Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • Pabrik BYD di Subang Beroperasi Awal Tahun 2026

    Pabrik BYD di Subang Beroperasi Awal Tahun 2026

    Jakarta –

    BYD sudah merajai penjualan mobil listrik di Indonesia. Produknya masih impor utuh dari China. Di sisi lain, proses pembangunan pabrik BYD di Subang masih terus berjalan. Rencananya pabrik itu mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026.

    “Sementara ini kita sudah masuk tahap akhir ya, karena kita sudah dapat audit dari BKPM, sekarang lagi konsisten koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, karena ini adalah transisi, ke depan mitra kita adalah Kementerian Perindustrian,” kata Luther selaku Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

    “Ini mulai start proses tahap terakhir, harusnya lancar. Itu semua dimulai di kuartal I 2026,” jelas Luther.

    Sebanyak 69.146 unit mobil listrik sudah terdistribusi sepanjang tahun 2025. BYD menjadi model yang paling populer di Indonesia dengan capaian 30.670 unit. Sementara sub brand mewahnya, Denza mendistribusikan sebanyak 6.967 unit.

    PT BYD Auto Indonesia merupakan merek yang mengikuti program insentif impor mobil listrik dengan investasi terbesar. Mereka membangun pabrik senilai Rp 11,2 triliun dengan kapasitas produksi 150 ribu unit per tahun.

    BYD optimistis jika pabrik sudah berdiri tetap bisa memimpin pasar mobil listrik di Indonesia.

    “Malah kalau kita berbasis manufaktur, itu kita justru lebih confidence dan lebih optimis. Karena assurance terhadap production dan supply itu lebih clear,” jelas dia.

    “Kalau sekarang kan kita dengan metode ini, kita mungkin masih dapat kondisi-kondisi tertentu. Yang mungkin membuatnya menjadi tidak certain. Kalau berbasis manufaktur pasti lebih certain secara keseluruhan,” tambah Luther.

    BYD sebagai penerima insentif itu harus melaksanakan komitmennya untuk memproduksi mobil di dalam negeri.

    Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi No. 6 Tahun 2023 jo No. 1 Tahun 2024. Berdasarkan aturan itu, ada sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan produsen mobil listrik penerima insentif EV CBU. Sebelum mendapatkan insentif, pabrikan itu harus menyertakan surat komitmen yang salah satu isinya adalah janji untuk memproduksi mobil listrik di dalam negeri.

    Mereka harus mulai memproduksi mobil listrik di dalam negeri paling lambat 1 Januari 2026. Dalam rentang Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2027, pabrikan mobil listrik itu harus memproduksi mobil dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan yang diimpor.

    (riar/dry)

  • BPK komitmen perkuat kerja sama dengan SAV Vietnam

    BPK komitmen perkuat kerja sama dengan SAV Vietnam

    Kemitraan BPK dan SAI Vietnam telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga…,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berkomitmen memperkuat kerja sama dengan State Audit Office of Vietnam (SAV) atau Supreme Audit Institution (SAI) Vietnam.

    Pernyataan tersebut disampaikan saat BPK menerima kunjungan SAI Vietnam dalam rangkaian kegiatan bilateral.

    “Kemitraan BPK dan SAI Vietnam telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi ini melalui dialog terbuka, pembelajaran bersama, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Isma mengapresiasi dukungan SAI Vietnam terhadap pencapaian internasional BPK, termasuk terpilihnya BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) periode 2026-2032.

    Baru-baru ini, BPK terpilih sebagai anggota lembaga audit eksternal UN BoA yang dinilai sebagai bentuk pengakuan dunia atas profesionalisme dan kredibilitas Indonesia.

    BPK terpilih untuk menggantikan China National Audit Office, lembaga pemeriksa keuangan tertinggi (SAI) China, yang sebelumnya mewakili kawasan Asia-Pasifik.

    Selama enam tahun (2026-2032), BPK akan bekerja sama dengan dua anggota UN BoA lainnya, yaitu SAI Prancis (Cour des Comptes) dan SAI Brasil (Tribunal de Contas da União) untuk melakukan audit terhadap badan-badan PBB.

    Dalam pernyataannya, BPK berkomitmen memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pemeriksaan yang independen, profesional, efisien, dan inovatif.

    Pencalonan Indonesia sebagai anggota UN BoA telah diumumkan sejak 2021. Dukungan dari negara-negara anggota berhasil dihimpun melalui diplomasi yang intensif oleh BPK dan Kementerian Luar Negeri, baik secara bilateral maupun lewat berbagai forum internasional, hingga akhirnya Indonesia terpilih secara aklamasi.

    “Kunjungan ini (SAI Vietnam) menjadi momentum penting bagi kedua lembaga pemeriksa negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin sejak lebih dari satu dekade, sekaligus memperluas ruang kolaborasi dalam mendukung penguatan tata kelola sektor publik,” ungkap Kepala BPK.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerebek Markas Scam Online, Junta Myanmar Tangkap 1.600 WNA

    Gerebek Markas Scam Online, Junta Myanmar Tangkap 1.600 WNA

    Naypyitaw –

    Junta militer Myanmar mengumumkan penangkapan nyaris 1.600 warga negara asing (WNA) dalam penggerebekan yang berlangsung selama lima hari terhadap markas scam online yang marak di perbatasan Thailand.

    Markas-markas sindikat penipuan yang luas telah menjamur di perbatasan Myanmar-Thailand yang dilanda konflik. Markas itu menampung para scammer yang menargetkan pengguna internet dengan modus penipuan asmara atau bisnis, yang meraup puluhan miliar dolar Amerika setiap tahunnya.

    Junta militer Myanmar telah sejak lama dituduh menutup mata terhadap pertumbuhan industri gelap tersebut. Namun sejak Februari lalu setelah dilobi oleh pendukung militer utama China, mereka secara berkala mengumumkan penindakan keras yang dilakukan.

    Sejumlah operasi penggerebekan tambahan yang dimulai bulan lalu, menurut beberapa pemantau, merupakan bagian dari tabir asap yang dirancang untuk melampiaskan tekanan dari Beijing, tanpa terlalu merugikan sekutu milisi junta Myanmar.

    Dalam pengumuman terbaru, seperti dilaporkan media pemerintah The Global New Light of Myanmar dan dilansir AFP, Senin (24/11/2025), junta militer Myanmar mengatakan bahwa sebanyak “1.590 warga negara asing yang memasuki Myanmar secara ilegal telah ditangkap”.

    Penangkapan itu terjadi antara 18-22 November dalam penggerebekan-penggerebekan di markas scam dan judi online Shwe Kokko. Namun tidak disebutkan secara detail soal asal negara para WNA yang ditangkap.

    Laporan The Global New Light of Myanmar hanya menyebutkan bahwa sebanyak 223 orang, yang dituduh melakukan scam dan judi online di Shwe Kokko, telah ditahan pada Sabtu (22/11) waktu setempat. Terdapat 100 warga negara China di antara mereka yang ditahan.

    “Selain itu, otoritas setempat telah menyita 2.893 komputer, 21.750 ponsel, 101 receiver satelit Starlink, 21 router, dan sejumlah besar material industri yang digunakan dalam aktivitas penipuan dan perjudian online,” sebut The Global New Light of Myanmar dalam laporannya.

    Menyusul investigasi AFP bulan lalu yang mengungkapkan bahwa receiver layanan internet satelit Starlink telah dipasang secara massal di markas-markas scam dan judi online, perusahaan milik miliarder Amerika Elon Musk itu mengatakan telah menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink di sekitar lokasi yang diduga menjadi markas scam online di Myanmar.

    Video yang dipublikasikan media lokal menunjukkan alat penggilas jalan menghancurkan ratusan monitor komputer yang berjajar di samping tumpukan ponsel yang terlebih dahulu dihancurkan di kompleks Shwe Kokko pada Sabtu (22/11).

    Sejak kudeta tahun 2021 yang memicu perang sipil, wilayah perbatasan Myanmar menjadi lahan subur bagi markas-markas scam dan judi online, yang menurut para analis, dikelola oleh ribuan pekerja sukarela serta orang-orang dari luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pengusaha Akui Barantin Buka Ruang Ekspor Jadi Lebih Luas

    Pengusaha Akui Barantin Buka Ruang Ekspor Jadi Lebih Luas

    Jakarta –

    Pengusaha impor-ekspor kerap kali mengalami penahanan barang karena komoditas yang akan diterima di dalam negeri belum sesuai standar. Padahal, importir sudah membayar pajak dalam rangka impor (PDRI).

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Impor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, mengatakan saat ini pihaknya telah jauh lebih terbantu dengan kebijakan yang diterapkan Badan Karantina Indonesia (Barantin).

    “Karena terus terang kami merasa karantina ini merupakan partner kita. Kita sangat bersyukur dengan kemajuan karantina yang ada, sehingga barang-barang ekspor kita juga tidak tertolak di negara tujuan. Dulu sering sekali barang kita ke Australia tertolak, ke China tertolak karena karantina,” ucap Toto dalam Talkshow Sinergi Menjaga Sumber Daya Hayati Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Selain itu, Toto juga menganjurkan agar Barantin rutin melakukan penyuluhan terutama kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini karena, menurut Toto, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti regulasi perkarantinaan.

    “Kami berharap sekali Barantin di daerah-daerah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Karena banyak sekali pelaku usaha kita, khususnya UMKM binaan kita, yang kadang mereka tidak tahu aturan tapi juga tidak melakukan penyuluhan secara jelas sehingga ini menghambat ekspor mereka,” bebernya.

    Namun, Toto bilang, hampir seluruh produk rempah dan ikan produksi UMKM terkena karantina. Ditambah, kondisi Indonesia yang kekurangan cold storage untuk penyimpanan ikan di sejumlah wilayah di Indonesia.

    “Kita miskin cold storage. Pada saat Menteri Susi itu memang membangun banyak cold storage, tapi setelah dibangun tidak di-maintain. Sehingga jadi besi tua semua. Ikan-ikan kita di wilayah Indonesia Timur, di Natuna, dan sebagainya tidak terurus dengan baik. Ini juga sangat merugikan nelayan kita,” tutupnya.

    (eds/eds)

  • INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyatakan perlu adanya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk turunan petrokimia seperti polypropylene (PP) homopolymer guna menjaga utilisasi.

    “Utilisasi produksi saat ini turun di bawah 70 persen, dan hal ini tentu berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menormalkan kondisi operasional agar tetap aman. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, perusahaan terpaksa akan merumahkan sebagian pekerja,” kata Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Kebutuhan percepatan keputusan BMAD kata dia semakin mendesak, karena utilisasi kapasitas produksi nasional dilaporkan telah turun di bawah 70 persen. Kondisi tersebut dapat berujung pada penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak ada intervensi kebijakan.

    “Untuk waktu pastinya, kami belum dapat memastikan apakah akan memakan waktu satu, dua, atau tiga bulan, karena semuanya bergantung pada keputusan tim tarif. Dalam kasus anti-dumping, besaran tarif yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan akan ditentukan oleh tim tarif. Jadi, sampai saat ini belum ada timeline yang jelas,” kata Fajar.

    INAPLAS berharap pemerintah mampu memberikan keputusan tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh.

    “Kami berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, sehingga aspek perlindungan, pengamanan, dan keseimbangan dapat benar-benar tepat sasaran,” kata Fajar.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor sektor plastik dan barang jadi plastik Indonesia mencapai 10,59 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Menurut Fajar, kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi BMAD agar industri nasional tidak terus ditekan oleh produk impor.

    Adapun pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping impor PP dari delapan negara.

    Penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi bahwa produk impor dijual di bawah harga wajar pasar dan telah menimbulkan kerugian material bagi industri nasional yang semakin tertekan oleh lonjakan volume impor.

    Delapan negara yang menjadi objek penyelidikan tersebut adalah China, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    Pemerintah turut memberikan kesempatan hingga 7 November 2025 kepada negara-negara tersebut untuk mengajukan pembebasan dari kemungkinan pengenaan BMAD. Kata Fajar, penyelidikan tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kanselir Jerman Tegaskan Kedaulatan Ukraina Tak Bisa Ditawar!

    Kanselir Jerman Tegaskan Kedaulatan Ukraina Tak Bisa Ditawar!

    Jakarta –

    Pada Minggu (23/11), Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan kepada DW bahwa Eropa tengah menghadapi “ancaman serius” terhadap arsitektur keamanannya. Pernyataan itu disampaikan saat negosiasi atas rencana kontroversial Amerika Serikat (AS) terus berlangsung di Jenewa.

    Merz menegaskan, kedaulatan Ukraina tidak boleh dikorbankan dalam skema apa pun, termasuk dalam kesepakatan yang diinginkan Trump untuk disetujui sebelum Kamis (27/11).

    Apa kata Merz soal rencana perdamaian Ukraina?

    Berbicara kepada Michaela Küfner dari DW setelah KTT G20 di Johannesburg, Merz mengatakan bahwa Eropa sudah mengetahui rencana tersebut. Ia juga telah berbicara dengan Presiden AS Donald Trump sebelum berangkat ke Afrika Selatan.

    “Kami mengetahui rencana 28 poin ini sejak Jumat lalu,” kata Merz.

    “Saya berbicara dengan Presiden Trump sebelum saya berangkat. Saya sampaikan bahwa kami bisa menyetujui beberapa poin, tetapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kami setujui. Dan saya tegaskan bahwa kami sepenuhnya sejalan dengan Ukraina, bahwa kedaulatan negara tersebut tidak boleh dipertaruhkan.”

    Ia menyebut negosiasi di Jenewa berlangsung serius dan dipimpin para penasihat keamanan nasional dari AS, Ukraina, dan Eropa. “Kami tidak tahu bagaimana hasil akhirnya,” ujar Merz.

    Namun pada akhirnya, kedaulatan Ukraina tidak boleh diganggu gugat.

    Merz mengatakan perang telah mengguncang stabilitas Eropa selama hampir empat tahun. “Kami melihat serangan serius terhadap infrastruktur kami. Kami melihat serangan besar terhadap keamanan siber kami. Ini ancaman mendalam bagi tatanan politik seluruh benua,” ujarnya. “Itulah alasan kenapa kami begitu terlibat.”

    Ia juga memperingatkan bahwa tanggal Kamis (27/11) yang ditetapkan Trump untuk menyelesaikan seluruh detail rencana tersebut tidak realistis. “Saya kira tidak mungkin menyepakat seluruh 28 poin,” katanya.

    Sejauh mana peran Eropa dalam rencana perdamaian ini?

    Merz menegaskan bahwa Eropa justru mengevaluasi langkah yang lebih kecil. Selain itu, menurutnya, Eropa juga masih memiliki kendali atas hasil akhir yang dapat dicapai.

    “Kami mencoba menentukan bagian mana dari rencana ini yang bisa disepakati secara bulat oleh Eropa, Amerika, dan Ukraina di satu sisi, serta Rusia di sisi lain,” katanya. “Ini sangat rumit… saat ini kami mencoba menyiapkan langkah sementara hingga Kamis. Dan saya tahu Presiden Trump ingin setidaknya ada hasil sementara pada hari itu.”

    Merz menegaskan bahwa Eropa memegang kendali atas elemen-elemen kunci dalam rencana tersebut. “Aset Rusia yang berada di Brussel tidak bisa mengirimkan ke Amerika. Itu tidak masuk akal,” katanya. Jadi, jika rencana ini benar-benar dijalankan, dukungan Eropa pasti diperlukan.

    Ia juga menyebut Cina bisa membantu menekan Rusia. “Cina bisa berperan. Cina bisa memberi tekanan tambahan pada Rusia untuk mengakhiri perang ini,” ujarnya.

    Merz menambahkan bahwa ia mengadakan “pertemuan panjang” dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang dalam rangka persiapan kunjungan kenegaraan tahun depan. Ia berharap gencatan senjata bisa dicapai sebelum kunjungan tersebut terlaksana.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    Tonton juga video “Putin Terima Rencana Perdamaian yang Dirancang Trump”

    (ita/ita)

  • Kapolri Resmi Buka Apel Kasatwil Polri 2025, Samakan Visi Dukung Kebijakan Pemerintah

    Kapolri Resmi Buka Apel Kasatwil Polri 2025, Samakan Visi Dukung Kebijakan Pemerintah

    Kabupaten Bogor –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolri secara resmi membuka dan memberikan arahan kepada jajaran. Agenda ini bertujuan untuk menyamakan visi dalam mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto serta meningkatkan pelayanan publik.

    Kapolri hadir di agenda Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 yang digelar di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). Kegiatan ini diikuti 631 peserta yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops dan seluruh Kapolres dari berbagai wilayah Indonesia.

    Usai para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, Kapolri secara resmi membuka Apel Kasatwil Polri 2025 dengan menancapkan tongkat ke podium seremoni. Kapolri didampingi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

    Dalam agenda ini hadir pula Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabaharkam Polri Komjen Karyoto, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

    Hadir pula Tim Transformasi Reformasi Polri, atase kepolisian negara sahabat di antaranya dari Australia, Amerika Serikat, China, Filipina, Jepang, Malaysia, dan Prancis.

    Acara turut dihadiri Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie (dok Istimewa)

    Usai Kapolri, Prof Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri juga akan memberikan sambutan di agenda ini. Setelah itu ada pemutaran video prototipe bangunan Polri dilanjutkan dengan penandatanganan maket prototipe bangunan polda, polres dan polsek oleh Kapolri.

    Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 ini akan digelar selama tiga hari hingga Rabu (26/11). Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan Apel Kasatwil tahun ini mengusung tema ‘Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat’. Peserta apel akan mendapatkan paparan dari berbagai narasumber strategis.

    “Apel Kasatwil merupakan momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat arah kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Trunoyudo melalui keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

    Agenda ini bertujuan untuk menyamakan visi dalam mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto serta meningkatkan pelayanan publik (dok Istimewa)

    “Apel Kasatwil Polri ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat profesionalisme Polri dan memastikan sinergi dengan arah kebijakan nasional,” lanjut dia.

    Trunoyudo menegaskan bahwa melalui kegiatan ini, Polri diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai instrumen negara. Khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjadi mitra masyarakat.

    “Dengan adanya Apel Kasatwil 2025 ini, Polri diharapkan dapat berperan optimal sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan, sekaligus sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” harapnya.

    (hri/jbr)

  • Mobil Listrik Murah China Disebut Bisa Gerus Pasar LCGC, Daihatsu Bilang Gini

    Mobil Listrik Murah China Disebut Bisa Gerus Pasar LCGC, Daihatsu Bilang Gini

    Jakarta –

    Mobil listrik mulai membanjiri pasar otomotif Indonesia. Dengan harga mulai di bawah Rp 200 juta, mobil listrik murah seperti BYD Atto 1 mencatat penjualan yang cukup signifikan, bahkan bisa mengalahkan penjualan mobil konvensional murah seperti LCGC (low cost green car). Apakah artinya kehadiran mobil listrik murah bakal menggerus pasar mobil LCGC? Ini kata Daihatsu.

    Marketing and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah mobil listrik murah China sudah menggerus pasar mobil LCGC. Sebabnya, konsumen mobil LCGC memiliki karakter yang berbeda dengan mobil listrik murah.

    “Kalau menggerus saya tidak tahu ya. Karena tidak dan belum melakukan survei berkaitan dengan ini. Tapi kalau di LCGC, LCGC sendiri, kebutuhannya yang perlu teman-teman tahu, 70% sampai 80% adalah first car buyer,” buka Agung menjawab pertanyaan detikOto di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang (21/11/2025).

    “First car buyer itu belum beli sudah mikirin jual, belum beli sudah mikirin gimana ngerawatnya. Jadi affordable saat beli, affordable saat rawat, mendapatkan keuntungan saat jual. Jadi itu adalah ownership di first car buyer,” tambah Agung.

    Agung mengatakan, meski Daihatsu belum melihat mobil listrik murah sebagai ancaman buat mobil LCGC, kehadiran mobil seperti BYD Atto 1 memiliki peran yang positif buat industri otomotif Indonesia.

    “Jadi bagaimana antara LCGC dengan kendaraan elektrifikasi, walaupun memiliki range harga yang sama, saya rasa keduanya memiliki sama-sama peran positif di market otomotif Indonesia,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, kendati baru seumur jagung, BYD Atto 1 sudah membetot perhatian orang Indonesia melalui capaian penjualan yang fantastis.

    Berdasarkan data wholesales Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), BYD Atto 1 terdistribusi sebanyak 9.396 unit per Oktober 2025. Angka ini terbilang besar untuk satu model mobil yang bahkan masih diimpor utuh dari China.

    BYD Atto 1 secara resmi dijual di Indonesia mulai Juli saat GIIAS 2025 berlangsung, dan pengiriman unit kepada konsumen dimulai pada Oktober 2025. Artinya baru sebentar saja, BYD Atto 1 sudah sukses menyalip penjualan mobil termurah di Indonesia, yaitu LCGC.

    Total penjualan LCGC per Oktober 2025 mencapai 8.505 unit. Bila dirinci per model; Toyota Calya 3.057 unit, Honda Brio Satya 2.021 unit, Daihatsu Sigra 1.689 unit, Toyota Agya 887 unit, dan Daihatsu Ayla 851 unit.

    Mobil LCGC Daihatsu Sigra Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Awalnya LCGC diposisikan sebagai mobil pertama dengan harga terjangkau (di bawah Rp 150 juta). Namun saat ini, banyak model LCGC tembus Rp 180 juta-Rp 200 juta. Kenaikan harga akibat regulasi emisi, penambahan fitur, dan biaya produksi membuat daya tarik ‘low cost’ semakin pudar.

    Melihat komposisi harga dan juga fitur, BYD Atto 1 disebut pengamat, bisa menggerogoti pasar LCGC. Terlebih, biaya perawatan mobil listrik yang lebih murah ketimbang mobil bermesin konvensional juga jadi daya tarik lainnya.

    “Terutama bagi konsumen gen millenial dan gen Z kota besar atau tier 1 khususnya Jabodetabek yang mengutamakan biaya operasional rendah, aksesibilitas ke wilayah ganjil-genap, performa yang lebih baik, dan fitur konektivitas modern,” jelas Pengamat Otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung Yannes Pasaribu dalam keterangannya.

    (lua/dry)

  • Perusahaan Sarang Burung Walet Mau IPO, Bidik Dana Segar Rp 105 M

    Perusahaan Sarang Burung Walet Mau IPO, Bidik Dana Segar Rp 105 M

    Jakarta –

    Perusahaan eksportir sarang burung walet, PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencananya, perseroan mulai melakukan pencatatan saham pada 8 Desember 2025.

    Mengutip dari prospektus IPO, Abadi Lestari berencana melepas 625 juta lembar saham atau setara 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga setiap saham yang dipatok sebesar Rp 150 hingga Rp 168 per lembar, maka dana segar IPO yang diraih perseroan sebesar Rp 105 miliar.

    “Jumlah dana yang dihimpun melalui penawaran umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 105.000.000.000,” tulis Manajemen Abadi Lestari Indonesia, Senin (24/11/2025).

    Ke depan, dana hasil IPO ini akan dialokasikan untuk modal kerja perseroan untuk mengelola usaha sarang burung walet. Adapun rinciannya, 56,33% dialokasikan untuk pemenuhan modal kerja pembelian bahan baku, yakni sarang burung walet.

    Kemudian sekitar 43,67% akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT Realfood Winta Asia untuk pembelian bahan baku berupa sarang burung walet. Perseroan meyakini bisnis sarang burung walet prospektif untuk jangka panjang.

    Pada 2024, nilai ekspor sarang burung walet Indonesia sendiri tercatat mencapai US$ 551,556. Kemudian dari sisi domestik, sarang burung walet untuk produk segmen kesehatan di marketplace mencapai Rp 10,7 triliun, dengan suplemen makanan berkontribusi sekitar 55%.

    “Perseroan menargetkan segmen kelas menengah ke atas di Indonesia yang tengah bertumbuh pesat, sehingga kemampuan menangkap peluang pada segmen ini menjadi penentu pertumbuhan jangka panjang. Prospek sarang burung walet sangat menjanjikan seiring kenaikan permintaan, terutama dari pasar Asia seperti China, Hong Kong, dan Singapura,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • China luncurkan uji coba komersial layanan IoT satelit

    China luncurkan uji coba komersial layanan IoT satelit

    Wuhan (ANTARA) – China meluncurkan uji coba komersial layanan Internet of Things (IoT) satelit untuk mendiversifikasi pasokan di pasar komunikasi satelit dan mendukung pengembangan yang aman dan sehat bagi industri-industri emerging seperti antariksa komersial dan ekonomi ketinggian rendah (low-altitude), demikian dilansir Science and Technology Daily pada Sabtu (22/11).

    Menurut China 5G + Industrial Internet Conference 2025 yang digelar di Wuhan, Provinsi Hubei, China Tengah, uji coba komersial ini akan berlangsung selama dua tahun dan mendukung perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat untuk menjalankan layanan IoT satelit sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

    Uji coba ini bertujuan untuk mendiversifikasi pasokan di pasar komunikasi satelit, menstimulasi vitalitas entitas pasar, meningkatkan kemampuan layanan industri, menetapkan sistem regulasi keamanan, serta mengembangkan pengalaman dan model yang dapat direplikasi dan diperluas.

    IoT satelit memanfaatkan teknologi komunikasi satelit untuk menghubungkan perangkat secara masif di darat, lautan, dan udara, menyediakan layanan pengumpulan dan transmisi data. Skenario penerapannya mencakup perikanan maritim, transportasi dan logistik, energi dan sumber daya air, komunikasi darurat, ekonomi ketinggian rendah, serta internet industri.

    Sebagai komponen penting dari infrastruktur baru, pengembangan komunikasi satelit di China telah memasuki jalur cepat pada tahun ini, dengan kemajuan signifikan dalam pembangunan konstelasi, terobosan teknologi, dan pengembangan industri.

    Pada Agustus 2025, Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China mengeluarkan pedoman tentang optimalisasi akses pasar untuk mendorong pembangunan industri komunikasi satelit, yang menguraikan rencana komprehensif dan pendekatan sistematis untuk membuka berbagai layanan komunikasi satelit.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.