Negara: Rusia

  • Drone Militer Ukraina Dikorupsi, 6 Orang termasuk Anggota Parlemen Diproses Hukum

    Drone Militer Ukraina Dikorupsi, 6 Orang termasuk Anggota Parlemen Diproses Hukum

    JAKARTA – Di tengah perang dengan Rusia, pengadaan drone dan peralatan pengacau sinyal militer Ukraina rupanya dikorupsi. Enam orang termasuk anggota parlemen dan pejabat pemerintah didakwa atas kasus penggelapan dana.

    Kyiv mengandalkan pasokan drone dan sistem peperangan elektronik yang stabil untuk melawan invasi Moskow dan juga sedang melancarkan tindakan keras terhadap korupsi yang krusial bagi masa depannya di Uni Eropa.

    Otoritas antikorupsi mengatakan pihaknya mengungkap skandal korupsi drone militer Ukraina yang melibatkan legislator, satu pejabat saat ini, satu pejabat yang dipecat, seorang komandan Garda Nasional dan dua pengusaha, yang memberikan suap untuk pembelian dengan harga yang meningkat.

    “Pada periode 2024-2025, sebuah kelompok kriminal terorganisir secara sistematis menyalahgunakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan pertahanan,” kata Biro Anti-Korupsi Nasional dalam pernyataan dilansir Reuters, Senin, 4 Agustus.

    Total suap drone militer Ukraina mencapai sekitar 30% dari nilai kontrak.

    Kontrak drone tersebut bernilai $240.000 dengan inflasi sekitar $80.000, kata biro tersebut.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy  memuji proses hukum setelah bertemu dengan para pimpinan badan antikorupsi tersebut.

    Selain anggota parlemen tersebut, mereka yang didakwa pada Senin termasuk mantan gubernur dan kepala pemerintahan daerah, kepala pemerintahan militer kota, komandan Unit Garda Nasional, serta direktur dan pemilik produsen drone.

  • Pelan-pelan Korsel Ajak Korut Baikan

    Pelan-pelan Korsel Ajak Korut Baikan

    Jakarta

    Korea Selatan (Korsel) mengajak Korea Utara (Korut) baikan. Korsel melangkah pelan-pelan demi berbaikan dengan tetangganya itu.

    Dirangkum detikcom, Senin (4/8/2025), Korsel pelan-pelan mengajak baikan Korut dengan mencopot speaker atau pengeras suara propaganda. Di mana pengeras suara itu menyiarkan berita dan musik K-pop, di area perbatasan dengan Korut.

    Kedua Korea secara teknis masih berperang karena Perang Korea tahun 1950-1953 silam diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

    Militer Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, menyebut kedua negara telah menghentikan siaran propaganda di area perbatasan, tepatnya di sepanjang zona demiliterisasi setelah terpilihnya Presiden Lee Jae Myung dalam pemilu awal Juni lalu.

    Disebutkan oleh militer Korsel, pada Juni lalu, bahwa Pyongyang telah berhenti menyiarkan suara-suara aneh dan meresahkan di sepanjang perbatasan, yang selama ini menjadi gangguan besar bagi penduduk lokal Korsel, sehari setelah speaker Korsel tidak lagi berfungsi.

    “Mulai hari ini, militer telah mulai mencopot pengeras suara,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Lee Kyung Ho, kepada wartawan pada Senin (4/8) waktu setempat.

    “Ini adalah langkah praktis yang bertujuan untuk membantu meredakan ketegangan dengan Korea Utara, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan kesiapan militer,” imbuhnya.

    Lee mengatakan bahwa semua pengeras suara yang dipasang di sepanjang perbatasan kedua Korea akan dibongkar pada akhir minggu ini. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti pengeras suara yang dibongkar.

    Presiden Lee Jae Myung telah memerintahkan militer Korsel untuk menghentikan siaran propaganda di perbatasan dalam upaya untuk “memulihkan kepercayaan”.

    Hubungan antara kedua Korea berada di salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Seoul mengambil sikap keras terhadap Pyongyang, yang semakin dekat dengan Moskow setelah invasi militer Rusia ke Ukraina.

    Pemerintah Korsel sebelumnya memulai siaran propaganda di perbatasan sejak tahun lalu sebagai tanggapan atas rentetan balon berisi sampah yang diterbangkan ke selatan oleh Korut.

    Namun, Presiden Lee Jae Myung berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Korut dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

    Terlepas dari upaya diplomatik Korsel, Korut menolak untuk berdialog dengan negara tetangganya itu.

    “Jika ROK (Republik Korea-nama resmi Korsel)… berharap dapat membalikkan semua hasil yang telah dicapainya hanya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih serius daripada itu,” tegas Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, pekan lalu.

    Presiden Lee Jae Myung mengatakan dirinya akan mengupayakan perundingan dengan Korut tanpa prasyarat, menyusul pembekuan yang mendalam di bawah pendahulunya.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/dek)

  • Jerman Hingga Rusia Minat Impor Minuman Alkohol Made In Indonesia – Page 3

    Jerman Hingga Rusia Minat Impor Minuman Alkohol Made In Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengutarakan, produk minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau minuman beralkohol (minol) laku keras di pasar ekspor. Beberapa negara seperti Jerman hingga Rusia bahkan berminat melakukan impor minuman beralkohol made in Indonesia.

    Faisol mengatakan, Kemenperin terys melakukan upaya promosi produk MMEA di tingkat global. Salah satunya melalui pameran dagang Salon International de l’alimentation atau SIAL Paris 2024.

    “Melalui fasilitasi keikutsertaan dalam ajang SIAL Paris 2024, berhasil mencatatkan potensi transaksi ekspor sebesar USD 620 ribu. Dengan minat dari sejumlah negara seperti Taiwan, Jerman, Inggris, Prancis, dan Rusia,” ungkapnya di dalam pembukaan acara Business Matching dan Pameran Specialty Indonesia 2025 di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Secara umum, ia menyampaikan, industri minuman beralkohol merupakan sektor yang juga berkontribusi besar terhadap cukai hingga mencapai Rp 8,86 triliun, dan ekspor sebesar USD 17,32 juta.

    Untuk meningkatkan kualitas produk MMEA, Kemenperin telah mengeluarkan Permenperin Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol.

    “Itu memberikan peluang impor bahan baku minuman beralkohol sebagai jaminan ketersediaan bahan baku dalam negeri, perluasan inovasi dan peningkatan kualitas produk MMEA Indonesia,” imbuhnya.

     

  • Terkuaknya Korupsi Skala Besar Sektor Pertahanan Ukraina

    Terkuaknya Korupsi Skala Besar Sektor Pertahanan Ukraina

    Jakarta

    Setelah memicu kontroversi sengit pembatasan kewenangan Biro Anti Korupsi Nasional (NABU) dan Kejaksaan Khusus Antrikorupsi (SAPO) Ukraina pada akhir Juli lalu, para penyidiknya berhasil mengungkap “skandal korupsi skala besar” di sektor pertahanan yakni “penggelapan anggaran sistematis” dana publik untuk militer, serta “penerimaan dan pemberian keuntungan secara ilegal dalam skala sangat besar.”

    Empat orang telah ditangkap terkait kasus ini, termasuk anggota parlemen Oleksiy Kuznetsov yang berasal dari Partai Sluha Narodu, atau partai “Pelayan Rakyat” dari Presiden Volodymyr Zelenskyy. Keanggotaan Kuznetsov sebagai anggota fraksi di parlemen untuk sementara ditangguhkan selama masa penyelidikan.

    Tudingan korupsi ini juga menyasar sejumlah pemimpin pemerintahan kota dan wilayah, anggota Garda Nasional Ukraina, dan manajer perusahaan alat utama sistem pertahanan.

    Para tersangka diduga telah menandatangani kontrak pembelian peralatan militer, termasuk suku cadang drone, dengan harga yang “di mark up” jauh lebih tinggi. Mereka diduga menerima suap sebesar 30 persen. Sejauh ini tidak ada informasi lebih lanjut terkait total kerugian anggaran negara.

    Zelenskyy: Tidak ada toleransi terhadap korupsi

    Presiden Zelenskyy menyatakan berterima kasih kepada otoritas antikorupsi atas kerja keras mereka. “Tidak ada toleransi terhadap korupsi, kerja sama tim yang jelas untuk mengungkap kasus suap ini, dan pada akhirnya, vonis yang adil,” tegas kepala negara Ukjraina itu. “Penting bagi para pejuang antikorupsi untuk bekerja secara independen,”imbuhnya. Undang-undang yang disahkan Kamis(31/7) lalu memperlengkapi otoritas dengan “semua perangkat yang diperlukan” untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.

    Sebelumnya, pada 24 Juli lalu, Zelenskyy telah meneken UU anti korupsi yang membatasi kewenangan lembaga antikorupsi NABU dan SAPO dan menempatkan lembaga itu di bawah Kejaksaan Agung. Dengan itu, secara faktual otonomi kedua lembaga anti rasuah itu berakhir. Karena Jaksa Agung yang ditunjuk presiden dapat mengakses semua kasus korupsi yang diusut NABU, memberi instruksi kepada penyidik NABU, hingga memindahkan atau menghentikan kasus tanpa transparansi yang jelas.

    Kasus penyuapan dan penggelapan anggaran merupakan masalah serius yang meluas di Ukraina. Indeks korupsi Transparency International saat ini menempatkan Ukraina pada peringkat 105 dari 180 negara. Dana Barat yang dimaksudkan untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan agresi Rusia berulang kali lenyap tanpa terlacak.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • RI Paling Ekspansif Perluas Tambang Batu Bara di Asia Tenggara

    RI Paling Ekspansif Perluas Tambang Batu Bara di Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Global Energy Monitor (GEM) mencatat Indonesia memimpin perluasan kapasitas tambang batu bara di Asia Tenggara dengan 31 juta ton per tahun (Mtpa) proyek yang sedang dikembangkan.

    Dari sekitar 135 Mtpa kapasitas tambang batu bara dalam perencanaan di 12 negara Asia, kecuali China, Indonesia dan Pakistan berkontribusi lebih dari setengahnya.

    Manajer Proyek Global Coal Mine Tracker GEM Dorothy Mei menilai peningkatan tambang batu bara itu berpotensi menaikkan emisi gas rumah kaca metana dan memperburuk krisis iklim.

    Dia lantas mengungkapkan, dari 31 Mtpa proposal tambang batu bara di Indonesia, sebanyak 15 Mtpa dalam tahap konstruksi dan 16 Mtpa dalam perencanaan. Sekitar 94% dari proyek tambang baru tersebut memproduksi batu bara termal guna memenuhi pembangkit listrik domestik dan pasar ekspor.

    Namun, tercatat juga terdapat lebih dari 40 proyek baru di Indonesia masih berada di tahap sangat awal tanpa data kapasitas yang jelas. Tak hanya itu, kata Dorothy, pemerintah kini gencar mengeksplorasi cadangan batu bara metalurgi (coking coal) dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor dari Rusia, Australia, dan China. Padahal, ekspansi tambang batu bara ini berisiko bagi Indonesia.

    “Dengan Tiongkok dan India menyerap hampir dua pertiga ekspor batu bara Indonesia pada 2023, sektor ini menghadapi risiko keekonomian dan ancaman menjadi aset terlantar [stranded asset]. Hal ini terlihat pada awal 2025 ketika ekspor batu bara Indonesia anjlok ke titik terendah dalam tiga tahun, akibat meningkatnya produksi domestik di kedua negara tersebut,” kata Dorothy melalui keterangan resmi, Senin (4/8/2025).

    Sementara itu, tercatat terdapat 2.270 Mtpa proyek batu bara dalam berbagai tahap pengembangan di 30 negara di dunia. Secara global, Indonesia menempati peringkat delapan negara dengan proposal tambahan kapasitas tambang batu bara terbesar.

    Sementara itu, China memimpin dengan margin yang sangat signifikan dengan tambahan kapasitas mencapai 1.350 Mtpa.

    Dorothy menyebut, jika semua proposal tambang baru ini terealisasi, diperkirakan terdapat 15,7 juta ton metana akan dilepas ke udara setiap tahunnya atau setara 1,3 miliar ton CO₂e, melebihi total emisi tahunan Jepang pada 2022.

    Alhasil, emisi gas rumah kaca global akan melejit menjadi 6 miliar ton CO₂e, setara dengan emisi Amerika Serikat (AS) sebagai polutan terbesar kedua dunia.

    Padahal, dari 30 negara dengan proyek tambang batu bara baru dalam pengembangan, 21 di antaranya merupakan penandatangan Global Methane Pledge, termasuk Indonesia. Meski demikian, hanya beberapa negara yang telah menyampaikan rencana mitigasi metana yang konkret.

    Peneliti Senior di GEM Tiffany Means menegaskan bahwa jika negara-negara ini benar-benar berkomitmen pada target iklim, solusinya bukanlah melanjutkan pengembangan tambang batu bara dengan aksi mitigasi yang tidak jelas.

    “….tetapi menghentikan proyek baru sepenuhnya. Strategi paling efektif untuk ini sangat jelas, yakni biarkan batu bara tetap di dalam tanah,” kata Tiffany.

    Sementara itu, Policy Strategist CERAH Wicaksono Gitawan mengatakan, tindakan Indonesia untuk mendorong ekspansi tambang batu bara tidak sesuai dengan target transisi energi dan komitmen iklim sesuai Perjanjian Paris.

    Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa Indonesia siap menggunakan 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan, dalam lawatannya ke Brasil bulan lalu.

    “Dibanding ekspansi batu bara, seharusnya pemerintah mulai serius menyiapkan kebijakan dan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dengan lebih masif dan menghentikan penggunaan batu bara secara berlebihan,” Wicaksono.

  • Unjuk Rasa di Sydney Dapat Tanggapan dari Israel-Warga Gaza

    Unjuk Rasa di Sydney Dapat Tanggapan dari Israel-Warga Gaza

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Kami mengawali laporan Senin, 4 Agustus 2025 ini dengan berita dari Sydney, Australia

    Dukungan Palestina dari Sydney

    Lebih dari seratus ribu orang turun ke jalanan kota Sydney, kemudian melintasi Sydney Harbour Bridge yang ikonik untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina.

    Jumlah warga Sydney yang turun ke jalan melebihi perkiraan pihak penyelenggara, yakni Palestine Action Group, hingga menjadi sorotan media-media internasional, termasuk Israel.

    Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar mengkritik unjuk rasa, yang mengunggahnya di X dengan foto salah satu pengunjuk rasa yang membawa foto pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Unjuk rasa besar juga digelar di Melbourne yang mengkritik pemerintah Australia karena tidak berbuat lebih banyak untuk mengakhiri serangan Israel ke Gaza, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel.

    “Kami di sini untuk mendesak pemerintah agar memberikan sanksi kepada Israel. Itulah tujuan inti dari demonstrasi ini,” ujar Nour Salman, salah satu pemimpin pengunjuk rasa.

    Sebuah gunung Rusia meletus

    Sebuah gunung berapi di Semenanjung Kamchatka, Rusia timur jauh, meletus untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, hanya beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan 8,8 skala Richter mengguncang wilayah tersebut.

    Guncangan ini memicu peringatan tsunami hingga Polinesia Prancis dan Chili.

    Seorang juru bicara Tim Tanggap Erupsi Gunung Berapi Kamchatka mengatakan letusan tersebut mungkin terhubung dengan gempa bumi minggu lalu.

    Gunung berapi Krasheninnikov menyemburkan abu setinggi 6 kilometer ke langit, menurut staf di Cagar Alam Kronotsky, tempat gunung berapi tersebut berada.

    Pekerja tambang Chili terjebak reruntuhan

    Lima pekerja tambang tembaga El Teniente di Chili yang terjebak dalam reruntuhan pekan lalu ditemukan tewas.

    Hal ini diungkapkan perusahaan tambang Codelco pada hari Minggu, yang juga berjanji untuk menyelidiki penyebab keruntuhan dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan.

    Total korban tewas mencapai enam orang, termasuk satu orang yang meninggal saat kecelakaan terjadi pada Kamis malam, 70 jam sebelum pekerja terakhir yang terjebak ditemukan.

    Chairman Codelco, Maximo Pacheco, mengatakan perusahaannya akan mengumpulkan pakar internasional untuk menyelidiki penyebabnya dan menentukan “kesalahan apa yang telah kami perbuat.”

    Pria tewas di konser Oasis

    Seorang pria berusia 40-an meninggal dunia setelah terjatuh di konser Oasis di Stadion Wembley, London.

    Band tersebut mengatakan anggotanya “terkejut dan sedih” setelah pria tersebut, yang diyakini duduk di tingkat atas, terjatuh hingga tewas saat konser.

    Kepolisian Metropolitan London mengatakan petugas dan paramedis menanggapi laporan tentang seorang penonton yang terluka “dengan cedera yang konsisten dengan jatuh.”

    “Kami terkejut dan sedih mendengar kematian tragis seorang penggemar di konser tadi malam,” bunyi pernyataan Oasis.

  • Pelan-pelan Korsel Ajak Korut Baikan

    Ingin Baikan dengan Korut, Korsel Copot Speaker Propaganda di Perbatasan

    Seoul

    Otoritas Korea Selatan (Korsel) mulai mencopot speaker atau pengeras suara propaganda, yang menyiarkan berita dan musik K-pop, di area perbatasan dengan Korea Utara (Korut). Langkah ini menyusul tekad pemerintahan baru Korsel untuk meredakan ketegangan dengan negara tetangganya tersebut.

    Kedua Korea secara teknis masih berperang karena Perang Korea tahun 1950-1953 silam diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

    Militer Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (4/8/2025), menyebut kedua negara telah menghentikan siaran propaganda di area perbatasan, tepatnya di sepanjang zona demiliterisasi setelah terpilihnya Presiden Lee Jae Myung dalam pemilu awal Juni lalu.

    Disebutkan oleh militer Korsel, pada Juni lalu, bahwa Pyongyang telah berhenti menyiarkan suara-suara aneh dan meresahkan di sepanjang perbatasan, yang selama ini menjadi gangguan besar bagi penduduk lokal Korsel, sehari setelah speaker Korsel tidak lagi berfungsi.

    “Mulai hari ini, militer telah mulai mencopot pengeras suara,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Lee Kyung Ho, kepada wartawan pada Senin (4/8) waktu setempat.

    “Ini adalah langkah praktis yang bertujuan untuk membantu meredakan ketegangan dengan Korea Utara, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan kesiapan militer,” imbuhnya.

    Lee mengatakan bahwa semua pengeras suara yang dipasang di sepanjang perbatasan kedua Korea akan dibongkar pada akhir minggu ini. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti pengeras suara yang dibongkar.

    Presiden Lee Jae Myung telah memerintahkan militer Korsel untuk menghentikan siaran propaganda di perbatasan dalam upaya untuk “memulihkan kepercayaan”.

    Hubungan antara kedua Korea berada di salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Seoul mengambil sikap keras terhadap Pyongyang, yang semakin dekat dengan Moskow setelah invasi militer Rusia ke Ukraina.

    Pemerintah Korsel sebelumnya memulai siaran propaganda di perbatasan sejak tahun lalu sebagai tanggapan atas rentetan balon berisi sampah yang diterbangkan ke selatan oleh Korut.

    Namun, Presiden Lee Jae Myung berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Korut dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

    Terlepas dari upaya diplomatik Korsel, Korut menolak untuk berdialog dengan negara tetangganya itu.

    “Jika ROK (Republik Korea-nama resmi Korsel)… berharap dapat membalikkan semua hasil yang telah dicapainya hanya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih serius daripada itu,” tegas Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, pekan lalu.

    Presiden Lee Jae Myung mengatakan dirinya akan mengupayakan perundingan dengan Korut tanpa prasyarat, menyusul pembekuan yang mendalam di bawah pendahulunya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Horor Kereta Tabrak Bus di Rusia, 1 Orang Tewas-11 Terluka

    Horor Kereta Tabrak Bus di Rusia, 1 Orang Tewas-11 Terluka

    Jakarta

    Sebuah kereta barang menabrak bus wisata di perlintasan kereta dekat kota Saint Petersburg, Rusia. Insiden itu menewaskan satu orang dan melukai 11 orang lainnya, kata para pejabat.

    Kecelakaan di Rusia barat laut itu terjadi pada Senin (4/8) pukul 03.00 GMT, menurut jaringan kereta api Rusia. Dalam peristiwa itu, bus tersebut sedang berada di rel ketika kereta menabraknya dengan kecepatan penuh.

    Masinis kereta api sempat melakukan pengereman darurat “tetapi jaraknya terlalu dekat dan ia tidak dapat menghindari tabrakan,” demikian pernyataan pihak kereta api, dilansir kantor berita AFP, Senin (4/8/2025).

    “Menurut informasi awal, 12 penumpang bus terluka dan salah satunya meninggal dunia karena luka-luka,” demikian pernyataan tersebut.

    Pelanggaran lalu lintas cukup umum di Rusia, yang mengakibatkan beberapa kecelakaan fatal.

    (ita/ita)

  • Kaspersky Ungkap Serangan Siber yang Manfaatkan Profil GitHub dan Media Sosial

    Kaspersky Ungkap Serangan Siber yang Manfaatkan Profil GitHub dan Media Sosial

    JAKARTA – Kaspersky mendeteksi serangkaian serangan kompleks yang melibatkan pengambilan informasi dari layanan seperti GitHub, Microsoft Learn Challenge, Quora, dan jejaring sosial. 

    Serangan tersebut terdeteksi pada paruh kedua tahun 2024 di berbagai organisasi di China, Jepang, Malaysia, Peru, dan Rusia, dan berlanjut hingga tahun 2025, dengan mayoritas korban perusahaan besar hingga menengah.

    Untuk menyusup ke perangkat korban, para penyerang mengirimkan email spear phishing yang disamarkan sebagai komunikasi sah dari perusahaan-perusahaan besar milik negara, khususnya di sektor minyak dan gas. 

    Teks tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga tampak seperti ada minat terhadap produk dan layanan organisasi korban untuk meyakinkan penerima agar membuka lampiran berbahaya dalam bentuk PDF yang berisikan malware. 

    Para penyerang memanfaatkan teknik pembajakan DLL dan mengeksploitasi Crash Reporting Send Utility sah, yang awalnya dirancang untuk membantu pengembang mendapatkan laporan kerusakan yang terperinci dan real-time untuk aplikasi mereka. 

    Agar berfungsi, malware ini juga mengambil dan mengunduh kode yang disimpan di profil publik pada platform populer yang sah untuk menghindari deteksi. 

    Kaspersky menemukan kode ini terenkripsi di dalam profil di GitHub, Microsoft Learn Challenge, situs web Tanya Jawab, dan bahkan platform media sosial Rusia. Semua profil dan halaman ini dibuat khusus untuk serangan ini. 

    Setelah kode berbahaya dieksekusi pada mesin korban, Cobalt Strike Beacon diluncurkan, dan sistem korban pun terinfeksi.

    “Meskipun kami tidak menemukan bukti penyerang menggunakan profil media sosial orang sungguhan, karena semua akun dibuat khusus untuk serangan ini, tidak ada yang menghentikan pelaku ancaman untuk menyalahgunakan berbagai mekanisme yang tersedia di platform ini,” ujar Maxim Starodubov, Kepala Tim Analis Malware di Kaspersky.

    Ia juga menekankan pentingnya untuk selalu mengikuti perkembangan intelijen ancaman terbaru agar terlindungi dari serangan semacam itu. 

  • Trump Kirim Utusan ke Rusia Pekan Depan Jelang Berakhirnya Tenggat Waktu

    Trump Kirim Utusan ke Rusia Pekan Depan Jelang Berakhirnya Tenggat Waktu

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirim utusan khususnya Steve Witkoff ke Rusia minggu depan. Witkoff dikirim ke Rusia menjelang berakhirnya tenggat waktu yang diminta AS agar Rusia mengakhiri perang dengan Ukraina.

    “Saya rasa minggu depan, Rabu atau Kamis,” kata Trump saat ditanya kapan Witkoff ke Rusia seperti dilansir AFP, Senin (4/8/2025).

    Trump mengatakan ada dua kapal selam nuklir yang dikerahkannya. Dua kapal nuklir itu disebut sudah berada di kawasan Rusia.

    Meski begitu, Trump belum mengatakan tentang dua kapal nuklir itu, belum diketahui jelas maksud Trump itu kapal selam bertenaga nuklir atau bersenjata nuklir. Ia juga tidak merinci lokasi penempatan yang tepat, yang dirahasiakan oleh militer AS.

    Kecaman terhadap nuklir ini muncul di tengah tenggat waktu yang ditetapkan Trump pada akhir minggu depan bagi Rusia untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri perang Ukraina atau menghadapi sanksi baru yang tidak ditentukan.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Witkoff beberapa kali di Moskow, sebelum upaya Trump untuk memperbaiki hubungan dengan Kremlin terhenti.

    Tuntutan tersebut termasuk agar Ukraina meninggalkan wilayahnya dan mengakhiri ambisi untuk bergabung dengan NATO.

    Trump Beri Tenggat Waktu 10 Hari

    Sebelumnya, Trump memberikan Putin waktu untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia memastikan akan ada sanksi baru yang lebih berat jika Putin tidak mematuhi.

    Dilansir AFP, Selasa (29/7), Trump menyampaikan ultimatum itu saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Skotlandia. Ia menegaskan akan ada sanksi baru yang lebih berat bagi Putin jika tidak mengindahkan ultimatumnya.

    Trump, yang duduk bersama Starmer di resor golf mewah milik pemimpin AS tersebut di Turnberry, selatan Glasgow, mengatakan ia “sangat kecewa” dengan Putin atas serangan yang terus berlanjut terhadap target sipil Ukraina.

    Ia mengumumkan bahwa ia mengurangi tenggat waktu 50 hari yang sebelumnya ditetapkan pada 14 Juli bagi Putin untuk mengakhiri konflik Ukraina menjadi “sekitar 10 atau 12 hari”, dimulai segera.

    “Tidak ada alasan untuk menunggu,” kata Trump, menambahkan bahwa ia pikir Putin ingin mengakhiri semuanya dengan cepat.

    Trump juga menuding Putin telah membunuh orang. Ia tidak tertarik untuk berbicara lagi dengan Putin.

    “Saya benar-benar merasa ini akan berakhir. Tapi setiap kali saya berpikir ini akan berakhir, dia membunuh orang. Saya tidak begitu tertarik untuk berbicara (dengannya) lagi,” ucap dia.

    (zap/yld)