Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

    Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

    Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

    “Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.

    Sedangkan, negara dengan tarif lebih rendah dari Indonesia diantaranya, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.

    Menko Airlangga menyoroti sektor makanan dan pakaian hingga alas kaki menjadi yang paling terdampak.

    “Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu food and apparel karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun (asosiasi) persepatuan juga kami dengar,” katanya.

    Intip Peluang

    Dia menjelaskan, meski ada risiko tekanan, ternyata masih ada peluang yang terbuka. Mengingat lagi, negara saingan Indonesia di sektor tersebut dikenakan tarif lebih besar dari Indonesia.

    “Namun kompetitor kita di sektor ini apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja itu bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan,” ucap dia.

    “Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika,” tambah Menko Airlangga.

     

  • Dolar AS Sempat Tembus Rp 17.200!

    Dolar AS Sempat Tembus Rp 17.200!

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah sempat tembus Rp 17.200 pada pembukaan perdagangan awal pekan ini. Kondisi ini terjadi usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru.

    Dikutip dari data Bloomberg, Senin (7/4/2025), nilai tukar dolar AS terhadap rupiah pada hari ini sempat menembus Rp 17.217 sekitar pukul 09.15 WIB. Namun, posisi tersebut hanya bertahan singkat dan pada pukul 14.30 bertengger pada level Rp 16.799,5. Angka ini naik 147 poin atau 0,88% dari pembukaannya.

    Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya juga cenderung menguat. Mata uang Paman Sam naik 0,26% terhadap dolar baru Taiwan dan bertambah 1,02% terhadap peso Filipina.

    Selanjutnya, nilai tukar dolar AS terhadap ringgit Malaysia juga menguat 0,69%, kemudian terhadap yuan China naik 0,34%, serta menguat terhadap won Korea Selatan 0,24%. Nilai tukar dolar AS juga menguat terhadap bath Thailand 0,64%, serta 0,67% terhadap rupee India.

    Sementara itu, dolar AS justru melemah terhadap yen Jepang 1,06%, serta terhadap dolar Hong Kong turun 0,07%, dan melemah 0,14% terhadap dolar Singapura.

    Lihat juga video: Horor Jika Dolar Tak Terkendali

    (shc/ara)

  • Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

    Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal Pemerintah Amerika Serikat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin, Akhmad Ma’ruf menuturkan langkah konkret pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat,” kata Akhmad Ma’ruf dikutip pada  Senin (7/4/2025).

    Ma’ruf mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi global pascapenerapan tarif perdagangan baru oleh Presiden Donald Trump terhadap negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Dirinya mengatakan dengan baseline tarif 10 persen dan tarif resiprokal 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, dikhawatirkan muncul dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

    Selain itu, Kadin juga khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

    Untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS ini, Kadin menyarankan sejumlah hal kepada Pemerintah Indonesia.

    “Pertama, mendorong Pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif,” tutur Ma’ruf.

    Selain itu, pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    Selanjutnya Ma’ruf memberikan saran khusus untuk Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen, perlu diberikan perhatian khusus untuk disarankan menjadi “Foreign Trade Zone” dan diberikan status “Privileged Foreign Status”.

    Menurutnya, hal ini penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Tiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya “Johor-Singapore Special Economic Zone” yang hanya dikenakan tarif resiprokal 24 persen (khusus Solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84 persen menjadi 6,43 persen) untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    Ma’ruf mengakui, kondisi ini sangat memukul FDI di Batam.

    Menurutnya, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India.

    “Empat, mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional,” ujarnya.

    Ma’ruf mengatakan percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Diketahui, ada Tujuh proyek strategis Nasional di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar.

    Saran yang kelima yakni meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur Solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan Solar PV (seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer), serta beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya.

    Menurut Ma’ruf industri ini menyumbang 25 persen ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta dolar AS per bulan dan mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja langsung serta 30 ribu tenaga kerja tidak langsung.

    “Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” tegas Akhmad Ma’ruf.

     

  • Perang Dagang AS-China Makin Ganas, Indonesia Sudah Siap? – Page 3

    Perang Dagang AS-China Makin Ganas, Indonesia Sudah Siap? – Page 3

    Kepala ekonom di RSM Joe Brusuelas, mengatakan masalah utama yang diangkat oleh pemerintahan Trump sebenarnya lebih banyak terkait dengan hambatan non-tarif seperti subsidi industri, regulasi kebersihan, atau sistem birokrasi yang tidak transparan. Namun, para ekonom menilai bahwa pendekatan yang digunakan Trump tidak menyasar akar masalah secara langsung.

    “Ini hanya upaya ad hoc untuk menghukum negara-negara dengan neraca dagang besar terhadap AS,” ujar Kepala ekonom di RSM Joe Brusuelas.

    Padahal, menurutnya, neraca dagang lebih mencerminkan gaya konsumsi dan tabungan domestik AS ketimbang kebijakan perdagangan negara lain.

    Dalam berbagai kesempatan, Trump menyebut defisit perdagangan sebagai krisis nasional yang mengancam pekerjaan dan pabrik dalam negeri.

    Tapi tidak semua ahli sepakat. Profesor John Dove dari Troy University menyatakan, “Jika saya belanja di toko dan membayar dengan uang tunai, saya mengalami defisit dengan toko itu. Tapi apakah saya rugi? Tentu tidak,” ujar Dove.

    Defisit, kata para ekonom, hanyalah hasil dari dinamika pasar terbuka, bukan sesuatu yang otomatis buruk. Namun, Trump berargumen bahwa tarif bisa digunakan untuk mengoreksi defisit dan sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

     

  • Gandeng ASEAN, Indonesia Akan Nego ke AS Turunkan Tarif Impor Trump

    Gandeng ASEAN, Indonesia Akan Nego ke AS Turunkan Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia bersama negara-negara ASEAN akan segera memulai negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Senin (7/4/2025).

    Airlangga menyampaikan, Indonesia dan negara-negara ASEAN akan kompak menempuh jalur diplomasi, alih-alih mengambil tindakan balasan (retaliasi) terhadap AS, seperti China, Uni Eropa, dan Kanada.

    “ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” tegas Airlangga seusai menggelar pertemuan bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha Tanah Air yang terdampak tarif impor baru AS, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar proses negosiasi terkati tarif Trump dapat segera dilakukan setelah pertemuan dengan pengusaha dilakukan.

    “Tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo sejak minggu lalu saat diumumkan oleh Donald Trump. Kemudian sehari sebelumnya, saya bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan sudah berkomunikasi,” kata Airlangga.

    Selain itu, Airlangga menuturkan, Indonesia juga telah menjalin komunikasi bersama pemimpin Singapura, Kamboja dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN.

    Setelahnya, Pemerintah Indonesia bersama pemimpin atau perwakilan perdagangan negara-negara ASEAN akan bertemu pada 10 April untuk membahas lebih lanjut mengenai tarif Trump ini.

    “Pemimpin atau menteri perdagangan (negara-negara ASEAN) akan bertemu, 10 April mungkin kita akan hadir di sana,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan, diplomat Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan US Trade Representative (USTR). Dia menuturkan, kini, USTR tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia.

    “Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke 0%. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi. Demikian pula Kamboja dan Thailand. Kita mengambil jalur yang sama. Kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan. Kemudian mekanisme, Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)-nya kita samakan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua impor ke AS pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis (3/4/2025) pagi waktu Indonesia, termasuk daftar tarif timbal balik kepada 180 lebih negara dan wilayah.

    Indonesia masuk daftar tersebut dan AS menetapkan tarif timbal balik dari Presiden AS Donald Trump sebesar 32%.

  • Tanggapi Tarif Trump, Airlangga Sebut Bakal Ada Pertemuan Mendag Negara ASEAN pada 10 April 2025 – Halaman all

    Tanggapi Tarif Trump, Airlangga Sebut Bakal Ada Pertemuan Mendag Negara ASEAN pada 10 April 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut akan digelarnya pertemuan negara anggota ASEAN pada Kamis (10/4/2025) mendatang untuk menanggapi kebijakan tarif timbal balik impor yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Airlangga menuturkan pertemuan tersebut dalam rangka untuk menyatukan sikap dalam menyikapi kebijakan Trump tersebut.

    Dia mengungkapkan pertemuan itu akan dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso.

    “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia, juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja, dengan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN.”

    “Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu pada tanggal 10 di mana Pak Mendag akan bertemu di sana,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Airlangga menuturkan negara ASEAN bakal melakukan negosiasi dengan AS terkait kebijakan tarif timbal balik tersebut.

    Dengan sikap tersebut, ia menjelaskan ASEAN tidak mengambil sikap dengan turut menerbitkan kebijakan serupa atau retaliasi.

    “Di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi, jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” jelasnya.

    Di sisi lain, Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) soal kebijakan tarif timbal balik impor yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 32 persen.

    Kini, katanya, USTR masih menunggu proposal negosiasi yang konkret dari Indonesia terkait tarif tersebut.

    “Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujar Airlangga.

    Airlangga juga mengatakan selalu berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto telah membahas terkait kebijakan tarif ini dengan Presiden Trump pekan lalu saat pengumuman tarif tersebut.

    Dia juga menyatakan telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk membahas isu yang sama.

    Diketahui, pada Minggu (6/4/2025), Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Anwar Ibrahim untuk membahas kebijakan tarif impor tersebut.

    “Sejalan dengan hal itu, hasil koordinasi Kemenko Perekonomian dengan perwakilan dunia usaha pada hari ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang akan diterapkan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

    Dalam pengumuman tersebut, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025. 

    Namun, terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal ini, antara lain barang medis dan kemanusiaan, serta produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232, seperti baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS. 

    Kebijakan tarif yang diumumkan oleh Trump ini juga akan diterapkan kepada 180 negara lainnya. 

    Beberapa negara, termasuk China dan Kanada, telah menyiapkan langkah balasan atau tindakan sebelum kebijakan tarif ini mulai berlaku.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan dramatis mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Maret 2025 lalu, mengejutkan dunia internasional.

    Selama ini, Rodrigo Duterte telah lama dikritik atas kebijakan perang terhadap narkoba yang brutal.

    Duterte ditangkap dan langsung dibawa ke Belanda untuk mempertanggungjawabkan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Dikutip dari CNN, penangkapannya menjadi peristiwa langka.

    Surat perintah penahanan terhadap Duterte dikeluarkan secara rahasia dan langsung dieksekusi dalam hitungan jam.

    Hal ini berbeda dari penangkapan pemimpin lain yang umumnya melalui proses panjang dan terbuka.

    “Ini pertama kalinya kami melihat hal ini di ICC,” kata Leila Sadat, profesor hukum pidana internasional dari Universitas Washington dan mantan penasihat ICC.

    Duterte, yang kini berusia 80 tahun, dituding bertanggung jawab atas kematian lebih dari 6.000 orang selama operasi antinarkoba di Filipina.

    Pemantau independen memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi.

    Penangkapan ini dianggap sebagai preseden penting bagi kemungkinan penuntutan pemimpin dunia lainnya yang diburu ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Faktor politik masih menjadi penghalang besar.

    Netanyahu baru-baru ini mengunjungi Hungaria tanpa ditangkap, meskipun negara itu adalah anggota ICC dan secara hukum wajib menahan siapapun yang dicari pengadilan.

    Bahkan, Budapest justru menyatakan akan keluar dari ICC.

    Selanjutnya, Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump untuk membahas “pertarungan di Mahkamah Pidana Internasional”, menurut kantornya.

    Putin sendiri juga berada dalam daftar buron ICC sejak Maret 2023 atas dugaan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal ke Rusia.

    Rusia bukan anggota ICC, sehingga kemungkinan Putin ditangkap sangat kecil — kecuali ia bepergian ke negara yang bersedia menjalankan surat perintah ICC.

    “Putin telah dicap sebagai penjahat perang,” kata Sadat, meskipun kecil kemungkinan ia akan ditahan selama masih menjabat.

    Sebaliknya, nasib Netanyahu bisa lebih rentan. Israel adalah negara demokrasi dengan sistem peralihan kekuasaan, seperti Filipina.

    Netanyahu saat ini juga menghadapi kasus korupsi di dalam negeri dan tekanan politik yang kian besar.

    Pada November 2024, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan selama perang Israel-Hamas di Gaza.

    Sebaliknya, ICC juga mengejar pemimpin Hamas atas kejahatan selama serangan 7 Oktober 2023.

    Surat perintah tersebut dikecam luas oleh politisi Israel, yang menyebut tindakan ICC “anti-Yahudi”.

    AS dan negara-negara sekutu Israel turut mengecam langkah tersebut.

    Ironisnya, Prancis yang sebelumnya mendukung surat perintah untuk Putin, menolak mendukung surat perintah terhadap Netanyahu — dengan alasan Israel bukan anggota ICC.

    Langkah ini memunculkan tudingan standar ganda dalam penegakan hukum internasional.

    “Negara tidak dapat mengklaim keberhasilan keadilan internasional jika mereka tidak berkomitmen menegakkan hukum secara setara,” kata James Joseph dari Jurist News.

    Pengadilan Internasional memang memiliki tantangan besar.

    Dari 60 surat perintah penangkapan sejak didirikan, hanya 11 orang yang pernah dihukum — semuanya dari Afrika.

    Sebanyak 31 tersangka masih bebas.

    ICC dituduh terlalu fokus pada Afrika.

    Sadat mengatakan hal itu karena pada awal berdirinya, banyak negara Afrika justru meminta ICC turun tangan menyelidiki konflik brutal yang sedang terjadi di wilayah mereka.

    Kini, fokus ICC mulai bergeser.

    Suriah adalah contoh lain di mana ICC baru mendapat akses setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024.

    Pemerintahan sementara yang baru membuka pintu bagi penyelidikan.

    Di Filipina, perubahan politik juga menjadi kunci.

    Awalnya Presiden Ferdinand Marcos Jr menolak bekerja sama dengan ICC.

    Setelah hubungan politik dengan keluarga Duterte memburuk, sikap Manila berubah drastis.

    “Ada yang beranggapan bahwa semua ini hanya soal politik,” kata Gregory Gordon, profesor hukum di Universitas Peking, Shenzhen.

    Namun, ia tetap optimis kalau penangkapan Duterte menunjukkan hukum internasional bisa bekerja — meski lambat dan penuh tantangan.

    “Ini bisa jadi awal runtuhnya budaya impunitas,” tutup Gordon.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Samsung Ungkap dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Bisnis TV

    Samsung Ungkap dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Bisnis TV

    Bisnis.com, JAKARTA —Samsung Electronics mengungkapkan bahwa bisnis televisi mereka tidak akan terlalu terpengaruh oleh tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Melansir dari Reuters, Senin (7/4/2025), Yong Seok-woo, Presiden Bisnis Tampilan Visual Samsung mengatakan tidak berpengaruhnya tarif tersebut terhadap Samsung karena sebagian besar televisi yang dijual di pasar Amerika Utara diproduksi di Meksiko.

    Menurut Yong, meskipun ada perubahan kebijakan tarif AS, Samsung akan terus memantau dan menyesuaikan strategi produksinya di sekitar 10 basis produksi global mereka.

    Meksiko, sebagai lokasi utama produksi televisi Samsung untuk pasar Amerika Utara, sebagian besar terhindar dari tarif dasar baru sebesar 10% yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Selain itu, Meksiko juga terhindar dari tarif timbal balik yang lebih tinggi yang dikenakan pada banyak mitra dagang lainnya.

    Adapun Korea Selatan, yang merupakan negara asal merek dagang Samsung ini, dikenakan reciprocal tariff sebesar 25% oleh Donald Trump.

    Sebaliknya, China akan dikenakan tarif AS sebesar 34%, yang merupakan tambahan dari 20% tarif yang sudah berlaku sejak awal tahun ini, sehingga total tarif yang dikenakan pada produk asal Tiongkok menjadi 54%.

    Namun, Samsung tidak hanya menghadapi tantangan di sektor televisi. Perusahaan ini juga harus bersiap menghadapi dampak tarif AS terhadap bisnis lainnya, seperti cip memori dan smartphone, yang diprediksi dapat mengalami penurunan permintaan akibat kebijakan tersebut.

    Di tengah ketidakpastian tersebut, saham Samsung Electronics turun 4,3% pada hari Senin, seiring dengan aksi jual yang lebih luas di pasar global yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap kebijakan tarif AS.

    Persaingan di pasar televisi global, terutama dengan produsen asal Tiongkok seperti TCL dan Hisense, juga semakin ketat, menambah tantangan bagi raksasa teknologi asal Korea Selatan ini.

  • Menko Perekonomian: RI Gak Bakal Balas Trump, Tapi Negosiasi

    Menko Perekonomian: RI Gak Bakal Balas Trump, Tapi Negosiasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan beberapa pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang bakal terdampak dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, diantaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wamenperin Faisol Riza, Wamen Keuangan Anggito Abimanyu, termasuk dengan kalangan pengusaha.

    “Barusan kami berkoordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan gimana dapat masukan terkait kebijakan tarif AS oleh presiden Trump,” kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Senin (7/4/2025).

    “Mulai kemarin AS menerapkan 10% dan tanggal 9 hanya 3 hari dari sekarang tambahan resiprokal Indonesia kena 32%. Pengenaan tarif ASEAN lain ada yang lebih tinggi dari kita misalnya Vietnam Kamboja Thailand, ada yang lebih rendah seperti Malaysia, Filipina, Singapura lebih rendah Penerapan tarif ini ada beberapa sektor kena shoes and Apparel yang kena,” lanjutnya.

    Sehingga Ia menyebut suara dari Pengusaha di APINDO dan Asosiasi terkait juga didengar untuk meminta saran kebijakan yang bakal diterapkan.

    “Kompetitor kita Bangladesh, China di atas kita, jadi bagi Indonesia kesempatan karena market besar. Dan Kedubes Indonesia di AS udah koordinasi dengan USTR dan USTR menunggu proposal konkrit Indonesia,” sebut Airlangga.

    Adapun sehari sebelum bertemu perdana menteri Anwar Ibrahim, Airlangga sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Arahan Prabowo ialah setelah hari ini memberi masukan ke AS untuk bisa memberi respon dan harapan.

    “AS mengenakan ke seluruh negara pada waktu sama, maka seluruh negara ingin ketemu AS maka Indonesia ingin mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa menteri Asean kita sudah komunikasi, baik dengan malaysia Singapura dan lain,” sebut Airlangga.

    “Mendag akan ketemu tanggal 10 bersama Menteri ASEAN dan akan mengutamakan negosiasi sehingga nggak mengambil retaliasi tapi Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN lebih memilih negosiasi,” lanjutnya.

    (ayh/ayh)

  • Taiwan Tunduk Patuh ke AS, Dukung Kebijakan Tarif Impor 32 Persen

    Taiwan Tunduk Patuh ke AS, Dukung Kebijakan Tarif Impor 32 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Pemimpin Taiwan Lai Ching-te menyatakan bahwa negaranya akan tunduk pada tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat, Minggu, 6 April 2025. Pekan sebelumnya, Donald Trump mengumumkan tarif impor minimal 10 persen ditambah biaya timbal balik bagi sejumlah negara.

    “Taiwan tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan tarif balasan terhadap tarif timbal balik Amerika Serikat,” ujar Lai. Ia juga menegaskan bahwa investasi perusahaan Taiwan di AS tetap berjalan tanpa perubahan besar.

    Presiden AS Donald Trump.

    Setelah pengumuman tarif tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyarankan negara-negara terdampak agar tidak langsung membalas. Ia meminta agar mereka diam dan mengamati perkembangan situasi terlebih dahulu.

    Scott memperingatkan bahwa akan terjadi peningkatan ketegangan jika negara-negara tersebut membalas. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” tegasnya.

    Produk impor Taiwan kini dikenai tarif sebesar 32 persen. Lai Ching-te mengakui bahwa kebijakan ini berpengaruh terhadap perekonomian. Namun, ia mengimbau masyarakat tetap tenang.

    Selain tidak melakukan pembalasan, Lai mengatakan pihaknya akan membentuk tim negosiasi untuk berdiskusi dengan pemerintah Trump. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk mengurangi dampak dari kebijakan perdagangan tersebut.

    Dukungan penuh

    Lai juga menegaskan bahwa pemerintah Taiwan tetap mendukung investasi perusahaan dalam negeri di Amerika Serikat. Fokus utama investasi berada di sektor elektronik, teknologi informasi dan komunikasi, petrokimia, serta gas alam.

    Sementara itu, China mengambil langkah berbeda dari Taiwan. Pemerintah China secara tegas membalas kebijakan tarif AS.

    Produk dari Amerika Serikat akan dikenai tarif sebesar 34 persen. Sebelumnya, Trump telah memberlakukan tarif sebesar 54 persen terhadap produk China.

    China juga melaporkan kebijakan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Negeri Tirai Bambu itu menilai langkah Trump bertentangan dengan aturan perdagangan internasional.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih menghitung dampak kebijakan tarif impor Amerika. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapinya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News