Negara: Republik Rakyat Cina

  • UMKM Indonesia tumbuh pesat di tengah ketidakpastian global

    UMKM Indonesia tumbuh pesat di tengah ketidakpastian global

    Ilustrasi UMKM. (ANTARA/HO/23)

    UMKM Indonesia tumbuh pesat di tengah ketidakpastian global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 April 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Usaha kecil Indonesia tengah berada pada momentum transformasi yang luar biasa. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik, sektor ini justru menunjukkan semangat ekspansi yang kuat dan adaptasi teknologi yang signifikan. Berdasarkan survei tahunan CPA Australia, badan akuntansi profesional terbesar di dunia, tahun 2024 menjadi tahun terbaik dalam lima tahun terakhir bagi usaha kecil Indonesia dengan 83 persen pertumbuhan, meningkat dari 80 persen pada tahun sebelumnya.

    Optimisme pun berlanjut ke tahun 2025, dengan prediksi 87 persen pelaku usaha akan tumbuh, menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara dengan prospek pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan dari vitalitas ekonomi domestik yang digerakkan oleh kekuatan wirausaha muda.

    Ketua Komite Penasihat CPA Australia di Indonesia Dr Hendro Lukman menilai optimisme ini dipengaruhi oleh fokus yang kuat pada teknologi dan ekonomi yang stabil.

    Dengan 85 persen pemilik usaha berusia di bawah 50 tahun, pelaku usaha kecil Indonesia tidak hanya mewakili generasi baru yang paham teknologi, tetapi juga menandai pergeseran paradigma bisnis dari sekadar bertahan hidup menjadi berorientasi inovasi dan ekspansi.

    Hal itu terlihat dari 37 persen yang berencana memperkenalkan produk, layanan, atau model bisnis baru di tahun ini. Mereka tidak sekadar mengadopsi teknologi sebagai alat bantu, melainkan menjadikannya tulang punggung model bisnis mulai dari penggunaan sistem pembayaran digital hingga strategi pemasaran daring.

    Transformasi digital ini juga menunjukkan hasil konkret. Sebanyak 68 persen usaha kecil yang berinvestasi dalam teknologi melaporkan peningkatan profit. Lebih dari 74 persen penjualan diperoleh melalui pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, atau ShopeePay.

    Angka ini melonjak jauh dari 54 persen sebelum pandemi, menandakan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan adopsi teknologi paling progresif di antara 11 negara yang disurvei (Australia, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam), bersaing dengan pusat-pusat inovasi seperti Tiongkok dan India.

    Serangan siber

    Namun, kemajuan ini tidak datang tanpa risiko. Meningkatnya kebergantungan pada teknologi membuat usaha kecil Indonesia semakin rentan terhadap serangan siber. Sebanyak 50 persen usaha kecil melaporkan kerugian akibat serangan siber pada tahun 2024, melampaui rata-rata kawasan sebesar 40 persen.

    Lebih mengkhawatirkan lagi, hanya 48 persen yang meninjau keamanan digital mereka dalam enam bulan terakhir. Di tengah lonjakan digitalisasi, langkah-langkah mitigasi dan perlindungan data menjadi sangat krusial. Tanpa ketahanan siber yang memadai, bukan hanya sistem internal yang terancam, tetapi juga kepercayaan pelanggan yang menjadi fondasi keberlangsungan usaha kecil.

    Di sisi lain, dinamika pembiayaan menunjukkan adanya dorongan kuat untuk ekspansi. Tiga dari empat usaha kecil mencari pembiayaan eksternal tahun lalu, dan 59 persennya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar mempertahankan operasional.

    Meskipun tantangan dalam mengakses pembiayaan masih menjadi isu, dengan lebih dari sepertiga pelaku usaha melaporkan hambatan dalam mendapatkan modal, dominasi perbankan sebagai sumber utama pembiayaan tetap menunjukkan stabilitas sistem keuangan nasional.

    Namun, agar pembiayaan benar-benar inklusif, peningkatan literasi keuangan menjadi keniscayaan. Banyak pelaku usaha belum memahami cara menyusun proposal bisnis yang solid atau memanfaatkan skema pembiayaan alternatif seperti modal ventura dan platform pinjaman digital.

    Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah merancang regulasi untuk mempermudah akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai sebagai langkah positif untuk memperluas basis pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, CPA Australia turut mendukung upaya ini dengan meluncurkan Panduan Pengelolaan UMKM, perangkat edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha kecil.

    Kombinasi antara regulasi yang proaktif dan upaya peningkatan kapasitas akan menciptakan ekosistem yang memungkinkan usaha kecil tidak hanya bertahan, tetapi juga berekspansi secara berkelanjutan.

    Perang dagang

    Ancaman eksternal juga tidak bisa diabaikan. Tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia ke Amerika Serikat menciptakan tantangan baru bagi usaha kecil yang sedang merintis ekspor, meskipun implementasinya ditunda hingga beberapa bulan ke depan. Namun, alih-alih menjadi tembok penghalang, tarif ini dapat menjadi katalis bagi diversifikasi pasar.

    Pelaku usaha yang visioner melihat kebijakan ini sebagai panggilan untuk menjajaki pasar non-AS, seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, yang mulai menunjukkan potensi konsumsi yang menjanjikan. Dengan pendekatan yang strategis dan berbasis riset pasar, hambatan ini dapat diubah menjadi peluang.

    Di tengah segala tantangan dan peluang, satu hal yang menonjol adalah daya tahan mental dan semangat maju para pelaku usaha kecil Indonesia. Mereka bukan sekadar penopang ekonomi nasional, melainkan simbol dari kebangkitan ekonomi berbasis rakyat.

    Mereka membuktikan bahwa ketika diberi ruang tumbuh dan akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta perlindungan digital yang memadai, usaha kecil mampu menjadi penggerak utama ekonomi yang inklusif dan tangguh. Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurahman bahkan menyebut pengusaha UMKM sebagai simbol optimisme yang berperan untuk merawat harapan di tengah kondisi perekonomian yang diramalkan lesu oleh sejumlah pihak.

    “Sebagian dari kita mungkin melihat potensi pasar saat ini sedang lesu, tapi perspektif UMKM tidak seperti itu. Hal itu dibuktikan saat pandemi COVID-19 melanda. Pengusaha UMKM merupakan simbol optimisme,” ujar Menteri UMKM Maman.

    Menurut Menteri Maman, pengusaha UMKM terbukti mampu bertahan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka tugas Pemerintah hanya tinggal mengamankan dan mendukung pengusaha UMKM demi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan sektor usaha kecil dalam mempertahankan momentumnya, berinovasi tanpa henti, dan membangun jejaring yang memperluas pasar.

    Dalam konteks inilah, usaha kecil bukan sekadar sektor, mereka adalah fondasi masa depan.

    Sumber : Antara

  • DKI akselerasi peningkatan peringkat indeks kota global

    DKI akselerasi peningkatan peringkat indeks kota global

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengakselerasi peringkat Jakarta dalam indeks kota global atau Global City Index (GCI) dari semula posisi 74 menjadi 58 dalam lima tahun ke depan serta menargetkan peringkat 20 pada tahun 2045.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya telah melakukan studi komprehensif bersama firma konsultan manajemen Kearney untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan posisi Jakarta.

    Atika mengatakan, tujuh dari delapan kota yang mengalami peningkatan cukup pesat dalam GCI merupakan kota-kota di China. Kota-kota ini memprioritaskan dimensi SDM, serta investasi besar pada infrastruktur digital yang juga menjadi kunci keberhasilan.

    “Pada prinsipnya, indeks atau dimensi yang mereka tekankan itu adalah pada human capital,” kata Atika.

    Terkait dimensi kota global lainnya, yakni budaya, Atika menilai Jakarta memiliki potensi tinggi. Menurut Atika, momentum perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027 akan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan sektor ini.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasar Terancam Banjir Produk Impor Jika Prabowo Cabut Permendag 8/2024

    Pasar Terancam Banjir Produk Impor Jika Prabowo Cabut Permendag 8/2024

    Bisnis.com. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dicabut. Hal itu pun dikhawatirkan akan membuat pasar RI dibanjiri produk impor.

    Kepala Negara RI meminta regulasi itu dicabut jika Permendag 8/2024 dinilai tidak menguntungkan Indonesia.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai bahwa semestinya pemerintah tidak mencabut Permendag 8/2024, melainkan perlu dilakukan revisi.

    Sebab, jika Permendag 8/2024 dicabut, maka produk impor akan semakin membanjiri pasar Tanah Air lantaran tidak adanya beleid yang mengatur larangan dan pembatasan (lartas) importasi. Padahal, lanjut dia, buruh mengeluhkan substansi di dalam Permendag 8/2024.

    “Kalau mencabut [Permendag 8/2024], saya rasa salah ya komunikasinya kalau mencabut. Tetapi yang lebih benar itu adalah merevisi. Kalau mencabut, ya, berarti kita tidak memiliki lartas [larangan dan pembatasan impor],” kata Andry kepada Bisnis, Senin (14/4/2025).

    Terlebih, Andry juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang meminta agar keran importasi dibuka seluas-luasnya. Untuk itu, menurutnya, langkah yang paling tepat adalah dengan menunggu revisi Permendag 8/2024.

    “Jangan sampai mencabut ini [Permendag 8/2024] disalahtafsirkan oleh pembantunya [menteri Prabowo] untuk menghilangkan lartas. Ini menurut saya salah satu hal yang berbahaya. Jadi memang revisi ini yang kita tunggu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, menurut Andry, para menteri Presiden Prabowo harus bergerak cepat merampungkan revisi Permendag 8/2024. Hal ini mengingat konstelasi dari perdagangan global sedang berubah.

    “Jangan sampai Indonesia justru malah menjadi pasar bagi importasi produk-produk baru,” tuturnya.

    Sayangnya, revisi Permendag 8/2025 hingga saat ini tak kunjung terbit, yang sebelumnya ditargetkan bisa meluncur pada Februari 2025.

    “Kita tahu bahwa Kemendag [Kementerian Perdagangan] sudah lama menahan revisi Permendag 8 dan terlalu banyak alasan yang menurut saya seperti ada keraguan dari Kemendag itu sendiri,” tuturnya.

    Andry menilai barang-barang strategis perlu dilepas dari pengaturan utama dalam Permendag 8/2024. Permendag ini, kata dia, secara eksplisit lewat Pasal II huruf (c) memberikan pengecualian pengaturan impor untuk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, tekstil, dan produk tekstil.

    “Barang-barang ini cukup hanya dengan manifest [BC 1.1] dan verifikasi post-border, bahkan verifikasi bisa dilakukan di luar pelabuhan,” lanjutnya.

    Menurutnya, aturan ini fatal. Sebab, barang yang sudah masuk ke dalam negeri baru dilakukan pemeriksaan alias verifikasi. “Artinya kalau ada pelanggaran spesifikasi, HS code salah, atau dumping, barang sudah terlanjur masuk dan dampaknya ke pasar langsung terasa,” imbuhnya.

    Selain itu, menurut Andry, juga ada membuka potensi deklarasi nilai impor di bawah harga pasar untuk menghindari bea masuk yang seharusnya lebih tinggi.

    “Kita tahu China kemarin oversupply baja dan tekstil, mereka akhirnya memanfaatkan Permendag 8 ini untuk memasukkan barang mereka ke Indonesia,” tandasnya.

  • Pengusaha Ritel Buka Suara soal Rencana Prabowo Hapus Kuota Impor

    Pengusaha Ritel Buka Suara soal Rencana Prabowo Hapus Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyebut pemerintah harus memberikan karpet merah, terutama kepada industri padat karya agar bisa mengimpor barang jadi maupun bahan baku. Pasalnya, selama ini peritel mengalami kesulitan dalam mengimpor barang yang belum diproduksi di dalam negeri.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah meminta agar pemerintah memberikan kemudahan dalam hal kebijakan impor baik barang jadi maupun bahan baku industri terhadap industri padat karya.

    Pasalnya, industri padat karya menyerap tenaga kerja. Selain itu, dia juga meminta pemerintah tidak membatasi kuota impor.

    “Harus diberikan karpet merah [kepada peritel padat karya yang membutuhkan barang impor jadi maupun bahan baku]. Maksudnya, untuk langsung bisa mengimpor tanpa dipertanyakan kuota, berapa banyak boleh impor,” kata Budihardjo kepada Bisnis, dikutip pada Senin (14/4/2025).

    Menurutnya, dengan adanya karpet merah kepada peritel di industri padat karya membuat stok barang di dalam negeri dapat terjaga. Begitu pula dengan produk yang lebih bervariasi.

    “Impor sebanyak-banyaknya pun tidak apa, karena membayar pajak dan resmi sehingga stok terjaga, ragam jenisnya juga banyak,” imbuhnya.

    Di samping itu, Budihardjo menyebut pembukaan toko dalam jumlah besar bisa dilakukan tanpa kendala lantaran melimpahnya stok barang.

    Bahkan, dia menilai kebijakan ini bisa menekan peredaran barang impor ilegal yang dijual di platform online dikarenakan pasar offline yang kesulitan mendapatkan barang imbas adanya kuota.

    Di sisi lain, Budihardjo menilai kebijakan tarif timbal balik alias tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem perdagangan guna mendukung dunia usaha.

    “Ini [tarif Trump] adalah satu momentum untuk melakukan koreksi terhadap peraturan-peraturan perdagangan yang menurut kami juga dari asosiasi ritel Hippindo, banyak sekali menyulitkan pengusaha ritel untuk mengimpor barang yang belum diproduksi di Indonesia, banyaknya tarif barrier, banyaknya kuota, banyaknya safeguard,” ujarnya.

    Menurutnya, sejumlah peraturan tersebut membuat bisnis untuk sektor ritel dan perdagangan menjadi sangat sulit. Untuk itu, dia berharap, pemerintah dapat membuat peraturan yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan secara global.

    “Kami menyambut baik upaya merapikan daripada tarif-tarif ini dengan adanya Trump ini menjadi momentum untuk membuat suatu keseimbangan baru yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan di seluruh dunia,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Presiden Trump menunda skema tarif timbal balik atau tarif resiprokal selama 90 hari, kecuali untuk China.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.

    “Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” ujar Andry kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Menurut dia, pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk memperbesar impor dari AS.

    Selain itu, lanjut Andry, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperkuat diversifikasi pasar.

    “Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” pungkasnya.

  • Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 April 2025

    Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan Megapolitan 14 April 2025

    Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Nelayan Muara Angke
    meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan para menteri mengecek langsung ke lapangan sebelum membuat kebijakan.
    Hal ini disampaikan para nelayan yang menggelar demonstrasi mengkritik sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap merugikan nelayan, salah satunya terkait zona penangkapan ikan. 
    “Cobalah Pak Presiden, Pak Menteri, turun ke lapangan lihat kondisi keadaan nelayan ini bagaimana, baru dibuat aturan, jangan cuma katanya, katanya. Itu yang enggak baik untuk para nelayan,” ucap Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus Ketua RW 21, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Nunung (60) saat diwawancarai di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).
    Nunung mengatakan, setiap kebijakan seharusnya dibuat sesuai suara hati para nelayan. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang justru menyengsarakan nelayan.
    Dia bilang, para nelayan akan terus menggelar demonstrasi mengkritik kebijakan yang dinilai merugikan, sampai didengar Prabowo.
    Para nelayan mengaku lelah menyampaikan aspirasinya ke Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berulang kali, namun tak kunjung menemukan solusi.
    “Kami akan langsung ke Pak Presiden Prabowo. Percuma kami ke Pak Menteri, dialog-dialog, kita bersurat tetap kami tidak pernah ditanggapi,” kata Nunung. 
    Adapun tiga peraturan yang diprotes para nelayan, pertama, kewajiban agar seluruh kapal memiliki Vessel Monitoring System (VMS) atau mesin pemantau kapal.
    Jika tidak memiliki VMS, kapal nelayan dilarang berlayar. Padahal, harga VMS mencapai Rp 16 juta untuk satu kapal.
    Kebijakan kedua terkait pembatasan zona penangkapan ikan. Para
    nelayan Muara Angke
    hanya diperbolehkan mencari ikan di satu wilayah saja, antara wilayah 711 atau wilayah 712.
    Wilayah 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; sedangkan wilayah 712 yang mencakup Laut Jawa.
    Apabila ada yang melewati zona yang sudah ditetapkan, nelayan akan disanksi dan wajib membayar denda ratusan juta rupiah.
    Pembatasan zona itu dinilai membatasi tangkapan para nelayan.
    “Nelayan itu ke luar pakai biaya, pakai ongkos, sekarang cost kami mencapai Rp 300-500 juta, dapat cuma Rp 300 juta, itu rugi. Bagaimana kami bisa menghidupi ABK (anak buah kapal) kami,” tutur salah satu nelayan bernama Saepudin.
    Kebijakan ketiga yang dikritik ialah terkait penghapusan izin penggunaan rumpon untuk menangkap ikan.
    Padahal, kata Saepudin, sejak lama nelayan mengandalkan rumpon sebagai alat bantu untuk menangkap ikan.
    Saepudin menyebut, rumpon bukan alat ilegal dan aman untuk kehidupan ekosistem di laut.
    Jika penggunaan rumpon dibatasi, akan banyak nelayan yang kesulitan menangkap ikan.
    “Kasihan nasib kawan-kawan kami di Kepulauan Seribu, yang penghasilamnya pas-pasan. Kalau dilarang pakai rumpon, bagaimana mereka mencari ikan,” pungkas Saepudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ternyata, Sosok Ini yang Inspirasi Prabowo Bangun RI jadi Negara Maju

    Ternyata, Sosok Ini yang Inspirasi Prabowo Bangun RI jadi Negara Maju

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto terinspirasi tokoh reformis negara China, yaitu Deng Xiaoping yang berhasil mengubah negara China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

    Prabowo pun, kata Bima, berharap seluruh kepala daerah bisa memiliki semangat yang sama untuk memajukan perekonomian di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Deng Xiaoping terhadap negara China.

    “Saya mengajak semua bapak dan ibu agar memahami jalan pikiran Presiden sebelum kita mengotak-atik RPJMD dan yang lain,” tuturnya si Jakarta, Senin (14/4/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini terus berupaya keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap). 

    Salah satu caranya itu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target sebesar 8% di masa pemerintahannya. Target tersebut diharapkan dapat tercapai karena menjadj bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Indonesia Emas 2045.

    “Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret kita semua diminta untuk fokus pada hal ini. Jadi setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota, bupati,” katanya.

    Jika seluruh kepala daerah ingin lebih memahami jalan pikiran Presiden Prabowo, kepala daerah bisa membaca buku berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya.

    “Silakan baca ini, maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai pemikiran Presiden Prabowo,” ujarnya.

  • Tolak 3 Kebijakan KKP, Nelayan: Tolong, Kami Sudah Hidup Sengsara…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 April 2025

    Tolak 3 Kebijakan KKP, Nelayan: Tolong, Kami Sudah Hidup Sengsara… Megapolitan 14 April 2025

    Tolak 3 Kebijakan KKP, Nelayan: Tolong, Kami Sudah Hidup Sengsara…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Nelayan
    Muara Angke meminta agar pemerintah tak membuat peraturan baru yang membuat mereka semakin kesulitan mencari ikan.
    Menurut para
    nelayan
    , ada tiga peraturan yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang dianggap membebani nelayan.
    Hal ini disampaikan para nelayan saat menggelar aksi demonstrasi di Pengedokan Kapal, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).
    “Tolong kami, sebagai nelayan sudah hidup sengsara, jangan kami dibikin sengsara lagi dengan adanya peraturan yang tidak memihak kepada masyarakat kecil,” ucap salah satu nelayan bernama Saefudin. 
    Adapun tiga peraturan yang diprotes para nelayan, pertama, kewajiban agar seluruh kapal memiliki Vessel Monitoring System (VMS) atau mesin pemantau kapal.
    Jika tidak memiliki VMS, kapal nelayan dilarang berlayar. Padahal, harga VMS mencapai Rp 16 juta untuk satu kapal.
    Kebijakan kedua terkait pembatasan
    zona penangkapan ikan
    . Para
    nelayan Muara Angke
    hanya diperbolehkan mencari ikan di satu wilayah saja, antara wilayah 711 atau wilayah 712. 
    Wilayah 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; sedangkan wilayah 712 yang mencakup Laut Jawa.
    Apabila ada yang melewati zona yang sudah ditetapkan, nelayan akan disanksi dan wajib membayar denda ratusan juta rupiah.
    Pembatasan zona itu dinilai membatasi tangkapan para nelayan.
    “Nelayan itu ke luar pakai biaya, pakai ongkos, sekarang
    cost
    kami mencapai Rp 300-500 juta, dapat cuma Rp 300 juta, itu rugi. Bagaimana kami bisa menghidupi ABK (anak buah kapal) kami,” tutur Saepudin.
    Kebijakan ketiga yang dikritik ialah terkait penghapusan izin penggunaan rumpon untuk menangkap ikan.
    Padahal, kata Saepudin, sejak lama nelayan mengandalkan rumpon sebagai alat bantu untuk menangkap ikan. 
    Saepudin menyebut, rumpon bukan alat ilegal dan aman untuk kehidupan ekosistem di laut.
    Jika penggunaan rumpon dibatasi, akan banyak nelayan yang kesulitan menangkap ikan.
    “Kasihan nasib kawan-kawan kami di Kepulauan Seribu, yang penghasilamnya pas-pasan. Kalau dilarang pakai rumpon, bagaimana mereka mencari ikan,” pungkas Saepudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saham Apple Hingga Nvidia Melonjak Tajam Usai Trump Tunda Tarif Pajak Barang Elektronik – Halaman all

    Saham Apple Hingga Nvidia Melonjak Tajam Usai Trump Tunda Tarif Pajak Barang Elektronik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Mayoritas saham perusahaan elektronik dilaporkan rebound, melesat ke puncak tertinggi usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda tarif pajak untuk untuk ponsel, komputer, dan barang elektronik konsumen populer lainnya.

    Dalam pernyataanya resminya yang dirilis akhir pekan kemarin, Trump Penangguhan tarif berlaku untuk barang elektronik konsumen, termasuk barang elektronik China dari tarif 125 persen, dan tarif tetap 10 persen di seluruh dunia.

    Namun penangguhan ini hanya bersifat sementara, Trump mengatakan dalam postingan di Truth Social bahwa produk-produk ini masih tunduk pada Tarif Fentanil 20 persen yang ada, dan mereka hanya pindah ke ’ember’ Tarif yang berbeda.

    “Penangguhan hanya bersifat sementara saya akan tetap mengenakan tarif pada barang elektronik konsumen. Tidak ada yang lolos begitu saja,’” kata Trump dalam unggahan media sosialnya.

    Kendati penundaan hanya di berlakukan sementara, akan tetapi pengumuman ini telah membawa angin segar bagi perusahaan elektronik lantaran pelonggaran tersebut memberi sinyal adanya keterbukaan untuk berunding dengan perusahaan-perusahaan terkait cakupan tarif sektoralnya untuk semikonduktor.

    Usai penangguhan tarif diberlakukan saham-saham teknologi naik dilaporkan naik, seperti misalnya Saham Apple Inc. yang melesat naik lebih dari 6 persen persen.

    Disusul Nasdaq 100 berjangka yang melonjak lebih dari 2,3 persen pada awal jam perdagangan Asia hari Senin (14/4/2025).

    Di Taiwan, perusahaan perakit iPhone, Hon Hai Precision Industry Co. juga ikut terkerek naik sebanyak 7,1 persen. Sementara Produsen komponen Korea Selatan LG Innotek Co, yang mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari Apple, melonjak sebanyak 8,9 persen.

    Menyusul yang lainnya, Pemasok Nvidia Corp, Advantest Corp juga rebound 6, persen di Tokyo dan Indeks saham teknologi Asia naik sebanyak 2,6 persen. Pergerakan positif ini lantas mendorong kebangkitan bursa Wall Street.

    Di bursa AS Indeks S&P 500 naik 5,70 persen. Kinerja ini menjadi yang terbaik sejak 3 November 2023, termasuk indeks Dow Jones Industrial Average melesat 4,95 persen. Serta Nasdaq Composite yang ikut naik 7,29 persen

    “Kami berada di posisi yang jauh lebih baik daripada hari Jumat dan para investor teknologi. sekarang dapat bernapas lega,” tulis analis Wedbush, Daniel Ives, dalam sebuah catatan dikutip dari The Guardian.

  • Tarif Impor Trump, Prabowo Diminta Cerdas Mainkan Diplomasi

    Tarif Impor Trump, Prabowo Diminta Cerdas Mainkan Diplomasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menghadapi ancaman kebijakan tarif impor Trump, Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu menyiapkan strategi diplomasi yang matang, cerdas, dan berbasis transaksi. Hal ini disampaikan oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, yang menekankan pentingnya memahami gaya negosiasi Donald Trump yang berbeda dari pemimpin pada umumnya.

    Menurut Rezasyah, latar belakang Trump sebagai pengusaha membuat pendekatannya dalam hubungan internasional sangat pragmatis dan berorientasi pada keuntungan langsung.

    “Trump terbiasa berpikir seperti pebisnis. Semua kerja sama harus memberikan manfaat konkret sejak awal. Ini yang harus dipahami pemerintah Indonesia,” ujar Rezasyah kepada Beritasatu.com, Senin (14/4/2025).

    Ia menambahkan, Trump juga dikenal perfeksionis dan menuntut tingkat profesionalisme tinggi dari para mitranya. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah dengan menyiapkan diplomasi berbasis data dan laporan perdagangan yang solid.

    Rezasyah menilai, Prabowo memiliki peluang besar untuk membangun hubungan positif dengan Trump, apalagi setelah komunikasi telepon antara keduanya beberapa bulan lalu yang disebut berlangsung baik.

    “Ada sinyal positif dari perbincangan mereka. Ini bisa menjadi modal awal yang bagus bagi Indonesia,” katanya.

    Namun, peluang itu harus diperkuat dengan pendekatan yang profesional. Delegasi Indonesia perlu membawa data yang detail terkait neraca perdagangan, tidak hanya dengan Amerika Serikat, tetapi juga dengan China—menggambarkan posisi Indonesia secara realistis di tengah rivalitas dua kekuatan ekonomi dunia.

    “Delegasi harus hadir dengan data rinci, transparan, dan mudah dicerna. Ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dan siap bekerja sama secara profesional,” tegasnya.

    Dalam konteks geopolitik saat ini, Teuku juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara Indonesia, AS, dan Tiongkok. Diplomasi yang cerdas dan berpijak pada kepentingan nasional diyakini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam menghadapi tekanan kebijakan tarif impor Trump.

  • IHSG Hari Ini Meroket, 5 Saham Melonjak Tinggi

    IHSG Hari Ini Meroket, 5 Saham Melonjak Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini kembali menunjukkan performa impresif dengan melesat 106,2 poin atau sekitar 1,7% ke posisi 6.368,5 pada penutupan perdagangan Senin (14/4/2025). Ini menandai reli penguatan selama tiga hari berturut-turut.

    Dalam momentum positif ini, lima saham mencatatkan lonjakan signifikan lebih dari 18%, bahkan dua di antaranya menyentuh batas auto rejection atas (ARA).

    Mengacu pada data RTI, tercatat 492 saham mengalami kenaikan, 137 saham terkoreksi, dan 176 lainnya tidak mengalami perubahan. Nilai total transaksi mencapai Rp 13,9 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 23,25 miliar saham dan frekuensi transaksi mencapai 1.189.274 kali.

    Kinerja positif IHSG hari ini tecermin di seluruh sektor, dengan sektor bahan baku memimpin penguatan sebesar 5,6%. Disusul sektor energi yang naik 4%, properti 3,5%, infrastruktur 3,4%, dan barang konsumsi primer 2,8%.

    Sejalan dengan penguatan IHSG hari ini, bursa saham Asia juga ditutup menguat. Indeks Shanghai (Tiongkok) naik 0,7%, Hang Seng (Hong Kong) melonjak 2,4%, Straits Times (Singapura) menguat 1%, dan Nikkei (Jepang) naik 1,1%.

    Di tengah euforia pasar, lima saham mencuat sebagai top gainers dengan kenaikan lebih dari 18% dalam satu hari perdagangan. Di antaranya, saham PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) dan PT Lion Metal Works Tbk (LION) menyentuh batas ARA. FORE menguat 34% ke level Rp 252, sementara LION melonjak 24,8% ke harga Rp 422.

    Tiga saham lainnya yang masuk jajaran top gainers adalah PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) yang naik 19,7% ke Rp 1.120, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) yang menanjak 18,1% ke Rp 390, serta PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) yang menguat 18% ke Rp 118.

    Analis Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan bahwa lonjakan IHSG didorong oleh kombinasi sentimen positif dari dalam dan luar negeri. Dari sisi global, penguatan bursa Asia dipicu oleh keputusan Presiden AS untuk menunda pengenaan tarif impor elektronik dari Tiongkok.

    Sementara itu, dari domestik, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa per Maret 2025 mencapai US$ 157,1 miliar, meningkat dibandingkan Februari yang sebesar US$ 154,5 miliar. Kenaikan ini dinilai memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga kestabilan ekonomi makro nasional hingga membuat IHSG hari ini menguat.