Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • Kartu As China Lawan Perang Dagang AS

    Kartu As China Lawan Perang Dagang AS

    Jakarta –

    Perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS) sudah dimulai. China pun telah menyiapkan kartu as untuk melawan AS.

    Seperti dilansir BBC, perang dagang sudah berlangsung saat Ekspor China ke AS dikenakan tarif sampai 245%, dan Beijing sudah membalas dengan tarif masuk 125% untuk produk impor dari Amerika.

    Konsumen, bisnis, dan pasar bersiap-siap menghadapi ketidakpastian lebih panjang di tengah ancaman resesi global yang semakin nyata.

    Presiden China Xi Jinping berkali-kali bilang bahwa pemerintahannya terbuka buat berdialog. Tapi dia juga memberi peringatan bahwa, jika diperlukan, mereka bakal “berjuang sampai titik darah penghabisan.”

    Ibarat permainan kartu, berikut lima ‘kartu sakti’ atau ‘kartu as’ yang dimiliki Beijing untuk melawan tarif yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.

    Apa saja kartu yang disiapkan China? Baca berita selengkapnya di sini.

    China Siap Hadapi Resiko

    Lima kartu sakti China hadapi perang dagang dengan AS. (BBC World)

    China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Artinya, China lebih mampu menahan ‘rasa sakit’ yang ditimbulkan tarif ketimbang negara-negara kecil.

    Dengan jumlah penduduk lebih dari satu miliar jiwa, China memiliki pasar domestik yang besar sehingga sebagian barang-barang ekspor yang terdampak tarif bisa dijual ke pasar domestik.

    Kenyataannya memang tidak semudah itu karena China mengalami penurunan konsumsi. Namun dengan berbagai insentif, mulai dari subsidi untuk peralatan rumah tangga hingga subsidi tiket kereta untuk kaum pensiunan, pemerintah China berharap dapat mendorong tingkat konsumsi.

    Tarif Trump telah memberi Partai Komunis China dorongan yang lebih kuat untuk membuka potensi konsumen negara tersebut.

    Elite partai mungkin “lebih dari siap untuk menanggung rasa sakit daripada menyerah pada yang mereka yakini sebagai agresi AS,” menurut Mary Lovely, pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington D.C., kepada BBC Newshour awal bulan ini.

    Sebagai negara otoriter, China juga memiliki toleransi sakit yang lebih tinggi. Negara juga tidak terlalu pusing dengan opini publik yang cuma sesaat.

    Lagi pula, dalam waktu dekat tidak ada juga pemilu untuk menentukan para pemimpinnya. Tapi tetap saja, keresahan massal bisa jadi kekhawatiran, karena di China merebak ketidakpuasan atas krisis perumahan yang masih berlangsung dan pekerjaan yang semakin sulit.

    Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan tarif merupakan pukulan bagi kaum muda yang hanya pernah mengalami kemajuan Tiongkok.

    Partai Komunis China berupaya memainkan kartu nasionalisme untuk membenarkan sikap Beijing yang tidak mau tunduk pada AS dan menerapkan tarif balasan terhadap Washington DC. Media pemerintah menyerukan kepada rakyat agar “menghadapi badai ini bersama-sama”.

    Presiden Xi Jinping mungkin khawatir tetapi, sejauh ini, Beijing telah menyampaikan nada menantang dan percaya diri. Seorang pejabat menegaskan bahwa: “Langit tidak akan runtuh.”

    China Sudah Investasi Buat Masa Depan

    Perang dagang AS-China meningkat, pertumbuhan ekonomi global memburuk. (ABC Australia)

    Di bawah pemerintahan Xi Jinping, China telah berlomba dengan AS untuk mendominasi teknologi.

    Karena itu, China berinvestasi besar pada teknologi dalam negeri, mulai dari energi terbarukan hingga chip dan kecerdasan buatan (AI).

    Contohnya termasuk chatbot DeepSeek, yang dipuji sebagai pesaing tangguh ChatGPT.

    Kemudian BYD, yang mengalahkan Tesla tahun lalu sebagai pembuat kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia. Apple juga telah kehilangan pangsa pasarnya di China lantaran pesaing lokal seperti Huawei dan Vivo terus berinovasi.

    Baru-baru ini Beijing mengumumkan rencana untuk menghabiskan lebih dari US$1 triliun selama dekade berikutnya untuk mendukung inovasi di bidang AI.

    Perusahaan-perusahaan AS telah mencoba untuk memindahkan rantai pasokan mereka dari China, tetapi mereka kesulitan menemukan infrastruktur dan tenaga kerja terampil yang sama di tempat lain.

    Produsen China di setiap tahap rantai pasokan telah memberi China kemajuan signifikan yang akan membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk ditiru negara lain.

    Keahlian rantai pasokan yang tak tertandingi dan dukungan pemerintah telah menjadikan China sebagai pemain tangguh dalam perang dagang ini. Dalam beberapa hal, Beijing telah mempersiapkan hal ini sejak Trump pertama kali menjabat presiden.

    Pelajaran dari Masa Lalu

    Donald Trump (BBC World)

    Sejak panel surya buatan China dikenai tarif Trump pada 2018 lalu, Beijing mempercepat rencananya untuk masa depan.

    China menggelontorkan miliaran dolar ke dalam program perdagangan dan infrastruktur yang kontroversial, yang lebih dikenal sebagai inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) untuk menopang hubungan dengan negara-negara berkembang di belahan selatan.

    Perluasan perdagangan dengan Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika terjadi ketika China mencoba untuk melepaskan diri dari kendali AS.

    Sebelumnya, petani Amerika memasok 40% dari impor kedelai Chinaangka itu sekarang berkisar di 20%.

    Setelah mengalami perang dagang saat Trump pertama kali menjabat sebagai presiden, Beijing meningkatkan budidaya kedelai di dalam negeri dan membeli panen dalam jumlah besar dari Brasilyang sekarang menjadi pemasok kedelai terbesar ke China.

    “Taktiknya sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.”

    “Langkah ini tidak cuma menghilangkan pasar tetap para petani Amerika, tapi juga memperkuat ketahanan pangan China,” kata Marina Yue Zhang, profesor di Australia-China Relations Institute, University of Technology Sydney.

    AS Bukan Lagi Pasar Ekspor Terbesar China

    China siap lawan AS. (BBC World)

    Faktanya, China adalah mitra dagang terbesar untuk 60 negara pada tahun 2023hampir dua kali lebih banyak daripada AS.

    China menjadi eksportir terbesar di dunia dan mencatat rekor surplus perdagangan sebesar US$1 triliun pada akhir 2024.

    Itu tidak berarti AS bukan mitra dagang penting bagi China. Namun, kondisi saat ini membuat AS tidak mudah untuk memojokkan China.

    Setelah muncul laporan bahwa Gedung Putih akan menggunakan negosiasi perdagangan bilateral untuk mengisolasi China, Beijing telah memperingatkan negara-negara lain agar tidak “mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China”.

    Itu akan menjadi pilihan yang mustahil bagi banyak negara.

    “Kita tidak dapat memilih, dan kita tidak akan pernah memilih [antara China dan AS],” kata Menteri Perdagangan Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, kepada BBC pekan lalu.

    China Tahu Kelemahan Trump

    Trump kukuh bertahan dengan keputusannya saat harga-harga saham rontok menyusul pengumuman tarifnya pada awal April dan mengibaratkan kenaikan tarif gila-gilaan ini sebagai “pil pahit.”

    Tetapi dia segera banting stir, memberi jeda kenaikan tarif selama 90 hari setelah aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah AS.

    Dikenal juga dengan istilah “treasuries”, obligasi ini sejak lama dianggap sebagai investasi yang aman. Tetapi perang dagang telah mengguncang kepercayaan pada aset tersebut.

    Sejak itu, Trump memberi isyarat untuk menurunkan tensi ketegangan perdagangan dengan China, dengan mengatakan bahwa tarif barang-barang China akan “turun secara signifikan, tetapi tidak akan menjadi nol.”

    Dengan begitu, para pengamat menyebut Beijing sekarang tahu bahwa pasar obligasi dapat menggoyahkan Trump.

    China juga memegang obligasi pemerintah AS sebesar US$ 700 miliar.

    Jepang, sekutu setia Amerika, adalah satu-satunya pemegang non-AS yang memiliki jumlah lebih dari itu.

    Beberapa pengamat berpendapat bahwa ini memberi Beijing keuntungan: media China secara teratur mewacanakan gagasan untuk menjual atau menahan pembelian obligasi AS sebagai “senjata”.

    Tetapi para ahli memperingatkan bahwa China bukannya tidak menghadapi konsekuensi dari situasi ini.

    Langkah itu, sebaliknya, akan menyebabkan kerugian besar bagi investasi Beijing di pasar obligasi dan mengacaukan mata uang Yuan China.

    China hanya akan dapat memberikan tekanan dengan obligasi pemerintah AS “hanya sampai titik tertentu”, kata Dr Zhang.

    “China memegang alat tawar-menawar, bukan senjata keuangan.”

    Kendali Atas Unsur Tanah Jarang

    Yang dapat dijadikan senjata oleh China adalah monopoli dalam mengekstraksi dan memurnikan unsur tanah jarang (rare earth elements), yaitu serangkaian elemen yang penting untuk manufaktur teknologi canggih.

    China memiliki cadangan unsur tanah jarang yang besar, seperti disprosium, yang digunakan dalam magnet kendaraan listrik dan turbin angin. Kemudian Yttrium, yang menyediakan lapisan tahan panas untuk mesin jet.

    Beijing telah menanggapi tarif terbaru Trump dengan membatasi ekspor tujuh unsur tanah jarang, termasuk beberapa unsur penting untuk membuat chip AI.

    China menyumbang sekitar 61% produksi unsur tanah jarang dan 92% pemurniannya, menurut perkiraan Badan Energi Internasional (IEA).

    Australia, Jepang, dan Vietnam memang sudah mulai menambang unsur tanah jarang, tapi perlu waktu bertahun-tahun sebelum Tiongkok dapat diputus dari rantai pasokan.

    Pada 2024, Tiongkok melarang ekspor mineral penting lainnya, antimon, yang penting untuk berbagai proses manufaktur. Harganya naik lebih dari dua kali lipat di tengah gelombang kepanikan sejumlah negara dalam mencari pemasok alternatif.

    Kekhawatirannya adalah hal yang sama dapat terjadi pada pasar unsur tanah jarang, yang akan sangat mengganggu berbagai industri mulai dari kendaraan listrik hingga pertahanan.

    “Segala sesuatu yang dapat Anda nyalakan atau matikan kemungkinan besar menggunakan logam tanah jarang,” kata Thomas Kruemmer, direktur Ginger International Trade and Investment, kepada BBC.

    “Dampaknya pada industri pertahanan AS akan sangat besar.”

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas Buntut Marak Aksi Premanisme

    Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas Buntut Marak Aksi Premanisme

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) seiring maraknya aksi premanisme ormas di Tanah Air.

    Tito mengatakan, UU Ormas yang dirancang pascareformasi pada 1998 memang mengedepankan kebebasan sipil. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah organisasi justru menyalahgunakan status ormas untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

    “Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito, dikutip dari Antara, Sabtu (26/4/2025).

    Dia menyebut, salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput.

    Dia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan.

    “Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya,” kata Tito.

    Tito pun menekankan pentingnya revisi UU Ormas agar pengawasan terhadap ormas semakin ketat dan akuntabel.

    “Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi,” ujarnya.

    Kendati demikian, Tito mengatakan, langkah revisi tetap harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pemegang kewenangan.

    “Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” jelas Tito.

    Untuk itu, dirinya mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, baik oleh individu maupun institusi.

    Ia mencontohkan kasus pembakaran mobil polisi sebagai bentuk tindakan pidana yang harus diproses sesuai hukum.

    “Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga,” pungkasnya.

    Premanisme berkedok ormas belakangan ini menjadi sorotan. Dua kasus yang ramai diberitakan, yakni aksi premanisme berkedok ormas yang menganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat dan pembakaran mobil polisi oleh empat anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan, pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat sempat diusik oleh aksi premansime berkedok ormas.

    Menurutnya, aksi premanisme berkedok ormas ini mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sebab, hal itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, sejatinya, aksi premanisme berkedok ormas di kawasan industri sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak era reformasi 1998.

    “Itu sudah kami sampaikan, itu hal yang terjadi cukup lama, dari semenjak tahun 1998 itu sudah ada kejadian begini, dan kami sedang dalam proses untuk mengatasinya,” ujar Kukuh saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (24/4/2025).

    Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya dan para anggota Gaikindo sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut.

    “Itu sudah ditangani. Kami sudah sampaikan ke pemerintah dan mereka [anggota Gaikindo] juga menyampaikan,” katanya.

    Lebih lanjut, Kukuh mengatakan, para agen pemegang merek (APM) yang membangun pabrik di kawasan industri perlu melibatkan masyarakat di wilayah sekitar pabrik untuk meminimalisir adanya tindakan premanisme.

    “Mereka sudah tahu. Sudah pasti otomatis melibatkan warga lokal. Karena misalnya pabriknya di Cikarang kan tidak mungkin mengambil tenaga kerja dari Tangerang,” pungkasnya.

  • Minyak Dunia Bullish, Naik Tipis usai Perang Dagang China vs AS Diisukan Mereda – Halaman all

    Minyak Dunia Bullish, Naik Tipis usai Perang Dagang China vs AS Diisukan Mereda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Harga minyak dunia WTI hingga Brent di pasar global dilaporkan bullish, naik tipis di penutupan perdagangan Jumat (25/4/2025).

    Mengutip laporan Anadolu pada Jumat, 25 April 2025, patokan minyak mentah WTI, naik 0,95 persen, melonjak hingga dibanderol 62,86 dolar AS per barel.

    Sementara patokan internasional, harga minyak mentah Brent, diperdagangkan 0,7 persen lebih tinggi pada harga 66,58 dolar AS per barel.

    Adapun lonjakan ini terjadi merespons komentar dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menyebutkan bahwa perang dagang dengan Tiongkok mulai mereda dan “tidak berkelanjutan,”.

    Isu de-eskalasi dalam perang dagang dan potensi pembukaan pembicaraan tarif dan perdagangan antara China-AS juga dibenarkan sumber kepercayaan Gedung Putih .

    Dalam keterangan resmi, diungkap bahwa Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk memangkas tarif impor China dalam upaya untuk meredakan ketegangan.

    Apabila rencana tersebut direalisasikan, maka tarif impor barang-barang asal China dapat turun dari level saat ini sebesar 145 persen menjadi antara 50 persen atau 65 persen.

    AS menyadari penerapan tarif impor sebesar 145 persen terhadap China sangat besar.

    Oleh karenanya ia mengatakan nantinya tarif impor terhadap China tidak akan sebesar 145 persen.

    Meredanya perang dagang meningkatkan optimisme pasar bahwa kedua negara akan mencapai kesepakatan perdagangan.

    Lebih lanjut tanda-tanda perubahan kebijakan dari Federal Reserve AS juga memberikan sentimen positif.

    Karena hal ini mempengaruhi nilai tukar dolar dan daya beli global, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan energi.

    Ada Potensi Kenaikan Stok Minyak Global

    Meskipun saat ini ada kenaikan harian, kedua acuan harga minyak tersebut diperkirakan akan mengalami penurunan mingguan masing-masing.

    Ini lantaran organisasi negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, berencana meningkatkan produksi bulan ini dan diperkirakan akan mempertahankan laju tersebut hingga Juni.

    Hal itu diungkap tiga sumber yang mengetahui pembicaraan internal OPEC+ yang menyatakan kepada Reuters bahwa anggota blok tersebut akan mengusulkan percepatan peningkatan produksi minyak hingga Juni.

    Jika peningkatan dilakukan secara tidak terkoordinasi atau melebihi kesepakatan kuota maka dapat menyebabkan harga minyak anjlok.

    Karena logika dasar supply and demand (penawaran dan permintaan), mengingat sejauh ini proyeksi permintaan minyak tetap suram akibat ketegangan dagang antara China dan Amerika Serikat.

    Konflik tersebut yang dikhawatirkan dapat menyebabkan lonjakan biaya produksi, gangguan rantai pasok global.

    Serta perlambatan ekonomi dunia yang dapat berdampak pada permintaan minyak.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Momen Pesawat Antariksa Shenzhou-20 China Sukses Meroket

    Momen Pesawat Antariksa Shenzhou-20 China Sukses Meroket

    Tiongkok meluncurkan pesawat antariksa Shenzhou-20 hari ini, Kamis (24/4). Pesawat antariksa tersebut, yang berada di atas roket pembawa Long March-2F, lepas landas pada pukul 17:17 (Waktu Beijing) dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di Tiongkok barat laut, kata Badan Antariksa Berawak Tiongkok (CMSA).

  • China Siap Kirimkan 3 Astronaut untuk Misi Shenzhou-20

    China Siap Kirimkan 3 Astronaut untuk Misi Shenzhou-20

    Wahana antariksa Shenzhou-20 dijadwalkan lepas landas hari ini, Kamis(24/4) pukul 17:17 (Waktu Beijing). Tiga astronaut yang dikirim akan menyelesaikan serah terima di orbit dengan trio Shenzhou-19 dan tinggal di stasiun antariksa Tiangong selama sekitar enam bulan.

  • Trump Ngaku Ngobrol Tarif dengan Xi Jinping, China Bilang Tidak Ada

    Trump Ngaku Ngobrol Tarif dengan Xi Jinping, China Bilang Tidak Ada

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim adanya pembicaraan tarif dengan Presiden China Xi Jinping. Namun, pernyataan ini segera dibantah oleh Kementerian Luar Negeri China, yang menegaskan bahwa tidak ada negosiasi tarif yang sedang berlangsung antara kedua negara.

    Dalam wawancara dengan TIME Magazine yang diterbitkan pada Jumat (25/4/2025), Trump menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Xi mengenai tarif dan mengindikasikan bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam beberapa minggu mendatang.

    “Ada angka di mana mereka akan merasa nyaman,” ujar Trump. “Tapi Anda tidak bisa membiarkan mereka menghasilkan satu triliun dolar dari kita.”

    Menanggapi klaim tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa tidak ada konsultasi atau negosiasi yang sedang berlangsung terkait tarif.

    “Saya tidak mengetahui rincian spesifik dari rencana untuk melonggarkan tarif pada barang-barang AS,” kata Guo dalam konferensi pers pada Jumat. “Kami menekankan bahwa China dan AS tidak terlibat dalam diskusi terkait tarif pada tahap ini.”

    Sehari sebelumnya, dia menyatakan hal serupa. “China dan Amerika Serikat belum pernah melakukan konsultasi atau negosiasi soal tarif, apalagi mencapai kesepakatan,” tegas Guo, sebagaimana dilansir Reuters. Ia bahkan menyebut klaim tentang adanya pembicaraan sebagai “berita palsu”.

    Pernyataan Guo ini diperkuat oleh Kementerian Perdagangan China yang menekankan pentingnya “pemikiran skenario ekstrem” dalam menghadapi perang dagang dengan AS.

    “Sangat penting untuk… meningkatkan pemikiran skenario ekstrem, dengan fokus kuat pada pencegahan dan penyebaran risiko perdagangan,” bunyi pernyataan dari kementerian tersebut.

    Juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, sebelumnya mengatakan AS harus mencabut seluruh tindakan tarif sepihak terhadap China.

    Pernyataan ini muncul bersamaan dengan klarifikasi tegas bahwa tidak pernah ada negosiasi tarif dengan Washington, meskipun klaim sebaliknya berkali-kali disampaikan oleh pihak AS.

    “Jika Amerika Serikat benar-benar ingin menyelesaikan persoalan perdagangan ini, maka mereka harus mencabut seluruh tindakan tarif sepihak terhadap China,” katanya, dilansir Reuters.

    Ia menambahkan dengan peribahasa klasik, “Orang yang mengikat lonceng, haruslah pula yang melepasnya.”

    Pernyataan dari He Yadong ini merupakan penegasan dari sikap China yang membantah adanya perundingan apapun dengan pihak AS. Hal ini kontras dengan pernyataan berulang dari Presiden Trump yang mengatakan bahwa telah terjadi “kontak langsung” antara kedua negara.

    (luc/luc)

  • Rekor! Kapasitas Pembangkit Surya-Angin China Lampaui PLTU Batu Bara

    Rekor! Kapasitas Pembangkit Surya-Angin China Lampaui PLTU Batu Bara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Energi Nasional China mengumumkan, untuk pertama kalinya bahwa kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yakni angin dan surya di China telah melampaui kapasitas energi termal, yang sebagian besar berasal dari batu bara.

    Hal ini menjadi capaian yang cukup penting dalam transisi energi yang dilakukan oleh Negeri Panda. Terlebih, China selama ini dikenal sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

    Adapun, China sendiri telah berkomitmen untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.

    Berdasarkan penelitian yang diterbitkan tahun lalu, meski sekitar 60% energi negara tersebut berasal dari batu bara, China juga merupakan pusat energi terbarukan, dengan membangun hampir dua kali lipat kapasitas angin dan surya dibandingkan dengan semua negara lain jika digabungkan.

    “Pada kuartal pertama tahun 2025, kapasitas tenaga angin dan fotovoltaik China yang baru dipasang berjumlah total 74,33 juta kilo Watt, sehingga kapasitas terpasang kumulatif menjadi 1,482 miliar kilo Watt,” kata Badan Energi Nasional China, dikutip dari AFP, Jumat (25/4/2025).

    Hal itu melampaui kapasitas terpasang tenaga termal (1,451 miliar kilo Watt) untuk pertama kalinya.

    Pada Rabu (23/4/2025), Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa “tidak peduli bagaimana situasi internasional berubah”, upaya negaranya untuk memerangi perubahan iklim tidak akan kendor.

    Ia juga mengatakan bahwa Tiongkok akan mengumumkan komitmen pengurangan gas rumah kaca 2035, yang dikenal sebagai Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), sebelum COP30 pada November dan akan mencakup semua gas rumah kaca, bukan hanya karbon dioksida.

    Di sisi lain, Presiden Donald Trump telah menarik Amerika Serikat, penghasil emisi karbon terbesar kedua di dunia, keluar dari Perjanjian Iklim Paris sambil menjanjikan perluasan besar-besaran dalam eksploitasi bahan bakar fosil.

    Sebagaimana diketahui, tonggak sejarah baru Tiongkok muncul saat negara tersebut mengalami pertumbuhan eksplosif dalam energi terbarukan. Tahun lalu, China menambahkan rekor 357 Giga Watt tenaga angin dan surya, 10 kali lipat dari penambahan AS.

    Negara tersebut memenuhi target 2030 untuk memasang kapasitas tenaga surya dan angin sebesar 1.200 GW hampir enam tahun lebih awal.

    Pengumuman hari Jumat menyatakan bahwa penambahan tenaga angin dan tenaga surya pada kuartal pertama telah “jauh melampaui” peningkatan total konsumsi listrik di Tiongkok.

    “Tren ini kemungkinan besar akan terus berlanjut pada bulan-bulan dan kuartal berikutnya di tahun 2025,” kata Yao Zhe, penasihat Kebijakan Global di Greenpeace Asia Timur, kepada AFP.

    Itu menunjukkan sektor listrik Tiongkok sedang mengalami “perubahan struktural dan emisi karbon sektor tersebut tinggal selangkah lagi menuju puncaknya”.

    Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa batu bara terus memainkan peran penting dalam bauran energi Tiongkok. Meskipun terjadi lonjakan energi terbarukan, Tiongkok juga memulai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebesar 94,5 G ga Watt pada tahun 2024.

    Menurut laporan dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang berbasis di Finlandia dan Pemantau Energi Global (GEM) di Amerika Serikat, kapasitas tersebut 93 persen dari total global.

    (wia)

  • China Ancam Korsel, Tak Rela AS Dapat Pasokan ‘Harta Karun’ Ini

    China Ancam Korsel, Tak Rela AS Dapat Pasokan ‘Harta Karun’ Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – China dilaporkan mulai mengancam perusahaan Korea Selatan (Korsel) atas ekspor ke Amerika Serikat (AS) yang mengandung logam penting dari China. Situasi ini dilaporkan oleh media Negeri Ginseng.

    The Korean Economic Daily pada Selasa (22/4/2025) melaporkan bahwa pemerintah China memerintahkan setidaknya dua produsen transformator Korsel untuk menghentikan ekspor peralatan listrik yang mengandung logam tanah jarang berat – yang bersumber dari China – ke militer AS atau kontraktornya.

    Surat tersebut dilaporkan memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan tindakan regulasi, termasuk sanksi.

    Menurut seorang pejabat pemerintah Korsel yang dikutip oleh surat kabar tersebut, perusahaan-perusahaan di industri kendaraan listrik, layar, baterai, perangkat medis, dan kedirgantaraan telah menerima pemberitahuan serupa.

    “Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan AS yang akan menghadapi larangan ekspor Beijing di samping tarif balasannya sebagai tanggapan atas bea masuk Washington, konglomerat besar Korea yang memimpin ekspor negara itu dapat mengalami pukulan yang lebih besar,” kata Han Ah-reum, peneliti di Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, mengatakan kepada The Korean Economic Daily.

    Laporan tersebut, yang belum diverifikasi secara independen, akan menandai pertama kalinya China secara resmi menargetkan negara ketiga dalam sengketa dagangnya dengan AS.

    “Barang-barang yang relevan memiliki sifat penggunaan ganda, dan merupakan praktik internasional yang umum untuk memberlakukan kontrol ekspor terhadap barang-barang tersebut,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan kepada wartawan pada 4 April.

    “Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, langkah tersebut mencerminkan posisi konsistennya untuk menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional dengan tegas,” ujar jubir tersebut.

    Hubungan China-Korsel sendiri menghadapi hambatan baru di tengah kekhawatiran Seoul bahwa instalasi China di Laut Kuning mungkin merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menegaskan klaim teritorial. Beijing menegaskan bahwa struktur tersebut hanya ditujukan untuk akuakultur.

    Jika Beijing-mitra dagang utama Seoul-bergerak untuk lebih meningkatkan pengaruh ekonominya, hal itu dapat berdampak serius pada ekonomi tetangganya yang didorong oleh ekspor.

    Sementara itu, China telah berupaya menggalang dukungan internasional untuk melawan kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, dengan memposisikan dirinya sebagai alternatif yang bertanggung jawab dan stabil bagi Amerika Serikat.

    Minggu lalu, Presiden China Xi Jinping memulai perjalanan singkat ke Asia Tenggara untuk memperkuat pengaruh China di kawasan tersebut. Pada Selasa, media Jepang melaporkan bahwa Perdana Menteri Fumio Kishida menerima surat dari Perdana Menteri China Nomor 2 Li Qiang, yang mendesaknya untuk bergabung dengan Beijing dalam menentang proteksionisme.

    (tfa)

  • Indef Minta Pemerintah Tiru Cara Malaysia Hadapi Ancaman Tarif Trump

    Indef Minta Pemerintah Tiru Cara Malaysia Hadapi Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef meminta pemerintah meniru cara Malaysia menghadapi ancaman tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Kepala Center for Sharia Economic Development Indef Nur Hidayat menjelaskan setidaknya ada lima langkah strategis yang dilakukan Malaysia. Pertama, diversifikasi pasar.

    “Malaysia memperluas ekspor ke Asia Timur, Timur Tengah, Afrika serta memperkuat hubungan dagang dengan China, India dan Asean,” ungkap Nur dalam diskusi publik Indef secara daring, Jumat (25/4/2025).

    Kedua, Malaysia memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan oleh negara lain untuk mengakses pasar baru dengan tarif lebih rendah melalui aliansi perdagangan regional seperti RCEP dan CPTPP.

    Ketiga, fokus ke ekspor produk dengan nilai tambah seperti bioteknologi dan halal pharma. Keempat, mendorong transformasi digital UMKM dengan dukungan Malaysian Digital Economic Cooperation.

    Kelima, menawarkan insentif untuk relokasi industri ke Malaysia dari rantai pasok global.

    “Kita bisa mungkin belajar ya dari negara tetangga dalam merespon ini [ancaman tarif Trump] ya,” jelas Nur.

    Profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta ini pun menegaskan pemerintah Indonesia perlu berkaca dari upaya Malaysia melakukan diversifikasi terutama pasar dan produk halal.

    Dia mencatat sekitar 80% ekspor halal Indonesia masih terfokus pada makanan dan minuman dengan tujuan utama hanya beberapa negara seperti Jepang.

    Padahal, sambungnya, negara-negara organisasi kerjasama Islam (OKI) khususnya di Afrika dan Timur Tengah menunjukkan pertumbuhan permintaan produk halal yang pesat. Nur melihat pemerintah belum menggarap potensi tersebut secara maksimal.

    “Sehingga ada beberapa rekomendasi strategis yaitu pengembangan roadmap ekspor halal non-food and beverage yang berfokus pada sektor fashion, kosmetik dan bioteknologi. Kemudian juga memanfaatkan jaringan diaspora Indonesia di Timur Tengah dan Afrika sebagai duta dagang informal,” ujar Nur.

  • Apple-Instagram Ngaku Diperas Minta Tolong Trump, Begini Kronologinya

    Apple-Instagram Ngaku Diperas Minta Tolong Trump, Begini Kronologinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple dan Meta (induk usaha Facebook, Instagram, dan WhatsApp) baru saja dikenai dengan dari Uni Eropa dengan nilai total US$ 800 juta (Rp 13,5 triliun. Denda jumbo tersebut membuat petinggi Apple dan Meta gerah hingga meminta tolong Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Denda dan hukuman lain yang dijatuhkan Uni Eropa ke Apple dan Meta adalah bagian dari rangkaian langkah tegas Komisi Uni Eropa untuk mengadang dominasi perusahaan teknologi di ruang digital. Uni Eropa melakukan penertiban lewat aturan Digital Markets Act (DMA), sebuah regulasi baru yang dirancang untuk menciptakan persaingan sehat di pasar digital.

    Tujuan utamanya untuk mengatur perusahaan-perusahaan teknologi besar yang disebut “gatekeepers” agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya di pasar digital.

    Digital Markets Act adalah regulasi Uni Eropa yang mulai diimplementasikan secara penuh pada Maret 2024.

    Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai gatekeeper jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, omzet tahunan mereka di Eropa minimal 7,5 miliar euro selama tiga tahun terakhir, atau kapitalisasi pasar lebih dari 75 miliar euro.

    Kedua, memiliki platform inti, seperti mesin pencari, jejaring sosial, layanan perpesanan, atau toko aplikasi dengan lebih dari 45 juta pengguna bulanan aktif dan 10.000 pengguna bisnis tahunan di Uni Eropa.

    Selain itu, perusahaan menempati posisi dominan dan stabil di pasar selama tiga tahun berturut-turut.

    DMA menetapkan sejumlah larangan dan kewajiban bagi gatekeeper, di antaranya, tidak boleh memprioritaskan produk mereka sendiri di platform (self-preferencing). Perusahaan juga wajib mengizinkan interoperabilitas dengan layanan pesaing.

    Selain itu, tidak boleh memaksa pengguna untuk menggunakan layanan tertentu, seperti sistem pembayaran milik sendiri. Dan Harus memungkinkan pengguna untuk menghapus aplikasi bawaan.

    Gatekeeper yang melanggar DMA dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global tahunan, dan hingga 20% untuk pelanggaran berulang. Dalam kasus yang berat, Uni Eropa bahkan dapat memaksa perusahaan untuk membubarkan bagian bisnis tertentu.

    Pada September 2023, Komisi Eropa untuk pertama kalinya menetapkan enam gatekeeper, termasuk di antaranya Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft, di bawah DMA.

    Beda DMA dan DSA

    Selain DMA, Uni Eropa memberlakukan juga Digital Services Act (DSA). Kedua aturan ini dirancang untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan adil bagi seluruh pengguna dan pelaku usaha di Eropa.

    Kedua aturan ini saling melengkapi, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda.

    DSA fokus pada keselamatan pengguna dan perlindungan hak-hak digital. Undang-undang ini menetapkan aturan bagi layanan digital, khususnya platform online seperti ecommerce, jejaring sosial, platform berbagi konten, toko aplikasi, dan layanan akomodasi online.

    Foto: REUTERS/Dado Ruvic
    REFILE – CLARIFYING CAPTION Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Instagram logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic

    Platform yang sangat besar, dengan lebih dari 45 juta pengguna bulanan di UE, wajib memenuhi standar tertinggi dalam regulasi ini.

    Mengutip laman resminya, aturan DSA ingin memastikan bahwa dunia digital aman, transparan, dan bertanggung jawab, melindungi pengguna dari konten ilegal dan penyalahgunaan algoritma.

    Pada September 2024 lalu, Apple mendapat peringatan keras dari regulator antimonopoli Uni Eropa. Peringatan tersebut meminta agar Apple untuk membuka akses perangkat lunak miliknya ke para pesaing, atau ancaman denda menanti.

    Regulator yang berbasis di Brussels itu akan menentukan bagaimana Apple menyediakan interoperabilitas yang efektif dengan fungsionalitas seperti notifikasi, pemasangan perangkat, dan konektivitas.

    Proses kedua menyangkut bagaimana Apple menangani permintaan interoperabilitas yang diajukan oleh pengembang dan pihak ketiga untuk iOS dan iPadOS. Perusahaan diminta untuk memastikan proses yang transparan, tepat waktu, dan adil.

    Namun, enam bulan kemudian Apple gagal mematuhi permintaan Komisi tersebut.

    Minta tolong Trump

    Apple didenda oleh Komisi Eropa sebesar 500 juta euro (Rp 9,6 triliun). Para pejabat mengatakan bahwa Apple gagal mematuhi kewajiban “anti-pengaturan” di bawah DMA.

    Apple diharuskan untuk mengizinkan pengembang secara bebas menginformasikan kepada pelanggan tentang penawaran alternatif di luar App Store.

    Apple mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berencana untuk mengajukan banding atas denda Uni Eropa sambil melanjutkan diskusi dengan Komisi.

    CEO Meta Mark Zuckerberg memperkenalkan Orion AR Glasses saat ia menyampaikan pidato utama selama acara tahunan Meta Connect di kantor pusat perusahaan di Menlo Park, California, AS, 25 September 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

    “Pengumuman hari ini adalah contoh lain dari Komisi Eropa yang secara tidak adil menargetkan Apple dalam serangkaian keputusan yang buruk bagi privasi dan keamanan pengguna kami, buruk bagi produk, dan memaksa kami untuk memberikan teknologi kami secara gratis,” kata Apple dikutip dari CNBC Internasional.

    Sementara itu, Meta didenda 200 juta euro (Rp 3,8 triliun). Komisi Uni Eropa menemukan bahwa Meta secara ilegal mengharuskan pengguna untuk menyetujui pembagian data mereka dengan perusahaan atau membayar layanan bebas iklan.

    Hal ini sebagai tanggapan atas pengenalan Meta atas tingkat langganan berbayar untuk Facebook dan Instagram pada November 2023.

    Joel Kaplan, kepala urusan global Meta, mengatakan bahwa Komisi tersebut berusaha untuk melumpuhkan bisnis asal Amerika. Sementara mengizinkan perusahaan-perusahaan China dan Eropa lain untuk beroperasi dengan standar yang berbeda.

    “Ini bukan hanya tentang denda. Komisi yang memaksa kami untuk mengubah model bisnis kami secara efektif membebankan tarif miliaran dolar kepada Meta sambil mengharuskan kami untuk menawarkan layanan yang lebih rendah,” kata Kaplan.

    “Dan dengan membatasi iklan yang dipersonalisasi secara tidak adil, Komisi Eropa juga merugikan bisnis dan ekonomi Eropa,” imbuhnya.

    Di satu sisi, ByteDance, pemilik TikTok, kalah dalam gugatan di pengadilan Uni Eropa pada Juli 2024. Gugatan itu terkait digolongkannya TikTok sebagai gatekeeper dalam aturan terkait pasar digital di wilayah tersebut.

    Dari UU Pasar Digital Uni Eropa, gatekeeper adalah platform yang punya posisi sangat dominan. Menurut para hakim, Bytedance telah memenuhi ambang batas terkait aturan tersebut. Mulai dari nilai pasar global, jumlah pengguna TikTok di Eropa, dan ambang batas periode penguasaan pasar.

    Bytedance menyatakan kecewa dengan keputusan tersebut. Namun tetap berjanji akan mengambil langkah mematuhi kewajiban relevan dari aturan tersebut.

    “Sekarang kami akan melakukan evaluasi langkah selanjutnya, kami mengambil langkah mematuhi kewajiban relevan aturan sebelum tenggat Maret,” jelas perusahaan.

    Bytedance mengatakan hasil pengadilan bisa melemahkan tujuan UU Pasar Digital. Yakni akan melindungi lebih dulu perusahaan dominan dari pesaing baru seperti TikTok yang tidak punya posisi kuat, dikutip dari Reuters.

    Raksasa teknologi itu masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tertinggi di Eropa.

     

    (dem/dem)