Negara: Republik Rakyat Cina

5 Poin Hasil Negosiasi Sri Mulyani dan Menkeu AS, Proposal RI Diterima Trump Cs?

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah poin penting hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent, dalam Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC. Simak selengkapnya!

1. Komitmen AS dalam Lembaga Global

Dalam pertemuan tersebut, AS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi pemain utama dalam lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Jumat, 24 April 2025.

2. Arah Kebijakan Baru AS: Perdagangan Resiprokal

Sri Mulyani menjelaskan bahwa AS tengah mendorong sistem perdagangan baru yang lebih bersifat resiprokal atau saling menguntungkan.

Hal ini menjadi penting karena bisa berdampak langsung pada kerja sama dagang dengan Indonesia.

“Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.

3. Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia

Untuk merespons arah kebijakan tersebut, Indonesia memperkuat pendekatan melalui diplomasi ekonomi.

Langkah ini dilakukan melalui jalur-jalur strategis seperti USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Kementerian Perdagangan AS, dan Departemen Keuangan AS.

4. Respons Positif AS terhadap Proposal Indonesia

Sri Mulyani menyebut bahwa proposal yang disampaikan tim Indonesia mendapat sambutan positif dari pemerintah AS. Proposal itu dinilai komprehensif dan visioner.

“Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.

5. Tahap Awal Negosiasi dan Target Waktu

Indonesia resmi menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025, menandai dimulainya fase awal negosiasi tarif. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara pertama yang masuk tahap ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat rampung dalam dua bulan.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 15:48
Kapal Perang AS Lintasi Selat Taiwan, China Berang!

Beijing –

Militer China mengerahkan pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk memantau dan memperingatkan kapal perang Amerika Serikat (AS) yang terdeteksi berlayar melintasi perairan Selat Taiwan yang sensitif. Beijing menyerukan Washington untuk segera menghentikan aktivitas semacam itu.

Angkatan Laut AS, terkadang didampingi oleh kapal-kapal dari negara-negara sekutunya, melintasi perairan Selat Taiwan sekitar sebulan sekali. China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya, menegaskan jalur perairan strategis itu milik negaranya.

Beijing menggelar putaran terakhir latihan perang di sekitar Taiwan pada awal bulan ini, yang menuai kecaman keras dari Taipei dan kekhawatiran dari AS dan sekutu-sekutunya.

Komando Zona Timur pada Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), sebutan resmi untuk militer China, seperti dilansir Reuters, Jumat (25/4/2025), mengidentifikasi kapal perang AS yang melintasi Selat Taiwan pada Rabu (23/4) waktu setempat itu sebagai kapal penghancur berpeluru kendali USS William P Lawrence.

“Pernyataan relevan oleh Amerika Serikat telah memutarbalikkan yang benar dan yang salah, mendistorsi prinsip-prinsip hukum, membingungkan publik, dan menyesatkan persepsi internasional,” kata Komando Zona Timur PLA dalam pernyataannya, tanpa menjelaskan komentar mana yang dimaksud.

“Kami telah memberitahu Amerika Serikat untuk menghentikan distorsi dan tindakan berlebihan, dan bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” imbuh pernyataan itu.

Komando Zona Timur PLA juga mempublikasikan sebuah video pendek via akun media sosial mereka, yang memperlihatkan seorang personel Angkatan Laut China sedang mengamati kapal perang AS dari kejauhan dengan menggunakan teropong.

Angkatan Laut AS belum memberikan tanggapannya atas laporan China ini.

Pengumuman terakhir yang disampaikan militer AS soal aktivitas kapalnya melintasi Selat Taiwan adalah pada Februari lalu.

Lihat juga Video: Tegang! Kapal Perang China ‘Potong Laju’ Kapal Penghancur AS di Selat Taiwan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

25/04/2025 15:47
Tegas Tolak Negosiasi, China Racik Strategi Lawan Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — China berjanji untuk mempersiapkan rencana darurat untuk menangkal guncangan eksternal yang meningkat di tengah perang dagang melawan Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan Kantor Berita Xinhua yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (25/4/2025), Politbiro pembuat keputusan yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping juga berjanji untuk menyiapkan alat moneter baru dan instrumen pembiayaan kebijakan guna meningkatkan teknologi, konsumsi, dan perdagangan.

“Kita harus terus meningkatkan perangkat kebijakan untuk menstabilkan lapangan kerja dan ekonomi, serta meluncurkan langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya,” kata para pemimpin puncak, menurut pernyataan itu.

Mereka juga berjanji untuk berusaha sekuat tenaga untuk mengonsolidasikan dasar-dasar pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Para pembuat kebijakan menegaskan kembali China harus menyediakan lebih banyak uang tunai untuk bank bila diperlukan, dan dengan hati-hati memilih waktu untuk penurunan suku bunga.

Kontrak berjangka obligasi pemerintah 30 tahun melonjak paling tinggi sejak 9 April setelah komentar Politbiro tentang pemotongan suku bunga dan rasio persyaratan cadangan yang tepat waktu. Imbal hasil untuk obligasi 10 tahun tetap sedikit berubah dan yuan lepas pantai datar. Indeks acuan saham dalam negeri Tiongkok CSI 300 menghapus kenaikan sebanyak 0,5%.

“Harapan stimulus masih hidup karena berjanji untuk menambahkan kebijakan tambahan baru dan meningkatkan penyesuaian kontrasiklus yang luar biasa. Tetapi para pemimpin jelas mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat,” kata ahli strategi senior di Australia & New Zealand Banking Group, Zhaopeng Xing.

Beijing biasanya memberikan dukungan hanya sebagaimana diperlukan untuk melindungi tujuan pertumbuhan tahunan negara. Dengan ekspansi kuartal pertama yang berada di atas target sekitar 5%, mereka mungkin merasa memiliki ruang untuk menunggu.

Laporan itu muncul satu hari setelah Beijing menolak klaim dari AS bahwa ada pembicaraan untuk mencapai kesepakatan perdagangan. Kementerian Perdagangan China juga kembali menuntut Washington minggu ini untuk mencabut semua tarif sepihak.

Langkah China menunjukkan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk memulai negosiasi meskipun Trump menyarankan bahwa ia dapat menurunkan pungutan secara substansial dalam sebuah kesepakatan.

Beberapa janji dari pembacaan Politbiro sebelumnya telah digulirkan oleh pejabat senior, seperti dewan sains-teknologi di pasar obligasi dan penyediaan kembali fasilitas untuk perawatan lansia, serta meningkatkan konsumsi layanan.

Pertemuan tersebut tampaknya memberikan urgensi yang lebih besar terhadap tugas-tugas tersebut setelah Trump menaikkan pungutan pada sebagian besar barang China hingga setinggi 145%.

Politbiro yang beranggotakan 24 orang tersebut biasanya menggunakan pertemuan bulan April untuk membahas masalah ekonomi.

Meskipun pembacaan tersebut jarang mengungkapkan target numerik, pernyataan yang samar-samar dapat memberikan petunjuk penting tentang perubahan kebijakan. Pertemuan bulan ini diawasi dengan ketat untuk melihat tanda-tanda Beijing meluncurkan stimulus.

“Kita harus memperkuat pemikiran mendasar dan mempersiapkan sepenuhnya rencana kontinjensi untuk melaksanakan tugas ekonomi dengan baik,” kata para pemimpin puncak dalam pernyataan tertulis rapat.

25/04/2025 15:43
Lima Kartu Sakti China Hadapi Perang Dagang dengan AS

Jakarta –

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia sedang berlangsung. Ekspor China ke AS dikenakan tarif sampai 245%, dan Beijing sudah membalas dengan tarif masuk 125% untuk produk impor dari Amerika.

Konsumen, bisnis, dan pasar bersiap-siap menghadapi ketidakpastian lebih panjang di tengah ancaman resesi global yang semakin nyata.

Presiden China Xi Jinping berkali-kali bilang bahwa pemerintahannya terbuka buat berdialog. Tapi dia juga memberi peringatan bahwa, jika diperlukan, mereka bakal “berjuang sampai titik darah penghabisan.”

Ibarat permainan kartu, berikut lima ‘kartu sakti’ atau ‘senjata’ yang dimiliki Beijing untuk melawan tarif yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.

China mampu hadapi risiko, sampai titik tertentu

China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Artinya, China lebih mampu menahan ‘rasa sakit’ yang ditimbulkan tarif ketimbang negara-negara kecil.

Dengan jumlah penduduk lebih dari satu miliar jiwa, China memiliki pasar domestik yang besar sehingga sebagian barang-barang ekspor yang terdampak tarif bisa dijual ke pasar domestik.

Kenyataannya memang tidak semudah itu karena China mengalami penurunan konsumsi. Namun dengan berbagai insentif, mulai dari subsidi untuk peralatan rumah tangga hingga subsidi tiket kereta untuk kaum pensiunan, pemerintah China berharap dapat mendorong tingkat konsumsi.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Elite partai mungkin “lebih dari siap untuk menanggung rasa sakit daripada menyerah pada yang mereka yakini sebagai agresi AS,” menurut Mary Lovely, pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington D.C., kepada BBC Newshour awal bulan ini.

Sebagai negara otoriter, China juga memiliki toleransi sakit yang lebih tinggi. Negara juga tidak terlalu pusing dengan opini publik yang cuma sesaat.

Lagi pula, dalam waktu dekat tidak ada juga pemilu untuk menentukan para pemimpinnya. Tapi tetap saja, keresahan massal bisa jadi kekhawatiran, karena di China merebak ketidakpuasan atas krisis perumahan yang masih berlangsung dan pekerjaan yang semakin sulit.

Getty ImagesWashington diprediksi akan sulit membuat China terpojok dalam perang dagang yang sedang bergulir.

Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan tarif merupakan pukulan bagi kaum muda yang hanya pernah mengalami kemajuan Tiongkok.

Partai Komunis China berupaya memainkan kartu nasionalisme untuk membenarkan sikap Beijing yang tidak mau tunduk pada AS dan menerapkan tarif balasan terhadap Washington DC. Media pemerintah menyerukan kepada rakyat agar “menghadapi badai ini bersama-sama”.

Presiden Xi Jinping mungkin khawatir tetapi, sejauh ini, Beijing telah menyampaikan nada menantang dan percaya diri. Seorang pejabat menegaskan bahwa: “Langit tidak akan runtuh.”

China telah berinvestasi untuk masa depan

Di bawah pemerintahan Xi Jinping, China telah berlomba dengan AS untuk mendominasi teknologi.

Karena itu, China berinvestasi besar pada teknologi dalam negeri, mulai dari energi terbarukan hingga chip dan kecerdasan buatan (AI).

Contohnya termasuk chatbot DeepSeek, yang dipuji sebagai pesaing tangguh ChatGPT.

Kemudian BYD, yang mengalahkan Tesla tahun lalu sebagai pembuat kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia. Apple juga telah kehilangan pangsa pasarnya di China lantaran pesaing lokal seperti Huawei dan Vivo terus berinovasi.

Baru-baru ini Beijing mengumumkan rencana untuk menghabiskan lebih dari US$1 triliun selama dekade berikutnya untuk mendukung inovasi di bidang AI.

Getty ImagesChina condong pada industri yang sedang berkembang dari kendaraan listrik hingga kecerdasan buatan.

Perusahaan-perusahaan AS telah mencoba untuk memindahkan rantai pasokan mereka dari China, tetapi mereka kesulitan menemukan infrastruktur dan tenaga kerja terampil yang sama di tempat lain.

Produsen China di setiap tahap rantai pasokan telah memberi China kemajuan signifikan yang akan membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk ditiru negara lain.

Keahlian rantai pasokan yang tak tertandingi dan dukungan pemerintah telah menjadikan China sebagai pemain tangguh dalam perang dagang ini. Dalam beberapa hal, Beijing telah mempersiapkan hal ini sejak Trump pertama kali menjabat presiden.

Pelajaran dari masa jabatan pertama Trump

Sejak panel surya buatan China dikenai tarif Trump pada 2018 lalu, Beijing mempercepat rencananya untuk masa depan.

China menggelontorkan miliaran dolar ke dalam program perdagangan dan infrastruktur yang kontroversial, yang lebih dikenal sebagai inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) untuk menopang hubungan dengan negara-negara berkembang di belahan selatan.

Perluasan perdagangan dengan Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika terjadi ketika China mencoba untuk melepaskan diri dari kendali AS.

Getty ImagesXi baru-baru ini melakukan rangkaian kunjungan diplomatik di Asia Tenggara untuk menopang hubungan dengan mitra dagang utama.

Sebelumnya, petani Amerika memasok 40% dari impor kedelai Chinaangka itu sekarang berkisar di 20%.

Setelah mengalami perang dagang saat Trump pertama kali menjabat sebagai presiden, Beijing meningkatkan budidaya kedelai di dalam negeri dan membeli panen dalam jumlah besar dari Brasilyang sekarang menjadi pemasok kedelai terbesar ke China.

“Taktiknya sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.”

“Langkah ini tidak cuma menghilangkan pasar tetap para petani Amerika, tapi juga memperkuat ketahanan pangan China,” kata Marina Yue Zhang, profesor di Australia-China Relations Institute, University of Technology Sydney.

AS bukan lagi pasar ekspor terbesar China: posisi itu sekarang milik Asia Tenggara.

Faktanya, China adalah mitra dagang terbesar untuk 60 negara pada tahun 2023hampir dua kali lebih banyak daripada AS.

Baca juga:

China menjadi eksportir terbesar di dunia dan mencatat rekor surplus perdagangan sebesar US$1 triliun pada akhir 2024.

Itu tidak berarti AS bukan mitra dagang penting bagi China. Namun, kondisi saat ini membuat AS tidak mudah untuk memojokkan China.

Setelah muncul laporan bahwa Gedung Putih akan menggunakan negosiasi perdagangan bilateral untuk mengisolasi China, Beijing telah memperingatkan negara-negara lain agar tidak “mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China”.

Itu akan menjadi pilihan yang mustahil bagi banyak negara.

“Kita tidak dapat memilih, dan kita tidak akan pernah memilih [antara China dan AS],” kata Menteri Perdagangan Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, kepada BBC pekan lalu.

China tahu kelemahan Trump

Trump kukuh bertahan dengan keputusannya saat harga-harga saham rontok menyusul pengumuman tarifnya pada awal April dan mengibaratkan kenaikan tarif gila-gilaan ini sebagai “pil pahit.”

Tetapi dia segera banting stir, memberi jeda kenaikan tarif selama 90 hari setelah aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah AS.

Dikenal juga dengan istilah “treasuries”, obligasi ini sejak lama dianggap sebagai investasi yang aman. Tetapi perang dagang telah mengguncang kepercayaan pada aset tersebut.

Sejak itu, Trump memberi isyarat untuk menurunkan tensi ketegangan perdagangan dengan China, dengan mengatakan bahwa tarif barang-barang China akan “turun secara signifikan, tetapi tidak akan menjadi nol.”

Getty ImagesPasar obligasi pemerintah AS mengalami aksi jual besar-besaran ketika Trump mengumumkan tarif tinggi di sebagian besar negara-negara.

Dengan begitu, para pengamat menyebut Beijing sekarang tahu bahwa pasar obligasi dapat menggoyahkan Trump.

China juga memegang obligasi pemerintah AS sebesar US$ 700 miliar.

Jepang, sekutu setia Amerika, adalah satu-satunya pemegang non-AS yang memiliki jumlah lebih dari itu.

Beberapa pengamat berpendapat bahwa ini memberi Beijing keuntungan: media China secara teratur mewacanakan gagasan untuk menjual atau menahan pembelian obligasi AS sebagai “senjata”.

Baca juga:

Tetapi para ahli memperingatkan bahwa China bukannya tidak menghadapi konsekuensi dari situasi ini.

Langkah itu, sebaliknya, akan menyebabkan kerugian besar bagi investasi Beijing di pasar obligasi dan mengacaukan mata uang Yuan China.

China hanya akan dapat memberikan tekanan dengan obligasi pemerintah AS “hanya sampai titik tertentu”, kata Dr Zhang.

“China memegang alat tawar-menawar, bukan senjata keuangan.”

Kendali atas unsur tanah jarang

Yang dapat dijadikan senjata oleh China adalah monopoli dalam mengekstraksi dan memurnikan unsur tanah jarang (rare earth elements), yaitu serangkaian elemen yang penting untuk manufaktur teknologi canggih.

China memiliki cadangan unsur tanah jarang yang besar, seperti disprosium, yang digunakan dalam magnet kendaraan listrik dan turbin angin. Kemudian Yttrium, yang menyediakan lapisan tahan panas untuk mesin jet.

Beijing telah menanggapi tarif terbaru Trump dengan membatasi ekspor tujuh unsur tanah jarang, termasuk beberapa unsur penting untuk membuat chip AI.

Getty ImagesMineral langka seperti tanah jarang sangat penting untuk pembuatan semikonduktor.

China menyumbang sekitar 61% produksi unsur tanah jarang dan 92% pemurniannya, menurut perkiraan Badan Energi Internasional (IEA).

Australia, Jepang, dan Vietnam memang sudah mulai menambang unsur tanah jarang, tapi perlu waktu bertahun-tahun sebelum Tiongkok dapat diputus dari rantai pasokan.

Pada 2024, Tiongkok melarang ekspor mineral penting lainnya, antimon, yang penting untuk berbagai proses manufaktur. Harganya naik lebih dari dua kali lipat di tengah gelombang kepanikan sejumlah negara dalam mencari pemasok alternatif.

Kekhawatirannya adalah hal yang sama dapat terjadi pada pasar unsur tanah jarang, yang akan sangat mengganggu berbagai industri mulai dari kendaraan listrik hingga pertahanan.

“Segala sesuatu yang dapat Anda nyalakan atau matikan kemungkinan besar menggunakan logam tanah jarang,” kata Thomas Kruemmer, direktur Ginger International Trade and Investment, kepada BBC.

“Dampaknya pada industri pertahanan AS akan sangat besar.”

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

25/04/2025 14:53
103 Jenderal hingga 73 Laksamana Forum Purnawirawan TNI Tandatangani Surat Usulan Gibran Diganti – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial.

Dalam dokumen tersebut, terdapat delapan poin usulan, salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

Dokumen tersebut dibubuhi tandatangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Selain itu, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui” juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Berikut isi dokumen pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Prabowo menghargai

Presiden Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Hal tersebut disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, setelah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).

“Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” kata Wiranto dalam keterangan persnya kepada awak media.

Wiranto menegaskan bahwa Prabowo tidak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan tersebut.

Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari secara cermat isi dari setiap poin yang diajukan, mengingat isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental.

Wiranto menambahkan, Prabowo sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu.

“Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.”

“Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto.

Kewenangan Prabowo, kata Wiranto, berada dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan.

Maka dari itu, usulan yang berada di luar domain eksekutif tidak akan ditanggapi secara langsung.

“Dalam negara yang kita menganut trias politica, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ,” tuturnya.

“Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu Presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” sambungnya.

(Tribunnews.com/Rakli)

25/04/2025 14:26
Pabrik BYD Diganggu Ormas, Dedi Mulyadi Ungkap Masalah Calo Tanah di Subang

Jakarta –

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

“Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

“Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang. nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

“Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya Problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

Dia menjelaskan terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

“Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia mengatakan pembangunan pabrik berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa kendala.

“Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto, Selasa (22/4/2025).

“Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah,” tambah dia.

(riar/rgr)

25/04/2025 14:14
Tak Cuma AS, Sri Mulyani juga Negosiasi Tarif dengan China – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan posisi daya tawar Indonesia dalam negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih kuat. Tak cuma negosiasi dengan AS, pemerintah juga membahas peluang dengan China.

Dia mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan China, dan menggambarkan diskusi yang hangat antara kedua negara. Menurutnya, pihak AS pun menunjukkan respons yang hampir serupa berkaitan dengan negosiasi tarif impor.

“Kami melakukan bilateral di sideline dengan Menteri Keuangan RRT tadi malam, kita juga menyampaikan untuk terus mempererat hubungan, beliau mengundang saya untuk pergi ke Beijing dan juga dari sisi Amerika sendiri juga ingin tetap meningkatkan hubungan erat dengan Indonesia,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip Jumat (25/4/2025).

Dia mengatakan, posisi Indonesia di ASEAN cukup bagus sebagai negara terbesar. Sederet potensi yang dimiliki, menjadikan Indonesia memiliki posisi daya tawar yang cukup kuat.

“Jadi dalam hal ini Indonesia baik di dalam ASEAN sebagai negara terbesar, hubungannya dengan Amerika Serikat, hubungannya dengan RRT, pihak-pihak yang sekarang mungkin mengalami eskalasi tensi, kita tetap dalam posisi yang cukup netral dan dihormati dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” tuturnya.

Kinerja perekonomian Indonesia juga jadi aspek yang memperkuat daya tawarnya dengan negara lain. Apalagi tantangannya adalah ketidakpastian ekonomi global.

“Tentu kalau perekonomian kita dengan kinerja yang relatif baik, terjaga, itu juga memberikan respect dan daya tawar yang baik dalam kita menghadapi situasi dunia yang begitu dinamis dan sangat fluid,” sebutnya.

25/04/2025 13:45
China Ditinggal, Pabrik iPhone Ramai-ramai Pindah ke Negara Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China memaksa Apple mengambil keputusan besar. Financial Times melaporkan informasi dari sumber dalam yang menyebut Apple berencana memindahkan semua fasilitas produksi iPhone dari China ke India pada tahun depan, dikutip dari Reuters, Jumat (25/4/2025).

Lebih spesifik, produksi yang dipindahkan dari China ke India ditujukan untuk iPhone yang akan dijual ke pasar AS. Rencana ini mencuat usai Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif resiprokal 145% untuk barang-barang impor dari China.

Ada kabar yang menyebut Trump berencana menurunkan tarif resiprokal ke China, tetapi hingga berita ini dirilis belum ada pengumuman resmi. Sementara itu, China memberlakukan tarif ke barang impor asal AS sebesar 125%.

Sebelumnya, Apple merespons perang tarif dengan menerbangkan 600 ton iPhone dari fasilitas produksinya di China dan India ke AS. Namun, Trump berubah pikiran dengan menangguhkan tarif resiprokal dari negara-negara selain China.

Negara-negara lain, termasuk Indonesia dan India, ‘hanya’ diberikan tarif tambahan 10%. Keputusan final terkait nasib tarif resiprokal AS ke negara-negara lain masih dalam tahap perundingan selama 90 hari.

AS juga membuka ruang negosiasi terhadap China. Akan tetapi, tarif 145% sudah berlaku sejak 10 April 2025 lalu.

Pemindahan Pabrik iPhone dari China ke India

Sejak beberapa tahun lalu, Apple memang sudah mulai melakukan diversifikasi fasilitas produksi iPhone ke luar China. Kendati demikian, hingga kini fasilitas produksi iPhone di China masih mendominasi dengan kemitraan bersama Foxconn.

Selain China, Apple sebenarnya sudah mulai meningkatkan fasilitas produksi iPhone di India dengan menggandeng Foxconn dan Tata Electronics.

Namun, porsinya masih terbilang sedikit, yakni sekitar 20% dari total rantai pasokan global pada Q1 2025, menurut laporan Bloomberg. Angka itu sudah meningkat 60% secara tahun-ke-tahun (YoY).

Secara umum, Apple memang masih sangat bergantung dengan China untuk memproduksi iPhone. Estimasi Evercore ISI pada Maret 2025, China berkontribusi sebanyak 80% dari kapasitas produksi Apple.

Lebih perinci, 90% iPhone dirakit di China. Kemudian 55% produk Mac dan 80% iPad diproduksi di China.

Estimasi Bloomberg Intelligence, perlu waktu hingga 8 tahun untuk memindahkan 10% produksi Apple ke luar China.

Selain India dan China, Apple juga memiliki fasilitas produksi di Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Sebanyak 20% iPad dan 90% wearable Apple diproduksi di Vietnam, menurut laporan Evercore ISI pada Maret 2025.

Sementara itu, Malaysia dan Thailand hanya mengambil porsi kecil dalam rantai pasokan Apple untuk Mac.

Beberapa negara lain yang memproduksi komponen-komponen produk Apple seperti chip dan panel layar adalah Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat (AS).

(fab/fab)

25/04/2025 13:45
Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

Jakarta –

Proses pembangunan pabrik BYD dan VinFast dilaporkan mendapat gangguan dari organisasi masyarakat. Imbas dari kejadian ini, investor asing bisa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pengamat otomotif, sekaligus akademisi dari ITB, Yannes Pasaribu menyebut BYD merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Pabrikan tersebut punya arti penting bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi Indonesia dalam ekosistem EV.

Dia melanjutkan akibat isu premanisme bisa berdampak buruk terhadap citra Indonesia di mata investor.

“Mengingat posisi strategis BYD dalam ekosistem EV dunia, maka hal ini dan berbagai kompleksitas lainnya dapat mempengaruhi persepsi internasional tentang kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing dan berpotensi menciptakan keraguan berbagai investor asing lainnya terkait kepastian serta penegakan hukum untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Yannes.

“Pada akhirnya, reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan yang menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia,” jelasnya lagi.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengatakan gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan Vietnam, VinFast.

“Saya secara pribadi saya pernah dilaporin, seperti VinFast, ada gangguan-gangguan, saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah,” kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

Moeldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi.

“Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

“Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

“Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

“Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

“Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang, nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

“Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

Terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

“Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

(riar/rgr)

25/04/2025 13:08
Arogansi Ormas Buyarkan Investasi di RI

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) tengah menjadi momok bagi jalannya investasi asing di dalam negeri.

Pasalnya, aksi premanisme tersebut telah menyebabkan sejumlah aktivitas pembangunan pabrik terganggu oleh permintaan pungutan liar kepada pemilik pabrik.

Baru-baru ini misalnya, pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD mengalami gangguan aksi premanisme oleh ormas di fasilitas pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.

“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujar Eddy melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut Eddy mengatakan, aksi premanisme berkedok ormas ini mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sebab, hal itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.

“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Informasi terkait dengan ulah premanisme ormas kembali terungkap, kali ini menyasar fasilitas pabrik mobil listrik milik produsen asal Vietnam, VinFast.

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko mengatakan, selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam yakni VinFast.

“Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat,” ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).

Kehadiran premanisme berkedok ormas tidak hanya mengganggu jalannya investasi di dalam negeri, tetapi keamanan masyarakat pun mulai terusik.

Sejumlah anggota ormas terlibat aksi pengeroyokan yang menyasar anggota Polri di Depok, Jawa Barat. Aksi tersebut bahkan berujung anarkis dengan pengerusakan dan pembakaran mobil anggota polisi tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah menangkap lima tersangka berinisial RS, GR, ASR, LA dan LS.

Empat dari lima tersangka itu merupakan anggota ormas GRIB ranting Harjamukti. Sementara, ASR merupakan karyawan swasta.

“Lima orang tersangka telah ditangkap,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Dia menjelaskan, peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada (18/4/2025) sekitar 02.30 WIB. Kala itu, korban yang merupakan anggota Polri telah menyelesaikan tugas di Polres Depok.

Tiba-tiba, korban dihadang beberapa orang hingga terpaksa keluar dari mobilnya. Setelah itu, korban langsung dihantam dengan menggunakan batu dan mengenai punggungnya.

“Tidak lama setelah pelapor berada diluar mobil pelaku secara bersama sama memecahkan kaca mobil bagian depan, dan kanan dengan menggunakan bangku dan batu kemudian kendaraan digulingkan,” ujar Ade.

Premanisme Ganggu Investasi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengkhawatirkan gangguan keamanan dari aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Terlebih, baru-baru ini isu gangguan tersebut makin santer lantaran terjadi di proyek pabrik mobil listrik asal China, BYD di Subang, Jawa Barat.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, tak hanya dari sisi keamanan perusahaan yang sudah berinvestasi di dalam negeri, gangguan tersebut dapat menghambat potensi investasi.

“Kita terus terang di Kementerian Investasi persoalan premanisme dan juga pungutan-pungutan liar ini berulang kali kami selalu menyampaikan, sangat mengganggu,” kata Nurul saat ditemui di kantor BKPM, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, isu-isu gangguan keamanan oleh sikap premanisme ormas yang beredar dapat menjadi gambaran bahwa investasi di Indonesia rentan diganggu. Padahal, untuk menarik investasi di tengah kondisi global saat ini tidak mudah.

Terlebih, Nurul meyakini bahwa Indonesia memiliki daya saing yang bagus dengan biaya investasi yang dapat bersaing. Namun, gangguan pungli dari oknum-oknum tertentu menjadi ancaman tersendiri, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.

“Kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif. Bahkan, Amerika yang negara se-kaya itu dan se-makmur itu, dan juga punya teknologi yang bagus, masih punya proteksionisme yang luar biasa untuk menarik investasi masuk ke negaranya,” tuturnya.

Sebelumnya, persoalan premanisme ormas juga sempat dikeluhkan oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI). Bahkan, tak sedikit investor yang telah mengadukan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, beberapa kali ormas melakukan demo di dalam kawasan industri dan menghalangi operasional pabrik. Pihaknya telah meminta bantuan aparat keamanan setempat. Namun, belakangan hal tersebut tak lagi mempan.

“Surat-surat dari pengelola kawasan kayanya sudah kurang mempan, akhirnya beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke presiden, ketemu presiden, ini beberapa tenant kita dalam kawasan, kemarin juga ada yang langsung ke BKPM minta jaminan keamanan,” kata Sanny di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Keamanan di kawasan industri maupun berbagai wilayah lain di mana industri berkembang kini banyak menjadi sasaran ormas, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur.

Sanny menyebut, beberapa pabrikan di dalam kawasan industri kena segel dan dikudeta hingga kontainer dari pabrik yang tak bisa keluar. Ormas tersebut melakukan demonstrasi lantaran meminta ‘jatah’ dalam pembangunan atau aktivitas pabrik.

“Yang mereka inginkan itu supaya terkait dengan pabrik, dia kan butuh transportasi, katering, mau bangun perluasan pabrik, mau beli bahan baku atau keluarin barang, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” ujarnya.

Sanny menyebutkan bahwa gangguan keamanan di kawasan industri tersebut memicu potensi kerugian berupa keluarnya industri dari kawasan hingga batalnya investor masuk ke kawasan industri.

“Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga itu bisa ratusan triliunan,” jelasnya.

25/04/2025 12:58