Negara: Rusia

  • Raksasa Batu Bara Merana, Kini Tunggu Bantuan Negara

    Raksasa Batu Bara Merana, Kini Tunggu Bantuan Negara

    Jakarta

    Raksasa tambang dari Rusia, Mechel, bakal menerima bantuan dari Pemerintahan Presiden Vladimir putin. Bantuan itu diberikan di tengah krisis yang sedang menghantam sektor batu bara.

    Mechel menjadi produsen batu bara pertama yang diberi bantuan oleh Pemerintahan Rusia. Direktur Keuangan Mechel, Nelli Galeeva menjelaskan, bantuan itu berbentuk penangguhan pembayaran pajak dan iuran jaminan sosial selama tiga tahun, senilai lebih dari 13 miliar rubel atau US$ 166 juta, atau setara Rp 2,68 triliun.

    Dilansir dari The Moscow Times, Sabtu (5/7/2025), Mechel memperkirakan bisa menghemat US$ 6 juta per bulan jika kebijakan bantuan untuk seluruh industri, seperti penangguhan pajak ekstraksi mineral dan iuran sosial mulai berlaku.

    Galeeva mengatakan pihaknya menjadi yang pertama mengajukan permohonan dukungan ke pemerintah dan yang pertama disetujui oleh komisi yang dipimpin Menteri Keuangan Anton Siluanov. Namun, kondisi industri tetap suram.

    CEO Mechel Oleg Korzhov menyebut industri batu bara menghadapi kesulitan besar dan memperkirakan penurunan penjualan. Mechel bahkan berencana mengurangi pengiriman batu bara hingga 25% dibanding tahun lalu.

    Korzhov menegaskan ini adalah skenario pesimistis, namun hasil akhirnya bisa berubah tergantung situasi domestik maupun global. Sementara itu, Kepala Russian Coal, Vladimir Korotin, menyebut krisis ini sebagai yang terburuk sejak 1990-an.

    Pada 2024 hingga kuartal pertama 2025, sektor batu bara menjadi satu-satunya industri besar di Rusia di mana jumlah perusahaan merugi (61,8%) melampaui yang untung. Meski produksi naik tipis 1,4% di lima bulan pertama tahun ini, sebagian besar batu bara menumpuk di gudang karena tak laku dijual.

    Penurunan produksi sudah terlihat di wilayah Kemerovo, pusat tambang batu bara nasional. Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek yang dekat dengan Kremlin menyatakan bahwa seluruh indikator kesehatan perusahaan batu bara mengalami tekanan.

    Meski begitu, ancaman kebangkrutan bisa dihindari berkat dukungan penuh dari negara. Pelaku industri berharap kondisi tak makin buruk dan ada perbaikan pada paruh kedua tahun ini.

    Korzhov mengatakan hampir semua produsen mengalami tekanan berat, baik dari sisi produksi maupun investasi. Dengan nilai tukar saat ini, menjual batu bara ke luar negeri pun dianggap merugi.

    Meski begitu, ia memperkirakan harga tak akan turun lagi karena 20% perusahaan batu bara dunia sudah beroperasi dan memperoleh untung. Penurunan produksi global, potensi penurunan suku bunga acuan, serta penguatan dolar bisa mendorong pemulihan harga dan meringankan beban utang industri.

    Pada 2023, EBITDA Mechel turun 35% menjadi 56 miliar rubel, sementara rasio utangnya naik hingga 4,6 kali EBITDA. Untuk mengurangi beban, Mechel berencana menjual sebagian asetnya, terutama di sektor energi.

    Tonton juga “Ngerinya Ledakan di Tambang Batu Bara Spanyol Tewaskan 5 Orang” di sini:

    (ily/hns)

  • Percakapan Telepon dengan Putin yang Bikin Trump Tak Senang

    Percakapan Telepon dengan Putin yang Bikin Trump Tak Senang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump dibuat tidak senang dengan kelakuan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump kesal lantaran percakapan terbaru via telepon terkait perang Ukraina dengan Putin tak ada kemajuan.

