Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Trump Beri Rudal ke Ukraina Buat Lawan Rusia, Pejabat AS Kunjungi Kyiv

    Trump Beri Rudal ke Ukraina Buat Lawan Rusia, Pejabat AS Kunjungi Kyiv

    JAKARTA – Pejabat Amerika Serikat (AS) mengunjungi Kyiev, Ukraina, hari ini. Kunjungan tersebut setelah Presiden AS Donald Trump menjanjikan amunisi berupa rudal patriot untuk Ukraina.

    Mengutip Reuters, pejabat yang menyambangi Kyiev adalah Utusan Presiden AS untuk Ukraina, Keith Kellogg. Rencananya Kellogg akan bertemu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy di Kyiev.

    Berdasarkan situs web berita Axios, tindakan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Trump sebelumnya. Bahkan, Trump diperkirakan telah menggodok rencana baru untuk memberi Ukraina dengan senjata ofensif.

    Langkah-langkah ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan Trump yang semakin besar terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Kekecewaan itu berkaitan dengan upaya yang dipimpin AS untuk mengamankan gencatan senjata dalam perang Rusia yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di Ukraina.

    Zelenskiy diketahui ingin Ukraina memiliki banyak kemampuan pertahanan untuk menangkis serangan rudal dan pesawat tak berawak yang intens dari Rusia, yang menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina.

    Rusia saat ini telah bergerak maju di wilayah timur Ukraina dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan tujuan perang utamanya.

    “Kami akan mengirimkan [rudal] Patriot kepada mereka, yang sangat mereka butuhkan, karena Putin benar-benar mengejutkan banyak orang. Dia berbicara manis lalu mengebom semua orang di malam hari,” kata Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews di luar Washington pada Minggu 13 Juli.

  • Video: AS & NATO Sepakat Kirim Senjata ke Ukraina Dalam Jumlah Besar

    Video: AS & NATO Sepakat Kirim Senjata ke Ukraina Dalam Jumlah Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan, Ukraina akan mendapatkan pasokan senjata dalam jumlah besar untuk perang melawan Rusia. Rutte menyebut, Ukraina akan mendapatkan peralatan militer dalam jumlah yang sangat besar, baik untuk pertahanan udara, rudal, maupun amunisi.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 15/07/2025) berikut ini.

  • Trump dan Fenomena Sepak Bola sebagai Alat Politik

    Trump dan Fenomena Sepak Bola sebagai Alat Politik

    JAKARTA – Panggung final Piala Dunia Antarklub 2025 dicoba dicuri sorot kameranya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Laga final yang berlangsung panas antara Chelsea menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di Stadion MetLife, New York, Senin pagi WIB, itu seolah-olah menjadi kesempatan emas bagi Trump untuk muncul dan mengambil alih sorotan dunia.

    Sejatinya panggung final dalam kompetisi dengan format baru ini adalah milik Chelsea yang menghajar jawara Liga Champions musim ini, Paris Saint-Germain, dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

    Jika ditanya seseorang yang layak memperoleh sorotan utama tentu saja aksi dari Cole Palmer yang membawa The Blues jawara setelah menyumbangkan dua gol dan satu assits dalam laga ini.

    Pemain tim nasional Inggris tersebut juga diganjar gelar pemain terbaik turnamen atas aksinya yang begitu konsisten hingga mengantarkan Chelsea juara.

    Namun, sorotan utama seakan dicuri dari Palmer, setelah Trump muncul sebagai cameo dalam laga final ini.

    Trump dan sorotan

    Dalam kondisi suhu New York yang berada di titik 30 derajat celcius, upacara pengangkatan trofi Piala Dunia Antarklub 2025 justru terkesan bertele-tele.

    Secara susunan waktu, kick-off laga ini juga terlambat selama sembilan menit dari waktu yang dijadwalkan.

    Upacara seremoni pengangkatan trofi dilakukan pada pukul 22.58 waktu setempat, atau memakan kurang lebih durasi 40 menit untuk mempersiapkan panggung upacara seremoni.

    Seremoni pengangkatan trofi juga tak berjalan baik, ketika Trump yang seharusnya meninggalkan podium malah ikut berselebrasi di samping kapten Chelsea, Reece James.

    Padahal aksi Trump tersebut menuai tanda tanya dan reaksi dari para pemain Chelsea yang berdiri di belakangnya seperti Robert Sanchez, Marc Cucurella, dan Cole Palmer.

    Dalam sebuah seremoni, tak seharusnya Trump ikut berdiri merayakan kemenangan dengan tim juara terlepas posisinya kini sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Ini menjadi seremoni buruk yang terkesan menjadi panggung bagi para politisi khususnya Trump yang ingin mencuri perhatian publik melalui gelaran turnamen sepak bola.

    Padahal kehadiran Trump sejak awal memang tak begitu dianggap setelah serangkaian cemooh dilontarkan para penggemar di stadion ketika kamera menyorot dan menampilkannya di layar raksasa saat pertandingan akan dimulai.

    Namun, Presiden berusia 79 tahun tersebut tetap memanfaatkan panggung sepak bola ini sebagai salah satu momentum mendapatkan sorotan publik.

    Trump mengungkapkan bahwa olahraga bisa menjadi salah satu alat untuk bisa menyatukan perdamaian dunia.

    “Ini tentang persatuan, tentang semua orang berkumpul, banyak cinta antara negara-negara. Saya rasa ini adalah olahraga yang paling internasional, itu benar-benar bisa menyatukan dunia,” kata Trump sebagaimana dikutip dari DAZN.

    Segala cara kini coba dilakukan oleh Trump yang memang tengah dalam sorotan sebagai salah satu dalang di balik sejumlah kebijakan kontroversial seperti mengenai penetapan tarif perdagangan Amerika Serikat hingga keikutsertaan Amerika Serikat dalam perang antara Israel melawan Iran.

    Sepak bola sebagai alat politik

    Trump bukanlah satu-satunya politisi yang memanfaatkan sepak bola sebagai momen untuk bisa memperoleh sorotan dunia.

    Sepak bola sebagai ajang olahraga yang paling digemari oleh publik di seluruh jagad raya ini memang kerap dimanfaatkan oleh politisi untuk bisa menuai popularitas hingga membangun citra.

    Ajang sepak bola kini tak bisa dipisahkan dengan alat propaganda politik, bahkan fenomena ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu.

    Hal yang mendasari fenomena ini bisa terjadi adalah karena sepak bola bisa menjadi magnet yang kuat untuk bisa menarik berbagai aspek kepentingan.

    Sebut saja gelaran Piala Dunia 1934 yang berlangsung di Italia sebagai alat politik dari Benito Mussolini.

    Mussolini kala itu ingin menanamkan paham fasisme agar lebih kuat mengakar di Italia, serta memperkenalkan fasisme ke dunia dengan menghelat ajang sepak bola yang punya muatan dan kental dengan hal-hal berbau fasis.

    Lalu Piala Dunia 1978 yang berlangsung di Argentina sebagai alat propaganda dari Jorge Rafael Videla yang tengah berupaya membangun citra kepada dunia pasca kudeta.

    Jorge Rafael Videla yang naik takhta dan memimpin Argentina sejak Maret 1976 memang mempersiapkan ajang Piala Dunia 1978 untuk memoles citranya sebagai pemimpin yang baik-baik saja dan memperkuat nasionalisme penduduk Argentina.

    “Piala Dunia 1978 amat penting bagi Videla. Ajang empat tahunan FIFA itu bahkan bisa memberikan dampak besar terhadap kekuasaannya: menunjukkan Argentina masih baik-baik saja, memperkuat semangat nasionalisme, hingga memberikan kesempatan lebih besar bagi Videla untuk membungkam musuh-musuhnya,” tulis Jonathan Wilson dalam bukunya Angel with Dirty Faces (2015).

    Hal yang sama juga terjadi di gelaran Piala Dunia 2018, ketika Rusia selaku tuan rumah ingin memanfaatkan ajang tersebut sebagai panggung untuk memperbaiki citra dan reputasi mereka di mata dunia internasional.

    Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menuding Presiden Rusia Vladimir Putin mencurigai bahwa ajang Piala Dunia 2018 dimanfaatkan sebagai propaganda Rusia.

    Melihat sorotan yang begitu besar diperoleh dari pentas sepak bola, rasanya terlalu naif jika para politisi tak memanfaatkannya bahkan untuk sekedar soft selling. Melepaskan sepak bola dengan politisi seakan menjadi mitos dan bualan semata yang dijual hingga kini.

  • Donald Trump Ancam Rusia, Harga Minyak Mentah Anjlok – Page 3

    Donald Trump Ancam Rusia, Harga Minyak Mentah Anjlok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak mentah turun pada perdagangan hari Senin, karena investor mempertimbangkan ancaman baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupa sanksi kepada pembeli minyak Rusia yang dapat memengaruhi pasokan global. Selain itu, investor juga masih dilanda khawatir dengan tarif Trump.

    Mengutip CNBC, Selasa (15/7/2025), harga minyak mentah berjangka Brent turun USD 1,15 atau 1,63% dan ditutup pada USD 69,21 per barel. Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun USD 1,47 atau 2,15%, ditutup pada USD 66,98 per barel.

    Trump mengumumkan senjata baru untuk Ukraina dan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pembeli minyak yang diekspor Rusia kecuali Rusia menyetujui kesepakatan damai dalam 50 hari.

    Harga minyak menguat di awal sesi, di tengah ekspektasi bahwa Washington akan memberlakukan sanksi yang lebih berat. Namun, harga minyak melemah karena para pedagang mempertimbangkan tenggat waktu 50 hari.

    “Pasar menganggapnya negatif karena tampaknya masih banyak waktu untuk bernegosiasi,” kata analis senior Price Futures Group Phil Flynn.

    “Kekhawatiran akan sanksi langsung terhadap minyak Rusia masih jauh di masa depan daripada yang diperkirakan pasar pagi ini,” tambah dia. 

     

     

  • Pulau Bornholm Denmark Jadi Pos Terdepan NATO Hadang Rusia di Baltik

    Pulau Bornholm Denmark Jadi Pos Terdepan NATO Hadang Rusia di Baltik

    JAKARTA – Pulau Bornholm di Denmark semakin sering digunakan sebagai pos terdepan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di kawasan Baltik untuk menghadapi Rusia.

    Militerisasi pulau tersebut dilakukan dengan dalih adanya ancaman dari Rusia, meskipun Moskow tidak pernah memiliki, apalagi menunjukkan, niat agresif terhadap Denmark, kata Duta Besar Rusia untuk Kopenhagen, Vladimir Barbin, dalam wawancara dengan RIA Novosti.

     “Militerisasi Bornholm dilakukan saat ini dengan alasan palsu, yaitu untuk melindungi pulau tersebut dari ‘ancaman Rusia’, padahal Rusia tidak pernah memiliki niat agresif terhadap Denmark. Bornholm kini semakin digunakan sebagai pos terdepan NATO di Baltik melawan Rusia,” ujar Barbin.

    Barbin menambahkan, bahkan pada masa Perang Dingin sekalipun, Bornholm tidak pernah dijadikan tempat persiapan militer, dan justru turut berkontribusi terhadap stabilitas kawasan Laut Baltik.

    Namun pada saat ini, menurut Barbin, pesawat-pesawat aliansi kerap dikerahkan untuk berpatroli di wilayah udara Bornholm.

    “Pesawat pengebom strategis AS yang terbang menuju St. Petersburg dan Kaliningrad sempat bersembunyi di wilayah udara pulau ini agar tidak terdeteksi dan dicegat oleh jet tempur Rusia,” jelas Barbin.

    Ia juga menyoroti bahwa latihan militer bersama dengan Amerika Serikat secara rutin digelar di Bornholm, termasuk di antaranya penggelaran peluncur HIMARS.

    Dalam latihan militer tahun 2023 dan 2024, turut dilatih pengangkutan udara serta penempatan peluncur kontainer Mk.70 dari sistem rudal mobile Typhon.

    Barbin menegaskan, peluncur tersebut dapat digunakan untuk menembakkan berbagai jenis rudal, termasuk rudal jelajah Tomahawk berbasis darat yang dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir.

    “Denmark telah menyediakan wilayah Bornholm untuk aksi-aksi militer provokatif seperti ini, padahal Rusia telah menetapkan moratorium atas penempatan rudal jarak menengah di Eropa,” tegas Barbin dilansir ANTARA dari Sputnik, Senin, 14 Juli.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia mencatat aktivitas NATO yang meningkat secara luar biasa di dekat perbatasan baratnya. Aliansi tersebut terus memperluas inisiatifnya dengan mengatasnamakan “penahanan agresi Rusia.”

    Moskow secara berulang kali menyuarakan kekhawatirannya terhadap pengerahan kekuatan militer NATO di Eropa.

    Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa Moskow tetap terbuka untuk berdialog dengan NATO, namun harus didasarkan pada prinsip kesetaraan.

    Barat juga diminta untuk menghentikan arah kebijakan militerisasi kawasan Eropa.

  • Kabar Buruk yang Jadi Sandungan Prabowo Geber Ekonomi

    Kabar Buruk yang Jadi Sandungan Prabowo Geber Ekonomi

    Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti ketidakpastian global yang semakin tinggi. Perang dagang hingga perang militer yang terjadi antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, hingga Israel-Iran dinilai telah menekan strategi ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut hari-hari ini dunia menjadi terfragmentasi. Beberapa negara bahkan mengambil langkah perang untuk memperjuangkan kepentingan tanpa memikirkan dampaknya secara universal.

    “Negara atau dunia menjadi fragmented dan itu dicirikan oleh sistem yang cenderung proteksionis dan merkantilisme. Perang juga menjadi sesuatu yang nampaknya menjadi sangat mudah untuk menjawab sebuah kepentingan dan ini memberikan implikasi terhadap pertahanan semesta Republik Indonesia,” tuturnya.

    Awalnya Sri Mulyani menjelaskan ada delapan strategi ekonomi yang dicanangkan Prabowo yakni (1) ketahanan pangan, (2) ketahanan energi, (3) makan bergizi gratis, (4) program pendidikan, (5) program kesehatan, (6) pembangunan desa, koperasi dan UMKM, (7) pertahanan semesta, serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Delapan hal di atas dimandatkan oleh konstitusi dan menjadi strategi atau prioritas utama pemerintah. Sayangnya untuk mencapai itu, lingkungan dalam kondisi tidak pasti.

    “Lingkungan di mana kita berupaya mencapai cita-cita itu, tidak pernah statis. Kita melihat ketidakpastian global makin tinggi. Hari-hari ini mungkin hari di mana multipolaritas menjadi suatu hal yang akan terus kita hadapi,” ungkap Sri Mulyani.

    Untuk itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi andalan sebagai instrumen menjaga ketahanan, baik yang menekan secara ekonomi ataupun risiko pertahanan ke depan.

    “Kemenkeu menjadi institusi yang penting untuk bisa menjaga instrumen itu mencapai tujuannya,” jelas Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Trump Beri Waktu Rusia 50 Hari Akhiri Perang dengan Ukraina

    Trump Beri Waktu Rusia 50 Hari Akhiri Perang dengan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Rusia untuk segera mengakhiri perang dengan Ukraina. Trump memberi waktu Rusia dalam 50 hari.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (15/7/2025), Trump meminta Rusia untuk mengakhiri perang Ukraina dalam waktu 50 hari. Trump mewanti-wanti akan ada sanksi tarif yang besar untuk Rusia jika tidak mengakhiri perang.

    Trump mengatakan dia ‘sangat tidak senang’ dengan Presiden Rusia Vladimir Putin karena menolak mengakhiri perang dengan Ukraina. Kesabaran Trump akhirnya habis.

    “Kami akan menerapkan tarif yang sangat ketat jika tidak ada kesepakatan dalam 50 hari, tarif sekitar 100 persen,” kata Trump dalam pertemuan di Ruang Oval dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

    Pria berusia 79 tahun itu menambahkan bahwa tarif tersebut akan menjadi “tarif sekunder” yang menargetkan mitra dagang Rusia yang tersisa — dengan demikian berusaha melumpuhkan kemampuan Moskow untuk bertahan dari sanksi Barat yang sudah luas.

    Trump dan Rutte juga mengungkap kesepakatan di mana aliansi militer NATO akan membeli senjata dari Amerika Serikat — termasuk baterai antirudal Patriot — dan kemudian mengirimkannya ke Ukraina untuk membantunya memerangi invasi Rusia.

    “Ini adalah peralatan militer senilai miliaran dolar yang akan dibeli dari Amerika Serikat, untuk NATO… dan itu akan segera didistribusikan ke medan perang,” kata Trump.

    “Lima puluh hari adalah waktu yang sangat lama jika kita melihat mereka membunuh warga sipil yang tidak bersalah setiap hari,” kata Kallas.

    Lihat juga Video ‘Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan’:

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Sulit Makzulkan Gibran

    Tak Sulit Makzulkan Gibran

    PARA jenderal purnawirawan kumpul. Di antaranya adalah seorang mantan Panglima TNI hingga sejumlah Kepala Staf Angkatan. Satu kesepakatan: “Makzulkan Gibran Rakabuming Raka”.

    Surat tuntutan pemakzulan No 003/FPPTNI/V/2025 sudah mereka tanda tangani. Bahkan sudah pula dikirim ke MPR pada 2 Juni 2025.

    Ketua MPR adalah Ahmad Muzani. Seorang tokoh yang sekaligus menjadi Sekjen Gerindra. Orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Apa ini kebetulan? Tentu saja tidak. Dengan sangat cerdas, semua sudah dipersiapkan.

    Surat tuntutan pemakzulan Gibran ada di meja Ahmad Muzani. Ketua MPR, sekaligus Sekjen Gerinda. Ini poin pentingnya. Apa artinya? Muzani pegang tombol. Kapan tombol dipencet? Terserah dia. Tentu atas petunjuk ketum Partai Gerindra.

    Kapan MPR mensidangkan usulan pemakzulan Gibran? Bergantung kapan ketua MPR memencet tombol itu? Nasib Gibran ada di tombol itu.

    Saat ini, posisi Gibran melemah. Kapan saja bisa dimakzulkan? Setiap saat, kasus hukum bisa dimunculkan. Ubedilah Badrun adalah salah satu aktivis yang pernah melaporkan Gibran ke KPK. Artinya, posisi Gibran rentan.

    Di Indonesia, tidak sulit mencari kesalahan para pejabat. Apalagi, pejabat yang sebelumnya cukup lama menjadi anak walikota, anak gubernur dan anak presiden. Akan selalu ada celah jika punya niat untuk mencari kesalahan.

    Di sisi lain, sang ayah, Joko Widodo, tak lagi berkuasa. Sebagai wakil presiden, Gibran tak ubahnya Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Apalagi, Gibran tak punya partai. Tak ada kekuatan politik yang bisa back up Gibran. PSI, partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tidak punya kursi di DPR. Jadi, memakzulkan Gibran bukan masalah yang sulit. 

    Ingat Tom Lembong? Ia adalah salah satu dari sekian banyak contoh pejabat, karena posisinya yang berseberangan dengan penguasa, ia harus hadapi tuntutan hukum.

     Pendukung Anies Baswedan ini hanya setahun menjabat sebagai Mendag. Posisinya saat ini jadi tersangka kaus korupsi. 

    Meski di persidangan, terbukti ia tidak menerima uang suap. Ini juga diakui sendiri oleh penuntut umum, yakni Kejaksaan. 

    Meski tak menerima uang suap dalam kasus korupsi yang dituduhkan, Tom tetap “harus” jadi tersangka. Tom dituntut 7 tahun penjara. Kenapa harus? Karena ada pihak yang mengharuskan Tom  dipenjara.

    Bagaimana dengan Gibran? Saat ini, Gibran wakil presiden. Selama posisi Gibran tidak menjadi ancaman buat Prabowo, Gibran aman. Aman sebagai wapres hingga 2029.

    Saat ini, apakah Gibran jadi ancaman bagi Prabowo? Disinilah tema utamanya.

    Jokowi bersedia memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Syaratnya? Gibran jadi wapres. Berapa lama? Ini pertanyaan bagus. 

    Masih ingat ungkapan Connie Bakrie, pengamat militer Indonesia yang sekarang bermukim di Rusia? Connie pernah bilang: “ada deal kalau Gibran akan menggantikan Prabowo di tahun ke-2. 

    Menurut Connie, informasi ini ia dapatkan dari Roslan Roeslani, ketua TKN (Tim Kemenangan Nasional) Prabowo-Gibran. Benarkah ungkapan Connie ini? Sulit diverifikasi faktanya. Tapi, tak berarti sulit dianalisis. 

    Bukti empirisnya, sulit Anda dapatkan. Itu rahasia. Bahkan super rahasia. Anda tidak akan bisa verifikasi dan validasi menggunakan data empiris.

    Di dunia politik, pembuktian empirisme tidak berlaku. Panggung belakang seringkali tak tersentuh oleh mata Anda. Tapi, Anda punya logika. Logika, kata filosof Perancis Immanuel Kant (1742-1804) mampu menembus ruang dan waktu. Logika memiliki kemampuan untuk menjangkau apa yang ada di panggung belakang.

    Mari kita mainkan logikanya. Jokowi menangkan Prabowo. Artinya, Jokowi menjadi faktor penentu kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin.

    Clear dan ini jangan dibantah. Lalu, Jokowi “menyiapkan” Gibran sebagai cawapres dengan semua dinamika dan dramanya di MK (Mahkamah Konstitusi).

     Pertanyaannya: “apakah Gibran hanya disiapkan untuk menjadi wakil presiden Prabowo hingga 2029? Atau Gibran disiapkan untuk menjadi presiden pengganti Prabowo?”. Coba Anda renungkan sebelum melanjutkan membaca tulisan ini.

    Kalau Gibran hanya disiapkan sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo hingga 2029, maka riwayat karir Gibran akan tamat. Mungkin juga karir semua keluarga Jokowi. Kenapa? 

    Pemilu 2029, Prabowo akan nyalon presiden untuk periode kedua. Gibran belum tentu jadi wakilnya. Tim Prabowo akan lihat survei. Di survei 2029, nama Gibran belum tentu jadi “Top Score” sebagai cawapres Prabowo. 

    Pilpres 2029 akan memunculkan banyak nama. Di antaranya Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Muhaimin Iskandar masih dalam posisi tawar yang seksi.

    Dalam posisi ketika tidak dipilih jadi cawapres Prabowo, apakah Gibran akan punya nyali untuk nyapres dan melawan Prabowo di Pilpres 2029? Gibran bukan tandingan Prabowo.

    Rekam jejak Gibran cukup kontroversial. Ini akan semakin menyulitkan posisi tawarnya di 2029. 

    Dari logika ini, kita bisa membaca bahwa Gibran tidak disiapkan untuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2029.  Rentan ! Apakah ini berarti bahwa “Gibran disiapkan Jokowi untuk mengganti Prabowo di tengah jalan”, sebagaimana informasi Connie Bakrie? Bagi publik, informasi Connie lebih masuk akal. Benar-tidaknya, selain Tuhan, hanya Prabowo dan Jokowi yang tahu.

    Kalau informasi Connie benar, realisasinya akan sulit. Apalagi posisi saat ini, Gibran tersandera oleh surat tuntutan pemakzulan. Nasib Gibran ada di meja ketua MPR yang juga merupakan sekjen Gerindra, orang kepercayaan Prabowo.rmol news logo article

    *) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

  • Indef: RI Perlu Reformasi Diplomasi Ekonomi untuk Mengalap Tuah IEU-CEPA

    Indef: RI Perlu Reformasi Diplomasi Ekonomi untuk Mengalap Tuah IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) dinilai berpotensi besar mendongkrak ekspor nasional ke pasar Eropa. Namun, perlu reformasi strategis untuk mengoptimalkan potensi kerja sama tersebut. 

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan bahwa peluang IEU-CEPA hanya akan optimal jika diiringi dengan pembenahan kelembagaan dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.

    “Agenda ekspor kita tidak mentereng [ke Eropa] karena terhambat aspek kelembagaan, diplomasi ekonomi terpinggirkan agenda diplomasi politik karena duta besar dan wakil dubes dari Kemenlu, bukan Kemendag,” kata Ariyo kepada Bisnis, Senin (14/7/2025). 

    Menurut Ariyo, ada tiga faktor utama yang menjadi penentu peningkatan ekspor Indonesia ke Eropa setelah IEU-CEPA diratifikasi. Pertama, preferensi pasar Eropa terhadap produk-produk yang berkelanjutan dan memiliki standar tinggi. 

    Kedua, diversifikasi pasokan Eropa sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik global seperti dengan China dan Rusia. 

    Ketiga, potensi penghapusan tarif impor (0%) dari Uni Eropa yang akan memberi keunggulan kompetitif bagi Indonesia dibanding negara Asean lain yang belum memiliki free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa.

    Meski demikian, Ariyo juga mencatat bahwa Uni Eropa memiliki tantangan struktural tersendiri. 

    “Struktur tarif dan regulasi teknis di UE jauh lebih kompleks daripada Amerika Serikat, misalnya ketentuan REACH, sertifikasi lingkungan, hingga carbon border adjustment mechanism,” ujarnya.

    Dia juga mengingatkan bahwa daya saing Indonesia ke depan harus dibangun berdasarkan keberlanjutan, kualitas, dan nilai tambah, bukan hanya sekadar substitusi pasar dari negara lain.

    Lebih lanjut, Ariyo menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem diplomasi luar negeri Indonesia yang selama ini belum menempatkan ekspor dan investasi sebagai prioritas utama. 

    “Salah satu kelemahan krusial yang selama ini menghambat optimalisasi perjanjian dagang Indonesia adalah struktur kelembagaan diplomasi luar negeri yang terlalu terfokus pada agenda politik dan belum cukup menjadikan ekspor dan investasi sebagai prioritas utama,” tegasnya.

    Untuk itu, Ariyo merekomendasikan tiga reformasi strategis, yakni dengan menempatkan wakil duta besar dari kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan dan/atau Kementerian Investasi/BKPM. 

    “Saat ini mayoritas dubes dan wakil dubes berasal dari Kementerian Luar Negeri yang orientasinya masih sangat politis. Padahal, di era persaingan ekonomi global, KBRI harus berperan sebagai markas dagangIndonesia di luar negeri,” katanya. 

    Apalagi, negara-negara pesaing seperti Korea Selatan, China, dan Vietnam disebut sudah menempatkan diplomat ekonomi dari kementerian teknis di berbagai perwakilan luar negeri mereka.

    Ariyo menyoroti lemahnya kapasitas atase perdagangan yang selama ini menjadi ujung tombak diplomasi ekonomi. 

    “Di KBRI London saja, atase perdagangan bekerja sendirian, bahkan masih banyak KBRI yang tidak memiliki atase perdagangan sama sekali,” ungkapnya. 

    Idealnya, menurut dia, tim tersebut terdiri atas kombinasi diplomat karier dan profesional dari kementerian teknis, dengan tugas aktif membangun jejaring pasar, menyelesaikan hambatan regulasi, hingga membuka akses pembiayaan ekspor.

    Lebih lanjut, dia mendorong sinkronisasi perjanjian CEPA dengan program promosi perdagangan. 

    “Perjanjian seperti IEU-CEPA hanya akan berdampak nyata jika diikuti oleh aktivasi pasar. Tanpa aktivasi kelembagaan di lapangan, tarif 0% tidak akan otomatis meningkatkan ekspor,” pungkasnya. 

  • Kesal dengan Putin, Trump Pastikan Akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina

    Kesal dengan Putin, Trump Pastikan Akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu (13/7) waktu setempat memastikan bahwa Amerika Serikat akan mengirim sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan invasi Rusia. Hal ini disampaikan Trump di tengah memburuknya hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Kami akan mengirimkan Patriot kepada mereka, yang sangat mereka butuhkan,” kata Trump, tanpa menyebutkan jumlahnya, dilansir dari kantor berita AFP, Senin (14/7/2025). Hal ini disampaikan Trump hanya dua minggu setelah Washington mengatakan akan menghentikan beberapa pengiriman senjata ke Ukraina.

    “Saya belum menyepakati jumlahnya, tetapi mereka akan menerima beberapa karena mereka memang membutuhkan perlindungan,” ujarnya kepada para wartawan.

    Pengiriman rudal Patriot oleh AS ini merupakan bagian dari kesepakatan baru antara Washington dan Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dalam kesepakatan tersebut, NATO akan membayar sejumlah persenjataan dari AS buat Ukraina.

    “Pada dasarnya, kami akan mengirimkan kepada mereka berbagai peralatan militer yang sangat canggih dan mereka (NATO) akan membayar ke kami 100 persen untuk itu,” kata Trump kepada para wartawan.

    Presiden AS tersebut mengulangi bahwa ia “kecewa” terhadap Putin.

    Padahal sebelumnya, ketika pertama kali kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, Trump bersikeras bahwa ia akan bisa bekerja sama dengan Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun, Trump belakangan semakin frustrasi karena serangan rudal Rusia terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda gencatan senjata.

    “Putin benar-benar mengejutkan banyak orang. Ia berbicara manis, lalu mengebom semua orang di malam hari,” kata Trump yang kesal.

    Utusan khusus AS Keith Kellogg dijadwalkan memulai kunjungan terbarunya ke Ukraina pada hari Senin (14/7).

    Trump juga mengatakan akan bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada hari Senin, setelah sebelumnya ia mengatakan akan membuat “pernyataan penting… tentang Rusia.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini