Negara: Republik Rakyat Cina

Bisnis.com, JAKARTA – Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Trump dikabarkan berjalan alot dan berisiko membatalkan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai pada Juli 2025. Sinyal ketegangan ini pun membuat pelaku usaha di dalam negeri waswas.

Pada Juli 2025, kedua negara telah mencapai kerangka kerja kesepakatan di mana AS menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi hanya 19%.

Berdasarkan salah seorang sumber Bloomberg yang mengetahui proses negosiasi itu, menyatakan pada Kamis (11/12/2025) bahwa sejak AS dan Indonesia mencapai kesepakatan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump terus mendorong Indonesia menyetujui sejumlah klausul yang dinilai dapat membatasi hubungan Indonesia dengan China, salah satu investor asing terbesar di Tanah Air.

Kebuntuan tersebut memicu ketegangan dengan Washington dan berisiko menggagalkan kesepakatan yang telah dicapai. Pemerintah AS bahkan menuding Indonesia mundur dari komitmen awal dan melihat perjanjian tersebut berada di ambang kegagalan.

Sejumlah tuntutan dagang yang dinilai baru oleh Indonesia di antaranya klausul yang memberi wewenang bagi AS membatalkan perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan lain yang dianggap merugikan kepentingan Washington.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer dijadwalkan menggelar pertemuan virtual pada Kamis (11/12/2025) untuk membahas isu tersebut.

Ketika dimintai tanggapan terkait status perundingan pada Rabu (10/12/2025), Greer mengonfirmasi bahwa pertemuan tetap dijadwalkan berlangsung, tetapi menolak memberikan komentar soal detail gesekan yang terjadi.

“Kami memiliki perjanjian kerahasiaan dengan Indonesia selama proses perundingan berlangsung. Namun, yang bisa saya sampaikan, kami telah menandatangani kesepakatan di Konferensi Asean Oktober lalu dengan Malaysia dan Kamboja. Saya tentu berharap Indonesia juga dapat berada pada posisi yang sama,” ujar Greer dalam forum Atlantic Council.

Seorang sumber menyebutkan bahwa titik utama perbedaan berada pada kerja sama pengembangan mineral kritis—sektor yang kini diprioritaskan AS untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasok global—serta investasi minyak dan gas. Washington mengisyaratkan bahwa setiap kerja sama di sektor tersebut harus menyingkirkan keterlibatan pihak ketiga.

Ketentuan ini berpotensi berdampak pada hubungan Indonesia dengan China dan Rusia, yang selama ini menjadi investor utama di sektor pertambangan dan energi nasional.

Menanggapi laporan tudingan AS tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan negosiasi masih berlangsung dan optimistis kesepakatan dapat segera dicapai secara saling menguntungkan.

“Tidak ada isu spesifik dalam perundingan, dan dinamika proses negosiasi adalah hal yang normal,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Haryo menuturkan, pemerintah Indonesia tetap berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dapat segera tercapai. 

Waswas Pengusaha

Sementara itu, kabar buntunya negosiasi dagang dengan AS tersebut telah sampai di kalangan pengusaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, sejumlah pelaku industri melalui asosiasi dan forum bisnis internal telah mendapatkan kabar dan informasi mengenai adanya komitmen yang dinilai tidak dipenuhi oleh Indonesia.

“Meskipun belum disampaikan secara resmi melalui pernyataan publik, pelaku usaha telah menunjukkan kewaspadaan,” kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Saleh menilai perubahan kebijakan tarif dari AS berpotensi memengaruhi biaya ekspor, akses pasar, dan stabilitas rencana produksi.

Dalam situasi ini, dunia usaha menantikan penjelasan rinci dari pemerintah sekaligus mencermati perkembangan diplomasi perdagangan yang sedang berlangsung.

“Sebagai langkah mitigasi, pelaku usaha tentu mulai melakukan penilaian ulang terhadap ketergantungan pasar, struktur biaya, dan proyeksi ekspor ke Amerika Serikat,” tuturnya.

Dia menerangkan, saat ini perusahaan yang berada dalam sektor terdampak menyiapkan diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko konsentrasi ekspor.

Upaya peningkatan kepatuhan terhadap standar kualitas, aturan asal barang, dan ketertelusuran rantai pasok juga tengah diperkuat guna meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat dijadikan dasar tindakan perdagangan.

Tak hanya itu, asosiasi industri mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah guna memastikan adanya ruang negosiasi serta perlindungan terhadap kepentingan dunia usaha.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perdagangan dan memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam menyusun strategi jangka menengah,” pungkasnya.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang AS dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

“Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi pro impor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

Terkait kabar potensi pembatalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan AS, pihaknya mengaku belum melihat poin-poin apa saja yang menjadi concern pemerintah AS.

“Namun, memang beberapa poin awal yang diminta oleh pemerintah AS belum ada perbaikan yang signifikan, karena memang banyak terkait dengan kementerian teknis,” jelas Redma.