Negara: Republik Rakyat Cina

  • Pedagang Thrifting Curhat ke DPR soal Penertiban Barang Bekas Impor

    Pedagang Thrifting Curhat ke DPR soal Penertiban Barang Bekas Impor

    Jakarta

    Sejumlah pedagang barang bekas (thrifting) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI hari ini. Hal ini menyusul rencana pemerintah menertibkan barang bekas impor.

    Pedagang Thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi mengatakan usaha thrifting sudah digeluti selama puluhan tahun. Ia menilai isu thrifting ini selalu dinaikkan oleh pemerintah, tapi tak kunjung menemui solusi.

    “Sebenarnya usaha ini sudah puluhan tahun kami geluti dan hampir tiap tahun selalu jadi bancakan, selalu jadi bahan isu. Kita tidak tahu kenapa isu thrifting ini selalu dinaikkan dan kayaknya seperti isu sangat seksi dan akhir-akhir ini ada beberapa penindakan yang dilakukan aparat terkait mengenai keberadaan usaha thrifting,” ujar Rifai di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

    Rifai menerangkan usaha thrifting selalu dinilai mengancam keberlanjutan UMKM. Padahal, pedagang thrifting juga bagian dari UMKM, hanya saja target pasar yang berbeda. Menurutnya, yang membunuh UMKM justru produk-produk impor dari China yang menguasai 80% pangsa pasar di Indonesia.

    “Jadi kita punya data bahwa 80% lebih itu adalah produk Cina, sekian persen dari negara-negara Amerika, Vietnam dan India, dan 5% yaitu sekitar produk UMKM itu meliputi tekstil di Indonesia,” imbuhnya.

    Menurutnya, tren thrifting digemari lantaran produk thrifting berkualitas bagus dan harganya terjangkau.

    “Sebenarnya pasarnya beda karena yang kita tahu produk thrifting itu pangsa pasarnya beda, produk baru atau industri lokal itu beda. Jadi, kenapa sekarang thrifting ini karena ini memang di samping harganya murah kualitasnya juga bagus. Jadi itu yang membuat thrifting ini jadi menarik,” jelas ia.

    Ia pun berharap dengan kedatangannya ke DPR dapat memberikan solusi jangka panjang bagi para pedagang thrifting. “Nah, harapan kami datang ke BAM ini, kami bermohon untuk ke depan, apa solusi yang terbaik untuk kami thrifting ini, Pak,” tambah ia.

    (kil/kil)

  • Diplomasi Buntu, Konflik China-Jepang Berpotensi Melebar ke Ekonomi

    Diplomasi Buntu, Konflik China-Jepang Berpotensi Melebar ke Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan China–Jepang kembali memanas setelah upaya awal meredakan konflik gagal. Hal ini memperbesar risiko gesekan diplomatik dan ekonomi di tengah saling balas pernyataan keras kedua negara

    Melansir Bloomberg pada Rabu (19/11/2025), Direktur Jenderal Departemen Urusan Asia di Kementerian Luar Negeri China Liu Jinsong menyatakan dirinya tidak puas dengan hasil pertemuannya pada Selasa waktu setempat dengan diplomat Jepang Masaaki Kanai.

    Hubungan Beijing–Tokyo memanas setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menjadi pemimpin Jepang pertama dalam beberapa dekade yang secara terbuka mengaitkan potensi krisis Selat Taiwan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Jepang. Komentar tersebut memicu respons keras dari Beijing, yang memperingatkan akan ada tindakan lanjutan.

    Sementara itu, Kanai menegaskan kembali bahwa posisi Jepang terkait Taiwan tidak berubah. Kanai juga mengecam pernyataan yang sangat tidak pantas dari Konsul Jenderal China di Osaka Xue Jian.

    Xue sempat menuliskan ancaman akan memenggal kepala Takaichi dalam unggahan di X sebelum akhirnya dihapus. Tokyo menuntut tindakan segera terhadap diplomat tersebut.

    Rentetan saling balas komentar ini menunjukkan ketegangan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Beijing telah memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang—kebijakan yang membuat setidaknya dua agen perjalanan BUMN China membatalkan tur kelompok yang sudah dipesan berbulan-bulan sebelumnya. 

    Peringatan tersebut sempat memicu aksi jual saham perusahaan wisata dan ritel terbesar Jepang sebelum sebagian pulih. Sejumlah perusahaan milik negara China juga mengimbau karyawan untuk menghindari perjalanan ke Jepang, dengan beberapa perusahaan investasi, bank, pialang, hingga korporasi lainnya mengeluarkan pesan kewaspadaan kepada staf sepanjang pekan ini.

    Kekhawatiran juga meningkat bahwa China dapat kembali menggunakan perdagangan sebagai senjata. Hal tersebut pernah terjadi dalam sengketa dengan Jepang, Australia, Korea Selatan, dan negara lainnya. 

    Lebih dari satu dekade lalu, ketika Beijing dan Tokyo berselisih soal wilayah, China sempat menghentikan sementara pasokan logam tanah jarang.

    Industri Jepang khawatir langkah serupa bisa kembali terjadi. Ketua Foreign Trade Council Tatsuo Yasunaga mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menepis kemungkinan masalah ini memicu ketidakpastian baru dalam pasokan mineral kritis. Dia menambahkan, pelaku usaha akan meminta pemerintah mengambil tindakan yang tepat.

    China juga telah menuntut Takaichi menarik ucapannya, sementara media pemerintah mengecam komentar tersebut dan menyebutnya sebagai peringatan keras bahwa militerisme Jepang sedang dibangkitkan kembali.

    Kementerian Keamanan Negara China juga ikut angkat suara melalui unggahan di media sosial, menyatakan bahwa Takaichi sedang “bermain api” dan mengancam konsekuensi yang tidak dijelaskan apabila ia tidak menarik pernyataannya. 

    Unggahan itu juga menyebut bahwa China telah mengungkap sejumlah kasus spionase yang melibatkan Jepang dalam beberapa tahun terakhir dan berjanji akan melindungi keamanan nasional, tanpa memberikan rinciannya.

    Zhu Fenglian, juru bicara kantor Beijing yang menangani urusan Taiwan, mengatakan bahwa pernyataan Takaichi merupakan upaya untuk menghidupkan kembali militerisme yang menginjak-injak keadilan internasional.

    Dia menambahkan bahwa Beijing mendesak Jepang untuk segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri China serta menghentikan provokasi dan pelanggaran.

  • Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

    Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

    JAKARTA – Rusia mengatakan pada Hari Selasa, adopsi resolusi rancangan Amerika Serikat tentang Jalur Gaza oleh Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan keputusan hukum internasional tentang pembentukan Negara Palestina.

    Dewan Keamanan pada Hari Senin mengadopsi resolusi yang membentuk Dewan Perdamaian transisi dan memberi wewenang kepada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.

    Keduanya akan beroperasi di Gaza hingga 31 Desember 2027, dengan ketentuan Dewan akan mengambil tindakan lebih lanjut.

    Resolusi ini disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Tiongkok abstain.

    Menanggapi keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan resolusi tersebut tidak memberikan Dewan Keamanan “hak prerogatif yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan.”

    Dalam siaran pers, Kementerian Luar Negeri Rusia berargumen, resolusi tersebut bertentangan dengan “keputusan hukum internasional yang diakui secara umum yang mengatur pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan bersebelahan secara teritorial di dalam perbatasan tahun 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel,” melansir Anadolu 19 November.

    Mencatat bahwa Rusia abstain dalam pemungutan suara hari Senin, dengan mempertimbangkan posisi Otoritas Palestina (PA) dan negara-negara Arab dan Muslim yang mendukung resolusi tersebut, pernyataan tersebut lebih lanjut menyatakan, abstain itu bertujuan untuk “menghindari terulangnya kekerasan dan aksi militer di Gaza.”

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, perang di Gaza dapat dihentikan lebih awal jika Washington tidak menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, dan mencatat hal tersebut (veto AS) telah dilakukan enam kali selama dua tahun terakhir.

    “Hal utama saat ini adalah bahwa keputusan ini tidak menjadi kedok untuk eksperimen yang tidak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, dan tidak berubah menjadi putusan akhir tentang hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, atau aspirasi rakyat Israel untuk keamanan dan koeksistensi damai di kawasan tersebut,” jelas kementerian.

    Sebelumnya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Duta Besar Vasily Nebenzya menjelaskan abstainnya Moskow dengan mengatakan, hal itu dilakukan karena rencana tersebut mengesampingkan partisipasi Palestina.

    “Tidak ada kejelasan dalam draf mengenai jadwal pengalihan kendali atas Gaza kepada Otoritas Palestina, juga tidak ada kepastian mengenai Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, yang akan dapat bertindak sepenuhnya secara otonom, tanpa memperhatikan posisi dan pendapat Ramallah,” ujarnya kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara.

    Diketahui, Konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menewaskan 1.200 orang dan 251 lainnya disandera, menurut perhitungan Israel, dikutip dari Reuters.

    Sementara itu, sejak Oktober 2023, hampir 69.500 warga Palestina telah tewas – kebanyakan perempuan dan anak-anak – dan lebih dari 170.700 orang terluka agresi Israel yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

  • Orang Indonesia Masih Banyak Ragu Beli Mobil China

    Orang Indonesia Masih Banyak Ragu Beli Mobil China

    Jakarta

    Meski makin banyak merek China berdatangan, tidak semua orang Indonesia langsung percaya. Pakar menyebut masih banyak orang Indonesia yang meragukan mobil China.

    Ada 16 merek mobil China yang berkecimpung di pasar otomotif Indonesia. Dari belasan merek tersebut, tercatat tidak semuanya laris. Hanya ada beberapa merek yang sanggup bersaing dengan deretan produsen Jepang di daftar mobil terlaris.

    Bertarung dengan para produsen Jepang memang bukan perkara mudah. Banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan para produsen China, utamanya dalam membuktikan kualitas hingga kemudahan dalam perawatan mobilnya. Hal inilah yang jadi pemicu orang Indonesia masih banyak yang meragukan mobil China.

    “Tampaknya masih banyak orang Indonesia yang meragukan kualitas mobil China, termasuk di segmen premium, meskipun terdapat peningkatan penjualan secara keseluruhan,” ungkap pengamat otomotif sekaligus akademisi ITB Yannes Pasaribu saat dihubungi detikOto belum lama ini.

    Produsen Jepang sekelas Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, hingga Suzuki sudah punya jaringan purna jual yang sangat luas. Jelas ini memudahkan penggunanya dalam melakukan perawatan berkala. Pun bila ada penggantian suku cadang, waktu tunggunya tak lama.

    Di sisi lain, merek mobil China pernah menyisakan cerita kelam saat dulu meramaikan pasar Indonesia. Banyak yang tidak tahan lama dan memutuskan hengkang. Konsumen pun dibuat bingung dengan perawatan mobil setelah para produsen tersebut angkat kaki. Tak cuma itu, kualitas mobil China dulu juga banyak jadi sorotan lantaran dinilai ringkih tak seperti mobil Jepang ataupun Eropa.

    “Terutama di segmen pembeli usia di atas 50 tahun yang masih memiliki kekhawatiran terhadap durabilitas produknya, layanan purna jual yang dianggap kurang matang, dan nilai jual kembalinya yang parah, walaupun inovasi teknologi China telah berkembang pesat sejauh ini,” lanjut Yannes.

    Menurut Yannes, layanan purna jual masih menjadi salah satu fokus utama orang Indonesia sebelum membeli mobil. Belum lagi harga jual kembali yang tak bisa dikesampingkan. Deretan mobil Jepang memang masih menjanjikan harga jual kembali yang cukup bagus ketimbang mobil China.

    “Ini karena konsumen mempertimbangkan biaya perawatan jangka panjang, ketersediaan suku cadang, dan kemudahan akses ke bengkel resminya. Di sini sebenarnya kunci kekuatan produsen Jepang,” jelas Yannes.

    “Keunggulan ini memberi rasa aman bagi konsumen dan sulit ditandingi dalam waktu singkat oleh banyak merek baru, termasuk berbagai produk dari China,” pungkas Yannes.

    (dry/din)

  • China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    B

    Setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS), perintah eksekutif pertama yang ia bubuhkan justru membuka jalan bagi keluarnya AS dari Perjanjian Paris—kesepakatan global yang dibangun susah payah untuk membatasi pemanasan global dan memperlambat perubahan iklim.

    Sejak saat itu, serangkaian kebijakan iklim diputar balik: program energi bersih dipangkas, regulasi emisi dilucuti.

    Tindakan Trump menandai mundurnya AS dari perang melawan krisis iklim di dunia. Padahal, ekonomi terbesar dunia itu sebelumnya memainkan peran kunci dalam merundingkan kesepakatan iklim bersejarah Paris di bawah pemerintahan Barack Obama, sementara Joe Biden, bertahun kemudian, meloloskan paket legislatif untuk mendorong pengembangan energi hijau dan memangkas emisi secara domestik.

    Ketika Amerika angkat kaki, kevakuman yang tercipta menunggu munculnya pemimpin baru. Mata dunia pun beralih ke penghasil emisi gas rumah kaca terbesar: China.

    Beijing sejatinya bukan kandidat alami untuk memimpin aksi iklim global. Betapapun juga, China masih giat menambah deretan pembangkit batu bara untuk mengamankan suplai energi nasional.

    Namun di sisi lain, negeri tirai bambu itu juga tumbuh sebagai raksasa energi bersih.

    “China memproduksi sebagian besar produk teknologi bersih yang dibutuhkan dunia untuk mendekarbonisasi,” kata Li Shuo, direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute (ASPI) yang berbasis di AS.

    China mendominasi pasar energi bersih

    China kini memproduksi lebih dari 85% panel surya dunia dan mendominasi pasar kendaraan listrik (EV) serta teknologi baterai. Hanya pada tahun 2024, negara ini menginvestasikan $625 miliar (sekitar Rp10,44 kuadriliun) dalam teknologi bersih, tertinggi di antara semua negara.

    “Mereka menyadari sekitar 20 tahun lalu bahwa teknologi bersih punya nilai strategis dan mereka bisa memanfaatkan keahlian serta kekuatan industri yang sedang mereka bangun untuk benar-benar mengembangkan sektor-sektor ini dan mendapatkan keunggulan strategis,” kata Chris Aylett, peneliti di Environment and Society Centre, think tank Chatham House yang berbasis di London.

    Strategi ini membuahkan hasil. Industri energi bersih berkontribusi sekitar seperempat dari pertumbuhan PDB China tahun lalu, dan angka itu bisa berlipat ganda dalam satu dekade ke depan. Hal ini sebagian karena pergeseran global menuju energi bersih yang mempercepat permintaan teknologi dan peralatan, kata Muyi Yang, analis energi senior untuk Asia di think tank energi global Ember.

    “China sebenarnya dapat memenuhi permintaan itu dengan menyediakan teknologi yang lebih terjangkau dan lebih inovatif,” ujarnya kepada DW, menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya mempercepat transisi energi China sendiri tetapi juga memfasilitasi perubahan secara global.

    Pengaruh China mengalir ke Global South

    Kapasitas energi terbarukan domestik China telah berkembang pesat. Tenaga angin dan surya tercatat memenuhi 84% dari permintaan listrik baru pada 2024.

    Kemampuan China memproduksi panel surya secara murah juga terlihat di negara-negara di belahan Bumi Selatan atau Global South. Pada tahun yang sama, impor panel surya dari China meningkat 32 persen, melampaui pengiriman ke negara industri maju di belahan utara.

    Negara-negara yang mengimpor teknologi bersih dari China termasuk pasar berkembang besar seperti Brasil, Meksiko, dan Pakistan. Pertumbuhan pesat juga terlihat di pasar Asia Tenggara dan seluruh Afrika.

    Aylett mencatat bahwa meskipun impor energi hijau ini membantu negara-negara memenuhi target iklim mereka, pertimbangan yang lebih “praktis” kemungkinan besar mendorong tren tersebut.

    “Ini bagus untuk ketahanan energi,” katanya, menambahkan bahwa negara-negara kemungkinan berpikir, “Kami sebenarnya tidak ingin mengimpor minyak dan gas. Harganya tidak stabil, kami tidak tahu asalnya dari mana, dan kami tidak bisa yakin dengan pemasoknya.”

    Secara keseluruhan, lonjakan ekspor teknologi terbarukan China memiliki efek terukur, membantu mengurangi emisi karbon global sebesar 1% pada 2024.

    Melampaui target yang ‘tidak ambisius’

    Namun, tidak semuanya positif. Para pengamat mengkritik target pengurangan emisi China karena dianggap tidak ambisius. Emisi global mencapai rekor tertinggi tahun ini, dengan cuaca ekstrem meningkat di seluruh dunia. Para ilmuwan kini memperingatkan bahwa pada awal 2030-an, dunia kemungkinan akan melampaui batas 1,5 derajat Celsius (2,7 Fahrenheit), yang berpotensi memicu kerusakan iklim yang tidak dapat diubah.

    Di bawah Perjanjian Paris, negara-negara berkomitmen membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dan berusaha menjaga pemanasan di bawah 1,5°C. Untuk tetap pada jalurnya, negara-negara wajib mengajukan target pengurangan emisi baru setiap lima tahun.

    Namun, target China yang baru diajukan, yang menjanjikan pengurangan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan sebesar 7-10%, jauh dari cukup untuk menghentikan pemanasan global pada level yang berpotensi katastrofik.

    Meski demikian, negara ini memiliki sejarah menetapkan target rendah tetapi melampauinya.

    Angka-angka ini mungkin tampak tidak ambisius, “Tetapi jika dilihat lebih dalam, Anda bisa melihat semua perubahan ini yang merupakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut,” kata Aylett kepada DW.

    Pada 2020, Presiden China Xi Jinping berjanji negara itu akan mencapai puncak emisi pada akhir dekade ini, target yang diyakini para ahli sudah atau hampir tercapai lima tahun lebih cepat. Itu, bersama dengan tercapainya target pengurangan emisi absolut pertama mereka, merupakan langkah maju yang baik, kata Yang.

    “Ini semua tanda positif bahwa transisi di konsumen energi terbesar dunia sedang mempercepat dan memperdalam, bukan melambat, dan itu berita sangat baik untuk seluruh dunia,” ujarnya.

    Memimpin diplomasi iklim internasional

    Namun, meski ada kemajuan, Beijing belum sepenuhnya mengambil peran sebagai pemimpin diplomasi iklim global. Meskipun penyebaran energi terbarukan dan pembiayaan teknologi bersih di luar negeri “secara tidak langsung merupakan bentuk kepemimpinan,” kata Aylett, ada “keengganan” untuk secara resmi mengambil peran itu.

    “Saya tidak tahu apakah itu konsep yang benar-benar nyaman bagi mereka,” tambahnya.

    Sebaliknya, Yang dari Ember menggambarkan upaya iklim China terutama fokus pada percepatan transisi sendiri dan pendekatan “memimpin dengan memberi contoh.”

    Secara resmi, China terus mendorong keterlibatan AS dalam isu iklim. Pada KTT iklim COP30 di Belem, kepala delegasi China, Li Gao, menyatakan harapannya agar negara itu kembali berpartisipasi dalam pembicaraan iklim.

    “Mengatasi perubahan iklim membutuhkan semua negara. Kami berharap suatu hari, dan kami juga percaya bahwa suatu hari di masa depan, AS akan kembali,” kata Gao.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Satu dari Empat Smartphone yang Terjual di China adalah iPhone

    Satu dari Empat Smartphone yang Terjual di China adalah iPhone

    JAKARTA -Apple akhirnya membalikkan tren penurunan penjualan jangka panjangnya di China. Menurut laporan terbaru Counterpoint Research, permintaan untuk seri iPhone 17 melonjak tajam pada Oktober 2025, memberikan Apple pangsa pasar yang kembali menguat di pasar smartphone terbesar di dunia tersebut.

    Setelah bertahun-tahun mengalami penurunan dan bersaing ketat dengan produsen lokal, penjualan iPhone pada Oktober 2025 tercatat naik 37% dibandingkan Oktober 2024. Lonjakan ini terutama didorong oleh tingginya permintaan terhadap tiga model utama iPhone 17.

    Counterpoint mencatat bahwa ketiga model iPhone 17 tersebut mencatat pertumbuhan dua digit hingga mendekati angka tinggi, menandakan penerimaan pasar yang sangat positif.

    iPhone 17 Paling Laris 

    Laporan tersebut mengecualikan iPhone Air karena model itu baru hadir di China pada pertengahan Oktober 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun sebelumnya.

    Meski demikian, dari tiga model utama yang sudah tersedia:

    Counterpoint juga menyebutkan bahwa permintaan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Penjualan pada November diperkirakan tetap kuat, sementara Desember 2025 diprediksi menjadi rekor baru bagi Apple.

    Merek Lokal Ikut Mengangkat Pasar

    Tidak hanya Apple yang menikmati peningkatan penjualan. Produsen lokal China turut membantu pertumbuhan pasar secara keseluruhan:

    Tren positif ini tidak terlalu mengejutkan jika melihat animo konsumen sebelumnya. iPhone Air yang tertunda di China langsung terjual habis dalam hitungan menit ketika pre-order dibuka.
    Begitu pula dengan seri iPhone 17 yang mencatat pre-order terbaik sepanjang sejarah Apple pada September 2025.

    Dengan performa yang begitu kuat, Apple tampaknya kembali mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama di pasar smartphone premium China. 

  • Video: China Hubungi NASA, Tanda Dua Negara Mulai Akur?

    Video: China Hubungi NASA, Tanda Dua Negara Mulai Akur?

    Video: China Hubungi NASA, Tanda Dua Negara Mulai Akur?

  • Kemhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza setelah dapat lampu hijau PBB

    Kemhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza setelah dapat lampu hijau PBB

    “Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden,”

    Morowali (ANTARA) – Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kolonel (Arm) Rico Sirait mengatakan TNI siap mengirimkan personel ke Gaza untuk melakoni misi perdamaian setelah mendapat lampu hijau dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden,” kata Rico saat dikonfirmasi ANTARA di Morowali, Rabu.

    Saat ini, lanjut Rico, TNI masih fokus dalam persiapan pasukan dan ragam logistik yang akan dikirimkan di Gaza.

    TNI dan Kementerian pertahanan juga belum menentukan skema pemberangkatan pasukan serta jadwal pengirimannya.

    “Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kemhan dan TNI, menunggu keputusan Presiden mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia,” jelas Rico.

    Dewan Keamanan PBB, Senin (17/11) mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk ISF di Jalur Gaza. Menurut resolusi tersebut, ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

    Pasukan tersebut bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

    Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Internet Dimanipulasi Pemerintah, Netizen Dibungkam Habis-habisan

    Internet Dimanipulasi Pemerintah, Netizen Dibungkam Habis-habisan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebebasan internet secara global merosot tajam. Laporan Freedom on the Net yang dirilis Freedom House menunjukkan bahwa untuk tahun ke-15 berturut-turut, ruang digital dunia semakin tertekan oleh kontrol pemerintah hingga manipulasi informasi. Laporan tahun ini bertajuk “An Uncertain Future for the Global Internet”.

    Laporan Freedom House menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dari 72 negara yang dinilai, kebebasan internet menurun di 27 negara.

    Kenya mencatat penurunan terbesar, sementara Bangladesh menjadi negara dengan peningkatan paling signifikan setelah gerakan mahasiswa menggulingkan rezim represif pada Agustus 2024.

    China dan Myanmar tetap menjadi negara dengan kondisi kebebasan internet terburuk, sementara Islandia menjadi yang paling bebas.

    Situasi global pun tak kalah mengkhawatirkan. Sembilan dari 18 negara yang dikategorikan “Bebas” justru mengalami penurunan, termasuk Georgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

    Freedom House juga mencatat rekor baru, warga di setidaknya 57 negara ditangkap atau dipenjara karena ekspresi daring terkait isu sosial, politik, maupun agama selama periode Juni 2024 hingga Mei 2025.

    Negara seperti Mesir, Pakistan, Rusia, Turki, dan Venezuela, yang selama 15 tahun terakhir mengalami kemunduran paling parah karena semakin memperketat kontrolnya.

    Otoritas di negara-negara itu meningkatkan pengawasan komunikasi elektronik dan menjatuhkan hukuman lebih berat bagi masyarakat yang menyuarakan kritik, terutama selama momen pemilu dan aksi protes.

    Manipulasi ruang digital juga meningkat signifikan. Indikator terkait penipuan daring mengalami penurunan paling konsisten selama 15 tahun terakhir.

    Laporan mencatat lonjakan konten buatan AI serta influencer yang menyebarkan pesan pro-pemerintah tanpa transparansi. Kini, 70% populasi dunia hidup di negara yang pemerintahnya aktif berupaya memanipulasi informasi di internet.

    Laporan itu juga memperingatkan anonimitas di internet memasuki fase krisis. Teknologi verifikasi identitas yang diadopsi luas, sebagian dengan alasan melindungi anak, dinilai mengancam kebebasan dan keamanan pengguna di ruang digital.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Menlu AS Palsu Tipu Pejabat Pemerintah, Korbannya Banyak

  • Wanti-wanti Jepang ke Warga Buntut Tensi Tinggi dengan China

    Wanti-wanti Jepang ke Warga Buntut Tensi Tinggi dengan China

    Tokyo

    Jepang mengeluarkan peringatan ke warganya yang berada di China. Peringatan itu disampaikan saat tensi antara kedua negara semakin tinggi.

    Dirangkum detikcom, Selasa (18/11/2025), pemerintah China awalnya menyerukan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang. Seruan ini disampaikan sebagai bentuk protes China atas pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi yang menyebut kemungkinan keterlibatan negaranya jika perang China dan Taiwan pecah.

    Komentar Takaichi pada 7 November lalu itu secara luas ditafsirkan menyiratkan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu aksi militer oleh Tokyo. Taiwan, yang diklaim oleh China, hanya berjarak 100 kilometer (62 mil) dari pulau terdekat di Jepang.

    Pada Jumat (14/11), Beijing mengatakan telah memanggil duta besar Jepang untuk dimintai keterangan. Sementara, Tokyo mengatakan telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan daring yang ‘tidak pantas’ dan kini telah dihapus.

    Tensi tinggi terus berlanjut. Terbaru, Jepang meminta warganya yang berada di China untuk berhati-hati.

    “Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat berkumpulnya banyak orang atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” kata kedutaan besar Jepang di China dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Juru Bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, mengatakan peringatan tersebut dikeluarkan ‘berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk situasi keamanan di negara atau kawasan terkait, serta kondisi sosial’.

    Perselisihan Jepang dan China ini menandakan hubungan kedua negara yang sudah rapuh dapat semakin goyah di bawah kepemimpinan PM Takaichi. Hal itu disebabkan oleh pernyataan Takaichi yang mendukung peningkatan kemampuan militer untuk mengantisipasi potensi ancaman dari China dan klaim-klaim teritorialnya di perairan sengketa di kawasan Pasifik barat.

    Tensi tinggi itu bukan cuma terjadi dalam urusan diplomatik. China telah mengerahkan formasi kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) melintasi perairan Kepulauan Senkaku pada Minggu waktu setempat. Coast Guard China menyatakan ini sebagai ‘patroli penegakan hak’.

    “Formasi kapal Penjaga Pantai Tiongkok 1307 melakukan patroli di perairan teritorial Kepulauan Diaoyu. Ini adalah operasi patroli yang sah yang dilakukan oleh Penjaga Pantai China untuk menegakkan hak dan kepentingannya,” demikian pernyataan itu.

    China dan Jepang telah berulang kali berseteru di sekitar kepulauan yang dikelola Jepang itu. Beijing menyebut wilayah itu sebagai Diaoyu dan Tokyo menyebutnya Senkaku.

    Jepang juga mengerahkan jet tempur setelah mendeteksi sebuah drone China mengudara di dekat pulau paling selatan di wilayahnya. Kementerian Pertahanan Jepang, seperti dilansir AFP, melaporkan insiden tersebut terjadi pada Sabtu (15/11) waktu setempat. Drone yang diyakini berasal dari China itu terdeteksi mengudara di wilayah udara antara Pulau Yonaguni, yang merupakan pulau paling selatan di Jepang, dan wilayah Taiwan.

    “Pada Sabtu, 15 November 2025, sebuah kendaraan udara tanpa awak, yang diyakini berasal dari China, dikonfirmasi terbang di antara Pulau Yonagunia dan Taiwan,” sebut Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan via X pada Senin (17/11) waktu setempat.

    “Sebagai respons, jet tempur dari Komando Pertahanan Udara Barat Daya pada Pasukan Bela Diri Udara Jepang telah dikerahkan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Tonton juga video “Tegang! Jepang Imbau Warganya di China untuk Hati-hati”

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)