Negara: Republik Rakyat Cina

  • Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia Dibayangi Babak Baru Perang Dagang AS-China

    Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia Dibayangi Babak Baru Perang Dagang AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan ini yang semula dijadwalkan membahas ketahanan ekonomi global kini dibayangi oleh memanasnya kembali perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    Melansir Reuters pada Senin (13/10/2025), pertemuan yang dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari 190 negara tersebut, semula direncanakan membahas ketahanan ekonomi global di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi AS. 

    Namun, eskalasi baru antara Washington dan Beijing kini mendominasi agenda, menyusul ancaman Trump untuk membalas kebijakan ekspor China yang diperluas secara drastis terhadap komoditas logam tanah jarang.

    Selama lima bulan terakhir, kedua negara sebenarnya telah membangun gencatan dagang yang menurunkan bea masuk dari level tiga digit dan mendorong peningkatan proyeksi pertumbuhan global versi IMF. Harapan sempat menguat menjelang rencana pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping akhir bulan ini.

    Namun, optimisme tersebut runtuh pada Jumat (10/10/2025) setelah Trump mengancam akan membatalkan pertemuan dan menaikkan tarif impor China secara masif, disertai langkah-langkah balasan lainnya.

    Situasi semakin tegang setelah Beijing membalas dengan mengenakan tarif pelabuhan baru terhadap kapal buatan atau berbendera AS, menyamai kebijakan biaya pelabuhan baru yang diberlakukan Washington untuk kapal asal China.

    Menurut Martin Muehleisen, mantan kepala strategi IMF yang kini di Atlantic Council, ancaman Trump bisa jadi merupakan strategi tawar-menawar, namun tetap menimbulkan ketidakpastian besar di pasar. “Semoga nalar menang. Jika Trump benar-benar kembali ke tarif 100% untuk barang China, pasar akan sangat terpukul,” ujarnya.

    Ancaman Trump memicu aksi jual saham terbesar di AS dalam beberapa bulan terakhir, di tengah kekhawatiran atas gelembung pasar saham yang dipicu euforia investasi kecerdasan buatan (AI).

    Sementara itu, masih belum jelas apakah Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang memimpin negosiasi perdagangan dengan China, akan bertemu pejabat Beijing selama pertemuan di Washington.

    IMF Tetap Optimistis

    Sebelum ketegangan kembali meningkat, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyoroti ketahanan ekonomi global dalam menghadapi berbagai guncangan, mulai dari biaya tarif, ketidakpastian ekonomi, pelemahan pasar tenaga kerja AS, hingga lonjakan adopsi AI.

    Dalam pratinjau World Economic Outlook yang akan dirilis Selasa mendatang, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya sedikit melambat dari 3,3% pada 2024. 

    IMF bahkan telah menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 3,0% pada Juli lalu, berkat penurunan bea masuk AS–China yang sempat meredakan ketegangan dagang.

    “Kita melihat ketahanan nyata di dunia, tapi ini tetap masa yang sangat tidak pasti. Risiko pelemahan masih mendominasi,” ujar Georgieva.

    Agenda AS di IMF–Bank Dunia

    AS juga mendorong IMF dan Bank Dunia untuk kembali fokus pada mandat utama, yakni stabilitas keuangan dan pembangunan, ketimbang isu iklim dan kesetaraan gender.

    Pertemuan ini sekaligus menjadi debut publik Dan Katz, Deputi Direktur Pelaksana IMF yang baru, mantan bankir investasi dan kepala staf Bessent. Negara anggota akan mengamati bagaimana Katz melaksanakan agenda AS, termasuk dorongan agar IMF lebih keras mengkritik kebijakan ekonomi China yang berbasis negara.

    Selain itu, dukungan AS terhadap Argentina, peminjam terbesar IMF, akan turut menjadi sorotan, terutama karena Presiden Argentina Javier Milei dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pekan ini. Georgieva menyambut langkah tersebut sebagai upaya menjaga reformasi berbasis pasar di Buenos Aires tetap berjalan.

    Namun Muehleisen mengingatkan dominasi AS berisiko menggeser peran IMF sebagai lembaga multilateral. “Apakah IMF masih lembaga global yang independen, atau mulai menjadi perpanjangan tangan Departemen Keuangan AS?” katanya.

    Selain isu AS–China, para menteri keuangan negara G7 dijadwalkan membahas langkah memperketat sanksi terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Inggris mendorong aksi bersama G7 dan Uni Eropa guna memangkas pendapatan energi Rusia dan membatasi akses Moskow terhadap aset luar negeri.

    Salah satu opsi yang dibahas adalah rencana Uni Eropa untuk menggunakan aset beku Rusia sebagai jaminan pinjaman sebesar 140 miliar euro (US$162 miliar) bagi Ukraina.

  • Pemerintah Ramu Insentif Baru untuk Kendaraan Komersial Listrik di RI

    Pemerintah Ramu Insentif Baru untuk Kendaraan Komersial Listrik di RI

    Jakarta

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan pertemuan dengan para petinggi SAIC Motor di Shanghai, China, Kamis (9/10). Pada agenda tersebut, mereka mengaku sedang menggodok aturan insentif untuk kendaraan komersial listrik.

    SAIC Motor yang memayungi beberapa merek mobil seperti Wuling, MG dan Maxus meminta pemerintah Indonesia agar terus melanjutkan program Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik seperti mobil penumpang dan bus.

    Selain itu, mereka juga meminta cakupan PPN DTP diperluas untuk kendaraan komersial listrik. Sebab, SAIC sudah mulai memproduksi kendaraan terkait di Indonesia, yakni Wuling MitraEV.

    SAIC ketemu Kemenperin bahas insentif kendaraan komersial listrik. Foto: Doc. Kemenperin

    Soal permintaan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenperin RU, Eko S.A. Cahyanto menegaskan, pihaknya sedang menggodok pemberian PPN DTP untuk kendaraan komersial listrik. Namun, dia tak mengungkap, progress-nya sudah sejauh apa.

    “Untuk usulan keberlanjutan insentif PPN DTP maupun penambahan lingkup insentif PPN DTP untuk kendaraan komersial saat ini sedang dalam pembahasan internal pemerintah,” ujar Eko, dikutip dari keterangan resmi Kemenperin RI.

    Kemenperin juga mendorong PT SGMW Motor Indonesia untuk memperbanyak variasi line up produk di Indonesia yang disesuaikan dengan selera konsumen Indonesia, serta penambahan investasi baru dalam rangka meningkatkan nilai TKDN.

    Bahkan, Pemerintah Indonesia terus mendorong SAIC untuk menjajaki peningkatan kapasitas ekspor kendaraan listrik (EV) yang diproduksi di Indonesia, guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor EV di ASEAN.

    “Kami berharap SAIC dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai rencana investasi berikutnya di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan platform elektrifikasi dan teknologi baru,” tuturnya.

    Eko menambahkan, Kemenperin terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan insentif bagi pengembangan kendaraan listrik, baik untuk produksi kendaraan maupun komponennya seperti baterai dan sistem penggerak listrik.

    “Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri, kami optimistis Indonesia dapat menjadi hub kendaraan listrik di kawasan,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Perbaikan Rumit, Biaya Lebih Mahal

    Perbaikan Rumit, Biaya Lebih Mahal

    Jakarta

    Terungkap, perbaikan mobil listrik yang mengalami kecelakaan ternyata lebih rumit. Biaya untuk penanganan mobil listrik pun lebih mahal dibandingkan mobil konvensional. Bahkan, dalam beberapa kasus kerusakannya bisa sangat parah sehingga tidak dapat diperbaiki sama sekali.

    Hal itu disampaikan oleh Asosiasi Asuransi Umum Malaysia, seperti dikutip New Straits Times. Menurut mereka, perbaikan mobil listrik yang mengalami kecelakaan menjadi tantangan baru yang dihadapi industri asuransi.

    CEO Asosiasi Asuransi Umum Malaysia, Chua Kim Soon, mengatakan meningkatnya popularitas EV, meskipun positif bagi keberlanjutan, juga menyoroti kebutuhan mendesak bagi perusahaan asuransi untuk beradaptasi dengan risiko dan realitas operasional baru.

    Chua mengatakan bahwa kendaraan listrik secara fundamental berbeda dari kendaraan konvensional. Mulai dari cara perbaikan hingga penyusutannya, sehingga menciptakan profil risiko unik yang harus disesuaikan oleh perusahaan asuransi.

    Asosiasi Asuransi Umum Malaysia telah mempelajari data dari pasar kendaraan listrik yang lebih matang seperti China untuk memahami kinerja kendaraan ini seiring waktu. Temuan menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia kendaraan listrik, kebiasaan mengemudi berubah, penyusutannya semakin cepat, dan perbaikan menjadi lebih rumit dan mahal.

    “Ketika terjadi kecelakaan di area mobil yang salah, terkadang kendaraan tersebut tidak dapat diperbaiki sama sekali,” ujarnya.

    “Kita perlu membangun ekosistem jaringan perbaikan baterai yang lengkap, dan saat ini, ekosistem tersebut masih belum matang,” sambungnya.

    “Anda benar-benar membutuhkan teknisi listrik untuk memperbaiki mobil-mobil ini. Mekanik biasa tidak dapat melakukannya dan berbahaya jika dilakukan dengan tidak benar. Jadi seluruh ekosistem ini harus dibangun dengan benar,” sebutnya.

    Chua mengatakan di pasar yang lebih matang dan terbuka, biaya asuransi kendaraan listrik jauh lebih tinggi. Sebab, risiko dan biaya yang dibutuhkan akan lebih besar terkait dengan perbaikan dan penggantian suku cadang.

    “Hal itu belum terjadi di sini, dan kami sedang berusaha mengelolanya agar tidak perlu menaikkan premi. Namun jika Anda melihat pasar lain, itulah kenyataannya,” tambahnya.

    (rgr/din)

  • Industri Tekstil Berdarah-darah, Pengusaha Surati Purbaya Minta Penyelamatan

    Industri Tekstil Berdarah-darah, Pengusaha Surati Purbaya Minta Penyelamatan

    Jakarta

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Surat tersebut dikirimkan untuk meminta audiensi mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dari praktik impor ilegal dan dumping produk China.

    Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta membeberkan kondisi industri tekstil yang sedang tidak baik-baik saja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak bisa dihindari. Semangat Purbaya terhadap pemberantasan impor ilegal dinilai menjadi harapan baru bagi industri tekstil sebagai penopang perekonomian nasional.

    “Industri TPT sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir. Putusnya rantai pasok industri tekstil saat ini dikarenakan adanya praktik impor ilegal dan praktik dumping produk China. Hal ini menyebabkan sebanyak 60 perusahaan tutup dan PHK sepanjang 2022 hingga saat ini. Atas dasar tersebut, kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk bersama-sama menyelamatkan industri tekstil saat ini. Kami berharap bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi industri tekstil dan multiplier effect atas pemberlakuan trade remedies. Untuk waktu dan tempat, kami menyesuaikan dengan agenda bapak,” tulis surat tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

    Terdapat beberapa usulan dan masukan yang disampaikan pengusaha terkait penanganan importasi TPT. Pertama, meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk menerapkan sistem elektronik data interchange (EDI), di mana master B/L menjadi dokumen utama PIB (port to port manifest).

    “(Selama ini) Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port to port manifest, di mana pemberitahuan impor barang (PIB/Inland Manifest) yang dibuat importir tidak didasarkan pada Master B/L sehingga praktik mis declare (under invoicing dan pelarian HS) digunakan oleh importir nakal dan selalu dimasukkan ke dalam jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik) oleh oknum petugas Ditjen Bea Cukai,” beber Redma.

    Kedua, mengusulkan agar semua kontainer masuk melalui AI scanner dan masuk jalur merah (pemeriksaan fisik) apabila terdeteksi ada ketidaksesuaian antara isi kontainer dengan dokumen. Selain itu, menetapkan pelabuhan untuk importasi barang jadi hanya di pelabuhan tertentu yang mempunyai fasilitas AI scanner lengkap.

    Ketiga, usul fasilitas impor untuk tujuan ekspor dibatasi hanya untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) saja dengan perbaikan sistem pengawasan, serta menghapus fasilitas PLB/GB/MITA.

    Keempat, mengusulkan perbaikan aturan terkait barang bawaan dan barang kiriman. Kelima, meminta pelarangan praktik impor borongan/kubikasi dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak yang terkait dengan praktik importasi ilegal.

    “(Saat ini) lemahnya penegakan hukum hingga kerja sama antar oknum importir, oknum jasa logistik, oknum petugas Ditjen Bea Cukai, hingga oknum pejabat lainnya dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum semakin kuat dan membentuk jaringan mafia impor,” ungkap Redma.

    (aid/ara)

  • “Perang” Trump Nggak Ngefek! Ekspor China Lampaui Target, Naik 8,3%

    “Perang” Trump Nggak Ngefek! Ekspor China Lampaui Target, Naik 8,3%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekspor China melonjak hingga 8,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada bulan September. Data terbaru disampaikan General Administration of Customs (Administrasi Umum Kepabeanan), Senin (13/10/2025).

    Angka tersebut melampaui proyeksi 6% dan meningkat dari kenaikan 4,4% pada Agustus. Perdagangan luar negeri China tumbuh lebih cepat dari perkiraan bulan lalu, di tengah kekhawatiran baru akan eskalasi besar dalam perang tarif antara China dan Amerika Serikat (AS).

    Mengutip Trading Economics, ekspor meningkat ke level tertinggi tujuh bulan sebesar US$328,6 miliar pada September 2025. Hal ini menandai laju pengiriman keluar tercepat sejak Maret, karena produsen menemukan pasar baru di luar AS sementara kesepakatan tarif dengan Presiden Donald Trump masih belum tercapai.

    Secara year-to-date, ekspor China naik 6,1% yoy, mencapai total US$ 2,78 triliun. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekspor tercatat dalam beberapa kategori, antara lain produk pertanian (1,4%), pupuk (59,6%), produk keramik (0,8%), sirkuit terpadu (23,3%), mobil (10,8%), modul layar panel datar CD (9,6%), dan kapal (21,4%).

    Ekspor meningkat ke Jepang (4,4%), Hong Kong (12,6%), Taiwan (11,1%), Australia (4,3%), India (12,9%), ASEAN (14,7%), dan Uni Eropa/UE (8,2%). Sebaliknya, ekspor ke AS merosot sebesar 16,9% sementara ekspor ke Rusia (-11,3%) dan Korea Selatan (Korsel) turun sebesar 0,3%.

    Sebelumnya, kekhawatiran meningkat selama akhir pekan bahwa perang dagang tahun ini antara dua ekonomi terbesar dunia akan semakin memburuk menyusul ancaman Trump untuk mengenakan tarif tambahan 100% terhadap semua barang China. Beijing, pada gilirannya, menuduh Washington bertindak tidak adil, dengan Kementerian Perdagangannya pada hari Minggu menyebut ancaman tersebut sebagai “contoh tipikal ‘standar ganda’”.

    Trump menyampaikan nada yang lebih lunak pada hari Minggu. Ia menulis dalam sebuah unggahan media sosial bahwa AS “ingin membantu China, bukan merugikannya”.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Prasetyo mengungkapkan pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan kereta cepat Whoosh agar tidak membebani keuangan pemerintah, APBN.

    “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” tegas Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (13/10) malam.

    Adapun, Prasetyo mengungkapkan pertemuan Presiden dengan Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan serta Gubernur BI tidak mengungkit perihal utang Whoosh ini.

    Dia pun menilai pemerintah sebenarnya berharap pengembangan kereta cepat ke depannya bisa lebih jauh lagi, tidak hanya mencakup Jakarta-Bandung. Hal ini dikarenakan perkembangan penumpang kereta cepat yang signifikan.

    “Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, kita juga berpikir mungkin Jakarta ke Surabaya,” tegasnya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan enggan mengarahkan APBN untuk ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya menjelaskan, ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

    “Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegasnya.

    Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujar Purbaya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Sidak Tempat Pemeriksaan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok

    Purbaya Sidak Tempat Pemeriksaan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). Aktivitas ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungannya ke sejumlah kantor dan fasilitas dalam beberapa waktu terakhir

    Purbaya berangkat ke Tanjung Priok usai menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Bea dan Cukai di Kantor Ditjen Bea Cukai Pusat, Rawamangun, Jakarta Timur.

    Terpantau di lokasi, Purbaya sampai di TPFT Graha Segara sekitar pukul 10.30 WIB. Ia didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Awan Nurmawan Nuh dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Sodikin.

    Setibanya di lokasi, berkeliling ke area pemeriksaan dan mengecek salah satu kontainer berisi pakan ternak impor sebanyak 560 pack seberat 25 kg. Produk tersebut merupakan produk impor asal China.

    TPFT Graha Segara merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang, khususnya peti kemas impor, yang melalui jalur merah (behandle) maupun jalur hijau, serta melibatkan karantina hewan dan tumbuhan.

    Fasilitas ini menjadi bagian integral dari sistem pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. TPFT Graha Segara dan Bea Cukai Priok bekerja sama erat dalam proses pemeriksaan fisik barang.

    Sebelumnya, Purbaya juga telah melakukan penyidakan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya untuk meninjau kinerja Ditjen Bea dan Cukai.

    Tonton juga Video Purbaya Ancam Pegawai Pajak-Bea Cukai Nakal: Enggak Ada Ampun!

    (kil/kil)

  • Ant International: Dompet Digital Bisa Percepat Pertumbuhan Ekonomi Lokal – Page 3

    Ant International: Dompet Digital Bisa Percepat Pertumbuhan Ekonomi Lokal – Page 3

    Wisatawan kini lebih cenderung memilih value travelling, fokus pada destinasi jarak dekat, harga terjangkau, dan pengeluaran di pelaku usaha lokal.

    Asia muncul sebagai wilayah dengan pertumbuhan pariwisata global tertinggi pada 2025, dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara menjadi destinasi terpopuler. Transaksi perjalanan di negara-negara Asia melalui mitra Alipay+ melonjak 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Wisatawan semakin berhemat tanpa mengesampingkan pengalaman lokal. Pemanfaatan platform promosi dalam aplikasi, A+ Rewards, tumbuh 57%. Selain itu, transaksi di pelaku usaha lokal dengan rata-rata di bawah US$10 meningkat 37% year-on-year (yoy).

    Meskipun Eropa masih diminati (Prancis, Italia, Jerman, UK), negara-negara seperti Hungaria, Yunani, dan Norwegia mencatat pertumbuhan transaksi tertinggi, mengindikasikan wisatawan mencari destinasi baru sambil memaksimalkan anggaran perjalanan.

     

  • Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh, Istana Buka Suara

    Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh, Istana Buka Suara

    Jakarta

    Pemerintah mencari cara untuk membenahi utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Namun, nampaknya utang pembangunan kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu tidak akan menggunakan APBN.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan dirinya ogah menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat. Istana buka suara soal hal ini.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta semua pihak untuk mencari skema jalan keluar agar beban keuangan kereta cepat bisa diselesaikan.

    “Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas dengan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam kemarin.

    Dalam rapat yang dilaksanakan di Kertanegara, Prasetyo sendiri mengatakan utang kereta cepat tidak dibahas dalam forum tersebut. “Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” lanjutnya.

    Purbaya menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk ke kasnya.

    Sebab, struktur BUMN kini berada di bawah Danantara langsung. Tidak seperti dulu, struktur BUMN lewat dividen berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” ujar Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) yang lalu.

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.

    “Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.

    Danantara sendiri sudah menyatakan dua opsi untuk menyelesaikan utang Whoosh. Pertama, menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah. Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang kedua adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dari Danantara, APBN tidak akan ikut terbebani. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    Kembali ke Prasetyo, pemerintah sendiri menyadari Whoosh saat ini menjadi transportasi yang cukup jadi andalan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah akan mencari cara agar Whoosh tetap bisa berjalan dan beban utangnya bisa tertangani dengan baik.

    “Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” ujar Prasetyo.

    Malah pemerintah punya pemikiran akan memperluas jaringan kereta cepat. Yang saat ini sudah sampai Bandung akan diperluas ke Surabaya.

    “Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” pungkas Prasetyo.

    Lihat juga Video Oikos Nomos: Whoosh Punya Utang Jumbo!

    (kil/kil)

  • Terungkap Lewat Studi Harvard, Indonesia Termasuk Negara Paling Bahagia dan Makmur

    Terungkap Lewat Studi Harvard, Indonesia Termasuk Negara Paling Bahagia dan Makmur

    Jakarta

    Indonesia menempati peringkat teratas sebagai negara dengan masyarakat paling flourishing, disusul oleh Meksiko dan Filipina, berdasarkan Global Flourishing Study yang dirilis tahun ini.

    Flourishing menggambarkan seseorang yang menjalani kehidupan yang baik, lebih dari sekadar bahagia secara pribadi. Kondisi ini dinilai dari berbagai dimensi, termasuk kesehatan, keamanan finansial, makna hidup, dan kualitas hubungan sosial, menurut laporan terbaru tersebut.

    Menariknya, banyak negara yang menempati peringkat tinggi dalam hal flourishing justru tidak termasuk dalam daftar negara paling bahagia di dunia, menurut laporan yang dikembangkan oleh Institute for Studies of Religion di Baylor University dan Human Flourishing Program di Harvard University, bekerja sama dengan Gallup dan Center for Open Science. Studi ini mencakup 22 negara dan Hong Kong, wilayah administratif khusus China.

    Penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang kondisi kesejahteraan dunia, kata peneliti utama sekaligus kontributor laporan, Dr Byron Johnson, profesor ilmu sosial di Baylor University, Waco, Texas.

    “Keunikan dari Global Flourishing Study adalah pada skalanya,” ujar Dr Byron Johnson, dikutip dari CNN, Senin (13/10/2025).

    “Kami mengikuti sebanyak 207.000 partisipan dari seluruh dunia, menggunakan lebih dari 40 bahasa di enam benua berpenghuni. Artinya, penelitian ini mewakili sekitar 64% populasi dunia.” lanjutnya.

    Meski memiliki beberapa keterbatasan, penelitian ini dinilai sebagai upaya besar dan sumber informasi yang sangat berharga dalam memahami kesejahteraan global, kata Dr Felix Cheung, asisten profesor psikologi di University of Toronto sekaligus Canada Research Chair in Population Well-Being. Cheung juga merupakan salah satu penulis bab dalam World Happiness Report terbaru, meskipun laporan tersebut tidak termasuk bagian dari studi ini.

    Para peneliti menambahkan laporan baru ini merupakan tahap awal. Mereka akan terus menindaklanjuti para responden setiap tahun selama lima tahun ke depan, untuk melihat bagaimana tingkat flourishing berubah seiring waktu serta meneliti lebih jauh faktor-faktor yang membuat hidup manusia benar-benar baik dan bermakna.

    Anak Muda Dunia Hadapi Tantangan ‘Flourishing’

    Salah satu temuan mencolok dari penelitian terbaru ini adalah bahwa generasi muda cenderung memiliki tingkat kesejahteraan atau flourishing yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya.

    “Data kami menunjukkan bahwa jika digabungkan dari 22 negara, tingkat flourishing meningkat seiring bertambahnya usia. Artinya, kelompok usia termuda justru melaporkan tingkat flourishing paling rendah,” jelas Dr Tyler VanderWeele, peneliti utama sekaligus kontributor laporan ini dari Harvard T.H. Chan School of Public Health.

    Meski begitu, pola ini tidak terjadi di semua negara. Di Polandia dan Tanzania, misalnya, justru anak muda yang menunjukkan tingkat flourishing lebih tinggi. Namun secara global, pola kesejahteraan sepanjang hidup tampak berubah, kata VanderWeele.

    “Anak muda sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres,” ujar Dr. Felix Cheung dari University of Toronto.

    Menurut Cheung, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa generasi muda kesulitan mencapai flourishing. Salah satunya, di negara maju sistem pendidikan dan dunia kerja cenderung lebih kompetitif, yang bisa meningkatkan tingkat stres.

    Selain itu, hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak orang Amerika merasa peluang mobilitas sosial sangat terbatas, kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan hasil, yang membuat anak muda merasa frustrasi saat baru memasuki dunia kerja.

    Negara Kaya Belum Tentu Lebih ‘Flourishing’

    Penilaian flourishing dilakukan melalui dua pertanyaan untuk masing-masing dari enam domain utama, yaitu kebahagiaan, kesehatan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, dan keamanan finansial.

    Menariknya, negara-negara maju dan kaya memang melaporkan tingkat keamanan finansial lebih tinggi, tetapi justru tidak unggul dalam aspek seperti makna hidup, hubungan sosial, maupun karakter prososial, yakni perilaku yang menunjukkan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama.

    “Ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana menjalankan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan makna hidup, tujuan, hubungan, dan karakter?” kata VanderWeele.

    Beberapa negara dengan tingkat flourishing tertinggi justru tidak terduga.

    Indonesia menempati peringkat pertama, disusul Filipina di posisi ketiga dan Nigeria di posisi kelima, semuanya tidak termasuk dalam 20 besar negara paling bahagia di dunia versi World Happiness Report.

    Sebaliknya, Swedia yang menempati posisi keempat negara paling bahagia di dunia hanya berada di posisi menengah dalam laporan flourishing. Begitu pula Amerika Serikat, yang juga berada di tengah-tengah daftar.

    “Kenapa bisa begitu? Nah, ini yang akan kami teliti lebih lanjut di tahun-tahun mendatang untuk memahami hasil ini,” ujar VanderWeele.

    Makna ‘Flourishing’ Bisa Dilatih dan Diciptakan

    Meski penelitian lanjutan masih diperlukan, hasil ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat menilai dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui refleksi pribadi.

    “Salah satu cara menilai flourishing adalah menjawab 12 pertanyaan inti kami,” jelas VanderWeele. “Salah satu responden bahkan memutuskan untuk mulai melakukan kegiatan sukarela setelah menyadari bahwa ia kehilangan rasa tujuan yang lebih dalam dalam hidupnya.”

    Menurut Cheung, data juga memperlihatkan kesejahteraan hidup bisa ditemukan di berbagai kondisi, tidak hanya di negara-negara maju dengan pendapatan tinggi.

    “Flourishing bukan hanya soal kaya atau sukses,” kata Cheung.

    “Ini tentang memiliki makna, hubungan, dan rasa syukur yang membuat hidup terasa utuh.”

    Halaman 2 dari 4

    (suc/up)