Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Tokyo –

    Pemerintah Jepang memanggil Duta Besar (Dubes) China untuk menyampaikan protes terkait insiden jet tempur di perairan internasional dekat Okinawa. Dalam insiden itu, pesawat militer Beijing dituduh mengunci radar terhadap jet-jet tempur Tokyo.

    Insiden itu semakin memperdalam perselisihan diplomatik antara kedua negara menyusul komentar Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan, yang memancing kemarahan China. Bulan lalu, PM Takaichi mengisyaratkan Tokyo akan melakukan intervensi militer untuk setiap serangan Beijing terhadap Taipei.

    China selalu menganggap Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak menutup kemungkinan untuk merebutnya dengan kekerasan.

    Otoritas Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa sejumlah jet tempur J-15 dari kapal induk Liaoning milik China sebanyak dua kali mengunci radar mereka terhadap jet-jet tempur Jepang yang mengudara di atas perairan internasional di dekat Okinawa pada Sabtu (6/12) waktu setempat.

    Tidak ada kerusakan atau cedera yang ditimbulkan dalam insiden tersebut.

    Jet tempur diketahui menggunakan radar untuk mengendalikan tembakan guna mengidentifikasi target-target, serta untuk operasi pencarian dan penyelamatan.

    Angkatan Laut China, dalam pernyataan terpisah, menyebut klaim Tokyo “sepenuhnya tidak konsisten dengan fakta-fakta” dan meminta Jepang untuk “segera berhenti memfitnah dan mencemarkan nama baik”.

    Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, memanggil Duta Besar China, Wu Jianghao, pada Minggu (7/12) waktu setempat, untuk “menyampaikan protes keras bahwa tindakan berbahaya tersebut sangat disesalkan”.

    Kementerian Luar Negeri Jepang, dalam pernyataan pada Minggu tengah malam, mengatakan bahwa Funakoshi “sangat mendesak pemerintah China untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang”.

    Sementara PM Takaichi mengatakan bahwa Jepang akan “menanggapi dengan tenang dan tegas”.

    “Sambil memantau secara ketat pergerakan militer China di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita, kami akan memastikan kewaspadaan dan pengawasan menyeluruh di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita,” ucapnya.

    Merespons protes yang disampaikan Tokyo, Kementerian Luar Negeri Beijing menyatakan penolakan dan mengatakan pihaknya telah mengajukan protes balasan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip kantor berita Xinhua, mendesak Jepang untuk “segera menghentikan tindakan berbahaya yang mengganggu latihan dan pelatihan militer normal China”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pertumbuhan Ekonomi Kalah Cepat dari Malaysia-Thailand, Indonesia Harus Berani Ngebut

    Pertumbuhan Ekonomi Kalah Cepat dari Malaysia-Thailand, Indonesia Harus Berani Ngebut

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang menunjukkan kemajuan, namun laju tersebut masih kalah cepat dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan.

    “Beberapa tahun ini berkembang maju juga tapi negara lain lebih cepat,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Ia mencontohkan Malaysia yang kini telah mencapai pendapatan per kapita sekitar USD 12.000, sementara Thailand hampir menyentuh USD 8.000. Angka tersebut jauh di atas Indonesia, meski pada masa lalu posisi Indonesia sempat setara dengan negara-negara tersebut.

    “Kalau kita lihat sekarang Malaysia itu income per kapita nya sudah USD 12.000, Thailand itu sudah hampir USD 8000 kita enggak usah cerita atau Tiongkok atau Korea Selatan jauh,” ujarnya.

    Menurutnya, ketertinggalan ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi regional.

    Ketertinggalan Jadi Alarm Kebijakan Nasional

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, perbandingan tersebut bukan untuk merendahkan capaian Indonesia, melainkan sebagai alarm agar negara berani melakukan koreksi arah pembangunan. Ia menilai, tanpa intervensi yang kuat, jarak ekonomi Indonesia dengan negara tetangga akan semakin lebar.

    Ia mengingatkan bahwa negara-negara yang kini melesat cepat berani mengambil keputusan strategis, termasuk memperkuat peran negara dalam mengawal industrialisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sementara Indonesia, menurutnya, terlalu lama terjebak dalam pola yang kurang agresif.

    “Yang dulu hampir setara kalau enggak kita balik,” ujarnya.

     

  • Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain Nasional 8 Desember 2025

    Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain Nasional 8 Desember 2025

    Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pesatnya kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara anak-anak tumbuh dan berinteraksi.
    Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ruang digital juga menyimpan potensi risiko yang mengancam tumbuh kembang anak, mulai dari paparan konten berbahaya,
    cyber bullying
    , hingga eksploitasi data pribadi.
    Menyadari urgensi tersebut, sejumlah negara memperkuat regulasi ruang digitalnya, seperti Australia, Britania Raya, China, Amerika Serikat (AS), Jepang, termasuk Indonesia.
    Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam
    Pelindungan Anak
    , yang dikenal sebagai
    PP Tunas
    , Pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi anak di ruang digital.
    PP Tunas hadir bukan untuk membatasi kreativitas anak di dunia digital, melainkan memastikan mereka tetap aman dan terlindungi. 
    Regulasi ini bertujuan meningkatkan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (
    PSE
    ) serta mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak.
    Selain Indonesia, beberapa negara di bawah ini memiliki regulasi terkait pelindungan anak di ruang digital dengan ketentuan yang beragam. 
    1. Australia
    Australia mengesahkan Online Safety Act 2024 sebagai amandemen Online Safety Act 2021 untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan ruang digital, seperti pelecehan berbasis gambar,
    cyber abuse
    , atau
    cyber bullying
    .
    Melalui kebijakan tersebut, pemerintah setempat berkomitmen mempercepat respons penghapusan konten dengan memberikan wewenang kepada eSafety Commissioner (eSafety) untuk menghapus konten daring yang dinilai berbahaya.
    Terkait penggunaan media sosial, Parlemen Australia mewajibkan platform media sosial tertentu, yang memiliki konten atau layanan berdasarkan batasan usia, untuk memastikan anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak memiliki akun.
    Kebijakan yang diterapkan Australia berfokus pada penguatan regulator, batasan usia kepemilikan akun media sosial, dan penghapusan konten secara cepat.
    Di sisi lain, PP Tunas mengatur akses digital anak berdasarkan usia 13, 16, dan 18 tahun. Anak usia 13 tahun hanya boleh mengakses platform berisiko rendah, usia 16 tahun dapat menggunakan layanan berisiko kecil hingga sedang, sementara usia 16–18 tahun bisa mengakses fitur yang lebih luas.
    Terkait batas minimum usia kepemilikan akun media sosial, PP Tunas tidak mengatur hal ini secara rinci seperti Online Safety Act 2024 milik Australia. Namun, kebijakan terkait pembatasan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Permen)
    Komdigi
    .
    Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar mengatakan, saat ini Komdigi sedang menyusun permen yang mengatur ketentuan teknis, termasuk batasan minimum usia untuk platform yang mengharuskan kepemilikan akun.
    “Diharapkan, (permen) bisa diselesaikan dan terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/12/205).
    Meski memiliki perbedaan, Online Safety Act 2024 dan PP Tunas sepakat untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak, dari paparan materi berbahaya dalam ruang digital.
    2. Britania Raya
    Pada Januari 2020, Britania Raya melalui Information Commissioner’s Office (ICO) mengesahkan Age Appropriate Design Code (Children’s Code).
    Regulasi tersebut mewajibkan penyedia layanan daring untuk merancang
    ruang digital yang ramah anak
    dengan mempertimbangkan kebutuhannya.
    Selain itu, setiap platform juga harus proaktif menilai usia pengguna dan memastikan pengaturan privasi dirancang pada tingkat privasi tertinggi bagi anak. Platform digital juga dilarang menggunakan teknik
    nudging
    yang mendorong anak memberikan data pribadi yang tidak diperlukan.
    Children’s Code yang berlaku di Britania Raya sejak September 2020 selaras dengan isi PP Tunas. Keduanya menuntut PSE untuk menciptakan ruang digital yang ramah anak.
    PP Tunas Pasal 17 huruf A secara khusus melarang PSE menerapkan praktik terselubung dan tidak transparan yang mendorong anak mengungkapkan data pribadi lebih dari yang diperlukan. Adapun Pasal 19 melarang
    profiling
    data anak untuk kepentingan komersialisasi.
    Kedua pasal tersebut sejalan dengan prinsip Children’s Code dalam membatasi pengumpulan dan pemanfaatan data anak.
    3. China
    Minor Protection Law (MPL) & Online Gaming Regulations di China menerapkan pendekatan yang ketat dengan fokus pada pelindungan anak dari bahaya
    game online
    dan kecanduan internet. 
    Kebijakan tersebut mewajibkan platform
    game online
    menampilkan nama asli pengguna, membatasi durasi bermain bagi anak di bawah 18 tahun, serta melarang penyediaan layanan
    game online
    untuk anak di bawah 18 tahun pada pukul 10.00 malam hingga 08.00 pagi.
    Seperti halnya MPL di China, PP Tunas Pasal 15 juga mengatur tanggung jawab PSE dalam menyediakan layanan
    game online
    . Namun, PP Tunas lebih menekankan pada tanggung jawab perlindungan data anak, sementara China lebih fokus pada pembatasan waktu dan durasi.
    Jika dibandingkan dengan regulasi dari tiga negara tersebut, PP Tunas mengatur tanggung jawab PSE secara komprehensif, mulai dari rancangan platform, pelindungan data, hingga kewajiban menyediakan fitur pengamanan digital bagi anak.
    Peneliti media sosial dan kesejahteraan sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Eka Riyanti Purboningsih menyambut positif kehadiran PP Tunas.
    Menurut Eka, perlindungan anak di ruang digital merupakan hal yang rentan karena ruang digital terkadang sulit diawasi orangtua dan arus informasinya tidak dapat disaring. Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur dengan lahirnya PP Tunas.
    “PP Tunas menunjukkan perhatian dan
    concern
    pemerintah pada perlindungan anak di era digital. Saya pribadi bersyukur akhirnya keluar juga PP ini,” ujar Eka, seperti dikutip Kompas.com, Senin (1/12/2025).
    Ia menilai, tantangan penerapan PP Tunas terletak pada konsistensi, kolaborasi, dan dukungan lintas pihak. Eka menekankan pentingnya keterlibatan orangtua dan guru sebagai pendamping utama anak di rumah dan di sekolah.
    “Dengan melibatkan sekolah, kita bisa menjangkau mayoritas anak di Indonesia. Guru bisa menjadi ujung tombak edukasi digital yang sehat,” ucapnya.
    Senada dengan Eka, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan mengatakan bahwa edukasi digital juga harus diberikan kepada orangtua dan sekolah sebagai komponen penting dalam menciptakan perlindungan anak di ruang digital.
    Menurutnya, kini terdapat jurang antara pemahaman anak dengan orangtua terkait internet dan gawai yang membuat orangtua tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pendamping aktivitas anak di ruang digital.
    “Di sisi lain, ada orangtua yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang digital cukup memadai, tetapi sibuk dan tidak punya waktu untuk membersamai, mendampingi, mengedukasi, dan mengawasi anak,” kata Kawiyan, dilansir dari Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
    Sementara itu, sekolah wajib menyediakan fasilitas internet untuk mendukung kegiatan belajar dengan tetap memastikan tidak ada penyimpangan selama anak-anak beraktivitas di ruang digital.
    “Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan mengembangkan diri, termasuk aman di ruang digital. Melindungi anak bukan dengan melarang mereka membawa
    handphone
    (HP) ke sekolah, tetapi bagaimana anak bisa bersikap bijak,” jelas Kawiyan.
    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tanpa edukasi dan pendampingan, anak-anak akan tetap menjadi pihak yang paling rawan terhadap kekerasan di ranah digital.
    “Karena itu, penting sekali jika PP Tunas mewajibkan PSE untuk melakukan edukasi dan memberdayakan ekosistem digital kepada orangtua, anak, sekolah, dan masyarakat,” tegas Kawiyan.
    Ia berharap, pemerintah dapat menjalankan PP Tunas dengan pengawasan ketat serta memastikan produk, layanan, dan fitur yang disediakan PSE sudah ramah anak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Diklaim Patuhi Kesepakatan Dagang, AS Pilih Waspada

    China Diklaim Patuhi Kesepakatan Dagang, AS Pilih Waspada

    Bisnis.com, JAKARTA — Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan China sejauh ini mematuhi kesepakatan dagang bilateral, termasuk komitmen pembelian kedelai, meski Washington tetap melakukan pemantauan ketat atas seluruh realisasi perjanjian tersebut.

    Greer mengatakan, pihaknya selalu melakukan verifikasi, memonitor, dan mencermati seluruh komitmen sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Menurut Greer, pemantauan intensif tersebut mengingat komitmen yang disepakati sangat spesifik.

    “Semua hal yang baru-baru ini kami sepakati dengan China bersifat sangat konkret dan relatif mudah dipantau. Sejauh ini, kami melihat mereka mematuhi kesepakatan tersebut,” ujar Greer dikutip dari Bloomberg, Senin (8/12/2025).

    Greer mengungkapkan China telah merealisasikan sekitar sepertiga dari komitmen pembelian kedelai AS untuk musim tanam kali ini.

    Sebelumnya, dilaporkan serangkaian pesanan yang dilakukan pada akhir Oktober—yang merupakan pembelian pertama pada musim ini—aktivitas pembelian kedelai AS oleh China sempat terlihat melambat.

    Pada akhir Oktober lalu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat memperpanjang gencatan tarif, melonggarkan kontrol ekspor, serta mengurangi sejumlah hambatan perdagangan. 

    Meski demikian, beberapa elemen kesepakatan tersebut—termasuk realisasi pembelian kedelai, proses penjualan aplikasi media sosial TikTok, hingga peningkatan penerbitan izin ekspor logam tanah jarang strategis dari China—masih dalam tahap pelaksanaan.

    Kantor berita pemerintah China Xinhua melaporkan, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Greer menggelar panggilan video dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada Jumat pekan lalu. 

    Dalam pertemuan tersebut, para pejabat terlibat diskusi mendalam dan konstruktif serta berkomitmen menjaga stabilitas hubungan dan menyelesaikan kepentingan masing-masing di bidang perdagangan dan ekonomi.

    Bessent pada Minggu (7/12/2025) mengatakan kepada CBS News dalam program Face the Nation bahwa China tidak akan mempercepat pembelian komoditasnya, namun pembelian itu tetap diperkirakan berlangsung pada musim tanam ini. Dia juga menyebut harga kedelai telah naik 12% hingga 15% sejak kesepakatan dengan China tercapai.

    Bessent menambahkan dirinya telah melepaskan kepemilikannya atas sebuah lahan pertanian kedelai untuk mematuhi perjanjian etika.

    Sementara itu, pemerintahan Trump diperkirakan akan merilis paket bantuan pertanian yang telah lama ditunggu pekan ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian AS Brooke Rollins dalam rapat kabinet pekan lalu.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah produsen chip seperti Nvidia seharusnya menjual semikonduktor canggih ke China atau justru langkah itu menimbulkan risiko keamanan nasional bagi AS, Greer menegaskan perlunya sikap sangat berhati-hati.

    “Kami tentu ingin kinerja perusahaan tetap baik, tetapi sebagai pembuat kebijakan, kepentingan keamanan nasional harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya Presiden Trump kerap membicarakan jenis chip tertentu yang mungkin akan dibatasi. Diskusi mengenai batasan itu selalu terbuka dan dapat berubah seiring waktu,” ujar Greer.

  • Legends Rilis 16 Desember, Tancap Gas Gelar Turnamen Esports Senilai Rp 1,1 Miliar

    Legends Rilis 16 Desember, Tancap Gas Gelar Turnamen Esports Senilai Rp 1,1 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Crossfire dipastikan akan kembali dengan membawa babak baru game bergenre first person shooting (FPS) ke perangkat mobile. Berjudul Crossfire: Legends, game ini akan meluncur di Asia Tenggara pada 16 Desember 2025.

    Game Crossfire: Legends ini dikembangkan langsung oleh TiMi Studio Group dan diterbitkan Level Infinite dengan lisensi resmi Smilegate. Menurut Produser Crossfire: Legends, Darren Gu, peluncuran ini menandai komitmen untuk menghadirkan pengalaman bermain yang intens dan taktis. 

    Game ini merupakan adaptasi internasional dari Crossfire Mobile, yang sangat populer di Tiongkok, dengan penyesuaian khusus untuk pemain di Asia Tenggara.

    Tim pengembang telah merancang ulang sejumlah sistem inti, mulai dari pertarungan tembak-menembak yang cepat dan responsif hingga kontrol mobile-native yang nyaman. Hasilnya adalah game shooter yang menggabungkan pertarungan berbasis skill dengan optimalisasi performa kelas tinggi.

    Fitur Unggulan dan Optimalisasi di Perangkat Mobile

    Crossfire: Legends dirancang untuk menangkap esensi dari franchise Crossfire yang sarat dengan kecepatan, intensitas, dan taktikal. Optimalisasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman bermain yang mulus dan kompetitif bagi para pemain di kawasan Asia Tenggara.

    Peluncuran game ini akan dilakukan secara bertahap di berbagai pasar Asia Tenggara, memungkinkan game untuk diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Produser Darren Gu menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan permulaan dari perjalanan Crossfire: Legends.

  • Geger! Makhluk Baru Bermata 24 Ditemukan di Kolam Hong Kong

    Geger! Makhluk Baru Bermata 24 Ditemukan di Kolam Hong Kong

    Jakarta –

    Peneliti di Hong Kong telah menemukan spesies ubur-ubur baru yang memiliki 24 mata, bernama Tripedalia maipoensis, di kolam udang di Cagar Alam Mai Po. Makhluk ini berukuran hanya sekitar setengah inci, sehingga sulit terlihat di air kolam yang keruh.

    Penemuan ini menambah anggota keempat yang dideskripsikan dalam famili Tripedaliidae, kelompok ubur-ubur kotak yang terkait erat. Secara keseluruhan, ubur-ubur kotak merupakan kelompok cnidaria kecil dengan hanya 49 spesies yang diketahui di seluruh dunia hingga saat ini.

    Penelitian ini dipimpin oleh Profesor Qiu Jianwen dari Hong Kong Baptist University (HKBU), seorang ahli biologi kelautan yang memantau respons ekosistem pesisir terhadap perubahan. Fokus risetnya adalah invertebrata laut, hewan tanpa tulang punggung yang hidup di laut.

    Timnya menghabiskan musim panas dari 2020 hingga 2022 untuk mengambil sampel malam hari dari kolam udang yang terletak di antara hutan bakau dan muara terbuka. Muara merupakan wilayah pesisir di mana sungai dan laut bertemu, sehingga air pasang menyegarkan kolam-kolam tersebut.

    Air di sana bersifat payau, campuran antara air tawar dan air laut yang agak asin. Dalam campuran berwarna cokelat kehijauan itu, ubur-ubur transparan ini bisa meluncur melewati jaring kecuali jika diamati dengan sangat teliti.

    Tripedalia maipoensis memiliki lonceng transparan hampir tidak berwarna dengan bentuk kubus membulat. Lonceng ini mencapai sekitar enam persepuluh inci dari atas ke bawah, membuat hewan ini cukup kecil untuk bersembunyi di antara batang tanaman.

    Di setiap sudut loncengnya, tiga pedalia datar-bantalan otot yang menjangkar tentakel-memanjang ke luar dan membantu mendorong air saat hewan berenang. Dari ujung setiap bantalan menggantung satu tentakel yang bisa mencapai panjang sekitar empat inci.

    Saat lonceng menekan dan rileks, velarium tipis-lembaran otot yang sebagian menutup bukaan-membantu memfokuskan semburan air di belakang ubur-ubur. Tripedalia maipoensis menggunakan dorongan terfokus ini untuk berenang lebih cepat daripada banyak ubur-ubur lain yang hanyut dengan denyut lemah.

    Untuk memastikan bahwa ini adalah spesies baru, tim memeriksa di bawah mikroskop dan menemukan bahwa ubur-ubur ini memiliki beberapa fitur mirip dengan kerabatnya dari Karibia, Tripedalia cystophora, tetapi berbeda dalam beberapa ciri kunci. Spesies baru ini memiliki tiga pedalia di setiap sudut lonceng, hanya satu tentakel pada setiap bantalan, dan saluran bercabang di velariumnya.

    Selain penampilan, para ilmuwan membangun filogeni-pohon keluarga yang menunjukkan hubungan antarspesies-menggunakan DNA dari beberapa gen. Perbandingan tersebut menempatkan Tripedalia maipoensis di samping Tripedalia cystophora, mengonfirmasi bahwa keduanya adalah sepupu dekat bukan satu spesies.

    Salah satu data kunci berasal dari rRNA, materi genetik yang sering digunakan untuk membandingkan spesies. Pada gen 16S rRNA, Tripedalia maipoensis berbeda dari Tripedalia cystophora sekitar 17,4 persen, perbedaan yang cukup besar untuk mendukung penamaan spesies baru.

    Seperti kerabat dekatnya, Tripedalia maipoensis membawa 24 mata yang disusun dalam empat kelompok pada struktur bernama rhopalia. Rhopalium, klub sensorik yang menampung setiap kelompok mata, menggantung sedikit di bawah tepi lonceng.

    Dalam setiap kelompok, dua mata lensa lebih besar-mata pembentuk gambar dengan lensa kecil-menangani sebagian besar penglihatan detail. Empat mata pit dan slit yang tersisa adalah organ sederhana yang terutama melacak cahaya dan gelap daripada bentuk tajam.

    Dalam eksperimen dengan Tripedalia cystophora, ilmuwan menemukan bahwa beberapa mata yang menghadap ke atas membantu ubur-ubur tetap berada di bawah kanopi bakau. Mata-mata itu terus-menerus mengarah ke dunia di atas air, memberikan panduan visual yang cukup bagi hewan untuk menghindari akar dan rintangan lain.

    Tripedalia maipoensis memiliki susunan jenis mata yang sama, sehingga mungkin juga menggunakan mata tertentu untuk tugas seperti berburu dan navigasi. Para peneliti masih perlu menguji secara tepat bagaimana spesies baru ini merespons cahaya dan bayangan di habitat kolam berlumpur miliknya.

    Meskipun tampak sederhana, ubur-ubur kotak menunjukkan perilaku yang mengejutkan untuk hewan kecil dan lunak seperti ini. Mereka bisa berenang cepat, menghindari rintangan, dan mempertahankan posisi di tambalan bercahaya matahari di mana krustasea kecil berkumpul.

    Eksperimen pembelajaran baru-baru ini dengan Tripedalia cystophora menunjukkan bahwa ubur-ubur ini bisa mengubah cara berenang setelah menabrak rintangan. Perilaku itu sesuai dengan pembelajaran asosiatif, proses di mana hewan menghubungkan pengalaman dengan tindakan selanjutnya.

    Tripedalia cystophora tidak memiliki otak tunggal, tetapi memiliki sistem saraf pusat-jaringan yang mengoordinasikan sinyal dari mata dan ototnya. Karena Tripedalia maipoensis sangat terkait, ilmuwan menduga bahwa ia mungkin memiliki beberapa kemampuan pembelajaran ini setelah diuji secara langsung.

    Tripedalia maipoensis adalah ubur-ubur kotak pertama yang dilaporkan secara resmi dari perairan pesisir Tiongkok, sehingga mengubah peta jangkauan global kelompok ini. Habitatnya di kolam udang yang dikelola di samping kota yang sibuk juga menunjukkan bahwa lanskap berbentuk manusia masih bisa menyembunyikan spesies yang belum diberi nama.

    Bagi konservasionis, setiap spesies baru menambah biodiversitas lokal, keragaman penuh makhluk hidup dalam ekosistem. Menemukan spesies tambahan di cagar alam yang telah dipelajari dengan baik seperti Mai Po membuat ilmuwan menduga bahwa lahan basah yang lebih sepi mungkin menyembunyikan lebih banyak kehidupan. Studi ini diterbitkan dalam jurnal Zoological Studies, demikian dilansir dari Earth.com.

    (afr/afr)

  • Macron Ultimatum China: Siap Kenakan Tarif jika Ketimpangan Neraca Dagang Makin Lebar

    Macron Ultimatum China: Siap Kenakan Tarif jika Ketimpangan Neraca Dagang Makin Lebar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Uni Eropa siap menjatuhkan tarif terhadap produk China jika Beijing tak segera mengatasi ketimpangan neraca perdagangan dengan blok tersebut yang terus melebar.

    “Saya mencoba menjelaskan kepada pihak China bahwa surplus perdagangan mereka tidak berkelanjutan karena mereka justru mematikan para mitranya sendiri, terutama dengan hampir tidak lagi mengimpor dari kami,” ujar Macron kepada surat kabar Les Echos sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Senin (8/12/2025).

    Macron mengatakan, jika China tidak bereaksi, dalam beberapa bulan ke depan Uni Eropa dapat mengambil langkah tegas dan melakukan decoupling, seperti Amerika Serikat, misalnya melalui tarif atas produk China. Dia juga menambahkan bahwa isu tersebut telah dibahas dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Macron baru saja kembali dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke China, di mana Paris mendorong peningkatan investasi seiring upaya menata ulang hubungan dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan Prancis, defisit perdagangan barang Prancis dengan China mencapai sekitar €47 miliar atau US$54,7 miliar pada tahun lalu.

    Sementara itu, surplus perdagangan barang China dengan Uni Eropa melejit hingga hampir US$143 miliar pada paruh pertama 2025, rekor tertinggi untuk periode enam bulan mana pun, menurut data resmi yang dirilis Beijing awal tahun ini.

    Ketegangan antara Prancis dan China meningkat sejak tahun lalu setelah Paris mendukung keputusan UE mengenakan tarif impor terhadap kendaraan listrik (EV) asal China. Beijing merespons dengan memberlakukan batas harga minimum terhadap cognac asal Prancis, memicu kekhawatiran di kalangan produsen daging babi dan produk susu bahwa sektor mereka bisa menjadi target berikutnya.

    Macron menilai pendekatan Amerika Serikat terhadap China justru tidak tepat dan memperburuk posisi Eropa karena mengalihkan arus barang China masuk ke pasar Uni Eropa.

    “Saat ini kami terjepit di antara kedua pihak, dan ini menjadi persoalan hidup atau mati bagi industri Eropa,” ujar Macron, sambil mencatat bahwa Jerman, ekonomi terbesar Eropa, tidak sepenuhnya berbagi pandangan yang sama dengan Prancis.

    Selain meningkatkan daya saing, Macron menilai Bank Sentral Eropa (ECB) juga perlu berperan memperkuat pasar tunggal Eropa. Ia berpendapat kebijakan moneter seharusnya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tidak semata fokus pada inflasi.

    Macron juga mengkritik keputusan ECB yang terus menjual obligasi pemerintah dalam portofolionya, karena berpotensi mendorong kenaikan suku bunga jangka panjang dan menekan aktivitas ekonomi. “Eropa harus dan ingin tetap menjadi kawasan dengan stabilitas moneter serta iklim investasi yang kredibel,” tutupnya.

  • BPBD DKI Jakarta Sebut Banjir di 4 Kelurahan Jaktim Telah Surut Siang Ini

    BPBD DKI Jakarta Sebut Banjir di 4 Kelurahan Jaktim Telah Surut Siang Ini

    JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta memastikan 4 kelurahan di wilayah Jakarta Timur yang sempat tergenang banjir akhirnya telah surut pada Minggu, 7 Desember 2025.

    Kepala Pusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, Mohamad Yohan membenarkan bahwa 15 RT dari 4 Kelurahan yang sempat terendam banjir kini telah surut. Dalam laporan, genangan banjir itu telah surut sekitar pukul 11.00 WIB.

    “Banjir yang sudah surut terdapat di Kelurahan Bidara Cina yakni ada 3 RT. Kemudian 4 RT di Kelurahan Kampung Melayu juga telah surut,” kata Yohan saat dikonfirmasi.

    Sebanyak 5 RT yang sempat tergenang banjir di Kelurahan Cawang juga dilaporkan telah surut.

    “Ada 3 RT di Kelurahan Cililitan juga telah surut,” ucapnya.

    Sebelumnya diberitakan, kali ciliwung yang melintasi wilayah Jakarta Timur kembali meluap dan membanjiri permukiman warga di 15 RT yang tersebar di empat kelurahan wilayah Jaktim pada Minggu, 7 Desember 2025, pagi.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, 15 RT tersebut berada di 4 kelurahan berbeda.

    Adapun di Kelurahan Bidara Cina terdapat 3 RT yang terendam banjir dengan ketinggian 30-35 cm. Genangan banjir di kawasan ini terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung yang melintas di kawasan tersebut.

    Selain itu, banjir juga disebabkan karena curah hujan yang tinggi sehingga menambah volume air yang tertampung di wilayah cekungan ini. Saat ini masih dilakukan penanganan oleh pihak terkait.

    “Ada 4 RT di Kelurahan Kampung Melayu dengan ketinggian air 75 cm. Penyebab karena curah hujan tinggi dan luapan kali Ciliwung,” ujar Kepala Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan saat dikonfirmasi, Minggu, 7 Desember.

    Sementara di Kelurahan Cawang, sebanyak 5 RT juga ikut terendam banjir. Banjir merendam ratusan rumah penduduk di kawasan ini.

    “Penyebabnya curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung. Ketinggian air mencapai 80 cm,” katanya.

    Selain itu, banjir juga menggenangi 3 RT yang berada di Kelurahan Cililitan. Di kawasan ini, genangan banjir dilaporkan setinggi 90 cm.

  • Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

    Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

    Pada 24 November, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan menegaskan kembali konsensus yang telah dicapai dalam pertemuan di Busan dan meninjau kondisi terkini hubungan Tiongkok–Amerika Serikat, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai isu Taiwan. Presiden Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan ke dalam pangkuan Tiongkok merupakan bagian dari tatanan internasional pascaperang. Presiden Trump menyatakan bahwa Tiongkok memainkan peran penting dalam proses kemenangan Perang Dunia II, dan bahwa pihak Amerika memahami arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok. Saat ini, tatanan pascaperang menghadapi tantangan dari sejumlah negara, dan perdamaian kawasan dihadapkan pada faktor-faktor ketidakstabilan baru. Percakapan telepon kali ini menunjukkan bahwa, di bawah kepemimpinan kedua kepala negara, komunikasi dan konsensus Tiongkok dan Amerika Serikat mengenai isu-isu prinsipil memiliki makna penting.

    Belakangan ini, pemerintahan yang dipimpin Sanae Takaichi di Jepang telah mengambil serangkaian langkah terkait isu Taiwan. Pihak Tokyo berupaya menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan untuk menekan Tiongkok, serta mendorong opini internasional agar melepaskan persoalan Taiwan dari kerangka tatanan internasional pascaperang dan mengkategorikannya semata-mata sebagai isu keamanan kawasan. Di balik langkah ini terdapat tujuan yang lebih mendasar, yakni memanfaatkan isu Taiwan untuk menembus berbagai pembatasan struktural yang dimiliki Jepang sebagai “negara kalah perang” di bidang kebijakan militer dan keamanan, sekaligus menciptakan kondisi bagi amandemen Konstitusi Damai. Pernyataan-pernyataan Sanae Takaichi tidak hanya menyentuh kepentingan inti Tiongkok, tetapi juga mempengaruhi landasan tatanan internasional yang terbentuk pasca-Perang Dunia II, sehingga menambah ketidakpastian bagi stabilitas regional.

    Kembalinya Taiwan kepada Tiongkok merupakan salah satu hasil penting kemenangan Perang Dunia II sekaligus bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pascaperang. Deklarasi Kairo secara tegas menetapkan bahwa Jepang harus mengembalikan wilayah-wilayah Tiongkok yang direbutnya, termasuk Taiwan dan Kepulauan Penghu. Pada tahun 1945, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mengeluarkan Deklarasi Potsdam yang kemudian diikuti oleh Uni Soviet, yang sekali lagi menegaskan bahwa “ketentuan-ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan”. Pada bulan September di tahun yang sama, Jepang menandatangani Instrumen Penyerahan Jepang dan berkomitmen untuk melaksanakan secara setia seluruh ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Potsdam. Langkah-langkah Sanae Takaichi terkait isu Taiwan bertentangan dengan tatanan internasional pascaperang yang didasarkan pada Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam, serta tidak sejalan dengan prinsip Satu Tiongkok yang secara luas diakui komunitas internasional. Apabila Jepang dibiarkan merusak kerangka yang ada pada titik kunci tatanan pascaperang, yakni isu Taiwan, hal ini pada praktiknya berarti mengabaikan pengorbanan yang telah dilakukan negara-negara sekutu anti-fasis, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat, dalam Perang Dunia II—sesuatu yang tidak dapat diterima oleh berbagai pihak di komunitas internasional yang menjunjung tinggi perdamaian.

    Perlu dicermati bahwa sebagian kekuatan politik di Jepang tengah mendorong suatu narasi baru. Mereka berupaya menafsirkan kembali sejarah dengan menjadikan “sistem San Francisco” sebagai dasar, serta atas nama “keamanan kawasan” berusaha melemahkan prinsip Satu Tiongkok. Langkah tersebut bukan saja menafikan fakta sejarah dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga menggoyahkan fondasi institusional dari situasi damai yang telah terpelihara selama 80 tahun pascaperang. Jika Jepang terus bertahan pada paham revisionisme sejarah dan mendorong kebijakan ekspansi militer serta persiapan perang, negara itu berisiko kembali menjadi faktor yang mengganggu stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Sebagian kalangan di Jepang beranggapan bahwa dengan mendapatkan dukungan Amerika Serikat, mereka dapat bertindak sesuka hati dalam isu-isu yang menyangkut Tiongkok dan bahwa upaya “menggunakan Taiwan untuk menahan Tiongkok” akan memperoleh pengakuan penuh dari Washington. Penilaian seperti ini jelas tidak sejalan dengan realitas. Tindakan kalangan kanan Jepang tersebut bukan hanya bertentangan dengan tekad rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya, tetapi juga melawan tatanan pascaperang yang dibangun dan dipelihara bersama oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, termasuk Amerika Serikat.

    Dalam konteks ini, efek stabilisasi yang dihasilkan oleh percakapan antara pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi semakin menonjol. Saat ini, konstelasi global tengah mengalami perubahan mendalam. Upaya menjaga dan memperkuat hasil kemenangan Perang Dunia II serta tatanan internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki arti strategis dan praktis yang sangat penting. Tatanan tersebut telah membentuk kerangka dasar bagi perdamaian global pascaperang dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Di bawah tatanan ini, komunitas internasional mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan global dan mencapai kemajuan di berbagai bidang. Karena itu, seluruh anggota komunitas internasional yang memikul tanggung jawab, khususnya negara-negara besar, seharusnya bersama-sama berkomitmen memelihara tatanan pascaperang ini dan tetap waspada terhadap setiap upaya yang mencoba menafikan sejarah atau mengubah pengaturan pascaperang.

    Tahun 2025 menandai 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Agresi Jepang sekaligus kemenangan Perang Dunia melawan Fasisme, dan pada saat yang sama merupakan peringatan 80 tahun pemulihan Taiwan. Pada titik sejarah ini, berbagai langkah Jepang terkait isu Taiwan mendapat sorotan luas dari komunitas internasional dan menjadi peringatan dini bagi semua pihak. Perdamaian di kawasan Asia-Pasifik tidak diraih dengan mudah; tidak ada satu pun negara yang seharusnya mengorbankan stabilitas kawasan demi kepentingan politiknya sendiri. Komunitas internasional perlu memperkuat kerja sama, secara konsisten mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta dengan tegas menentang setiap pernyataan dan tindakan yang merusak tatanan internasional pascaperang.

    Jepang perlu memahami dengan jelas bahwa upaya menantang tatanan internasional pascaperang tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan, dan keterlibatan yang tidak tepat dalam isu Taiwan juga tidak akan membawa apa yang disebut sebagai “terobosan strategis”. Komunitas internasional mendesak Jepang untuk menghadapi dan secara mendalam merefleksikan kembali sejarah agresinya, serta dengan sikap bertanggung jawab dan tindakan nyata membangun kembali kepercayaan negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional, sekaligus sepenuhnya meninggalkan setiap niat yang bertentangan dengan arus utama sejarah.

  • 5 Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian Nasional

    5 Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian Nasional

    Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR RI bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, mendatangkan tim dari China untuk mendeteksi korban banjir bandang di Aceh yang diduga masih tertimbun lumpur.
    “Komisi I
    DPR RI
    akan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/12/2025).
    Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kedatangan tim dari China berlangsung dalam kerangka kerja sama resmi.
    Selain itu, koordinasi juga diperlukan untuk mengawasi agar setiap
    bantuan internasional
    mematuhi aturan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak.
    Komisi I DPR RI menilai perlu mencermati setiap kerja sama internasional, terutama jika melibatkan kehadiran pihak asing di wilayah Indonesia.
    “Kami menegaskan bahwa prinsip yang selalu kami junjung adalah memastikan setiap bantuan dari luar negeri berjalan melalui mekanisme resmi pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun instansi terkait,” ujar dia.
    Kendati demikian, Komisi I DPR RI memahami kebutuhan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam kondisi darurat.
    “Namun, menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat tetap krusial. Setiap kehadiran tim asing di daerah bencana harus transparan, terkoordinasi, dan sesuai protokol nasional agar bantuan efektif sekaligus menjaga kedaulatan serta martabat bangsa,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya,
    Gubernur Aceh
    ,
    Muzakir Manaf
    (Mualem), telah mendatangkan tim dari China untuk mendeteksi mayat korban banjir bandang di Aceh yang diduga hingga saat ini masih tertimbun lumpur.
    Mualem menyebutkan, mereka berjumlah lima orang yang akan membantu pencarian korban tertimbun lumpur menggunakan perangkat khusus.
    “Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/12/2025).
    Menurut Mualem, khususnya di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, masih ada mayat yang belum ditemukan.
    “Lumpur itu sampai pinggang, jadi mereka ada alat untuk membantu kita,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.