Negara: Republik Rakyat Cina

  • Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment

    Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso ditemui usai peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (7/5/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan penertiban atau memperketat kontrol Surat Keterangan Asal (SKA) untuk barang atau produk yang diekspor sebagai antisipasi praktik transhipment.

    Transhipment merupakan kegiatan pemindahan atau pengiriman barang dari suatu negara ke Indonesia, untuk dikirim lagi ke negara lain setelah mendapatkan dokumen tertentu dari Indonesia. Dalam ini, China melakukan praktik tersebut untuk menghindari tarif resiprokal untuk masuk ke Amerika Serikat (AS).

    “Kita akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kita bisa mengontrol melalui itu,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

    Budi menuturkan, dugaan transhipment ini kemungkinan merupakan imbas dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif tinggi terhadap produk-produk asing. Kemendag juga sudah menyampaikan kepada para pelaku usaha untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut, karena akan merugikan pasar dalam negeri.

    “Sudah kita antisipasi, dan kita juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan,” tuturnya.

    Sebelumnya, di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (6/5), Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan pemerintah sedang menyiapkan antisipasi untuk mencegah barang-barang China ke Indonesia. Menurut Askolani, produk-produk dari China sudah mulai masuk ke wilayah Eropa lantaran sudah tidak bisa masuk ke AS. Pemerintah pun bergerak cepat untuk mengatasinya.

    “RI tentunya dari pemerintah lagi menyiapkan bagaimana antisipasinya. Kita punya Bea Masuk Anti Dumping yang dimungkinkan, ini disiapkan pemerintah untuk menghadapi masuknya barang-barang yang sebelumnya ke AS, kalau sampai dipindahkan ke RI,” kata Askolani.

    Selain itu, Bea Cukai juga memberikan masukan kepada kementerian atau lembaga untuk melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kebijakan.

    Sumber : Antara

  • IHSG Dibuka Menguat, LQ45 Ikut Menanjak

    IHSG Dibuka Menguat, LQ45 Ikut Menanjak

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat pada perdagangan Kamis pagi, 8 Mei 2025. IHSG naik 19,75 poin atau 0,29 persen ke level 6.945,98.
     
    Sejalan dengan IHSG, indeks saham unggulan LQ45 juga turut menanjak sebesar 2,54 poin atau 0,33 persen ke posisi 779,59.
    Pasar cenderung mendatar, menanti kepastian global
    Meski dibuka menguat, analis memperkirakan IHSG hari ini bergerak mendatar. Hal ini tak lepas dari sikap wait and see investor terhadap kondisi global, khususnya keputusan The Fed yang kembali menahan suku bunga acuan di kisaran 4,25–4,5 persen.
     
    “IHSG diperkirakan bergerak pada kisaran level 6.850 sampai 6.970 pada perdagangan Kamis,” ujar Senior Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dilansir Antara, Kamis, 8 Mei 2025.
     

    The Fed tahan suku bunga
    Keputusan The Federal Reserve sesuai ekspektasi pasar. Namun, pernyataan dari Ketua The Fed Jerome Powell masih menyisakan kekhawatiran.

    Powell menegaskan risiko lonjakan inflasi akibat kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan pemerintah AS. Ia juga mengingatkan potensi naiknya angka pengangguran serta perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan ancaman kontraksi.

    Pertemuan AS-Tiongkok di Swiss jadi sorotan
    Dari sisi positif, pelaku pasar menyambut baik rencana pertemuan dagang antara AS dan Tiongkok. Delegasi dari kedua negara dijadwalkan bertemu di Swiss pada Sabtu dan Minggu, 10–11 Mei 2025.
     
    Investor berharap, pertemuan ini dapat meredakan tensi dagang yang selama ini menekan sentimen pasar global. Jika hasilnya positif, kekhawatiran atas inflasi dan perlambatan ekonomi global bisa sedikit mereda.
    Cadangan devisa April 2025
    Dari dalam negeri, pelaku pasar menanti rilis data cadangan devisa (cadev) oleh Bank Indonesia untuk periode April 2025. Meski dampaknya relatif terbatas terhadap pergerakan indeks, data ini tetap menjadi salah satu indikator penting kondisi ekonomi nasional.

