Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • Airlangga: Negosiasi Tarif Impor dengan AS Tak Ganggu Hubungan dengan China – Halaman all

    Airlangga: Negosiasi Tarif Impor dengan AS Tak Ganggu Hubungan dengan China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, hubungan antara Indonesia dengan China tidak terganggu meski pemerintah melakukan negosiasi tarif Impor dengan Amerika Serikat.

    “Kami dengan pemerintah China ada komunikasi juga, jadi ini merupakan komunikasi atau negoisasi yang sifatnya bilateral, tidak menyangkut negara lain,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin, (27/4/2025).

    Airlangga memamastikan dalam negosiasi tarif Impor dengan AS, tidak menyinggung negara lain. Pertemuan dengan otoritas di AS murni membahas hubungan kerjasama kedua negara.

    “Pembahasan selalu bilateral. Jadi antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak ada pembicaraan dengan negara lain. Karena ini bilateral, bukan multilateral,” tutur Airlangga.

    Pembicaraan kerjasama dengan AS tersebut kata Airlangga, sama halnya saat Indonesia berdialog dengan China. Pertemuan tersebut tidak membahas negara lain.

     

    “Sama seperti kita saat bicara dengan China. Tidak ada pembicaraan soal negara lain,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah AS mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal sebesar 32 persen untuk produk Indonesia.

     

    Tarif tersebut awalnya akan diberlakukan pada 9 April sebelum kemudian ditunda selama 90 hari guna memberi ruang negosiasi antara kedua negara.

    Pemerintah Indonesia kemudian mengirim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

     

    Sementara itu, China mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara yang bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) soal tarif impor. Peringatan ini dikeluarkan karena China tak ingin ada perjanjian baru yang merugikan kepetingannya.

     

     

  • Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    GELORA.CO – Setelah menjalani berbagai proses dan desakan masyarakat setempat akhirnya proyek yang dibela Bahlil, PSN Rempang Eco City resmi batal.

    Pembatalan ini disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka di akun instagramnya yang menyampaikan jika Proyak Strategis Rempang Eco City sudah tidak ada lagi dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

    “Jadi jangan ada lagi yang ngadi-ngadi, dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang ditanda tangani Presiden Prabowo sudah tidak ada lagi Proyek Strategis Nasional yang bernama Kawasan Rempang Eco City,” ungkap Rieke.

    Rieke juga menyampaikan bahwa sejak dikeluarkannya Perpres ini maka sudah tidak ada lagi intimidasi oleh siapun terhadap warga rempang.

    Diketahui bahwa rencana pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini sempat ricuh beberapa wajktu lalu yang memakan korban warga setempat karena menolak untuk di relokasi ke wilayah lainnya.

    Bahkan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM ikut turun langsung kelapangan untuk memberikan masukan pada warga.

    Tidak hanya itu, Bahlil yang memberikan dukungan untuk pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini juga mencoba untuk membujuk masyarakat agar mau direlokasi ke wilayah lainnya dengan menyiapkan berbagai fasilitas.

    Adapun luas lahan yang mencapai 7.572 hektare di Pulau Rempang menjadi target lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan pabrik kaca.

    Rempang Eco City masuk dalam PSN 2023 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, ditandatangani pada 28 Agustus 2023.

    PT Makmur Elok Graha (MEG) berhasil menarik investor dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, dengan nilai investasi USD 11,5 miliar atau setara 174 triliun rupiah sampai 2080.

    Kerjasama ini diperkirakan menarik investasi sebesar Rp381 triliun, dengan target penyerapan sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.

    PT MEG mendapat lahan seluas 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

    Namun, 16 kampung adat Melayu yang sudah menetap sejak 1834 menolak keras proyek ini.

    2001 BP Batam terbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah tangan ke PT MEG.

    7 September 2023 – 18 Desember 2025 terjadi konflik Tanah Rempang antara warga dan PT. MEG.

    Sedangkan Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan Ini:

    Mendukung Pemerintah Evaluasi PSN 2023 Rempang Eco City, yang saat ini sudah tidak tercantum dalam lampiran Perpres 12/2025 h.72-78Mendesak hentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Pulau Rempang, siapa pun yang melakukan intimidasi berarti telah SECARA TERBUKA MELAWAN PERATURAN PRESIDEN, melanggar hukum dan wajib mendapat sanksi hukum. Mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut indikasi kuat permainan hak kelola lahan 17.000 hektar kepada PT. MEG mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMemohon Pimpinan DPR meminta BPK melakukan audit terhadap BP. BATAM terkait kasus Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMengusulkan RDPU Komisi VI DPR RI dengan Direksi BP. BATAM, perwakilan warga Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas, serta PT. MEG.

  • Petaka Abadi di Kashmir di Tengah Ketegangan India-Pakistan

    Petaka Abadi di Kashmir di Tengah Ketegangan India-Pakistan

    Jakarta –

    Hanya sedikit wilayah di dunia yang memiliki kepadatan militer dan gejolak yang begitu konstan seperti Kashmir.

    Terletak di pelukan Himalaya, dan berbatasan dengan tiga negara berkekuatan nuklir – India, Pakistan, dan Cina – wilayah yang diperebutkan ini telah lama menjadi medan pertempuran bagi rivalitas regional yang tajam dan ambisi teritorial yang seolah tak terpecahkan.

    Gejolak itu kembali mencuat dengan kekuatan mematikan baru-baru ini.

    Pada hari Selasa (22/04), sekelompok militan menyerang para wisatawan di Kashmir, di bagian di bawah administratif India, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai puluhan lainnya dalam serangan paling mematikan terhadap warga sipil di wilayah itu dalam bertahun-tahun. India menyebut serangan ini sebagai aksi terorisme.

    Beberapa hari sebelumnya, tiga militan dan seorang tentara India terbunuh dalam serangkaian baku tembak di seluruh wilayah, menandakan bahwa ketegangan di kawasan itu tetap berada di titik yang sangat berbahaya.

    Mengapa Kashmir penting?

    Mencakup luas sekitar 222.200 kilometer persegi, wilayah Kashmir terbagi antara India, Pakistan, dan Cina – namun diklaim sepenuhnya oleh India dan Pakistan.

    Wilayah ini dihuni sekitar 20 juta jiwa, dengan sekitar 14,5 juta warga di wilayah yang dikelola India, sekitar enam juta orang di wilayah yang dikelola Pakistan, dan hanya beberapa ribu di wilayah yang dikelola Cina – sebuah daerah yang terletak pada titik pertemuan kepentingan strategis, ekonomi, dan agama yang sangat krusial.

    Apa yang kini dikenal sebagai wilayah persatuan India Jammu dan Kashmir- bagian dari wilayah Kashmir yang lebih luas – pada masa itu dipimpin oleh Maharaja Hindu Hari Singh, yang pada awalnya menolak untuk bergabung dengan kedua negara tersebut.

    Namun, keadaan berubah setelah pejuang gerilya Pakistan mencoba merebut wilayah tersebut dan menggulingkan kekuasaan di sana.

    Akibatnya, terjadi perang India-Pakistan yang pertama, ketika Maharaja memohon bantuan India untuk mengusir para penyerang dan sebagai imbalannya, ia menyetujui untuk mengalihkan wilayah negara bagian utamanya kepada New Delhi – memperkuat pembagian de facto Kashmir yang hingga kini masih ada.

    Kini, India menguasai bagian paling padat penduduk di wilayah tersebut, yang mencakup Lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh.

    Pakistan menguasai sebagian Kashmir utara, termasuk Azad Jammu dan Kashmir (AJK) serta Gilgit-Baltistan.

    Sementara itu, Cina mengelola wilayah Aksai Chin yang jarang penduduknya di bagian timur laut, yang juga diklaim India, serta Lembah Shaksgam, di mana India tidak mengakui kekuasaan Cina.

    Klaim Pakistan terhadap Kashmir berakar pada keyakinan bahwa wilayah yang mayoritas penduduknya muslim ini seharusnya menjadi bagian dari Pakistan sejak saat pemisahan negara.

    India, di sisi lain, bersikeras bahwa Instrumen Akses 1947 yang ditandatangani oleh Hari Singh menjadikan klaim India atas wilayah tersebut sah dan final.

    Namun, para ahli hukum mempertanyakan keabsahan dokumen yang ditandatangani di bawah tekanan tersebut.

    Perbedaan ini telah memicu berbagai perang, pemberontakan, dan dekade-dekade ketegangan diplomatik.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Klaim ketiga: Cina

    Meskipun India dan Pakistan mendominasi narasi Kashmir, Cina juga memegang peran strategis yang tidak kalah penting.

    Di bagian timur laut wilayah tersebut, Lembah Shaksgam dan Aksai Chin dikelola oleh Cina, namun diklaim oleh India.

    Meskipun Lembah Shaksgam hampir tidak berpenghuni karena kondisi alamnya yang keras, Aksai Chin memiliki kepentingan vital bagi Cina dalam hal konektivitas darat antara Tibet dan Xinjiang.

    Cina mengambil alih Aksai Chin pada tahun 1950-an dengan membangun jalan strategis yang menghubungkan Xinjiang dan Tibet, sebuah rute yang melewati wilayah yang diklaim oleh India.

    India menentang kehadiran Cina di kawasan tersebut, yang akhirnya memicu perang singkat namun sengit antara Cina dan India pada 1962.

    Setelah konflik yang berlangsung singkat itu, Cina tetap menguasai Aksai Chin dan terus mengelolanya hingga kini.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah memperluas kehadiran militernya sepanjang Garis Pengendalian Aktual (LAC) yang memisahkan perbatasan Cina dan India, menyebabkan sering terjadinya ketegangan antara pasukan kedua belah pihak.

    Pentingnya wilayah ini bagi Cina bukan hanya dari segi strategis, namun juga ekonomi.

    Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC), yang merupakan salah satu pilar Inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing, melintasi Gilgit-Baltistan yang dikelola Pakistan.

    Hal ini menjadikan stabilitas Kashmir sebagai isu yang tidak hanya terkait dengan geopolitik, tetapi juga finansial bagi Beijing.

    Lanskap yang terbentengi kuat

    India diperkirakan memiliki lebih dari 750.000 tentara yang ditempatkan di seluruh Jammu dan Kashmir, sebagian besar terkonsentrasi di Lembah Kashmir yang mayoritas muslim.

    Pakistan, di sisi lain, menempatkan hingga 120.000 personel keamanan di sepanjang Garis Kontrol (LoC) yang memisahkan wilayah yang dikelola Pakistan dengan India, termasuk pasukan khusus seperti Mujahid Force, serta 230.000 tentara di wilayah tersebut.

    Kedua belah pihak saling menuduh pihak lawan melebih-lebihkan jumlah pasukan yang mereka tempatkan, dan tidak ada yang memublikasikan angka yang tepat.

    Namun, para analis sepakat bahwa kepadatan militer di wilayah ini, terutama jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sipilnya, sejajar atau bahkan melampaui kepadatan yang ada di Semenanjung Korea.

    Kelompok pemberontak menambah lapisan kompleksitas lainnya

    Pemberontakan bersenjata di Kashmir yang dikelola India, yang dimulai pada akhir 1980-an, dipicu oleh campuran ketidakpuasan lokal dan dukungan eksternal.

    India menuduh Pakistan menyokong kelompok militan, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.

    Selama beberapa dekade, kelompok-kelompok seperti Hizbul Mujahideen, Jaish-e-Mohammed, dan Lashkar-e-Taiba telah melancarkan serangan di wilayah ini.

    Apakah ini akan memicu krisis baru?

    Sebagai respons atas serangan terhadap wisatawan tersebut, India telah mengambil sejumlah langkah terhadap Pakistan, termasuk merendahkan hubungan diplomatik, menutup perbatasan darat dan udara, serta menangguhkan Perjanjian Indus Waters 1960 yang mengatur pembagian air dari sistem Sungai Indus.

    Pakistan sebelumnya telah memperingatkan bahwa setiap gangguan terhadap perjanjian tersebut akan dianggap sebagai “aksi perang.”

    Kini, spekulasi tentang potensi eskalasi militer semakin mengemuka, mengingat ketegangan serupa yang terjadi pada 2019, ketika serangan bom bunuh diri di Pulwama menewaskan 40 tentara paramiliter India.

    India membalas dengan serangan udara ke Pakistan, mendorong kedua negara tersebut hampir ke ambang perang.

    Tahun yang sama, India mencabut Pasal 370 dari konstitusinya, yakni otonomi khusus Jammu dan Kashmir.

    Langkah ini, yang dikutuk oleh Pakistan, memicu kerusuhan di wilayah tersebut. Sejak itu, ketegangan terus meningkat, meskipun perhatian global mulai memudar. Di wilayah yang penuh gejolak ini, di mana berbagai konflik telah berlangsung, risiko terjadinya perang lain tetap sangat nyata.

    *Artikel ini diperbarui pada 25 April 2025, dengan angka terbaru mengenai wilayah dan populasi yang membentuk kawasan Kashmir yang lebih luas, jumlah pasukan yang dikerahkan, dan kontroversi mengenai perjanjian akses 1947 yang masih dipertanyakan.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamenperin Pastikan Ormas yang Ganggu Proyek Pabrik BYD di Subang Sudah Diatasi

    Wamenperin Pastikan Ormas yang Ganggu Proyek Pabrik BYD di Subang Sudah Diatasi

    JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan kabar gangguan aksi premanisme organisasi kemasyarakatan atau ormas di pabrik otomotif asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat, saat ini sudah teratasi.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui awak media di kantornya, Senin, 28 April.

    Faisol menyebut, gangguan ormas tersebut sudah diatasi langsung oleh pihak perusahaan.

    Menurut dia, pihaknya sudah berkomunikasi dengan BYD dan semua sudah diatasi.

    “Sudah kami cek. Biasa itu (gangguan ormas), kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah maupun pihak berwenang menyelesaikan masalah pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, yang diganggu oknum ormas. Muzani menilai, investasi harus dijaga dengan baik.

    “Di satu sisi saya kira investasi harus dijaga bukan hanya oleh peraturan dan daya dukung memadai. Ada peraturan memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur. Tapi, ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Jumat, 26 April.

    “Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi. Jalan rusak, masyarakat bagus, tapi peraturan-peraturan pemerintahnya tidak paralel dengan iklim investasi,” sambungnya.

    Menurut Muzani, peraturan pemerintah dan segala pendukungnya harus saling memadai. Oleh karena itu, dia menilai, pemerintah dan pihak berwenang terkait harus segera menuntaskan persoalan ini.

    “Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu-dua di antara hal-hal tersebut tentu saja itu harus segera diselesaikan, termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apa pun,” tuturnya.

    Adapun pabrik BYD di Indonesia itu diklaim menjadi pabrik otomotif terbesar di wilayah Asia Tenggara.

    Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 hektare.

    Pabrik tersebut direncanakan memulai produksi komersial pada awal 2026, yang akan memiliki kapasitas produksi sebanyak 150.000 unit per tahun, dengan total nilai investasi sekitar 1 miliar dolar AS.

  • Alasan China Ajak Negara Muslim ke ‘Istana di Surga’

    Alasan China Ajak Negara Muslim ke ‘Istana di Surga’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk pertama kalinya pintu Stasiun Luar Angkasa Tiangong milik Beijing akan terbuka untuk astronaut non-China.

    Astronaut tersebut berasal dari Pakistan, yang akan memperkuat hubungan strategis kedua negara tidak hanya di Bumi, tapi juga di orbit.

    Misi ini menandai langkah besar dalam “internasionalisasi” proyek ambisius China di luar angkasa, yang hingga kini hanya dihuni oleh astronaut asal Negeri Tirai Bambu sejak pertama kali beroperasi pada 2021.

    Astronaut asal Pakistan akan bertugas sebagai payload specialist yang bertanggung jawab atas eksperimen ilmiah dan tugas harian di stasiun.

    “Ini langkah signifikan untuk membuka kerja sama internasional di Tiangong,” kata Quentin Parker, astrofisikawan dari University of Hong Kong, dikutip dari CNN, Senin (28/4/2025).

    Deputi Direktur Badan Antariksa Pakistan (SUPARCO), Amjad Ali, menyebut misi ini sebagai “tonggak sejarah” bagi negaranya, yang tengah menghidupkan kembali program luar angkasa mereka yang telah berusia lebih dari enam dekade.

    “Itu sangat penting bagi Pakistan, menjadi negara asing pertama yang diundang China untuk mengirimkan astronaut ke stasiun luar angkasa mereka,” ujar Ali.

    Dalam waktu dekat, SUPARCO akan mengajukan 5 hingga 10 kandidat astronaut untuk diseleksi oleh China. Dua kandidat terpilih akan menjalani pelatihan intensif selama enam bulan hingga satu tahun, sebelum satu di antaranya berangkat ke Tiangong paling cepat Oktober tahun depan.

    Badan antariksa China kini kerap menggunakan nama “mistis” untuk proyek mereka setelah sebelumnya memilih nama yang revolusioner. Arti dari Tiangong adalah “Istana di Langit/Surga,” menyusul kapsul luar angkasa Shenlong (naga agung) dan misi ke bulan Chang’e (dewi bulan).

    Kolaborasi China-Pakistan muncul di tengah persaingan panas antara China dan Amerika Serikat dalam perebutan kekuasaan di luar angkasa. Tiangong, bersama dengan International Space Station (ISS) milik AS dan sekutunya, kini menjadi pusat persaingan geopolitik baru di orbit Bumi.

    Tak hanya di antariksa, hubungan China dan Pakistan, makin erat lewat proyek ekonomi ambisius seperti China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), bagian dari inisiatif Belt and Road.

    China tercatat telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur di utara dan selatan Pakistan, termasuk pelabuhan laut dalam di kota barat daya Gwadar, serta beberapa proyek teknologi antara kedua negara.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama antariksa antara kedua negara pada Februari lalu menjadi fondasi utama misi bersejarah ini.

    Amer mengungkapkan bahwa eksperimen yang akan dilakukan dalam misi luar angkasa mendatang masih dalam tahap seleksi, tetapi akan berfokus pada dampak ilmiah, industri, dan sosial yang tinggi.

    (dem/dem)

  • PDIP: Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran – Halaman all

    PDIP: Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai bahwa usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI harus mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Menurut Komarudin, berbeda dengan usulan dari relawan yang masih memerlukan kajian mendalam, usulan dari purnawirawan dinilai memiliki bobot besar. 

    “Kita lihat ini kan bukan relawan, kalau usulan relawan perlu kajian mendalam, kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden, karena purnawirawan bukan kelas abal-abal,” kata Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    “Termasuk sosok seperti Pak Try Sutrisno, yang menjadi rujukan banyak pihak purnawirawan,” lanjutnya. 

    Komarudin mengatakan, usulan para purnawirawan pasti memiliki mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini.

    Anggota Komisi II DPR itu menilai forum purnawirawan pasti mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan.

    “Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang Wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” katanya. 

    Meski usulan itu dinilai terlambat, Komarudin menilai hal itu perlu dikaji mendalam oleh Presiden. 

    “Ya Presiden harus menanggapi serius usulan ini, dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” ujarnya.  

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi, itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” kata Komarudin.

    Surya Paloh Tak Setuju 

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya, kurang tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Menurut Paloh, tak ada skandal atau masalah yang dijadikan alasan mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Ia menegaskan bahwa Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga terpilih secara sah dalam Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh. 

    Menyoal kinerja Gibran yang mungkin dianggap lemah atau tak kuat, itu perkara yang menurutnya tak bisa jadi alasan. 

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Ia pun menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

    (Tribunnews.com/Milani/Taufik Ismail/Igman Ibrahim) 

  • PBB Gelar Sidang soal Bantuan Kemanusiaan Palestina Usai Disetop Israel

    PBB Gelar Sidang soal Bantuan Kemanusiaan Palestina Usai Disetop Israel

    Jakarta –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan membuka sidang selama sepekan. Sidang akan membahas mengenai bantuan kemanusiaan untuk Palestina setelah Israel memblokade bantuan yang memasuki wilayah Gaza.

    Dilansir AFP, Selasa (29/4/2025), sidang dibuka Senin pagi di Mahkamah Internasional di Den Haag pukul 10.00 waktu setempat, diikuti dengan pengajuan Palestina. Kemudian, 38 negara lainnya akan menyampaikan pendapat di hadapan panel yang beranggotakan 15 hakim, termasuk Amerika Serikat (AS), China, Prancis, Rusia, dan Arab Saudi.

    Liga Negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Uni Afrika juga dalam sidang juga akan mengajukan pengajuan.

    Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi pada bulan Desember yang meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat mengenai masalah tersebut “atas dasar prioritas dan dengan urgensi yang sangat tinggi”.

    PBB diketahui telah meminta para hakim untuk mengklarifikasi kewajiban hukum Israel terhadap PBB dan badan-badannya, organisasi internasional, atau negara pihak ketiga untuk “memastikan dan memfasilitasi penyediaan pasokan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil Palestina”.

    Israel secara ketat mengendalikan semua aliran masuk bantuan internasional yang vital bagi 2,4 juta warga Palestina di Jalur Gaza. Israel juga telah menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza pada tanggal 2 Maret, beberapa hari sebelum runtuhnya gencatan senjata yang telah secara signifikan mengurangi permusuhan setelah 15 bulan perang.

    PBB memperkirakan 500.000 warga Palestina telah mengungsi sejak gencatan senjata dua bulan berakhir pada pertengahan Maret. Di tengah kegentingan itu, Israel tetap melanjutkan pemboman udara pada tanggal 18 Maret, diikuti oleh serangan darat baru.

    (zap/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Gangguan Ormas ke BYD, Padahal Pabrik Belum Berdiri

    Ini Gangguan Ormas ke BYD, Padahal Pabrik Belum Berdiri

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bentuk aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin dikutip dari Antara.

    Dia menambahkan aksi premanisme itu terjadi saat pabrik BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan.

    “BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.

    Dikutip dari detikJabar, aksi premanisme dalam proyek pembangunan pabrik BYD sudah diselesaikan. Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita BR menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi praktek premanisme.

    “Kemarin sempat rame ya bahwa ketika MPR kunjungan ke China bahwa ada laporan ke BYD China bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuma ketika kita konfiirmasi memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri menindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme,” ujar Reynaldi ditemui detikJabar di ruang kerjanya, Kamis (24/04/2025).

    Reynaldi menjelaskan, sejumlah preman yang melakukan pemalakan kepada sopir truk di kawasan industri tersebut sudah di tangkap polisi. Saat ini dia fokus menjaga iklim investasi di Subang.

    Eddy menegaskan pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas karena dapat menghalangi iklim investasi di tanah air.

    “Jangan sampai kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat,” katanya.

    Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia mengatakan kondisi pembangunan pabrik berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa kendala.

    “Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto, Selasa (22/4/2025).

    (riar/din)

  • iPhone 17E bakal Diperkuat Chip A19 dan Punya Camera Control? – Page 3

    iPhone 17E bakal Diperkuat Chip A19 dan Punya Camera Control? – Page 3

    Di sisi lain, Apple diinformasikan siap luncurkan kejutan baru lewat iPhone 17 Air yang bakal rilis September 2025. Smartphone ini disebut bakal jadi iPhone tertipis yang pernah ada, dan bahkan lebih tipis dari pesaingnya, Samsung Galaxy S25 Edge.

    Mengutip GSM Arena, Senin (28/4/2025), rumornya, ketebalan iPhone 17 Air cuma sekitar 5,5 mm, mengalahkan Galaxy S25 Edge yang 6,4 mm.

    Kendati begitu, bocoran terbaru yang berasal dari mold (cetakan fisik) iPhone 17 Air di China mengungkap ketebalannya ada di angka 5,65 mm. Sedikit lebih tebal dari rumor awal, tapi tetap itu termasuk ke dalam kategori smartphone yang sangat tipis.

    Salah satu yang paling terlihat dari bocoran tersebut adalah di sektor kamera. iPhone 17 Air kabarnya cuma dibekali satu kamera belakang saja, berbeda dari versi iPhone lainnya yang biasanya punya dua atau bahkan sampai tiga lensa.

    Tidak hanya itu, kapasitas baterainya juga disebut lebih kecil, demi menjaga bodi tetap ramping. Tapi belum ada kepastian apakah desain setipis ini akan cukup kuat saat menjalani uji ketahanan seperti bend test.

    Yang jelas, Apple iPhone 17 Air super tipis akan menjadi salah satu ponsel paling stylish dan futuristik di tahun ini. Kita tunggu saja gebrakan resmi dari Apple nanti.

     

  • Kemendag dorong optimalisasi ekspor produk UMKM ke India

    Kemendag dorong optimalisasi ekspor produk UMKM ke India

    Peresmian kantor baru Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chennai di India, Sabtu (26/4/2025). (ANTARA/HO-ITPC Chennai)

    Kemendag dorong optimalisasi ekspor produk UMKM ke India
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 April 2025 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen dalam optimalisasi ekspor Indonesia di wilayah India Selatan, salah satunya melalui peresmian kantor baru Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chennai di India.

    Budi menyebut kantor baru ini dapat meningkatkan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia dalam perdagangan dengan India.

    “Kota Chennai merupakan pusat industri dan perdagangan di India Selatan yang memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan dagang antara Indonesia dan India. Kantor baru ITPC Chennai merupakan komitmen kami dalam mengembangkan dan mengoptimalkan ekspor Indonesia di pasar India,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    India merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia. Budi berharap, kantor baru ITPC Chennai dapat menjadi pusat informasi yang memfasilitasi pertumbuhan ekspor berkelanjutan dan perluasan pasar ke India.

    Chennai merupakan ibu kota Tamil Nadu, sebuah negara bagian dengan ekonomi terbesar kedua di India setelah Maharashtra. Kepindahan kantor ITPC Chennai ke lokasi baru ke Express Avenue Estate dari sebelumnya di Ispahani Center akan semakin menguntungkan upaya promosi produk-produk Indonesia.

    Hal ini karena Express Avenue Estate merupakan area strategis yang terintegrasi dengan kawasan pusat belanja, perkantoran, dan hotel. Budi berharap, para pelaku usaha India dan Indonesia akan lebih banyak interaksi dan membawa hasil nyata di kantor baru.

    Menurut Budi, kantor baru tersebut akan memainkan peran strategis dalam memperkenalkan produk Indonesia ke pasar India, memfasilitasi kerja sama antara pengusaha kedua negara, menyediakan informasi pasar yang akurat dan terkini, serta menjembatani pelaku bisnis melalui berbagai kegiatan pitching dan business matching untuk mendukung program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.

    Lebih lanjut, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk selalu kompetitif di tengah ketidakpastian dan semakin ketatnya persaingan global. Ia pun berharap, strategi ekspor ke India akan semakin kuat melalui sinergi Atase Perdagangan New Delhi dan ITPC Chennai. Terlebih, ITPC Chennai saat ini memiliki kantor baru dengan posisi lebih strategis.

    “Kami harap Atase Perdagangan New Delhi dan ITPC Chennai dapat saling melengkapi, memperkuat penetrasi pasar, serta membuka lebih banyak peluang kerja sama dagang melalui berbagai kegiatan,” imbuh Budi.

    Sementara itu, Kepala ITPC Chennai Nugroho Priyo Pratomo mengatakan bahwa India menjadi negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. India juga penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia pada 2024.

    “Khusus UMKM, perdagangan nonmigas Indonesia ke India diproyeksi terjadi untuk beberapa jenis komoditas, antara lain, rempah-rempah, furnitur dan dekorasi rumah, produk makanan olahan, dan getah alami (natural gum),” kata Nugroho.

    Kemendag mencatat, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke India periode Januari-Februari 2025 adalah sebesar 2,87 miliar dolar AS. India pada triwulan I-2025 merupakan negara penyumbang surplus perdagangan Indonesia terbesar kedua setelah AS, dengan nilai lebih dari 3 miliar dolar AS.

    Sumber : Antara