    Sebagai informasi, Trump dan Putin sempat saling menjalin komunikasi via telepon pada Kamis (3/7) yang lalu. Mereka berbincang berbagai hal, termasuk perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina.

    Komunikasi antara dua kepala negara tersebut merupakan pertama kalinya yang diketahui publik. Sebelumnya, mereka tetap rutin berkomunikasi tanpa diketahui publik.

    Trump dan Putin pun saling memberikan reaksi setelah menjalin komunikasi. Putin tegaskan tetap bertahan dengan tujuannya dan Trump kesal dengan pendirian Putin tersebut.

    Putin Tak Akan Menyerah

    Foto: Putin (via REUTERS/Sergei Karpukhin)

    Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara terkait komunikasi dengan Trump. Putin sempat menegaskan Moskow tidak akan menyerahkan tujuannya di Ukraina.

    “Presiden kami mengatakan bahwa Rusia akan mencapai tujuan yang ditetapkannya, yaitu penghapusan akar penyebab yang menyebabkan keadaan saat ini,” kata ajudan Kremlin Yuri Ushakov kepada wartawan.

    “Rusia tidak akan menyerah pada tujuan ini,” lajut dia.

    Meski demikian, Putin memberi tahu Trump bahwa pihaknya akan terus mengambil bagian dalam negosiasi. “Ia juga berbicara tentang kesiapan pihak Rusia untuk melanjutkan proses negosiasi,” imbuh Ushakov.

    “Vladimir Putin mengatakan bahwa kami terus mencari solusi politik yang dinegosiasikan untuk konflik tersebut,” kata Ushakov.

    Trump Kesal Tak Ada Kemajuan

    Foto: Trump (REUTERS/Leah Millis)

    Sementara itu, Trump juga buka suara. Berbeda dengan Putin, Trump justru menunjukkan kegeramannya dengan Putin.

    “Itu adalah panggilan telepon yang cukup panjang, kami membicarakan banyak hal termasuk Iran, dan kami juga membicarakan, seperti yang Anda ketahui, perang dengan Ukraina. Dan saya tidak senang dengan itu,” kata Trump kepada wartawan, dilansir AFP, Jumat (4/7).

    Ketika ditanya apakah ia telah bergerak lebih dekat ke kesepakatan untuk mengakhiri perang? Trump menjawab tidak ada perkembanga apapun. “Tidak, saya tidak membuat kemajuan apa pun dengannya sama sekali,” imbuhnya.

    Pandangan Trump terhadap panggilan telepon tersebut sangat suram. Ia pun mengaku frustasi dengan pemimpin Rusia tersebut.

    Trump Sebut Putin Ingin Terus Membunuh

    Foto: Trump (REUTERS/Ken Cedeno)

    Tak hanya itu, Trump menyebut sang pemimpin Rusia itu hanya ingin “terus membunuh orang”. Sebagai respons, Trump memastikan akan memperketat sanksi terhadap Rusia.

    “Ini situasi yang sangat sulit. Saya mengatakan kepada Anda bahwa saya sangat tidak senang dengan percakapan telepon saya dengan Presiden Putin. Dia ingin bertindak lebih jauh, terus membunuh orang-orang, itu tidak baik,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One.

    Trump kemudian mengisyaratkan bahwa dirinya mungkin akhirnya siap untuk memperketat sanksi-sanksi terhadap Rusia, setelah menahan diri selama enam bulan terakhir saat dia berupaya keras membujuk Putin untuk mengakhiri perang.

    “Kami berbicara banyak soal sanksi. Dia memahami bahwa sanksi itu mungkin akan terjadi,” kata Trump.

    Halaman 2 dari 4

    (maa/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Mendarat di Brasil, Perdana Hadiri KTT BRICS

    Prabowo Mendarat di Brasil, Perdana Hadiri KTT BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mendarat di Brasil untuk menghadiri secara perdana Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. Kepala Negara tiba di Rio de Janeiro, Sabtu (5/7/2025), waktu setempat. 

    Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara Galeao, Rio de Janeiro. Pesawat itu membawanya langsung dari kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. 

    Dari Arab Saudi, Prabowo ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kemudian, berdasarkan keterangan resmi Tim Media Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut menyambut Prabowo di Brasil. 

    Kehadiran Prabowo di Brasil merupakan yang kedua kalinya setelah secara perdana juga mengikuti KTT G20 pada 2024 lalu di Rio de Janeiro. 

    Bedanya, pada kunjungan kali ini, Presiden ke-8 RI itu juga akan berkunjung ke Brasilia, ibu kota Brasil, untuk pertemuan bilateral dengan pemerintah Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. 

    “Di ibu kota Brasil, Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil. Fokus utamanya, memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor mulai dari perdagangan, energi, pertahanan, hingga ketahanan pangan,” demikian dikutip dari keterangan resmi Tim Media Presiden, Sabtu (5/7/2025). 

    Rencananya, Prabowo akan menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro yang bakal diselenggarakan selama dua hari, yakni Minggu (6/7/2025) sampai dengan Senin (7/7/2025). 

    Kemudian, Kepala Negara akan melanjutkan kunjungan ke Brasilia untuk pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil pada Selasa (8/7/2025) dan Rabu (9/7/2025).

    Untuk diketahui, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025. Pada KTT 2024, saat itu Indonesia masih diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan China, BRICS telah memposisikan diri sebagai penyeimbang terhadap blok kerja sama yang dipimpin oleh negara-negara Barat. 

    BRICS baru-baru ini memperluas keanggotaannya dengan memasukkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, total anggotanya kini mencapai 10 negara.

    Di sisi lain, Indonesia pada Maret 2025 lalu juga mengumumkan bakal bergabung dengan bank pembangunan multilateral bentukan BRICS, New Development Bank (NDB). 

    Pada pertemuan dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff, Prabowo Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia telah menerima undangan resmi untuk menjadi anggota dan bakal menempuh proses keanggotaan penuh.  

    “Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota New Development Bank dan kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai, dan dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).  

  • Putin & Xi Jinping Absen di Pertemuan BRICS, Ada Apa?

    Putin & Xi Jinping Absen di Pertemuan BRICS, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping dipastikan tidak akan datang dalam pertemuan puncak BRICS di Brazil esok hari, Minggu (5/7/2025).

    Hal ini memicu pertanyaan apakah perluasan negara-negara anggota BRICS telah mengurangi nilai ideologis bagi kedua negara pendiri, China dan Rusia.

    Dikutip dari The Guardian, Xi Jinping kerap menghadiri pertemuan puncak BRICS selama 12 tahun terakhir. Namun, kali ini tidak hadir.

    Tidak ada alasan resmi yang diberikan dan China mengirim perdana menteri, Li Qiang untuk hadir di Brazil esok.

    Sementara itu, Putin tengah menghadapi surat perintah penangkapan pengadilan pidana internasional (ICC). Banyak pihak menduga dia memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke Rio de Janeiro sebagai tanda hormat kepada Brazil yang merupakan penanda tangan undang-undang ICC.

    Ini bukan kali pertama Putin tidak hadir di pertemuan BRICS. Sebelumnya pada 2023, dia memutuskan tidak hadir di pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan.

    Saat itu, Presiden Cyril Ramaphosa tidak dapat memberikan jaminan apa pun jika Putin ditangkap di Afrika Selatan. Putin dituduh oleh ICC berperan dalam penculikan dan deportasi puluhan ribu anak-anak Ukraina.

    BRICS, pada perkembangannya, sering sebagai alternatif kelompok negara berkembang untuk mengimbangi kekuatan kelompok negara G7. Dua tahun terakhir, BRICS telah mengalami perluasan pesat baru-baru ini. BRICS, menurut pandangan global, pada prosesnya telah mengencerkan koherensi kapitalisme barat yang diwakili oleh G7.

    Anggota pendirinya adalah Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun, kelompok tersebut tahun lalu berkembang hingga mencakup Indonesia, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, negara-negara dalam berbagai tahap pembangunan ekonomi dan dengan berbagai tingkat antagonisme terhadap barat.

    Penambahan tersebut membuat badan tersebut condong ke arah autokrasi, membuat Brazil, Afrika Selatan, dan India merasa tidak nyaman.

    Brazil mengatakan pengelompokan BRICS hanyalah salah satu tanda tatanan dunia baru yang sedang muncul. Berbicara baru-baru ini di Overseas Development Institute, mantan menteri luar negeri Brazil dan duta besar saat ini untuk Inggris, Antonio Patriota, mengatakan kebijakan luar negeri Donald Trump yang mengutamakan Amerika akan mengubah tatanan dunia dari AS sebagai negara adikuasa menjadi dunia multipolar dengan kekuatan yang tersebar lebih merata.

    “AS, melalui kebijakannya, termasuk mengenai tarif dan kedaulatan, tengah mempercepat transisi menuju multipolaritas dengan berbagai cara,” kata Patriota.

    Ia menambahkan bahwa aliansi baru lain kemungkinan akan terbentuk dan akan menantang distribusi kekuasaan saat ini.

    “Sulit untuk membantah saat ini bahwa Eropa sependapat dengan kebijakan AS mengenai perdagangan atau keamanan atau mengenai keberlanjutan demokrasi, misalnya. Jadi, yang dulunya hanya ada satu kutub barat yang unik, kini mungkin ada dua,” tegasnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak pada Agustus 2025 – Page 3

    OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak pada Agustus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Delapan negara penghasil minyak dari aliansi OPEC+ sepakat pada Sabtu, 5 Juli 2025 untuk meningkatkan produksi minyak mentah kolektif sebesar 548.000 barel per hari. Hal ini seiring OPEC+ terus mengakhiri serangkaian pemotongan pasokan sukarela.

    Mengutip CNBC, Sabtu (5/7/2025), subkelompok aliansi ini, yang terdiri dari produsen besar Rusia dan Arab Saudi, bersama Aljazair, Irak, Kazakhstan, Kuwait, Oman dan Uni Emirat Arab bertemu secara digital pada hari sebelumnya. OPEC+ diharapkan meningkatkan produksi sebesar 411.000 barel per hari.

    Dalam sebuah pernyataan, Sekretariat OPEC mengaitkan keputusan negara-negara tersebut untuk meningkatkan produksi harian pada Agustus sebesar 548.000 barel dengan “prospek ekonomi global yang stabil dan fundamental pasar yang sehat saat ini, sebagaimana tercermin dalam persediaan minyak yang rendah.”

    Delapan produsen tersebut telah menerapkan dua rangkaian pemotongan produksi sukarela di luar kebijakan formal koalisi OPEC+ yang lebih luas.Pertama, dengan total 1,66 juta barel per hari, tetap berlaku hingga akhir tahun depan.

    Berdasarkan strategi kedua, negara-negara tersebut mengurangi produksi mereka sebanyak 2,2 juta barel per hari hingga akhir kuartal pertama.

    OPEC+ awalnya bermaksud meningkatkan produksi yasebanyak 137.000 barel per hari setiap bulan hingga September 2026, tetapi baru mempertahankan laju tersebut pada April. Kelompok tersebut kemudian melipatgandakan kenaikan tersebut menjadi 411.000 barel per hari pada Mei, Juni, dan Juli — dan selanjutnya mempercepat laju peningkatan mereka pada Agustus.

    Harga minyak sempat terdongkrak dalam beberapa minggu terakhir oleh lonjakan permintaan musim panas dan perang 12 hari antara Israel dan Iran, yang mengancam pasokan Teheran dan menimbulkan kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan yang diangkut melalui Selat Hormuz.

    Pada akhir sesi Jumat, harga minyak berjangka ditutup pada USD 68,30 per barel untuk kontrak Ice Brent dengan masa kedaluwarsa September dan pada USD 66,50 per barel untuk minyak mentah Nymex U.S. West Texas Intermediate (WTI) pada Agustus.

  • Arab Saudi Bilang Gencatan Senjata Permanen di Gaza Jadi Prioritas

    Arab Saudi Bilang Gencatan Senjata Permanen di Gaza Jadi Prioritas

    Moskow

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza menjadi prioritas Riyadh saat ini, ketika dirinya ditanya soal kemungkinan menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Penegasan itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Sabtu (5/7/2025), disampaikan Pangeran Faisal dalam konferensi pers saat melakukan kunjungan terbaru ke Moskow, Rusia, pada Jumat (4/7) waktu setempat. Menlu Rusia Sergey Lavrov hadir bersama Pangeran Faisal dalam konferensi pers tersebut.

    Ketika ditanya oleh wartawan soal normalisasi antara Saudi dan Israel, Pangeran Faisal mengatakan bahwa prioritas Riyadh adalah untuk mengakhiri perang di Gaza sebagai “pendahuluan untuk pembentukan negara Palestina”.

    “Kami menyerukan gencatan senjata segera, permanen, dan berkelanjutan di Jalur Gaza sebagai pendahuluan untuk pembentukan negara Palestina,” tegas Pangeran Faisal.

    “Apa yang kita lihat adalah Israel menghancurkan Gaza, penduduk sipil Gaza. Ini sama sekali tidak perlu, sama sekali tidak dapat diterima, dan harus dihentikan,” ujarnya.

    Saudi telah berulang kali menegaskan pendiriannya bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menolak seruan untuk mengakhiri perang Gaza sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas.

    Laporan media berbahasa Ibrani, seperti dikutip The Times of Israel, menyebut Netanyahu sedang bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah rencana untuk mengakhiri perang Gaza, dan memperbarui komitmen Israel terhadap solusi dua negara sebagai bagian dari kesepakatan menormalisasi hubungan dengan Suriah, Saudi, dan negara-negara lainnya menyusul berakhirnya perang dengan Iran.

    Pangeran Faisal mengatakan Saudi mengandalkan “kepemimpinan” Trump untuk “akhirnya menyelesaikan konflik Israel-Palestina”.

    Menhan Arab Saudi Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih

    Pernyataan Pangeran Faisal soal gencatan senjata Gaza tersebut disampaikan sehari setelah Trump dilaporkan menjamu Menteri Pertahanan (Menhan) Saudi, Pangeran Khalid bin Salman di Gedung Putih.

    Laporan Al Arabiya menyebut kunjungan Pangeran Khalid ke Gedung Putih itu dilakukan tanpa banyak publikasi.

    Menurut sejumlah sumber yang dikutip Al Arabiya, Pangeran Khalid juga melakukan pertemuan terpisah dengan Menhan AS Pete Hegseth dan utusan khusus Trump untuk Timur tengah, Steve Witkoff.

    Disebutkan bahwa hubungan bilateral antara Washington dan Riyadh, serta perang yang berkecamuk di Gaza, menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pangeran Khalid dan Hegseth juga disebut membahas soal kemungkinan kesepakatan pertahanan yang sedang diupayakan.

    Laporan terpisah dari media AS, Fox News, yang mengutip berbagai sumber menyebut pertemuan antara Trump dan Pangeran Khalid itu dilakukan secara diam-diam di Gedung Putih pada Kamis (3/7) waktu setempat.

    Pertemuan itu, menurut Fox News, difokuskan membahas soal deeskalasi dengan Iran, dilanjutkannya perundingan nuklir, langkah-langkah yang diperlukan untuk normalisasi dengan Israel, kesepakatan gencatan senjata-pembebasan sandera di Gaza, dan perdamaian di Timur Tengah.

    Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai kunjungan Menhan Saudi ini.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Sebut Putin Ingin Terus Membunuh, Isyaratkan Perketat Sanksi Rusia

    Trump Sebut Putin Ingin Terus Membunuh, Isyaratkan Perketat Sanksi Rusia

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya “sangat tidak senang” dengan percakapan telepon terbarunya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas perang Ukraina. Trump menyebut sang pemimpin Rusia itu hanya ingin “terus membunuh orang”.

    Trump, seperti dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), juga mengisyaratkan Washington akan memperketat sanksi-sanksi untuk Moskow.

    “Ini situasi yang sangat sulit. Saya mengatakan kepada Anda bahwa saya sangat tidak senang dengan percakapan telepon saya dengan Presiden Putin. Dia ingin bertindak lebih jauh, terus membunuh orang-orang, itu tidak baik,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One.

    Trump kemudian mengisyaratkan bahwa dirinya mungkin akhirnya siap untuk memperketat sanksi-sanksi terhadap Rusia, setelah menahan diri selama enam bulan terakhir saat dia berupaya keras membujuk Putin untuk mengakhiri perang.

    “Kami berbicara banyak soal sanksi. Dia memahami bahwa sanksi itu mungkin akan terjadi,” kata Trump.

    Dalam pernyataannya, Trump menambahkan bahwa dirinya juga melakukan percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat (4/7), yang disebutnya sebagai “panggilan telepon yang sangat strategis”.

    Pembicaraan via telepon antara Trump dan Zelensky ini dilakukan saat kekhawatiran meningkat di Ukraina tentang pengiriman bantuan militer AS.

    Zelensky sebelumnya mengatakan bahwa dirinya dan Trump telah sepakat untuk bekerja guna “memperkuat” pertahanan udara Ukraina, menyusul serangan drone dan rudal terbesar Rusia dalam invasi militer yang berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

    Trump, dalam pernyataannya, mengatakan dirinya juga telah membahas pengiriman rudal pencegat Patriot ke Ukraina dalam percakapan telepon terpisah dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Jumat (4/7), meskipun dia belum setuju untuk melakukannya.

    Disebutkan oleh Trump bahwa Merz “merasa mereka harus dilindungi”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Raksasa Batu Bara Keok, Kini Menanti Belas Kasihan Putin

    Raksasa Batu Bara Keok, Kini Menanti Belas Kasihan Putin

    Jakarta

    Salah satu perusahaan tambang terbesar di Rusia, Mechel, rencananya menerima bantuan pemerintah di tengah krisis yang terjadi di sektor batu bara. Perusahaan tersebut menjadi produsen batu bara pertama yang menerima bantuan di era pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

    Menurut Wakil Direktur Keuangan Mechel, Nelli Galeeva, pihaknya mendapat mendapat penangguhan pembayaran pajak dan iuran jaminan sosial selama tiga tahun, senilai lebih dari 13 miliar rubel atau US$ 166 juta, atau setara Rp 2,68 triliun.

    Dilansir dari The Moscow Times, Sabtu (5/7/2025), Mechel memperkirakan bisa menghemat US$ 6 juta per bulan jika kebijakan bantuan untuk seluruh industri, seperti penangguhan pajak ekstraksi mineral dan iuran sosial mulai berlaku.

    Galeeva mengatakan pihaknya menjadi yang pertama mengajukan permohonan dukungan ke pemerintah dan yang pertama disetujui oleh komisi yang dipimpin Menteri Keuangan Anton Siluanov. Namun, kondisi industri tetap suram.

    CEO Mechel Oleg Korzhov menyebut industri batu bara menghadapi kesulitan besar dan memperkirakan penurunan penjualan. Mechel bahkan berencana mengurangi pengiriman batu bara hingga 25% dibanding tahun lalu.

    Korzhov menegaskan ini adalah skenario pesimistis, namun hasil akhirnya bisa berubah tergantung situasi domestik maupun global. Sementara itu, Kepala Russian Coal, Vladimir Korotin, menyebut krisis ini sebagai yang terburuk sejak 1990-an.

    Pada 2024 hingga kuartal pertama 2025, sektor batu bara menjadi satu-satunya industri besar di Rusia di mana jumlah perusahaan merugi (61,8%) melampaui yang untung. Meski produksi naik tipis 1,4% di lima bulan pertama tahun ini, sebagian besar batu bara menumpuk di gudang karena tak laku dijual.

    Penurunan produksi sudah terlihat di wilayah Kemerovo, pusat tambang batu bara nasional. Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek yang dekat dengan Kremlin menyatakan bahwa seluruh indikator kesehatan perusahaan batu bara mengalami tekanan.

    Meski begitu, ancaman kebangkrutan bisa dihindari berkat dukungan penuh dari negara. Pelaku industri berharap kondisi tak makin buruk dan ada perbaikan pada paruh kedua tahun ini.

    Korzhov mengatakan hampir semua produsen mengalami tekanan berat, baik dari sisi produksi maupun investasi. Dengan nilai tukar saat ini, menjual batu bara ke luar negeri pun dianggap merugi.

    Meski begitu, ia memperkirakan harga tak akan turun lagi karena 20% perusahaan batu bara dunia sudah beroperasi dan memperoleh untung. Penurunan produksi global, potensi penurunan suku bunga acuan, serta penguatan dolar bisa mendorong pemulihan harga dan meringankan beban utang industri.

    Pada 2023, EBITDA Mechel turun 35% menjadi 56 miliar rubel, sementara rasio utangnya naik hingga 4,6 kali EBITDA. Untuk mengurangi beban, Mechel berencana menjual sebagian asetnya, terutama di sektor energi.

    (ily/hns)

  • Yusril Bicara Kans Presiden Prabowo dan Presiden Brasil Bahas Insiden Juliana Marins

    Yusril Bicara Kans Presiden Prabowo dan Presiden Brasil Bahas Insiden Juliana Marins

    Yusril Bicara Kans Presiden Prabowo dan Presiden Brasil Bahas Insiden Juliana Marins
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan,
    Yusril Ihza Mahendra
    menyebut, Presiden
    Prabowo
    Subianto kemungkinan bakal membahas insiden meninggalnya
    Juliana Marins
    dengan Presiden Brasil di sela pertemuan negara-negara anggota BRICS.
    Diketahui, Prabowo melakukan lawatan ke Brasil karena dijadwalkan tampil pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada 6–7 Juli di Rio De Janeiro.
    “Kita dengarlah nanti, mungkin ada pembicaraan di sela-sela pembicaraan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Brasil akan dikemukakan,” kata
    Yusril
    dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, Yusril mengatakan, Pemerintah Indonesia belum pernah menerima surat atau nota diplomatik dari Pemerintah Brazil yang mempertanyakan insiden wafatnya Juliana Marins usai jatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juni 2025.
    Menurut Yusril,
    Pemerintah Brasil
    hanya mengirimkan pesawat Angkatan Udara-nya ke Bali untuk membawa jenazah Juliana Marins pulang ke Brasil dan tidak ada komplain ataupun pertanyaan tentang kasus tersebut.
    Selain itu, dia meluruskan bahwa rencana proses hukum terkait meninggalkan Juliana Marins tidak berasal dari Pemerintah Brasil, melainkan dari Federal Public Defender’s Office of Brazil (FPDO) yakni lembaga independen seperti Komnas HAM.
    “Yang ada
    statement
    yang dikeluarkan oleh FPDO lembaga independen yang memantau dan menyelidiki laporan pelanggaran HAM jadi statusnya itu sama seperti Komnas HAM yang ada disini, jadi bukan
    pemerintah Brasil
    ,” ujarnya.
    Namun, Yusril mengatakan, Indonesia tidak bisa dituntut ke Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) seperti yang disampaikan FPDO. Sebab, Indonesia bukan bagian dari anggota IACHR.
    “Maka kami ingin menegaskan bahwa Indonesia bukanlah pihak dalam konvensi HAM di Amerika Latin itu dan juga Indonesia bukan anggota dari komisi itu,” katanya.
    Lebih lanjut, Yusril memaklumi bahwa keluarga Juliana sedang sedih dan berduka atas meninggalnya salah satu anggota mereka.
    Yusril juga memahami tugas FPDO yang fokus terhadap HAM, layaknya Komisi Nasional (Komnas) HAM di Indonesia.
    Meski terdapat potensi pembicaraan Presiden Prabowo dengan Presiden Brasil terkait insiden Juliana, Menko Yusril menuturkan kemungkinan Prabowo bertemu dengan FPDO sangat kecil karena tidak pada levelnya
    “Tapi, kalau Presiden mau bertemu keluarga Juliana saya belum tahu. Itu pribadi ya dan kami belum menerima ada permintaan seperti itu,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Brasil melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU) membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum internasional terkait kematian Juliana Marins karena terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani.
    DPU pada Senin (30/6/2025) mengajukan permintaan resmi kepada Kepolisian Federal (PF) untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden tersebut.
    Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Brasil tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke forum internasional seperti Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR).
    “Kami sedang menunggu laporan yang disusun oleh otoritas Indonesia. Setelah laporan itu diterima, kami akan menentukan langkah hukum berikutnya,” ujar Taisa Bittencourt, Pembela HAM Regional dari DPU.
    Setibanya jenazah Juliana Marins di Brasil pada Selasa, 1 Juli 2025, keluarga segera meminta dilakukan otopsi ulang untuk memastikan waktu dan penyebab kematian secara akurat.
    Permintaan ini dikabulkan oleh pemerintah federal dan dijadwalkan berlangsung di Institut Medis Legal (IML) Rio de Janeiro pada hari yang sama.
    Menurut DPU, pemeriksaan ulang tersebut sangat penting untuk mengklarifikasi dugaan bahwa Juliana Marins mungkin tidak mendapatkan pertolongan memadai setelah kecelakaan terjadi.
    “Otopsi kedua ini adalah permintaan dari keluarga. Kami akan mendampingi mereka sesuai hasil laporan dan keputusan yang akan diambil,” ujar Taisa Bittencourt.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zelensky-Trump Sepakat Kerja Sama Perkuat Pertahanan Udara Ukraina

    Zelensky-Trump Sepakat Kerja Sama Perkuat Pertahanan Udara Ukraina

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepakat bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam memperkuat pertahanan udara Ukraina. Hal ini karena adanya kekhawatiran meningkat di Kyiv yang terus digempur Rusia.

    “Kami berbicara tentang peluang dalam pertahanan udara dan sepakat bahwa kami akan bekerja sama untuk memperkuat perlindungan langit kami,” kata Zelensky di media sosial setelah berbicara melalui telepon dengan Donald Trump, dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025).

    Sebelumnya, Trump juga sempat berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin lewat sambungan telepon. Dalam pembicaraan keduanya, Putin sempat menegaskan Moskow tidak akan menyerahkan tujuannya di Ukraina.

    Dilansir AFP, Jumat (4/7), keduanya berbicara saat perundingan damai yang dipimpin AS untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di Ukraina terhenti dan setelah Washington menghentikan beberapa pengiriman senjata ke Kiev. Kremlin mengatakan panggilan telepon itu berlangsung hampir satu jam.

    Trump menyampaikan rasa frustrasinya dengan Moskow dan Kiev karena upaya AS untuk mengakhiri pertempuran tidak membuahkan hasil. Namun, Putin menegaskan tidak akan pernah menyerah dengan Ukraina.

    “Presiden kami mengatakan bahwa Rusia akan mencapai tujuan yang ditetapkannya, yaitu penghapusan akar penyebab yang menyebabkan keadaan saat ini,” kata ajudan Kremlin Yuri Ushakov kepada wartawan.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini