Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Putin Tegaskan ke Trump Tak Akan Menyerah dengan Tujuan Perangi Ukraina

    Putin Tegaskan ke Trump Tak Akan Menyerah dengan Tujuan Perangi Ukraina

    Moscow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara via telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam pembicaraan keduanya, Putin sempat menegaskan Moskow tidak akan menyerahkan tujuannya di Ukraina.

    Dilansir AFP, Jumat (4/7/2025), keduanya berbicara saat perundingan damai yang dipimpin AS untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di Ukraina terhenti dan setelah Washington menghentikan beberapa pengiriman senjata ke Kiev. Kremlin mengatakan panggilan telepon itu berlangsung hampir satu jam.

    Trump menyampaikan rasa frustrasinya dengan Moskow dan Kiev karena upaya AS untuk mengakhiri pertempuran tidak membuahkan hasil. Namun, Putin menegaskan tidak akan pernah menyerah dengan Ukraina.

    “Presiden kami mengatakan bahwa Rusia akan mencapai tujuan yang ditetapkannya, yaitu penghapusan akar penyebab yang menyebabkan keadaan saat ini,” kata ajudan Kremlin Yuri Ushakov kepada wartawan.

    “Rusia tidak akan menyerah pada tujuan ini,” lajut dia.

    Moskow telah lama menggambarkan tujuan maksimalisnya di Ukraina sebagai upaya menyingkirkan “akar penyebab” konflik, menuntut Kiev untuk melepaskan ambisi NATO-nya.

    “Vladimir Putin mengatakan bahwa kami terus mencari solusi politik yang dinegosiasikan untuk konflik tersebut,” kata Ushakov.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin dan Trump Akan Jalin Komunikasi Via Telepon, Bahas Apa?

    Putin dan Trump Akan Jalin Komunikasi Via Telepon, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin akan jalin komunikasi via telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis (3/7) waktu setempat. Ini merupakan komunikasi pertama keduanya yang diketahui publik.

    Dilansir AFP, selain Putin, Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga berencana untuk berbicara satu sama lain. Namun, keduanya baru akan saling berkomunikasi setelah Trump bicara dengan Putin.

    Sementara itu, Trump sebetulnya telah melakukan kontak rutin dengan kedua pemimpin tersebut sejak menjabat pada bulan Januari 2025 lalu. Ia pun terus mendorong diakhirinya konflik mereka yang telah berlangsung hampir tiga setengah tahun.

    Baik pihak Putin maupun Trump tidak mengatakan apa yang akan mereka bahas dalam panggilan telepon yang akan digelar pada hari ini waktu setempat. Akan tetapi, mereka sebelumnya telah membahas isu-isu seperti konflik Ukraina dan kerja sama ekonomi.

    “Saya akan berbicara dengan presiden AS hari ini,” kata Putin kepada media saat berkunjung ke sebuah pusat pameran di Moskow.

    Trump mengonfirmasi panggilan telepon tersebut di Truth Social, dengan mengatakan bahwa panggilan telepon akan dimulai pada pukul 10.00 pagi (14.00 GMT).

    Keduanya saling memuji dalam beberapa minggu terakhir, meskipun Moskow terus menyerang Ukraina.

    (maa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jerman Identifikasi Akun Disinformasi Rusia Dikendalikan dari Turki

    Jerman Identifikasi Akun Disinformasi Rusia Dikendalikan dari Turki

    Jakarta –

    Sudah bukan rahasia lagi bahwa Jerman, sebagai negara yang terletak strategis dengan populasi terbesar di Uni Eropa, semakin sering menjadi sasaran kampanye disinformasi, terutama dari Rusia.

    Kini untuk pertama kalinya pemerintah di Berlin berhasil melakukan apa yang disebut “atribusi” atau penelusuran terhadap pelaku penyebaran disinformasi. Dalam kasus terbaru ini, tudingan diarahkan langsung kepada platform media daring bernama RED.

    Tingkat keyakinan pemerintah terhadap keabsahan temuan tersebut sebegitu tinggi, sampai-sampai laporannya diumumkan secara terbuka.

    Seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Jerman dalam konferensi pers pada Rabu (2/7) di Berlin, proses atribusi tersebut merupakan hasil kerja sama antara kemenlu, Kantor Kanselir, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah lembaga pemerintah lainnya.

    Dari serangan siber ke disinformasi publik

    Sejak 2021, menurut keterangan dari sumber pemerintahan, terdapat 11 kasus di mana pelaku penyebaran informasi palsu berhasil diidentifikasi secara pasti. Namun, sebagian besar dari kasus tersebut adalah serangan siber seperti peretasan. Kini, pemerintah berhasil mengidentifikasi pelaku kasus manipulasi informasi asing berskala luas.

    Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa RED, platform media yang terdaftar di Turki, menampilkan diri sebagai situs dokumentasi kiri revolusioner. Namun, menurut Jerman, terdapat kaitan erat secara personal dan finansial antara RED dan media milik pemerintah Rusia, Russia Today (RT).

    Rusia ingin lemahkan kohesi sosial Eropa

    Martin Giese, juru bicara Menteri Luar Negeri Johann Wadephul (CDU) menyatakan, tujuan utama kampanye semacam ini sangat jelas: ” Rusia menggunakan platform seperti RED untuk melemahkan kohesi sosial di Jerman dan di Eropa secara keseluruhan.”

    Fokus utama: Konflik di Timur Tengah

    Menurut Kementerian Luar Negeri, RED dalam beberapa tahun terakhir secara intensif memberitakan konflik di Timur Tengah, terutama dengan perspektif yang memecah belah.

    Dalam pernyataan tertulis disebutkan: “RED melaporkan secara langsung dari demonstrasi di Jerman, termasuk kejadian vandalisme dan penggunaan simbol Hamas. Dalam liputan tersebut, juga muncul tuduhan kekerasan polisi, sebagian tanpa dasar faktual.”

    Konten ini kemudian menyebar secara masif, terutama di kalangan pengguna media sosial berbahasa Arab.

    Uni Eropa jatuhkan sanksi

    Bahkan sebelum pengumuman dari pemerintah Jerman, Uni Eropa sudah lebih dulu mengambil tindakan. Pada Mei 2025, perusahaan RED yang secara resmi bernama Red/Afa Media dan pendirinya, Hüseyin Doru, dikenai sanksi oleh Uni Eropa.

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Doru telah dijatuhi larangan masuk ke wilayah Uni Eropa, dan seluruh asetnya di UE telah dibekukan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • GAPKI harap EUDR kembali dipertimbangkan demi petani kecil

    GAPKI harap EUDR kembali dipertimbangkan demi petani kecil

    Bagi Indonesia yang merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, implikasi EUDR sangat mendalam,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono berharap kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dapat kembali dipertimbangkan dan ditunda agar tidak berdampak kepada petani-petani kecil (smallholders).

    “Saya terus terang berharap, kalau memungkinkan, ya, di-postponed (tunda) lagi, supaya kita sambil mempersiapkan diri. Karena yang paling tidak siap adalah smallholder. Sedangkan kita juga terkena dampaknya (sebagai) perusahaan,” kata Eddy saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Menurut Eddy, implementasi EUDR bisa menjadi masalah ketika Indonesia melakukan ekspor ke negara-negara Uni Eropa.

    “Bagi Indonesia yang merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, implikasi EUDR sangat mendalam,” ujar dia.

    Adapun EUDR sendiri mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi.

    Artinya, produk tersebut tidak diproduksi di lahan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi terhadap degradasi hutan.

    Sementara itu, dalam daftar negara dengan risiko deforestasi yang dirilis oleh Komisi Eropa, Mei 2025, Indonesia masuk ke dalam kategori risiko standar.

    Dalam daftar yang sama, Rusia, Belarus, Korea Utara, dan Myanmar merupakan empat negara yang masuk ke kategori risiko tinggi.

    Sedangkan, 27 anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dan China masuk ke dalam daftar risiko rendah deforestasi yang akan dikecualikan dalam pengecekan cukai serta penelusuran asal barang.

    “Kalau menurut saya, sekarang sebenarnya untuk sementara di awal ini dengan standard risk atau medium risk itu sudah menurut saya bagus, itu sudah bagus,” kata Eddy.

    “Tapi kalau memang nanti ternyata diberlakukan khusus untuk negara-negara EU dan petani EU maupun Amerika dengan zero risk, kita harus react, komplain, dan kompak, karena itu adalah diskriminasi,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Eddy menilai adanya Sertifikasi Berkelanjutan Minyak Sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) juga menjadi momentum untuk mempersiapkan dan memperbaiki tata kelola dalam negeri.

    “Yang harus kita benahi sebenarnya, di internal kita sendiri, aturan-aturannya,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Negosiasi Mandek, Korsel Terancam Tarif 25% dari Trump

    Negosiasi Mandek, Korsel Terancam Tarif 25% dari Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengakui pembicaraan dagang antara Seoul dan Washington masih belum menunjukkan tanda-tanda akan membuahkan kesepakatan. 

    Hal tersebut dia ungkapkan menjelang tenggat pada 9 Juli 2025 yang akan mengesahkan pemberlakuan tarif tinggi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam konferensi pers pertamanya sejak dilantik bulan lalu, Kamis (3/7/2025), Lee menyatakan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin. 

    “Namun, masing-masing pihak masih belum sepenuhnya memahami apa yang diinginkan pihak lain,” tambahnya dikutip dari Bloomberg, seraya mengakui proses negosiasi sejauh ini tidak berjalan mudah.

    Korea Selatan, sebagai sekutu utama AS dan eksportir besar mobil, semikonduktor, serta baterai, kini berada dalam tekanan akibat kampanye tarif Trump. 

    Dengan ekspor yang setara lebih dari 40% PDB nasional, perekonomian Negeri Ginseng sangat rentan terhadap dampak tarif AS dan gejolak perdagangan global.

    Lee juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara serta memperbaiki hubungan dengan China dan Rusia.

    Pejabat Seoul sendiri telah mengakui peluang tercapainya kesepakatan sebelum tarif baru mulai berlaku padaa 9 Juli sangat kecil. Tanpa kesepakatan atau perpanjangan tenggat, tarif timbal balik terhadap ekspor ke AS akan melonjak dari 10% menjadi 25%. 

    Trump sebelumnya menyatakan tidak berencana memperpanjang batas waktu tersebut, menambah tekanan bagi negara-negara mitra dagang.

    Perekonomian Korea Selatan mengalami kontraksi pada kuartal I/2025. Bank of Korea (BOK) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB tahun ini dari 1,5% menjadi hanya 0,8%, dengan menyebut ketidakpastian tarif sebagai faktor utama. 

    Gubernur BOK Rhee Chang-yong pekan ini menegaskan bahwa kebijakan dagang AS masih menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan moneter. Sejak akhir 2024, BOK telah memangkas suku bunga acuan sebanyak empat kali, dengan penurunan terakhir pada Mei menjadi 2,5%.

    Dalam pernyataannya dari kantor kepresidenan Blue House, Lee berjanji akan menghidupkan kembali perekonomian yang lesu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dia mengungkapkan sejumlah rencana untuk mendorong pertumbuhan dan menstabilkan pasar properti.

    “Meredakan penderitaan rakyat dan menciptakan lompatan besar dalam pertumbuhan akan menjadi prioritas utama kami,” tegas Lee. 

    Salah satu langkah awal yang dilakukannya adalah membentuk satuan tugas ekonomi darurat. Namun, kenaikan harga properti di beberapa wilayah Seoul kembali mengancam daya beli masyarakat dan dapat memicu lonjakan utang rumah tangga serta risiko gelembung aset yang membahayakan sistem keuangan.

    “Kami akan menstabilkan pasar properti dengan tetap menghormati prinsip pasar dan melindungi konsumen,” ujar Lee, sembari menyebut pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

    Terkait hubungan antar-Korea, Lee mengatakan bantuan kemanusiaan dari Seoul akan membantu meningkatkan kehidupan warga Korea Utara. Dia juga mengapresiasi keputusan Pyongyang yang lebih cepat dari perkiraan dalam menghentikan siaran pengeras suara yang diarahkan ke wilayah perbatasan.

    Lee turut mengomentari hubungan dengan Jepang, menyebut kedua negara tidak dapat dipisahkan meski masih terdapat isu sensitif, termasuk sengketa wilayah. 

    “Kita mungkin bertarung dengan tangan kanan, tetapi tangan kiri tetap kita genggam. Jadi, kita perlu pendekatan yang fleksibel namun masuk akal,” ujarnya.

    Lee terpilih pada 4 Juni dalam pemilu yang digelar usai pemakzulan Presiden konservatif Yoon Suk Yeol. Kemenangannya disambut positif oleh investor global setelah Korea Selatan mengalami ketidakpastian politik selama enam bulan akibat upaya Yoon menerapkan darurat militer. Aset Korea Selatan melonjak seiring ekspektasi bahwa platform Lee yang pro-pasar akan membuka jalan bagi reformasi ekonomi.

    Pemimpin liberal itu menjabat dengan tingkat dukungan publik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Indeks kepercayaan konsumen melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun, sementara indeks acuan Kospi telah naik sekitar 25% sejak kepergian Yoon pada awal April, menjadikannya salah satu pasar saham dengan kinerja terbaik di dunia.

    Lee menyebut reli pasar saham tersebut sebagai wujud kepercayaan publik yang pulih dan kembali menegaskan ambisinya untuk membawa pasar saham Korea memasuki era Kospi pada level 5.000.

  • Israel Tak Berani Serang Pusat Nuklir Iran, Ternyata Ini Alasannya

    Israel Tak Berani Serang Pusat Nuklir Iran, Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa saat lalu, Israel melancarkan serangan besar-besaran yang menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan komandan militer milik Iran.

    Fasilitas nuklir Iran di Natanz rusak dalam serangan Israel. Selain Nantanz, fasilitas nuklir lainnya milik Isfahan dan Arak juga tak luput dari serangan tersebut dan mengalami kerusakan.

    Bahkan, Amerika Serikat (AS) yang juga melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran, mengklaim fasilitas Fordo sudah lenyap. Namun, citra satelit menunjukkan fakta berbeda. Fasilitas tersebut masih berdiri tegak, meski terjadi kerusakan di berbagai sisi.

    Pemboman ketiga fasilitas nuklir tersebut selalu diumbar ke mana-mana oleh Israel dan AS. Padahal, Iran masih punya situs nuklir Bushehr yang jarang mereka sebut.

    Lantas, kenapa Israel dan AS tidak membicarakan Bushehr?

    Pada 19 Juni lalu, seorang pejabat militer Israel mengatakan ada sebuah kesalahan yang diungkap Juru Bicara IDF Brigjen Effie Defrin. Ia menyatakan bahwa Israel telah menyerang situs nuklir Bushehr di Iran.

    Namun, pejabat tersebut mengonfirmasi Israel hanya menyerang situs nuklir Natanz, Isfahan dan Arak di Iran.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai Bushehr, pejabat tersebut mengatakan bahwa ia tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa Israel telah menyerang lokasi tersebut, di mana Iran memiliki sebuah reaktor di sana, demikian dikutip dari Times of Israel, Kamis (3/7/2025).

    Jawaban kenapa Israel dan AS tidak berani menyerang Bushehr adalah keterlibatan Rusia di situs tersebut.

    Fasilitas Bushehr berkapasitas 1.000 MW diselesaikan oleh Rusia pada Mei 2011. Pembangkit listrik tersebut telah menjadi pusat program energi nuklir sipil negara tersebut, dan telah lama dioperasikan dengan kerja sama dari Rosatom, badan nuklir milik negara Rusia.

    Pada awal Juni lalu, Rusia dilaporkan memenangkan kontrak untuk membangun delapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran.

    Mengutip Oil Price, Juru Bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, Ebrahim Rezaei, mengumumkan pada hari Senin (9/6) bahwa sedikitnya empat unit baru akan dibangun di Bushehr, lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang saat ini beroperasi.

    “Kami memiliki kontrak dengan Rusia untuk membangun delapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran, empat di antaranya akan berada di Bushehr,” kata Rezaei.

    Adanya Rusia di belakang situs nuklir Bushehr, Iran terpantau tidak muncul dalam berita-berita di Israel.

    Sementara itu, mantan pejabat intelijen AL di IDF, Dr Eyal Pinko, mengatakan alasan Bushehr tidak diserang adalah karena itu PLTN, bukan situs pengayaan uranium.

    Selain itu, Bushehr, kata Pinko, terletak hampir 20 kilometer dari garis pantai Uni Emirat Arab, yang memperkuat kekhawatiran regional atas kecelakaan nuklir, demikian diberitakan The Jerusalem Post.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • negara berkembang butuh munculkan gerakan kolektif

    negara berkembang butuh munculkan gerakan kolektif

    Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001-2009 Hassan Wirajuda di Beijing, China pada Rabu (2/7). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Hassan Wirajuda: negara berkembang butuh munculkan gerakan kolektif
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 09:49 WIB

    Elshinta.com – Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan negara-negara berkembang membutuhkan gerakan kolektif untuk mengatasi perubahan geopolitik yaitu munculnya berbagai perang antarnegara maupun penerapan tarif sepihak oleh Amerika serikat.

    “Kita mengalami kekalutan geopolitik, baik di bidang perdamaian dan keamanan maupun ekonomi dan pada saat yang sama, tatanan dunia yang didasarkan piagam PBB juga melemah sehingga memerlukan upaya kolektif untuk mengatasi hal tersebut,” kata Hassan Wirajuda di Beijing kepada Antara pada Rabu (2/7).

    Perang yang dimaksud Hassan antara lain perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah termasuk serangan Israel ke Palestina yang berlarut-larut, konflik Israel yang didukung Amerika Serikat melawan Iran hingga perang singkat India-Pakistan. Menurut Hassan, masih ada juga konflik lama yang belum tampak tuntas seperti di Yaman, Libia, Somalia, Sudan maupun Sudan Selatan.

    “Indonesia dan negara-negara lain berkepentingan adanya ‘minimum order’, tidak bisa tidak, harus ada yaitu ‘global governance’. Banyak pihak boleh mengecam PBB tapi bayangkan dunia tanpa PBB, boleh mengecam ‘global governance’ tapi bayangkan dunia tanpa tatanan dunia. Jadi memerlukan upaya kolektif, Indonesia, China dan negara-negara lain masih menyuarakan itu karena dirugikan akibat perbuatan negara-negara besar,” jelas Hassan.

    Belajar dari sejarah, Hassan mengungkapkan, pada masa perang dingin, sudah ada contoh-contoh gerakan kolektif. Misalnya di bidang politik adalah munculnya Gerakan Non Blok (GNB) pada 1961 yang menyuarakan kelompok negara yang tidak mau berpihak dengan Pakta Warsawa untuk Eropa Timur dan NATO untuk Amerika Serikat dan Eropa Barat.

    Contoh lain adalah di bidang ekonomi dengan lahirnya Kelompok 77 (G77) pada periode 1970-an yang terdiri dari negara-negara berkembang dan China sebagai bentuk protes atas eksploitasi sumber daya alam negara-negara berkembang oleh perusahaan-perusahaan multinasional milik negara maju.

    “Sayangnya sekarang belum ada upaya kolektif. Semua bicara tentang kebijakan tarif unilateral Presiden AS Trump yang dipaksakan kepada semua negara, tapi apa ada upaya kolektif menghadapi hal itu? Masing-masing negara dibiarkan bernegosiasi sendiri dengan AS yang posisinya lebih kuat, kecuali dengan China yang memang punya pengaruh besar,” jelas Hassan.

    Bahkan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia maupun Vietnam melakukan negosiasi bilateral dengan AS meski posisi Indonesia lebih lemah, dan ASEAN pun tidak punya suara kolektif.

    “Jadi ada keperluan untuk menyuarakan secara kolektif suara negara-negara yang menjadi korban,” ungkap Hassan.

    Dalam upaya negosiasi tarif dengan AS, Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Kenneth Homer Bessent dan Ketua United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer untuk membahas agar AS mengurangi tarif impor atas Indonesia yang ditetapkan sebesar 32 persen.

    Namun dalam perjalanannya, Airlangga menyebut tarif impor yang dikenakan terhadap Indonesia bisa mencapai angka 47 persen, terutama untuk produk tekstil dan garmen sebagai penjumlahan tarif dasar dengan tambahan tarif sebesar 10 persen yang berlaku selama masa 90 hari.

    Airlangga mengatakan permintaan utama AS ke Indonesia ialah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara, di mana RI tercatat surplus 18-19 miliar dolar AS.

    Selain itu USTR menyoroti Peraturan BI Nomor 21/2019. Dalam peraturan itu disebutkan Indonesia menetapkan standar nasional Quick Response Indonesian Standard (QRIS) untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Prabowo dan Pangeran MBS Teken MoM Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia–Arab Saudi – Page 3

    Prabowo dan Pangeran MBS Teken MoM Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia–Arab Saudi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) di Istana Al-Salam, Jeddah, Rabu, 2 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan sebuah langkah strategis bagi hubungan kedua negara melalui platform Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT).

    Pada kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi ini, Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman menggelar pertemuan empat mata (tete-a-tete). Keduanya juga melakukan pertemuan bilateral bersama delegasi dari kedua negara guna membahas isu-isu utama yang menjadi perhatian bersama.

    Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin sekaligus melaksanakan pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT). Kedua pemimpin negara telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) DKT Indonesia–Arab Saudi.

    Salah satu isinya yakni, kesepakatan Tata Kelola DKT, yang akan menjadi kerangka acuan institusional DKT dan selanjutnya akan dikoordinasikan oleh kedua Menteri Luar Negeri.

    Penandatanganan MoM DKT ini menjadi capaian monumental yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra strategis Arab Saudi di kawasan Asia Tenggara. Adapun format DKT ini juga telah diterapkan oleh Arab Saudi dalam hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

    Dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz, serta Kepala Badan Pengelola Haji (BPH) M. Irfan Yusuf selaku delegasi dari Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto melenjutkan lawatannya ke luar negeri bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam pertemuan keduanya, Prabowo dan Putin membahas isu global yang salah satunya sepakat bela kedaulatan setiap negara.

  • Rudal AS untuk Ukraina Disetop Buntut Pasokan Terbatas

    Rudal AS untuk Ukraina Disetop Buntut Pasokan Terbatas

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) menghentikan pengiriman rudal ke Ukraina. Keputusan ini diambil Departemen Pertahanan AS atau Pentagon karena stok menipis.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Rabu (2/7/2025), beberapa pengiriman yang dihentikan adalah rudal pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya. Ini termasuk puluhan rudal pencegat Patriot, lebih dari 100 rudal Hellfire dan puluhan rudal Stinger

    Diberitakan Politico, menurut dua sumber yang mengetahui keputusan penghentian tersebut, perlambatan pengiriman beberapa senjata yang dijanjikan ke Ukraina semasa pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden, telah terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    Kedua sumber itu menambahkan bahwa pencegat pertahanan udara untuk membantu menjatuhkan drone dan proyektil Rusia termasuk di antara senjata yang ditunda pengirimannya itu.

    Media NBC melaporkan bahwa Ukraina juga tidak akan mendapatkan ribuan amunisi Howitzer 155 mm berdaya ledak tinggi dan lebih dari 250 rudal presisi berpemandu Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS).

    Dalam sebuah email, Pentagon mengatakan pihaknya memberi Presiden Donald Trump opsi-opsi untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina sejalan dengan tujuan mengakhiri perang Rusia di sana.

    “Pada saat yang sama, departemen secara ketat memeriksa dan mengadaptasi pendekatannya untuk mencapai tujuan ini, sambil juga menjaga kesiapan pasukan AS untuk prioritas pertahanan pemerintahan,” kata Elbridge Colby, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan.

    Semua bantuan senjata AS sempat dihentikan sementara pada bulan Februari lalu, dan dihentikan lagi untuk sementara pada bulan Maret lalu. Pemerintahan Trump kemudian kembali mengirimkan bantuan terakhir yang disetujui di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Diberitakan NBC, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menangguhkan pengiriman tersebut beberapa minggu setelah Hegseth memulai peninjauan ulang terhadap stok amunisi AS, yang telah menyusut selama beberapa tahun terakhir karena pengiriman besar-besaran ke Ukraina dan Timur Tengah.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korea Utara Dikabarkan akan Kirim Lagi 30 Ribu Tentara Bantu Rusia

    Korea Utara Dikabarkan akan Kirim Lagi 30 Ribu Tentara Bantu Rusia

    JAKARTA – Korea Utara akan melipatgandakan jumlah pasukannya yang bertempur untuk Rusia di sepanjang garis depan dengan Ukraina.

    Korut mengirimkan tambahan 25.000 hingga 30.000 tentara untuk membantu Moskow, menurut laporan intelijen dari pejabat Ukraina.

    Pasukan tersebut mungkin akan tiba di Rusia dalam beberapa bulan mendatang. Mereka menambah 11.000 yang dikirim pada November 2024 yang membantu mengusir serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia.

    Sekitar 4.000 dari tentara Korea Utara tersebut tewas atau terluka dalam pengerahan tersebut, menurut pejabat Barat, namun kerja sama Pyongyang dengan Moskow telah berkembang pesat sejak saat itu.

    Dilaporkan CNN, Kementerian Pertahanan Rusia mampu menyediakan peralatan, senjata, dan amunisi yang dibutuhkan dengan tujuan integrasi lebih lanjut ke unit tempur Rusia.

    Ada kemungkinan besar pasukan Korea Utara akan terlibat dalam pertempuran di beberapa bagian Ukraina yang diduduki Rusia “untuk memperkuat kontingen Rusia, termasuk selama operasi ofensif skala besar.”

    Laporan dari badan intelijen pertahanan Ukraina juga menyebutkan ada tanda-tanda pesawat militer Rusia sedang diperbaiki untuk mengangkut personel.

    Kemungkinan persiapan untuk penempatan baru tersebut, termasuk kedatangan kapal yang terkait dengan penempatan tahun lalu di pelabuhan Rusia, dan pesawat kargo di bandara Sunan Korea Utara, telah terlihat pada citra satelit yang diperoleh CNN.

     

    Korea Utara awalnya mengirim 11.000 tentara ke Rusia pada musim gugur 2024 secara sangat rahasia, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin baru mengonfirmasi pengerahan tersebut pada akhir April.

    Pada Oktober, tentara Korea Utara terlihat sedang menerima perlengkapan untuk garis depan di pangkalan militer Sergeevka di Primorskyi Krai.

    Sebulan kemudian, kapal Rusia kelas Ropucha berlabuh di pelabuhan Dunai dekat Nakhodka, 95 kilometer (59 mil) ke barat daya, yang dapat mengangkut hingga 400 tentara, kata para analis.

    Kapal pengangkut pasukan jenis Ropucha yang sama kembali berlabuh pada tanggal 18 Mei di pelabuhan Dunai yang sama, menurut citra satelit yang diberikan kepada CNN oleh Open Source Centre, lembaga nirlaba berbasis di Inggris yang mengkhususkan diri dalam intelijen sumber terbuka yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.