Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • KPK Endus Tambang Emas Ilegal Milik Pengusaha China, Lokasinya Dekat Sirkuit Mandalika

    KPK Endus Tambang Emas Ilegal Milik Pengusaha China, Lokasinya Dekat Sirkuit Mandalika

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Aktivitas penambangan ilegal ini, diduga melibatkan warga negara China yang modusnya seolah-olah tambang rakyat lokal.

    Menariknya. lokasi tambang emas itu tidak jauh dari Sirkuit Internasional Mandalika, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Beberapa waktu lalu, sirkuit tersebut menggelar ajang balapan berkelas dunia.

    “Pada 4 Oktober 2024 ke Sekotong, NTB. Karena saya dapat laporan di bulan Agustus, ada pembakaran basecamp emas. Ada tambang emas di yang diisi orang-orang China. Ya, (pekerja) China ada di sana,” kata Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria dalam sebuah diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Wartawan tanya saya di NTB, sikap KPK bagaimana? Saya jawab baru tahu. Saya enggak pernah menyangka di Pulau Lombok, 1 jam dari Mandalika ada tambang emas besar. Ini baru tahu saya,” sambung Dian.

    Dian menyebut, praktik serupa tidak hanya terjadi di Sekotong, melainkan juga di sejumlah titik lain di wilayah NTB. “Dan itu luar biasa, ternyata bisa 3 kg emas dalam sehari, hanya 1 jam dari Mandalika dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal. Tadi yang 3 kilo itu, itu yang di Lombok Barat. Di Sumbawa juga ada, di Lantung namanya, ya. Itu lebih besar lagi lokasi tambang ilegalnya,” jelasnya.

    Omzet Triliunan Rupiah

    Diketahui, KPK sebelumnya telah menertibkan tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat, dengan omzet yang ditaksir mencapai triliunan rupiah pada tahun 2024.

    Dian Patria menjelaskan, aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diduga telah berlangsung sejak 2021. Tambang itu diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun.

    “Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara,” terang Dian saat melakukan pendampingan lapangan dan meninjau lokasi tambang ilegal di Sekotong, Lombok Barat, Jumat (4/10/2024).

    Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), terdapat sekitar 26 titik tambang ilegal di wilayah Sekotong yang berdiri di atas lahan seluas 98,16 hektare. Aktivitas tersebut berpotensi merugikan negara karena tidak membayar pajak, royalti, maupun iuran tetap.

    Dian menduga adanya modus kerja sama antara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) resmi dengan operator tambang ilegal. Kawasan tersebut diketahui memiliki izin dari PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB), namun aktivitas ilegal tetap dibiarkan. Bahkan, papan tanda IUP ILBB baru dipasang pada Agustus 2024, setelah tambang beroperasi selama bertahun-tahun.

    “Kami melihat ada potensi modus operandi di sini, dimana pemegang izin tidak mengambil tindakan atas operasi tambang ilegal ini, mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara,” kata Dian.

    Sebagian besar alat berat dan bahan kimia yang digunakan, termasuk merkuri dan terpal untuk penyiraman sianida, diimpor dari China. Limbah merkuri dan sianida tersebut berpotensi mencemari lingkungan, termasuk sumber air dan kawasan pantai.

    “Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat,” ucapnya.

    Korupsi Tambang di Lombok

    Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait tata kelola tambang di Lombok.

    “Bisa saya sampaikan bahwa benar sedang menangani perkara (tambang di Lombok) dimaksud,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

    Namun, Asep belum dapat menjelaskan lebih lanjut karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Tapi masih dalam proses lidik jadi belum kita bisa sampaikan,” tambahnya.

  • KPK Ngawur dan Nyari Enaknya Sendiri

    KPK Ngawur dan Nyari Enaknya Sendiri

    GELORA.CO – Dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh hingga kini masih menjadi pertanyaan publik dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusutnya. Namun sayangnya KPK masih belum melakukan penyelidikan.

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai KPK sudah sangat ngawur dan semakin mempertanyakan peran KPK.

    “Jadi KPK ini betul-betul ngawur dan nyari enaknya sendiri gitu. (Sudah) Ditugasi, dibayar, digaji negara untuk menangani korupsi lho kok duduk di belakang meja nunggu laporan, itu namanya bukan KPK lagi yang super body,” ujar Boyamin kepada Inilah.com, Rabu (22/10/2025).

    Dirinya mengakui mungkin saja benar adanya dugaan mark-up dalam proyek Whoosh tersebut, bagaimana dahulu proyek ini akan diambil oleh Jepang namun malah justru jatuh ke tangan China.

    “Ujungnya lebih mahal dari volume nilai proyeknya, terus pinjamannya juga lebih mahal dari Jepang. Kenapa diambil kan bisa saat pengambilan keputusan bekerja sama dari perusahaan China itu saja, kan bisa ada dugaan penyimpangan itu,” katanya.

    Belum lagi, lanjutnya, ada pula dugaan penyimpangan bila timbunan digunakan di sepanjang jalur Jakarta-Bandung bagian penopang rel, diduga juga terdapat kekurangan spesifikasi.

    “Misalnya harus betul-betul terpilih, harus pasir dan batu, tapi ada dugaan tanahnya misalnya atau yang lain-lain. Jadi bukan sekadar perencanaan dan dugaan mark-up, tapi juga bisa jadi pengurangan spesifikasi, itu kan ada dugaan penyimpangan,” jelasnya.

    Menurutnya, KPK ‘super ngawur’ bila dalam menangani temuan perkara korupsi seperti ini saja, harus menunggu laporan. Padahal KPK bisa saja seperti Polri yang menangani perkara dengan laporan model A.

    “Artinya yang ditemukan oleh polisi sendiri. Kalau KPK juga mensyaratkan ada pelapor itu ngawurnya bukan main. Di UU Pemberantasan Korupsi atau UU KPK enggak ada syarat itu,” ungkap Boyamin.

    Ia menekankan tak ada keharusan menunggu laporan terkait dugaan mark-up ini. Jika KPK tak kunjung menyelidiki kasus ini, maka MAKI menyebut siap untuk menggugat lembaga antirasuah tersebut ke praperadilan.

    “Karena kewajiban dia (KPK) harus menangani, bahkan kalau ditangani pihak lain saja ada halangan diambil-alih gitu, artinya itu KPK harus aktif itu. Dan kalau mensyaratkan kan Pak Mahfud untuk lapor itu ya lebih salah lagi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

    “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.

    “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini?”

    Selanjutnya KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.

    “Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).

  • Memanas China Vs Australia di Laut China Selatan

    Memanas China Vs Australia di Laut China Selatan

    Jakarta –

    Hubungan China dan Australia memanas. Hal itu dipicu insiden di Laut China Selatan.

    Dirangkum detikcom, Rabu (22/10/202%), Pemerintah Australia awalnya mengecam China atas tindakan militer yang dianggap ‘tidak aman’ dalam insiden yang melibatkan jet tempur China dan pesawat pengintai Australia di atas Laut China Selatan. Dalam insiden itu, jet tempur China disebut menjatuhkan suar di dekat pesawat pengintai Australia saat keduanya mengudara.

    Dilansir AFP, Departemen Pertahanan Australia mengatakan pesawat pengintai Poseidon miliknya sedang melakukan patroli pengintaian di atas Laut China Selatan pada Minggu (19/10). Pesawat tersebut kemudian didekati oleh satu unit jet tempur China.

    Jet tempur China itu, menurut Australia, melepaskan suar ‘dalam jarak dekat’ dengan pesawat pengintai Australia. Pihak Australia menganggap aksi tersebut membahayakan awak pesawat mereka.

    Insiden tersebut menjadi babak terbaru dari serangkaian insiden antara Australia dan China di wilayah udara dan jalur pelayaran Asia yang semakin diperebutkan.

    “Setelah meninjau insiden tersebut dengan sangat cermat, kami menilai ini tidak aman dan tidak profesional,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Australia, Richard Marles, saat berbicara kepada wartawan.

    Marles mengatakan Australia telah mengangkat insiden tersebut dengan para diplomat China di Canberra dan Beijing. Marles mengatakan Australia akan terus melaksanakan latihan kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

    Insiden serupa pernah terjadi tahun lalu, ketika jet tempur China menjatuhkan suar di jalur penerbangan helikopter Seahawk milik Australia yang mengudara di wilayah udara internasional. Canberra pada saat itu menuduh jet tempur Beijing berupaya mencegat helikopternya.

    Dalam insiden lainnya tahun 2023, sebuah kapal penghancur China dituduh membombardir para penyelam angkatan laut Australia yang sedang menyelam dengan sinyal sonar di lepas pantai Jepang. Hal itu menyebabkan cedera ringan pada para penyelam Australia.

    China telah mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, meskipun putusan internasional pada tahun 2016 lalu menyimpulkan bahwa klaim Beijing tersebut tidak memiliki dasar hukum.

    Giliran China Protes Australia

    Terbaru, giliran Pemerintah China yang melayangkan ‘protes keras’ kepada Australia terkait insiden udara melibatkan pesawat militer kedua negara di atas perairan Laut China Selatan. Beijing menuduh pesawat militer Canberra telah melanggar wilayah udaranya.

    Militer China mengatakan pihaknya telah mengambil ‘tindakan pencegahan efektif’ dan menuduh pesawat Australia itu telah ‘secara ilegal melanggar’ wilayah udara China di atas Kepulauan Xisha yang merupakan nama sebutan Beijing untuk Kepulauan Paracel.

    Dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Kementerian Pertahanan China mengecam pernyataan Australia, yang mereka sebut telah ;memutarbalikkan benar dan salah, mengalihkan kesalahan kepada China, dan secara sia-sia berupaya menutupi penyusupan keji dan ilegal tersebut’.

    Kementerian Pertahanan China mengatakan pihaknya telah melayangkan protes keras terhadap pemerintah Australia.

    “Kami sangat tidak puas dengan hal ini dan telah mengajukan protes keras kepada pihak Australia,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam pernyataan terbaru.

    Jiang menyebut Canberra telah ‘secara keliru menuduh’ Beijing melakukan tindakan tidak aman selama insiden di udara tersebut. Dia mendesak Australia menghentikan tindakannya.

    “Kekeliruan ini sama sekali tidak dapat dipertahankan. Kami mendesak Australia untuk segera menghentikan tindakannya yang melanggar hukum, provokatif, dan mengada-ada,” ujar Jiang dalam pernyataannya.

    Dia menambahkan bahwa militer China akan ‘terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas menjaga kedaulatan nasional’.

    Lihat juga Vidoe ‘Detik-detik 2 Kapal China Tabrakan Saat Kejar Kapal Filipina’:

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Perempuan Ini Ungkap Kunci Sukses Punya Harta Rp 23 Triliun

    Perempuan Ini Ungkap Kunci Sukses Punya Harta Rp 23 Triliun

    Jakarta –

    Lucy Guo yang dinobatkan Forbes sebagai miliarder perempuan termuda di dunia yang merintis usaha sendiri dengan kekayaan bersih USD 1,4 miliar atau sekitar Rp 23 triliun, mengatakan kesuksesannya diraih berkat keberaniannya mengambil risiko, dikelilingi orang-orang brilian, dan disiplin yang ketat.

    “Saya pikir orang-orang terlalu menekankan risiko. Seolah-olah mereka berpikir segala sesuatunya lebih berisiko daripada yang sebenarnya,” katanya saat erbicara di podcast How Success Happens.

    Keputusannya untuk meninggalkan universitas berawal dari keinginan untuk belajar, bukan rasa takut gagal. “Skenario terburuknya, Anda mendapat banyak ilmu lalu kembali kuliah. Skenario terbaiknya? Uang yang mengubah hidup.”

    Keputusannya mengejutkan orang tuanya, yang berimigrasi dari China ke AS. “Saya pikir mereka memandangnya sebagai tanda saya tidak mencintai mereka dan mereka tidak terlalu senang dengan itu, ketika itu hanya saya yang bertaruh pada diri saya sendiri dan memilih mengoptimalkan apa yang saya pikir akan jadi masa depan lebih baik untuk diri saya sendiri,” katanya ke CNBC Make It yang dikutip detikINET.

    Meskipun demikian, ia menyarankan kaum muda menghabiskan setidaknya satu hingga dua tahun di perguruan tinggi untuk membentuk persahabatan yang langgeng dan bertemu orang-orang terpintar di kampus.

    Ia bergabung dengan Thiel Fellowship, program yang diluncurkan salah satu pendiri PayPal Peter Thiel yang memberi penghargaan ke inovator muda USD 100.000 untuk membangun perusahaan. Beasiswa tersebut tak hanya memberi dukungan finansial, tapi menghubungkannya dengan jaringan ambisius dan inspiratif.

    Ia kemudian mendirikan Scale AI bersama Alexandr Wang, yang kemudian bergabung dengan Meta untuk memimpin proyek superintelijen AI-nya. Guo meninggalkan perusahaan AI tersebut pada tahun 2018 lalu mendirikan Passes, sebuah platform yang membantu para kreator mengelola bisnis dan merek mereka.

    Hari kerja Guo seringkali melebihi tengah malam, terkadang diikuti acara sosial sebelum ia bangun untuk berolahraga. “Secara teori, saya bisa bekerja hingga tengah malam, lalu saya bisa pergi ke klub hingga pukul 2 pagi, lalu saya bisa tidur, lalu bangun sekitar pukul 6 pagi,” katanya.

    Ia yakin ia mewarisi gen dari orang tuanya yang memungkinkannya untuk berfungsi dengan sedikit tidur. “Saya tidur sekitar pukul 1 pagi dan biasanya bangun pukul 5 atau 6 pagi,” katanya. Miliarder berusia 31 tahun ini memulai harinya dengan dua sesi berturut-turut di studio kebugaran Barry’s Bootcamp.

    “Itu membuat saya tetap berenergi sepanjang hari,” ujarnya. “Sebagai seorang pendiri, Anda bisa sedikit gila ketika mengerahkan segenap upaya untuk sebuah proyek dan belum tentu melihat hasilnya. Namun dengan berolahraga, hasil yang Anda dapatkan adalah input yang Anda berikan.”

    (fyk/fyk)

  • PDIP Bentuk Tim Kaji Proyek Kereta Cepat Whoosh – Page 3

    PDIP Bentuk Tim Kaji Proyek Kereta Cepat Whoosh – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, secara blak-blakan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi pembayaran proyek kereta cepat Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya menjelaskan, alasan tidak mau membayar. Ia menilai dividen Danantara mampu membayar utang Whoosh tersebut. Bahkan diperkirakan dividen yang dimiliki Danantara sebesar Rp 80 – 90 triliun setiap tahunnya.

    “Sudah saya sampaikan (soal tidak mau membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir Rp 80 – 90 triliun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat” kata Menkeu Purbaya usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Diketahui, utang Whoosh yang harus dibayar adalah Rp 2 triliun setiap tahun. Lebih lanjut, Purbaya mengatakan Danantara akan mempelajari usulan dari dirinya.

    Dalam kesempatan berbeda, saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan keenganan membayar utang Whoos merupakan keputusan yang diambil karena sumber pembayaran proyek tersebut kini berasal dari BUMN holding investasi, bukan langsung dari kas negara.

    Menkeu Purbaya menjelaskan secara gamblang, bahwa dividen perusahaan pelat merah yang sebelumnya masuk ke APBN kini sudah dialihkan ke BPI Danantara. Artinya, APBN tidak perlu menanggung utang kereta cepat tersebut.

    “Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tapi Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana,” ujar Purbaya.

  • Pasar Nikel Lesu, Proyek Baterai Antam-Huayou Prospektif?

    Pasar Nikel Lesu, Proyek Baterai Antam-Huayou Prospektif?

    Bisnis.com, JAKARTA — Lesunya pasar nikel dan baterai kendaraan listrik global dinilai dapat menahan laju perkembangan megaproyek ekosistem baterai domestik yang digarap Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation atau IBC.

    Hingga kini, proyek yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam itu tak kunjung groundbreaking. Sebelumnya, groundbreaking direncanakan pada Agustus 2025 dan mundur ke Oktober 2025.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, lambatnya realisasi proyek bernama Titan itu disebabkan oleh empat faktor utama, mulai dari tekanan harga nikel global hingga ketidakpastian insentif fiskal.

    Bhima menjelaskan, faktor pertama yang menahan laju proyek tersebut adalah situasi harga nikel internasional yang masih melemah. Lesunya pasar nikel turut dipengaruhi oleh permintaan dari China yang belum pulih sepenuhnya.

    “Pada kuartal III/2025, pertumbuhan ekonomi China masih di level 4,8%, turun dari 5% secara tahunan [year-on-year]. Artinya, permintaan terhadap baterai kendaraan listrik yang sebagian besar diekspor ke China ikut melemah,” ujar Bhima kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Kondisi tersebut, kata dia, membuat sejumlah perusahaan perlu meninjau ulang rencana bisnisnya untuk menyesuaikan dengan risiko fluktuasi pasar global. Sementara itu, pasar domestik juga belum cukup kuat menopang industri kendaraan listrik. 

    “Permintaan otomotif di dalam negeri, meskipun sudah mulai muncul kendaraan listrik, belum meningkat signifikan,” tambah Bhima.

    Faktor kedua yang menjadi penghambat adalah persoalan pasokan bijih nikel ke smelter-smelter di dalam negeri. Bhima mengungkapkan, sekitar 25 smelter sempat mengalami gangguan produksi, bahkan sebagian menghentikan operasi.

    “Ketidakpastian pasokan bahan baku nikel memberikan risiko besar terhadap rantai pasok industri baterai kendaraan listrik. Karena itu, kepastian bahan baku menjadi krusial,” jelasnya.

    Adapun, faktor ketiga berkaitan dengan kebijakan fiskal. Sebelumnya, pelaku industri berharap ada insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk mendukung hilirisasi sektor baterai. Namun, penerapan kebijakan global minimum tax mengubah skema tersebut.

    “Aturan baru ini tidak lagi memperbolehkan tarif 0% untuk PPh atau bea ekspor sehingga perhitungan bisnis perusahaan patungan ikut berubah. Di satu sisi, pemerintah harus mematuhi aturan global, tapi di sisi lain perusahaan juga perlu menyesuaikan kembali struktur insentif fiskalnya,” ujar Bhima.

    Sementara itu, faktor keempat berkaitan dengan isu lingkungan dan tata kelola proyek. Sejumlah persoalan seperti amdal, izin lokasi, serta dampak limbah terhadap masyarakat sekitar dinilai masih menjadi perhatian utama.

    “Diharapkan pabrik baterai kendaraan listrik tidak menggunakan pembangkit tenaga batu bara. Maka perlu ada perencanaan energi baru terbarukan [EBT], dan itu butuh waktu untuk transisi,” katanya.

    Bhima menambahkan bahwa ke depan produk baterai yang dihasilkan diharapkan memiliki grade yang layak secara ESG (environmental, social, and governance), bahkan dapat bernilai premium berkat standar lingkungan yang lebih tinggi.

    Adapun, Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Proyek Titan itu bakal berlokasi di Maluku Utara dan ditargetkan rampung pada akhir 2027.

    Dalam Proyek Titan, Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau nikel mangan kobalt (NMC). Di samping itu, Antam juga merupakan salah satu pemegang saham IBC, yakni sebesar 25%.

    Proyek Titan merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) di sektor energi dan mineral, yang ditaksir bernilai lebih dari US$8 miliar atau setara Rp132,6 triliun (asumsi kurs Rp16.576 per US$)

    Terbaru, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan pemerintah terus mendorong percepatan Proyek Titan. Menurut Yuliot, progres Proyek Titan saat ini masih dalam tahap penyelesaian perjanjian kerja sama antara Antam dan Huayou.

    “Titan ini kita lagi dorong untuk percepatan kerja sama antara Antam sama Huayou, lagi menyelesaikan perjanjian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, kita dorong bagaimana groundbreaking-nya,” ujar Yuliot.

    Perlu Dukungan Pemerintah

    Sementara itu, Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli berpendapat terus mundurnya jadwal groundbreaking Proyek Titan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Persoalan itu antara lain adalah belum selesainya penandatanganan perjanjian kerja sama yang memuat hak dan kewajiban dan skema bisnis lainnya antar pihak.

    “Kemudian juga kemungkinan belum selesainya studi kelayakan [FS], amdal serta masalah perizinan yang diperlukan belum dapat dipenuhi,” ucap Rizal.

    Padahal, kata dia, atau investasi tersebut berupa PSN tentu akan lebih mudah karena banyak fasilitas yang diberikan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi.

    Oleh karena itu, Rizal mengatakan pemerintah harus turun tangan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha di Proyek Titan. Salah satunya, dengan mempercepat semua persyaratan dan perizinan.

    “Harus dibantu percepatan semua persyaratan dan perizinan yang diperlukan serta fasilitas-fasilitas yang disetujui,” ujar Rizal.

    Dia menuturkan, Proyek Titan dapat memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Sebab, akan ada investasi besar yang masuk ke Tanah Air.

    Dengan begitu tentu akan menambah terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 

    “Indonesia diuntungkan dengan adanya industri ini sehingga menjadi salah satu negara dalam ekosistem kendaraan listrik global. Dengan berdirinya industri ini berarti sudah ada dua industri baterai EV dibangun di Indonesia,” tuturnya.

  • Trump Cari Harta Karun Baru di Wilayah Dekat RI

    Trump Cari Harta Karun Baru di Wilayah Dekat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) melakukan kesepakatan untuk sumber daya tanah jarang dengan Australia. Langkah ini tak lama setelah China melakukan pembatasan ekspor pada ‘harta karun’ tersebut.

    Tanah jarang adalah mineral penting untuk banyak produk, seperti mobil dan semikonduktor. Awal bulan ini, Kementerian Perdagangan China mengumumkan perluasan pembatasan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan mineral pada militer dan sektor sensitif lain.

    Keputusan ini membuat kelompok industri otomotif Barat waspada. Mereka menyebut tindakan China bisa mengacaukan rantai pasok.

    Baru-baru ini, presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah menandatangani perjanjian untuk meningkatkan pasokan tanah jarang dan mineral penting lain. Kesepakatan tersebut bernilai US$8,5 miliar atau Rp 141 triliun.

    Terkait kerja sama ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun juga telah buka suara. Menurutnya keputusan tersebut hasil pilihan pasar dan perusahaan.

    “Pembentukan rantai produksi dan pasokan global adalah pilihan pasar dan perusahaan,” kata dia, dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (22/10/2025).

    “Negara kaya sumber daya alam dengan mineral penting perlu berperan proaktif untuk menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan, serta memastikan adanya kerja sama ekonomi dan perdagangan,” imbuhnya.

    Sementara itu, manajer portofolio sumber daya alam di perusahaan investasi Ninety One, George Chevely mengatakan kerja sama dua negara sudah lama dinantikan. Ini juga jadi kesepakatan bagus meningkatkan pasokan mineral penting di luar China.

    “Ketika Anda berurusan dengan sektor yang dipolitisasi dan di mana uang pemerintah sebagai subsidi, memberitahu Anda sulit membuatnya berjalan secara ekonomi,” jelas Chevely.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bukan Restrukturisasi 60 Tahun, Ekonom Usul Ini untuk Bayar Utang Whoosh

    Bukan Restrukturisasi 60 Tahun, Ekonom Usul Ini untuk Bayar Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) memandang, kesepakatan restrukturisasi pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh selama 60 tahun tak akan menyelesaikan masalah. 

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memandang penyelesaian utang tak dapat hanya menggunakan restrukturisasi dengan perpanjangan tenor. 

    “Kalau restrukturisasi cuma menambah tenor utang, enggak menyelesaikan masalah karena pokok utang masih akan tetap harus dibayar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025). 

    Kesepakatan yang terungkap beberapa waktu lalu oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsat Pandjaitan tersebut, dinilai memiliki risiko yang sangat tinggi.

    Belum lagi, mempertimbangkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam 60 tahun ke depan. 

    Bhima menuturkan, bahwa tekanan fiskal dalam kurun waktu lima tahun ke depan pun, masih cukup tinggi. 

    Ketimbang melakukan restrukturisasi biasa, kata Bhima, Danantara, pemerintah, maupun KAI harus mampu mendorong debt cancellation atau penghapusan utang. 

    “Artinya mengurangi beban pokok utang. Pakailah daya tawar bahwa selama ini RI sudah memberikan konsesi smelter nikel kepada China, fasilitas insentif fiskal, masa beban utang enggak dikurangi?” tutur Bhima. 

    Padahal, skema debt cancellation wajar dilakukan di sejumlah negara. Sekalipun tak memilih skema tersebut, seharusnya pemerintah pun dapat menawarkan debt swap atau pertukaran utang. 

    Misalnya, mempersilakan perusahaan China mengerjakan proyek-proyek kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) di kawasan Stasiun Whoosh. 

    Bhima menyayangkan keberadaan Whoosh dengan harga tiket yang cukup mahal. Seharusnya, justru pemerintah menyediakan layanan transportasi publik yang lebih cocok untuk kelas menengah ke bawah. 

    Terpisah, Peneliti di Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Intrans) Ki Darmaningtyas pun memandang, sekalipun restrukturisasi dilakukan sehingga tagihan per tahunnya lebih rendah, tetapi operasional Whoosh belum maksimal. 

    “Kalau pendapatan tiket sama pendapatan non-tiket mungkin untuk operasional saja tidak cukup gitu. Jadi untuk operasional saja itu masih perlu subsidi dari negara. Misalnya direstrukturisasi 60 tahun, cicilan tiap tahunnya itu dari mana sumbernya?” tuturnya kepada Bisnis. 

    Menurut catatan KCIC, jumlah penumpang Whoosh tercatat belum mencapai potensi maksimal, meski terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. 

    Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

    Padahal bila diasumsikan terisi penuh, jumlah penumpang Whoosh setidaknya mampu membawa 36.000 penumpang per hari dengan jumlah perjalanan yang sama seperti saat ini, yakni 62 perjalanan di hari biasa dan 56 perjalanan di akhir pekan.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda. 

    “Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).  

    Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil. 

    “Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut. 

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan sumber dana untuk pembayaran Whoosh tersebut. Padahal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah terang-terangan menolak membayar utang kereta cepat tersebut. 

  • Menhan tegaskan belum bisa berkomentar soal pembelian alutsista

    Menhan tegaskan belum bisa berkomentar soal pembelian alutsista

    Saya belum bisa memberikan suatu kepastian tentang alutsista strategis

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan dirinya belum bisa berkomentar banyak tentang isu pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini sedang berkeliaran.

    “Saya belum bisa memberikan suatu kepastian tentang alutsista strategis,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu.

    Sjafrie menjelaskan, setiap pembelian alutsista yang dilakukan Kementerian Pertahanan harus melewati beberapa prosedur yang diatur peraturan presiden.

    Prosedur itu, kata dia, juga mengatur agar informasi soal alutsista strategis harus dijaga dengan baik demi pertahanan negara.

    Karenanya, dia enggan menanggapi segala isu tentang pembelian alutsista yang saat ini sedang bergulir di masyarakat.

    “Orang ngomong sana sini ya silakan tapi sebagai institusi yang harus memastikan itu saya harus patuh kepada bagaimana keputusan strategis yang diambil oleh presiden sebagai panglima tertinggi,” jelas Sjafrie.

    Sebelumnya, beberapa isu terkait pembelian alutsista sempat bergulir beberapa waktu belakangan. Dari mulai pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, pesawat tempur J-10 Chengdu dari China hingga kapal jenis Fregat dari China 053.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fredy Pratama Belum Ditangkap, Bareskrim : Lari-lari Terus

    Fredy Pratama Belum Ditangkap, Bareskrim : Lari-lari Terus

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kendala gembong narkoba kelas internasional, Fredy Pratama belum tertangkap.

    Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba), Brigjen Eko Hadi menyatakan Fredy Pratama tak kunjung tertangkap karena kerap berpindah tempat.

    “Kendala utamanya, yang dikejar lari-lari. Pindah-pindah sana sini. Kalau dia nongkrong di pojokkan udah kena,” ujar Eko di Bareskrim, Rabu (22/10/2025).

    Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya masih berupaya untuk meringkus Fredy Pratama. Salah satu upaya itu dengan meminta Interpol untuk menerbitkan status red notice untuk Fredy.

    “Ada, orang lari ke luar negeri. Ada prosedurnya. Dikirim ke hubinter. Hubinter bekerja sama dengan interpol dan lain-lain. Karena orangnya tidak ada di wilayah hukum kita,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Mabes Polri sebelumnya telah mengirimkan tim ke Thailand pada Selasa (4/6/2024). Tim tersebut berangkat berbarengan dengan proses pemulangan buronan nomor satu di Thailand, Chaowalit Thongduang. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih belum meringkus Fredy Pratama.

    Adapun, Fredy Pratama merupakan pria kelahiran Banjarmasin. Dia memiliki beberapa julukan seperti The Secret, Airbag, Mojopahit dan termasuk Casanova. Setiap bulannya, jaringan Fredy disebut mampu selundupkan narkotika sebanyak 100 kg hingga 500 kg per bulan.

    Dalam memuluskan bisnisnya, Fredy Pratama menyelundupkan narkoba dari kawasan ‘Segitiga Emas’ menggunakan kemasan teh China yang kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia.