Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Boeing Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX

    Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Boeing Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX

    Washington DC –

    Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan awal dengan raksasa penerbangan Boeing, yang memungkinkan perusahaan itu membayar US$ 1,1 miliar (Rp 17,8 triliun) demi menghindari persidangan kasus pidana terkait 737 MAX yang bermasalah.

    Kesepakatan ini menjadi bagian dari penyelidikan pidana sejak lama oleh otoritas AS terhadap kecelakaan mematikan pesawat jenis Boeing 737 MAX.

    Departemen Kehakiman AS dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), mengatakan bahwa “kesepakatan secara prinsip” ini akan menggugurkan dakwaan pidana terhadap Boeing terkait pelanggarannya dalam sertifikasi 737 MAX, yang terlibat dua kecelakaan maut tahun 2018 dan tahun 2019.

    Kecelakaan yang dialami maskapai Lion Air dan Ethiopian Airlines itu menewaskan total sedikitnya 346 orang.

    Seorang hakim AS harus menyetujui kesepakatan awal itu, yang akan membatalkan persidangan pidana federal yang dijadwalkan akan digelar pada Juni mendatang di pengadilan Fort Worth, Texas.

    Kesepakatan ini menuai kecaman dari anggota keluarga beberapa korban kecelakaan maut Boeing 737 MAX. Mereka menyebut penyelesaian yang diusulkan itu sebagai hadiah bagi Boeing.

    “Pesan yang dikirimkan oleh tindakan ini kepada perusahaan-perusahaan di seluruh negeri ini adalah, jangan khawatir soal membuat produk Anda aman bagi konsumen Anda,” kata salah satu pengacara penggugat yang menggugat Boeing, Javier de Luis, dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Namun Departemen Kehakiman AS, dalam ringkasan penjelasannya, mengutip beberapa anggota keluarga korban yang menyatakan keinginan untuk mencapai penyelesaian dalam kasus ini.

    Bahkan salah satu anggota keluarga korban disebut mengatakan bahwa “kesedihan muncul kembali setiap kali kasus ini dibahas di pengadilan atau forum-forum lainnya”.

    Para anggota keluarga dari lebih dari 110 korban kecelakaan Boeing 737 MAX mengatakan kepada pemerintah AS bahwa “mereka mendukung kesepakatan itu secara khusus, mendukung upaya Departemen (Kehakiman) untuk menyelesaikan kasus pra-sidang secara lebih umum atau tidak menentang kesepakatan itu”.

    Lihat juga Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BKK PII usul kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping guna lindungi industri

    BKK PII usul kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping guna lindungi industri

    Kalau impor terus dibiarkan tanpa kontrol, industri lokal akan mati,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII) Sripeni Inten Cahyani mengusulkan agar pemerintah memberlakukan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk melindungi industri strategis dalam negeri.

    “Kalau impor terus dibiarkan tanpa kontrol, industri lokal akan mati,” ucap Inten dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan adanya praktik dumping oleh eksportir asal China. Menurut dia, praktik itu tidak hanya memukul industri lokal, tetapi menghambat realisasi investasi di sektor hulu tekstil.

    Inten mengharapkan pemerintah segera bergerak cepat melindungi rantai pasok industri hulu ekosistem tekstil secara terpadu.

    Peran pemerintah melalui kebijakan dan peraturannya diharapkan dapat menjaga industri yang ada tetap eksis dan mampu mengadopsi teknologi produksi yang lebih efisien, serta menarik investasi pembangunan industri baru.

    Laporan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyatakan, adanya investasi senilai 250 juta dolar AS (sekitar Rp4 triliun, kurs Rp16.425) akan masuk jika BMAD diberlakukan.

    “Jika pemerintah memberikan sinyal yang kuat dan kepastian regulasi, investor pasti akan masuk. Jangan sampai yang sudah hidup dimatikan, sementara yang baru malah dikasih karpet merah,” ujar dia.

    Inten juga menekankan keberlangsungan industri dalam negeri sangat krusial untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan swasembada energi.

    Terlebih, presiden berencana membangun kilang minyak terbesar yang akan menghasilkan produk petrokimia, yang nantinya akan diserap oleh sektor hulu industri tekstil.

    Oleh karenanya, BMAD adalah suatu keharusan karena dapat memfasilitasi semua pihak dan menjaga rantai pasok industri tetap terjaga agar tidak bergantung pada impor.

    Tanpa penjagaan yang ketat, dia menilai padahal program besar seperti pembangunan pabrik petrokimia atau kilang terancam tidak berlanjut.

    “Jika pemerintah ingin membangun pabrik petrokimia, kilang, atau menyerap tenaga kerja lulusan teknik, maka proteksi terhadap industri dasar harus menjadi prioritas utama,” kata Inten.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN-CEXIM kerja sama pengembangan potensi pembiayaan transisi energi

    PLN-CEXIM kerja sama pengembangan potensi pembiayaan transisi energi

    Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui kolaborasi. Melalui sinergi ini, kami yakin dapat mempercepat akselerasi transisi energi guna menyediakan energi yang tidak hanya andal, tapi juga ramah lingkungan…,

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan China Export Import Bank (CEXIM) guna memperkuat dukungan terhadap agenda transisi energi nasional melalui penandatanganan MoU tentang Pengembangan Potensi Pembiayaan Transisi Energi Indonesia.

    “Kunjungan dan penandatanganan MoU hari ini mencerminkan eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan China, sekaligus kedekatan hubungan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto. Transisi energi merupakan pondasi penting dalam memperkuat kerja sama strategis kedua negara ke depan,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Penandatanganan amandemen tersebut merupakan kelanjutan dari MoU yang telah ditandatangani sebelumnya pada 16 Oktober 2023 di China.

    Dia menyampaikan apresiasi atas terlaksananya komitmen kerja sama antara PLN dan CEXIM.

    Menurutnya, langkah ini merupakan momentum penting menandai komitmen kedua belah pihak untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

    Darmawan memaparkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), di mana potensi sumber daya banyak berada di daerah terpencil, sementara kebutuhan listrik terpusat di perkotaan.

    Untuk menjawab tantangan ini, selain merancang penambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 gigawatt (GW) di mana 70 persennya bersumber dari energi terbarukan, PLN juga berencana membangun green enabling transmission line sepanjang 48.000 km sirkuit dalam 10 tahun ke depan.

    Guna merealisasikan transisi energi tersebut, total kebutuhan investasi dalam satu dekade mendatang diperkirakan mencapai 171 miliar dolar AS.

    Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, menjadi kunci untuk menciptakan sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.

    “Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui kolaborasi. Melalui sinergi ini, kami yakin dapat mempercepat akselerasi transisi energi guna menyediakan energi yang tidak hanya andal, tapi juga ramah lingkungan, serta membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Darmawan.

    Melalui perpanjangan kerja sama ini, PLN dan CEXIM menyepakati dukungan bersama dalam pengembangan sektor kelistrikan, khususnya pembangkitan, termasuk pengembangan energi konvensional (tidak termasuk PLTU batu bara) dan energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi, biomassa, dan lainnya.

    Kedua pihak akan mengeksplorasi kerja sama dalam pembiayaan korporasi, pembiayaan proyek, dan solusi pendanaan lainnya, serta berkontribusi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berbagi pengetahuan.

    Chairman of CEXIM, Chen Huaiyu, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mendorong pembangunan sektor kelistrikan yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan PLN.

    “Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini menandai dimulainya babak baru dalam kolaborasi kita, sekaligus membuka peluang untuk memperluas cakupan kerja sama di berbagai bidang,” ujarnya.

    Menurutnya, upaya yang dilakukan PLN dalam hal ini tidak hanya mendorong transisi energi, namun juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Chen melanjutkan, pihaknya juga siap berkolaborasi guna mendukung langkah PLN dalam mencapai tujuan tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi rencana transisi energi PLN. Kami sepakat bahwa Indonesia tidak dapat menjalankan upaya ini sendiri dan kami sangat bangga dapat berpartisipasi dalam rencana transisi energi yang dicanangkan PLN untuk 10 tahun ke depan,” kata Chen.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Larangan Trump Paksa Pindah Universitas, Mahasiswa Asing di Harvard Panik

    Larangan Trump Paksa Pindah Universitas, Mahasiswa Asing di Harvard Panik

    Washington DC –

    Kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, berdampak pada ribuan mahasiswa dari berbagai negara.

    Kebijakan terbaru Trump ini, seperti dilansir AFP dan CNN, Sabtu (24/5/2025), dilaporkan memicu kepanikan karena memaksa para mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di Harvard untuk pindah universitas, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Mahasiswa AS yang menempuh tahun keempatnya di Harvard, Alice Goyer, mengatakan kepada AFP bahwa “tidak seorangpun mengetahui” apa arti perkembangan situasi terbaru itu bagi para mahasiswa internasional yang telah terdaftar pada universitas bergengsi tersebut.

    “Kami baru saja mendapat beritanya, jadi saya telah menerima pesan teksi dari banyak teman internasional, dan saya pikir semua orang hanya — tidak seorang pun tahu,” ucapnya.

    “Semua orang sedikit panik,” ujar Goyer mengenai kondisi para mahasiswa asing di Harvard.

    Ditanya soal apakah mahasiswa asing akan dengan sukarela pindah ke universitas lainnya seperti yang ditegaskan pemerintahan Trump, Goyer mengatakan dirinya meragukan teman-teman satu kampusnya akan menempuh jalur tersebut.

    “Saya berharap mungkin ada pertempuran hukum yang akan terjadi,” harapnya.

    “Itu menakutkan dan menyedihkan. Ini pasti akan mengubah persepsi… mahasiswa yang (mungkin) mempertimbangkan untuk belajar di sana — AS semakin tidak menarik lagi untuk pendidikan tinggi,” sebut Moden yang baru berusia 21 tahun ini.

    Dia menyebut penerimaan dirinya di Harvard sebagai “hak istimewa terbesar” dalam hidupnya.

    Tonton juga “Setelah Harvard, Trump Mau Larang Kampus Lain Terima Mahasiswa Asing?” di sini:

    Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, pada Kamis (22/5), mengumumkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) yang dimiliki Harvard. Program itu menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan di AS.

    “Ini berarti Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa asing dan mahasiswa asing yang sudah ada, harus pindah atau kehilangan status hukum mereka,” demikian pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Dalam pengumumannya, Noem menegaskan pencabutan sertifikasi SEVP itu berlaku segera.

    “Berlaku segera, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran dicabut,” tegas Noem dalam suratnya kepada Harvard.

    “Pemerintahan ini meminta pertanggungjawaban Harvard atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China di kampusnya,” sebutnya.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2024-2025. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran itu.

    Pihak Harvard mengecam keras kebijakan Trump itu yang disebutnya “melanggar hukum” dan akan melukai baik universitas dan AS sendiri sebagai sebuah negara. Sebagai respons, Harvard telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5).

    Dalam gugatannya, Harvard menyebut kebijakan terbaru Trump itu sebagai “balas dendam”. Diketahui bahwa Trump marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Harvard juga menyebut langkah pemerintahan Trump itu sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional”.

    Setelah gugatan hukum diajukan, hakim distrik AS Allison Burroughs memerintahkan agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat”.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PLTU MPG Nagan Raya serap warga lokal sebagai tenaga kerja

    PLTU MPG Nagan Raya serap warga lokal sebagai tenaga kerja

    Perusahaan tidak hanya menyerap tenaga kerja, melainkan juga berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat setempat

    Banda Aceh, Aceh (ANTARA) – PT Meulaboh Power Generation (MPG), pengelola pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menjalankan strategi dengan menyerap warga lokal sebagai tenaga kerja.

    General Manager MPG Liu Pengju di Nagan Raya, Aceh, Sabtu, mengatakan saat ini perusahaan telah mempekerjakan 384 karyawan berkewarganegaraan Indonesia dengan tingkat lokal mencapai 86,2 persen.

    Dari jumlah tersebut, 133 karyawan atau 34,64 persen berasal dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

    “Perusahaan MPG aktif melaksanakan strategi lokalisasi, berupaya mendorong pembangunan ekonomi Aceh dan penyerapan tenaga kerja lokal serta mengutamakan perekrutan masyarakat Nagan Raya,” katanya.

    Menurut Liu, perusahaan tidak hanya menyerap tenaga kerja, melainkan juga berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat setempat, sehingga nantinya siap dipekerjakan.

    Mereka telah menjalin kemitraan dengan sejumlah perguruan tinggi seperti
    dengan universitas di Meulaboh, universitas di Lhokseumawe, dan Institut Teknologi Medan, serta Sekolah Menengah Kejuruan Nagan Raya.

    Melalui kemitraan ini, mereka memberikan pelatihan dan pengalaman langsung bekerja di MPG.

    MPG merupakan perusahaan PLTU asal Tiongkok yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

    PLTU ini memainkan peran vital sebagai salah satu pemasok utama listrik di wilayah Aceh dan juga menjadi penyuplai listrik untuk sebagian besar Provinsi Sumatera Utara.

    PLTU ini mengoperasikan dua unit berbahan bakar batu bara berkapasitas 2×225 MW.

    Dengan kapasitas tersebut, PLTU MPG menyumbang sekitar 45 persen dari kebutuhan listrik yang disalurkan ke seluruh wilayah Aceh.

    Kepala Desa (Keuchik) Suak Puntong, Alian Busmi menyatakan kehadiran PLTU MPG telah mendatangkan manfaat positif bagi masyarakat terutama karena memberikan peluang kerja.

    “Alhamdulillah, sudah lumayan banyak masyarakat di Desa Suak Puntong yang sudah dipekerjakan di sana, kira-kira sudah 20 orang yang sudah dipekerjakan,” katanya.

    Dia pun mengharapkan ke depannya MPG dapat terus membuka lebih banyak peluang kerja dan memprioritaskan masyarakat Nagan Raya sebagai karyawan perusahaan.

    “Masih ada masyarakat yang masih berharap untuk bekerja di sana. Jadi, kami selaku pemerintah mengharapkan kepada pihak perusahaan terus membuka ruang untuk setiap ada perekrutan. Diinfokan kepada kita supaya mungkin warga kami yang ingin mengikuti punya kesempatan untuk mengikuti sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya Nasruddin menyampaikan meskipun perusahaan telah menyerap tenaga kerja lokal, kesiapan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan perusahaan masih menjadi tantangan.

    “Perusahaan seperti MPG memerlukan tenaga kerja dengan keahlian di bidang teknik seperti teknik kimia, mesin, dan industri. Sayangnya, tenaga kerja lokal kita belum siap di sektor-sektor itu,” katanya.

    Meski begitu, ia mencatat lebih dari 50 persen tenaga kerja untuk posisi umum telah diisi oleh warga lokal.

    Menurut dia, hal ini menjadi capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Nasruddin pun menekankan perlu kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar masyarakat setempat memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan sehingga ke depannya semakin banyak tenaga lokal yang tersebut.

    Sehubungan dengan hal itu, ia menyebut pihaknya telah menjalin nota kesepahaman dengan sejumlah perusahaan, termasuk MPG, untuk program pelatihan tenaga kerja.

    “Perusahaan berkewajiban memberikan pelatihan, bisa dimulai dengan magang. Kalau berhasil, mereka bisa direkrut. Tapi masyarakat juga harus siap. Jangan semua dibebankan ke perusahaan,” katanya.

    Ia juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan keahlian teknis dan kemampuan bahasa asing sebagai syarat bersaing di dunia kerja.

    “Pola pikir harus berubah. Pemerintah sudah membuka kesempatan, sekarang masyarakat harus mempersiapkan diri,” katanya.

    Pewarta: FB Anggoro/Aprizal
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PM Li Qiang tiba di Jakarta sore ini untuk kunjungan resmi 3 hari

    PM Li Qiang tiba di Jakarta sore ini untuk kunjungan resmi 3 hari

    “Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis,”

    Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri (PM) China Li Qiang dijadwalkan tiba di Jakarta pada Sabtu sore via Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, kata pejabat di Sekretariat Presiden.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kedatangan PM Li menandai dimulainya kunjungan resmi selama tiga hari ke Indonesia, yang berlangsung 24 hingga 26 Mei 2025.

    Rangkaian kunjungan kenegaraan Li Qiang akan mencapai puncaknya pada Minggu (25/5) dengan seremoni penyambutan resmi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

    Ia mengatakan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan secara langsung menerima kedatangan PM Li Qiang sekitar pukul 10.00 WIB.

    Setelah upacara penyambutan, kata Yusuf, kedua pemimpin negara akan mengadakan pertemuan bilateral yang turut melibatkan delegasi dari masing-masing negara.

    “Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis,” kata Yusuf.

    Sebagai penutup dari agenda kunjungan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo akan menjamu PM Li Qiang dalam santap siang kenegaraan, yang sekaligus mempererat hubungan diplomatik kedua negara dalam suasana keakraban.

    Rencana lawatan PM China Li Qiang ke Indonesia diungkap pertama kali oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada 22 April 2025, kemudian informasi itu dibenarkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Kamis (15/5) pekan lalu.

    Diberitakan sebelumnya, kunjungan PM China ke Indonesia dilatarbelakangi atas undangan Presiden Prabowo Subianto.

    Kementerian Luar Negeri China menyatakan, kunjungan ini bertujuan mempererat persahabatan tradisional dan memperkuat solidaritas serta koordinasi kedua negara di berbagai bidang.

    Menurut Juru Bicara Kemlu China Mao Ning, kerja sama Indonesia-China akan terus dimantapkan dalam lima pilar utama, yakni politik, ekonomi, budaya dan antarmasyarakat, maritim, serta keamanan.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi kedua negara dalam mendukung modernisasi masing-masing dan berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran kawasan maupun global.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hakim AS Tangguhkan Perintah Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Hakim AS Tangguhkan Perintah Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Washington DC –

    Seorang hakim Amerika Serikat (AS) memerintahkan penangguhan sementara terhadap langkah pemerintahan Presiden Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing. Perintah ini dijatuhkan setelah universitas bergengsi itu mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump.

    Harvard dalam gugatannya menyebut langkah pemerintahan Trump untuk mencabut hak universitas tertua di AS itu dalam menerima mahasiswa asing sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya.

    Gugatan hukum diajukan oleh Harvard terhadap pemerintahan Trump setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, memerintahkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran untuk Universitas Harvard yang berlaku untuk tahun ajaran 2025-2026.

    Noem menuduh Harvard telah “mendorong kekerasan, anti-Semitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China”. Langkah ini membuat masa depan ribuan mahasiswa asing menjadi tidak jelas, dan aliran pendapatan menguntungkan yang didapat dari penerimaan mahasiswa asing menjadi diragukan.

    “Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard,” tegas universitas berusia 389 tahun ini galam gugatan hukumnya yang diajukan ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5).

    Setelah gugatan hukum diajukan, seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (24/5/2025), hakim distrik AS Allison Burroughs menjatuhkan perintah agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat”.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs juga menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Hakim Burroughs juga mengawasi gugatan Harvard lainnya atas penghentian dana hibah oleh pemerintahan Trump.

    Di sisi lain, perintah hakim Burroughs ini sedikit memberikan keringanan kepada ribuan mahasiswa asing Harvard yang dipaksa pindah universitas berdasarkan kebijakan pemerintahan Trump, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran saat ini. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran saat ini.

    Larangan menerima mahasiswa asing ini diberlakukan Trump karena dia marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan soal universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Pemerintahan Trump mengancam akan meninjau kembali pendanaan pemerintah untuk Harvard sebesar US$ 9 miliar, sebelum membekukan hibah sebesar US$ 2,2 miliar pada tahap pertama. Pemerintahan Trump juga mendeportasi seorang peneliti Sekolah Kedokteran Harvard.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Danantara Indonesia Gandeng Raksasa Keuangan China untuk Transformasi Ekonomi RI

    Danantara Indonesia Gandeng Raksasa Keuangan China untuk Transformasi Ekonomi RI

    Dukungan terhadap kehadiran Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi strategis nasional juga disampaikan oleh pemerintah China.

    China berkomitmen untuk mendorong kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan sejumlah institusi investasi besar, seperti China Investment Corporation (CIC), State Development and Investment Corporation (SDIC), serta China International Trust and Investment Corporation (CITIC).

    Dalam pertemuan dengan China Investment Corporation (CIC), dibahas sejumlah rencana kerja sama dalam bentuk investasi langsung hingga partisipasi dalam pengelolaan dana bersama.

    CIC menyatakan komitmennya untuk memperluas portofolio investasi di Indonesia, termasuk pada sektor kesehatan, konsumer, infrastruktur, sumber daya alam, serta pusat data dan teknologi.

    Sementara itu, dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), yang merupakan bank dengan aset terbesar di dunia, dibahas potensi dukungan finansial untuk pengembangan proyek-proyek energi terbarukan.

    ICBC juga mengundang Danantara Indonesia untuk bergabung dalam the Belt and Road Bankers Roundtable, sebuah forum prestisius yang melibatkan 180 institusi keuangan dari 85 negara.

    Delegasi Indonesia turut mengadakan berbagai pertemuan eksplorasi kolaborasi lanjutan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Bank of China, SDIC, dan CITIC.

    “Kami optimistis pertemuan delegasi Indonesia di China bisa memperkuat kerja sama yang bisa memberi dampak jangka panjang,” ujar Pandu.

    Melalui agenda ini, Danantara Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai katalis strategis dalam mendorong perluasan investasi global yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan ekonomi nasional.

  • Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China

    Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan China melalui serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025 di Beijing, China.

    Kunjungan ini bagian dari delegasi resmi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperdalam kolaborasi investasi lintas sektor antara kedua negara. ​​​​​​

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir dikutip di Jakarta, Jumat, menyampaikan seluruh agenda berjalan sangat positif, terlihat dari komitmen yang kuat dari berbagai lembaga keuangan dan investasi di China untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya melalui Danantara Indonesia.

    “Ada semangat yang sama untuk membangun kemitraan jangka panjang yang tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga berdampak nyata bagi transformasi ekonomi kedua negara,” ujar Pandu.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir hadir bersama jajaran delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DEN Luhut B. Panjaitan, didampingi oleh Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestuz, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Dalam momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China, serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Pandu Sjahrir turut serta dalam bagian dari delegasi Indonesia untuk pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri China H.E. Wang Yi pada 20 Mei 2025 di Beijing, China.

    Sementara itu, pemerintah China menyampaikan dukungan terhadap kehadiran Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi strategis nasional.

    Pemerintah China berkomitmen untuk mendorong kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan berbagai institusi investasi besar China, seperti China Investment Corporation (CIC), State Development and Investment Corporation (SDIC), dan China International Trust and Investment Corporation (CITIC).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hakim AS Tangguhkan Perintah Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Jerman Kecam Keputusan Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Jerman pun mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang disebutnya “fatal” itu.

    Menteri Riset Jerman Dorothee Baer mengatakan kepada stasiun radio Bayern 2, bahwa ia berharap “pemerintah AS akan membatalkan keputusan ini.”

    “Ini bukan sinyal positif, baik untuk generasi muda maupun dunia bebas,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (23/5/2025).

    Sesampainya di Brussels, Belgia untuk menghadiri pertemuan dengan rekan-rekannya di Uni Eropa, Baer berkata: “Kami telah melihat adanya pergeseran, tidak hanya dari mahasiswa Amerika yang ingin datang ke sini tetapi juga dari negara-negara lain, termasuk China dan India, yang memilih Eropa karena mereka melihat kebebasan mereka dijamin secara berbeda di sini.”

    “Saya tidak pernah menyangka… bahwa akan sampai pada titik ini, bahwa titik kebebasan akademis suatu hari nanti akan dipertanyakan,” lanjut Baer.

    “Namun saya tidak putus asa bahwa … ‘tanah kebebasan’ suatu hari nanti akan kembali sesuai dengan namanya.”

    Sebelumnya pada hari Kamis (22/5) waktu setempat, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menulis surat kepada Universitas Harvard, untuk memberi tahu bahwa sertifikasinya di bawah sistem utama, yang mengizinkan mahasiswa asing masuk ke Amerika Serikat, telah dicabut.

    Tonton juga “Membaca Maksud Pemerintahan Trump Menjegal Harvard University” di sini:

    Noem menuduh Harvard telah “mendorong kekerasan, anti-Semitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China”.

    Kebijakan Trump ini memaksa para mahasiswa asing di Harvard untuk pindah ke universitas lainnya atau kehilangan status hukum mereka di AS. Harvard, dalam tanggapannya, menyebut langkah pemerintahan Trump itu — yang berdampak pada ribuan mahasiswa — adalah ilegal dan merupakan balas dendam.

    Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami,” kata Harvard dalam sebuah pernyataan.

    “Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard,” imbuhnya.

    Tonton juga “Penyebab Pemerintahan Trump Larang Mahasiswa Asing Kuliah di Harvard” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini