Negara: Rusia

  • Ukraina akan Berbagi Rencana Perdamaian yang Direvisi dengan AS Hari Ini

    Ukraina akan Berbagi Rencana Perdamaian yang Direvisi dengan AS Hari Ini

    JAKARTA – Ukraina akan berbagi rencana perdamaian yang direvisi dengan Amerika Serikat pada hari Selasa yang bertujuan untuk mengakhiri perang Rusia, setelah perundingan di London antara Presiden Volodymyr Zelensky dengan para pemimpin Prancis, Jerman dan Inggris Hari Senin.

    Menjelang empat tahun perang, Kyiv, di bawah tekanan Gedung Putih untuk segera menyetujui penyelesaian damai, ingin menyeimbangkan rancangan yang didukung AS yang secara luas dianggap menguntungkan Moskow.

    Pertemuan yang diatur antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Zelensky bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina.

    Presiden Zelensky mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan, rencana yang direvisi tersebut terdiri dari 20 poin, tetapi masih belum ada kesepakatan mengenai masalah penyerahan wilayah – yang didorong oleh Moskow.

    “Semangat Amerika, pada prinsipnya, adalah untuk menemukan kompromi,” katanya, melansir Al Arabiya dari Reuters (9/12).

    “Tentu saja, ada masalah kompleks terkait wilayah tersebut, dan belum ada kompromi yang ditemukan di sana,” tandasnya.

    Dalam kesempatan tersebut Ia menegaskan kembali, Ukraina tidak dapat menyerahkan sebidang tanah pun.

    Sebelumnya, sebuah sumber Pemerintah Inggris mengatakan, pertemuan Hari Senin akan berfokus pada penggunaan aset-aset Rusia yang dibekukan di Barat.

    Para pemimpin dari Estonia, Finlandia, Irlandia, Latvia, Lituania, Polandia dan Swedia mendesak Uni Eropa untuk segera menindaklanjuti proposal yang tertunda untuk menggunakan aset-aset tersebut guna menyediakan dana bagi Ukraina.

    PM Starmer, Presiden Macron, Kanselir Merz dan Presiden Zelensky juga berupaya mendapatkan jaminan keamanan AS untuk membantu mencegah serangan lebih lanjut dari Rusia, yang melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022.

    Publikasi rencana gencatan senjata AS bulan lalu telah cukup berhasil memusatkan perhatian para pemimpin Eropa, yang khawatir Kyiv akan dipaksa untuk menerima banyak tuntutan Rusia, yang menurut beberapa pihak dapat mengganggu stabilitas benua tersebut.

    Meskipun para pejabat AS mengatakan mereka berada di tahap akhir mencapai kesepakatan, sejauh ini hanya ada sedikit tanda bahwa Ukraina maupun Rusia bersedia menandatangani kerangka kerja kesepakatan yang disusun oleh para negosiator Trump.

    “Kami mendukung Ukraina dan, jika ingin ada gencatan senjata, itu harus gencatan senjata yang adil dan langgeng,” kata PM Starmer setelah menyambut para pemimpin di kediamannya di Downing Street No. 10.

    Presiden Macron dan Kanselir Merz juga menyatakan tekad mereka untuk melanjutkan rencana yang tegas, di saat yang digambarkan oleh kanselir Jerman sebagai “penentu bagi kita semua.”

    Presiden Zelensky menyoroti langkah penyeimbangan yang rumit yang perlu dilakukan oleh kekuatan-kekuatan Eropa saat mereka mencoba menegosiasikan persyaratan yang lebih baik untuk rencana AS yang diusulkan.

    “Ada beberapa hal yang tidak dapat kita kelola tanpa Amerika, hal-hal yang tidak dapat kita kelola tanpa Eropa; itulah mengapa kita perlu membuat beberapa keputusan penting,” katanya.

    Diketahui, Ukraina sedang mengalami salah satu periode terberat dalam perang ini. Pasukan Rusia terus bergerak maju di timur, dan kota-kota di Ukraina mengalami pemadaman listrik selama berjam-jam akibat serangan Rusia yang semakin intensif terhadap jaringan energi dan infrastruktur penting lainnya.

    Utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan menantunya, Jared Kushner, membawa rencana revisi ke Moskow pekan lalu, kemudian mengadakan pembicaraan beberapa hari lagi dengan para pejabat Ukraina di Miami, yang berakhir pada Hari Sabtu tanpa ada kemajuan.

    Presiden Zelensky menyebut diskusi tersebut konstruktif tetapi tidak mudah. ​​Trump mengatakan pada Hari Minggu bahwa ia “kecewa” dengan Presiden Ukraina, menuduhnya belum membaca proposal terbaru yang didukung oleh AS.

  • Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan sumber serangan Distributed Denial of Service (DDoS) terbesar pada kuartal III/2025.

    Laporan terbaru Cloudflare menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh sumber serangan terbesar berasal dari Asia, dengan Indonesia masih memimpin daftar tersebut.

    Menurut data Cloudflare, dikutip Selasa (9/12/2025), Indonesia telah bertahan di posisi pertama selama satu tahun penuh, terhitung sejak kuartal III 2024. Bahkan pada kuartal II 2024, Indonesia sempat naik ke posisi kedua setelah sebelumnya berada jauh di bawah pada tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam lima tahun terakhir, sejak kuartal III/2021, persentase permintaan serangan HTTP DDoS yang berasal dari Indonesia melonjak hingga 31.900%, sebuah peningkatan yang dinilai sangat mengejutkan.

    Sumber serangan DDoS dunia

    Daftar negara yang masuk peringkat 10 besar sumber serangan DDoS antara lain:

    1. Indonesia

    2. Thailand

    3. Bangladesh

    4. Ekuador

    5. Rusia

    6. Vietnam

    7. India

    8. Hong Kong

    9. Singapura

    10. Ukraina

    Para penyerang DDoS banyak mengincar sektor mineral bumi langka, pertambangan, serta industri mineral dan logam. Serangan terhadap sektor ini meningkat signifikan pada kuartal III 2025, seiring memanasnya isu tarif kendaraan listrik (EV), ekspor logam tanah jarang, hingga keamanan siber menjelang KTT perdagangan Uni Eropa–Tiongkok ke-25.

    Industri otomotif juga menjadi sasaran empuk para pelaku serangan. Sektor ini mencatat lonjakan terbesar, naik 62 peringkat hanya dalam satu kuartal, menjadikannya industri ke-6 yang paling sering diserang di dunia. 

    Selain itu, perusahaan keamanan siber pun tak luput dari serangan. Ironisnya, industri yang bertugas menjaga keamanan digital ini justru mengalami peningkatan serangan DDoS yang signifikan, naik 17 peringkat menjadi industri ke-13 yang paling sering diserang di dunia.

    Lebih lengkapnya ini dia urutan industri teratas yang mengalami serangan tertinggi pada kuartal III 2025, sektor Teknologi Informasi & Layanan berada di posisi teratas industri paling banyak diserang, disusul Telekomunikasi serta Perjudian & Kasino. 

    Sementara itu, industri otomotif mencatat lonjakan drastis secara kuartalan, diikuti peningkatan serangan terhadap sektor Media, Produksi & Penerbitan. Adapun industri Perbankan & Jasa Keuangan, Ritel, dan Elektronik Konsumen juga masuk dalam daftar yang mengalami peningkatan signifikan.

    Serangan DDoS terhadap perusahaan AI melonjak 347%

    Pada September 2025, survei Tony Blair Institute menunjukkan bahwa masyarakat Inggris melihat AI lebih sebagai risiko ekonomi daripada peluang. Situasi ini memicu diskusi besar mengenai otomatisasi dan kepercayaan publik. 

    Pada waktu yang sama, Komisi Hukum Inggris meluncurkan tinjauan terkait penggunaan AI dalam pemerintahan. Cloudflare mencatat kenaikan sebesar 347% dalam lalu lintas serangan HTTP DDoS terhadap perusahaan AI generatif, berdasarkan sampel beberapa layanan AI terbesar di dunia. (Nur Amalina)

  • Pesawat Militer Rusia Jatuh, Angkut 7 Orang

    Pesawat Militer Rusia Jatuh, Angkut 7 Orang

    Jakarta

    Sebuah pesawat militer Rusia jatuh saat uji terbang setelah menjalani perbaikan. Pesawat tersebut jatuh di sebelah timur Moskow, ibu kota Rusia pada hari Selasa (9/12/2025).

    Kantor berita Rusia, TASS melaporkan tujuh orang berada di dalam pesawat tersebut saat kecelakaan terjadi. Saat ini belum diketahui apakah mereka selamat.

    “Hari ini di wilayah Ivanovo, saat uji terbang setelah perbaikan, sebuah pesawat angkut militer AN-22 jatuh,” media pemerintah Rusia tersebut mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

    “Pesawat itu jatuh di daerah tak berpenghuni,” tambahnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/12/2025).

    Tim pencari telah dikerahkan dan penyelidikan telah dibuka terkait kecelakaan tersebut, kata Kementerian Pertahanan.

    Wilayah Ivanovo terletak sekitar 200 kilometer (125 mil) di timur Moskow.

    Tonton juga video “Black Box Pesawat Militer Turki Ditemukan, Erdogan Buka Suara”

    (ita/ita)

  • Tegang! Pesawat Militer China-Rusia Melintas, Korsel Kerahkan Jet Tempur

    Tegang! Pesawat Militer China-Rusia Melintas, Korsel Kerahkan Jet Tempur

    Seoul

    Militer Korea Selatan (Korsel) mengerahkan sejumlah jet tempurnya setelah mendeteksi pesawat-pesawat militer China dan Rusia terbang keluar-masuk zona pertahanan udaranya pada Selasa (9/12) waktu setempat.

    Kepala Staf Gabungan (JCS) militer Korsel, seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (9/12/2025), melaporkan sebanyak tujuh pesawat militer Rusia dan dua pesawat militer China terdeteksi memasuki Zona Identifikasi Pertahanan udara Korea (KADIZ) pada Selasa (9/12) pagi, sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

    Tak lama setelah itu, sebut JCS, pesawat-pesawat asing itu terbang meninggalkan zona pertahanan udara Korsel.

    Meski memasuki zona pertahanan udara, ditegaskan oleh JCS bahwa tidak ada pesawat militer China maupun Rusia yang melanggar wilayah udara Korsel.

    Dikatakan JCS dalam pernyataannya bahwa pesawat-pesawat militer China dan Rusia itu telah diidentifikasi, kemudian sejumlah jet tempur Korsel dikerahkan sebagai respons atas situasi tersebut, dan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat.

    “Mengerahkan sejumlah jet tempur untuk mengambil langkah-langkah taktis dalam persiapan menghadapi segala kemungkinan,” sebut JCS dalam pernyataannya.

    Pesawat-pesawat militer China dan Rusia itu, sebut militer Korsel yang dikutip kantor berita Yonhap, terdeteksi mengudara selama satu jam di dalam zona pertahanan udara yang terletak di lepas pantai timur dan selatan Korsel, sebelum meninggalkan zona tersebut.

    Pesawat-pesawat asing itu terdeteksi sebelum memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korsel, yang didefinisikan sebagai wilayah yang lebih luas di mana negara-negara mengawasi pesawat-pesawat untuk alasan keamanan, tetapi bukan merupakan wilayah udara mereka.

    Belum ada tanggapan langsung dari Beijing maupun Moskow atas laporan Seoul tersebut.

    Namun menurut laporan Yonhap, pesawat-pesawat militer China dan Rusia biasanya melakukan latihan gabungan di sekitar Semenanjung Korea sebanyak sekali atau dua kali dalam setahun.

    Sejak tahun 2019, China dan Rusia secara rutin menerbangkan pesawat militer ke zona pertahanan udara Korsel tanpa pemberitahuan sebelumnya, dengan alasan latihan gabungan.

    Pada November tahun lalu, Seoul mengerahkan sejumlah jet tempur setelah mendeteksi lima pesawat militer China dan enam pesawat militer Rusia terbang melintasi zona pertahanan udaranya.

    Tonton juga video “Pesawat Militer Turki Jatuh di Georgia, 18 Jenazah Ditemukan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

    Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak memiliki hak hukum maupun hak moral untuk menyerahkan wilayah kepada Rusia, dalam kesepakatan apa pun yang bertujuan mengakhiri invasi Moskow terhadap Kyiv yang berlangsung hampir empat tahun terakhir.

    “Apakah kami membayangkan akan menyerahkan wilayah? Kami tidak memiliki hak hukum untuk melakukannya, berdasarkan hukum Ukraina, konstitusi kami, dan hukum internasional. Dan kami juga tidak memiliki hak moral apa pun,” tegas Zelensky dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025).

    Zelensky mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS), yang menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia, sedang berusaha menemukan kompromi untuk masalah ini.

    “Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah, tetapi kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Kami sedang memperjuangkannya, seperti yang Anda ketahui,” ucapnya.

    “Ada masalah-masalah sulit terkait wilayah dan sejauh ini, belum ada kompromi,” ujar Zelensky.

    Sebelumnya, seorang pejabat senior, yang enggan disebut namanya namun memahami perundingan yang sedang berlangsung, mengatakan kepada AFP bahwa masalah wilayah Ukraina merupakan yang “paling problematik” dalam negosiasi.

    Masalah jaminan keamanan untuk Kyiv juga menjadi salah satu poin penting dalam perundingan tersebut.

    “Kuncinya adalah mengetahui apa yang akan siap dilakukan oleh mitra-mitra kami jika terjadi agresi baru oleh Rusia. Saat ini, kami belum menerima jawaban apa pun untuk pertanyaan ini,” kata Zelensky dalam konferensi pers online pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Setelah menghadiri pertemuan di London, ibu kota Inggris, Zelensky terbang ke Brussels, Belgia, untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin NATO dan Komisi Eropa.

    “Kemudian, pada malam hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat atau tengah malam, saya akan pergi ke Italia,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Zelensky mengatakan bahwa para pejabat Ukraina dan Eropa “akan membahas 20 poin ini” yang diterima dari pihak AS. Dia menambahkan bahwa proposal balasan akan sudah siap pada Selasa (9/12) malam untuk dikirimkan ke Washington.

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Pelajari Cara Lumpuhkan Starlink, Butuh 2.000 Drone untuk Putuskan Internet Taiwan

    China Pelajari Cara Lumpuhkan Starlink, Butuh 2.000 Drone untuk Putuskan Internet Taiwan

    China, Rusia, dan Amerika Serikat telah mengembangkan kemampuan anti-satelit yang signifikan.

    “Namun seiring AS dan negara lain beralih ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata yang sebelumnya diteliti, seperti amunisi anti-satelit pendakian langsung (ASAT), menjadi kurang bernilai strategis,” kata Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di Pusat Kebijakan dan Strategi Luar Angkasa di The Aerospace Corp, Sam Wilson.

    “Meskipun melumpuhkan satu aset saja akan menyebabkan kerusakan dan berpotensi meningkatkan konflik, hal itu tidak akan melumpuhkan seluruh konstelasi,” ujarnya.

    Menurut CSIS, China saat ini sedang mengembangkan teknologi konstelasi sendiri untuk mendapatkan manfaat dari jaringan ruang angkasa terdistribusi. setara Starlink. Sehingga dalam skenario konflik, AS dan sekutunya juga harus mempertimbangkan bagaimana cara menghambat akses PLA ke jaringan tersebut.

    Sementara Secure World Foundation mencatat, sejak 2015, Rusia telah melakukan uji ASAT, China melakukan enam pengujian, dan India melakukan dua pengujian sejak 2015.

    Selain gangguan sinyal, sejumlah negara mengembangkan operasi ruang angkasa aktif, termasuk Prancis yang berencana menyebarkan satelit nano kecil untuk pertahanan, India menciptakan kemampuan docking di orbit, dan China beberapa kali melakukan “dogfighting” antar satelit manuver antar wahana yang menunjukkan kemampuan operasi jarak dekat.

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Jakarta

    Tanggal 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tumbang. Selama lebih dari 50 tahun dinasti Alawi itu berkuasa, dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

    Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

    Pada Januari berikutnya, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

    Aman tapi genting

    Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi “lanskap keamanan yang terfragmentasi”.

    Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang, dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam, bahkan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze. Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya.

    Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

    Jalan panjang menuju keadilan

    Kekerasan yang masih terjadi sebagian dipicu aksi balas dendam terhadap mereka yang dituduh berkolaborasi dengan rezim lama. Karena itu, keadilan transisi dinilai krusial, demi membongkar semua kejahatan dari era Assad, tulis wadah pemikir Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) di Washington, September silam.

    Namun, SJAC menilai progres masih timpang. Ketika komisi pencari orang hilang relatif aktif, proses penyelidikan kejahatan rezim dinilai “berjalan lambat karena minim dukungan pemerintah pusat.”

    Kelompok hak asasi juga mengkritik fokus penyelidikan yang dinilai hanya menyasar kejahatan era Assad, tanpa menelaah dugaan pelanggaran oleh kelompok lain, termasuk HTS.

    Demokrasi di usia prematur

    Suriah menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

    Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam. Sejumlah pengamat juga mengkhawatirkan kuatnya konsolidasi kekuasaan di tangan al-Sharaa, dan betapa sang penguasa berlaku kian lalim.

    Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersevzt. Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme.

    Diplomasi: Terbuka tapi rentan

    Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri. Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bahkan berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

    Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan Cina. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama, yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

    Kepulangan menuju reruntuhan

    Sekitar 2,9 juta warga Suriah tercatat telah kembali, baik dari pengungsian di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi akan pulang ke kampung halaman yang telah hancur. Hampir semua pemukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

    Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250–400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

    Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025, ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

    Setahun setelah kejatuhan Assad, Suriah memang memasuki babak baru. Namun, jalan menuju stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masih panjang dan penuh ketidakpastian.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Eropa Menuju ke Arah yang Sangat Buruk

    Eropa Menuju ke Arah yang Sangat Buruk

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan bahwa Eropa sedang menuju arah yang sangat buruk. Trump meminta Eropa untuk berhati-hati.

    Dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), Trump juga mengecam denda sebesar $140 juta oleh Uni Eropa terhadap jejaring sosial X milik taipan teknologi Elon Musk. Namun Trump mengakui bahwa ia tidak tahu banyak tentang denda tersebut.

    “Lihat, Eropa harus sangat berhati-hati. (Mereka) melakukan banyak hal. Kami ingin Eropa tetap menjadi Eropa,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

    “Eropa sedang menuju ke arah yang buruk. Ini sangat buruk, sangat buruk bagi rakyatnya. Kami tidak ingin Eropa berubah begitu banyak. Mereka sedang menuju ke arah yang sangat buruk,” imbuhnya.

    Komentar Republikan ini menyusul kritik dalam strategi keamanan nasional AS yang baru dirilis minggu lalu yang menyebut Eropa terlalu diatur dan menghadapi “penghapusan peradaban” akibat migrasi.

    Trump dan Eropa juga semakin berselisih mengenai rencana AS untuk mengakhiri perang di Ukraina. Eropa khawatir bahwa Washington bertujuan untuk memaksa Kyiv menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Posisi Trump terhadap Eropa menggemakan posisi Musk, mantan sekutu presiden, yang telah berulang kali melontarkan klaim yang menghasut tentang migrasi di Uni Eropa.

    Musk mengatakan setelah X didenda karena melanggar aturan digital Uni Eropa, blok tersebut harus “dihapuskan.” Brussels menepis pernyataannya sebagai “benar-benar gila.”

    Ketika ditanya tentang denda tersebut, Trump mengatakan bahwa “Saya rasa itu tidak benar” sebelum mengklarifikasi bahwa “Elon belum menghubungi saya untuk meminta bantuan terkait hal itu” dan mengatakan ia akan mendapatkan detail lebih lanjut nanti.

    Lihat juga Video Trump Mau Ikutan Nimbrung Polemik Netflix Akuisisi Warner Bros

    (lir/lir)

  • Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Bisnis.com, JAKARTA — Djauhari Oratmangun, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk China merangkap Mongolia, menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada Djauhari Oratmangun atas peran krusialnya sebagai diplomat karir ulung. 

    Dengan latar belakang diplomasi yang luas dan profesional, sosok yang sebelumnya menjabat Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarusia itu dinilai berhasil memperkuat kerja sama strategis Indonesia–China dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan hubungan antarmasyarakat. 

    Bisnis Indonesia melihat pendekatan beliau mampu menjembatani kepentingan kedua negara dalam dinamika geopolitik Asia, secara signifikan meningkatkan kehadiran ekonomi Indonesia.

    “Kontribusinya menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama China di kawasan, sekaligus membuka peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” demikian ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

    Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. 

    Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

    Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    “Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

    Profil Djauhari Oratmangun

    Lahir di Beo, Sulawesi Utara, 22 Juli 1957, Djauhari Oratmangun meraih sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1981.

    Sempat bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Djauhari kemudian ‘banting setir’ dengan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak 1983.

    Setelah menjabat Kepala Seksi pada Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1984–1985, Djauhari mengawali penugasan diplomat sebagai Atase/Sekretaris III Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1986–1990.

    Setelah itu, dia kembali ke Indonesia dengan menduduki posisi Kepala Seksi pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1991–1992.

    Kemudian, dia kembali ditugaskan ke luar negeri sebagai Sekretaris I/Counsellor Perutusan Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya (a.l. ILO, WTO, WHO, UNCTAD, dan lainnya) di Geneva, Swiss pada 1993–1997.

    Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun memberikan sambutan dalam sebuah acara./Dok-KBRi Beijing

    Djauhari kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat untuk Perundingan Perdagangan dan Keuangan Internasional (WTO, UNCTAD, IMF, dan World Bank pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral pada 1998–1999, lalu mengisi posisi Kepala Bidang Ekonomi Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1999–2001.

    Pada awal milenium baru itu, Djauhari kemudian mengisi posisi Direktur Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 2001–2002. Dia kemudian menjabat Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Kemlu pada 2002–2004.

    Karirnya sebagai diplomat berlanjut sebagai Deputy Chief of Mission (DCM) Kedutaan Besar RI Den Haag, Belanda pada 2004–2008. Setahun berselang, dia mengisi posisi Duta Besar/Wakil tetap Ad-Interim RI untuk Asean dengan pangkat Duta Besar pada 2009–2010.

    Pada 2009, dia juga mulai menjabat Direktur Jenderal Kerjasama Asean/SOM Leader Asean-Indonesia/ SOM Leader ARF-Indonesia/ Kepala Sekretariat Nasional Indonesia-Asean. Tugas itu berakhir pada 2012.

    Selanjutnya, Djauhari diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus sejak 2012 dan penugasan itu berakhir pada 2016.

    Kemudian selama setahun, dia diangkat sebagai Duta Besar/ staf khusus Menlu untuk isu-isu strategis pada 2016 hingga Februari 2017. Setelah itu, Djauhari diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat China merangkap Mongolia.

    Hingga saat ini, Djauhari Oratmangun masih menjabat posisi strategis itu dan berperan penting dalam berbagai pencapaian penting hubungan Indonesia-China dalam delapan tahun terakhir, termasuk dari sisi perdagangan dan kemitraan strategis.