Negara: Republik Rakyat Cina

  • Harga Emas Turun di Bawah US$ 4.000, Pasar Tunggu Keputusan The Fed

    Harga Emas Turun di Bawah US$ 4.000, Pasar Tunggu Keputusan The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas kembali melemah dan turun di bawah level psikologis US$ 4.000 per ons pada perdagangan Senin (27/10/2025) waktu Amerika Serikat (AS).

    Melansir Reuters, penurunan ini dipicu oleh meredanya ketegangan perdagangan antara AS dan China, yang mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai (safe haven).

    Pada pukul 14.13 GMT atau 21.13 WIB, harga emas spot merosot 2,6% menjadi US$ 4.005,11 per ons, setelah sempat jatuh di bawah US$ 4.000 pada awal sesi. Sementara itu, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember turun 2,9% ke level US$ 4.019,00 per ons.

    Managing Partner CPM Group Jeffrey Christian mengatakan, aksi jual teknis turut memperdalam penurunan harga.

    “Emas turun lebih lanjut karena meredanya ketegangan perdagangan yang sebelumnya mendorong harga dari US$ 3.800 ke US$ 4.400 selama tiga minggu pertama Oktober,” ujarnya.

    Emas sempat menyentuh rekor tertinggi di US$ 4.381,21 per ons pada 20 Oktober tetapi kemudian terkoreksi 3,2% pekan lalu setelah muncul sinyal positif dari negosiasi dagang AS-China.

    Para negosiator kedua negara pada Minggu lalu telah menyusun kerangka kerja kesepakatan untuk menghentikan rencana tarif baru AS serta mengendurkan kontrol ekspor logam tanah jarang oleh Beijing.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu pada Kamis untuk membahas kesepakatan lebih lanjut.

    Pada sisi lain, pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga dari Federal Reserve pada Rabu. Pasar memperkirakan peluang sebesar 97% untuk penurunan suku bunga sebesar seperempat basis poin.

    Sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil, emas biasanya bergerak positif dalam kondisi suku bunga rendah. Namun, sejumlah analis tetap berhati-hati terhadap prospek kenaikan harga yang terlalu cepat.

    Selain emas, harga perak spot juga turun 3,8% menjadi US$ 46,75 per ons, platinum melemah 1,1% ke US$ 1.588,86, dan paladium terkoreksi 1,3% menjadi US$ 1.409,47 per ons.

  • Persimpangan Jalan dalam Kerja Sama Tiongkok–Afrika dan AS–Afrika

    Persimpangan Jalan dalam Kerja Sama Tiongkok–Afrika dan AS–Afrika

    Di tengah transformasi mendalam lanskap ekonomi global, kerja sama Tiongkok–Afrika melaju mantap menuju tahap baru. Pada 24 Oktober 2025, Chongqing meluncurkan rute pertama yang langsung menuju Afrika untuk layanan China–Europe Railway Express (CR Express)—menandai babak baru konektivitas Tiongkok–Afrika. Rute ini mengadopsi model intermoda lintas benua “kereta api + pelayaran”, dengan tujuan akhir Aljir, Aljazair, sehingga membuka koridor logistik yang lebih efisien dan andal bagi perdagangan Tiongkok–Afrika. Konektivitas infrastruktur ini bukan sekadar perluasan jalur fisik, melainkan wujud konkret pembangunan komunitas Tiongkok–Afrika dengan masa depan bersama.

    Data menunjukkan, pada tiga triwulan pertama tahun ini, total perdagangan Tiongkok–Afrika tumbuh 19,5%, dengan skala yang terus meningkat. Tren positif ini terkait erat dengan kebijakan yang diumumkan pemerintah Tiongkok pada Juni tahun ini—pemberlakuan tarif 0% (bebas bea masuk) untuk seluruh komoditas asal 53 negara Afrika. Cakupan yang luas serta basis penerima manfaat yang besar menjadikan langkah keterbukaan ini bermakna historis dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.

    Sebaliknya, Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) milik Amerika Serikat resmi berakhir masa berlakunya pada 30 September 2025. Sejak diberlakukan pada 2000, AGOA memberikan preferensi tarif dan kemudahan akses pasar bagi banyak negara Afrika, mendorong ekspor Afrika ke AS. Namun hingga kini proses otorisasi ulang di Kongres belum berjalan. Lebih jauh, sejak April 2025 AS memberlakukan tarif 10–30% terhadap negara-negara Afrika—kebijakan yang langsung menggerus keunggulan ekspor yang dibangun selama bertahun-tahun dan menekan prospek pengembangan manufaktur di Afrika.

    Dua jalur kebijakan terhadap Afrika kian kontras. Jalur pertama menempatkan persaingan geopolitik sebagai tujuan, berupaya menarik Afrika ke dalam rantai pasok eksklusif yang dipimpin Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, AS melalui Inflation Reduction Act (IRA) dengan aturan asal barang (rules of origin) dan klausul Foreign Entity of Concern (FEOC), serta melalui Defense Production Act (DPA) yang mendorong friend-shoring, telah merangkul politik dan perdagangan dalam satu kerangka, membentuk jaringan rantai pasok yang menyaring partisipasi berdasarkan keselarasan politik. Dalam model ini, akses negara-negara Afrika ke ekosistem produksi AS kurang ditentukan oleh daya saing industri, dan lebih oleh preferensi strategis Washington—dengan risiko penghentian preferensi tarif atau dikeluarkan dari skema subsidi rantai pasok bila posisi diplomatik dianggap tidak selaras.

    Jalur kedua bertumpu pada keterbukaan perdagangan. Kebijakan Tiongkok terhadap Afrika menunjukkan karakter keterbukaan yang menonjol: tarif 0% untuk 53 negara Afrika diberlakukan tanpa prasyarat politik dan tanpa saringan ideologis. Keterbukaan ini bersifat berkelanjutan dan terinstitusionalisasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan pasar yang stabil dan terprediksi. Dalam kerangka ini, pembentukan rantai pasok mengikuti mekanisme pasar dan pilihan mandiri negara-negara Afrika—bukan intervensi politik eksternal. Selain menurunkan biaya perdagangan, yang lebih penting, kebijakan ini memberi harapan jangka panjang yang kondusif untuk investasi, pembinaan manufaktur, dan peningkatan kapabilitas industri.

    Secara esensial, kebijakan tarif 0% Tiongkok merupakan dukungan struktural bagi pembangunan mandiri Afrika. Fondasi industrialisasi Afrika relatif masih rapuh—menurut UN Industrial Statistics Yearbook 2024, ekspor manufaktur Afrika hanya sekitar 1,3% dari total global; kontribusi manufaktur terhadap PDB pada 2023 sekitar 13%, jauh di bawah rata-rata global 28%. Dengan menurunkan biaya masuk produk industri Afrika ke pasar Tiongkok, kebijakan ini menginsentif arus modal menuju manufaktur Afrika. Perusahaan yang berinvestasi dan membangun pabrik di Afrika dapat memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal, sekaligus memanfaatkan akses bebas bea ke pasar konsumsi terbesar kedua di dunia, sehingga meningkatkan kelayakan dan imbal hasil investasi.

    Kebijakan ini mencerminkan pemahaman mendalam atas hukum dasar globalisasi ekonomi. Berbeda dari praktik mempolitisasi perdagangan, langkah keterbukaan pasar Tiongkok berpijak pada esensi kolaborasi ekonomi internasional. Tarif 0% sekaligus menjadi pengakuan atas potensi pertumbuhan Afrika dan bentuk dukungan pada sistem perdagangan multilateral. Di tengah menguatnya proteksionisme global, sikap keterbukaan ini menjadi semakin bernilai. Melalui kebijakan konkret seperti tarif 0%, Tiongkok mendorong peningkatan posisi tawar Afrika dalam rantai nilai global, menghormati hak atas pembangunan yang mandiri, dan berlandaskan kesetaraan serta saling menguntungkan—memberi paradigma baru bagi kerja sama ekonomi internasional.

    Kesimpulan

    Di tengah ketidakpastian perekonomian dunia, kerja sama Tiongkok–Afrika tengah merintis model baru kolaborasi ekonomi internasional. Kebijakan tarif 0% menyampaikan sinyal tegas: keterbukaan dan kemitraan adalah cara efektif menghadapi tantangan global. Berbasis prinsip pasar dan saling menghormati, tanpa prasyarat politik, model ini menawarkan pendekatan segar bagi kemitraan pembangunan. Praktik yang berkembang bukan hanya mengakselerasi pertumbuhan kedua belah pihak, tetapi juga menyuntikkan daya dorong baru bagi pemulihan ekonomi dunia.

  • Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mendorong pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai langkah memperkuat koordinasi dan memastikan

    relevansi kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia bahkan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-5 di Kuala Lumpur pada Senin (27/10/2025).

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerjasama RCEP,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

    Indonesia, yang berperan sebagai Initiator dan Country Coordinator RCEP, menilai penguatan kelembagaan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan kerja sama ekonomi di tengah dinamika global.

    RCEP sendiri mencakup 15 negara anggota, yaitu 10 negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja) dan 5 mitra (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru) yang mewakili total 28,6% populasi dunia dan 28% PDB global.

    Selain anggota tetap, empat negara lain yakni Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chile juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam salah satu blok perdagangan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Pertemuan para pemimpin RCEP kali ini menghasilkan Joint Leaders’ Statement on RCEP yang menegaskan kembali komitmen negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral, menjunjung tinggi aturan dan prinsip WTO, serta menjaga pasar tetap terbuka, adil, dan berbasis aturan.

    “Pernyataan ini secara eksplisit juga mengakui peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional,” tambah Susiwijono.

    KTT RCEP ke-5 juga menyepakati langkah konkret ke depan, mulai dari implementasi penuh perjanjian RCEP, percepatan proses aksesi anggota baru, hingga pembentukan Sekretariat RCEP sebagai kerangka institusional permanen.

    Selain itu, negara anggota juga sepakat menyiapkan General Review on RCEP yang ditargetkan dimulai pada 2027, guna memastikan perjanjian tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

  • Intelijen China Berkedok Pengusaha Keruk Emas dari Bumi Indonesia

    Intelijen China Berkedok Pengusaha Keruk Emas dari Bumi Indonesia

    GELORA.CO – Aktivitas tambang emas ilegal yang diduga melibatkan warga negara asing (WNA) asal China kembali menjadi sorotan publik.

    Sejumlah laporan menunjukkan adanya keterlibatan pihak asing dalam pendanaan dan pengelolaan tambang di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Kalimantan, Bengkulu, Aceh, NTB hingga Sumatra Barat.

    Fenomena ini menunjukkan adanya misi ekonomi terselubung yang meresahkan. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa praktik ini telah berlangsung lama.

    “Sejak masa Majapahit, banyak pihak dari China berusaha masuk ke Indonesia. Sekarang, intelijen mereka menyusup melalui jalur pernikahan dan mendirikan perusahaan tambang emas,” ujar sumber tersebut.

    Salah satu kasus yang mencuat adalah Liu Xia Dong, WNA asal China yang menikahi warga lokal bernama Nuraini di Ketapang, Kalimantan Barat.

    Kasus ini disebut-sebut menjadi contoh pola infiltrasi ekonomi melalui investasi tambang.

    Mafia Intel China

    Di nomor HP Liu Xiaodong yang didapat Redaksi tercatat penamaan yang bikin mata terbelalak, seperti Intel Vhina, kawan Kapolda, kawan Pipit dan lain sebagainya. 

    Sebelumnya Kasus Berawal dari Serangan ke Mess Pekerja tambang emas Kasus ini terjadi di lokasi pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, pada 26 Juli 2023 pukul 01.00 WIB. Liu Xiaodong diduga membawa 10 orang untuk menyerang mess pekerja PT SRM.

    Tambang Dekat Mandalika Diduga Libatkan WNA

    Sementara itu, Anggota DPR RI dari Dapil NTB, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti tambang ilegal yang beroperasi di dekat Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Tambang tersebut disebut mampu memproduksi hingga 3 kilogram emas setiap hari dan diduga melibatkan tenaga kerja asing asal China.

    “Tambang ilegal seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak lingkungan serta mengancam masa depan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Lalu dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    “Apalagi jika terbukti ada keterlibatan pihak asing, maka pemerintah harus melakukan penyelidikan secara serius dan transparan,” lanjutnya.

    Ironi di Kawasan Superprioritas Mandalika

    Politisi PKB tersebut menilai keberadaan tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.

    Padahal, kawasan ini merupakan destinasi superprioritas nasional yang tengah dikembangkan sebagai ikon pariwisata kelas dunia.

    “Mandalika seharusnya dijaga kelestariannya. Jika di sekitarnya ada aktivitas tambang emas ilegal, ini bukan hanya merusak citra daerah, tapi juga menghambat arus investasi,” tegas Lalu.

    DPR Dorong Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

    Lalu mendesak agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Ia meminta kepolisian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh.

    “Penegakan hukum jangan berhenti di pelaku lapangan saja. Harus diusut sampai ke aktor intelektual dan jaringan pendananya, baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya menegaskan.

    KPK Ungkap Tambang Emas Produksi 3 Kg per Hari

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan adanya tambang emas ilegal di kawasan yang berjarak hanya satu jam dari Sirkuit Mandalika.

    Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan tambang tersebut menghasilkan hingga 3 kilogram emas setiap hari.

    “Temuan ini berawal dari laporan pembakaran basecamp milik warga negara China. Setelah dicek, tambang itu ternyata bisa produksi tiga kilogram emas per hari,” ungkap Dian di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/10/2025).

    Dian juga menambahkan, beberapa pekerja di lokasi tidak dapat berbahasa Indonesia, memperkuat dugaan keterlibatan WNA dalam kegiatan ilegal tersebut.

    Banyak pengusaha juga diminta data bukan melalui surat melainkan WA mengaku dari Satgasus 13 KPK. 

    Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

    Dengan munculnya sejumlah indikasi keterlibatan asing di sektor pertambangan ilegal, publik menuntut pemerintah untuk memperketat pengawasan izin tambang, terutama di wilayah strategis seperti NTB dan Kalimantan Barat.

    Penguatan koordinasi lintas lembaga  antara KPK, ESDM, Kepolisian, dan Imigrasi  dinilai krusial agar praktik eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing tidak semakin meluas.

    “Indonesia tidak boleh menjadi ladang eksploitasi bagi kepentingan ekonomi asing. Kedaulatan sumber daya alam harus dijaga dengan tegas,” tutup Lalu.***

  • Video: Laba Industri China Naik 21,6%, Tertinggi Hampir 2 Tahun

    Video: Laba Industri China Naik 21,6%, Tertinggi Hampir 2 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia –Laba perusahaan industri besar di China naik tajam pada September 2025. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir, didorong kebijakan pemerintah untuk menekan perang harga dan menjaga stabilitas industri manufaktur.

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (27/10/2025).

  • Video: Menperin Sebut Tekstil RI Efisien, Targetkan Jadi Pemain Global

    Video: Menperin Sebut Tekstil RI Efisien, Targetkan Jadi Pemain Global

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang menyatakan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia masih lebih efisien dibandingkan negara-negara raksasa tekstil dunia seperti China dan Turki.

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (27/10/2025).

  • Update Harga Minyak 27 Oktober: Masih Tertekan Lemahnya Permintaan

    Update Harga Minyak 27 Oktober: Masih Tertekan Lemahnya Permintaan

    London, Beritasatu.com – Harga minyak dunia masih berada dalam tekanan pada perdagangan hari ini Senin (27/10/2025). Optimisme terhadap trade deal framework antara Amerika Serikat (AS) dan China membantu meredam kekhawatiran tentang lemahnya permintaan minyak global.

    Kontrak Brent tercatat turun 14 sen atau hampir 0,2% ke level US$ 65,70 per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 9 sen atau 0,2% menjadi US$ 61,41 per barel. Kedua kontrak tersebut sempat anjlok sekitar 1% pada awal perdagangan.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pada Minggu (26/10/2025), pejabat AS dan China berhasil menyepakati sebuah kerangka substansial dalam pembahasan dagang. Kesepakatan itu diharapkan dapat menghindari tarif 100% yang sebelumnya diancam AS terhadap barang-barang asal China, serta menunda penerapan pengendalian ekspor rare earth dari China.

    Kabar ini langsung mendorong penguatan harga saham global. Namun sebaliknya, aset lindung nilai seperti emas dan obligasi justru melemah seiring perbaikan selera risiko pelaku pasar.

    Menurut analis PVM Oil Associates, John Evans, pelaku pasar minyak masih cenderung skeptis terhadap perkembangan kesepakatan tersebut.

    “Pelaku pasar minyak jauh lebih berhati-hati terhadap kesepakatan dagang dibanding pelaku pasar saham. Suasana negosiasi yang cerah tidak serta-merta berarti peningkatan permintaan,” ujar Evans seperti dilansir dari Reuters, Senin (27/10/2025).

    Kekhawatiran terhadap permintaan yang lesu masih membayangi harga minyak. Harga Brent jatuh ke level terendah sejak Mei 2025 pada awal Oktober akibat tanda-tanda perlambatan ekonomi global. Meski begitu, sanksi baru yang diberlakukan AS terhadap Rusia serta konsumsi energi di AS yang lebih kuat dari perkiraan menjadi faktor penopang harga.

    “Kabar positif bagi pihak bull adalah konsumsi di AS terus menunjukkan pemulihan. Jika tidak, pelemahan harga seperti yang terlihat hari ini dapat semakin dalam,” kata Kepala Analis Pasar IG Bank, Chris Beauchamp.

  • Gelar Jogja Halal Market, BPJPH Dorong UMKM Bersertifikat Halal

    Gelar Jogja Halal Market, BPJPH Dorong UMKM Bersertifikat Halal

    Yogyakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal. 

    “Produk halal kini terus berkembang dan dikembangkan oleh siapa saja dan dari negara mana saja. Jika UMKM kita tidak segera bersertifikat halal, maka akan tertinggal,” kata Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam kegiatan Jogja Halal Market 2025 di Yogyakarta. 

    Menurutnya, sertifikasi halal menjadi kunci perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk.
    Dengan bersertifikat halal, produk UMKM akan makin mudah diterima pasar dan memperluas konsumen.

    “Apalagi di Yogyakarta, kawasan wisata dengan beragam kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan,” ujarnya.

    Aqil mengatakan, halal telah menjadi bagian dari gaya hidup global. Halal bukan sekadar urusan umat Islam, tapi sudah menjadi lifestyle dunia dan standar mutu produk yang meningkatkan nilai ekonomi.

    Ia mengingatkan, pada Oktober 2026 mendatang akan mulai diberlakukan kewajiban sertifikasi halal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).

    “Kami mengajak para pelaku UMK di Jogja untuk segera memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH yang masih tersedia bagi satu juta pelaku usaha,” kata Aqil.

    Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd Syakur mengatakan, Jogja Halal Market 2025 merupakan bagian dari roadshow Halal 20. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin memperkuat kolaborasi dengan Pemda, dinas, LPH, LP3H, pendamping PPH, dan seluruh stakeholder dalam menyukseskan program sertifikasi halal.

    Melalui kegiatan Jogja Halal Market 2025, BPJPH RI berharap seluruh produk yang terkategori wajib bersertifikat halal di Yogyakarta dan sekitarnya agar segera bersertifikat halal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memperluas kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Asisten Setda Pemprov DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Trisaktiyana mengatakan, Halal bukan hanya untuk umat Muslim. Bahkan, produsen halal saat ini banyak yang berasala dari luar negri.

    “Banyak berasal dari China. Karena itu, penting bagi kita mengedukasi para pelaku UMKM agar produknya bersertifikat halal. Pemerintah Daerah DIY siap berkolaborasi mendukung sertifikasi halal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Trisaktiyana.

    Yogyakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal. 
     
    “Produk halal kini terus berkembang dan dikembangkan oleh siapa saja dan dari negara mana saja. Jika UMKM kita tidak segera bersertifikat halal, maka akan tertinggal,” kata Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam kegiatan Jogja Halal Market 2025 di Yogyakarta. 
     
    Menurutnya, sertifikasi halal menjadi kunci perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk.
    Dengan bersertifikat halal, produk UMKM akan makin mudah diterima pasar dan memperluas konsumen.

    “Apalagi di Yogyakarta, kawasan wisata dengan beragam kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan,” ujarnya.
     
    Aqil mengatakan, halal telah menjadi bagian dari gaya hidup global. Halal bukan sekadar urusan umat Islam, tapi sudah menjadi lifestyle dunia dan standar mutu produk yang meningkatkan nilai ekonomi.
     
    Ia mengingatkan, pada Oktober 2026 mendatang akan mulai diberlakukan kewajiban sertifikasi halal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).
     
    “Kami mengajak para pelaku UMK di Jogja untuk segera memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH yang masih tersedia bagi satu juta pelaku usaha,” kata Aqil.
     
    Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd Syakur mengatakan, Jogja Halal Market 2025 merupakan bagian dari roadshow Halal 20. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin memperkuat kolaborasi dengan Pemda, dinas, LPH, LP3H, pendamping PPH, dan seluruh stakeholder dalam menyukseskan program sertifikasi halal.
     
    Melalui kegiatan Jogja Halal Market 2025, BPJPH RI berharap seluruh produk yang terkategori wajib bersertifikat halal di Yogyakarta dan sekitarnya agar segera bersertifikat halal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memperluas kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Asisten Setda Pemprov DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Trisaktiyana mengatakan, Halal bukan hanya untuk umat Muslim. Bahkan, produsen halal saat ini banyak yang berasala dari luar negri.
     
    “Banyak berasal dari China. Karena itu, penting bagi kita mengedukasi para pelaku UMKM agar produknya bersertifikat halal. Pemerintah Daerah DIY siap berkolaborasi mendukung sertifikasi halal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Trisaktiyana.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • China Ajak ASEAN Jaga Perdagangan Bebas di Tengah Tarif AS

    China Ajak ASEAN Jaga Perdagangan Bebas di Tengah Tarif AS

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – China mendesak penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan yang lebih terbuka dalam pertemuan puncak ASEAN Plus Three di Kuala Lumpur, Malaysia. Seruan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meninggalkan KTT tersebut lebih awal.

    Dalam kunjungannya ke Asia, Trump sebelumnya menandatangani beberapa kesepakatan, termasuk pakta gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand, serta empat perjanjian perdagangan regional.

    Namun, Gedung Putih menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari kesepakatan itu yang menurunkan tarif tinggi AS terhadap negara-negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    “Pesan kami kepada negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa Amerika Serikat 100% mendukung Anda dan akan menjadi mitra yang kuat untuk banyak generasi mendatang,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Senin (27/10/2025).

    Setelah Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio meninggalkan Malaysia menuju Jepang, pertemuan dilanjutkan oleh pejabat tinggi Dewan Eropa, serta negara-negara anggota ASEAN. Fokus utama diskusi adalah memperkuat kerja sama ekonomi dan menyusun kesepakatan perdagangan baru.

    Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dalam pidatonya menyerukan agar semua pihak menjunjung tinggi perdagangan bebas, menolak proteksionisme, dan memperkuat integrasi ekonomi regional.

    “Penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Timur yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun,” ucap dia.

    Dalam kesempatan itu, blok Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 10 negara ASEAN bersama China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru juga menyerukan percepatan upaya ekspansi perdagangan dan penambahan anggota baru.

    KTT ASEAN Plus Tiga kali ini menjadi ajang penting dalam menentukan arah hubungan ekonomi kawasan di tengah rivalitas perdagangan antara AS dan China.

  • Kita Bukan Mencari Laba, tetapi Mengurangi Emisi Karbon

    Kita Bukan Mencari Laba, tetapi Mengurangi Emisi Karbon

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI, Jokowi menegaskan pembuatan Kereta Woosh, LRT, MRT dan Kereta Bandara dibuat untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek yang sudah sangat parah.

    Sehingga kereta tersebut merupakan sebuah investasi dan tidak perlu memikirkan laba.

    Jokowi mengatakan, kemacetan tersebut tidak hanya ketika ia menjadi presiden, namun sudah terjadi sejak 20-40 tahun yang lalu.

    “kita harus tahu masalahnya dulu ya, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah.

    Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga macet parah,” ujarnya di Solo, Senin (27/10/2025).

    Presiden yang menjabat dua periode tersebut mengatakan, negara rugi Rp 65 triliun per tahun.

    “Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, kerugian negara terkait kemacetan di sekitar Jabodetabek hingga Bandung sebesar Rp 100 triliun.

    “Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,”katanya.

    Dengan pertimbangan tersebut, Jokowi saat itu memutuskan untuk membangun MRT,LRT dan kereta cepat Woosh.

    “Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, Kereta cepat, KRL, Kereta Bandara,” terangnya.

    Mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu mengatakan, kebijakan itu diambil agar masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kerugian akibat macet.

    “Nah, sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi, transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara. Sehingga kerugian itu bisa terkurangi,” katanya.

    Jokowi mengatakan prinsip dasar transportasi massa, transportasi umum itu adalah layanan publik sehingga tidak perlu memikirkan laba.

    “Kita itu bukan mencari laba. Jadi, transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment, pengurangan emisi karbon.

    Produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat.

    Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa,” terangnya.

    Jokowi mengatakan memberikan subsidi ke transportasi umim merupakan sebuah inevstasi seperti DKI Jakarta yang memberikan subsidi Rp 800 miliar per tahun.

    “Kalau ada subsidi, itu adalah investasi. Bukan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang subsidi 800 miliar per tahun,” katanya.

    Suami Iriana itu mengatakan membangun transportasi massa merupakan mengubah kebiasaan masyarakat.

    “Memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi masyarakat juga tidak mudah, merubah karakternya juga tidak mudah,” ungkapnya.

    Jokowi mengatakan sejak diluncurkan, MRT sudah mengangkut 171 juta penumpang.

    Sementara itu, Kereta cepat woosh sejak meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang.

    “Dari MRT tadi 171 juta. Kemudian kita cepat 12 juta penumpang, patut kita syukur karena sudah ada pergerakan,

    perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massa,” ungkapnya.

    “Dan ini juga bertahan, tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massa yang kita miliki. Jadi, sekali lagi, kita juga harus berhitung multi-layer efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu,” ujarnya.

    Jokowi menyebut kereta woosh meningkatkan pariwisata, penumpang bus dan nilai properti di Bandung.

    Jokowi lantas menyebut banyak negara yang memberikan subsidi di transportasi umum hingga 50 persen.

    “Kemanfaatannya seperti itu, dan sebagai pembanding kalau kita lihat transportasi massa di negara  lain, hitungannyajuga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, China, Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidi-nya juga hampir 50 persen. Di London Underground, metronya London juga sama, subsidi-nya hampir mencapai 50 persen,” katanya.

    Jokowi menyebut, secara perhitungan kerugian negara akan mengecil 6 tahun ke depan.

    “Penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19 ribu dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik-naik-naiknya orang berpindah ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Ini kan tahun pertama. Mungkin diperkirakan kerugiannya akan lebih turun lagi setelah 6 tahun,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait kerugian kereta Woosh yang tidak ditanggung APBN, Jokowi mengaku kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah, 

    “Soal Kerugian woosh tidak ditanggung APBN, itu kewenangan pemerintah.

    Saya enggak mau jawab,” tandasnya.