Negara: Republik Rakyat Cina

Jakarta, Beritasatu.com – Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata permanen dan tanpa syarat di Gaza, pada Rabu, 4 Juni 2025. Padahal, 14 dari 15 anggota Dewan, termasuk Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris, mendukung resolusi tersebut.

Langkah Washington ini bukan yang pertama. Sejak 1972, AS telah menggunakan hak vetonya sebanyak 49 kali untuk melindungi Israel, terutama dalam konteks konflik dengan Palestina. Sebagian besar veto tersebut bertujuan menggagalkan resolusi yang menuntut penghentian kekerasan, mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina, atau menyerukan pencabutan blokade di wilayah Gaza.

Dalam resolusi terbaru, kondisi Gaza digambarkan sebagai “bencana kemanusiaan” dan mendesak pencabutan pembatasan terhadap distribusi bantuan. Namun, AS menolak naskah tersebut dengan alasan tidak mencantumkan secara eksplisit pembebasan sandera oleh Hamas.

“Amerika tidak akan menyetujui resolusi yang menyamakan Israel dengan Hamas,” tegas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dikutip The Guardian, Kamis (5/6/2025). 

Ia menyebut resolusi itu “kontraproduktif dan menyasar Israel secara tidak adil.” Rubio juga memastikan bahwa AS akan terus berdiri di sisi Israel dalam forum-forum internasional.

Amerika Serikat kembali memicu kontroversi setelah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen dan tanpa syarat di Gaza. – (AP/DOK)

Dunia internasional langsung menunjukkan reaksi keras atas ulang Amerika Serikat. Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menyebut ekspansi militer Israel di Gaza bersamaan dengan pembatasan bantuan sebagai “tidak manusiawi”. Ia juga mendesak investigasi independen atas jatuhnya korban sipil akibat penembakan di lokasi distribusi bantuan dari Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang justru didukung AS dan Israel.

“Distribusi bantuan yang dikontrol ketat oleh Israel bukan hanya tidak efektif, tapi juga tidak bermoral,” kata Woodward.

Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, bahkan secara langsung menyebut veto AS sebagai “penghalang utama” dalam upaya menghentikan konflik. “Dunia sudah bersatu meminta gencatan senjata. Hanya AS yang berdiri melawan,” tegasnya.

Menurut laporan PBB, sedikitnya 27 orang tewas dan ratusan terluka dalam insiden penembakan oleh pasukan Israel terhadap warga Gaza yang tengah mengantre bantuan makanan. Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, meminta penyelidikan independen atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa setiap hari warga sipil menghadapi risiko tewas hanya karena ingin bertahan hidup.

Kondisi Gaza Utara setelah serangan brutal Israel hingga layanan kesehatan lumpuh total. – (Mer-C/Istimewa)

Rekam jejak panjang veto AS terhadap resolusi yang berkaitan dengan Israel menunjukkan pola yang konsisten. Dari 49 veto yang dijatuhkan sejak 1972, sebanyak 34 di antaranya berhubungan langsung dengan konflik Israel-Palestina. Beberapa contoh termasuk penolakan resolusi yang menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

Selain itu Amerika juga pernah veto terhadap resolusi yang mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina. Begitu juga dengan veto terkait desakan internasional agar Israel menarik diri dari wilayah pendudukan. Lagi-lagi hal itu digagalkan karena veto Amerika Serikat. 

Media-media internasional yang fokus pada hak asasi manusia menilai sikap AS tersebut sebagai penghalang utama bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. “Selama veto digunakan untuk membungkam konsensus dunia, maka jalan menuju perdamaian akan selalu tertutup,” tulis mereka.

Meskipun menuai kecaman, AS tetap bersikeras bahwa resolusi-resolusi tersebut tidak mencerminkan kompleksitas situasi dan terlalu menyudutkan Israel tanpa mempertimbangkan aksi-aksi dari pihak Hamas.

Namun demikian, dengan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan meningkatnya tekanan internasional, pertanyaan besar kembali muncul: sampai kapan veto akan digunakan untuk menunda keadilan?