Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Ribuan Demonstran Malaysia Turun ke Jalan, Tuntut Anwar Ibrahim Mundur

    Ribuan Demonstran Malaysia Turun ke Jalan, Tuntut Anwar Ibrahim Mundur

    Kuala Lumpur –

    Ribuan warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7) waktu setempat dalam aksi memprotes biaya hidup yang melonjak. Dalam aksinya, para demonstran juga menuntut Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, yang dianggap gagal memenuhi janji reformasi, untuk mundur dari jabatannya.

    Unjuk rasa yang diselenggarakan oleh partai-partai oposisi ini menandai aksi protes besar pertama di negara tersebut sejak Anwar naik ke tampuk kekuasaan setelah pemilu tahun 2022 lalu.

    Para demonstran, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025), berkumpul di berbagai titik di sekitar pusat kota Kuala Lumpur sebelum berkumpul dalam jumlah besar di area Lapangan Merdeka pada Sabtu (26/7) waktu setempat.

    Sejumlah demonstran tampak membawa poster bertuliskan “Turun Anwar” saat para personel kepolisian secara ketat mengawasi jalannya aksi protes.

    “Dia (Anwar) telah memerintah negara ini selama tiga tahun dan belum memenuhi janji-janji yang dibuatnya,” kata salah satu demonstran, Fauzi Mahmud (35), yang datang dari Selangor.

    “Dia telah mengunjungi banyak negara untuk mendatangkan investasi, tetapi kami belum melihat apa pun,” ucapnya kepada AFP, merujuk pada kunjungan Anwar baru-baru ini ke luar negeri, seperti Rusia dan Eropa.

    “Biaya hidup masih tinggi,” ujar Fauzi yang seorang insinyur ini.

    Salah satu demonstran memakai ikat kepala bertuliskan “Turun Anwar” dalam unjuk rasa di Kuala Lumpur Foto: AFP/MOHD RASFAN

    Anwar ditunjuk sebagai PM Malaysia dengan tiket reformis dan berjanji untuk memberantas korupsi, nepotisme, dan kronisme dalam sistem politik yang terpecah belah di negara tersebut.

    Beberapa hari menjelang unjuk rasa, Anwar mengumumkan serangkaian langkah populis untuk mengatasi berbagai masalah dan keluhan rakyat. Salah satunya dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar 100 Ringgit, setara Rp 387 ribu, kepada seluruh warga Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas.

    Bantuan tunai itu akan dibayarkan satu kali, mulai 31 Agustus mendatang.

    Anwar juga mengumumkan bahwa sekitar 18 juta pengendara Malaysia akan memenuhi syarat untuk membeli bahan bakar yang disubsidi besar-besaran dengan harga 1,99 Ringgit (Rp 7.712) per liter, dibandingkan harga saat ini sebesar 2,05 Ringgit (Rp 7.944) per liter.

    Para analis politik menilai pengumuman itu sebagai langkah strategis untuk meredakan frustrasi publik yang semakin meningkat, dan mencegah orang-orang ikut dalam aksi protes pada Sabtu (26/7) ini.

    Namun, survei terbaru yang dilakukan Merdeka Centre for Opinion Research, lembaga independen yang berbasis di Malaysia, mendapati bahwa mayoritas pemilih Malaysia memberikan tingkat kepuasan positif sebesar 55 persen kepada Anwar. Alasannya antara lain meredanya gejolak politik dan upaya meningkatkan profil Malaysia melalui kepemimpinan di ASEAN tahun ini.

    Lihat juga Video: Bahas Blok Ambalat, Prabowo-Anwar Ibrahim Setuju Eksploitasi Bersama

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Hoaks! foto Presiden Prabowo dan delegasi Belanda bahas Kemerdekaan Aceh-Papua

    Hoaks! foto Presiden Prabowo dan delegasi Belanda bahas Kemerdekaan Aceh-Papua

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Beredar sebuah foto yang diklaim sebagai pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan perwakilan Belanda, untuk membahas kemerdekaan Papua serta Aceh.

    Kepala Negara, dalam potret yang dibagikan luas di Facebook itu, tampak memakai setelan jas abu-abu serta menggunakan kopiah hitam.

    Sementara perwakilan Belanda yang duduk di samping Presiden Prabowo, terlihat menggunakan setelan formal berwarna putih.

    Berikut isi narasi yang disematkan pemilik akun Facebook dalam foto tersebut:
    “Belanda bicara tentang Aceh Papua, prabowo bisa melepas Aceh Papua tapi bagaimana dengan suku Jawa masih banyak yang miskin tidur di kolong jembatan,”.

    Lantas, benarkah foto itu memperlihatkan Presiden Prabowo dan delegasi Belanda yang sedang membahas Kemerdekaan Aceh-Papua?
    Tangkapan layar konten yang memuat narasi berisi foto Presiden Prabowo dan delegasi Belanda yang diklaim bahas Kemerdekaan Aceh-Papua (Facebook)

    Penjelasan:
    Faktanya, foto pertemuan kedua tokoh itu berlangsung pada Juni 2023.

    Prabowo Subianto, saat foto itu diambil, masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

    Gambar yang dibagikan di Facebook itu, nyatanya identik dengan foto di situs resmi Kementerian Pertahanan RI dalam berita berjudul “Menhan Prabowo Bertemu Menhan Belanda, Komitmen Indonesia Dorong Penyelesaian Konflik Ukraina dan Rusia Diapresiasi”.

    Kementerian Pertahanan RI dalam keterangannya menjelaskan Menteri Prabowo Subianto kala itu melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren, di Shangri-La Hotel, di Singapura.

    Dalam kesempatan tersebut, kedua pejabat negara itu membahas dorongan penyelesaian konflik di Ukraina hingga kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Belanda.

    Tak ada sama sekali pembicaraan tentang Kemerdekaan Aceh-Papua, sebagaimana diklaim di Facebook.

    Klaim: Foto Presiden Prabowo dan delegasi Belanda bahas Kemerdekaan Aceh-Papua
    Rating: Hoaks

    Cek fakta: Hoaks! Prabowo resmikan SIM seumur hidup

    Cek fakta: Hoaks! Rusia akan bangun pangkalan militer di Indonesia

    Cek fakta: Hoaks! Ratusan anggota DPR dipecat karena tolak RUU Perampasan Aset

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Orang Tewas Akibat Ledakan Gas di Apartemen Rusia

    6 Orang Tewas Akibat Ledakan Gas di Apartemen Rusia

    Jakarta –

    Sebuah ledakan gas di sebuah gedung apartemen di Rusia barat pada hari Jumat menewaskan enam orang. Sementara tim penyelamat masih mencari empat orang yang masih hilang.

    Dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025), lebih dari 30 apartemen hancur dalam ledakan di kota Saratov, yang terjadi menjelang tengah hari waktu setempat. Gubernur Regional Roman Busargin mengumumkan hari berkabung.

    “Jumlah korban tewas di Saratov telah mencapai 6 orang,” kata Kementerian Darurat Rusia di Telegram.

    Seorang pria yang terjebak di bawah reruntuhan selama lebih dari enam jam kemudian meninggal dunia karena luka-lukanya setelah dievakuasi oleh tim penyelamat.

    Enam belas orang terluka dalam ledakan tersebut dan operasi pencarian masih berlangsung pada Jumat malam untuk menemukan empat orang hilang, menurut pihak berwenang yang dikutip oleh kantor berita TASS.

    Kecelakaan gas yang mematikan relatif umum terjadi di Rusia, sebagian karena infrastruktur era Soviet yang bocor dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan.

    (lir/lir)

  • Rusia Garap Blok Migas di Natuna, RI Nggak Khawatir soal Sanksi

    Rusia Garap Blok Migas di Natuna, RI Nggak Khawatir soal Sanksi

    Jakarta –

    Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Rusia, yakni Zarubezhneft (ZN) akan masuk dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Tuna, di Perairan Natuna.

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap rencana ini tidak terganjal sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    Sebagai informasi, Uni Eropa pada Jumat (18/7/2025) menjatuhkan paket sanksi ke-18 kepada Rusia sebagai bentuk kecaman atas invasi di Ukraina.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan pihaknya juga meminta ZN untuk melaporkan perkembangan sanksi Uni Eropa serta potensi dampaknya terhadap proyek migas yang dikerjakan oleh perusahaan di Indonesia.

    “Nah, kita, tentu saja, yang kita pegang, pokoknya, ya, bagaimana caranya itu on stream sesuai dengan PoD-nya, gitu. Nah, kalau pun nanti ada isu-isu yang perlu diantisipasikan, ya, harapan kita, mereka juga segera menyampaikan kepada kita kira-kira ada apa untuk ini,” terang Hudi dalam Media Diskusi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Hudi menambahkan rencana PoD yang ditetapkan di Blok Tuna, Perairan Natuna masih sesuai dengan jadwal. Ia mengatakan saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan dari sanksi Uni Eropa.

    “Yang intinya adalah SKK Migas itu terus berupaya supaya proyek-proyek yang PoD-nya itu sudah disetujui, itu bisa segera diimplementasikan. Yang jelas belum ada revisi PoD kan. Intinya adalah di situ,” jelas Hudi.

    (hns/hns)

  • Makin Memanas! Potret Thailand-Kamboja Mulai Serang Artileri Berat

    Makin Memanas! Potret Thailand-Kamboja Mulai Serang Artileri Berat

    Militer Thailand melaporkan bahwa bentrokan terbaru terjadi sebelum fajar di Provinsi Ubon Ratchathani dan Surin. Mereka menuduh militer Kamboja menggunakan artileri berat dan sistem roket BM-21 buatan Rusia. Sebagai respons, Thailand mengerahkan kekuatan besar ke perbatasan, termasuk konvoi truk militer, kendaraan lapis baja, dan tank. (REUTERS/Soveit Yarn)

  • Kotak Hitam Pesawat Penumpang yang Jatuh di Rusia Ditemukan

    Kotak Hitam Pesawat Penumpang yang Jatuh di Rusia Ditemukan

    Moskow –

    Penyelidik menemukan kotak hitam atau perekam data penerbangan dari reruntuhan pesawat yang jatuh di timur Rusia. Sebanyak 48 orang penumpang pesawat itu dilaporkan tewas.

    Dikutip AFP, Jumat (25/7/2025), kotak hitam itu akan dikirim untuk dianalisis. Pesawat Antonov-24 yang dioperasikan oleh Angara Airlines itu jatuh saat sedang melakukan upaya kedua untuk mendarat di kota terpencil Tynda di Siberia. Pesawat itu menghilang dari radar sekitar pukul 13.00 waktu setempat (04.00 GMT) pada Kamis (24/7) kemarin.

    Sebuah helikopter penyelamat kemudian menemukan badan pesawat yang terbakar di lereng gunung berhutan sekitar 15 kilometer (sembilan mil) di selatan Bandara Tynda. Jaksa belum berkomentar tentang kemungkinan penyebab kecelakaan itu, tetapi seorang penyelamat yang dikutip oleh kantor berita TASS mengatakan pesawat berbaling-baling ganda itu berusaha mendarat di tengah awan tebal.

    Penyelidik sedang menyelidiki apakah kecelakaan itu disebabkan oleh kerusakan teknis atau kesalahan manusia.

    “Perekam penerbangan telah ditemukan di lokasi kecelakaan dan akan dikirim ke Moskow untuk didekripsi dalam waktu dekat,” kata Kementerian Perhubungan Rusia dalam sebuah pernyataan.

    Otoritas Rusia juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap operator pesawat, Angara Airlines, dan apakah maskapai tersebut mematuhi peraturan atau tidak. Kementerian Perhubungan Rusia akan menyampaikan nasib operasi perusahaan buntut kecelakaan tersebut.

    Angara Airlines, maskapai regional kecil yang berbasis di kota Irkutsk, Siberia, mengatakan pihaknya sedang melakukan “segala upaya untuk menyelidiki penyebab kecelakaan”.

    CEO perusahaan, Sergei Salamanov, mengatakan kepada saluran TV Rusia REN pada hari Kamis bahwa kapten pesawat-seorang pilot berpengalaman dengan 11.000 jam terbang-yang memutuskan untuk melakukan penerbangan tersebut.

    “Prakiraan cuaca tidak mendukung,” katanya.

    Penyelidik regional mengatakan bahwa mereka telah menemukan jenazah dari reruntuhan pesawat. Pesawat itu jatuh di daerah yang sulit dijangkau dan tim penyelamat darat membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai lokasi.

    Kementerian Perhubungan Rusia mengatakan keluarga dari 48 korban tewas-enam di antaranya adalah awak pesawat-akan menerima kompensasi masing-masing sebesar lima juta rubel ($63.000).

    Tonton juga video “Melihat Lokasi Jatuhnya Pesawat Angara Airlines di Rusia” di sini:

    (idn/fas)

  • Eks Marinir Satria Arta Gabung Tentara Rusia Minta Balik jadi WNI, Begini Reaksi Istana – Page 3

    Eks Marinir Satria Arta Gabung Tentara Rusia Minta Balik jadi WNI, Begini Reaksi Istana – Page 3

    Beredar video mengenai Satria Arta Kumbara, mantan Marinir TNI AL yang bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia ingin kembali lagi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

    Dalam video, dia mengaku tidak tahu bahwa perbuatannya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut.

    Satria pun meminta kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menerimanya sebagai WNI.

    Dilansir dari Antara, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan Satria Arta Kumbara bukan lagi bagian dari TNI.

    Menurut Tunggul, TNI AL akan tetap memegang putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta, tanggal 6 April 2023 yang menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Desersi dalam waktu damai’ terhitung mulai 13 Juni 2022 hingga saat ini.

    Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, Satria Arta Kumbara juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dipecat dari TNI.

    “Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (AMKHT) ditetapkan pada 17 April 2023, menandakan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat,” ujar Tunggul.

  • SKK Migas Singgung Nasib Blok Tuna di Tangan Zarubezhneft Rusia

    SKK Migas Singgung Nasib Blok Tuna di Tangan Zarubezhneft Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan rencana pengembangan (plan of development/PoD) Blok Tuna tetap berjalan sesuai jadwal setelah diambil alih sepenuhnya oleh BUMN Rusia, Zarubezhneft.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, pihaknya belum melihat risiko signifikan dari pengambilalihan proyek Blok Tuna oleh ZN Asia Ltd, anak usaha Zarubezhneft, seiring dengan sanksi Uni Eropa ke Rusia terkait konflik dengan Ukraina. 

    “Kalau pun nanti ada isu-isu yang perlu diantisipasi, ya harapan kita mereka juga segera menyampaikan kepada kita kira-kira ada apa untuk ini ya,” kata Hudi ditemui usai agenda Media Edukasi Hulu Migas, Jumat (25/7/2025). 

    Hudi membenarkan bahwa dalam konflik geopolitik saat ini, ZN dan Harbour Energy sulit untuk tetap bermitra dalam mengelola Blok Tuna sehingga transaksi tidak dapat terjadi. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Blok Tuna dioperatori oleh perusahaan asal Inggris, Premier Oil Tuna B.V. (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50%. Premier Oil bermitra dengan ZN Asia Ltd yang juga memegang hak partisipasi 50%.

    “Oleh karena itu, kan intinya sekarang mereka membuat pilihannya itu siapa nih yang mau menjadi operatornya dan akhirnya kan pilihannya jatuhnya kepada ZN untuk Blok Tuna,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, SKK Migas tetap berpegangan pada PoD yang telah dirancang. Menurut Hudi, terkait polemik embargo pembelian migas dari Uni Eropa atas produk hasil Rusia akan menunggu hasil analisa ke depannya. 

    Adapun, saat ini Hudi menyebutkan bahwa ZN masih dalam proses farm out atau perjanjian pengambilalihan hak partisipasi Blok Tuna dari Harbour Energy Group. 

    “Secara teori at least at this point in time dari hasil evaluasinya mereka juga kalau umpamanya itu murni dipegang oleh ZN ya semestinya bisa berjalan karena kan proyek ZN bukan hanya di Indonesia saja untuk terkait dengan itu,” tuturnya. 

    Di samping itu, ZN juga disebut tengah mencari mitra potensial untuk bermitra di Blok Tuna. Namun, Hudi belum memberikan detail mitra yang tengah diincar perusahaan Rusia tersebut. 

    “Intinya, SKK Migas itu terus berupaya supaya proyek-proyek yang PoD nya itu sudah disetujui itu bisa segera diimplementasikan. Jadi mereka tetap kalau mereka nanti mau membutuhkan mitra ya mereka juga nanti ada proses lanjutannya,” imbuhnya. 

    Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd). Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.  

    Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar, dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.  

    Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 atau 11 tahun mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun.    

  • Sanksi Trump ke Putin Bisa Jadi Bumerang, Warga AS dalam Bahaya!

    Sanksi Trump ke Putin Bisa Jadi Bumerang, Warga AS dalam Bahaya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif sekunder kepada negara-negara yang membeli minyak dari Rusia dapat meningkatkan harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat Amerika. Hal ini diungkapkan sejumlah pakar kepada Newsweek, dikutip Jumat (25/7/2025).

    Pada bulan Maret, Trump memperingatkan bahwa ia akan mengenakan tarif tersebut, yang akan memengaruhi negara-negara pihak ketiga yang berdagang dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin jika Moskow gagal menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Ia mengulangi janji ini kepada para wartawan minggu lalu di Ruang Oval.

    “Kita akan menerapkan tarif sekunder,” kata Trump. “Jika kita tidak mencapai kesepakatan dalam 50 hari, caranya sangat mudah, dan tarifnya akan mencapai 100%.”

    Sementara itu, Senator Lindsey Graham, seorang Republikan dari Carolina Selatan, dan Senator Demokrat dari Connecticut, Richard Blumenthal, telah mensponsori RUU bipartisan yang akan mengenakan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia dan entitas pendukung Rusia jika Putin tidak terlibat dalam perundingan damai.

    RUU tersebut bahkan mencakup pengenaan tarif 500% atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk Rusia lainnya.

    Menanggapi hal ini, profesor ekonomi di Universitas Lancaster Inggris, Hilary Ingham, memperingatkan bahwa hal ini dapat menjadi bumerang bagi AS. Pasalnya, banyak bahan-bahan penting yang terkena tarif.

    “Jika (Trump) menerapkan ini, maka harga energi di Amerika akan naik. Sektor-sektor yang mengonsumsi banyak energi akan paling terpukul. Manufaktur, terutama besi, baja, dan logam, adalah pengguna energi tertinggi, diikuti oleh pertanian dan teknik mesin,” tuturnya.

    “Namun, tentu saja, akibatnya adalah harga yang lebih tinggi bagi konsumen AS dan akan merusak popularitas Trump.”

    Mark Temnycky, seorang peneliti nonresiden di Eurasia Center, lembaga riset Atlantic Council, sepakat bahwa hal ini dapat berdampak pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seiring perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya input. Nantinya, hal ini akan membawa AS ke dalam inflasi yang tinggi.

    “Kenaikan biaya ini dapat berdampak pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seiring perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya input. Selain itu, inflasi akan menjadi perhatian banyak konsumen dan pembuat kebijakan Amerika,” paparnya.

    Dengan situasi ini, Nicholas Fenton, direktur asosiasi dan rekan peneliti Program Eropa, Rusia, dan Eurasia di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan sanksi-sanksi ini kemungkinan besar tidak akan diterapkan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tarif ini akan justru menyerang sejumlah negara pengguna energi Rusia seperti China, India, dan Eropa.

    “Kita merasakan gejolak obligasi yang dipicu tarif pada April 2025, sebelum Gedung Putih akhirnya menghentikan sebagian besar strategi tarif yang diumumkan sebelumnya,” ujarnya.

    “Oleh karena itu, kecil kemungkinan tarif sekunder ini akan benar-benar diterapkan sebagaimana dirancang saat ini, yang akan melemahkan kemampuannya untuk berfungsi sebagai pencegah yang kredibel terhadap agresi Rusia lebih lanjut di Ukraina.”

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nasib Eks Marinir di Rusia, Pemerintah Cari Solusi

    Nasib Eks Marinir di Rusia, Pemerintah Cari Solusi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia tengah mencari solusi terbaik atas permohonan mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang ingin kembali menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah kehilangan status kewarganegaraannya karena bergabung dengan militer Rusia.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan koordinasi intensif lintas instansi untuk menyikapi kasus tersebut secara cermat dan tidak tergesa-gesa.

    “Sedang kita cari jalan keluar yang terbaik,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025) dikutip Antara.

    Menurut Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI, pemerintah mempertimbangkan aspek hukum, keimigrasian, dan strategi pertahanan dalam menangani permohonan Satria. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, serta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

    “Penanganannya tidak bisa terburu-buru karena menyangkut berbagai aspek yang sangat strategis,” ujarnya.

    Satria Arta Kumbara, mantan prajurit TNI AL, diberhentikan secara tidak hormat karena desersi dan diketahui bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia. Dalam video yang beredar luas, Satria mengaku bergabung karena desakan ekonomi dan tidak memahami konsekuensi hukum dari keputusannya.

    Status WNI Satria hilang karena melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa seseorang otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika bergabung dalam dinas militer negara asing tanpa izin Presiden.

    Untuk kembali menjadi WNI, Satria harus melalui proses naturalisasi. Namun, ia masih terikat kontrak dengan militer Rusia dan menghadapi ancaman hukum di Indonesia atas tindakannya meninggalkan dinas militer secara tidak sah.