Negara: Republik Rakyat Cina

  • China akan bangun basis percontohan nasional untuk industri emerging

    China akan bangun basis percontohan nasional untuk industri emerging

    Beijing (ANTARA) – China mulai membangun basis demonstrasi pengembangan industri baru nasional, dengan tujuan mendirikan sekitar 100 basis demonstrasi kawasan industri dan 1.000 basis demonstrasi jenis perusahaan pada tahun 2035, menurut Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi.

    Berdasarkan surat edaran tersebut, pembangunan basis percontohan akan selaras dengan strategi pembangunan nasional 2035 dan periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), dengan fokus pada sektor-sektor emerging utama, seperti industri teknologi informasi generasi berikutnya, energi baru, material baru, biologi, perangkat canggih, kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) terhubung cerdas, peralatan ketinggian rendah (low-altitude), dan kedirgantaraan, serta perlindungan hijau dan lingkungan hidup.

    Basis-basis percontohan kawasan industri akan bertujuan untuk mendorong pengembangan industri-industri unggulan terklaster, berskala besar, dan berteknologi tinggi, memperkuat pasokan teknologi generik utama, meningkatkan transformasi dan penerapan industri atas capaian ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta mengeksplorasi pendekatan manajemen yang sesuai dengan industri-industri emerging.

    Perusahaan-perusahaan percontohan akan berfokus pada penguatan pengembangan produk, pemanfaatan teknologi utama dan inti, serta pencapaian terobosan dalam inovasi orisinal utama.

    Perusahaan-perusahaan tersebut juga akan berupaya mengembangkan bentuk dan model bisnis baru, serta mendorong inovasi dalam skenario aplikasi, demikian menurut kementerian tersebut.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap ada 27 perusahaan asal China dan Vietnam di sektor padat karya, khususnya alas kaki dan garmen, yang akan memindahkan pabriknya ke Pulau Jawa. 

    Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan, relokasi perusahaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tarif yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke China dan Vietnam dengan Indonesia.

    Dia menuturkan, jika rencana relokasi tersebut terealisasi, akan ada sekitar 120.000 lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia

    Perlu diketahui, di saat Gedung Putih memukul Indonesia dengan tarif resiprokal sebesar 19%, China dan Vietnam mendapatkan tarif lebih tinggi, masing-masing 47% dan 20%.

    “Ini adalah relokasi di labour-intensive sector, alas kaki dan garmen. Ada 27 pabrik yang berencana untuk pindah ke daerah Jawa, terutama Jawa Tengah karena perbedaan tarif tadi. Ini bisa membuat 120.000 tenaga kerja,” kata Firman dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

    Meski demikian, Firman mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan reformasi birokrasi untuk memastikan kemudahan bisnis (ease of doing business) dapat ditingkatkan. 

    Selain itu, para pemilik usaha juga menginginkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Firman menuturkan, perusahaan China dan Vietnam tersebut membutuhkan tenaga-tenaga penjahit. Namun, rata-rata profesi masyarakat di Jawa Tengah adalah petani.

    “Jadi, mereka butuh waktu untuk melatih para tenaga kerja di Jawa sehingga produktivitasnya bisa meningkat, at least [setidaknya] setara dengan Vietnam,” tambah Firman.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah. 

    Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif.  

    “Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi. 

    Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. 

    Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.

  • Apindo ungkap Alasan Investor Pilih Vietnam Ketimbang Indonesia

    Apindo ungkap Alasan Investor Pilih Vietnam Ketimbang Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap alasan investor lebih tertarik menanamkan modalnya ke Vietnam dibandingkan Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan investor ketika masuk ke Indonesia adalah dari sisi regulasi. 

    “Persyaratan dokumen yang sangat banyak, kewajiban menggunakan konsultan, hingga berbagai masalah sistem menjadi hambatan utama,” jelasnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

    Shinta menegaskan bahwa faktor regulasi yang tumpang tindih dan tidak konsisten membuat proses kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia masih dinilai memakan waktu dan biaya. 

    Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang dinilai lebih cepat dan efisien dalam memproses investasi.

    Selain persoalan regulasi, Shinta menekankan Indonesia masih dianggap sebagai high cost economy. Dia mencontohkan, biaya logistik Indonesia saat ini mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13% dan China 16%. 

    Sementara itu, harga listrik industri di Indonesia tercatat 32% lebih mahal dibandingkan Vietnam.

    Selain itu, tekanan biaya produksi juga meningkat signifikan. Berdasarkan data Apindo, Shinta menyebut inflasi naik 138%, PDB tumbuh 147%, dan upah buruh melonjak 197% dalam periode 2014–2025. 

    “Ini semua membuat biaya produksi kita kurang kompetitif. Pada akhirnya, ketika kita berkompetisi dengan negara tetangga, biaya menjadi pembanding utama,” katanya.

    Adapun, untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing nasional, Apindo menetapkan empat fokus utama untuk menjalankan fungsi advokasi serta koordinasi kebijakan yang strategis dengan pemerintah.

    Pertama, mendukung program pemerintah untuk memperkuat basis produktivitas nasional, termasuk link and match ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan di industri masa depan.

    Kedua, menjadi mitra strategis pemerintah dalam perundingan global dengan memberikan masukan mengenai kebutuhan dunia usaha. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai masih tumpang tindih.

    Terakhir, Apindo turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan struktural melalui proses deregulasi agar kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat top-down, tetapi mencerminkan kebutuhan pelaku usaha.

    “Apindo memastikan bahwa pertumbuhan harus berbasis shared effort—tumbuh dari bawah, bukan hanya dari atas,” ujar Shinta.

  • Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Investasi Hilirisasi Melonjak jadi Rp431,4 Triliun

    Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Investasi Hilirisasi Melonjak jadi Rp431,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp431,4 triliun sepanjang Januari–September 2025, meningkat 58,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi seiring diperketatnya kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah dan mewajibkan proses pengolahan dilakukan di dalam negeri.

    ‎Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia.

    “Kita sudah masuk ke kebijakan yang tidak lagi mengizinkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk raw material. Setidaknya proses tier pertama harus dilakukan di dalam negeri,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (24/11/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hilirisasi telah menjadi kerangka kebijakan nasional yang dirancang secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah membangun peta jalan yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan tujuan menarik investasi berorientasi ekspor dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional.

    ‎Menurut Todotua, kenaikan realisasi investasi yang mencapai Rp431,4 triliun didorong terutama oleh sektor mineral, diikuti perkebunan dan kehutanan, migas, serta perikanan. Ia menyebut, capaian tersebut menandai perubahan struktural dalam komposisi investasi Indonesia.

    “Tahun lalu totalnya hanya sekitar Rp42,9 triliun. Kenaikan tahun ini membuktikan bahwa hilirisasi memberikan impak langsung pada peningkatan investasi nasional,” katanya.

    ‎Dalam paparannya, Todotua menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan posisi geopolitik yang berada pada tulang punggung jalur perdagangan global, Indonesia menurutnya memiliki peluang strategis untuk mempercepat industrialisasi.

    “Indonesia ini luar biasa. Apa yang dicari ada di sini. Kita berada pada backbone geopolitik timur–barat dan utara–selatan, dengan ALKI II [alur laut kepulauan Indonesia] sebagai penggerak ekonomi internasional,” ujarnya.

    ‎Ia mengatakan bahwa sektor nikel menjadi salah satu rantai industri yang struktur hilirnya sudah hampir lengkap, mulai dari smelter hingga industri baterai. Pemerintah kini tengah menata hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah agar rantai pasok domestik lebih kuat dan tidak bergantung pada pasar luar.

    Namun, Todotua juga mengingatkan bahwa pembangunan smelter yang tidak terkendali berisiko memunculkan overcapacity dan menekan daya saing produk dalam jangka panjang.

    ‎Di sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batu bara. Todotua menyebut, proyek coal to synthetic gas yang dijalankan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PDN dan Pusri akan diarahkan untuk produksi amonia dan metanol, sekaligus mengurangi impor yang selama ini masih tinggi.

    “Impor metanol kita masih 2,2 juta sampai 3 juta ton, padahal gas dan batu bara kita punya. Permintaan meningkat karena program B40 yang membutuhkan campuran metanol dengan CPO. Kita harus mengejar negara seperti China yang 40% batu baranya dipakai untuk produk turunan,” katanya.

    ‎Percepatan hilirisasi juga terlihat pada ekosistem yang dikembangkan oleh MIND ID. Di sektor aluminium, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 telah resmi beroperasi. Ke depan fasilitas yang berada di Mempawah, Kalimantan Barat ini akan semakin kuat dengan hadirnya SGAR Fase II dan smelter aluminium baru yang saat ini tengah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

    Di sektor timah, PT Timah Tbk. tengah mematangkan hilirisasi produk turunan mulai dari solder hingga tin chemicals untuk masuk ke pasar elektronik, otomotif, dan kimia global.

    Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk. terus memperluas investasi dalam memperkuat produksi nikel matte dan produk turunan berstandar rendah karbon sebagai bagian dari ekosistem baterai kendaraan listrik melalui pengembangan tiga proyek strategis yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

    Proyek-proyek ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas produksi nikel sekaligus membangun fondasi bagi ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

    Di sisi lain, PT Freeport Indonesia menyiapkan penguatan hilirisasi tembaga dari smelter Gresik dan precious metals refinery (PMR), yang menjadi fondasi penting bagi industri listrik, energi terbarukan, dan teknologi global.

    ‎Todotua mengatakan bahwa proyek-proyek hilirisasi MIND ID menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok mineral strategis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pemerintah memperkirakan hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi hingga 2040 dengan nilai investasi mencapai US$618 miliar dan nilai tambah US$235,9 miliar, serta potensi ekspor kumulatif mencapai US$857 miliar dan penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja.

    ‎“Hilirisasi adalah strategi agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai negara pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai nilai global,” ujar Todotua.

  • Turis China yang Tewas di Bali Dipastikan Tak Keracunan, Ini Dugaan Sementara

    Turis China yang Tewas di Bali Dipastikan Tak Keracunan, Ini Dugaan Sementara

    Badung

    Polres Badung telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap turis China, Deqinzuoga, yang tewas di Clandestino Hotel, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Polisi memastikan korban tidak keracunan.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik bahwa bahasa racun itu sudah tidak terdeteksi dalam pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Jadi, racun, pestisida, arsen, sianida maupun metanol, dan alkohol tidak terdeteksi. Sehingga, bahasa yang berkembang, racun itu sudah terpatahkan secara scientific investigation,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Badung, AKP Azarul Ahmad, di kantornya, dilansir detikBali, Senin (24/11/2025).

    Dokter Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah, Denpasar, Kunthi Yulianti, menjelaskan telah mengambil sampel dari beberapa organ korban, termasuk darah, urine, cairan lambung, hati, paru-paru, dan ginjal, untuk diperiksa di Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Bali. Hasilnya, tidak ditemukan senyawa beracun.

    “Tidak ditemukan adanya pestisida pada seluruh sediaan. Juga pada seluruh sediaan tidak ditemukan atau tidak terdeteksi adanya narkoba. Untuk metanol dan etanol juga tidak ditemukan pada seluruh sediaan,” ujar Kunthi.

    “Maka saya menyimpulkan bahwa secara pasti sebab kematian ini memang masih abu-abu begitu ya. Tetapi, secara pemeriksaan makroskopis saya dari autopsi bahwa sebab kematian karena iritasi saluran pencernaan yang menimbulkan diare dan mengakibatkan kekurangan cairan dan elektrolit tidak dapat disingkirkan,” jelas Kunthi.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/idn)

  • Penjualan BYD Atto 1 Masih Membludak di Akhir Tahun

    Penjualan BYD Atto 1 Masih Membludak di Akhir Tahun

    Jakarta

    BYD Atto 1 sukses membetot perhatian masyarakat Indonesia. Angka 9 ribu unit untuk satu model bisa dicapai oleh Atto 1 dalam kurun waktu sebulan. Tren ini diprediksi masih terus terjadi hingga akhir tahun.

    Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia Luther T Panjaitan mengatakan permintaan BYD Atto 1 terus mengalami kenaikan.

    “Sampai hari ini saya lihat secara progress peningkatan penjualan. Relatively sama. Saya yakin masih sampai akhir tahun. Fenomena demand dari Atto 1 itu masih sama,” kata Luther di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

    Lebih lanjut Luther mengatakan permintaan yang bertambah itu karena masyarakat Indonesia mulai percaya diri meminang Atto 1 setelah melihat langsung di jalanan.

    “Kedua begini, ada karakternya masyarakat Indonesia ya. Ketika sudah banyak di jalanan mereka baru lebih confidence. Nah sekarang ini belakangan dealer-dealer mengatakan malah lebih banyak. Karena sudah lihat ada yang mungkin merasakan langsung, sudah ke dealer. Jadi kita confidence ini akan berjalan lebih panjang. Bukan hanya karena ada penumpukan,” jelas dia.

    Berdasarkan data wholesales, BYD Atto 1 terdistribusi sebanyak 9.396 unit per Oktober 2025. Angka ini terbilang besar untuk satu model. Semuanya masih diimpor utuh dari China.

    Pengamat Otomotif Yannes Pasaribu menilai harga dari Atto 1 bisa menggerus pasar Low Cost Green Car (LCGC). Namun momentum ‘meledaknya’ angka BYD Atto 1 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

    “Menurut saya lonjakan penjualan Atto 1 yg menyalip LCGC terjadi karena dua faktor besar yg saling menguatkan, yakni harga dan momentum distribusi awal,” kata Yannes.

    “Harga Atto 1 yg tembus ke kisaran LCGC membuat hambatan rasional capex terhadap EV runtuh ketika konsumen muda dan urban mulai membandingkan fitur, teknologi, serta citra sosialnya dengan mobil LCGC ICE,” tambah dia.

    “Sementara di saat yg sama unit inden dari periode GIIAS dan promosi agresif benar-benar terkirim dan tercatat di Oktober, sehingga angka bulan ini lebih mencerminkan akumulasi permintaan tertahan tersebut,” jelasnya lagi.

    (riar/dry)

  • Ekonom: Danantara pacu daya saing Krakatau Steel melalui penyehatan

    Ekonom: Danantara pacu daya saing Krakatau Steel melalui penyehatan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior dan Associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai positif upaya penyehatan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk oleh BPI Danantara.

    “Melalui penyehatan oleh Danantara, tingkat competitiveness KS lebih bagus. Kemudian, produksi atau kapasitas produksi lebih bagus. Akibatnya, nanti skala ekonomi juga lebih baik, sehingga harga jual produk-produk KS menjadi kompetitif,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Peningkatan daya saing, lanjutnya, juga meningkatkan penjualan BUMN tersebut, tidak hanya korporasi swasta ketika membangun konstruksi.

    Selain itu, juga membuka peluang BUMN-BUMN lain untuk berlomba-lomba memesan baja dari KS.

    Namun, Ryan meminta KS lebih memperbanyak varian produknya agar bisa memenuhi permintaan yang lebih beragam, karena hal itu juga bisa menjadi cara untuk bersaing dengan baja impor dari China.

    Oleh karena itulah, dia mendukung upaya penyehatan KS oleh BPI Danantara.

    Sebagai superholding sekaligus mitra strategis, Danantara memang perlu memberi dukungan finansial terhadap BUMN-BUMN strategis seperti Telkom, PLN, Pertamina, dan KS.

    “Upaya ini penting, karena Danantara memang mengarahkan BUMN-BUMN dalam konteks pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis itu berada di domain Danantara. Sedangkan, BP BUMN mengatur mengenai regulasinya,” ujar dia melalui sambungan telepon.

    Menurut dia, dukungan tersebut lebih tepat disebut sebagai penyertaan dibandingkan pinjaman, yakni, penyertaan sejumlah anggaran yang dibutuhkan entah kepada KS, atau yang lain, yang membutuhkan.

    Penyertaan tersebut, lanjutnya, merupakan upaya untuk menyehatkan kinerja keuangan KS.

    Tentu saja, melalui persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi KS.

    Selain itu, dalam pelaksanaannya, KS harus benar-benar menggunakan sesuai tata kelola yang baik atau GCG (good corporate governance).

    “Jadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh, yang harus dipatuhi. KS harus menurut, tegak lurus terhadap arahan Danantara. Ini penting,” katanya.

    Sebelumnya, Krakatau Steel meminta bantuan Danantara untuk menginjeksi modal 500 juta dolar AS atau sekitar Rp8,3 triliun.

    Sementara, Danantara juga memastikan pembenahan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) akan terus berjalan guna memperkuat posisi perusahaan sebagai produsen baja nasional yang kompetitif.

    Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas, beberapa waktu lalu, menyatakan pembenahan di tubuh Krakatau Steel perlu dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan kinerja operasional, sekaligus menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan bagi perseroan.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Beijing

    Pemerintah China melontarkan kritikan terhadap rencana Jepang menempatkan rudal di sebuah pulau di dekat Taiwan, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat. Beijing menyebut rencana Tokyo itu sebagai upaya disengaja untuk “menciptakan ketegangan regional dan memprovokasi konfrontasi militer”.

    Kritikan itu muncul di tengah krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara China dan Jepang, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengatakan pada bulan ini bahwa serangan hipotetis Beijing terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    “Kekuatan sayap kanan di Jepang … membawa Jepang dan kawasan menuju bencana,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin, seperti dilansir Reuters, Senin (24/11/2025).

    “Beijing bertekad dan mampu menjaga kedaulatan teritorial nasionalnya,” tegasnya.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11) yang mengatakan bahwa rencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara di pangkalan militer di Yonaguni, pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari lepas pantai Timur, “terus bergerak maju”.

    Koizumi menjelaskan bahwa penempatan rudal itu bertujuan untuk melindungi Yonaguni. “Kita meyakini bahwa keberadaan unit ini akan mengurangi kemungkinan serangan bersenjata terhadap negara kita,” ucapnya.

    Mao, dalam tanggapannya, mengkritik rencana penempatan rudal di pulau berpenghuni yang letaknya paling barat di Jepang tersebut.

    “Langkah ini sangat berbahaya dan seharusnya menimbulkan kekhawatiran serius di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional,” kritik Mao.

    Perselisihan diplomatik terbaru ini memicu krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada Jumat (21/11), China mengadukan perselisihan diplomatik dengan Jepang ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui surat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

    Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam suratnya kepada Guterres, menuduh Tokyo mengancam “intervensi bersenjata” terkait Taiwan.

    Fu juga menuduh Takaichi telah melakukan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional” dan norma-norma diplomatik ketika dia mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • CSCEC4 Tampil di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7

    CSCEC4 Tampil di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7

    FAJAR.CO.ID, BEIJING — Inisiatif Satu Sabuk, Satu Jalan (Belt and Road Initiative) merupakan praktik utama dalam membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

    Sejak implementasinya, sejumlah besar proyek kerja sama terkait pembangunan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di negara-negara di sepanjang jalur tersebut telah berakar, menjadikannya barang publik internasional yang sangat populer dan platform untuk kerja sama internasional.

    Inisiatif ini telah memberikan kebijaksanaan dan solusi China untuk tata kelola global. Sebagai salah satu perusahaan China pertama yang berekspansi ke luar negeri, China Construction Fourth Engineering Division Corp., Ltd. telah secara aktif berkontribusi pada pengembangan berkualitas tinggi Inisiatif Sabuk dan Jalan.

    Inisiatif ini telah menyelesaikan serangkaian proyek penting di lebih dari 30 negara di sepanjang jalur tersebut, yang mewakili konstruksi, persahabatan, dan semangat China, serta telah meraih pengakuan internasional.

    Menurut Li Yi, Wakil Presiden CSCEC4, “Inisiatif Sabuk dan Jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tapi jembatan persahabatan jangka panjang. Ketika kami membangun pabrik, rumah sakit, atau kawasan industri, kami juga membangun kepercayaan,” jelasnya Li Yi.

    Dari tanggal 18 hingga 20 November, CSCEC4 hadir di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7, memamerkan inovasi teknologi dan layanan ekologisnya dalam konstruksi Sabuk dan Jalan.

    Hal ini menunjukkan kemampuan tangguh perusahaan-perusahaan Cina dalam melayani industri konstruksi global. Di area pameran kontraktor umum, CSCEC4 menampilkan pameran teknologi inovatif seperti pabrik konstruksi awan, robot bertenaga kabel, kontainer standar, Komposit Semen Rekayasa, produk beton insulasi ultra-ringan, dan material bangunan fosfogipsum.

  • Hadapi Tekanan China, Jepang-Filipina Perkuat Aliansi Militer

    Hadapi Tekanan China, Jepang-Filipina Perkuat Aliansi Militer

    Jakarta

    Jepang dan Filipina menggelar latihan militer pertama mereka pada Oktober 2025 sebagai bagian dari pakta pertahanan penting yang mulai berlaku pada September.

    Perjanjian Akses Timbal Balik (Reciprocal Access Agreement/RAA) yang ditandatangani pada Juli 2024 memungkinkan kedua negara saling mengerahkan pasukan di wilayah masing-masing.

    Victor Andres “Dindo” Manhit, analis geopolitik di Manila, mengatakan pakta baru ini meningkatkan kerja sama kedua sekutu ke level yang lebih tinggi. Pasalnya, kerja sama ini tidak hanya mencakup angkatan udara, angkatan darat, serta angkatan laut, tetapi juga ruang siber.

    “Di empat domain itu, kami menantikan kolaborasi yang kuat. Jepang akan bisa membantu kami saat kami mencoba melakukan modernisasi, meskipun dengan kemampuan yang terbatas,” ujar Manhit.

    Perjanjian ini dapat dilihat sebagai respons atas meningkatnya ketegangan antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan. Jepang sendiri memiliki sengketa wilayah terpisah dengan Cina terkait sejumlah pulau di Laut Cina Timur.

    Negara-negara tetangga Cina perkuat pertahanan

    Jepang telah menawarkan ekspor hingga enam kapal perang kepada Filipina untuk memperkuat pertahanan maritim mereka. Saat ini, kapal perusak kelas Abukuma tersebut masih digunakan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang.

    Manhit meyakini masih ada “banyak sekali” ruang kerja sama untuk ke depannya.

    Karena kebangkitan ekonomi Cina, peningkatan anggaran militernya, serta sikap yang semakin agresif di wilayah sengketa, banyak negara di Indo-Pasifik kini terpaksa ikut memperkuat pertahanan mereka.

    Cina kecam latihan gabungan dengan AS

    Salah satu contoh adalah Second Thomas Shoal, bagian dari Kepulauan Spratly, di area yang secara militer diduduki Filipina. Beijing tetap bersikeras bahwa area tersebut adalah milik Cina.

    Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Antarbangsa di Den Haag memutuskan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional.

    Cina menolak putusan tersebut dan menuduh Filipina beroperasi di perairan Cina. Kapal-kapal Filipina kerap menghadapi tindakan agresif dari kapal Cina di sekitar wilayah sengketa, mulai dari dibuntuti, dikepung hingga diserang dengan meriam air dan sinar laser oleh Penjaga Pantai Cina.

    Pada 14-15 November lalu, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan gabungan di Laut Cina Selatan, di bawah kegiatan Multilateral Maritime Cooperative Activity (MMCA). Latihan itu berlangsung di perairan yang oleh Manila disebut Laut Filipina Barat. Kegiatan tersebut dilihat sebagai respons untuk memberikan sinyal politik kuat kepada Cina.

    Langkah tersebut memicu respons keras Beijing. Pejabat Cina menyebut latihan itu “merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.”

    Cina hentikan impor makanan dari Jepang

    Latihan yang melibatkan Angkatan Laut AS itu juga berlangsung di tengah memanasnya hubungan Cina-Jepang, setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan Jepang bisa melakukan aksi bela diri jika Cina menyerang Taiwan.

    Sebuah unggahan daring oleh Xue Jian, Konsul Jenderal Cina di Osaka, mengkritik pernyataan Takaichi. Ia menulis bahwa “kami hanya perlu memenggal kepala-kepala kotor mereka.” Unggahan tersebut telah dihapus.

    Cina merespons dengan menghentikan impor produk laut dari Jepang dan menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang. Hampir 500.000 tiket pesawat ke Jepang telah dibatalkan.

    Kei Koga, profesor di Program Kebijakan Publik dan Urusan Global di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, mengatakan strategi Cina adalah memberi tekanan kepada Jepang, yang juga bisa berdampak pada Filipina.

    “Saya percaya Cina melihat pernyataan PM Takaichi sebagai peluang besar untuk menekan potensi pemerintahan konservatif yang kuat di Jepang,” katanya kepada DW.

    “Dengan cara itu, Cina mungkin mencoba menciptakan jurang antara AS dan Jepang, serta antara Jepang dan negara lain, termasuk Filipina.”

    Filipina menimbang risiko konflik Taiwan

    Cina mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya, dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasainya.

    Pada Agustus, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa setiap konflik terkait Taiwan hampir pasti akan menyeret negaranya untuk terlibat “meski dengan terpaksa.” Cina mengatakan Filipina akan “bermain api” jika hal itu terjadi.

    Koga menilai fokus Manila terutama tertuju pada Laut Cina Selatan dan upaya menjaga kepentingannya di kawasan tersebut.

    “Jepang dan Amerika Serikat telah membahas kemungkinan kontingensi Taiwan dan bagaimana mereka dapat bekerja sama. Mengingat kedekatan geografis, mereka ingin membahas isu itu dengan Filipina,” ujarnya.

    “Fokus strategis Filipina adalah Laut Cina Selatan. Mereka melihat bahwa kerja sama pertahanan dapat memperkuat kemampuan mereka untuk menahan atau mencegah agresivitas Cina di sana,” tambahnya.

    “Filipina memang khawatir soal kontingensi Taiwan karena ada lebih dari 160.000 warga Filipina di Taiwan, jadi negara itu harus memperhatikannya. Namun, untuk kerja sama militer jika terjadi situasi darurat, saya rasa Filipina belum memiliki rencana yang jelas,” jelas Koga.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)