjian nuklir 2015.

    Pada September, Dewan Keamanan kembali memberlakukan sanksi tersebut, termasuk larangan pengiriman bahan dan teknologi terkait nuklir, pelarangan penjualan senjata konvensional berat dan teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing Iran.

  • AS Jadi Negara Konsumen Daging Ayam Terbesar Dunia, Ini Datanya

    AS Jadi Negara Konsumen Daging Ayam Terbesar Dunia, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) menempati posisi teratas dalam konsumsi daging ayam global pada 2024, yakni mencapai 18,39 juta ton.

    Mengacu data Departemen Pertanian AS (United States Department of Agriculture/USDA) yang dikutip dari Data Indonesia pada Minggu (23/11/2025) menunjukkan total konsumsi daging ayam di dunia mencapai 101,31 juta ton sepanjang tahun lalu.

    Pada 2024, andil AS dalam total konsumsi global mencapai 18,39 juta ton setara dengan 18,15% dari konsumsi daging ayam dunia. Posisi ini menegaskan dominasi Negeri Paman Sam sebagai pasar utama daging ayam, baik untuk konsumsi domestik maupun sebagai indikator permintaan global yang tinggi.

    Selanjutnya, China berada di peringkat kedua dengan total konsumsi mencapai 15,06 juta ton, sedangkan Uni Eropa menempati posisi ketiga dengan konsumsi sebesar 10,45 juta ton.

    Mengekor, Brasil dan Meksiko juga masuk daftar lima besar, masing-masing mencatat konsumsi daging ayam sebesar 10,11 juta ton dan 5,01 juta ton pada tahun lalu.

    Berikutnya, Jepang turut masuk jajaran negara dengan konsumsi daging ayam terbesar dengan total 2,94 juta ton, diikuti Inggris sebanyak 2,65 juta ton, Thailand 2,34 juta ton, Argentina 2,32 juta ton, dan Turki 2,16 juta ton. Sementara itu, negara-negara lain secara kolektif mencatat konsumsi 24,97 juta ton.

    Secara global, tren ini mencerminkan pertumbuhan permintaan daging ayam yang stabil, terutama di negara-negara maju dan emerging markets.

    Selain AS dan China, sejumlah negara berkembang seperti Brazil, Thailand, dan Argentina menunjukkan peningkatan konsumsi signifikan. Di sisi lain, negara-negara Eropa juga tetap menjadi konsumen besar daging ayam.

    Berikut daftar 11 negara dengan konsumsi daging ayam terbesar di dunia pada 2024:

    1. Amerika Serikat: 18,39 juta ton

    2. China: 15,06 juta ton

    3. Uni Eropa: 10,45 juta ton

    4. Brasil: 10,11 juta ton

    5. Meksiko: 5,01 juta ton

    6. Rusia: 4,93 juta ton

    7. Jepang: 2,94 juta ton

    8. Inggris Raya: 2,65 juta ton

    9. Thailand: 2,34 juta ton

    10. Argentina: 2,32 juta ton

    11. Turki: 2,16 juta ton

    12. Negara lainnya: 24,97 juta ton

  • Biang Kerok Harga Bitcoin Anjlok!

    Biang Kerok Harga Bitcoin Anjlok!

    Jakarta –

    Harga Bitcoin (BTC) sempat terkoreksi dan menyentuh level US$ 89.000 yang mencatat level terendah dalam tujuh bulan terakhir pada Selasa (18/11/2025).

    Ini terjadi di tengah kombinasi tekanan teknis, arus keluar dari ETF Bitcoin di Amerika Serikat (AS), serta meningkatnya kekhawatiran pasar terkait rencana tarif baru pemerintahan AS.

    Vice President INDODAX, Antony Kusuma menilai pelemahan ini tidak disebabkan oleh penurunan fundamental aset kripto. Ia menekankan bahwa kondisi pasar seperti ini merupakan bagian dari dinamika alami siklus kripto.

    “Pergerakan harga yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor teknis dan sentimen global dalam jangka pendek. Fundamental aset digital tetap kuat, dan di situasi seperti ini penting bagi investor untuk mengambil keputusan secara tenang dan terukur,” ujar Antony dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Selama empat hari berturut-turut, ETF Bitcoin di AS mencatat arus keluar dari total kepemilikan 441.000 BTC menjadi sekitar 271.000 BTC.

    Puncaknya, terjadi redemption lebih dari US$ 800 juta dalam satu hari. Situasi ini menambah tekanan jual, terutama setelah harga Bitcoin gagal bertahan di atas area US$ 92.000 dan turun melewati batas psikologis US$ 90.000.

    Sentimen pasar kian tertekan oleh rencana tarif hingga 500% yang diajukan Presiden Donald Trump kepada negara-negara yang masih melakukan perdagangan dengan Rusia. Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran baru di pasar global, terutama pada aset berisiko seperti kripto. Sejumlah altcoin besar turut terkoreksi, sementara indeks Fear & Greed merosot ke zona “extreme fear”.

    Per hari Rabu (19/11) Bitcoin mulai menunjukkan tanda penguatan seiring ekspektasi likuiditas yang membaik di Amerika Serikat, terutama setelah The Fed berencana menghentikan penurunan neracanya dan membuka opsi operasi repo yang bisa menambah cadangan dana ke sistem keuangan.

    Namun, tekanan makro masih menahan langkah Bitcoin untuk naik lebih jauh. Sentimen pasar tetap rapuh akibat inflasi yang belum jinak, sektor properti dan otomotif yang melemah, serta ketidakpastian menjelang keputusan suku bunga The Fed pada 10 Desember 2025 mendatang.

    Di saat bersamaan, regulator AS ikut menjadi perhatian setelah SEC tidak lagi menempatkan aset kripto sebagai fokus utama dalam prioritas pemeriksaan 2026. Fokus lembaga tersebut kini bergeser ke kewajiban fidusia, keamanan siber, privasi data, serta risiko teknologi seperti AI.

    Meski begitu, SEC menegaskan bahwa aset kripto tetap bisa masuk dalam pemeriksaan jika dinilai memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga pengawasan terhadap industri ini belum benar-benar hilang.

    Di sisi lain, koreksi ini tidak menandai dimulainya tren bearish baru. Tekanan saat ini lebih disebabkan oleh likuiditas pasar yang mengetat, rotasi antar investor besar, serta pelemahan sentimen akibat ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed.

    Penundaan rilis data ekonomi penting seperti CPI dan laporan tenaga kerja Oktober 2025 akibat shutdown AS juga menjadi salah satu faktor yang menahan kepercayaan investor jangka pendek. Antony juga menegaskan bahwa tekanan harga yang tajam seperti ini kerap terjadi ketika pasar sedang menyesuaikan diri dengan kondisi global.

    “Kami memahami koreksi cepat bisa membuat banyak investor merasa cemas. Namun fase seperti ini biasanya bersifat sementara dan pasar akan kembali bergerak lebih rasional setelah volatilitas mereda,” jelasnya.

    Ia melanjutkan bahwa volatilitas jangka pendek tidak mengubah pandangan jangka panjang para pelaku pasar berpengalaman. Menurutnya bagi investor jangka panjang, momen seperti ini sering dianggap sebagai peluang untuk menambah posisi secara bertahap.

    Ia menegaskan bahwa keyakinan terhadap aset digital tetap kuat, meskipun harga sedang berada dalam tekanan. Di tengah volatilitas yang meningkat, Indodax mengimbau seluruh investor untuk tetap mengutamakan manajemen risiko dan tidak melakukan keputusan emosional.

    Koreksi seperti ini dinilai wajar terjadi setelah Bitcoin sempat mencapai level tertinggi sepanjang masa pada awal Oktober 2025 lalu. Indodax akan terus memantau kondisi pasar secara real-time dan memastikan seluruh operasional perdagangan berjalan stabil untuk melindungi kepentingan pengguna.

    (ily/hns)

  • Harga Minyak Dunia Anjlok, Pasar Cermati Rencana Damai Ukraina dan Sanksi AS

    Harga Minyak Dunia Anjlok, Pasar Cermati Rencana Damai Ukraina dan Sanksi AS

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak dunia kembali merosot pada perdagangan Jumat waktu setempat, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendorong rencana perdamaian baru untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina.

    Sentimen pasar langsung tertekan karena rancangan tersebut dinilai berpotensi mengubah dinamika geopolitik global.

    Mengutip CNBC, Sabtu (22/11/2025), harga minyak Brent kontrak Januari turun 1,29% menjadi USD 62,56 per barel, melanjutkan pelemahan 0,2% pada sesi sebelumnya. Minyak WTI kontrak Januari juga anjlok 1,59% ke USD 58,06 per barel setelah ditutup melemah 0,5% pada Kamis.

    Tekanan tidak hanya terjadi pada harga minyak, tetapi juga pada saham-saham energi global. Indeks Stoxx Oil and Gas Eropa turun lebih dari 2,4%. Saham Shell dan BP merosot sekitar 1,4%, Equinor turun 2,3%, dan Siemens Energy anjlok hampir 8%.

    Di AS, dua raksasa minyak Exxon Mobil dan Chevron juga tidak luput dari tekanan. Masing-masing turun 1,1% dan 0,6% pada perdagangan Jumat.

    Koreksi harga minyak terjadi ketika investor mencermati dampak dari rencana damai yang dilaporkan telah disusun administrasi Trump untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun tersebut.

     

  • Harga yang Harus Dibayar Ukraina di Draf Rencana Damai dengan Rusia

    Harga yang Harus Dibayar Ukraina di Draf Rencana Damai dengan Rusia

    Jakarta –

    Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Ada harga yang harus dibayar Ukraina yang terungkap dalam draft rencana perdamaian untuk menghentikan konflik yang berlangsung sejak 2022 tersebut.

    Dirangkum detikcom, Jumat (21/11/2025), dalam rencana perdamaian yang berisi 28 poin itu, Kyiv disebut akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.

    Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.

    Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan “dokumen kerja”.

    Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”.

    Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.

    Ukraina Diminta Kurangi Pasukan Militernya

    Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang bisa diandalkan”, dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.

    Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.

    Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan “diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global”. Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.

    Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.

    Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.

    Respons Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dan didukung oleh Presiden Donald Trump.

    Kremlin, seperti dilansir Reuters dan TASS News Agency, Jumat (21/11/2025), mengaku belum diberitahu bahwa Ukraina siap untuk melakukan negosiasi seputar rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

    Respons Kremlin itu diungkapkan oleh wartawan Rusia, Alexander Yunashev, setelah berbicara kepada juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump,” tulis Yunashev dalam akun Telegram miliknya.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/yld)

  • Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Dalam unggahan di Telegram setelah bertemu Sekretaris Angkatan Darat AS Daniel Driscoll di Kyiv, Zelenskyy menyebut tim Ukraina dan AS akan “menggarap poin-poin rencana untuk mengakhiri perang.”

    Rincian usulan tersebut belum dipublikasikan. Namun, sejumlah media, termasuk kantor berita AFP, melaporkan bahwa rencana itu memuat tuntutan Rusia, termasuk penyerahan wilayah yang masih berada di bawah kendali Ukraina.

    Sejumlah pejabat senior di Kyiv menilai usulan itu “absurd” dan menganggapnya sebagai “provokasi.”

    Zelenskyy juga menyampaikan bahwa dirinya menggelar “pembicaraan yang sangat serius” dengan seorang delegasi tingkat tinggi dari AS.

    Rencana Uni Eropa untuk “melemahkan Rusia”

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menanggapi laporan bahwa AS dan Rusia telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana perdamaian.

    Setelah bertemu perwakilan Ukraina dan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, Kallas mengatakan bahwa UE memiliki “rencana dua poin” untuk mengakhiri perang. Rencana itu mencakup upaya melemahkan Rusia dan memperkuat Ukraina.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harusnya sudah menerima tawaran gencatan senjata tanpa syarat yang diajukan pada Maret lalu,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Rusia berkali-kali menyatakan kesediaan untuk berdialog, tetapi pembicaraan sebelumnya selalu gagal karena Rusia tidak pernah membuat komitmen nyata. “Tekanan harus diarahkan pada pihak agresor, bukan korban,” kata Kallas.

    Untuk itu, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Fokus utamanya adalah menindak armada kapal bayangan Rusia dan para pihak yang mendukung operasi tersebut.

    “Data menunjukkan dengan jelas bahwa ekspor minyak mentah Rusia berada di titik terendah dalam beberapa bulan terakhir. Pendapatan pajak Rusia dari minyak juga berada di level terendah sejak perang dimulai,” ujar Kallas, menilai bahwa sanksi sejauh ini terbilang efektif.

    Komandan Rusia klaim kuasai Kupiansk, Ukraina bantah

    Para komandan senior Rusia pada Kamis (20/11) mengklaim bahwa pasukan mereka telah merebut kota kecil Kupiansk, sekitar 120 kilometer dari Kharkiv, di wilayah timur laut Ukraina.

    Komandan pasukan Rusia di front barat, Sergei Kuzovlev, melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pasukannya telah “menyelesaikan pembebasan Kota Kupiansk,” yang ia sebut sebagai “komponen kunci pertahanan Ukraina.”

    Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, menambahkan bahwa pasukan Rusia “terus menghancurkan unit Ukraina yang terkepung di tepi kiri Sungai Oskil.”

    Kupiansk, dengan penduduk pra-perang sekitar 55.000 jiwa, merupakan jalur penting untuk kereta dan logistik. Kota ini jatuh ke tangan Rusia pada hari pertama invasi besar-besaran pada Februari 2022, tetapi berhasil direbut kembali oleh Ukraina beberapa bulan kemudian dan sejak itu menjadi pusat logistik penting.

    Militer Ukraina pada Kamis (20/11) malam membantah klaim Rusia bahwa Kupiansk telah direbut kembali.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin “mengunjungi salah satu pos komando pasukan barat dan menggelar pertemuan dengan kepala staf.” Tidak jelas apakah lokasi itu berada di wilayah Rusia atau di wilayah Ukraina yang diduduki.

    Putin dilaporkan menerima pemaparan mengenai situasi militer di Kramatorsk, Kostyantynivka, dan Pokrovsk, tiga kota penting Ukraina di wilayah Donetsk. Gerasimov mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 70 persen wilayah Pokrovsk, klaim yang disebut “tidak benar” oleh militer Ukraina.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Jepang Segera Aktifkan Kembali PLTN Terbesar di Dunia

    Jepang Segera Aktifkan Kembali PLTN Terbesar di Dunia

    Jakarta –

    Pemerintah daerah Jepang menyetujui pengaktifan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terbesar di dunia pada hari Jumat (21/11), untuk pertama kalinya sejak bencana PLTN Fukushima tahun 2011.

    Hideyo Hanazumi, gubernur provinsi Niigata, tempat PLTN Kashiwazaki-Kariwa berada, mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia “akan menyetujui” pengaktifan kembali PLTN terbesar di dunia tersebut, yang akan membutuhkan izin akhir dari regulator nuklir Jepang.

    PLTN tersebut sebelumnya dihentikan operasionalnya, ketika Jepang menghentikan pasokan tenaga nuklir setelah gempa bumi dan tsunami dahsyat, yang menyebabkan tiga reaktor di PLTN Fukushima meleleh pada tahun 2011.

    Namun, negara yang miskin sumber daya ini, sekarang ingin menghidupkan kembali energi atom untuk mengurangi ketergantungannya yang besar pada bahan bakar fosil, mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dari kecerdasan buatan.

    Empat belas reaktor, sebagian besar di wilayah barat dan selatan, telah kembali beroperasi sejak penutupan pasca-Fukushima setelah standar keselamatan yang ketat diberlakukan.

    PLTN Kashiwazaki-Kariwa seluas 400 hektar (1.000 acre) di pesisir Laut Jepang yang menghadap Semenanjung Korea, akan menjadi pembangkit listrik pertama yang beroperasi kembali bagi operator Fukushima, Tepco, sejak bencana nuklir tersebut.

    Fasilitas besar di Jepang tengah ini telah dilengkapi dengan dinding setinggi 15 meter (50 kaki) untuk mengantisipasi tsunami, sistem cadangan daya baru di dataran tinggi, dan langkah-langkah lainnya.

    Sebelum gempa bumi dan tsunami 2011, yang menewaskan sekitar 18.000 orang, tenaga nuklir menghasilkan sekitar sepertiga listrik Jepang. Sementara bahan bakar fosil menyumbang sebagian besar sisanya.

    Perusahaan listrik Kansai Electric mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka sedang mengambil langkah awal menuju pembangunan reaktor nuklir baru pertama di negara itu sejak bencana Fukushima.

    Jepang adalah negara penghasil karbon dioksida terbesar kelima di dunia, setelah China, Amerika Serikat, India, dan Rusia, dan sangat bergantung pada bahan bakar fosil impor.

    Hampir 70 persen kebutuhan listrik Jepang pada tahun 2023 dipenuhi oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, gas, dan minyak — angka yang ingin dipangkas Tokyo menjadi 30-40 persen dalam 15 tahun ke depan.

    Hampir semua bahan bakar fosil ini harus diimpor, dengan biaya sekitar US$500 juta per hari.

    Tonton juga video “Mungkinkah PLTN Pertama di Indonesia Bakal Beroperasi di 2032?”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)