Negara: Republik Rakyat Cina

  • AIPTI Minta Pemerintah Cegah Banjir Produk Dumping China Pasca Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi AS – Halaman all

    AIPTI Minta Pemerintah Cegah Banjir Produk Dumping China Pasca Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menetapkan bea masuk tinggi terhadap produk-produk elektronika dan telematika dari dua negara produsen utama, yakni Tiongkok sebesar 34 persen dan Vietnam sebesar 46 persen. 

    Kebijakan yang dirilis Presiden Donald Trump awal April tersebut berpotensi memicu aliran barang elektronik impor secara besar-besaran ke pasar Indonesia.

    Ini lantaran Indonesia menjadi pasar alternatif bagi China dan Vietnam, bahkan dengan skema dumping yang merugikan industri nasional. 

    Berkaca pada hal itu, Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) menyerukan langkah cepat dan strategis dari Pemerintah Republik Indonesia, guna mengantisipasi dampak dari kebijakan bea masuk tinggi yang baru saja diterapkan Amerika Serikat terhadap produk elektronika dan telematika dua negara tersebut. 

    Ketua Umum AIPTI Ali Soebroto, mengimbau pemerintah untuk segera melakukan dua langkah utama agar pasar domestik tidak kebanjiran produk luar.

    Pertama, penerapan Trade Remedy Measures, dimana Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk segera melibatkan asosiasi-asosiasi industri terkait guna melakukan pengukuran awal atas indikasi dumping. 

    “Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar penting dalam penerapan tindakan trade remedy berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) secara cepat dan tepat,” ungkap Ali dalam keterangan resmi, Sabtu (5/4/2025).

    Kedua, penyempurnaan regulasi perdagangan. AIPTI mendorong evaluasi terhadap kebijakan perdagangan yang berlaku saat ini, termasuk kemungkinan untuk mengembalikan mekanisme pengendalian sebagaimana diatur dalam Permendag No. 36 Tahun 2023 dan mengevaluasi efektivitas Permendag No. 8 Tahun 2024. 

    “Langkah ini bertujuan memperkuat wewenang Kementerian Perindustrian agar bisa mengendalikan pasar domestik secara lebih terintegrasi,” imbuhnya.

    Untuk langkah jangka panjang, diperlukan evaluasi CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area) dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

    “Evaluasi atas perjanjian CAFTA diperlukan agar Indonesia dapat lebih fleksibel menerapkan hambatan dagang demi melindungi industri nasional,” terang Ali.

    Untuk subsektor HKT (Handphone, Komputer, dan Tablet), AIPTI menegaskan bahwa regulasi TKDN tetap menjadi benteng utama menghadapi tekanan global.

     

  • Rumus Apa yang Dipakai Trump Menerapkan Tarif ke Negara Lain?

    Rumus Apa yang Dipakai Trump Menerapkan Tarif ke Negara Lain?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menerapkan tarif sebesar 10% terhadap barang-barang impor dari berbagai negara dan memberlakukan tarif yang lebih tinggi lagi untuk negara-negara yang disebutnya sebagai “pelanggar terburuk”. Indonesia, misalnya, dikenai tarif sebesar 32%.

    Namun, bagaimana cara menghitung pajak atas impor? Rumus apa yang dipakai pemerintah AS dalam menerapkan besaran tarif ke suatu negara?

    BBC Verify meneliti hitung-hitungan di balik angka-angka tersebut.

    Bagaimana perhitungannya?

    Ketika Trump menunjukkan bagan raksasa yang menampilkan besaran tarif ke sejumlah negara di Gedung Putih, publik awalnya berasumsi bahwa angka tersebut didasarkan pada kombinasi tarif yang selama ini berlaku dan beragam hambatan perdagangan (semisal aturan soal impor).

    Namun belakangan, Gedung Putih menerbitkan rumus matematika.

    EPAPresiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan tarif baru pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS.

    Jika rumus tersebut diurai, sebetulnya itu adalah matematika sederhana. Ambil angka defisit perdagangan AS dengan negara tertentu, lalu bagi dengan total impor barang dari negara tersebut. Hasilnya kemudian dibagi dua.

    Sebagai contoh, AS mengimpor barang dari China sebesar US$440 miliar (setara Rp7.000 triliun). Sedangkan barang yang diekspor AS ke China ‘hanya’ US$145 miliar. Hal ini menyebabkan defisit perdagangan bagi AS sebesar US$295 miliar (setara Rp4.000 triliun).

    Dalam menerapkan tarif baru ke China, AS membagi 295 dengan 440. Hasilnya adalah 0,670 atau 67%. Angka itu lantas dibagi dua dan dibulatkan ke atas. Dari situ akan didapat 0,33 atau 34%. Itulah tarif yang dikenakan terhadap China.

    Demikian pula, ketika menerapkan tarif terhadap Uni Eropa. Hasil dari rumus Gedung Putih menghasilkan tarif sebesar 20%.

    BBCPenjelasan dari rumus tarif yang diberlakukan Gedung Putih.

    Apakah tarif ini bersifat ‘timbal balik’?

    Banyak pihak menyebutkan bahwa tarif ini tidak bersifat timbal balik.

    Tarif timbal balik didasarkan pada tarif yang selama ini dikenakan suatu negara kepada AS ditambah hambatan non-tarif (semisal aturan soal impor yang menaikkan biaya produk).

    Namun, rumus Gedung Putih tidak menghitung ‘timbal balik’ terhadap semua negara yang dikenai tarif baru.

    Baca juga:

    Alih-alih, perhitungan tarif dilakukan demi menghapus defisit perdagangan barang AS terhadap masing-masing negara.

    Kelemahan perhitungan semacam ini adalah negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS akan tetap dikenai tarif.

    Misalnya, AS saat ini tidak mengalami defisit perdagangan barang dengan Inggris. Namun, Inggris tetap dikenai tarif sebesar 10%.

    Kalau ditotal, ada lebih dari 100 negara yang tercakup dalam tarif baru tersebut.

    ‘Dampak yang meluas’

    Trump meyakini AS terkena dampak buruk perdagangan global.

    Menurutnya, negara-negara lain membanjiri pasar AS dengan barang-barang murah. Hal ini, kata Trump, merugikan perusahan-perusahaan AS dan mengurangi lapangan pekerjaan.

    Di sisi lain, Trump mengeklaim negara-negara tersebut memasang hambatan yang membuat produk-produk AS kurang kompetitif.

    Jadi dengan menggunakan tarif untuk menekan defisit perdagangan, Trump berharap bisa menghidupkan kembali industri manufaktur AS dan melindungi lapangan pekerjaan di AS.

    ReutersIndustri otomotif AS adalah salah satu sektor manufaktur yang ingin dihidupkan kembali oleh Trump.

    Tapi, apakah tarif baru ini bakal memenuhi harapan itu?

    BBC Verify berbicara dengan sejumlah ekonom.

    Pandangan yang paling banyak diutarakan adalah tarif memang dapat mengurangi defisit perdagangan antara AS dan masing-masing negara, namun penerapan tarif tidak akan mengurangi defisit perdagangan antara AS dan seluruh dunia.

    “Iya, tarif akan mengurangi defisit perdagangan bilateral antara AS dan negara-negara lain. Tetapi, jelas akan ada banyak dampak yang lebih luas yang tidak diperhitungkan sebelumnya,” ujar Profesor Jonathan Portes dari King’s College, London.

    Itu karena keseluruhan defisit AS tidak semata-mata didorong oleh hambatan perdagangan, namun oleh perekonomian AS.

    Gedung PutihSalah satu bagian dalam ‘Tarif Timbal Balik’ yang dikenakan pemerintah AS terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Contohnya, warga Amerika berbelanja dan berinvestasi lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Kesenjangan itu menandakan AS membeli lebih banyak daripada yang dijualnya.

    Jadi selama hal itu terus berlanjut, AS mungkin akan terus mengalami defisit meskipun meningkatkan tarif dengan negara-negara lain.

    Beberapa defisit perdagangan juga bisa terjadi karena sejumlah alasan yang sahihbukan hanya karena tarif. Misalnya, membeli makanan yang lebih mudah dan lebih murah diproduksi di negara lain.

    Thomas Sampson dari London School Economics berkata: “Rumus tersebut direkayasa ulang untuk merasionalisasi pengenaan tarif pada negara-negara yang menjual barang lebih banyak ke AS. Tidak ada alasan ekonomi yang rasional untuk memberlakukan hal ini, karena hanya akan merugikan ekonomi global.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Kembali Tunda Pemblokiran TikTok Selama 75 Hari

    Trump Kembali Tunda Pemblokiran TikTok Selama 75 Hari

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah menandatangani sebuah perintah eksekutif yang secara efektif memperpanjang tenggat waktu bagi TikTok untuk menemukan pembeli di Amerika Serikat selama 75 hari.

    Dengan demikian TikTok akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk memikirkan rencana untuk tetap berada di AS.

    “Pemerintahan saya telah bekerja sangat keras dalam Kesepakatan untuk menyelamatkan TikTok, dan kami telah membuat kemajuan yang luar biasa,” tulis Trump di Truth Social sebagaimana dilansir detikINET dari Engadget, Minggu (6/4/2025).

    “Kesepakatan ini membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan telah ditandatangani, itulah sebabnya saya menandatangani Perintah Eksekutif untuk menjaga TikTok tetap aktif dan berjalan selama 75 hari lagi.” lanjutnya.

    Postingan Trump menunjukkan bahwa rangkaian tarif yang baru-baru ini diperkenalkan terhadap mitra dagang AS seperti China akan membantu mencapai kesepakatan.

    Sebagai bagian dari larangan TikTok yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh mantan Presiden Biden pada April 2024, perusahaan induk TikTok, ByteDance, dipaksa untuk menjual TikTok kepada pembeli AS atau dikeluarkan dari toko aplikasi dan platform hosting web AS.

    Setelah melalui proses yang cukup panjang terkait legalitas larangan tersebut, Mahkamah Agung akhirnya mendukungnya, dan menyerahkan penegakan hukum kepada pemerintahan Trump yang baru.

    TikTok sempat tidak tersedia, tetapi Trump akhirnya menandatangani perintah eksekutif yang menunda pemberlakuan larangan tersebut selama 75 hari untuk memberikan TikTok lebih banyak waktu untuk menemukan pembeli dan membuat aplikasinya kembali aktif.

    Beberapa perusahaan dan grup telah menyatakan minat mereka untuk membeli atau berinvestasi di TikTok. Kabarnya, bahkan Amazon tetapi belum ada yang mencapai kesepakatan yang memuaskan ByteDance atau pemerintah Cina.

    Tidak jelas apakah tarif akan mengubah motivasi siapa pun, tetapi jika semua orang terus menerima Departemen Kehakiman Trump yang tidak memberlakukan larangan, maka seluruh cobaan ini tampaknya akan berlangsung selama yang diperlukan.

    (jsn/jsn)

  • Trump Kembali Tunda Blokir TikTok

    Trump Kembali Tunda Blokir TikTok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunda pemblokiran Tiktok. Penundaan itu dilakukan selama 75 hari dari tenggat waktu 5 April 2025 kemarin.

    Pemerintahan AS sebelumnya mewajibkan Bytedance menjual Tiktok ke perusahaan di negara tersebut. Jika tidak dilakukan, maka aplikasi akan diblokir.

    Awalnya, batas waktu penjualan dilakukan pada Januari lalu. Namun, Trump yang baru dilantik saat itu, menundanya hingga awal April 2025.

    Untuk penundaan kedua kalinya, Trump mengatakan pemerintahannya telah melakukan kemajuan luar biasa terkait Tiktok. Butuh waktu untuk kesepakatan bisa berjalan.

    “Pemerintahan saya bekerja sangat keras pada kesepakatan menyelamatkan Tiktok, dan kami membuat kemajuan luar biasa. Kesepakatan itu butuh lebih banyak pekerjaan, agar memastikan semua persetujuan yang diperlukan ditandatangani,” kata Trump, dikutip dari CNN Internasional, Minggu (6/4/2025).

    Sebelumnya, Trump dan Wakil Presiden JD Vance berharap adanya kesepakatan sebelum 5 April 2025. Dengan harapan, bisa diselesaikan dan ditandatangani dalam perintah eksekutif Trump dalam minggu ini.

    Tiktok tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara itu, juru bicara Bytedance mengatakan perusahaan telah melakukan diskusi dengan pemerintah AS terkait Tiktok.

    Sebagai informasi, Bytedance masih bisa memiliki saham Tiktok yang beroperasi di AS. Namun, perusahaan hanya bisa mengantongi 20% saham aplikasi.

    Selain itu, Tiktok AS tidak lagi berkoordinasi dengan Bytendance. Mulai dari algoritma, serta praktik berbagi data.

    “Telah berdiskusi dengan Pemerintah AS mengenai solusi potensi untuk Tiktok,” kata juru bicara Bytendance.

    Dia mengatakan, belum ada perjanjian yang dilakukan. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan.

    “Perjanjian apapun akan diberikan persetujuan dengan hukum China,” jelasnya.

    (wia)

  • Industri Komponen Otomotif Dorong Penerapan Tarif Resiprokal ke AS

    Industri Komponen Otomotif Dorong Penerapan Tarif Resiprokal ke AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan tarif balasan secara resiprokal terhadap Amerika Serikat (AS), sebagai langkah jangka pendek menuju perdagangan yang lebih adil.

    “Jika mereka memberlakukan tarif tinggi, kita juga perlu merespons secara seimbang. Tarif dibalas tarif. Namun, pemerintah juga bisa mempertimbangkan opsi lain, seperti penyesuaian tarif impor dari AS agar tercipta keseimbangan,” ujar Sekretaris Jenderal GIAMM Rachmat Basuki dikutip dari Antara, Minggu (6/4/2025).

    Ia mengungkapkan kekhawatiran atas dampak kebijakan baru AS terhadap sektor komponen otomotif di dalam negeri. Terlebih, AS merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi industri komponen otomotif Indonesia setelah Jepang sehingga kebijakan tarif yang tinggi dikhawatirkan bisa memukul performa ekspor nasional.

    “Sebelumnya tarif masuk ke AS relatif rendah. Sekarang, dengan kenaikan tarif, tentu menjadi tantangan besar bagi pelaku industri kita. Di sisi lain, produk-produk asal AS yang masuk ke pasar Indonesia justru dikenakan tarif lebih tinggi,” jelas Basuki.

    Lebih lanjut, GIAMM juga mencermati risiko membanjirnya komponen otomotif dari China ke pasar domestik, imbas dari kebijakan dagang protektif yang diterapkan oleh AS terhadap negara tersebut.

    Sebagai upaya perlindungan, GIAMM mengusulkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan tarif, tetapi juga memperkuat hambatan nontarif, seperti penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk memastikan industri lokal terlindungi dari serbuan produk impor yang tidak bersaing dari segi mutu maupun harga.

    GIAMM juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam diplomasi perdagangan dengan negara-negara mitra, agar kepentingan industri dalam negeri tetap terjaga dan sektor ini bisa terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Walaupun situasi ini menantang, kami tetap optimistis. Pasar AS masih menawarkan peluang. Selama tarif terhadap produk China tetap lebih tinggi daripada kita, produsen dalam negeri masih memiliki ruang untuk bersaing,” kata Basuki.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) mengumumkan kenaikan tarif minimal 10% untuk berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan unggahan resmi Gedung Putih di Instagram, Indonesia menempati peringkat kedelapan dalam daftar negara yang terdampak, dengan kenaikan tarif sebesar 32%.

    Secara keseluruhan, sekitar 60 negara akan menerima tarif balasan dari AS yang setara separuh dari tarif yang mereka kenakan terhadap produk Amerika.

    Selain Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara juga terdampak tarif baru AS, seperti Malaysia (24%), Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%).

  • Rupiah Ambruk di Pasar Luar Negeri, Dolar Sudah Tembus Rp 17.000

    Rupiah Ambruk di Pasar Luar Negeri, Dolar Sudah Tembus Rp 17.000

    GELORA.CO – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menyentuh level Rp17.000an/US$ di non-deliverable forward (NDF).

    Dilansir dari Refinitiv, pada hari ini, Minggu (6/4/2025) pukul 08:10 WIB, nilai tukar mata uang Garuda telah mencapai Rp17.059/US$ atau merupakan posisi terendah sepanjang sejarah.

    Nilai tukar rupiah di pasar NDF jauh lebih lemah dibandingkan pada penutupan perdagangan reguler terakhir sebelum libur Lebaran, Kamis (27/3/2025) rupiah berada pada posisi Rp16.555/US$ atau menguat 0,12%. Artinya rupiah tampak berpotensi melemah sangat signifikan di pekan depan.

    Untuk diketahui, NDF adalah instrumen yang memperdagangkan mata uang dalam jangka waktu tertentu dengan patokan kurs tertentu pula. Pasar NDF belum ada di Indonesia, hanya tersedia di pusat-pusat keuangan internasional seperti Singapura, Hong Kong, New York, atau London.

    Pasar NDF seringkali mempengaruhi psikologis pembentukan harga di pasar spot. Oleh karena itu, kurs di NDF tidak jarang diikuti oleh pasarspot.

    Indonesia Jadi Korban Tarif Trump

    Kebijakan tarif Trump memicu ketidakpastian global hingga saling serang perang dagang. Dampak yang bisa dirasakan rupiah diperkirakan akan besar mulai dari kaburnya investor asing di pasar keuangan Tanah Air hingga gejolak eksternal yang tinggi

    Indonesia menjadi korban baru dalam perang dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia akan dikenai tarif resiprokal atau timbal balik hingga 32% karena besarnya defisit AS ke Indonesia.

    Hal ini akan berdampak negatif pada tidak lakunya barang Indonesia di AS mengingat harga barang yang masuk ke AS akan cenderung lebih mahal dari biasanya. Alhasil masyarakat di AS akan cenderung memilih produk AS dibandingkan impor dari Indonesia.

    Apabila hal ini terus dibiarkan, maka suplai dolar AS Indonesia akan berkurang dan nilai tukar rupiah dapat terus mengalami tekanan.

    BI Jamin Jaga Rupiah

    Bank Indonesia (BI) buka suara mengenai pengumuman Kebijakan Tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan tiga poin dari pemantauan yang dilakukan bank sentral RI itu.

    Pertama, Denny menyampaikan BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025. Kemudian, BI mendapati pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh China pada 4 April 2025, pasar bergerak dinamis di mana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder) dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar,” lanjut Ramdan dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

  • Aksi Retaliasi Tarif Donald Trump, RI Bakal Untung atau Buntung?

    Aksi Retaliasi Tarif Donald Trump, RI Bakal Untung atau Buntung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia belum menentukan langkah untuk merespons kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Sejauh ini, China memilih untuk melawan kebijakan tarif AS dengan menerapkan tarif tinggi serupa. Namun, bagi Indonesia, retaliasi atau balasan pengenaan tarif dinilai tak strategis dan justru akan meningkatkan eskalasi perang dagang. 

    Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty mengatakan tindakan balasan dengan tarif ke AS justru akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Sebab, menurut dia, ada 2 pemicu Trump menerapkan tarif 32% untuk Indonesia. 

    Pertama, tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) dan kedua, penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

    “Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” kata Telisa, Minggu (6/4/2025). 

    Langkah balasan dengan menaikkan tarif produk AS yang masuk ke RI justru disebut kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral. 

    Alih-alih retaliasi, Telisa menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

    Di samping itu, dia menyoroti potensi pengalihan barang ekspor dari negara-negara yang juga terkena hambatan tarif ke AS. Namun, Telisa melihat Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama dari peralihan ekspor tersebut. 

    “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” ujarnya.

    Kedua, untuk mengantisipasi dampak masuknya barang impor yang dialihkan ke Indonesia, dia pun meminta pemerintah segera bertindah dan memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

    Ketiga, sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia juga dinilai perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.

    Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan disebut tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

    “Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” jelasnya.

    Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka.

    “Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” pungkasnya.

  • Warning! Efek Ngeri Tarif Impor Trump, Raksasa Otomotif Mulai Setop Produksi

    Warning! Efek Ngeri Tarif Impor Trump, Raksasa Otomotif Mulai Setop Produksi

    Jakarta

    Sejumlah raksasa otomotif menerapkan strategi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkenalkan tarif impor baru.

    Trump memberlakukan tarif 25 persen untuk kendaraan apa pun yang tidak dirakit di Amerika Serikat. Kebijakan ‘perang dagang’ ini jelas berdampak pada industri otomotif.

    Dikutip dari CNBC International, Minggu (6/4/2025) Stellantis mengumumkan pada hari Kamis (4/4), mereka akan menghentikan produksi di dua pabrik perakitan di Kanada dan Meksiko. Dengan cara ini, artinya sekitar 900 pekerja di pabrik pendukung akan diberhentikan sementara.

    Stellantis melakukan penghentian produksi berlangung hingga dua minggu ke depan di Pabrik Perakitan Windsor, Ontario, Kanada, dan sepanjang April di Pabrika Perakitan Toluca, Meksiko.

    Selanjutnya merek mewah Infiniti dari Nissan Motor menghentikan produksi tanpa batas waktu crossover buatan Meksiko untuk AS. Dalam sebuah memo kepada pengecer merek, Wakil Presiden Infiniti Amerika Tiago Castro mengatakan bahwa produksi QX50 dan QX55 untuk AS dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut karena tarif baru.

    Volvo berencana memproduksi lebih banyak mobil di AS.

    “Kami siap dengan baik di Cina dan di Eropa. Tetapi kita harus lebih baik di AS untuk mengatasi tarif impor,” kata CEO Volvo Cars Hakan Samuelsson pada hari Kamis, menurut Reuters.

    Volvo ingin meningkatkan produksi SUV EX90 ke AS untuk meningkatkan volume dan mengurangi biaya tambahan.

    “Industri mobil global, serta Volvo Cars, menghadapi peningkatan kompleksitas geopolitik dan regionalisasi. Hal ini membuat strategi lama Volvo Cars untuk membangun tempat kami menjual menjadi lebih penting,” kata juru bicara Volvo Cars kepada CNBC.

    “Sebagai bagian dari ini, Volvo Cars juga mempertimbangkan kemungkinan potensial untuk menambahkan produksi model mobil lain di pabrik AS kami, yang memiliki kapasitas 150.000 mobil per tahun,” tambahnya.

    S&P Global Mobility melaporkan beberapa merek otomotif seperti Volvo, Mazda, Volkswagen, dan Hyundai Motor (termasuk merek Genesis dan Kia) adalah yang paling berisiko dari sudut pandang kendaraan. Sebab, setidaknya 60% dari penjualan mereka di Amerika Serikat diimpor dari luar AS.

    S&P memperkirakan penjualan kendaraan AS dapat turun ke antara 14,5 juta hingga 15 juta unit per tahun dalam beberapa tahun mendatang, jika tarif impor tetap berlaku. Padahal, sebelumnya penjualan mobil di AS tembus 16 juta unit pada 2024.

    Bank of America memperkirakan harga kendaraan baru, yang saat ini rata-rata sekitar $48.000, bisa naik $10.000 jika produsen mobil membebankan tarif secara penuh kepada konsumen.

    Sementara itu, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), tidak ada kendaraan buatan Indonesia yang diekspor secara utuh (CBU) ke Amerika Serikat.

    (riar/lua)

  • VIDEO: Gokil, Wisata Luar Angkasa Lewati Kutub Utara dan Selatan!

    VIDEO: Gokil, Wisata Luar Angkasa Lewati Kutub Utara dan Selatan!

    Empat turis luar angkasa baru saja pulang dari misi luar biasa: mengorbit Bumi lewat Kutub Utara & Selatan! Misi ini disewa oleh investor Bitcoin asal Tiongkok, Chun Wang, yang kini jadi warga Malta.

    Ringkasan

  • Mimpi Buruk Apple, Semua Negara Andalannya Kena Tarif Mencekik Trump

    Mimpi Buruk Apple, Semua Negara Andalannya Kena Tarif Mencekik Trump

    Jakarta

    Apple telah mendiversifikasi rantai pasokannya di luar China ke tempat-tempat seperti India dan Vietnam. Namun tarif yang baru saja diumumkan oleh Gedung Putih juga akan berlaku di negara-negara tersebut.

    Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif ke lebih dari 180 negara. China menghadapi tarif 34%, tapi dengan tarif 20% yang berlaku saat ini, tarif sebenarnya untuk Beijing menjadi 54%. India menghadapi tarif 26%, sementara tarif Vietnam 46%. Berikut adalah rincian jejak rantai pasokan Apple yang dapat terpengaruh oleh tarif Trump, dikutip detikINET dari CNBC

    China

    Mayoritas iPhone Apple masih dirakit di China oleh mitranya, Foxconn. menurut perkiraan dari Evercore ISI, China menyumbang sekitar 80% dari kapasitas produksi Apple. Sekitar 90% iPhone dirakit di China. Artinya, Apple masih sangat bergantung pada China.

    Meskipun jumlah lokasi manufaktur di Tiongkok menurun antara tahun fiskal Apple 2017 dan 2020, jumlah tersebut telah meningkat kembali saat ini. Evercore ISI memperkirakan bahwa 55% produk Mac Apple dan 80% iPad dirakit di China.

    India

    Selama dua tahun terakhir, Apple telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan produksi iPhone di India karena pemerintah di sana berupaya meningkatkan produksi barang-barang berteknologi tinggi di dalam negeri.

    Apple menargetkan sekitar 25% dari semua iPhone di dunia akan dibuat di India, Menurut estimasi Bernstein, India dapat mencapai sekitar 15%-20% dari keseluruhan produksi iPhone pada akhir tahun 2025. Evercore ISI mengatakan sekitar 10% hingga 15% iPhone saat ini dirakit di India.

    Vietnam

    Vietnam telah muncul dalam beberapa tahun terakhir sebagai pusat manufaktur populer untuk barang elektronik konsumen. Apple pun telah meningkatkan produksinya di negara tetangga itu.

    Sekitar 20% produksi iPad dan 90% perakitan produk perangkat yang dapat dikenakan Apple seperti Apple Watch dilakukan di Vietnam, menurut Evercore ISI.

    Negara-negara penting lainnya

    Malaysia adalah lokasi manufaktur yang berkembang untuk Mac dan menghadapi tarif sebesar 25%. Thailand juga merupakan pusat kecil untuk produksi Mac dan akan dikenakan pungutan sebesar 36%.

    Apple juga mendapatkan komponen dari Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. Komponen dapat dikirim dari satu negara ke negara lain sebelum perakitan dilakukan di China atau tempat lain.

    Pada bulan Februari, Apple mengumumkan rencana membuka pabrik baru untuk server kecerdasan buatan di Texas sebagai bagian dari investasi USD 500 miliar di AS. Namun, Apple tidak memiliki produksi massal di Amerika Serikat. Apple hanya memproduksi Mac Pro di Texas.

    (fyk/fyk)