    Konflik India-Pakistan dan dinamika global
    Selain itu, ketegangan geopolitik antara India dan Pakistan turut membayangi sentimen pasar, terutama jika konflik berkembang lebih luas dan mengganggu stabilitas kawasan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Nasib Raja Ojol Makin Sengsara Usai Tutup di RI

    Nasib Raja Ojol Makin Sengsara Usai Tutup di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bisnis transportasi Uber terus memburuk di Amerika Serikat (AS). Pendapatan perusahaan terus melambat sejak pandemi hingga sekarang.

    Pendapatan Uber pada kuartal I-2025 naik 14% menjadi US$11,53 miliar (Rp 189,9 triliun). Sementara unit pemesanan naik 15% dan pengiriman bertambah 18%.

    Perusahaan memperkirakan pemesanan dan laba pada kuartal kedua akan berada di atas target Wall Street. Reuters melaporkan perkiraan ini karena perkembangan Uber di dunia internasional dan bisnis pengiriman yang terus meluas.

    Bisnis raksasa ojek online yang tutup di Indonesia pada 2018 itu masih tertolong dari pasar internasional dan kemitraan dengan kendaraan otonom.

    “Perusahaan melihat perjalanan internasional lebih tinggi dan sedikit karena perjalanan masuk AS yang lebih rendah,” kata CFO Uber, Prashanth Mahendra-Rajah, dikutip dari Reuters, Kamis (8/5/2025).

    Sebelumnya, Uber diketahui membeli 85% saham Trendyl Go, sebuah platform pengiriman makanan dan bahan makanan. Jumlah saham yang dibeli mencapai US$700 juta (Rp 11,5 triliun).

    Selain itu, Uber juga bermitra dengan perusahaan China bernama Pony AI. Kerja sama tersebut terkait penggunaan kendaraan pengembang robotaxi ke dalam platform ride hailing.

    Uber telah meluncurkan robotaxi di Austin, Texas tahun 2025. Proyek tersebut adalah hasil kerja sama antara perusahaan dengan Waymo yang dimiliki Alphabet.

    Menurut Uber, layanan tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari pemanfaatannya. Perusahaan juga berencana terus meningkatkan jumlah kendaraannya.

    (dem/dem)

  • Pemerintah Bentuk Satgas Berantas Premanisme Berkedok Ormas

    Pemerintah Bentuk Satgas Berantas Premanisme Berkedok Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk menangani ormas yang dinilai bermasalah dan mengganggu iklim investasi.

    Nantinya, satgas tersebut akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri), dan seluruh instansi terkait.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyebut pembentukan itu dilakukan karena negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial.

    “Pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum,” tegasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (8/5/2025).

    BG, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa keberadaan ormas-ormas bermasalah nyatanya mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

    “Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapnya.

    Sebab itu, lanjutnya, pembentukan satgas juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing investasi nasional.

    “Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas BG.

    Aksi Premanisme Berkedok Ormas

    Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD mengalami gangguan aksi premanisme oleh ormas di fasilitas pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. 

    Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China. 

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujar Eddy akhir April lalu.

    Adapun, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, sejatinya, insiden premanisme berkedok ormas di kawasan industri sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak era reformasi 1998. 

    “Itu sudah kami sampaikan, itu hal yang terjadi cukup lama, dari semenjak tahun 1998 itu sudah ada kejadian begini, dan kami sedang dalam proses untuk mengatasinya,” ujar Kukuh, Kamis (24/4/2025) silam.

    Tak hanya itu, nyatanya kehadiran premanisme berkedok ormas juga menyebabkan keamanan masyarakat terusik. 

    Sejumlah anggota ormas terlibat aksi pengeroyokan yang menyasar anggota Polri di Depok, Jawa Barat. Aksi tersebut bahkan berujung anarkis dengan pengerusakan dan pembakaran mobil anggota polisi tersebut. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah menangkap lima tersangka berinisial RS, GR, ASR, LA dan LS. Empat dari lima tersangka itu merupakan anggota ormas GRIB ranting Harjamukti. Sementara,  ASR merupakan karyawan swasta. 

    “Lima orang tersangka telah ditangkap,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

  • BYD Jelaskan Situasi Pembangunan Pabrik di Tengah Isu Gangguan Ormas

    BYD Jelaskan Situasi Pembangunan Pabrik di Tengah Isu Gangguan Ormas

    Jakarta

    Pembangunan pabrik BYD dikabarkan sempat diganggu ormas. BYD menegaskan saat ini pembangunan pabrik di kawasan Subang berjalan lancar.

    BYD masih mengebut pembangunan pabriknya di kawasan Subang, Jawa Barat. Rencananya pabrik tersebut bakal beroperasi pada awal tahun 2026. Namun di tengah pembangunan pabrik itu, ada isu tak sedap yang menyeruak. Pembangunan pabrik BYD itu disebut mendapat gangguan premanisme dan juga ormas. Kabar tersebut diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno setelah memenuhi undangan Pemerintah China saat kunjungan ke Shenzhen.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy.

    Isu gangguan preman dan ormas itu juga terdengar di media asing. South China Morning Post, misalnya, menyebut pembangunan pabrik BYD dapat gangguan dari ‘Preman Gangster’. “Indonesia EV Revolution Held Hostage Preman Gangster Problem” begitu judul beritanya.

    Kendati demikian, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menegaskan situasinya sejauh ini masih aman-aman saja. Pembangunan pabrik pun berjalan kondusif.

    “Pemberitaan yang beredar adalah berlebihan dan tidak sesuai situasi yang sebenarnya di lapangan. Pembangunan berjalan kondusif dan lancar,” kata Luther dalam keterangannya.

    “Pada 6 Mei lalu kami menerima kunjungan utusan resmi Dewan Ekonomi Nasional ke lapangan didampingi perwakilan TNI Polri dan kami laporkan kondisi aktual di mana tidak seperti yang diberitakan,” lanjut Luther.

    Luther menambahkan pembangunan pabrik BYD di Subang itu dikelola kalangan profesional dan juga berpengalaman. Tak cuma itu, pembangunan pabrik BYD juga memberikan dampak positif untuk warga sekitar karena membuka lapangan pekerjaan.

    “Begitu juga dukungan Pemda Jabar, Pemda subang, dan TNI Polri juga sangat serius mengawal. Di lapangan saya dapati istilah ‘Subang Pride!’. Semua mengawal baik pusat, daerah dan lingkungan. Jadi sangat berbeda jauh dari anggapan yang diberitakan,” pungkas Luther.

    (dry/rgr)

  • Ada Perubahan Pola Aliran Senjata, India Pakai Senjata AS & Barat, Pakistan Pakai Senjata dari China – Halaman all

    Ada Perubahan Pola Aliran Senjata, India Pakai Senjata AS & Barat, Pakistan Pakai Senjata dari China – Halaman all

    Perbandingan India vs Pakistan Sama dengan Perbandingan AS vs China dalam Hal Penjualan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM- Meningkatnya dukungan militer Barat terhadap India, dan dukungan Cina terhadap Pakistan, menandakan adanya pergeseran dalam keberpihakan global — dan titik api potensial lainnya bagi ketegangan internasional.

    Terakhir kali India dan Pakistan berhadapan dalam konfrontasi militer, pada tahun 2019, pejabat AS mendeteksi cukup banyak pergerakan dalam persenjataan nuklir kedua negara sehingga mereka merasa khawatir. 

    Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terbangun di tengah malam. Ia menelepon “untuk meyakinkan masing-masing pihak bahwa pihak lain tidak sedang mempersiapkan perang nuklir,” tulisnya dalam memoarnya.

    Bentrokan itu dengan cepat mereda setelah pertikaian awal. 

    Namun enam tahun kemudian, kedua negara Asia Selatan yang bermusuhan itu kembali terlibat dalam konflik militer setelah serangan mematikan terhadap wisatawan di Kashmir yang dikuasai India. 

     

     

     

     

     

     

    Dan kali ini ada unsur ketidakpastian baru karena aliansi militer terpenting di kawasan itu telah dibentuk ulang.

    Perubahan pola dalam aliran senjata menggambarkan penyelarasan baru di sudut Asia yang sangat tidak stabil ini, di mana tiga kekuatan nuklir — India, Pakistan, dan Cina — berdiri dalam jarak yang tidak nyaman.

    India, negara yang secara tradisional tidak memihak dan telah menyingkirkan sejarah keraguannya terhadap Amerika Serikat, telah membeli peralatan senilai miliaran dolar dari Amerika Serikat dan pemasok Barat lainnya. 
    Pada saat yang sama, India telah secara drastis mengurangi pembelian senjata berbiaya rendah dari Rusia, sekutunya di era Perang Dingin.

    Pakistan, yang relevansinya dengan Amerika Serikat telah memudar sejak berakhirnya perang di Afghanistan, tidak lagi membeli peralatan Amerika yang dulu didorong oleh Amerika Serikat untuk dibeli. 

    Pakistan kemudian beralih ke China untuk sebagian besar pembelian militernya.

    Hubungan-hubungan ini telah menyuntikkan politik negara adidaya ke dalam konflik terpanjang dan paling sulit diatasi di Asia Selatan.

    Amerika Serikat telah menjadikan India sebagai mitra dalam melawan China, sementara Beijing telah memperdalam investasinya dalam advokasi dan perlindungannya terhadap Pakistan seiring dengan semakin dekatnya India dengan Amerika Serikat.

    Pada saat yang sama, hubungan antara India dan Cina telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena klaim teritorial yang saling bersaing, dengan bentrokan yang terjadi antara kedua militer pada waktu-waktu tertentu. 

    Dan hubungan antara dua kekuatan terbesar dunia, Amerika Serikat dan Cina, telah mencapai titik terendah karena Presiden Trump telah melancarkan perang dagang terhadap Beijing.

    Campuran yang mudah meledak ini menunjukkan betapa rumit dan berantakannya aliansi seiring dengan retaknya tatanan global pasca-Perang Dunia II. 

    Ketidakstabilan ini diperparah oleh sejarah Asia Selatan yang sering terjadi konfrontasi militer, dengan angkatan bersenjata di kedua belah pihak yang rentan melakukan kesalahan, sehingga meningkatkan risiko eskalasi yang bisa menjadi tidak terkendali.

    “AS sekarang menjadi pusat kepentingan keamanan India, sementara China semakin memainkan peran yang sebanding di Pakistan,” kata Ashley Tellis, mantan diplomat yang merupakan peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace.

    Ketika India mengambil tindakan militer terhadap Pakistan, Amerika Serikat telah berada di pihaknya dengan lebih kuat daripada sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir.

    Perdana Menteri India Narendra Modi berbicara dengan Tn. Trump dan Wakil Presiden JD Vance pada hari-hari awal setelah serangan teroris pada tanggal 22 April di Kashmir. 

    Dukungan kuat yang disuarakan oleh pejabat pemerintahan Trump dipandang oleh banyak pejabat di New Delhi sebagai lampu hijau bagi rencana India untuk membalas Pakistan, meskipun pejabat AS mendesak agar menahan diri.

    Indikasi perubahan dinamika tersebut adalah ketidakhadiran Presiden Vladimir V. Putin dari Rusia saat Tn. Modi menerima telepon dari lebih dari selusin pemimpin dunia beberapa hari setelah serangan. 

    Menteri luar negeri Rusia berbicara dengan mitranya dari India seminggu setelah serangan, dan Tn. Modi dan Tn. Putin akhirnya berbicara minggu ini, kata para pejabat.

    Sementara itu, Tiongkok telah memimpin dukungan publik bagi Pakistan, dengan menggambarkannya sebagai “sahabat karib dan mitra kerja sama strategis dalam kondisi apa pun.”

    Tren ini semakin dapat tercermin dalam konflik militer.

    “Jika Anda memikirkan seperti apa konflik masa depan antara India dan Pakistan, konflik itu akan semakin terlihat seperti India yang berperang dengan platform AS dan Eropa dan Pakistan yang berperang dengan platform China,” kata Lyndsey Ford, mantan pejabat senior pertahanan AS yang saat ini menjadi peneliti senior di Observer Research Foundation America. “Mitra keamanan dekat kedua negara telah berkembang secara signifikan dalam dekade terakhir.”

    Hingga beberapa tahun terakhir, perhitungan Perang Dingin telah membentuk aliansi di Asia Selatan.

    India, meskipun memainkan peran utama dalam gerakan nonblok, semakin dekat dengan Uni Soviet. Senjata dan amunisi dari Moskow mencakup hampir dua pertiga peralatan militer India.

    Di sisi lain, Pakistan bersekutu erat dengan Amerika Serikat, menjadi mitra garis depan dalam membantu mengalahkan Soviet di Afghanistan. 

    Pada tahun 1980-an, militer Pakistan memanfaatkan hubungan itu untuk memperkuat persenjataannya, termasuk memperoleh puluhan pesawat tempur F-16 yang didambakan, yang membantu mengikis dominasi udara yang dinikmati India.

    Setelah Perang Dingin, kedua negara menghadapi sanksi Amerika karena menguji senjata nuklir pada tahun 1990-an. Selama lebih dari satu dekade, Pakistan ditolak pengiriman puluhan F-16 yang telah dibayarnya.

    Namun, nasib negara itu berubah lagi setelah serangan 11 September 2001 di New York dan Pentagon, karena sekali lagi menjadi mitra garis depan Amerika Serikat, kali ini dalam perang melawan terorisme.

    Bahkan ketika Pakistan dituduh melakukan permainan ganda, melindungi para pemimpin Taliban di wilayahnya sambil membantu kehadiran militer Amerika di Afghanistan, militer AS menggelontorkan puluhan miliar dolar dalam bentuk bantuan militer. Amerika Serikat menjadi pemasok senjata utama Pakistan, sementara China tetap berada di posisi kedua.

    Ketika pentingnya Pakistan bagi Amerika Serikat telah menurun, Pakistan kemudian beralih ke China, yang telah lama menawarkan pelukan terbuka.

    Beijing, yang hanya menjadi sumber 38 persen senjata Pakistan pada pertengahan tahun 2000-an, telah menyediakan sekitar 80 persen selama empat tahun terakhir, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, yang mempelajari secara dekat aliran senjata global.

    Pada saat yang sama, India telah memangkas ketergantungannya pada senjata Rusia hingga lebih dari setengahnya. 

    Antara tahun 2006 dan 2010, sekitar 80 persen senjata utama India berasal dari Rusia. 

    Selama empat tahun terakhir, angka tersebut telah turun menjadi sekitar 38 persen, dengan lebih dari setengah impor India berasal dari Amerika Serikat dan sekutu seperti Prancis dan Israel.

    Satu-satunya pengecualian untuk hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat adalah program F-16. Pakistan telah memperluas persenjataan F-16-nya selama dua dekade terakhir, dan pemerintahan Biden mendorong kontrak senilai hampir $400 juta untuk layanan dan pemeliharaan jet tempur tersebut.

    Pada tahun 2019, Pakistan menggunakan F-16 untuk menjatuhkan jet India buatan Rusia. 

    New Delhi memprotes bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran perjanjian penjualan AS dengan Pakistan, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya mengizinkan misi kontraterorisme.

    Beberapa pejabat Amerika tampaknya mencoba menenangkan India dengan mengatakan bahwa mereka telah menegur Pakistan. 

    Namun, kabel diplomatik AS telah lama menjelaskan bahwa mereka mengetahui niat Pakistan dalam membangun angkatan udaranya: untuk penggunaan potensial dalam konflik dengan India.

    Bentrokan tahun 2019 — di mana salah satu helikopter milik India juga ditembak jatuh, menewaskan setengah lusin personel — mengungkap masalah militernya . 

    Pada tahun-tahun berikutnya, India telah menggelontorkan miliaran dolar untuk memodernisasi pasukannya. Saat India kini berhadapan dengan Pakistan, ancaman yang lebih besar, Tiongkok, tidak hanya mengawasi tetapi juga membantu musuhnya.

    Bagi banyak pejabat Amerika yang mengamati perkembangan tahun 2019 dengan saksama, kesalahan manusia memperjelas bagaimana situasi dapat meningkat di luar kendali.

    Para pejabat AS khawatir bahwa dengan hiper-nasionalisme di India dan Pakistan, di mana dua militer yang dipersenjatai dengan baik beroperasi di koridor udara yang sempit dan di tengah kecurigaan bersama, bahkan kesalahan terkecil atau pelampauan perintah dapat menyebabkan eskalasi bencana.

    “Krisis yang melibatkan serangan udara lintas batas dan pertempuran udara, seperti yang kita lihat pada tahun 2019, membawa risiko eskalasi yang signifikan,” kata Ibu Ford, mantan pejabat pertahanan AS. “Dan itu semakin bermasalah jika melibatkan dua negara tetangga yang bersenjata nuklir.”

     

     

    SUMBER: THE NEW YORK TIMES

  • Tembak Jatuh 5 Jet Tempur India, Pakistan Gunakan Pesawat Buatan China

    Tembak Jatuh 5 Jet Tempur India, Pakistan Gunakan Pesawat Buatan China

    Jakarta

    Pemerintah Pakistan mengklaim telah menggunakan jet tempur J-10C buatan China untuk melawan angkatan udara India dalam pertempuran militer singkat pada hari Rabu (7/5) waktu setempat.

    Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan militer negara itu mengatakan lima jet tempur India telah ditembak jatuh dalam konflik bersenjata terbaru di Kashmir dan wilayah sengketa lainnya di sepanjang perbatasan kedua negara tetangga Asia Selatan tersebut.

    Dilansir South China Morning Post (SCMP), Kamis (8/5/2025), jika keterlibatan dalam penembakan jatuh lima pesawat tempur India itu terkonfirmasi, maka ini akan menjadi penyerangan pertama jet tempur J-10C buatan China yang tercatat dalam pertempuran langsung.

    Sebelumnya, Angkatan Udara Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima jet tempur India menyusul rentetan serangan rudal dari New Delhi, yang disebut menewaskan sedikitnya 8 orang di negara tersebut.

    Perkembangan situasi ini semakin meningkatkan ketegangan yang menyelimuti kedua negara yang bertetangga itu, setelah serangan mematikan di wilayah sengketa Kashmir beberapa waktu lalu.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan, Khawaja Asif, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (7/5/2025), mengonfirmasi hal tersebut saat berbicara kepada televisi lokal Geo TV pada Rabu (7/5) pagi waktu setempat.

    “Angkatan Udara Pakistan telah menembak jatuh sedikitnya lima jet tempur India sebagai respons atas agresi lintas perbatasan oleh India baru-baru ini,” ucap Asif dalam pernyataannya.

    Lihat Video ‘PM Pakistan: India Pengecut, Targetkan Orang Tak Bersalah’:

    Juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, secara terpisah melaporkan berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Pakistan, di darat maupun udara.

    Disebutkan oleh sumber keamanan Pakistan, jet-jet tempur India itu ditembak jatuh “saat berupaya menyerang Pakistan menggunakan wilayah udara India”.

    Jet-jet tempur India yang ditembak jatuh, menurut sumber keamanan itu, terdiri atas tiga jet tempur jenis Rafale, satu jet tempur jenis MiG-29, dan satu jet tempur jenis SU-30.

    Lihat Video ‘PM Pakistan: India Pengecut, Targetkan Orang Tak Bersalah’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemendag Respons Potensi Transhipment dari China

    Kemendag Respons Potensi Transhipment dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait potensi transhipment alias ekspor barang yang diproduksi dari China ke Indonesia untuk dikirim ke AS guna menghindari tarif tinggi yang dikenakan Presiden Donald Trump.

    Untuk diketahui, produk transhipment merupakan barang dengan bahan baku dari luar, dalam hal ini China, yang kemudian dikirim ke Indonesia hanya untuk dijahit sebelum diekspor ke AS.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendag telah mengantisipasi potensi transhipment dengan menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) imbas dari kebijakan Trump.

    “Sudah kami antisipasi dan kami juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan [transhipment],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menjelaskan nantinya Kemendag akan mengontrol barang yang masuk melalui KSA. Ini artinya, SKA akan digunakan sebagai barang bukti bahwa barang tersebut diproduksi dari Indonesia.

    “Kami akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kami bisa mengontrol melalui itu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah harus membuktikan Indonesia bukan menjadi pintu ekspor perdagangan China untuk masuk ke AS dengan menjadi transphiment, di tengah masih bergulirnya proses negosiasi antara AS—China dan negosiasi AS—Indonesia.

    “Indonesia harus membuktikan bahwa negara kita itu tidak menjadi transhipment dari China, artinya kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan pintu China masuk ke AS,” kata Andry kepada Bisnis,Rabu (7/5/2025).

    Menurut dia, jika Indonesia bisa membuktikan hal tersebut, maka ada peluang Presiden AS Donald Trump akan menurunkan tarif resiprokal terhadap Indonesia.

    Selain itu, Andry meminta agar pemerintah berhati-hati jika ada investasi asing yang masuk ke Indonesia, termasuk dari China.

    “Karena tarif resiprokal itu diberikan karena ketakutan akan berpindahnya pabrik dan pusat produksi dari China ke Indonesia,” tuturnya.

    Di samping itu, dia menyebut pemerintah juga harus menjaga dan memproteksi pasar dalam negeri agar tak terjadi banjir impor barang dari China.

  • Ada Perubahan Pola Aliran Senjata, India Pakai Senjata AS & Barat, Pakistan Pakai Senjata dari China – Halaman all

    India dan Pakistan di Ambang Perang, Perbandingan Kekuatan Militer dan Negara Mana Pemasok Senjata? – Halaman all

    India dan Pakistan di Ambang Perang, Perbandingan Kekuatan Militer dan Negara Mana Pemasok Senjata?

    TRIBUNNEWS.COM- Dua negara tetangga yang kini sama-sama sudah melengkapi diri dengan senjata nuklir, India dan Pakistan di ambang perang untuk yang kesekian kali.

    India dan Pakistan sebelumnya telah berperang dua kali dan terlibat konflik terbatas atas Kashmir. 

    Bagaimana kemampuan militer India dan Pakistan? Menurut peringkat kekuatan militer Global Firepower tahun 2025, India adalah kekuatan militer terkuat keempat di dunia, dan Pakistan berada di peringkat terkuat ke-12.

    India adalah negara dengan pengeluaran militer terbesar kelima di dunia. 

    Pada tahun 2024, negara ini menghabiskan $86 miliar (Rp 1,4 kuadriliun) untuk militernya, atau 2,3 ​​persen dari produk domestik bruto (PDB), menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), lembaga riset pertahanan dan persenjataan terkemuka.

    Sebagai perbandingan, Pakistan menghabiskan $10,2 miliar (Rp 164 Triliun), atau 2,7 persen dari PDB-nya, untuk militer pada tahun 2024.

    Kekuatan militer India secara keseluruhan adalah 5.137.550 personel, yang hampir tiga kali lebih besar dari Pakistan yang berjumlah 1.704.000. Di antara kedua negara, tidak ada negara yang mewajibkan wajib militer.

    India memiliki 2.229 pesawat militer, dibandingkan dengan Pakistan yang memiliki 1.399.

    India memiliki 3.151 tank tempur, dibandingkan dengan 1.839 milik Pakistan.

    Angkatan Laut Pakistan meliputi perbatasan pantai selatan sepanjang 1.046 kilometer (650 mil) di Laut Arab dan memiliki 121 aset angkatan laut, sementara pantai daratan India mencakup hampir 6.100 km (3.800 mil) dengan 293 aset angkatan laut.

     

    Perlombaan Senjata Nuklir antara India dan Pakistan

    Menurut Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir (ICANW), sebuah koalisi global untuk melarang senjata nuklir, pada tahun 2023, negara-negara menghabiskan sekitar $91,4 miliar untuk senjata nuklir, dengan India menghabiskan $2,7 miliar dan Pakistan $1 miliar.

    India melaksanakan uji coba nuklir pertamanya pada bulan Mei 1974, dan pada bulan Mei 1998, melaksanakan lima uji coba lainnya, dan mendeklarasikan dirinya sebagai negara pemilik senjata nuklir.

    Pakistan melaksanakan uji coba nuklir pertamanya tak lama setelah India pada tahun 1998, dan secara resmi menjadi negara bersenjata nuklir.

    Semenjak itu, kedua negara yang lahir bersama dan bernasib sial ini telah terlibat dalam perlombaan senjata yang telah merugikan mereka miliaran dolar.

    Menurut Proyek Pertahanan Rudal Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), penangkal nuklir New Delhi terutama ditujukan pada negara-negara pesaingnya, Pakistan dan Cina. 

    India telah mengembangkan rudal jarak jauh dan rudal darat bergerak. Bersama Rusia, India sedang dalam tahap pengembangan rudal kapal dan kapal selam.

    CSIS juga menyatakan bahwa persenjataan Pakistan terutama terdiri dari rudal balistik jarak pendek dan menengah yang dapat bergerak, yang memiliki jangkauan yang cukup untuk menargetkan India. 

    Bantuan teknis signifikan dari Tiongkok pada program nuklir dan rudalnya telah membantu Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.

     

    Siapa yang memasok senjata ke India dan Pakistan?

    Menurut SIPRI, ketegangan lintas perbatasan antara kedua negara memicu impor senjata oleh kedua negara.

    India merupakan negara pengimpor senjata terbesar kedua dari tahun 2020-2024, setelah Ukraina, dengan pangsa 8,3 persen dari impor global. 

    Sebagian besar impor India berasal dari Rusia, meskipun telah mengalihkan sumber persenjataannya ke Prancis, Israel, dan Amerika Serikat.

    Di seberang perbatasan, impor senjata dan persenjataan Pakistan meningkat sebesar 61 persen antara tahun 2015–19 dan 2020–24 karena negara itu mulai menerima pengiriman, termasuk pesawat tempur dan kapal perang. 

    Dalam skala global, Pakistan merupakan importir senjata terbesar kelima dengan impor sebesar 4,6 persen pada tahun 2020–24.

    Sejak 1990, pemasok utama Pakistan adalah Tiongkok. 

    Tiongkok memasok 81 persen impor senjata Pakistan pada 2020–24; Rusia memasok 36 persen senjata India selama periode yang sama.

     

    SUMBER: AL JAZEERA

  • RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengusulkan kebijakan tarif pungutan ekspor dan moratorium ekspor kelapa bulat seiring dengan terjadinya krisis kelapa bulat di dalam negeri.

    Untuk diketahui, kondisi kelapa bulat di dalam negeri tengah dilanda krisis, ditambah dengan lonjakan ekspor ke China dan produksi yang hanya mencapai 40–50%. Alhasil, harga kelapa bulat melambung di pasar tradisional.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mulai membahas kebijakan tarif PE kelapa bulat paling lambat pekan ini.

    “Kami minggu ini atau besok rapat, jadi kami usulkan ada PE, pungutan ekspor [kelapa bulat] kita usulkan,” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, kebijakan ini diharapkan dapat segera diputuskan pada rapat tersebut. “Minggu ini rapat ya, dirapatkan. Mudah-mudahan langsung bisa diputuskan [ada pungutan ekspor kelapa bulat],” imbuhnya.

    Selain pungutan ekspor, Budi mengungkap Kemendag juga mengusulkan agar diberlakukannya moratorium sementara untuk ekspor kelapa. Hal ini sebagaimana permintaan asosiasi yang menginginkan kebijakan ini.

    Sebelumnya, Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja menilai pemerintah perlu memberikan moratorium ekspor kelapa dengan jangka waktu paling lambat 6 bulan.

    Sebab, menurut dia, jika moratorium ekspor dilakukan dengan jangka waktu terlalu lama maka akan berdampak pada harga kelapa di dalam negeri yang turun sehingga bisa merugikan petani dan pedagang.

    Sayangnya, Rudy mengaku pengajuan moratorium ekspor kelapa yang bergulir sejak September tahun lalu ini belum mendapatkan respons dari pemerintah.

    “Jangankan 6 bulan, kami mengajukan moratorium saja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ujar Rudy saat dihubungi Bisnis.

    Selain itu, Hipki juga berharap pemerintah perlu mengenakan PE kelapa di kisaran 100–200% untuk menekan laju ekspor kelapa. Sebab, kata dia, selama ini komoditas kelapa bulat tidak dikenakan tarif pajak.

    Padahal, kelapa bulat tengah dalam krisis dan ditambah dengan ekspor yang melonjak ke China. Kurangnya bahan baku ini bukan hanya terjadi di konsumsi rumah tangga alias pasar tradisional, melainkan juga untuk industri.

    Berdasarkan data Hipki, harga kelapa di pasar tradisional kini dibanderol di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per butir. Di samping harganya yang melonjak, komoditas ini juga sulit ditemukan lantaran produksi kelapa di industri yang hanya mencapai 40%—50%.

    Rudy menjelaskan, kondisi ini terjadi lantaran dipengaruhi dua faktor. Pertama, imbas cuaca tahun lalu, di mana terjadi El Nino yang menyebabkan produksi kelapa di tingkat petani hanya mencapai 40%.

    “Ditambah lagi karena semua negara-negara itu kekurangan kelapa dan sudah tidak boleh ekspor, hanya Indonesia yang boleh ekspor sehingga negara-negara dari luar itu membeli kelapa dari Indonesia,” tandasnya.