Negara: Rusia

  • Begini Hitung-hitungan RI Gabung BRICS, Untung atau Buntung?

    Begini Hitung-hitungan RI Gabung BRICS, Untung atau Buntung?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah dinamisnya kondisi geopolitik, langkah Indonesia bergabung dengan aliansi BRICS memberikan sejumlah peluang dan juga tantangan.

    Dalam riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Universitas Indonesia menilai masuknya Indonesia ke BRICS dapat memperkuat peran geopolitik Indonesia. Pasalnya, BRICS memungkinkan untuk Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara barat seperti AS, Jepang dan institusi global seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

    “Memperkuat solidaritas selatan-selatan, di mana Indonesia dapat lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional,” tulis Trade and Industry Brief LPEM FEB edisi Juli 2025 dikutip Kamis (17/7/2025).

    Bergabungnya Indonesia dengan BRICS pun dinilai dapat memperkuat perekonomian. Karena aliansi tersebut menyumbang 37% terhadap PDB dunia pada tahun 2024, memiliki 46% populasi dunia dan 25% wilayah daratan dunia.

    Selain itu perekonomian negara-negara anggotanya terus tumbuh dan naik lebih dari empat kali lipat dari 1990 sampai 2023, menyumbang 24.2% ekspor dunia pada tahun 2023 dan menyumbang 19.4% impor dunia sepanjang 2023.

    “Akses ke pendanaan alternatif: BRICS memiliki New Development Bank (NDB) yang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan,” tulisnya.

    Kendati demikian, LPEM UI mengingatkan bahwa aliansi BRICS belum seefektif G7 atau OECD dalam menghasilkan kebijakan ekonomi konkret. Tidak ada kesepakatan perdagangan bebas, penghapusan tarif, atau harmonisasi kebijakan seperti ASEAN atau RCEP.

    Indonesia pun juga masih mencatat defisit perdagangan dengan beberapa anggota BRICS. Seperti China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan. Tak hanya itu tantangan non tarif seperti persyaratan sertifikasi, pelabelan, hingga standar teknis juga kerap mempersulit produk RI masuk ke dalam pasar mereka.

    “Beberapa negara BRICS juga mengenakan berbagai hambatan non-tarif seperti sertifikasi, labelling, residu limit dan technical barriers to trade lainnya,” tulisnya.

    Menurut LPEM UI, Indonesia perlu menjaga agar keanggotaan ini tetap dipandang sebagai suatu langkah netral dan bagian dari politik bebas aktif, memastikan dapat menjaga posisi non-blok dan tidak dipandang condong ke blok tertentu.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS

    Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai membuka peluang besar, tetapi juga menuntut strategi ekspor yang lebih spesifik untuk memaksimalkan keuntungan dari blok ekonomi tersebut.

    Mengutip laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI di Jakarta, Rabu, data neraca perdagangan menunjukkan Indonesia mencatat surplus dengan beberapa anggota seperti India, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, tetapi defisit dengan China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

    Laporan tersebut menekankan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah Indonesia perlu mendorong pembahasan penurunan hambatan tarif dan non-tarif di BRICS. Langkah ini penting agar produk Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan adil.

    “Selain itu, penting untuk mendorong penyamaan persepsi dan kepentingan di BRICS untuk lebih mengutamakan peningkatan volume perdagangan daripada neraca perdagangan,” tulis laporan tersebut.

    Analisis LPEM FEB UI menggarisbawahi perlunya strategi ekspor berbeda untuk setiap negara BRICS.

    Dengan China misalnya, saat ini ekspor Indonesia didominasi komoditas tambang dan bahan mentah, sementara impor dari China adalah produk manufaktur bernilai tinggi.

    Strategi Indonesia harus mencakup diversifikasi produk ekspor ke China dan mendorong investasi China di sektor bernilai tambah tinggi di Indonesia untuk mencegah ketergantungan Indonesia terhadap barang modal dari China.

    Perdagangan India dan Indonesia didominasi komoditas dan produk primer. Indonesia perlu mencari cara untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur ke pasar India yang besar.

     

    Perdagangan migas dan komoditas dengan UAE masih dominan, dan studi tersebut menyakini bahwa kondisi ini dapat menjadi penghubung perluasan akses pasar ekspor Indonesia ke seluruh Timur Tengah.

    Dalam laporannya, LPEM FEB UI mengidentifikasi produk manufaktur otomotif Indonesia sudah mulai memasuki pasar Afrika Selatan, meskipun ekspor minyak sawit masih mendominasi.

    Dengan Rusia, Indonesia mengekspor kopi dan karet, tetapi juga mengimpor komoditas dalam jumlah besar seperti batu bara dan gandum.

    Ekspor Indonesia ke Brasil masih didominasi produk bernilai rendah, sementara impor didominasi produk pangan dengan permintaan yang tinggi, seperti gula dan kapas.

    Selain perdagangan barang, perdagangan jasa Indonesia dengan hampir seluruh negara anggota BRICS menunjukkan defisit yang persisten sepanjang 2011-2023.

    Menurut studi tersebut, kondisi ini menandakan lemahnya daya saing sektor jasa Indonesia, termasuk teknologi, logistik, transportasi, dan pendidikan.

    Untuk mengatasi ini, studi tersebut merekomendasikan bahwa Indonesia perlu memetakan dan memperkuat kapasitas jasa domestik.

    Upaya itu termasuk mengidentifikasi peluang pengiriman tenaga kerja terampil, mendorong kerja sama universitas dalam riset dan pengembangan, serta meningkatkan kemampuan layanan digital.

    Sumber : Antara

  • Ekspor Udang Indonesia ke AS Tetap Tertekan Meski Trump Patok Tarif Impor RI 19%

    Ekspor Udang Indonesia ke AS Tetap Tertekan Meski Trump Patok Tarif Impor RI 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia dari 32% menjadi 19% dinilai berpotensi menurunkan ekspor perikanan, terutama untuk produk udang ke Negeri Paman Sam itu.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menyebut, sebelumnya ekspor produk udang Indonesia ke AS tidak dikenakan bea masuk.

    Namun, AS kemudian mengenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9% sejak Oktober 2024.

    “Jadi ditambah 19%, [total bea masuk] jadi 22,9%. Untuk udang memang berat ini,” kata Budhi kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), AS menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan pada 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam itu mencapai US$1,90 miliar atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024. 

    Selain itu, AS juga tercatat sebagai negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.

    Selain komoditas udang, Budhi menyebut bahwa AS juga menjadi pasar utama ekspor crab meat atau daging kepiting Indonesia, dengan pangsa pasar mencapai 90%.

    “Jadi itu [udang dan kepiting] pasti akan terdampak secara nyata dengan adanya 19% tarif ini,” ungkapnya.

    Namun, Budhi mengakui belum dapat menghitung nilai kerugian imbas kebijakan ini. Dia menuturkan, nilai kerugian tidak hanya tergantung pada tarif yang dikenakan AS ke Indonesia, tetapi juga tarif yang dikenakan AS terhadap negara-negara kompetitor Indonesia.

    Produk udang misalnya. Budhi mengatakan, kompetitor terbesar Indonesia dalam pasar udang global adalah Ekuador, India, dan Vietnam. Saat ini, AS mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk Ekuador, sedangkan Vietnam sebesar 20%.

    Sementara itu, untuk India sebelumnya telah dikenakan tarif sebesar 25% tetapi proses negosiasi antarkedua negara masih terus berlangsung.

    “Jadi sekali lagi dampak kerugian tarif ini nanti bukan hanya 19% kepada Indonesia saja, tapi juga tergantung dari seberapa besar tarif yang digunakan kepada negara-negara kompetitor kami,” tuturnya.

    Kendati demikian, industri perikanan tidak diam saja dalam menghadapi potensi penurunan ekspor produk perikanan. 

    Jauh sebelum Presiden AS Donald Trump berniat menerapkan tarif resiprokal, imbuhnya, pengusaha perikanan terus berupaya untuk menjajaki pasar-pasar baru. Namun dia mengungkapkan bahwa butuh waktu untuk beralih ke pasar baru.

    Selain itu, pelaku usaha juga gencar memperkuat pasar dalam negeri, salah satunya melakukan promosi produk-produk perikanan di tengah masyarakat.

  • Prabowo Jadi Presiden Ke-2 yang Datangi Kediaman Presiden Belarus

    Prabowo Jadi Presiden Ke-2 yang Datangi Kediaman Presiden Belarus

    Prabowo Jadi Presiden Ke-2 yang Datangi Kediaman Presiden Belarus
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menjadi presiden kedua yang mengunjungi kediaman Presiden Republik Belarus,
    Aleksandr Lukashenko

    Pertemuan singkat tersebut digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk pada Selasa (15/7/2025). 
    Dari rilis yang dibagikan Sekretariat Presiden, pertemuan itu berlangsung selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat.
    Prabowo pun disebut sebagai presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.
    “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden Tiongkok) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya,” kata Lukashenko saat menyambut kedatangan Prabowo.
    Presiden RI dan Presiden Lukashenko membahas sejumlah isu strategis, termasuk peluang kerja sama di berbagai bidang antara kedua negara.
    “Saya senang menyambut Anda di rumah ini dan siap membahas semua isu yang mungkin menjadi agenda hubungan kita,” ujar Presiden Lukashenko.
    Prabowo pun menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat tersebut.
    Kepala Negara turut mengundang Presiden Lukashenko untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.
    “Terima kasih sekali lagi, Yang Mulia, terima kasih. Kehormatan besar saya diterima di rumah. Saya juga berharap Yang Mulia nanti tidak lama juga akan berkunjung ke Indonesia,” tutur Prabowo.
    Menanggapi undangan itu, Lukashenko pun menyatakan kesiapannya untuk kembali berkunjung ke Indonesia setelah sebelumnya berkunjung pada tahun 2013.
    “Saya menantikan untuk kembali berkunjung ke Indonesia,” ujar Presiden Lukashenko dengan senyum hangat.
    Setibanya di Indonesia, Prabowo menjelaskan kunjungan singkatnya ke Belarus membahas kebutuhan strategis masing-masing negara.
    Salah satunya adalah terkait potensi peningkatan kerja sama dalam sektor perdagangan komoditas dan pemenuhan kebutuhan pupuk.
    “Belarus butuh banyak komoditas dari kita dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potas, dan sebagainya,” ujar Prabowo saat mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diundang Prabowo, Presiden Belarus siap berkunjung ke Indonesia

    Diundang Prabowo, Presiden Belarus siap berkunjung ke Indonesia

    Saya menantikan kembali berkunjung ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menyatakan kesiapannya untuk berkunjung ke Indonesia setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengundangnya berkunjung saat keduanya bertemu di Belarus (15/7).

    Dalam perjalanan kembali ke Tanah Air setelah kunjungan di Prancis, Presiden Prabowo singgah sejenak di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

    “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden China) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya,” kata Presiden Lukashenko saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo, seperti dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Presiden Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

    Dalam pertemuan yang santai nan bersahabat selama 3 jam tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko membahas sejumlah isu strategis, termasuk peluang kerja sama di berbagai bidang antara kedua negara.

    “Saya senang menyambut Anda di rumah ini dan siap membahas semua isu yang mungkin menjadi agenda hubungan kita,” tambah Presiden Lukashenko.

    Sementara itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi telah diterima di kediaman Lukashenko, dan mengundangnya untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

    “Terima kasih sekali lagi, Yang Mulia, terima kasih. Kehormatan besar saya diterima di rumah. Saya juga berharap Yang Mulia nanti tidak lama juga akan berkunjung ke Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

    Menanggapi undangan tersebut, Presiden Lukashenko pun menyatakan kesiapannya untuk kembali berkunjung ke Indonesia setelah kunjungan terakhir pada 2013.

    “Saya menantikan kembali berkunjung ke Indonesia,” kata Presiden Lukashenko dengan senyum hangat.

    Setibanya di Tanah Air, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kunjungan singkat ke Belarus juga membuahkan pembahasan yang penting terkait kebutuhan strategis masing-masing negara.

    Salah satu kerja samanya adalah potensi peningkatan kerja sama dalam sektor perdagangan komoditas dan pemenuhan kebutuhan pupuk.

    “Belarus butuh banyak komoditas dari kita dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potasium dan sebagainya,” kata Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelan Kalem Putin Meski Diancam Tarif Trump

    Setelan Kalem Putin Meski Diancam Tarif Trump

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberikan sanksi lebih berat termasuk ancaman tarif 100 persen, jika Moskow gagal mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang Ukraina. Ternyata, ancaman itu tak berpengaruh terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Putin berniat untuk terus berperang di Ukraina. Sementara, Trump diketahui memberi batas waktu 50 hari terkait kesepakatan damai itu.

    Dilansir Reuters, Rabu (16/7/2025), niat Putin untuk berperang di Ukraina sampai Barat memenuhi persyaratan perdamaian yang dituntut Rusia. Sikap Putin tersebut diungkapkan oleh tiga sumber yang dekat dengan Kremlin yang dikutip oleh Reuters dalam laporannya.

    Tiga sumber itu mengungkapkan, Putin menyakini bahwa perekonomian dan militer Rusia cukup kuat untuk menghadapi tindakan tambahan dari Barat.

    Trump, pada Senin (14/7), menyatakan rasa frustrasi dengan penolakan Putin untuk menyetujui gencatan senjata dan mengumumkan gelombang pasokan senjata ke Ukraina, termasuk sistem rudal darat-ke-udara Patriot.

    Putin Tak Akan Hentikan Perang

    Putin dan Trump pada 2020. (BBC World)

    Putin disebut tidak akan menghentikan perang di bawah tekanan Barat. Setelan santai putin itu diungkap tiga sumber Rusia itu, yang memahami pemikiran tingkat tinggi Kremlin.

    Disebutkan juga bahwa Putin meyakini Rusia dapat bertahan menghadapi kesulitan ekonomi lebih lanjut, termasuk ancaman tarif AS menargetkan pembeli minyak Moskow.

    Selama perang berkecamuk di Rusia tiga tahun terakhir, Rusia diketahui berhasil menghadapi sanksi-sanksi terberat yang dijatuhkan negara-negara Barat.

    “Putin meyakini tidak ada yang serius membahas detail perdamaian di Ukraina dengan dirinya — termasuk Amerika — jadi dia akan terus melanjutkannya sampai mendapatkan apa yang diinginkannya,” kata salah satu sumber yang dikutip Reuters tersebut.

    Meskipun sudah beberapa kali melakukan percakapan telepon dengan Trump, dan adanya kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Moskow beberapa waktu lalu, menurut ketiga sumber itu, Putin meyakini belum ada diskusi terperinci tentang dasar rencana perdamaian.

    Persyaratan perdamaian yang diajukan Putin mencakup janji mengikat secara hukum bahwa aliansi NATO tidak akan melakukan ekspansi ke timur Eropa, netralitas Ukraina serta pembatasan Angkatan Bersenjatanya, perlindungan bagi orang-orang berbahasa Rusia di Ukraina, dan penerimaan atas perolehan teritorial Rusia.

    Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak akan pernah mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah yang kini diduduki pasukan Moskow. Zelensky juga menegaskan Kyiv tetap memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan apakah akan bergabung NATO atau tidak.

    Lebih lanjut, salah satu sumber yang mengetahui pemikiran Kremlin menegaskan bahwa Putin menganggap tujuan Rusia jauh lebih penting daripada potensi kerugian ekonomi akibat tekanan Barat, dan sang pemimpin Rusia itu tidak khawatir dengan ancaman AS untuk mengenakan tarif kepada China dan India karena membeli minyak Rusia.

    Halaman 2 dari 2

    (dek/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

    Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

    Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dinilai perlu mendorong BRICS untuk membahas pengurangan hambatan tarif dan nontarif dalam kerangka kerja sama mereka, agar keanggotaan Indonesia di dalam blok ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional.

    Menurut laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang dikutip di Jakarta, Rabu, pengurangan hambatan ini penting agar BRICS bisa bertransformasi menjadi blok perdagangan yang efektif dan kemudian menjadi blok kerja sama ekonomi yang lebih dalam.

    “Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya,” demikian laporan tersebut.

    BRICS, yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, dinilai belum efektif sebagai blok perdagangan.

    Laporan LPEM FEB UI menyoroti beberapa hambatan nontarif (NTMs) yang sangat memberatkan bagi produk Indonesia.

    Brasil misalnya, menerapkan NTMs pada hampir semua produk pertanian, termasuk minyak sawit, mesin, elektronik, produk makanan, dan hewan.

    Sertifikasi kesehatan dari Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (MAPA) Brasil sangat sulit dipenuhi, seringkali karena standar higienitas dan traceability atau ketertelusuran yang ketat, proses akreditasi yang panjang dan birokratis, serta parameter teknis kesehatan pangan yang tinggi.

    Ekspor ikan beku dan udang Indonesia bahkan pernah ditolak meski sudah memiliki sertifikat standar dan praktik sistem Hazard Analysis and Critical Control Points yang diwajibkan oleh Uni Eropa (EU HACCP). Selain itu, pelabelan produk makanan juga tidak mudah karena harus dalam bahasa Portugis.

    Sementara itu, India sangat intensif menerapkan NTMs pada produk tekstil dan pakaian jadi. Sertifikasi oleh Bureau of Indian Standards (BIS) seringkali memakan waktu lama dan mahal, serta tidak selalu mengakui sertifikat internasional, menjadi kendala besar bagi eksportir Indonesia.

    Registrasi wajib Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) untuk produk makanan juga memakan waktu 3-6 bulan.

    Selain isu tarif dan nontarif, Indonesia juga dinilai perlu mendorong BRICS untuk memperkuat kerja sama di bidang sumber daya manusia, termasuk melalui kerja sama pendidikan dan penelitian di sektor teknologi informasi, industri, pertanian, dan manajemen bisnis.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Horor 2 Pesawat Maskapai China Nyaris Tabrakan di Rusia

    Horor 2 Pesawat Maskapai China Nyaris Tabrakan di Rusia

    Moskow

    Dua pesawat maskapai China nyaris bertabrakan di udara saat sama-sama mengudara di wilayah udara Rusia. Insiden yang terjadi awal bulan ini melibatkan sebuah pesawat penumpang dari maskapai Air China dan sebuah pesawat kargo dari maskapai SF Airlines.

    Insiden nyaris tabrakan di udara itu, seperti dilansir The Independent, Rabu (16/7/2025), terjadi setelah pesawat Air China mengubah ketinggian secara tidak sah yang membuat pesawat penumpang itu berada di ketinggian yang sama dengan pesawat kargo SF Airlines, dan hampir memicu konvergensi berbahaya.

    Pesawat Air China dengan nomor penerbangan CA967, menurut laporan South China Morning Post, tiba-tiba menaikkan ketinggian dari 34.100 kaki (10.393 meter) menjadi 36.000 kaki (10.972 meter) tanpa instruksi dari operator kontrol lalu lintas udara (ATC) Rusia pada 6 Juli lalu.

    Pesawat penumpang Air China itu, yang tidak disebutkan jenisnya, sedang dalam perjalanan dari Shanghai, China menuju ke Milan, Italia.

    Manuver itu membawa pesawat Air China dalam jarak hanya sekitar 300 kaki (91 meter) hingga 400 kaki (121 meter) dari pesawat kargo SF Airlines dengan nomor penerbangan CSS128 — pesawat kargo jenis Boeing 767 yang terbang dari Budapest, Hungria menuju ke Ezhou, China.

    Protokol keselamatan penerbangan internasional mewajibkan jarak vertikal minimal 1.000 kaki (304 meter) antar pesawat pada ketinggian jelajah.

    Insiden nyaris tabrakan di udara itu terjadi di atas wilayah Tuva, area pergunungan terpencil di Siberia bagian selatan yang berbatasan dengan Mongolia, dan terekam data pelacakan langsung dari Flightradar24.

    Kenaikan ketinggian tanpa izin semacam itu akan memicu alarm di dalam pesawat yang dikenal sebagai Traffic Collision Avoidance System (TCAS) pada kedua pesawat tersebut, yang mendorong tindakan penghindaran darurat.

    Lihat juga Video: 4 Orang Tewas Akibat Pesawat Jatuh di Bandara London Southend

    Rekaman audio yang beredar di media sosial China sejak akhir pekan menunjukkan bahwa operator ATC Rusia sedang menangani empat pesawat secara bersamaan dan mungkin telah mengeluarkan instruksi yang tidak jelas.

    Sumber rekaman yang bocor masih belum diketahui dan keasliannya belum dapat diverifikasi secara independen.

    Maskapai Air China, SF Airlines dan otoritas penerbangan sipil China belum memberikan komentar resmi atas insiden tersebut.

    Dalam rekaman komunikasi berbahasa Inggris, operator ATC Rusia terdengar bertanya: “Apakah Anda menaikkan ketinggian dengan instruksi atau tanpa instruksi? Mohon konfirmasi.”

    Pilot Air China kemudian menjawab: “Tidak. Terima kasih.”

    Masih belum jelas mengapa awak pesawat Air China mengubah ketinggian, namun menurut laporan media Belgia Aviation24.be, miskomunikasi perintah yang dimaksudkan untuk pesawat lainnya sedang dipertimbangkan sebagai kemungkinan penyebabnya.

    Respons lengkap sang pilot tidak terdengar dalam rekaman audio itu karena transmisi radio yang tumpang tindih.

    Lihat juga Video: 4 Orang Tewas Akibat Pesawat Jatuh di Bandara London Southend

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diancam Trump, Rusia Kembali Serang Ukraina

    Diancam Trump, Rusia Kembali Serang Ukraina

    Kyiv

    Serangan udara Rusia kembali menghantam berbagai wilayah Ukraina pada Rabu (16/7) dini hari waktu setempat. Sedikitnya 12 orang mengalami luka-luka akibat rentetan serangan terbaru Moskow tersebut.

    Serangan Rusia itu dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan waktu 50 hari kepada Moskow untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina. Jika kesepakatan tidak dicapai sesuai batas waktu, Trump mengancam Rusia dengan tarif sebesar 100 persen.

    Otoritas militer regional Ukraina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (16/7/2025), melaporkan bahwa sedikitnya delapan orang mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Vinnytsia, wilayah Ukraina bagian tengah.

    Tiga orang lainnya, menurut Gubernur Regional Kharkiv Oleg Synegubov dalam pernyataan via Telegram, mengalami luka-luka dalam serangan udara yang menghantam kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina.

    Satu orang lainnya, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, mengalami luka parah dan sedang berjuang untuk hidupnya setelah serangan rudal dan drone Rusia menghancurkan sebuah bangunan industri di area Kryvyi Rig — yang merupakan kampung halaman Presiden Volodymyr Zelensky.

    “Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah rudal balistik dan 28 drone Shahed secara bersamaan,” sebut Wali Kota Kryvyi Rig, Oleksandr Vilkul, dalam pernyataan via Telegram.

    Dia mengonfirmasi bahwa seorang remaja laki-laki mengalami luka-luka pada bagian perut dan sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat.

    Sementara itu, menurut otoritas setempat, sedikitnya tiga orang tewas akibat serangan lainnya yang menghantam wilayah Ukraina bagian timur pada Selasa (15/7).

    Rusia semakin meningkatkan serangan militernya di tengah kebuntuan perundingan gencatan senjata yang dimediasi AS. Moskow juga mengklaim lebih banyak wilayah di Ukraina bagian timur, sembari menggempur negara itu dengan serangan gabungan yang melibatkan drone, artileri dan rudal.

    Pekan ini, Trump mengatakan dirinya mencapai kesepakatan dengan NATO soal pasokan sistem pertahanan udara dan persenjataan AS ke Ukraina. Dia juga mengancam Rusia dengan sanksi dan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap pembeli ekspor Moskow, yang sebagian besarnya adalah minyak mentah.

    Tarif sekunder itu menargetkan mitra dagang Rusia yang tersisa — yang tampaknya menjadi upaya melumpuhkan kemampuan Moskow bertahan dari sanksi Barat yang sudah sangat berat.

    Semua langkah keras AS itu diumumkan saat Trump semakin frustrasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menolak gencatan senjata dan justru semakin mengintensifkan serangan ke Ukraina.

    Dalam tanggapannya, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Kremlin “tidak peduli” dengan ancaman Trump yang disebutnya sebagai “ultimatum teatrikal” itu. Sedangkan Putin tak terpengaruh ancaman Trump dan bertekad terus berperang di Ukraina hingga Barat memenuhi persyaratan perdamaian yang dituntut Rusia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Ancam Tarif 100% Jika Rusia Tak Setop Perang, Putin Gak Ngefek!

    Trump Ancam Tarif 100% Jika Rusia Tak Setop Perang, Putin Gak Ngefek!

    Moskow

    Presiden Rusia Vladimir Putin tak terpengaruh ancaman terbaru yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal sanksi lebih berat, termasuk ancaman tarif 100 persen, jika Moskow gagal mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang Ukraina dalam batas waktu 50 hari.

    Putin, seperti dilansir Reuters, Rabu (16/7/2025), berniat untuk terus berperang di Ukraina hingga Barat memenuhi persyaratan perdamaian yang dituntut Rusia. Sikap Putin tersebut diungkapkan oleh tiga sumber yang dekat dengan Kremlin yang dikutip oleh Reuters dalam laporannya.

    Menurut ketiga sumber tersebut, Putin menyakini bahwa perekonomian dan militer Rusia cukup kuat untuk menghadapi tindakan tambahan dari Barat.

    Trump, pada Senin (14/7), menyatakan rasa frustrasi dengan penolakan Putin untuk menyetujui gencatan senjata dan mengumumkan gelombang pasokan senjata ke Ukraina, termasuk sistem rudal darat-ke-udara Patriot.

    Trump juga mengancam sanksi lebih lanjut terhadap Rusia kecuali kesepakatan damai dicapai dalam waktu 50 hari.

    Tiga sumber Rusia itu, yang memahami pemikiran tingkat tinggi Kremlin, mengatakan Putin tidak akan menghentikan perang di bawah tekanan Barat. Disebutkan juga bahwa Putin meyakini Rusia dapat bertahan menghadapi kesulitan ekonomi lebih lanjut, termasuk ancaman tarif AS menargetkan pembeli minyak Moskow.

    Selama perang berkecamuk di Rusia tiga tahun terakhir, Rusia diketahui berhasil menghadapi sanksi-sanksi terberat yang dijatuhkan negara-negara Barat.

    “Putin meyakini tidak ada yang serius membahas detail perdamaian di Ukraina dengan dirinya — termasuk Amerika — jadi dia akan terus melanjutkannya sampai mendapatkan apa yang diinginkannya,” kata salah satu sumber yang dikutip Reuters tersebut.

    Meskipun sudah beberapa kali melakukan percakapan telepon dengan Trump, dan adanya kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Moskow beberapa waktu lalu, menurut ketiga sumber itu, Putin meyakini belum ada diskusi terperinci tentang dasar rencana perdamaian.

    Persyaratan perdamaian yang diajukan Putin mencakup janji mengikat secara hukum bahwa aliansi NATO tidak akan melakukan ekspansi ke timur Eropa, netralitas Ukraina serta pembatasan Angkatan Bersenjatanya, perlindungan bagi orang-orang berbahasa Rusia di Ukraina, dan penerimaan atas perolehan teritorial Rusia.

    Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak akan pernah mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah yang kini diduduki pasukan Moskow. Zelensky juga menegaskan Kyiv tetap memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan apakah akan bergabung NATO atau tidak.

    Lebih lanjut, salah satu sumber yang mengetahui pemikiran Kremlin menegaskan bahwa Putin menganggap tujuan Rusia jauh lebih penting daripada potensi kerugian ekonomi akibat tekanan Barat, dan sang pemimpin Rusia itu tidak khawatir dengan ancaman AS untuk mengenakan tarif kepada China dan India karena membeli minyak Rusia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini