Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Banyak Negara Lumpuh di 2025, Cek Daftar Lengkapnya

    Banyak Negara Lumpuh di 2025, Cek Daftar Lengkapnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia mengalami guncangan sepanjang 2025. Bukan cuma perang bersenjata yang masih terus berlangsung di beberapa negara, tetapi juga perang siber dan bencana alam yang kian mengkhawatirkan.

    Ada banyak juga insiden yang menyebabkan kelumpuhan akses telekomunikasi di beberapa wilayah. Faktor dan dampaknya beragam, mulai dari gangguan internet, krisis pasokan listrik, hingga kerusakan kabel optik dan isu teknis lainnya.

    Perusahaan teknologi Cloudflare merilis laporan terkait kelumpuhan internet sepanjang kuartal-II (Q2) 2025. Sebelumnya, Cloudflare mencatat tak ada negara yang memerintahkan pencabutan akses internet sepanjang Q1 2025.

    Namun, pembatasan yang diamanatkan negara kembali berlaku dengan ganas ketika Libya, Iran, Irak, Suriah, dan Panama memberlakukan pemutusan akses internet di Q2 2025.

    Di Iran, ada beberapa kali kasus internet lumpuh menyusul penyerangan besar-besaran di situs nuklir negara tersebut. Pembatasan sementara terjadi selama beberapa jam pada 13 Juni 2025, dilanjutkan gelombang kedua pada 17 Juni 2025.

    Alasannya adalah mitigasi terhadap ancaman serangan siber. Sehari setelahnya, internet kembali diputus untuk alasan yang sama.

    Pemutusan internet juga terjadi di beberapa penyedia jaringan Libya pada 16 Mei 2025 dan dilaporkan dilakukan oleh para pemimpin negara tersebut sebagai tanggapan atas protes publik terhadap Pemerintah Persatuan Nasional.

    Di Irak, pemutusan internet disebut-sebut sebagai upaya untuk mencegah kecurangan dalam ujian nasional. Pemutusan ini berlangsung selama beberapa jam setiap hari, mulai 20 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025 untuk ujian sekolah menengah pertama, dan mulai 14 Juni 2025 hingga 3 Juli 2025 untuk ujian persiapan sekolah. Di wilayah Kurdistan, pemutusan dimulai pada 1 Juni 2025 dan berlangsung hingga 6 Juli 2025.

    Suriah juga memutus akses internet untuk mencegah kecurangan dalam ujian. Seperti Irak, Suriah telah melakukannya selama beberapa tahun.

    Namun, tahun ini pemerintah hanya memerintahkan pemutusan sementara akses seluler di wilayah dekat pusat ujian. Pemutusan ini dilakukan pada 21, 24, dan 29 Juni 2025 untuk “Sertifikat Pendidikan Dasar”, dan dijadwalkan antara 12 Juli 2025 dan 3 Agustus 2025 untuk Pendidikan Menengah.

    Di Panama, penangguhan layanan internet seluler dan rumah tangga yang diamanatkan pemerintah dimulai pada 21 Juni 2025 sebagai respons terhadap protes dan demonstrasi. Penangguhan ini seharusnya berakhir pada 25 Juni 2025, tetapi diperpanjang hingga 29 Juni 2025.

    Krisis Listrik

    Pemadaman listrik yang menghantam Spanyol dan Portugal pada 28 April 2025 juga membawa dampak pada akses internet. Pemadaman listrik disebabkan oleh beberapa kegagalan teknis, dengan lalu lintas internet turun sekitar 80% dalam beberapa jam berikutnya di Spanyol, dan hingga 90% di Portugal.

    Lalu lintas kembali ke tingkat yang diharapkan sekitar pukul 01.00 waktu setempat pada tanggal 29 April.

    Maroko juga terdampak oleh insiden di Spanyol. Perusahaan telekomunikasi Orange Maroc melaporkan bahwa lalu lintasnya terganggu setelah pemadaman yang memengaruhi koneksi internasional.

    Wilayah lain yang mengalami pemadaman listrik yang menyebabkan gangguan internet secara luas pada Q2 2025 antara lain Curacao, Maladewa, Makedonia Utara, Saint Kitts dan Nevis, serta Puerto Riko.

    Gangguan Infrastruktur Telekomunikasi

    Di tempat lain, kerusakan pada kabel fiber optik menjadi penyebab gangguan internet bagi beberapa operator. Digicel di Haiti mengalami gangguan layanan internet total pada 28 Mei 2025.

    Gangguan tersebut oleh kabel yang rusak di darat, bukan infrastruktur bawah laut. Airtel di Malawi juga mengalami gangguan internet selama 90 menit pada 24 Juni 2025, yang disebabkan oleh vandalisme yang terus-menerus pada jaringan fiber optik mereka.

    Pada 21 Mei, pembaruan router yang bermasalah menyebabkan gangguan bagi pelanggan Bell Canada di Ontario dan Quebec. Gangguan ini berlangsung cukup singkat, dengan lalu lintas kembali ke tingkat yang diharapkan hanya satu jam kemudian, tetapi lalu lintas turun hingga 70% selama periode tersebut.

    Pelanggan Lumen/CenturyLink di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) mengalami gangguan layanan internet yang meluas pada 19 Juni 2025, yang berlangsung selama beberapa jam.

    Cloudflare menyatakan bahwa gangguan ini kemungkinan disebabkan oleh masalah DNS, karena mereka mengklaim bahwa pengguna yang mengganti DNS resolver mereka ke versi 1.1.1.1 milik Cloudflare dapat terus mengakses layanan internet.

    Cloudflare melaporkan bahwa penyedia internet Rusia, ASVT, menjadi sasaran serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) besar-besaran pada 28 Mei yang menyebabkan pemadaman internet total selama beberapa hari.

    Serangan tersebut mencapai 70,07 Gbps atau 6,92 juta paket/detik dan berlangsung selama kurang lebih 10 jam, meskipun lalu lintas jaringan tetap di bawah tingkat yang diharapkan sepanjang minggu berikutnya.

    Gangguan Tak Diketahui

    Selain gangguan-gangguan yang disebabkan faktor yang teridentifikasi, ada pula kelumpuhan akses internet yang disebabkan faktor tak terdeteksi sepanjang Q2 2025.

    Pada 1 April 2025, Telia Finlandia melaporkan gangguan yang meluas pada koneksi data jaringan seluler dan fixed-broadband, yang mengakibatkan pemadaman singkat yang hampir menyeluruh antara pukul 09.30 dan 10.15 waktu setempat.

    Pada 7 Mei 2025, SkyCable di Filipina mengalami pemadaman internet total, dengan lalu lintas di seluruh jaringan turun menjadi nol. SkyCable tidak mempublikasikan informasi apa pun terkait penyebab gangguan layanan selama 8 jam tersebut, menurut laporan Cloudflare.

    Penyedia layanan seluler Thailand, TrueMove H, juga mengalami pemadaman nasional pada 22 Mei 2025, tetapi juga tidak memberikan alasan resminya. Laporan di media lokal mengklaim bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan teknis, seperti masalah pada server DNS perusahaan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satria Arta Kumbara yang jadi Tentara Bayaran Rusia Terlilit Utang Rp 750 Juta serta Terlibat Judol dan Pinjol

    Satria Arta Kumbara yang jadi Tentara Bayaran Rusia Terlilit Utang Rp 750 Juta serta Terlibat Judol dan Pinjol

    GELORA.CO  – Mantan prajurit Korps Marinir, Satria Arta Kumbara, bukan hanya desertir. Dia menanggung beban utang yang tidak sedikit. Angkanya mencapai Rp 750 juta. Masalah itu semakin ruwet karena Satria juga terlibat dalam praktik judi online (judol). 

    Informasi itu disampaikan oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (24/7).

    Dia menyampaikan bahwa Satria merupakan mantan prajurit Korps Marinir yang masuk tentara dari jalur tamtama. 

    ”Dia adalah Prajurit Korps Marinir yang dulu daftarnya dari tamtama, kemudian ikut bintara reguler menjadi bintara pangkat sersan. Terakhir pangkat yang bersangkutan sersan satu,” ungkap Endi. 

    Perwira tinggi bintang dua TNI AL itu mengakui, ada banyak hal yang bisa menjadi masalah bagi seorang prajurit. Termasuk judol. Dia menyebut, Satria termasuk salah satu prajurit Korps Marinir yang bermasalah dengan judol. Itu pula yang membuat Satria akhirnya keluar dari Korps Marinir. 

    ”Yang bersangkutan memang jejak record-nya ada ke sana yang mengakibatkan dia keluar dari Korps Marinir salah satunya itu, kehidupan hedonis, kemudian pinjam di bank. Mungkin pinjol dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI. Angkanya kurang lebih di Rp750 juta. Mungkin untuk menutup itu lalu dia judi online, ternyata judi online kan tidak membantu bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya,” kata dia. 

    Akibatnya, Satria desersi. Dia hilang. Tidak masuk dan melaksanakan tugas dinas. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Satria pada 2022 lalu.

    Karena itu, Korps Marinir melayangkan panggilan sebanyak 3 kali. Bahkan mereka sampai mendatangi rumah Satria. Namun, yang bersangkutan tidak ada. 

    ”Akhirnya naik status menjadi desersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023,” kata dia.

    Endi menegaskan, Satria sudah bukan lagi prajurit Korps Marinir dan bukan lagi bagian dari keluarga besar TNI AL. Dia sudah menjadi masyarakat sipil. Sehingga persoalan yang kini dihadapi oleh Satria tidak ada kaitannya dengan institusi Angkatan Laut

  • Perang Dunia 3 Meletus, Pasukan Kecoak Siap Meluncur

    Perang Dunia 3 Meletus, Pasukan Kecoak Siap Meluncur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal royal dalam mengalokasikan anggaran untuk memperkuat sistem pertahanan militernya. Namun, fakta mengejutkan diungkap Aviation Week Network pada Mei 2025.

    Platform intelijen global untuk industri pertahanan dan penerbangan tersebut mengungkap Eropa mulai menggenjot investasi di sektor pertahanan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, investasi pertahanan Eropa kini sudah melampauai AS.

    Dikutip dari EIN Presswire, investasi pertahanan Eropa sepanjang 2025 diproyeksikan mencapai US$170,1 miliar. Sementara itu, investasi yang disiapkan oleh Departemen Pertahanan AS (Pentagon) diproyeksikan ‘hanya’ sebesar US$167,7 miliar pada periode yang sama.

    Co-founder Helsing, Gundbert Scherf, mengatakan Eropa sepertinya berada di titik puncak transformasi dalam inovasi pertahanan yang mirip dengan Proyek Manhattan, yakni proyek senjata nuklir AS yang membuat negara tersebut unggul selama Perang Dunia-II.

    Sebagai informasi, Helsing merupakan startup pertahanan paling bernilai di Eropa saat ini yang berbasis di Munich, Jerman. Melalui pendanaan terbarunya pada bulan lalu, Helsing mampu melipatgandakan valuasinya menjadi US$12 miliar.

    Menurut laporan Reuters, Kamis (24/7/2025), berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber, pemerintahan Kanselir Jerman Friedrich Merz memandang AI dan startup teknologi sebagai kunci rencana pertahanannya.

    Pemerintah Jerman berencana memangkas birokrasi untuk menghubungkan langsung startup teknologi ke pejabat tinggi militer, menurut sumber dalam Reuters.

    Pasca Perang Dunia-II, Jerman cenderung berhati-hati dalam pengembangan sektor pertahanan. Hal ini juga dikarenakan Jerman mendapat jaminan perlindungan keamanan dari AS sebagai sekutunya.

    Pendekatan model bisnis Jerman yang menghindari risiko juga lebih mengutamakan peningkatan bertahap ketimbang inovasi yang disruptif. Namun, strategi itu tampaknya mulai ditinggalkan.

    Dukungan militer AS kini makin tidak pasti. Jerman yang merupakan salah satu pendukung terbesar Ukraina dilaporkan akan melipatgandakan anggaran pertahanan reguler menjadi sekitar 162 miliar euro (US$175 miliar) per tahun pada 2029 mendatang.

    Helsing adalah bagian dari gelombang startup pertahanan Jerman yang mengembangkan teknologi mutakhir, mulai dari robot AI seperti tank dan kapal selam mini tanpa awak, hingga pasukan kecoak mata-mata yang siap tempur.

    “Kami ingin membantu mengembalikan semangat juang Eropa,” kata Scherf.

    Pasukan Kecoak

    Kepala Pusat Inovasi Siber Budeswehr, Sven Weizenegger, mengatakan perang di Ukraina mengubah sikap sosial dan menghilangkan stigma terhadap pekerjaan di sektor pertahanan.

    “Jerman telah mengembangkan keterbukaan baru terhadap isu keamanan sejak invasi [Ukraina],” ujarnya.

    Weizenegger mengatakan ia menerima 20-30 permintaan Linkedin per hari, dibandingkan dengan sekitar 2-3 permintaan per minggu pada tahun 2020, dengan ide-ide untuk mengembangkan teknologi pertahanan.

    Beberapa ide yang sedang dikembangkan terasa seperti fiksi ilmiah (science fiction). Misalnya kecoak cyborg Swarm Biotactics yang dilengkapi dengan ransel mini khusus yang memungkinkan pengumpulan data secara real-time melalui kamera.

    Stimulus listrik seharusnya memungkinkan manusia mengendalikan pergerakan serangga dari jarak jauh. Tujuannya adalah agar mereka dapat memberikan informasi pengawasan di lingkungan yang tidak bersahabat, misalnya informasi tentang posisi musuh.

    “Robot biologis kami yang berbasis serangga hidu dilengkapi dengan stimulasi saraf, sensor, dan modul komunikasi yang aman,” kata CEO Swarm Biotactics, Stefan Wilhelm.

    “Mereka dapat dikemudikan secara individual atau beroperasi secara otonom dalam kawanan,” ia menambahkan.

    Pada paruh pertama abad ke-20, ilmuwan Jerman memelopori banyak teknologi militer yang menjadi standar global, mulai dari rudal balistik hingga pesawat jet dan senjata berpemandu.

    Namun, setelah kekalahannya dalam Perang Dunia-II, Jerman didemiliterisasi dan bakat ilmiahnya tercerai-berai.

    Wernher von Braun, penemu rudal balistik pertama untuk Nazi, adalah salah satu dari ratusan ilmuwan dan engineer Jerman yang diangkut ke AS setelah Perang Dunia-II. Ia kemudian bekerja di NASA dan mengembangkan roket yang membawa pesawat ruang angkasa Apollo ke Bulan.

    Dalam beberapa dekade terakhir, inovasi pertahanan telah menjadi pendorong kuat kemajuan ekonomi. Teknologi seperti internet, GPS, semikonduktor, dan mesin jet berawal dari program penelitian militer sebelum mengubah kehidupan sipil.

    Dilanda harga energi yang tinggi, perlambatan permintaan ekspor, dan persaingan dari China, ekonomi Jerman yang mencapai US$4,75 triliun mengalami kontraksi selama dua tahun terakhir. Peningkatan penelitian militer dinilai dapat memberikan dorongan ekonomi bagi negara tersebut.

    “Kita hanya perlu memiliki pola pikir ini: basis industri pertahanan yang kuat berarti ekonomi yang kuat dan inovasi yang luar biasa,” kata Markus Federle, Managing Partner di perusahaan investasi yang berfokus pada pertahanan, Tholus Capital.

    Waspada Perang Dunia-III

    Pertumbuhan subur industri pertahanan tak lepas dari kondisi geopolitik yang kian memanas. Berbagai negara saat ini masih terus berperang. Mulai dari perang bersenjata seperti Ukraina vs Rusia, Israel vs negara-negara Timur Tengah, hingga perang dagang antara AS dan China.

    Peneliti utama di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Rusia, yang juga anggota Dewan Urusan Internasional Rusia (RIAC), Dmitry Trenin, bahkan terang-terangan menyebut Perang Dunia-III sudah terjadi.

    Hanya saja, bentuk perang kali ini jauh lebih tersembunyi dan menyebar jika dibandingkan dengan Perang Dunia-II.

    “Perang dunia telah dimulai. Hanya saja, tidak semua orang menyadarinya,” ujar Trenin dalam analisis terbarunya yang pertama kali diterbitkan oleh majalah Profile, seperti dikutip RT.

    Trenin menilai bahwa fase praperang global bagi Rusia dimulai sejak 2014, bagi China sejak 2017, dan bagi Iran sejak 2023.

    Dalam pandangannya, sejak saat itu dunia telah memasuki babak konflik baru yang kian intensif. Bentuknya bukan sekadar adu kekuatan militer, melainkan konflik menyeluruh yang mencakup sabotase ekonomi, agitasi sosial, serta destabilisasi internal negara-negara lawan.

    Trenin juga menyoroti keterlibatan langsung negara-negara NATO, seperti Inggris dan Prancis, dalam serangan terhadap target Rusia melalui dukungan mereka kepada Ukraina. “Ukraina hanyalah alat. Brussels sedang mempersiapkan perang yang lebih luas,” katanya.

    Ia menilai perang global ini dipicu oleh ketakutan Barat terhadap kebangkitan kekuatan baru seperti Rusia dan China, yang dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi geopolitik dan ideologi Barat.

    “Ini bukan sekadar pertarungan geopolitik, ini adalah perang eksistensial bagi Barat. Globalisme tidak mentolerir alternatif,” ujarnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negara Wajib Lindungi Iklim atau Dianggap Langgar Hukum

    Negara Wajib Lindungi Iklim atau Dianggap Langgar Hukum

    Den Haag –

    Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia. Kegagalan negara dalam melindungi planet ini dari dampak perubahan iklim dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

    ICJ menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak asasi warga dari dampak perubahan iklim, demi generasi sekarang dan mendatang. Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, menyebut emisi gas rumah kaca sebagai ancaman eksistensial yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan berdampak lintas batas.

    Ia menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dan target iklim nasional yang ambisius.

    Vishal Prasad dari Pacific Islands Students Fighting Climate Change menyambut putusan ini sebagai “jalur hidup” bagi negara-negara kecil yang paling terdampak, dan menilai keputusan ICJ sebagai langkah penting menuju akuntabilitas global.

    Mary Robinson, mantan Komisaris Tinggi HAM PBB dan anggota The Elders, menyebut putusan ICJ sebagai “alat baru yang ampuh” untuk melindungi umat manusia dari dampak perubahan iklim.

    “Ini adalah hadiah dari Pasifik dan para pemuda dunia untuk komunitas global. Sebuah titik balik hukum yang dapat mempercepat langkah menuju masa depan yang lebih adil dan aman,” kata Mary Robinson.

    Kasus terbesar dalam sejarah ICJ

    Kasus ini bermula dari inisiatif mahasiswa Kepulauan Pasifik yang mendorong pemerintah mereka untuk meminta klarifikasi hukum terkait tanggung jawab negara atas krisis iklim. Vanuatu kemudian mengajukan permintaan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menilai kewajiban negara dalam melindungi iklim dan hak generasi kini dan mendatang dari dampak emisi gas rumah kaca.

    Pada Desember lalu, ICJ mendengarkan kesaksian dari hampir 100 negara dan 12 organisasi internasional. Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, menyampaikan bahwa naiknya permukaan laut akibat emisi tak terkendali telah mengikis garis pantai dan mengancam wilayah vital negaranya.

    Negara-negara kepulauan di Karibia kini menghadapi dampak nyata dari krisis iklim, termasuk erosi pantai dan badai yang semakin dahsyat.

    Dalam sidang Desember lalu, negara-negara penghasil emisi tinggi seperti Amerika Serikat (AS) berpendapat bahwa perjanjian iklim yang ada, terutama Perjanjian Paris 2015, sudah menetapkan kewajiban hukum untuk mengatasi perubahan iklim.

    Namun, Presiden Donald Trump kemudian menarik AS dari perjanjian tersebut, yang sebelumnya menyatukan 195 negara untuk menurunkan emisi dan membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.

    Meski penting, para ahli menilai Perjanjian Paris bukan satu-satunya dasar hukum. Joie Chowdhury dari Pusat Hukum Lingkungan Internasional menyatakan bahwa kompleksitas krisis iklim membuka ruang bagi berbagai instrumen hukum lain.

    “Perjanjian iklim tetap vital, tapi bukan satu-satunya jalan,” katanya kepada DW.

    Akhir dari era janji palsu?

    Dalam membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, Vanuatu juga meminta kejelasan hukum atas konsekuensi bagi negara-negara yang gagal menurunkan emisi.

    Sejumlah pakar menilai bahwa negara-negara dengan kontribusi emisi historis terbesar, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Uni Eropa yang memikul tanggung jawab utama atas krisis iklim.

    “Emisi masa lalu penting,” kata Joie Chowdhury dari Pusat Hukum Lingkungan Internasional kepada DW. Ia menambahkan bahwa kerusakan telah terjadi, dan harus diakui serta diperbaiki.

    Negara-negara miskin telah lama menuntut negara kaya untuk bertanggung jawab atas kerusakan akibat cuaca ekstrem yang dipicu oleh emisi pemanasan global. Meski kontribusi mereka terhadap krisis iklim sangat kecil, negara-negara ini justru menanggung dampak terburuk.

    ICJ memperingatkan bahwa kerugian akan terus meningkat seiring naiknya suhu global, dan negara-negara yang gagal memenuhi kewajiban iklimnya bisa menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang terdampak.

    Meski dana kompensasi untuk mengatasi kerugian dan kerusakan telah diluncurkan dalam negosiasi iklim PBB dua tahun lalu di Dubai, komitmen yang masuk baru sekitar $700 juta (setara Rp11,4 triliun), masih jauh dari ratusan miliar dolar yang diperkirakan dibutuhkan pada 2030.

    ICJ membuka jalan bagi gugatan iklim global

    Pendapat penasihat ICJ menjadi salah satu dari tiga pendapat hukum penting yang dirilis dalam beberapa bulan terakhir, yang menegaskan kewajiban negara dalam menghadapi krisis iklim. Awal Juli, Pengadilan HAM Antar-Amerika juga menyatakan bahwa negara wajib menjamin lingkungan sehat dan iklim stabil sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

    Meski tidak mengikat secara hukum, pendapat penasihat ini memiliki bobot hukum dan moral yang kuat, serta berpotensi mempengaruhi litigasi iklim global. Saat ini, lebih dari 3.000 kasus iklim telah diajukan di hampir 60 negara. Joana Setzer dari London School of Economics menyebut pendapat ICJ sebagai “titik balik” yang dapat memperkuat posisi pengadilan dan advokat dalam menuntut akuntabilitas pemerintah.

    Joie Chowdhury menambahkan bahwa pendapat ini bisa berdampak besar pada negosiasi iklim COP30 di Brasil, karena beberapa isu kini telah memiliki definisi hukum yang jelas.

    Lucia Schulten berkontribusi pada pelaporan dari Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Prihardani Purba

    (nvc/nvc)

  • Korps Marinir Beber Alasan Satria Arta Kumbara Gabung Tentara Rusia

    Korps Marinir Beber Alasan Satria Arta Kumbara Gabung Tentara Rusia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Teka-teki tentang alasan mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara bergabung dengan tentara bayaran Rusia akhirnya dibeberkan Korps Marinir TNI AL.

    Dugaan kuat, Satria Arta Kumbara memilih ke Rusia karena masalah beban hidup yang menjeratnya. Dia terlilit utang yang jumlahnya mencapai ratusan juta.

    Hal tersebut diungkapkan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Mayjen TNI Endi Supardi. Menurut Endi, bekas anggota Marinir itu memilih ke Rusia karena terlilit utang.

    Endi Superdi menyebut, Satria diketahui memiliki utang pada dua bank yakni BRI dan BNI dengan nilai melebihi setengah miliar.

    “Dia ada utang. Pinjaman di bank ya. Berkaitan dengan bank di BRI dan BNI dengan nilai Rp750 juta,” kata Mayjen Endi di kawasan Kesatriaan Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis.

    Terkait alasan Satria Arta memiliki utang sebesar itu, Endi Supardi menduga karena gaya hidup yang bersangkutan, Menurutnya, Satria Arta memiliki gaya hidup yang terbilang hedonisme. Untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidupnya itu, dia lantas meminjam uang.

    Setelah mengalami kendala dalam membayar utang pada dua bank tersebut, Satria Arta bukannya menemukan solusi tetap tetapi justru semakin terjerumus. Dia diketahui terlibat judi online alias judol.

    Satria Arta berharap, dengan bermain judol ini, dirinya bisa mendapatkan uang untuk membayar utang pada bank. Sayangnya, asumsi itu ternyata salah hingga akhirnya dia semakin kesulitan keuangan.

    “Ternyata judi online ini, kan, tidak membantu. Bahkan, akan lebih terjerumus ke dalamnya,” kata Endi.

  • Pesawat Bawa 49 Penumpang Jatuh di Rusia, Diduga Tak Ada yang Selamat

    Pesawat Bawa 49 Penumpang Jatuh di Rusia, Diduga Tak Ada yang Selamat

    Moskow –

    Sebuah pesawat penumpang jenis Antonov-24 yang dioperasikan maskapai Angara Airlines jatuh di wilayah Amur, timur jauh Rusia, pada Kamis (24/7) waktu setempat. Pesawat ini dilaporkan membawa 49 orang di dalamnya, dan diduga tidak ada yang selamat dalam kecelakaan ini.

    Gubernur wilayah tersebut, Vassily Orlov, dalam pernyataan via Telegram, seperti dilansir AFP, Kamis (24/7/2025), mengatakan bahwa pesawat Antonov-24 bermesin ganda itu sedang mengudara dari Blagoveshchensk menuju ke kota Tynda ketika tiba-tiba menghilang dari radar.

    Sebuah helikopter penyelamat dikerahkan dan berhasil menemukan keberadaan pesawat penumpang tersebut. Pesawat itu ditemukan dalam keadaan terbakar di lereng gunung yang berjarak 16 kilometer dari kota Tynda.

    “Sebuah helikopter Mi-8 yang dioperasikan oleh Rosaviatsiya (otoritas penerbangan sipil Rusia-red) telah menemukan badan pesawat yang terbakar,” demikian pernyataan Kementerian Urusan Darurat Rusia dalam pernyataannya.

    Menurut tim penyelamat lokal, helikopter tersebut tidak melihat bukti adanya korban selamat dari pantauan udara.

    Belum bisa dipastikan kondisi para penumpang dan awak pesawat yang jatuh tersebut.

    “Pada saat ini, sebanyak 25 orang dan lima unit peralatan telah dikerahkan, dan empat pesawat beserta awaknya sedang bersiaga,” sebut Badan pertahanan sipil wilayah Amur.

    Belum diketahui secara jelas penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

    Lihat juga Video: Kisah Pilu Pria Kehilangan Putrinya di Kecelakaan Pesawat Bangladesh

    (nvc/idh)

  • Dankormar: Satria tetap dikurung satu tahun jika diizinkan pulang

    Dankormar: Satria tetap dikurung satu tahun jika diizinkan pulang

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI AL Mayjen TNI Endi Supardi mengatakan mantan anak buahnya, Satria Arta Kumbara, akan tetap menjalani hukuman kurungan satu tahun jika kembali ke Indonesia.

    Endi kepada awak media menjelaskan, Satria Arya Kumbara telah menghilang dari satuan Marinir sejak tahun 2022 dan akhirnya dipecat pada 2023.

    “Jadi secara hukum dia bukan lagi prajurit Korps Marinir tapi sudah resmi menjadi sipil, dengan hukuman tambahan dipecat dari dinas hukuman tahanan 1 tahun,” kata Endi saat ditemui di kawasan Ksatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis.

    Endi menjelaskan, jika dalam waktu dekat pemerintah memutuskan mengabulkan permintaan Satria untuk kembali Indonesia dan mendapat status kewarganegaraan, Satria akan tetap menjalani hukuman kurungan penjara selama satu tahun.

    Namun jika kasus desersi tersebut tidak kunjung di selesaikan dalam kurun waktu 11 tahun dan Satria tidak kunjung pulang, maka kasus tersebut ditutup dan Satria tidak perlu jalani hukuman.

    “Apabila sudah lewat itunya (masa waktu), kasusnya sudah kadaluarsa,” jelas Endi.

    Hal tersebut mengacu pada UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

    Sebelumnya, beredar video Satria Arta Kumbara yang ingin kembali menjadi warga WNI. Dalam video yang viral itu, dia mengaku tidak tahu bahwa perbuatannya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut.

    Dalam video itu juga dia meminta kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menerimanya sebagai WNI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi Nasional

    9 Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi Nasional

    Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Marinir) Endi Supardi mengungkap
    eks marinir
    TNI Angkatan Laut (AL)
    Satria Arta Kumbara
    terlilit utang hingga mencapai Rp 750 juta sebelum bergabung dengan operasi militer di Rusia.
    Utang tersebut diperoleh Satria Arta Kumbara setelah mengajukan pinjaman ke dua bank milik pemerintah.
    “Angkanya kurang lebih di Rp 750 juta,” ujar Endi saat ditemui di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).
    Akibat utang tersebut, Endi mengungkap bahwa Satria Arta Kumbara berusaha mendapatkan uang lewat judi online (
    judol
    ), tetapi tidak menemui hasil.
    Karena tak bisa mengatasi utangnya tersebut, singkat cerita Satria Arta Kumbara meninggalkan tugasnya tanpa izin atau
    desersi
    .
    “Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu dia desersi,” ujar Endi.
    Korps Marinir
    TNI AL
    kemudian tiga kali memanggil Satria Arta Kumbara, karena ia telah meninggalkan tugasnya tanpa izin.
    Bahkan, pihak Korps Marinir TNI AL mendatangi rumahnya, tetapi yang bersangkutan tidak ada di kediamannya.
    “Akhirnya naik status menjadi desersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023,” jelas Endi.
    TNI AL sendiri sudah melakukan pemecatan terhadap Satria Arta Kumbara dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.
    Pemecatan dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta, pada 6 April 2023.
    Satria sendiri sudah dinyatakan melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022. Namun, proses hukum pun tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan.
    Putusan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akte Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023.
    “Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘
    Desersi
    dalam waktu damai’ terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama (Laksma) Tunggul kepada Kompas.com, Senin (21/7/2025).
    Satria Arta Kumbara dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, disertai tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer.
    Diketahui,
    eks marinir Satria Arta
    Kumbara kembali menjadi sorotan setelah video dirinya meminta untuk dipulangkan ke Indonesia beredar di media sosial.
    Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia sehingga dia meminta untuk dapat kembali ke Tanah Air.
    Melalui akun TikTok @zstorm689 pada Minggu (20/7/2025), Satria menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.
    Satria Arta Kumbara menegaskan tidak pernah berniat mengkhianati negara. Keputusan eks marinir itu untuk bergabung dengan militer asing semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi.
    “Saya niatkan datang ke sini (Rusia) hanya untuk mencari nafkah. Wakafa Billahi, cukuplah Allah sebagai saksi,” ujar Satria Arta Kumbara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Thailand Kerahkan Jet Tempur F-16, Gempur Target Militer di Kamboja

    Thailand Kerahkan Jet Tempur F-16, Gempur Target Militer di Kamboja

    Bangkok –

    Sejumlah jet tempur F-16 dikerahkan oleh militer Thailand setelah negara tetangganya, Kamboja, menembakkan roket ke area perbatasan yang menjadi sengketa hingga melukai sejumlah warga sipil. Jet-jet tempur Thailand itu menyerang dua target militer di wilayah Kamboja.

    Wakil juru bicara militer Thailand, Ritcha Suksuwanon, seperti dilansir AFP, Kamis (24/7/2025), mengatakan bahwa setidaknya enam jet tempur F-16 telah dikerahkan dari Provinsi Ubon Ratchathani untuk menyerang dua “target militer Kamboja di darat”.

    “Kami telah menggunakan kekuatan udara terhadap target-target militer sesuai rencana,” sebutnya saat berbicara kepada wartawan.

    Tidak diketahui secara jelas dampak serangan jet tempur F-16 Thailand tersebut. Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat serangan tersebut.

    Serangan udara melibatkan jet tempur F-16 ini dilancarkan Thailand saat bentrokan terbaru pecah di area perbatasan kedua negara yang menjadi sengketa sejak lama. Dalam bentrokan terbaru itu, tentara-tentara Thailand dan Kamboja terlibat aksi saling tembak.

    Militer Thailand, dalam pernyataannya, menuduh pasukan Kamboja telah menembakkan dua roket BM-21, dalam apa yang mereka sebut sebagai “serangan terarah terhadap warga sipil”. Serangan roket itu disebut melukai sedikitnya tiga warga sipil Thailand.

    Kamboja sejauh ini belum memberikan tanggapan langsung atas tuduhan militer Thailand tersebut.

    Lihat juga Video: Ukraina Ngamuk! 117 Drone Serang Rusia, 40 Jet Tempur Rusak

    Namun dalam pernyataan pada Kamis (24/7) pagi saat bentrokan terbaru pecah, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand telah melepaskan tembakan terlebih dahulu di dekat dua kuil di area perbatasan antara Provinsi Surin di Thailand dan wilayah Oddar Meanchey di Kamboja.

    “Militer Thailand telah melanggar integritas teritorial Kerajaan Kamboja dengan melancarkan serangan bersenjata terhadap pasukan Kamboja yang ditempatkan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, dalam pernyataannya.

    “Sebagai respons, Angkatan Bersenjata Kamboja menggunakan hak mereka yang sah untuk membela diri, yang sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional, untuk menangkis serangan Thailand dan melindungi kedaulatan serta integritas wilayah Kamboja,” tegasnya.

    Militer Thailand, dalam pernyataannya, menuduh tentara Kamboja yang pertama kali melepaskan tembakan.

    Lihat juga Video: Ukraina Ngamuk! 117 Drone Serang Rusia, 40 Jet Tempur Rusak

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Menlu Ukraina dan Israel Bertemu di Kyiv, Bahas Potensi Ancaman dari Iran

    Menlu Ukraina dan Israel Bertemu di Kyiv, Bahas Potensi Ancaman dari Iran

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina, Andriy Sybiga, dan Menlu Israel, Israel Gideon Saar, mengadakan pertemuan di Kyiv, Ukraina. Pertemuan itu membahas kerja sama dalam mengantisipasi ancaman dari Iran.

    Pertemuan kedua Menlu itu digelar pada Rabu (23/7) waktu setempat. Keduanya memandang Iran selaku sekutu dekat Rusia sebagai negara yang harus diwaspadai.

    Israel telah lama menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir. Sementara Ukraina secara teratur diserang dari Rusia oleh pesawat tanpa awak rancangan Iran.

    “Negara-negara kita menghadapi tantangan keamanan bersama. Hari ini kami telah memutuskan untuk meluncurkan dialog terpisah tentang ancaman Iran,” kata Sybiga dilansir AFP, Kamis (24/7/2025).

    Sementara Israel Saar mengatakan, setiap upaya untuk membatasi akses Teheran ke senjata dan teknologi berkontribusi pada keamanan Eropa dan Ukraina.

    “Saya berterima kasih kepada Presiden (Volodymyr) Zelensky dan pemerintah Ukraina atas pendirian mereka bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir,” ujarnya.

    Ukraina telah menyatakan frustrasi atas sikap netral Israel terhadap invasi Rusia, tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama.

    (ygs/ygs)