Negara: Republik Rakyat Cina

Beijing –

Presiden China Xi Jinping tiba di Kamboja pada Kamis (17/04) untuk menutup rangkaian lawatannya selama sepekan di Asia Tenggara, yang mencakup kunjungan sebelumnya ke Vietnam dan Malaysia.

Meski lawatan ini telah dijadwalkan sejak beberapa bulan lalu, waktunya sangat menguntungkan bagi Beijing, mengingat sistem perdagangan internasional saat ini tengah kacau akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pada tanggal 2 April lalu, Trump meluncurkan serangan tarifnya dengan memberlakukan bea masuk yang cukup tinggi, yang disebutnya “tarif resiprokal”, terhadap barang-barang yang masuk ke AS dari sebagian besar mitra dagangnya, termasuk tarif 49% untuk produk dari Kamboja, 46% dari Vietnam, dan antara 20% hingga 30% dari sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya.

Kekacauan tarif ini telah menghantam arus perdagangan dan investasi, serta pasar keuangan. Sebagian besar negara, termasuk di Asia Tenggara, kini memprediksi perlambatan ekonomi global yang signifikan.

Beberapa lembaga bahkan telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ini di tahun 2025.

Tak lama setelah tarif Trump berlaku pada 9 April, presiden AS itu mengumumkan bahwa tarif-tarif baru itu akan ditangguhkan selama 90 hari, kecuali untuk China yang menghadapi tarif gabungan sebesar 145%, sembari AS menegosiasikan kesepakatan bilateral dengan tiap negara.

Hegemoni China sebagai kekuatan yang bisa diandalkan

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam To Lam pada Senin (14/04), Xi mengatakan bahwa kedua negara “telah memberikan stabilitas dan kepastian yang berharga bagi dunia” di tengah “dunia yang sedang bergejolak.”

Zachary Abuza, profesor di National War College Washington, mengatakan kepada DW bahwa Xi ingin “mengetuk pintu yang terbuka.”

“Xi menggambarkan China, yang memiliki perdagangan lebih dari $ 980 miliar (sekitar Rp 15.900 triliun) dengan Asia Tenggara, sebagai kekuatan stabilitas ekonomi dan multilateralisme,” kata Abuza.

“Berbeda dengan Washington, Xi menampilkan Beijing sebagai pihak yang dapat diprediksi, kooperatif, dan berkomitmen pada perdagangan serta investasi yang saling menguntungkan.”

Selama lebih dari satu dekade, AS dan negara-negara Barat lainnya telah mencoba memproyeksikan China sebagai “kekuatan revisionis,” negara yang menyalahgunakan hukum internasional, khususnya dalam agresi mereka terhadap klaim wilayah di Laut China Selatan (LCS) dan mengacaukan perdagangan global dengan membanjiri negara-negara miskin dengan barang murah.

Namun, akibat kebijakan ekonomi Trump yang lebih mengutamakan AS, “Xi kini berusaha menampilkan China sebagai kekuatan status quo dan AS sebagai pengacau yang tak bisa diprediksi,” kata Hunter Marston, peneliti Asia Tenggara dari Australian National University, kepada DW.

Penuh dengan simbolisme?

Di Vietnam, Xi menyaksikan penandatanganan 45 perjanjian kerja sama baru antara kedua negara.

Khac Giang Nguyen, peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute, mengatakan kepada DW bahwa hasil paling nyata dari kunjungan Xi ke Vietnam adalah kemajuan dalam proyek jalur kereta api yang telah lama dibahas, yang menghubungkan Vietnam utara dengan China selatan.

Selama bertahun-tahun, Hanoi dan Beijing telah membicarakan peningkatan dua jalur kereta warisan kolonial Prancis yang berusia lebih dari satu abad itu, tetapi kini kedua pihak sepakat membangun dua jalur baru yang melintasi perbatasan mereka.

Namun, di luar kesepakatan rel itu dan sesi foto bersama, menurut Khac, tidak banyak rincian substansial yang bisa disampaikan.

“Bahasa yang sangat umum dan keterlambatan pernyataan publik menunjukkan bahwa Hanoi, dan mungkin juga pihak lain, menolak upaya Beijing untuk membentuk narasi,” tambahnya.

“Jadi, ini adalah kunjungan yang sarat simbolisme, tapi tidak banyak hasil konkret seperti yang disiratkan dari banyaknya perjanjian yang ditandatangani.”

Mempercepat perdagangan bebas dengan ASEAN

Di Malaysia, Xi juga berbicara tentang pentingnya bersatu menghadapi “guncangan terhadap tatanan global dan globalisasi ekonomi saat ini.”

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, yang memiliki hubungan kurang hangat dengan AS karena dukungan Washington terhadap Israel dalam Perang di Gaza, menyampaikan hal senada, memperingatkan tentang “kemunduran ke dalam tribalisme ekonomi.”

Di Kuala Lumpur, Xi menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama dan menyerukan percepatan diskusi tentang perjanjian perdagangan bebas antara China dan blok ASEAN yang beranggotakan 10 negara itu. Xi mengatakan, ia ingin kesepakatan itu tercapai “secepat mungkin.”

Tahun ini, Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN. “Kami berdiri bersama pemerintah China, demi kesejahteraan rakyat kami, kepentingan ekonomi nasional kami, serta pembangunan dan stabilitas negara kami secara keseluruhan,” kata PM Malaysia Anwar kepada media.

“Sahabat Karib” dengan China

Xi selanjutnya tiba di Kamboja, negara yang disebut sebagai “sahabat karibnya” China di kawasan ini dan berpotensi paling terdampak oleh tarif Trump.

Hampir dua perlima dari ekspor Kamboja, yang sebagian besar berupa produk garmen, dibeli oleh AS, menurut data pemerintah Kamboja.

Namun, China adalah salah satu mitra dagang terbesar Kamboja juga, dengan nilai perdagangan bilateral melampaui $ 15 miliar (sekitar Rp 243 triliun) pada 2024 dan mencakup hampir 30% dari total volume perdagangan negara tersebut. China juga menyumbang lebih dari separuh investasi di Kamboja.

Xi dijadwalkan mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Ream, yang dibuka kembali bulan lalu setelah direnovasi selama bertahun-tahun oleh perusahaan China. Sejak 2018, AS menuduh Phnom Penh akan memberikan akses eksklusif kepada militer China di pangkalan tersebut, di mana tuduhan itu dibantah oleh Kamboja dan China.

Kunjungan Xi ke Kamboja bertepatan dengan peringatan 50 tahun jatuhnya Phnom Penh, ketika Khmer Merah yang didukung China merebut ibu kota, memulai rezim mematikan selama empat tahun, yang menewaskan hampir 2 juta orang dalam genosida.

Kunjungan Xi, membantu atau justru merugikan?

Menanggapi kunjungan Xi ke Hanoi pada Senin (14/04), Trump secara terbuka menuduh China dan Vietnam berusaha “mencari cara untuk menjebak AS.”

Masih belum jelas apakah kunjungan Xi ini akan membantu atau justru menyulitkan ketiga negara Asia Tenggara itu dalam upaya mereka menegosiasikan tarif dengan AS.

Kamboja telah bertekad untuk secara signifikan mengurangi tarif atas sebagian besar impor dari AS, sementara Vietnam berencana akan menghapus seluruh bea masuk untuk produk AS dan secara drastis meningkatkan pembelian barang-barang dari AS.

Di satu sisi, komitmen untuk mempererat kerja sama perdagangan antara negara-negara Asia Tenggara dan China itu juga kemungkinan akan mengusik para penasihat Trump, terutama penasihat perdagangan AS Peter Navarro, yang sangat khawatir terhadap praktik “transshipment”. yang merujuk pada barang-barang ekspor China ke AS melalui negara Asia Tenggara, sehingga China dapat menghindari tarif AS.

Baru-baru ini, Navarro menuduh Vietnam sebagai “koloni dari komunis China” karena bertindak sebagai titik transshipment bagi barang-barang asal China.

“Trump suka menyimpan dendam, jadi saya rasa sambutan hangat terhadap Xi di seluruh Asia Tenggara tidak akan luput dari perhatian di Washington selama sisa 80 hari masa penangguhan tarif ini,” kata Abuza.

Di sisi lain, Virak Ou, presiden Future Forum, lembaga kajian terkemuka di Kamboja, mengatakan kepada DW bahwa Trump mungkin akan memandang sambutan hangat bagi Xi di Asia Tenggara ini sebagai alasan bagi AS untuk “menyeimbangkan ulang, mundur sejenak, dan meyakinkan kembali mitra-mitranya di kawasan itu.”

Marston menambahkan, kunjungan Xi bahkan bisa memberikan negara-negara Asia Tenggara “daya tawar-menawar yang lebih besar.”

“Pendekatan China itu menunjukkan bahwa negara-negara itu punya pilihan lain, dan pemerintahan Trump akan mengalienasi mereka dengan risiko tersendiri,” ujarnya.

Untuk saat ini, Xi berbicara dalam bahasa yang masih ingin didengar oleh pemerintah Asia Tenggara. Sebagian besar negara-negara ini tampak bersedia mengesampingkan ketegangan mereka dengan Beijing, selama Gedung Putih terus mengguncang perekonomian kawasan itu dan sistem perdagangan global secara keseluruhan.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini