Negara: Republik Rakyat Cina

  • Data Intelijen AS Ungkap Ancaman Militer Terbesar Jatuh Pada China

    Data Intelijen AS Ungkap Ancaman Militer Terbesar Jatuh Pada China

    Jakarta

    Data intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkap ancaman militer terbesar negaranya jatuh pada China. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu itu telah membuat kemajuan dalam kemampuan militer hingga sibernya.

    Dirangkum detikcom, Rabu (26/3/2025), Laporan intelijen tersebut berjudul “Annual Threat Assessment” yang dirilis komunitas intelijen AS.

    Laporan tersebut, seperti dilansir AFP, menyebut “tekanan koersif” China terhadap Taiwan dan “operasi siber yang luas terhadap target AS” merupakan indikator meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional AS.

    Laporan tersebut memberikan gambaran umum tentang “wawasan kolektif” dari badan-badan intelijen AS tentang ancaman keamanan terhadap Washington yang ditimbulkan oleh negara-negara asing dan organisasi kriminal.

    “China menghadirkan ancaman militer yang paling komprehensif dan kuat terhadap keamanan nasional AS,” sebut laporan intelijen yang dirilis pada Selasa (25/3).

    Isi Laporan Intelijen AS: China Tak Terlihat Agresif Seperti Rusia-Korut

    Bendera China. Foto: Internet/ebcitizen.com

    Namun, disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa China lebih “berhati-hati” daripada Rusia, Iran, Korea Utara (Korut) agar tidak terlihat “terlalu agresif dan mengganggu”.

    Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan dalam sidang Senat pada Selasa (25/3) bahwa “China adalah pesaing strategis kita yang paling mampu” berdasarkan intelijen saat ini.

    “Militer China mengerahkan kemampuan canggih, termasuk senjata hipersonik, pesawat siluman, kapal selam canggih, aset perang siber dan luar angkasa yang lebih kuat, dan persenjataan nuklir yang lebih besar,” sebut Gabbard.

    Laporan intelijen AS itu menyebut Beijing akan terus memperluas “kegiatan pengaruh jahat yang bersifat koersif dan subversif” untuk melemahkan AS secara internal dan global.

    Pemerintah China, menurut laporan intelijen AS, akan berusaha melawan apa yang dilihatnya sebagai “kampanye yang dipimpin AS untuk menodai hubungan global Beijing dan menggulingkan” Partai Komunis China.

    Selain China, penilaian intelijen itu juga menganalisis ancaman terhadap AS yang ditimbulkan oleh Rusia, Korut, Iran dan “para penjahat transnasional non-negara”, termasuk kartel narkoba Meksiko dan kelompok-kelompok ekstremis.

    Respons China

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun. Foto: REUTERS/Florence Lo/File photo Purchase Licensing Rights

    Pemerintah China menanggapi laporan intelijen terbaru AS yang menyebut negaranya sebagai ancaman militer dan siber terbesar bagi kepentingan AS secara global.

    Otoritas Beijing mendesak Washington untuk berhenti memandang China melalui “mentalitas hegemonik” mereka sendiri.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (26/3/2025), menuduh AS telah menyebarkan teori soal Beijing merupakan ancaman hanya untuk membendung dan menekan negara tersebut.

    China, sebut Guo dalam pernyataannya, mendesak AS untuk berhenti berkomplot dan mendukung aktivitas kemerdekaan Taiwan.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Gerilya Rekrut PNS Korban PHK Trump, Gedung Putih Buka Suara

    China Gerilya Rekrut PNS Korban PHK Trump, Gedung Putih Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa perusahaan yang dioperasikan secara diam-diam oleh firma teknologi China berupaya merekrut para pegawai pemerintah AS yang terkena PHK. Modus ini diidentifikasi oleh iklan perekrutan kerja dan peneliti.

    Max Lesser, seorang analis senior di lembaga think tank Foundation for Defense Democracies, mengatakan beberapa perusahaan China memasang iklan perekrutan yang spesifik menyasar para pegawai pemerintah AS korban PHK.

    “Ini adalah bagian yang lebih luas dari firma perekrutan dan konsultan palsu yang menargetkan mantan pegawai pemerintah AS dan para peneliti AI,” kata dia, dikutip dari Reuters, Rabu (26/3/2025).

    Hanya sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai 4 perusahaan konsultan dan perekrutan yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Dalam beberapa kasus, 4 firma berbagi situs web yang tumpang tindih, di-hosting di server yang sama, atau memiliki tautan digital lainnya, menurut laporan Reuters dan penelitian Lesser.

    Situs web 4 perusahaan tersebut di-hosting di alamat IP yang sama dengan Smiao Intelligence, sebuah perusahaan layanan internet yang situs webnya tidak tersedia selama pelaporan Reuters. Reuters tidak dapat memastikan keterkaitan antara Smiao Intelligence dan 4 perusahaan tersebut.

    Upaya Reuters untuk melacak 4 perusahaan dan Smiao Intelligence menemui banyak jalan buntu. Antara lain panggilan telepon yang tidak terjawab, nomor telepon yang tidak lagi berfungsi, alamat palsu, alamat yang mengarah ke kolom kosong, email yang tidak terjawab, dan daftar pekerjaan yang terhapus dari LinkedIn.

    Lesser yang mengungkap jaringan tersebut dan membagikan penelitiannya dengan Reuters sebelum dipublikasikan, mengatakan kampanye tersebut mengikuti teknik canggih yang digunakan oleh operasi intelijen China sebelumnya.

    “Yang menjadikan kegiatan ini penting adalah upaya jaringan tersebut mengeksploitasi kerentanan finansial mantan pegawai federal yang terkena dampak PHK massal baru-baru ini,” ia menuturkan.

    Reuters tak bisa mengklarifikasi apakah perusahaan-perusahaan palsu asal China ini terkait dengan pemerintah China. Tak diketahui pula apakah ada mantan PNS korban PHK Trump yang akhirnya benar-benar direkrut.

    Tiga analis intelijen mengatakan kepada Reuters bahwa taktik entitas China ini merupakan modus klasik untuk mengumpulkan informasi intelijen dari mantan pegawai pemerintah yang dipecat oleh Trump dan Elon Musk melalui Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Setelah mantan PNS direkrut, mereka akan ditanya-tanya terkait informasi sensitif terkait operasi pemerintah AS, menurut analis. Mereka juga akan dimintai nama-nama orang yang penting untuk direkrut dalam mengumpulkan informasi lebih dalam.

    Juru bicara Kedutaan China di Washington mengatakan kepada Reuters melalui email bahwa pemerintah China tidak mengetahui terkait entitas-entitas yang dicurigai terlibat dalam kampanye perekrutan tersebut.

    Juru bicara Gedung Putih mengatakan China secara terus-terusan mengeksploitasi AS melalui upaya mata-mata.

    “Pegawai pemerintah yang aktif atau sudah tidak bertugas harus mengetahui dampak bahaya dari upaya [China] ini dan tetap menjaga rapat-rapat informasi pemerintah AS,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Lowongan Petugas PPSU dan Damkar Diutamakan untuk Warga Jakarta, Pramono Jelaskan Nasib Pendatang

    Lowongan Petugas PPSU dan Damkar Diutamakan untuk Warga Jakarta, Pramono Jelaskan Nasib Pendatang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jakarta masih menjadi magnet bagi para pengadu nasib dari berbagai daerah. Daya tarik magnet itu semakin kuat pada momen lebaran yang sebentar lagi datang.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tengah menyiapkan ribuan lowongan kerja.

    Namun, kesempatan kerja itu diprioritaskan untuk warga Jakarta, karena merupakan janji kampanyenya.

    Lantas bagaimana nasib pendatang? 

    Petugas Damkar

    Pramono mengaku akan segera membuka lowongan untuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Jakarta.

    Ia menekankan, lowongan menjadi petugas damkar akan diprioritaskan untuk warga ber-KTP Jakarta.

    “Kami akan membuka secara bertahap untuk anggota ataupun petugas pemadam kebakaran. Tentunya diutamakan yang ber-KTP Jakarta, seperti yang saya sampaikan,” ucap Pramono saat ditemui di Kantor Damkar Jakarta Pusat, Senin (24/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Pram, sapaan karib sang gubernur, tidak menyebut tanggal tepatnya, namun ia memastikan lowongan petugas damkar akan dibuka tahun 2025 ini.

    “Yang jelas akan dibuka tahun ini. Yang jelas segera akan dibuka,” kata dia.

    Politikus senior PDIP itu menjelaskan, saat ini Jakarta memiliki 4.000 petugas damkar.

    Sedangkan, idealnya mencapai 10.000-11.000 petugas.

    “Memang dari segi personel masih sangat kekurangan. Dengan demikian secara perlahan kita akan mempersiapkan supaya kebutuhan personel itu bisa tercukupi,” ucap Pramono.

    Pramono juga mengungkapkan, dari 267 kelurahan di Jakarta, baru sekitar 170 yang memiliki pos damkar.

    Sementara itu, di tingkat kecamatan, seluruhnya atau 44 kecamatan sudah memiliki sektor damkar.

    “Maka untuk itu di daerah-daerah yang padat penduduk seperti Tambora dan sebagainya perlu ada langkah-langkah untuk mempersiapkan sejak dini. Termasuk preventif untuk pencegahan kebakaran,” kata dia.

    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi menegaskan, calon petugas pemadam kebakaran harus memenuhi dua kriteria kunci.

    Pertama adalah petugas damkar harus sehat. Tentu bertarung melawan api membutuhkan fisik prima.

    Syarat kedua adalah, petugas damkar tidak boleh memiliki trauma tertentu, seperti takut ketinggian ataupun takut gelap.

    “Kriterianya, salah satunya itu pribadi yang sehat, sudah pasti. Terus juga nanti pengetesan lagi, dites lagi apakah trauma dengan ketinggian, trauma dengan gelap. Jadi itu kan tidak boleh jadi petugas pemadam pembakaran. Nanti kita tes lagi,” ucap Satriadi.

    Petugas PPSU

    Selain akan merekrut petugas damkar, Pram juga melonggarkan syarat bekerja menjadi petugas PPSU.

    Siapapun yang ingin menjadi pasukan oranye, hanya membutuhkan ijazah SD.

    Syarat pendidikan itu lebih rendah dari sebelumnya yang mengharuskan pelamar memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkatatas (SLTA) atau sekolah menengah atas (SMA).

    Hal itu diumumkan Pram di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    “Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pram saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Syarat lain dari Pramono adalah, pelamar PPSU harus memiliki etos kerja yang tinggi.

    “Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.

    Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.

    “Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga pernah mengatakan hal serupa.

    Meskipun tanpa syarat ijazah tinggi, gaji petugas PPSU tetap menggiurkan, mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.

    Ia menegaskan petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kerapian kota.

     “PPSU bukan pekerja rendah tapi mereka gajinya UMR, jadi bukan dilihat sebelah mata. Artinya, memang tugasnya merapikan kota, segala macam, nah itu juga bagian dari lapangan kerja yang kita ciptakan,” kata Rano.

    Jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, gaji PPSU mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta.

    Menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja demi menekan angka pengangguran.

    Selain itu, salah satu alasan memperlonggar syarat pendidikan untuk PPSU adalah tingginya angka pengangguran di Jakarta, terutama di kawasan rawan tawuran seperti Cipinang, Jakarta Timur.

    Ia menilai bahwa persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak putus sekolah menjadi akar masalah yang memicu terjadinya konflik sosial di kawasan tersebut.

    Dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano berharap angka pengangguran bisa ditekan dan potensi tawuran dapat diminimalisir.

    “Inti permasalahan misalnya ekonomi, banyak yang tidak kerja, putus sekolah banyak, ah yuk kita ciptakan, memang tugas kita menciptakan itu (lapangan kerja). Maka dari itu kemarin saya sampaikan Jakarta akan menciptakan 500.000 lapangan kerja,” ungkap Rano.

    Nasib Pendatang

    Di sisi lain, meminta para pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta untuk melengkapi diri dengan keahlian.

    Sehingga mereka dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak selama merantau di Jakarta.

    “Bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo saja, tapi tentunya kami sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa capable untuk bekerja dengan baik,”  ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Pramono pun menjanjikan bakal membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk para pendatang dan warga Jakarta yang belum bekerja.

    “Kami akan membuka job fair, kami akan membuka balai latihan kerja, kami akan mempersiapkan memperbaiki kualitas kerja kita,” ujarnya.

    Tak cuma membuka lapangan kerja, Pram juga berjanji bakal memberi pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan keahlian masyarakat.

    Sehingga mereka bisa bersaing di bursa kerja dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga.

    “Di dalam balai latihan kerja saya juga sudah meminta untuk diajari belajar bahasa asing, bahasa Korea, Jepang, China. Karena salah satu yang dihadapi kita paling utama adalah di bahasa kalau kota berangkat ke luar negeri,” tuturnya.

    Di sisi lain, Pram juga memastikan, Jakarta terbuka bagi siapapun masyarakat yang ingin mengaku nasib.

    Ia pun memastikan tak akan ada operasi yustisi terhadap para pendatang seperti yang dulu dijalankan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

    “Kita tidak boleh tidak memanusiakan orang, sehingga enggak ada operasi justisia yang dulu pernah ada, saya melarang,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Disebut AS sebagai Ancaman Militer Terbesar, China Bilang Gini

    Disebut AS sebagai Ancaman Militer Terbesar, China Bilang Gini

    Beijing

    Pemerintah China menanggapi laporan intelijen terbaru Amerika Serikat (AS) yang menyebut negaranya sebagai ancaman militer dan siber terbesar bagi kepentingan AS secara global. Otoritas Beijing mendesak Washington untuk berhenti memandang China melalui “mentalitas hegemonik” mereka sendiri.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (26/3/2025), menuduh AS telah menyebarkan teori soal Beijing merupakan ancaman hanya untuk membendung dan menekan negara tersebut.

    China, sebut Guo dalam pernyataannya, mendesak AS untuk berhenti berkomplot dan mendukung aktivitas kemerdekaan Taiwan.

    Laporan intelijen terbaru AS, berjudul “Annual Threat Assessment” yang dirilis komunitas intelijen Washington pada Selasa (25/3), menyebut China sebagai ancaman terbesar bagi kepentingan AS secara global.

    Namun disebutkan juga dalam laporan intelijen itu bahwa Beijing telah membuat kemajuan dalam kemampuan militer dan sibernya.

    Menurut laporan intelijen AS tersebut, “tekanan koersif” China terhadap Taiwan dan “operasi siber yang luas terhadap target AS” merupakan indikator meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional AS.

    Laporan tersebut memberikan gambaran umum tentang “wawasan kolektif” dari badan-badan intelijen AS tentang ancaman keamanan terhadap Washington yang ditimbulkan oleh negara-negara asing dan organisasi kriminal.

    Namun, disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa China lebih “berhati-hati” daripada Rusia, Iran, Korea Utara (Korut) agar tidak terlihat “terlalu agresif dan mengganggu”.

    Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan dalam sidang Senat pada Selasa (25/3) bahwa “China adalah pesaing strategis kita yang paling mampu” berdasarkan intelijen saat ini.

    “Militer China mengerahkan kemampuan canggih, termasuk senjata hipersonik, pesawat siluman, kapal selam canggih, aset perang siber dan luar angkasa yang lebih kuat, dan persenjataan nuklir yang lebih besar,” ujar Gabbard.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilot Lupa Bawa Paspor, Pesawat dari LA ke Shanghai Terpaksa Putar Balik, Delay hingga 3 Jam – Halaman all

    Pilot Lupa Bawa Paspor, Pesawat dari LA ke Shanghai Terpaksa Putar Balik, Delay hingga 3 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah penerbangan United Airlines dari Los Angeles menuju Shanghai, Tiongkok, terpaksa berbalik arah karena pilot lupa membawa paspornya.

    Mengutip Los Angeles Times, pesawat tersebut lepas landas pada Sabtu (22/3/2025) pukul 13.47 waktu setempat untuk penerbangan yang dijadwalkan berlangsung selama 14 jam.

    Namun, tak lama setelah mengudara, pesawat dialihkan ke San Francisco karena pilot tidak membawa paspor.

    Pesawat mendarat di San Francisco pada pukul 17.05, menyebabkan keterlambatan lebih dari tiga jam sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Tiongkok.

    Juru bicara United Airlines menyatakan, maskapai tersebut segera mengatur kru baru untuk menerbangkan penumpang.

    Kru pengganti yang terdiri dari 13 orang ditugaskan, dan pesawat akhirnya lepas landas kembali pada pukul 20.28, sebelum mendarat di Shanghai pada pukul 00.48 dini hari waktu setempat, Senin.

    Para penumpang menerima kupon makan serta kompensasi atas keterlambatan ini, menurut pernyataan juru bicara maskapai.

    Seorang pengguna Reddit yang mengaku sebagai penumpang dalam penerbangan tersebut, mengatakan bahwa ia menerima kupon makan senilai $15.

    Menurutnya, kru pesawat hanya menginformasikan bahwa penerbangan dialihkan karena “masalah tak terduga yang berkaitan dengan kru.”

    United Airlines tidak memberikan tanggapan mengenai apa yang akan terjadi jika pilot tetap mendarat di Tiongkok tanpa paspor, atau apakah ada prosedur tambahan untuk memverifikasi dokumen kru sebelum keberangkatan.

    “Insiden Memalukan”

    “Ini cukup memalukan bagi United,” kata Shukor Yusof, pendiri Endau Analytics, sebuah firma penasihat industri penerbangan yang berbasis di Singapura, dalam wawancara dengan CNN.

    Ia menambahkan, kesalahan ini tidak dapat diterima untuk maskapai global seperti United dan mencerminkan kurangnya disiplin.

    United merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia, yang setiap tahunnya menerbangkan 140 juta penumpang ke lebih dari 300 tujuan di enam benua, menurut situs web resminya.

    Shukor juga menyoroti bahwa kelalaian seperti ini, dapat merugikan maskapai secara finansial, mengingat biaya tambahan yang ditimbulkan, seperti bahan bakar jet yang harus dibuang sebelum pengalihan penerbangan serta kompensasi bagi penumpang yang terdampak.

    Meski dalam beberapa bulan terakhir sejumlah kecelakaan pesawat yang melibatkan maskapai penerbangan AS telah menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan, Shukor menilai, insiden terbaru dengan United lebih merupakan masalah protokol dibandingkan isu keamanan.

    Sementara itu, United Airlines juga menghadapi beberapa kontroversi lain.

    Minggu lalu, seorang penumpang Yahudi Ortodoks mengajukan gugatan terhadap maskapai tersebut, menuduh seorang pilot United secara paksa mengeluarkannya dari toilet saat ia mengalami sembelit, yang menyebabkan dirinya terekspos di depan penumpang lain selama penerbangan dari Tulum, Meksiko, ke Houston.

    Di sisi lain, seorang ibu di New Jersey mengecam United setelah maskapai itu meminta agar ia melepaskan selang pernapasan putranya yang memiliki kondisi medis kompleks sebelum pesawat lepas landas.

    Video TikTok sang ibu yang merekam insiden tersebut telah ditonton lebih dari 1,3 juta kali.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Jakarta

    Setelah berminggu-minggu melakukan manuver diplomatik dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan ambigu, otoritas Thailand akhirnya mendeportasi sekelompok 40 pria Uighur ke Cina bulan lalu.

    Padahal, selama berbulan-bulan, Amerika Serikat (AS) dan beberapa organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa para warga Uighur itu hampir pasti akan menghadapi penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, atau bahkan nasib yang lebih buruk di bawah pemerintahan Cina, jika tindakan itu dilakukan.

    Uighur, minoritas muslim berbahasa Turki dari provinsi Xinjiang di barat laut Cina, telah mengalami penindasan bertahun-tahun oleh otoritas Cina. Washington bahkan telah secara resmi menyebut tindakan Cina sebagai “genosida”.

    Insiden deportasi terbaru ini mirip dengan kejadian pada 2015, ketika pemerintah Thailand juga secara paksa mengembalikan lebih dari 100 pengungsi Uighur ke Cina, yang kemudian memicu kemarahan global dan protes dari warga muslim.

    Kecaman terhadap Pemerintah Thailand

    Menjelang deportasi terbaru ini, Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan beberapa peringatan, menyerukan Bangkok untuk menghormati kewajibannya berdasarkan hukum internasional, terutama prinsip larangan pengusiran paksa, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, hukuman, atau bahaya serius lainnya.

    Pada 27 Februari, hari deportasi terjadi, Kementerian Luar Negeri Jerman mengecam langkah tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Deportasi ini melanggar prinsip dalam hukum internasional yang melarang pengembalian orang ke negara di mana mereka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.

    Komisi Eropa juga mengecam keputusan Bangkok. Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada 13 Maret, Parlemen Eropa menyerukan Thailand untuk segera menghentikan deportasi lebih lanjut dan memberikan transparansi mengenai kebijakan pengungsi mereka.

    Banyak analis sepakat bahwa keputusan Thailand ini adalah langkah yang disengaja untuk mencari dukungan dari Cina, yang telah lama menuntut pengembalian pengungsi Uighur dari luar negeri.

    Deportasi ini terjadi pada saat Beijing secara aktif berupaya mempererat hubungannya dengan Bangkok, terutama dalam menangani sindikat industri penipuan siber atau cyberscam yang telah menyebar ke sebagian besar negara tetangga Thailand.

    “Apakah Thailand melakukannya untuk menyenangkan Beijing? Ya. Tetapi apakah Thailand meninggalkan Barat demi Cina? Tidak, sama sekali tidak,” kata seorang analis Thailand dan kolumnis kepada DW. “Thailand sedang memainkan strategi keseimbangan yang biasa, dan dalam hal ini, mereka hanya memprioritaskan kepentingan jangka pendeknya.”

    Utamakan ekonomi daripada isu HAM

    Para analis secara luas melihat keputusan ini lebih didorong oleh pragmatisme ekonomi daripada keselarasan ideologi.

    “Thailand jelas tidak memikirkan kesejahteraan para pembangkang Cina, dan jelas tidak mempertimbangkan kerusakan jangka pendek terhadap reputasinya,” kata Mark Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai di Osaka, kepada DW.

    Sebaliknya, yang dipikirkan adalah satu hal yang paling penting bagi Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra: pertumbuhan ekonomi. “Saat ini, pertumbuhan ekonomi lebih mungkin terjadi dengan Cina daripada dengan Amerika Serikat,” kata Cogan.

    Ekonomi Thailand memang telah lesu selama bertahun-tahun dan diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,5% pada 2025, hampir sama seperti tahun lalu, menurut data pemerintah.

    Salah satu sektor yang jadi perhatian utama Bangkok adalah pariwisata, yang menyumbang sekitar sepersepuluh dari PDB. Namun, enggannya wisatawan Cina untuk kembali dalam jumlah besar sejak pandemi COVID-19, jadi salah satu faktor utama yang merugikan sektor ini.

    Alasan utamanya adalah kepercayaan bahwa Thailand tidak aman, sebuah citra yang sebelumnya dipropagandakan oleh Beijing sebagai bagian dari upayanya menekan pemerintah Asia Tenggara untuk menangani pusat-pusat penipuan atau scam mereka.

    United States Institute of Peace memperkirakan bahwa industri ilegal ini bisa bernilai antara seperempat hingga sepertiga dari ekonomi formal Kamboja, Laos, dan Myanmar, negara tetangga Thailand.

    Banyak pusat penipuan ini ditemukan di kota-kota dekat perbatasan Thailand, dan Thailand adalah titik transit utama dalam perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di pusat-pusat tersebut.

    Pada Januari, aktor Cina berusia 31 tahun, Wang Xing, yang juga dikenal dengan nama panggung Xingxing, diselamatkan dari pusat penipuan siber di Myanmar setelah diculik di Thailand.

    Ia dikembalikan ke Thailand setelah mendapat perhatian besar di media sosial Cina.

    Menurut Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Bangkok sangat bertekad untuk menarik wisatawan Cina.

    “Namun, tujuan ini dapat terancam oleh laporan berkelanjutan mengenai masalah keamanan bagi wisatawan Cina, atau oleh kegagalan Beijing dalam meyakinkan warganya sendiri,” tambahnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Strategi menyeimbangkan kepentingan

    Paul Chambers, pakar urusan Asia Tenggara di Universitas Naresuan, Thailand, mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Bangkok berupaya menenangkan Beijing.

    Sejak Januari, Bangkok dan Beijing telah meningkatkan kerja sama keamanan mereka, yang sebagian besar berfokus pada industri penipuan siber di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai ancaman keamanan transnasional paling berbahaya di kawasan ini.

    Namun, Thailand tetap bekerja sama dengan AS, kata Chambers. Negara ini masih menjadi salah satu dari dua sekutu AS di kawasan tersebut, dan kedua negara masih terus berpartisipasi dalam latihan militer dan kepolisian bersama.

    “Sampai kerja sama Thailand-AS menurun drastis, saya ras kita tidak bisa mengatakan bahwa Bangkok telah meninggalkan strategi keseimbangan dan sepenuhnya memasuki orbit Beijing,” kata Chambers.

    Namun, beberapa pihak merasa episode deportasi ini bisa jadi titik balik.

    Bagi Thitinan Pongsudhirak, peneliti senior di Institute of Security and International Studies, kasus ini menandai “titik perubahan” dalam keseimbangan geopolitik Thailand.

    “Thailand kini menjadi bidak terbuka dalam konflik AS-Cina,” katanya kepada DW. “Bahaya strategis terbesar adalah bahwa elite Thailand yang menghadapi sanksi AS kini semakin dekat dengan Cina dan mengorbankan strategi keseimbangan yang pernah terkenal.”

    Untuk saat ini, beberapa analis memperkirakan Bangkok tidak akan terlalu terganggu oleh sanksi visa AS. “Thailand melihat pembatasan perjalanan AS sebagai hukuman yang cukup minimal,” kata Phil Robertson, direktur Asia Human Rights and Labour Advocates, kepada DW.

    Meski begitu, ia menyebutnya “agak cerdik” bahwa kedutaan AS di Bangkok belum mengumumkan siapa yang masuk daftar hitam, yang berarti satu-satunya cara bagi pejabat Thailand untuk mengetahuinya adalah dengan mengajukan visa dan kemudian berisiko mengalami penolakan yang memalukan.

    Robertson di sisi lain juga mempertanyakan: apalah arti potensi kehilangan muka bagi seorang politisi atau pejabat Thailand dibandingkan dengan “neraka yang akan dihadapi 40 orang Uighur di Xinjiang?”

    “Bisa dibilang pemerintah Thailand lolos dengan hukuman yang secara mengejutkan, ringan.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan menjadi anggota Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank/NDB besutan negara yang tergabung dalam BRICS. 

    Melansir dari laman resmi NDB, bank pembangunan ini pada dasarnya bertujuan memobilisasi sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS. 

    NDB juga memberikan pendanaan untuk negara-negara berkembang lainnya, sebagai tambahan atas upaya yang ada dari lembaga keuangan multilateral dan regional untuk pertumbuhan dan pembangunan global. 

    Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam melihat NDB—selayaknya bank pembangunan lainnya, seperti Asian Development Bank (ADB) —memang bertujuan untuk memberikan pembiayaan alias utang. 

    Harapan Piter, dengan adanya sumber pendanaan baru ini diharapkan persyaratan maupun bunganya akan lebih rendah. 

    “Jadi benar [NDB] sebagai sumber pendanaan baru yang bagi kita adalah utang baru, namun utang jangan dilihat negatif selalu,” tuturnya, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Ekonom Senior Arif Budimanta melihat bergabungnya Indonesia dengan NDB yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), selain syarat dan bunga, perlu dilihat juga hal-hal lainnya. 

    Termasuk soal skema pembiayaan, pinjaman, mata uang, biaya lainnya dan jenis proyek yang dapat dibiayai.

    “Rencana masuknya Indonesia kedalam NDB seyogyanya diikuti dengan pipeline project pembangunan berkelanjutan yang akan diajukan ke NDB,” tuturnya dalam keterangan resmi. 

    Di samping hal itu, patut menjadi perhatian bahwa bergabungnya Indonesia dengan NDB turut membawa sejumlah konsekuensi. 

    Misalnya, kewajiban untuk penyetoran modal ataupun membership fee maupun mekanisme voting.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden NDB Dilma Vana Rousseff.

    Pada akhirnya, Prabowo menerima dengan tangan terbuka undangan keanggotaan tersebut. Sri Mulyani berharap, NDB dapat berkolaborasi dengan institusi di Tanah Air, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Selain mempertimbangkan dan mendapatkan kajian teknis dari Kementerian Keuangan, NDB juga diharapkan dapat berkolaborasi bersama institusi pembangunan Indonesia seperti Danantara,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (26/3/2025). 

    Adapun sejauh ini, sumber utang luar negeri Indonesia menurut kreditor, terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IDRB), yang merupakan lembaga keuangan internasional yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia. 

    Tercatat posisi utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2025 dari IDRB senilai US$20,99 miliar, kemudian diikuti oleh ADB yang senilai US$11,45 miliar. 

  • Pakar Sarankan Kemendag Naikkan Tarif Impor Bawang Putih, Ini Alasannya

    Pakar Sarankan Kemendag Naikkan Tarif Impor Bawang Putih, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif impor bawang putih untuk menjaga harga bawang putih di dalam negeri.

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan dengan mengerek tarif impor, maka pemerintah bisa menjaga bawang putih di kisaran Rp45.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Namun, dia tak mengelak, jika pemerintah menaikkan tarif impor bawang putih juga akan memicu perang dagang dengan China.

    “Kalaupun pemerintah mau [menjaga harga bawang putih], naikkan tarif impor bawang putih. Walaupun nanti akan perang dagang dengan China. Naikkan tarif impor bawang putih,” kata Andreas saat dihubungi Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Menurutnya, jika harga bawang putih lokal lebih bersaing, maka akan membuat para petani menggenjot produksinya. “Kalau selama masalah harga ini tidak diselesaikan, nggak akan mungkin petani tertarik menanam bawang putih,” imbuhnya.

    Terlebih, lanjut dia, bawang putih umumnya ditanam di ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut yang sekaligus memiliki harga jual yang tinggi.

    Lebih lanjut, Andreas menilai pengenaan tarif ini juga dilakukan dengan fleksibel alias mengikuti harga dunia. Dengan begitu, harga bawang putih produksi petani dalam negeri bisa bersaing.

    “Kalau misalnya harga bawang putih dunia kemudian naik tinggi, ya sudah nggak perlu tarif. Jadi tarif yang fleksibel,” ujarnya.

    Di sisi lain, Andreas menambahkan pemerintah perlu menggeser preferensi masyarakat dalam memilih bawang putih. Sebab, ukuran bawang putih impor lebih besar dibandingkan lokal.

    “Pemerintah bisa atau enggak menggeser pola konsumsi dari bawang putih impor yang mulus-mulus gede-gede lalu kembali ke bawang putih lokal yang kecil-kecil ukurannya. Itu kan masalah preferensi. Preferensi pemerintah memiliki kapasitas atau enggak,” pungkasnya.

    Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (26/3/2025) pukul 14.34 WIB, harga rata-rata bawang putih bonggol dibanderol Rp44.537 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya mengalami disparitas hingga 11,34% terhadap harga acuan penjualan (HAP) nasional.

    Sementara, harga rata-rata bawang putih di Indonesia Timur dan 3TP adalah Rp54.095 per kilogram dan harga di Indonesia non Timur dan 3TP Rp43.881 per kilogram.

    Jika ditelisik dari wilayah, harga bawang putih bonggol termahal dipatok Rp70.000 per kilogram di Papua Pegunungan dan harga terendah Rp37.074 per kilogram di Kepulauan Riau.

    Untuk diketahui, HAP nasional bawang putih bonggol di rentang Rp38.000–Rp40.000 per kilogram, HAP Indonesia Timur dan 3TP adalah Rp40.000 per kilogram, dan HAP Indonesia non Timur dan 3TP adalah Rp38.000 per kilogram.

  • Pemerintah Australia Umumkan Anggaran Baru, Ada Kaitannya dengan Migrasi

    Pemerintah Australia Umumkan Anggaran Baru, Ada Kaitannya dengan Migrasi

    Bendahara Negara Australia Jim Chalmers mengumumkan rincian APBN terbaru, Selasa malam kemarin.

    APBN kali ini merupakan janji kampanye Partai Buruh, yang sedang berkuasa, tapi bagaimana penerapannya akan tergantung siapa yang akan menang pada Pemilu mendatang.

    Sementara pihak oposisi pun akan segera memberikan rancangan anggaran, yang bisa jadi setuju dengan sebagian pos atau sama sekali ingin mengubahnya.

    Ada satu kejutan besar yang berhasil dirahasiakan pemerintah sebelum malam penganggaran: pemotongan pajak penghasilan untuk setiap pembayar pajak.

    Di artikel ini kami pakai istilah ‘winner’ untuk pos anggaran yang ditambah, serta ‘loser’ untuk pos yang anggarannya dikurangi.

    Oh ya, pos anggaran yang ditampilkan di sini hanya yang kami anggap menarik, untuk selengkapnya Anda bisa baca di sini.

    Winner: Pembayar Pajak

    Bagian yang dianggap paling menarik dalam rancangan anggaran kali ini adalah kebijakan pemotongan pajak penghasilan, yang akan digunakan pemerintah sebagai landasan untuk kampanye pemilihan federal.

    Mulai 1 Juli 2026, berapa pun penghasilan yang didapatkan, untuk setiap uang yang didapatkan dengan rentang AU$18.201 dan AU$45.000 akan dikenai pajak 15 persen mulai tahun depan. Pajak ini turun dari 16 persen di tahun ini dan akan berkurang menjadi 14 persen mulai Juli 2027.

    Pemerintah memperkirakan kebijakan ini akan mengembalikan hingga AU$268 per tahun ke kantong para pembayar pajak pada tahun pertama dan hingga AU$536 per tahun mulai tahun kedua dan seterusnya.

    Pihak oposisi telah mengonfirmasi kalau mereka tidak akan mendukung pemotongan pajak ini, sehingga ini bisa jadi isu yang menarik saat pemilu nanti.

    Winner: Tagihan Listrik

    Pemerintah akan memperpanjang subsidi tagihan listrik selama enam bulan, memberikan potongan tambahan sebesar AU$150 untuk rumah tangga dan usaha kecil.

    Subsidi untuk tagihan listrik akan diterapkan secara otomatis kepada setiap rumah tangga dan sekitar 1 juta usaha kecil mulai 1 Juli, yang akan dibayar setiap empat bulan.

    Departemen Keuangan memperkirakan bantuan ini akan langsung menurunkan inflasi utama pada tahun 2025, serta mengurangi tagihan rumah tangga rata-rata sebesar 7,5 persen, dengan biaya sebesar AU$1,8 miliar dalam proyeksi ke depan.

    Loser: Batasan membeli rumah

    Warga negara asing, termasuk warga yang bukan penduduk tetap (PR), akan dilarang membeli rumah yang sudah ada di Australia selama dua tahun mulai bulan depan.

    Menurunnya pendaftaran investasi asing diperkirakan bisa menyebabkan pemerintah Australia kehilangan AU$90 juta selama lebih dari lima tahun.

    Selain itu, pemerintah akan menghabiskan AU$5,7 juta untuk membatasi warga asing membeli rumah, dan AU$8,9 juta tambahan untuk audit ‘land-banking’ oleh pembeli asing.

    Ada beberapa pengecualian terhadap larangan, yakni jika investasi meningkatkan pasokan perumahan atau mendukung pasokannya.

    Pemerintah Australia berkomitmen pada langkah ini untuk memenuhi janji kampanye yang dibuat oleh Koalisi yang berupaya meringankan sebagian tekanan pada pasar perumahan.

    Loser: Pendapatan dari Tembakau

    Pemerintah federal Australia selama ini kalah dalam memerangi tembakau ilegal.

    Penjualan tembakau ilegal yang terus meningkat menghabiskan anggaran secara besar-besaran. Padahal, cukai tembakau (pajak yang dikenakan pada setiap bungkus rokok) menjadi sumber pendapatan yang sangat menguntungkan bagi pemerintah sejak lama.

    Setiap tahun, pajak ini menyumbang miliaran dolar ke kas pemerintah.

    Namun, dengan semakin banyaknya tembakau di pasar gelap, pemerintah harus memangkas proyeksi pendapatan selama lima tahun sebesar AU$6,9 miliar.

    Winner: Panda

    Panda di kebun binatang Adelaide, Xing Qiu dan Yi Lan, akan menjadi “jutawan” berkat dana sebesar AU$3,8 juta yang dialokasikan selama lima tahun untuk mendukung keberadaan mereka di kebun binatang.

    Pasangan panda ini secara resmi tiba di Adelaide pada awal tahun 2025, sebagai bagian dari program peminjaman dari China, dengan harapan mereka bisa berkembang biak di masa depan.

    Loser: Migran Sementara

    Jumlah migrasi, yang merujuk pada migran sementara, diperkirakan akan turun hingga 75.000 orang pada tahun anggaran berikutnya.

    Angka migrasi luar negeri bersih diperkirakan akan turun dari 335.000 tahun ini menjadi 260.000 orang di tahun 2026, dan kemudian 225.000 orang di tahun berikutnya.

    Mahasiswa internasional merupakan bagian besar dari kelompok tersebut dan kedua partai besar Australia, yakni Partai Buruh dan Partai Liberal, mengarahkan perhatian mereka kepada mahasiswa internasional dalam upaya mengembalikan migrasi ke tingkat sebelum pandemi.

    Partai Buruh memperkenalkan serangkaian langkah untuk membatasi jumlah mahasiswa internasional yang datang, meski tidak terlaksana seutuhnya.

    Meskipun menentang upaya Partai Buruh untuk membatasi pendaftaran mahasiswa internasional, Partai Liberal, yang dikenal juga dengan Koalisi, berjanji untuk menetapkan aturan mereka sendiri jika terpilih pada pemilihan berikutnya.

    Winner: Pengusaha Bir

    Mengapa ini kami bahas, karena menarik melihat pemerintah Australia akan membekukan kenaikan pajak atas bir atau curah selama dua tahun.

    Meski kebijakan ini tidak akan berdampak besar pada harga segelas bir, karena selisihnya kurang dari satu sen, langkah ini tetap disambut baik oleh para pembuat bir. Mereka menilai perubahan yang “moderat” ini dapat membantu mendukung bisnis perhotelan dan industri minuman.

    Winner: Pembeli Rumah Pemula

    Skema ‘Help to Buy’ yang telah disahkan tahun lalu akan diperluas untuk memungkinkan lebih banyak orang membeli rumah dengan skema dari pemerintah federal.

    Individu dengan penghasilan hingga AU$100.000 dan pasangan dengan penghasilan hingga AU$160.000 dapat memanfaatkan skema ini untuk membeli rumah, di mana pemerintah menanggung hingga 40 persen dari biayanya dan memperoleh bagian kepemilikan dalam properti tersebut.

    Pemilik rumah dapat membeli kembali bagian kepemilikan pemerintah secara bertahap.

    Batas harga properti yang memenuhi syarat juga akan dinaikkan, dengan limit harga tergantung pada negara bagian serta lokasi properti, apakah berada di ibu kota atau wilayah lain.

    Perluasan skema ini akan menelan biaya tambahan sebesar A$800 juta selama empat tahun, sehingga total anggaran mencapai AU$6,3 miliar dalam perkiraan keuangan ke depan.

    Winner: Masyarakat Aborigin

    Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar AU$55,2 juta selama empat tahun untuk memperpanjang perjanjian sewa dengan pemilik tradisional taman nasional Booderee, Kakadu, dan Uluru-Kata Tjuta.

    Selain itu, terdapat pendanaan untuk berbagai inisiatif dalam National Agreement on Closing the Gap, termasuk AU$50 juta untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di toko-toko di daerah terpencil, serta AU$37 juta untuk peningkatan pasokan air bersih di Selat Torres.

    Loser: Penerima Tunjangan

    ABC menganggap penerima tunjangan adalah pihak yang dirugikan dalam anggaran ini, karena tidak ada skema baru yang ditargetkan bagi warga yang menerima pembayaran dukungan pendapatan seperti Jobseeker atau Commonwealth Rent Assistance.

    Pembayaran tersebut diindeks sesuai dengan inflasi dan ditingkatkan minggu lalu sebagai bagian dari penyesuaian rutin tersebut.

    Namun, komite penasihat inklusi ekonomi pemerintah, yang terdiri dari para pemimpin kelompok masyarakat, pakar layanan sosial, dan ekonom awal bulan ini mendesak kenaikan substansial, dengan mengatakan pembayaran saat ini masih “sangat tidak memadai.”

    Komite tersebut menemukan jumlah pembayaran Jobseeker berada di bawah rata-rata negara maju lainnya dan di bawah garis kemiskinan.

    Pemerintah dua kali menaikkan pembayaran terkait Jobseeker dan pendapatan lainnya dalam anggaran sebelumnya di tengah krisis biaya hidup yang sedang berlangsung, yang merupakan kenaikan permanen pertama dalam 20 tahun.

    Loser: Konsultan

    Pemerintah Australia akan memangkas lebih banyak pengeluaran untuk konsultan, kontraktor, dan tenaga kerja yang dipekerjakan dalam sektor layanan publik, sehingga mengurangi pengeluaran ‘outsourcing’ A$720 juta lebih banyak dari perkiraan sebelumnya.

    Pemerintah Australia secara bertahap memotong pengeluaran untuk tenaga kerja eksternal sejak jumlah orang yang bekerja di layanan federal meningkat pesat di bawah pemerintahan sebelumnya.

    Skandal pajak PwC, di mana konsultan berbagi rahasia pajak untuk memperkaya PwC dan klien korporatnya, juga mendorong peralihan dari kontrak ke empat perusahaan akutansi.

    Tidak berubah: Pertahanan

    Sebanyak AU$1 miliar dalam belanja pertahanan akan dimajukan untuk membiayai pembuatan roket, menyiapkan HMAS Stirling di Australia Barat untuk kapal selam nuklir, dan mempercepat pembelian fregat dekade ini.

    Belanja yang dipercepat akan memungkinkan kapal selam nuklir dari AS dan Inggris untuk dirotasi melalui HMAS Stirling mulai tahun 2027.

    Secara keseluruhan, A$10,6 miliar akan dibelanjakan untuk pertahanan selama perkiraan ke depan, yang merupakan bagian dari peningkatan $50 miliar yang diumumkan sebelumnya selama satu dekade, tetapi tidak ada uang baru yang substansial dalam anggaran ini.

    Kredit:

    Ilustrasi:Penerjemah: Hellena Souisa dan Natasya Salim[Your Say Zendesk form embed]

  • Data Intelijen AS Ungkap Ancaman Militer Terbesar Jatuh Pada China

    China Jadi Ancaman Militer Terbesar

    Washington DC

    Laporan intelijen terbaru Amerika Serikat (AS) menyebut China sebagai ancaman terbesar bagi kepentingan AS secara global. Disebutkan laporan intelijen itu bahwa Beijing telah membuat kemajuan dalam kemampuan militer dan sibernya.

    Laporan intelijen berjudul “Annual Threat Assessment” yang dirilis komunitas intelijen AS, seperti dilansir AFP, Rabu (26/3/2025), menyebut “tekanan koersif” China terhadap Taiwan dan “operasi siber yang luas terhadap target AS” merupakan indikator meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional AS.

    Laporan tersebut memberikan gambaran umum tentang “wawasan kolektif” dari badan-badan intelijen AS tentang ancaman keamanan terhadap Washington yang ditimbulkan oleh negara-negara asing dan organisasi kriminal.

    “China menghadirkan ancaman militer yang paling komprehensif dan kuat terhadap keamanan nasional AS,” sebut laporan intelijen yang dirilis pada Selasa (25/3).

    Namun, disebutkan juga dalam laporan tersebut bahwa China lebih “berhati-hati” daripada Rusia, Iran, Korea Utara (Korut) agar tidak terlihat “terlalu agresif dan mengganggu”.

    Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan dalam sidang Senat pada Selasa (25/3) bahwa “China adalah pesaing strategis kita yang paling mampu” berdasarkan intelijen saat ini.

    “Militer China mengerahkan kemampuan canggih, termasuk senjata hipersonik, pesawat siluman, kapal selam canggih, aset perang siber dan luar angkasa yang lebih kuat, dan persenjataan nuklir yang lebih besar,” sebut Gabbard.

    Laporan intelijen AS itu menyebut Beijing akan terus memperluas “kegiatan pengaruh jahat yang bersifat koersif dan subversif” untuk melemahkan AS secara internal dan global.

    Pemerintah China, menurut laporan intelijen AS, akan berusaha melawan apa yang dilihatnya sebagai “kampanye yang dipimpin AS untuk menodai hubungan global Beijing dan menggulingkan” Partai Komunis China.

    Selain China, penilaian intelijen itu juga menganalisis ancaman terhadap AS yang ditimbulkan oleh Rusia, Korut, Iran dan “para penjahat transnasional non-negara”, termasuk kartel narkoba Meksiko dan kelompok-kelompok ekstremis.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini