Negara: Republik Rakyat Cina

  • Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan aturan tarif impor kepada negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan AS. 

    AS menuding negara-negara yang kena hukuman tarif telah menyebabkan negeri Paman Sam mengalami defisit perdagangan yang setiap tahun terus melebar.

    Dilansir dari data Bloomberg Economics, terdapat 15 negara penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar AS. Posisi pertama diduduki oleh China, dengan total nilai defisit pada 2024 saja mencapai US$295 miliar. 

    Kemudian, negara penyumpang defisit neraca perdagangan AS terbesar diikuti oleh Meksiko US$172 miliar, Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar dan Taiwan US$74 miliar. 

    Selanjutnya, Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar dan India US$46 miliar. 

    Lalu, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar dan Indonesia US$18 miliar. 

    Namun demikian, tidak berarti negara-negara penyumpang defisit terbesar itu menjadi negara-negara yang diganjar dengan tarif terbesar oleh Trump. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, setidaknya ada 10 negara yang dikenakan tarif impor jumbo pada kisaran 40% hingga 50%. 

    Sebagaimana diketahui, Trump menerapkan kebijakan tarif impor bea masuk perdagangan 10% ke depannya untuk seluruh negara. Kemudian, untuk negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025). 

    Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo. Tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%. 

    Alasan Pembelakuan Tarif 

    Berdasarkan pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya. 

    Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu. 

    Janji untuk mengenakan tarif impor bea masuk perdagangan itu sudah lama digembor-gemborkan Trump sejak memenangkan Pilpres AS 2024 lalu. Usai dilantik pada Januari 2025, bahkan Trump telah mengenakan tarif jumbo kepada negara tetangganya sendiri seperti Kanada dan Meksiko. 

    Presiden dari Partai Republik yang dikenal konservatif itu menerangkan, defisit perdagangan barang AS tahunan yang besar dan terus menerus telah menyebabkan pengosongan basis manufaktur negara tersebut. 

    “Menghambat kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas manufaktur dalam negeri yang maju, melemahkan rantai pasokan penting dan membuat basis industri pertahanan kita bergantung pada musuh asing,” paparnya.

    Berikut daftar 10 Negara dengan tarif timbal balik terbesar:

    1. Lesotho: 50%; 

    2. Kamboja: 49%; 

    3. Laos: 48%;

    4. Madagaskar: 47%;

    5. Vietnam: 46%;

    6. Sri Lanka: 44%;

    7. Myanmar: 44%; 

    8. Suriah: 41%; 

    9. Mauritius: 40%; dan

    10. Irak: 39%.  

  • Dampak Tarif Impor Trump Ngeri, 4 Hal Ini Harus Dilakukan Indonesia

    Dampak Tarif Impor Trump Ngeri, 4 Hal Ini Harus Dilakukan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah perlu menyusun langkah-langkah mitigasi menyusul kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyoroti kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap ekspor Indonesia, serta langkah-langkah mitigasi yang perlu segera diambil pemerintah menyusul kebijakan tarif impor AS ini.

    Disampaikan Eisha, AS merupakan salah satu pasar utama bagi Indonesia, dengan pangsa ekspor tahunan mencapai 10,3%, terbesar kedua setelah China. Pengenaan tarif tinggi ini diprediksi akan menekan ekspor secara signifikan, terutama pada sektor-sektor utama seperti tekstil dan alas kaki, elektronik, furnitur, hingga produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan.

    “Dengan adanya penerapan tarif, akan terjadi trade diversion dari pasar berbiaya rendah akan beralih ke pasar berbiaya tinggi,” kata Eisha Rachbini, Kamis (3/4/2025).

    Akibatnya, pelaku ekspor harus menghadapi biaya lebih besar, yang bisa berdampak pada perlambatan produksi dan lapangan pekerjaan.

    Eisha menekankan, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif ini. Pertama, pemerintah harus segera melakukan negosiasi diplomatik untuk menekan dampak tarif terhadap produk ekspor Indonesia. Kekuatan diplomasi dagang menjadi kunci dalam menghadapi perang dagang yang semakin intensif.

    Kedua, pemerintah juga harus mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan kerja sama dengan negara non-tradisional. Diversifikasi pasar menjadi solusi untuk mengalihkan ekspor dari AS ke negara lain yang lebih potensial.

    Ketiga, pemerintah perlu memberikan kebijakan insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak untuk membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    Keempat, dalam jangka panjang, investasi pada teknologi dan inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga harus menjadi prioritas guna mendukung pertumbuhan industri ekspor yang berkelanjutan. 

    Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan dampak tarif impor yang baru diumumkan Donald Trump. 

  • Pendiri OnlyFans dan Yayasan Kripto Ajukan Tawaran Akuisisi TikTok

    Pendiri OnlyFans dan Yayasan Kripto Ajukan Tawaran Akuisisi TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA —Zoop, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Tim Stokely yang pendiri situs OnlyFans dan bekerja sama dengan Yayasan Hbar mengajukan tawaran tahap akhir guna mengakuisisi aplikasi video pendek populer, TikTok.

    Melansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025) tawaran ini sudah dikirim minggu ini ke Gedung Putih, bertujuan untuk merebut kontrol TikTok dari pemilik asal China, ByteDance.

    Zoop, meskipun terkenal sebagai perusahaan yang lebih berfokus pada konten dewasa melalui OnlyFans, berusaha untuk menciptakan platform yang lebih ramah keluarga. 

    Zoop menegaskan bahwa konsep mereka berbeda dengan OnlyFans, karena sebagian besar pendapatan Zoop diberikan kembali kepada para kreator yang memposting di platform mereka, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keterlibatan pengguna.

    “Tawaran kami untuk TikTok bukan hanya tentang mengubah kepemilikan, tetapi tentang menciptakan paradigma baru di mana baik kreator maupun komunitas mereka mendapatkan keuntungan langsung dari nilai yang mereka hasilkan,” kata salah satu pendiri Zoop, RJ Phillips, kepada Reuters.

    Zoop dan Yayasan Hbar juga telah bekerja sama dengan konsorsium investor untuk mendukung tawaran mereka. Namun, Phillips menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang para investor atau angka pasti dari tawaran tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Amazon, perusahaan teknologi multinasional yang berfokus pada e-commerce, komputasi awan, dan streaming digital, dikabarkan mengajukan tawaran di menit-menit terakhir untuk mengakuisisi seluruh TikTok. 

    Dilansir dari Techcrunch, Kamis (3/4/2025) tawaran ini muncul menjelang tenggat waktu 5 April bagi TikTok untuk melepaskan kepemilikan China atau menghadapi larangan di Amerika Serikat. 

    Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan kesepakatan tidak memberi tanggapan terkait rencana Jeff Bezos dalam mengakuisisi TikTok. 

    Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para pejabat untuk membahas nasib aplikasi tersebut pada hari Rabu, 2 April 2025.

    Trump sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan dengan perusahaan induk TikTok, ByteDance,  akan diselesaikan sebelum tenggat waktu 5 April.

    Financial Times melaporkan bahwa Andreessen Horowitz dan investor AS lainnya dikabarkan tertarik untuk akuisisi TikTok dan dalam pembicaraan untuk berinvestasi dipimpin Oracle

    Persaingan untuk akusisi tidak hanya berkutat antara Amazon dan Andreessen saja, laporan Reuters menyebut perusahaan ekuitas swasta Blackstone sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pemegang saham non-Tiongkok ByteDance saat ini, yang dipimpin oleh Susquehanna International Group dan General Atlantic, dalam memberikan modal segar untuk menawar operasi TikTok di AS.

  • Remaja Ditangkap Terkait Rencana Bunuh 100 Orang di 5 Masjid Singapura

    Remaja Ditangkap Terkait Rencana Bunuh 100 Orang di 5 Masjid Singapura

    Singapura

    Seorang remaja di Singapura ditangkap karena diduga hendak melakukan aksi terorisme dengan membunuh 100 orang di lima masjid. Remaja berusia 17 tahun itu diduga terinspirasi dari penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada Maret 2019 yang menewaskan 51 Muslim.

    Dilansir The Straits Times, Kamis (3/4/2025), remaja itu disebut telah mengidentifikasi lima masjid di Jurong West, Clementi, Margaret Drive, Admiralty Road, dan Beach Road sebagai target potensial pada Juni 2024.

    Dia berencana membunuh sedikitnya 100 muslim saat mereka pulang salat Jumat, lalu bunuh diri. Namun rencananya digagalkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Singapura (ISD) dan perintah penahanan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) dikeluarkan terhadapnya pada Maret 2025.

    Pada tanggal 2 April, ISD mengungkap remaja itu adalah satu dari dua anak muda yang teradikalisasi dan sedang ditangani oleh pihak berwenang. Remaja lain ialah seorang perempuan berusia 15 tahun yang ingin menikahi seorang pejuang ISIS dan memulai keluarga pro-ISIS.

    Dia adalah remaja perempuan pertama dan orang termuda kedua yang ditangani berdasarkan ISA. Remaja perempuan itu disebut siap bertempur di Suriah dan mati sebagai martir.

    Kembali soal rencana teror oleh remaja laki-laki berusia 17 tahun, rencana itu terungkap selama penyelidikan ISD terhadap Nick Lee (18) selaku warga negara Singapura lainnya yang ditahan berdasarkan ISA pada bulan Desember 2024. Remaja berusia 17 tahun itu dan Nick Lee saling bertukar materi Islamofobia dan ekstremis sayap kanan di media sosial.

    Mereka teradikalisasi secara terpisah, tidak pernah bertemu, dan tidak mengetahui rencana satu sama lain untuk melakukan serangan di Singapura. ISD mengatakan radikalisasi remaja berusia 17 tahun itu dimulai pada tahun 2022 ketika dia menemukan materi Islamofobia dan ekstremis sayap kanan daring.

    Seperti Lee, dia mengidentifikasi dirinya sebagai ‘supremasi Asia Timur’ yang meyakini bahwa etnis Han Tiongkok, Korea, dan Jepang lebih unggul daripada etnis Melayu dan India. Pada November 2023, remaja itu diduga menonton video penembakan di Christchurch lewat media sosial dan meneliti penembaknya, Brenton Tarrant.

    Pemuda itu disebut merasa puas menyaksikan umat Muslim ditembak dan melihat Tarrant sebagai pahlawan karena membunuh umat Muslim. Setelah membaca manifesto daring Tarrant dan teroris sayap kanan lainnya seperti Stephan Balliet dan Payton Gendron, pemuda itu mengetahui tentang ‘Penggantian Besar’ dan meyakini hal itu terjadi di Singapura.

    Penggantian Besar adalah teori etno-nasionalis oleh penulis anti-imigrasi Prancis Renaud Camus yang berpendapat populasi Eropa kulit putih digantikan oleh orang non-Eropa melalui migrasi dan tren demografi. Remaja itu mengunggah konten berisi narasi seharusnya ada orang-orang seperti Tarrant di Singapura untuk menembak orang Melayu dan Muslim guna mencegah mereka menggantikan orang Tionghoa sebagai ras dominan.

    Pada awal 2024, dia ingin meniru Tarrant dan menembak orang Muslim di masjid-masjid di Singapura dengan senapan serbu AK-47. Remaja itu juga dipengaruhi oleh konten anti-Semit di internet hingga diduga berfantasi tentang membunuh orang Yahudi, tetapi tidak memiliki rencana serangan yang konkret untuk hal itu.

    Untuk rencana serangannya terhadap masjid-masjid setempat, remaja tersebut melakukan beberapa kali upaya untuk mendapatkan senjata. Namun, upayanya gagal karena sulitnya mendapat senjata ataupun suku cadang senjata di Singapura. Pemuda itu juga gagal mendapatkan senjata karena urusan biaya dan teknis.

    Lihat juga Video ‘Bom Bunuh Diri Tewaskan 18 Orang di Pakistan’:

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Langkah China hingga Korea Selatan Hadapi Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

    Langkah China hingga Korea Selatan Hadapi Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

    Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menuturkan, Ottawa akan melawan tarif “dengan tujuan dan dengan kekuatan” saat pemerintah bersiap untuk serangkaian tindakan balasan yang akan diumumkan pada Kamis pekan ini.

    Presiden Korea Selatan Han Duck soo memerintahkan tindakan dukungan darurat untuk industri dan bisnis yang akan terkena dampak termasuk industri otomotif, memerintahkan para pejabat untuk aktif bernegosiasi dengan AS. Hal ini untu meminimalkan dampak pungutan tambahan.

    Secara terpisah, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutkan tarif Trump sebagai “keputusan yang buruk” dan mengatakan tindakan itu bukanlah “tindakan seorang teman”. Meski ia mengesampingkan kemungkinan menanggapi dengan pungutan balasan terhadap AS.

    Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Jepang mengatakan akan membentuk gugus tugas untuk mempelajari dampak tarif baru, yang menurut Trump akan berjumlah 24% untuk Jepang, sambil membiarkan semua opsi di atas meja dalam menanggapi bea masuk yang besar tersebut.

    “Kita perlu memutuskan apa yang terbaik bagi Jepang, dan paling efektif, dengan cara yang hati-hati tetapi berani dan cepat,” kata Menteri Perdagangan Yoji Muto dalam sebuah konferensi pers.

    Tarif 25% yang diumumkan sebelumnya untuk mobil impor mulai berlaku pada hari Kamis, dengan industri otomotif Jepang diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling terpukul karena ketergantungannya pada permintaan dari AS.

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan pemerintah akan memimpin dalam merancang langkah-langkah jangka pendek untuk menangani dampak pada produsen dan eksportir dari tarif baru 36%, sambil berencana untuk bernegosiasi dengan AS.

    Uni Eropa mengatakan sedang mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut jika negosiasi dengan AS gagal, kata Presiden Ursula von der Leyen dalam siaran langsung.

     

  • Apa itu Reciprocal Tariffs? Kebijakan Kontroversial dari Donald Trump

    Apa itu Reciprocal Tariffs? Kebijakan Kontroversial dari Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menarik perhatian dunia dengan mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs dalam konferensi pers yang digelar pada 2 April 2025.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara mitra dagang akan dikenakan tarif minimal sebesar 10%, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap produk AS akan menghadapi tarif yang lebih besar.

    Istilah reciprocal tariffs atau tarif timbal balik mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah proteksionis yang diusung oleh Donald Trump untuk melindungi industri dalam negeri AS, sejalan dengan prinsipnya yang dikenal dengan America First.

    Lantas, apa sebenarnya reciprocal tariffs ini? Dilansir dari laman USA Today, berikut penjelasan lengkapnya!

    Apa Itu Reciprocal Tariffs?

    Tarif timbal balik atau reciprocal tariffs adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang impor dari negara mitra dagang.

    Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan AS. Dengan kata lain, tarif yang dikenakan pada barang impor akan sebanding dengan tarif yang diterapkan oleh negara mitra terhadap produk AS.

    Sebagai contoh, dalam presentasi yang dilakukan Trump, ia mengungkapkan bahwa barang-barang yang diimpor dari Tiongkok akan dikenakan tarif sebesar 34%, sedangkan impor dari Uni Eropa dikenakan tarif 20%.

    Namun, metode yang digunakan Gedung Putih untuk menentukan besaran tarif tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Perhitungan ini didasarkan pada analisis ekonom dari Council of Economic Advisers Trump, yang memperhitungkan faktor manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan dalam penentuan tarif.

    Dampak Kebijakan Reciprocal Tariffs

    Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan ekonom dan pelaku pasar. Kepala Ekonom AS di Oxford Economics, Ryan Sweet, menyatakan bahwa tarif timbal balik ini lebih agresif daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Meskipun tidak serta-merta menyebabkan resesi, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada perekonomian AS, khususnya bagi konsumen dan produsen yang harus menghadapi kenaikan harga barang.

    “Kebijakan ini memang tidak serta-merta menyebabkan resesi, tetapi dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian AS. Konsumen dan produsen akan terdampak akibat kenaikan harga barang,” ujar Sweet.

    Dengan berbagai kontroversi yang menyertai penerapan reciprocal tariffs, masih perlu dilihat bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi perdagangan global serta hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya di masa mendatang.

  • Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Menurut Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini, Indonesia harus menjajaki peluang dagang baru dengan negara-negara lain untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar.

    “Strategi mitigasi yang harus dilakukan Indonesia adalah segera mendiversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya mengandalkan AS, tetapi cari peluang di negara lain dan perkuat kerja sama regional,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    Didik menambahkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan lebih banyak negara, mengingat hubungan dagang yang terus berkembang. Pada tiga hingga empat dekade lalu, pasar ekspor Indonesia hanya berfokus pada AS, Eropa, dan Jepang.

    “Sekarang, pasarnya sudah lebih luas, mencakup ASEAN, China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara,” ungkapnya terkait penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dari AS.

    Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyebut langkah ini sebagai “Hari Pembebasan,” dengan alasan bahwa AS telah dieksploitasi oleh negara-negara lain dalam perdagangan internasional.

    Dalam keterangan persnya Gedung Putih menyebutkan, tarif impor dasar sebesar 10 persen pada semua negara mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025) pukul 00.01 waktu AS. Tarif tersebut diberlakukan kepada semua negara di dunia yang ingin memperdagangkan produknya di AS.

    Sementara itu, tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi secara individual diberlakukan kepada negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat, mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025). Tarif timbal balik ini merupakan respons atau balasan AS atas kebijakan tarif impor negara terhadap produk dari AS.

    Itu artinya, jika perusahaan-perusahaan Indonesia ingin mengimpor produk dari AS harus membayar tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Berikut daftar negara yang dikenakan tarif impor baru sebagai timbal balik atas produk dari AS:
    • Thailand: 36 persen 
    • China: 34 persen 
    • Taiwan dan Indonesia: 32 persen
    • Swiss: 31 persen 
    • Afrika Selatan: 30 persen 
    • Pakistan: 29 persen 
    • Tunisia: 28 persen 
    • Kazakhstan: 27 persen 
    • India: 26 persen 
    • Korea Selatan: 25 persen 
    • Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam: 24 persen 
    • Pantai Gading: 21 persen 
    • Uni Eropa dan Yordania: 20 persen
    • Nikaragua: 18 persen Israel
    • Filipina: 17 persen 
    • Inggris, Brasil, Singapura, Chili, Australia, Turkiye, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Republik Dominika, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Argentina, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mesir, Arab Saudi, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Moroko: 10 persen.

    Negara-negara yang tidak masuk dalam daftar tarif impor timbal balik akan dikenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS.

  • Dampak Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Waspadai 2 Faktor Ini!

    Dampak Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Waspadai 2 Faktor Ini!

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia perlu mewaspadai dua faktor krusial setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru untuk negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif impor 32%. 

    Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan Indonesia memang memiliki keunggulan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan AS, yang bisa membuat produk dalam negeri tetap kompetitif meskipun ada tarif tambahan. 

    “Namun, ada dua faktor yang perlu diwaspadai. Pertama, potensi perang dagang yang lebih luas. Jika AS terus meningkatkan proteksionisme, maka negara-negara mitra dagang seperti China dan Uni Eropa bisa merespons dengan kebijakan balasan, yang akhirnya bisa mengganggu rantai pasok global di mana Indonesia juga terlibat,” ujar Anggawira kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Faktor kedua, kata Anggawira adalah perubahan pola konsumsi di Amerika Serikat. Menurut dia, terbuka kemungkinan perilaku konsumen AS akan beralih ke produk-produk domestik.

    “Kenaikan harga barang impor akibat tarif bisa menyebabkan perubahan perilaku konsumen AS, yang beralih ke produk domestik atau mencari alternatif dari negara yang terkena tarif lebih rendah,” tandas Anggawira.

    Anggawira mengatakan meskipun Indonesia bukan target utama tarif tinggi, Hipmi menilai implikasi kebijakan Donald Trump tetap perlu diwaspadai dan disikapi dengan strategi yang matang. 

    Menurut dia, jika merujuk sejumlah pemberitaan, kebijakan tarif impor Trump lebih ditargetkan ke negara, seperti China, Vietnam, Kanada, dan Meksiko. 

    “Namun, dengan tarif impor 32% yang dikenakan pada produk Indonesia, sektor ekspor nasional tetap akan terdampak, terutama industri tekstil, alas kaki, dan manufaktur lainnya yang bergantung pada pasar AS,” pungkas Anggawira.

    Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah negara mitra dagangnya di dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan sebesar 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

    Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih, Washington DC, dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

    Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor Trump yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, AS mengeklaim Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

    Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura. 

  • SU7 Sukses, Xiaomi Ketagihan Jualan Mobil Listrik dan Siap Rilis Model Baru

    SU7 Sukses, Xiaomi Ketagihan Jualan Mobil Listrik dan Siap Rilis Model Baru

    Jakarta

    Setelah sukses dengan Xiaomi SU7, raksasa teknologi asal China ini tampaknya makin serius di industri mobil listrik.

    Kode keras bahwa mereka antusias untuk bermain di kancah mobil listrik ini terlihat dari unggahan CEO Xiaomi, Lei Jun di sosial medianya beberapa waktu lalu.

    Lei Jun tampak beberapa kali mengunggah kegiatannya bersama dengan mobil listrik Xiaomi YU7. Tak hanya sekali, Lei bahkan tampak beberapa kali ‘pamer’ crossover full elektrik yang belum dijual oleh Xiaomi.

    Cherry blossom season at Wuhan University has arrived. Perfect time for a ride. #XiaomiYU7 pic.twitter.com/LDWLkSFdnw

    — Lei Jun (@leijun) March 26, 2025

    Secara desain, Xiaomi YU7 masih mempertahankan identitas khas Xiaomi. Bagian depannya mirip dengan SU7, tetapi dengan bentuk lebih membulat. Lampu depannya memiliki elemen pencahayaan khas yang membentang di seluruh bagian depan.

    Dilansir dari Car News China, YU7 juga dilengkapi dengan sensor LiDAR di atapnya. Ini mengindikasikan bahwa SUV ini akan memiliki sistem bantuan pengemudi canggih (ADAS). Xiaomi juga menawarkan hingga 26 desain velg berbeda untuk YU7, termasuk model yang terinspirasi dari kipas turbofan.

    Perlu diketahui bahwa Xiaomi YU7 masuk dalam kategori SUV mid-large dengan ukuran 4.999 mm panjang, 1.996 mm lebar, dan 1.608 mm tinggi. Jarak sumbu rodanya mencapai 3.000 mm.

    Diklaim, sama buasnya dengan SU7, untuk pilihan tenaga, Xiaomi YU7 akan hadir dalam beberapa varian. Model dasar menggunakan motor tunggal di belakang dengan tenaga 235 kW (315 HP) dan baterai lithium iron phosphate.

    Xiaomi YU7 Foto: x.com/leijun

    Varian lebih tinggi menggunakan konfigurasi dual-motor AWD. Motor depan menghasilkan 220 kW (295 HP) dan motor belakang 288 kW (376 HP), dengan total tenaga 508 kW (681 HP). Model AWD ini memakai baterai ternary lithium.

    Kabarnya Xiaomi diperkirakan akan meluncurkan YU7 di China pada Juni atau Juli 2025. Harganya diperkirakan berada di kisaran 300.000 hingga 400.000 yuan atau setara dengan Rp 660-880 jutaan.

    (mhg/lua)

  • Anggota DPR dorong pemerintah antisipasi dampak tarif impor AS

    Anggota DPR dorong pemerintah antisipasi dampak tarif impor AS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah RI menyiapkan solusi untuk mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kami mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, sekaligus mencarikan solusi-solusi mengantisipasi dampak perang tarif ini,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam daftar yang diumumkan Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia masuk daftar yang dikenakan tarif impor 32 persen.

    Menurutnya, penerapan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

    Marwan mengakui, kebijakan Trump ini menimbulkan kekhawatiran bagi ekonomi Indonesia karena dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan dengan AS.

    Dia menilai berbagai produk ekspor utama Indonesia seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, serta produk perikanan bisa mengalami penurunan daya saing akibat meningkatnya tarif impor di pasar AS.

    Lebih lanjut, Marwan, mengatakan industri pengolahan juga banyak bergantung pada ekspor produk di atas. Industri tersebut menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, sehingga dampak dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh jutaan pekerja di sektor tersebut.

    “Peningkatan tarif ini akan menyebabkan harga barang asal Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi mengurangi daya saing produk-produk tersebut,” kata Marwan.

    Di sisi lain, Marwan mengungkapkan, riset yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak sebesar dampak yang dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik lainnya seperti China, Jepang, dan Vietnam.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 berturut turut sebesar 11,97 miliar dolar AS dan 16,08 miliar dolar AS, yang masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami AS terhadap China, Jepang, dan Vietnam.

    Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

    “Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global,” tutur Marwan.

    Ia pun menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS. Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

    Marwan mengatakan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengamankan pasar alternatif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

    Selain itu, kebijakan insentif pajak dan subsidi dapat diberikan kepada industri-industri yang terkena dampak untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur.

    Di sektor keuangan, stabilitas nilai tukar rupiah juga perlu dijaga melalui kebijakan moneter yang adaptif.

    Menurutnya, Bank Indonesia dapat mengoptimalkan cadangan devisa dan menerapkan kebijakan intervensi pasar guna menghindari gejolak yang berlebihan.

    “Dalam forum bilateral, pemerintah Indonesia juga dapat bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) guna mempertahankan akses istimewa ke pasar AS,” katanya.

    Marwan menambahkan risiko yang ditimbulkan dari kebijakan Trump ini masih dapat dikelola dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat meski membawa tantangan baru bagi ekonomi Indonesia.

    “Dengan pendekatan yang mencakup diversifikasi pasar, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta diplomasi perdagangan yang proaktif, saya yakin Indonesia dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks,” kata Marwan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025