Negara: Republik Rakyat Cina

  • RI Wanti-Wanti ke Investor China Hati-Hati Cari Lahan Industri

    RI Wanti-Wanti ke Investor China Hati-Hati Cari Lahan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta investor yang akan menanamkan modal berupa fasilitas manufaktur lebih hati-hati memilih lahan khusus untuk industri.

    Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan di hadapan pengusaha makanan dan minuman asal China dalam agenda Chinese Enterprises Go-Overseas, In-depth Tour Into Indonesia di Hotel Mulia, Senayan, Senin (11/11/2024).

    Pasalnya, tak jarang pihaknya menemukan keluhan dari investor yang sulit membangun pabrik lantaran lahan yang dipilih bukan merupakan lahan yang diperuntukkan untuk pengembangan industri, melainkan perkebunan atau permukiman.

    “Beberapa dari Anda [investor China] membutuhkan tanah, dan akhirnya Anda tidak dapat mengembangkan fasilitas industri Anda di tanah itu, karena tujuan tanah ini bukan untuk industri jadi harap berhati-hati dan silakan berkonsultasi dengan kami,” kata Nurul.

    Di sisi lain, Nurul memberikan perhatian terhadap realisasi investasi manufaktur yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya, pada 2018, investasi hanya mencapai Rp222,3 triliun kemudian pada tahun 2023 meningkat 2,7 kali lipat mencapai Rp596,3 triliun.

    Kinerja realisasi investasi tersebut ditopang oleh kontribusi 5 negara dengan investasi terbesar, salah satunya Singapura. Menurut dia, inevstasi yang masuk dari Singapura kemungkinan besar juga datang dari investor China.

    Adapun, sektor terbesar yang mendorong investasi di Indonesia yaitu pertambangan dan industri makanan pada posisi pertama dan kedua. Untuk industri makanan mencapai Rp395,4 triliun dalam 5 tahun terakhir.

    “Kami berharap setelah kunjungan Anda ke sini kami dapat meningkatkan kinerja industri makanan ini dalam realisasi investasi kami,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan mendorong kehadiran pengusaha China ke Indonesia tidak hanya membuka peluang perdagangan, melainkan investasi sektor mamin agar nilai tambah dapat lebih dirasakan di Indonesia. 

    “Saya dengar ada yang mau masuk lagi ada perusahaan beberapa mau investasi di Indoneisa, yang saya tadi baru saja di info, besar kemungkinan untuk produk jadi investasi bangun pabrik disini,” terangnya.

    Di sisi lain, Adhi juga mengarahkan industri nasional agar memanfaatkan kesempatan kerja sama ini untuk mendukung ketersediaan bahan baku pangan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri.

    “Beberapa bahan baku kita gak punya, terus terang misalnya beberapa komposisi makanan seperti citric acid, kemudian beberapa rasa, pewarna dan sebagainya di Indonesia belum ada, jadi kita memang butuh kerja sama itu,” pungkasnya

    Di sisi lain, Chairman of China Chamber of Commerce of I/E Foodstuffs, Cao Derong mengatakan pihaknya melihat potensi besar untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan industri makanan dan minuman Indonesia.

    Salah satunya lewat program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu inisiatif besar dari pemerintah Indonesia. Pihaknya pun akan ikut memberi perhatian terhadap program tersebut.

    “Tahun ini, China dan Indonesia di sektor perdagangan makanan berkontribusi besar. Transaksi perdagangan mencapai hasil signifikan US$12,8 miliar dan ekspor China ke Indonesia melebihi US$3,1 miliar, impor dari Indonesia mencapai US$9,7 miliar,” jelasnya. 

  • Donald Trump Jadi Presiden Tebar Ketakutan di Taiwan

    Donald Trump Jadi Presiden Tebar Ketakutan di Taiwan

    Jakarta

    Terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat membuat Taiwan khawatir, khususnya soal industri chip dan masa depan pertahanannya. Para pemimpin Taiwan menunjukkan ketenangan, tapi beberapa pengamat menilai negara itu harus waspada.

    “Saya yakin bahwa kemitraan Taiwan-AS yang telah berlangsung lama, berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan bersama, akan terus berfungsi sebagai landasan stabilitas regional dan mengarah pada kemakmuran lebih besar bagi kita semua,” kata pemimpin Taiwan William Lai Ching-te dalam pesan ucapan selamat ke Donald Trump.

    Trump tampak kurang mendukung Taiwan sejak kalah dalam Pilpres 2020. Ia pernah menyerukan pulau itu melipatgandakan anggaran pertahanannya jadi 10% dari PDB dan mempertanyakan apakah AS harus membantu jika diserang oleh China. Dalam wawancara dengan Bloomberg, Trump mengatakan bodoh bagi AS melindungi Taiwan secara gratis.

    Trump juga mengkritik kekuatan Taiwan dalam industri manufaktur berteknologi tinggi, bahka menuduh pulau itu mengambil alih bisnis chip AS dan mendominasi industri semikonduktor. Kedua isu tersebut menjadi kekhawatiran di Taiwan setelah kemenangan Trump.

    Han Kuo-yu, legislator Kuomintang, memperingatkan bahwa tantangan keamanan politik dan ekonomi Taiwan akan bertambah besar, bukan berkurang, di masa jabatan Trump. Ia menilai Taiwan harus menjaga hubungannya dengan Washington dan menjaga perdamaian di Selat Taiwan.

    Lai Shyh-bao, anggota parlemen lain, memperingatkan dampak Trump ke industri chip Taiwan tak dapat diremehkan. Kuo Yu-jen, direktur Institut Studi Tiongkok dan Asia-Pasifik di Universitas Nasional Sun Yat-sen juga khawatir, mengatakan Taiwan perlu menilai Trump dengan hati-hati dan mengawasi saksama tiap pengumuman dan kebijakannya.

    Di Tainan, ilmuwan politik Universitas Kun Shan Ting Jen-Fang mengatakan masa jabatan Trump akan ditandai oleh ketidakpastian yang lebih “impulsif”, dan meminta pemerintah untuk “membangun saluran komunikasi erat dengan Washington. Ting juga memperingatkan bahwa “Taiwan harus memikul banyak tanggung jawab sendiri di masa depan”.

    Nada optimis dikemukakan Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung yang menilai Taiwan harus memandang presiden baru yang dipilih secara demokratis AS dengan sikap bahagia dan tidak ada alasan khawatir tentang kemitraan Taiwan-AS. Menteri Urusan Ekonomi Kuo Jyh-huei juga menyebut produksi dan penjualan chip adalah berdasarkan permintaan pasar, jadi pemilihan Trump takkan mengubah permintaan AS terhadap chip buatan TSMC, raksasa teknologi Taiwan.

    (fyk/fay)

  • Mendag Budi dampingi Presiden Prabowo di APEC 2024

    Mendag Budi dampingi Presiden Prabowo di APEC 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2024 serta sejumlah pertemuan bilateral kepala negara.

    Selain itu, Mendag akan menghadiri rangkaian pertemuan APEC Economic Leaders’ Week (AELW) 2024, di antaranya Pertemuan Menteri APEC 2024, di Lima, Peru, pada 14 November 2024.

    “Pada pertemuan ini, Indonesia berkomitmen memberikan dukungan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mendorong APEC memperkuat sistem perdagangan multilateral,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Budi menyampaikan, Indonesia juga mengikuti pembahasan agenda Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (Free Trade Area of The Asia Pasifik/FTAAP) dengan mengatasi perbedaan masing-masing anggota Ekonomi APEC.

    Tema dan Prioritas APEC Peru 2024 adalah “Empower, Include, Grow”. Hal itu meliputi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan inklusif dan saling terkoneksi, inovasi dan digitalisasi untuk mendorong transisi menuju ekonomi formal dan global, serta pertumbuhan berkelanjutan untuk pembangunan tangguh.

    Selain menghadiri rangkaian pertemuan AELW 2024, Mendag dijadwalkan bertemu sejumlah menteri dari negara-negara mitra dagang, di antaranya Korea Selatan, Kanada, Hongkong-Tiongkok, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.

    APEC merupakan forum kerja sama regional 21 ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya termasuk program peningkatan kapasitas untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di Kawasan Asia Pasifik.

    Secara umum, diskusi APEC membahas upaya fasilitasi perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non binding), namun kerap bersifat politis.

    Selain Indonesia, ekonomi APEC meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

    Ekonomi APEC tersebut mencakup 48 persen perdagangan dunia atau senilai 28 triliun dolar AS. Ekonomi APEC juga mencakup 62 persen produk domestik bruto (PDB) dunia atau senilai 59 triliun dolar AS dengan jumlah penduduk mencapai 38 persen penduduk dunia atau sebesar 2,96 miliar jiwa.

    Bagi Indonesia, APEC menjadi organisasi penting untuk memperkuat posisi ekonomi dalam perdagangan dunia. Pada 2023, total perdagangan Indonesia dengan ekonomi APEC mencapai 358,62 miliar dolar AS.

    Pada tahun tersebut, ekspor Indonesia ke ekonomi APEC mencapai 188,72 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari ekonomi APEC tercatat sebesar 169,89 miliar dolar AS.

    Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 18,63 miliar dolar AS. Ekspor utama Indonesia ke ekonomi APEC, di antaranya bahan bakar mineral, minyak hewani dan nabati, besi dan baja, mesin elektronik, serta kendaraan.

    Sementara impor Indonesia dari ekonomi APEC, di antaranya peralatan mekanis mesin, mesin elektronik, besi dan baja, plastik dan barang dari padanya, serta kendaraan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Enggartiasto Lukita Dorong Kampus Perkuat Digitalisasi pada Era Ekonomi Kreatif

    Enggartiasto Lukita Dorong Kampus Perkuat Digitalisasi pada Era Ekonomi Kreatif

    Malang, Beritasatu.com – Executive Chairman B-Universe Enggartiato Lukita mendorong mahasiswa dan perguruan tinggi (PT) atau kampus  untuk menerapkan digitalisasi ilmu pengetahuan pada era teknologi industri ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Jika digitalisasi tidak diterapkan di kampus, maka dipastikan mahasiswa akan tertinggal.

    “Tema Expotive ini mengenai ekonomi kreatif. Namun, saya tidak mau terbatas bagaimana ekonomi kreatif, seperti di nomenklatur ekonomik kreatif,” katanya saat menjadi nara sumber Seminar Klinik Beasiswa & Creative Expo And Seminar (expotive) “Be Youth And Do Something Extraordinary” di Graha Cakrawala, Universitas Negeri Malang (UM), Senin (11/11/2024).

    Menurut Enggartiasto, pada era digitalisasi ini, telah terjadi perubahan yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat, terutama bidang usaha. Jika sebelumnya, membeli barang masyarakat harus datang ke toko, tetapi saat ini tidak diperlukan lagi.

    “Dahulu, kita untuk perdagangan misalnya harus ada toko offline, sekarang sudah ada online. Hanya dengan 10 orang memanfaatkan TikTok untuk menjual barang dagangan dari Tiongkok. Itu contoh kecilnya,” bebernya.

    Melihat perkembangan usaha yang memerlukan digitalisasi tersebut, kata Enggar, maka kampus maupun sekolah dituntut untuk menyesuaikan diri dan tidak cukup belajar ilmu pengetahuan saja.

    “Dengan perubahan besar ini, tidak bisa dia jadi menara gading yang hanya menyampaikan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga terlambat mengantisipasi perkembangan zaman,” tuturnya.

    Enggar menjelaskan pada dunia usaha, salah satu persyaratan merekrut karyawan, yakni melihat kemampuan teknologi dan kreatifitas yang dimiliki pelamar. Dia mengaku perusahaan saat ini tidak membutuhkan ketekunan seseorang.

    “Jadi yang dibutuhkan saat ini inovatif dan kreatif, serta melihat peluang,” ucapnya.

    Enggar juga meminta kampus untuk mempersiapkam mahasiswanya menjadi wirausahawan profesional dan bisa menjajaki kerja sama dengan berbagai perusahaan. Misalnya energi terbarukan hingga mobil listrik.

    “Apalagi mahasiswa UM juga mempunyai inovasi atau keahlian mengenai mobil listrik maupun energi terbarukan, bisa dari air dan hal lainnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Hariyono mengatakan pada era digitalisasi, kampus punya tanggung jawab moral, yakni tidak hanya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi bisa mengembangkan sekaligus mengamalkan di lapangan.

    Ia mengungkapkan sering kali perkuliahan kurang sinergi dengan kehidupan masyarakat secara riil. Padahal, kampus ingin menegakkan dan mengembangkan kurikulum sebagaimana kapasitas belajarnya dan tumbuh di era perubahan yang begitu cepat menjadi anak-anak kreatif.

    “Dia terus belajar ada dosen atau tidak. Dengan demikian akan menjadi pribadi yang memiliki mindset utuh. Anak-anak tidak gagap menghadapi perubahan, apakah itu sosial hingga teknologi,” ungkap Hariyono.

    UM, kata dia, melakukan pengembangan bekerja sama dengan perusaaan di Tiongkok dan beberapa perusahaan di Indonesia, yakni mengembangkan kendaraan berbasis listrik.

    “Kami kerja sama dengan beberapa industri dan prototipe kendaraan listrik yang sekrang sedang kami kembangkan dengan salah satu perusahaan di Tiongkok. Pengembangan lain menghasilkan produk minuman yang sehat sekaligus ramah lingkungan,” pungkas Hariyono.

  • BKPM Ungkap 58 Perusahaan Masuk ke Indonesia Imbas Perang Dagang AS-China

    BKPM Ungkap 58 Perusahaan Masuk ke Indonesia Imbas Perang Dagang AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM mengungkapkan Indonesia telah menerima relokasi dan diversifikasi 58 perusahaan selama 2020—2023, akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ichwan menjelaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menerapkan tarif impor tinggi dari China dan kemungkinan akan terus naik usai calon presiden Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024.

    Perang dagang antara dua negara adidaya tersebut telah menyebabkan munculnya kebijakan China+1 dari perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya, perusahaan multinasional yang ada di Negeri Panda mencari negara alternatif untuk menanamkan modalnya karena takut penjualan produknya yang diproduksi di China semakin menurun.

    Oleh sebab itu, Ichwan menyatakan pemerintah akan coba terus memanfaatkan efek dari perang dagang antara AS-China tersebut seperti yang telah terjadi selama 2020—2023, yang mana 58 perusahaan multinasional telah masuk ke Indonesia.

    “Relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan [tersebut] senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia,” jelas Ichwan kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Dia memerinci, 58 perusahaan tersebut terdiri dari bidang usaha industri lampu, industri makanan dan minuman, industri pipa, industri kaca, industri alat kesehatan, industri panel surya, industri kendaraan bermotor roda empat, industri rokok, industri elektronik, hingga industri tekstil.

    Dari total 58 perusahaan, sebanyak 13 korporasi berasal dari China dan Vietnam.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan ingin meningkatkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia terutama di sejumlah sektor prioritas seperti hilirisasi sumber daya alam, berbasis riset dan inovasi, investor berorientasi ekspor, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Tantangan geoekonomi global menuntut pelaku bisnis dan juga pemerintah untuk lebih adaptif serta memperkuat kerjasama internasional dengan prinsip diplomasi yang kita pegang, bebas dan aktif,” ujar Ichwan.

    Bersaing dengan Negara Asean Lain

    Sementara itu, lembaga pemeringkatan kredit internasional Moody’s Ratings meyakini arus perdagangan dan investasi akan masuk ke kawasan Asean dan India usai Donald Trump berhasil memenangkan Pemilu AS 2024.

    Moody’s memproyeksikan bahwa pemerintahan Trump nantinya akan lebih memilih kebijakan perekonomian yang proteksionisme. Artinya, Trump akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi hingga memperketat investasi di sektor-sektor strategis.

    Dengan demikian, perang dagang antara AS dan China akan semakin memanas. Perusahaan multinasional yang ada di China pun akan coba mencari negara alternatif.

    “Yang akan berdampak negatif pada ekonomi China dan akibatnya menghambat pertumbuhan regional. Namun, pergeseran ini mungkin menguntungkan India dan negara-negara Asean [Asia Tenggara],” tulis laporan terbaru Moody’s yang terbit pada Senin (11/11/2024).

    Secara khusus, Moody’s melihat risiko gangguan pasokan semikonduktor global juga akan semakin nyata. Selama ini, China memang dikenal sebagai pemasok utama produk semikonduktor dunia.

    Secara umum, Moody’s menekankan bahwa tindakan proteksionisme Trump nantinya akan mengganggu rantai pasokan global dan berdampak negatif pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan dan barang impor.

    “Seperti manufaktur, teknologi, dan ritel,” lanjut laporan tersebut.

  • Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi Terima Relokasi Pabrik Tekstil dan Logam Dasar

    Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi Terima Relokasi Pabrik Tekstil dan Logam Dasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkapkan intensitas perang dagang antara AS dan China berpotensi meningkat sejalan dengan terpilihnya Donald Trump untuk kedua kalinya sebagai presiden Amerika.

    Meski kedua negara yang bersitegang, Indonesia berpeluang menangkap relokasi perusahaan-perusahaan di China dan sekitarnya yang terkena dampak perang dagang tersebut.

    Ekonom Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bahwa dua industri, yakni tekstil dan produk tesktil (TPT) dan logam dasar paling berpotensi masuk ke Tanah Air.

    “Pabrik tekstil di Vietnam itu berpeluang untuk relokasi ke Indonesia. Kemudian industri yang terkait dengan logam dasar dan turunannya [penghiliran]. Itu komoditas yang benar-benar direkstriksi Amerika Serikat, salah satunya baja. Sehingga Indonesia juga dapat menangkap peluang itu,” ujarnya, Senin (11/11/2024).

    Meski industri TPT tengah ‘babak belur’, Heri melihat industri TPT dari luar negeri masih dapat masuk, tetapi khusus yang berorientasi ekspor sehingga tidak mengganggu industri dalam negeri.

    Harapan investasi yang masuk dari relokasi tersebut tidak dapat langsung terwujud. Heri menilai saat ini industri dalam negeri masih menghadapi beberapa persoalan internal.

    Mulai dari daya saing, lahan, biaya energi, listrik, upah buruh, hingga biaya logistik. Sementara perusahaan multinasional kebanyakan mencari negara-negara yang biayanya relatif kompetitif. 

    “Kalau kita mau menangkap peluang, maka biaya-biaya yang terkait dengan infrastruktur yang harus dibenahi. Kita harus bisa menyiapkan semacam paket kebijakan untuk menangkap itu,” tuturnya.

    Membaca Peluang Pasar

    Menurut Ahmad, perusahaan-perusahaan besar juga mempertimbangkan peluang pasar di tempat tujuan relokasinya.

    Salah satunya, keberadaan perjanjian dagang antara Indonesia dan Eropa dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Melalui kebijakan ini, memungkinkan produk-produk dari Indonesa untuk masuk ke ranah Eropa tanpa bea masuk.

    Tanpa perjanjian dagang tersebut, saat ini produk-produk Indonesia yang masuk ke Eropa dikenakan tarif 16% hingga 20%.

    Maka dari itu, penyelesaian perundingan IEU-CEPA akan menjadi penentu bagi perusahaan multinasional memarkirkan pabriknya  di Indonesia. Sayangnya, saat ini proses tersebut belum menemukan titik terang khususnya perkara kebijakan produk bebas deforestrasi atau European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR). 

    “IEU CEPA itu menjadi senjata untuk menarik investor asing. Khususnya yang sektor-sektor yang sudah siap, seperti TPT,” lanjutnya.

    Sebelumnya pun, persoalan IEU-CEPA sempat disinggung oleh 15 investor asal Taiwan—yang berencana merelokasi pabriknya ke RI—saat menghadap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Di mana pengusaha tersebut selama ini mendapatkan keuntungan dari investasi di China dan Vietnam. Sementara Vietnam memiliki keuntungan dalam ekspor ke ranah Eropa karena telah memiliki perjanjian mengenai Free Trade Agreement (FTA).

    Berkaca pada ‘perang dagang’ AS-China sebelumnya, sejak 2019, Indonesia menerima relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Meski demikian, Prabowo dalam Asta Cita miliknya, mendorong peningkatan daya saing dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di sejumlah sektor prioritas seperti hilirisasi SDA, investasi berbasis riset dan inovasi, investasi berorientasi ekspor, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

  • Disaksikan Prabowo, PLN kolaborasi sektor energi bersama China

    Disaksikan Prabowo, PLN kolaborasi sektor energi bersama China

    Sinergi ini menggarisbawahi komitmen kuat kami bersama mitra internasional untuk meningkatkan kemandirian energi yang akan menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN menjalin kolaborasi strategis sektor energi bersama China untuk mewujudkan swasembada energi nasional, yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa sebagai tulang punggung kelistrikan di tanah air, PLN berkomitmen untuk berkolaborasi dengan mitra global guna mencapai target swasembada energi secara keberlanjutan.

    “Krisis iklim adalah tantangan global, dan kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kita makin bersatu dalam menjaga masa depan bumi. Dengan sinergi antara Indonesia dan China, kita memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari hari ini,” kata Darmawan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dalam kunjungan bilateral perdananya ke China pada 8-10 November 2024, Presiden Prabowo menyaksikan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dan dua perusahaan besar asal China, Huawei dan SDIC Power dalam meningkatkan kemandirian energi di Indonesia. Penandatanganan ini berlangsung pada Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing pada Minggu (10/11).

    Melalui dua MoU ini, PLN mempertegas posisinya dalam menjaga ketersediaan energi secara berkelanjutan sekaligus mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dalan mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

    Darmawan juga menyampaikan, bahwa kerja sama ini menjadi bukti semakin eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan China, khususnya dalam kolaborasi energi ramah lingkungan.

    “Kami mengapresiasi kemitraan strategis dengan Huawei dan SDIC Power, yang terus menjadi mitra andal kami untuk pengembangan energi hijau. Sinergi ini menggarisbawahi komitmen kuat kami bersama mitra internasional untuk meningkatkan kemandirian energi yang akan menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat Indonesia,” tegas Darmawan.

    Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo menjelaskan PLN menggaet dua perusahaan China dalam pengembangan sektor energi di tanah air.

    Hartanto merinci, Dalam perjanjian dengan PT Huawei Tech Investment, PLN dan Huawei sepakat untuk berkolaborasi dalam studi percepatan transformasi digital di sektor kelistrikan.

    Kerja sama ini akan membantu optimalisasi industri ketenagalistrikan yang lebih efisien, terjamin dalam keamanan siber, serta mendukung transisi energi di Indonesia melalui energi surya, sistem micro-grid, pembangkit listrik hibrida, dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (EV).

    “Kerja sama ini tidak hanya untuk memperkuat infrastruktur tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas karyawan PLN melalui sharing knowledge dan capacity building dalam transformasi digital ketenagalistrikan. Langkah ini sesuai dengan agenda besar transisi energi kami,” ujar Hartanto.

    Kerja sama kedua yang ditandatangani melibatkan SDIC Power, dengan fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mamberamo yang berada di Papua. Selain penciptaan permintaan energi terbarukan yang terpadu, PLN dan SDIC Power juga akan melakukan studi bersama terkait aspek bisnis, teknis, hukum, dan risiko PLTA ini.

    “Dengan SDIC Power, kami berencana memperkuat kemampuan teknis dan manajerial PLN dalam pengembangan PLTA Mamberamo,” kata Hartanto.

    Ia menambahkan, kolaborasi itu adalah bagian dari komitmen PLN untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, sekaligus memperluas akses energi yang bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua dan wilayah lainnya.

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi nasional dengan memperkuat hubungan antara Indonesia dan China khususnya pada sektor energi yang berkelanjutan.

    Presiden RI Prabowo Subianto, yang turut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama ini, menyatakan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara Indonesia dan China khususnya di sektor energi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Brand Mobil China Sudah Banyak di Indonesia, Apa yang Bikin Maxus Beda?

    Brand Mobil China Sudah Banyak di Indonesia, Apa yang Bikin Maxus Beda?

    Jakarta

    Maxus resmi mengumumkan jajaran produknya di Indonesia. Sebagai permulaan, mereka membawa dua mobil listrik terbarunya, yakni Mifa 7 dan Mifa 9. Apa yang membuat Maxus berbeda dibandingkan mobil-mobil China lain?

    Sebagai catatan, sejak satu-dua tahun terakhir, pasar kendaraan di Indonesia diserbu merek-merek asal China. Sebelum Maxus, sudah ada nama-nama lain yang menjejakkan kakinya lebih dulu. Sebut saja BYD, BAIC, GAC AION, Jetour, Zeekr dan masih banyak lagi.

    Dengan penuhnya daftar tersebut, Maxus tentu membawa keunggulan unik yang tak ditawarkan brand-brand senegaranya. Sebab, jika tidak, mereka hanya akan menjadi penonton abadi.

    Maxus Mifa 7 dan 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Faktor pembeda yang ditawarkan Maxus ke konsumen Indonesia adalah melalui segmentasi produknya. Mereka merupakan produsen pertama yang menjual MPV premium bertenaga listrik di Tanah Air.

    Selain itu, Maxus juga menjalin kemitraan bisnis dengan Indomobil Group yang sudah puluhan tahun berkecimpung di industri otomotif Indonesia. Hal tersebut yang membuat mereka yakin mampu bersaing di dalam negeri.

    “Kalau ngomongin brand China, menarik ya. Saya rasa setiap tahun brand China selalu ada yang masuk (Indonesia). Tahun ini masuk, tahun depan juga ada lagi yang masuk. Padahal (pasarnya) lagi turun sekarang,” ujar Yudhy Tan selaku Chief Executive Officer (CEO) Maxus Indonesia di Menteng, Jakarta Selatan.

    “Karena persaingan menarik, makanya kita juga punya strategi juga. Fokus kami ke pelanggan, brand yang tidak berhasil kadang-kadang karena tidak memperhatikan kepuasan pelanggan, tapi kalau mereka puas, saya rasa kita tak perlu khawatir,” tambahnya.

    Maxus Mifa 7 dan 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan mengikuti jejak produsen China lain dengan menawarkan garansi panjang, Yudhy belum bisa menjawabnya. Sebab, produknya baru secara resmi meluncur di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024.

    “Jadi tunggu di GJAW 2024 saja ya,” kata dia.

    Harga Maxus Mifa 7 dan 9 akan diumumkan di GJAW 2024. Kabarnya, Mifa 9 akan dibanderol Rp 1,1 miliar dengan status on the road Jakarta. Sementara untuk Mifa 7 masih belum ada bocoran hingga sekarang.

    Kendaraan yang dijual Maxus di Indonesia masih berstatus impor utuh atau completely built up (CBU) dari China. Namun, dalam waktu dekat, mereka akan merakitnya secara lokal di Purwakarta, Jawa Barat.

    (sfn/dry)

  • Indonesia Bantah Akui Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok

    Indonesia Bantah Akui Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok

    GELORA.CO – Deklarasi kesepakatan bersama yang ditandatangani Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping tidak serta merta diartikan sebagai pengakuan terhadap klaim “Nine-Dash-Lines” atau sembilan garis putus-putus Beijing di Laut China Selatan. 

    Kementerian Luar Negeri RI membantah adanya asumsi yang mengaitkan kesepakatan maritim pada joint statement Prabowo dan Xi sebagai pengakuan atas klaim wilayah Tiongkok. Juga tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

    Dikatakan bahwa Indonesia tetap pada posisinya selama ini bahwa klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok tidak memiliki  basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. 

    “Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim 9-Dash-Lines,” tegas pernyataan. 

    Indonesia juga meyakini bahwa kerja sama tersebut akan mendorong penyelesaian Code of Conduct in the South China Sea yang dapat menciptakan stabilitas di kawasan.

    Kerja sama maritim Tiongkok-RI mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di Kawasan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan. 

    Bagi Indonesia, kerja sama ini harus dilaksanakan berdasarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang terkait, termasuk yang mengatur kewilayahan; undang-undang ratifikasi perjanjian  internasional kelautan, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982; maupun ratifikasi perjanjian bilateral tentang status hukum perairan atau pun delimitasi batas maritim; peraturan tentang tata ruang laut serta konservasi dan pengelolaan perikanan, perpajakan dan berbagai ketentuan lainnya.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di Kawasan,” pungkasnya.

  • Indeks Keyakinan Konsumen Turun, Bukti Masyarakat Tahan Konsumsi

    Indeks Keyakinan Konsumen Turun, Bukti Masyarakat Tahan Konsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK per Oktober 2024 ke angka 121,1 dari bulan sebelumnya 123,5. Meskipun turun, angka tersebut masih menunjukkan optisme konsumen karena IKK di atas 100.

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang menilai penurunan tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi di Tanah Air. Menurutnya, penurunan keyakinan masyarakat terjadi akibat ekspektasi akan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berkurang. 

    “Menyusul badai PHK [pemutusan hubungan kerja] yang marak terjadi dan jumlah pengangguran yang meningkat sehingga konsumen juga menahan konsumsinya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Sepanjang tahun ini hingga Juli 2024 tercatat adanya tenaga kerja yang ter-PHK sebanyak 144.399 orang. Jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pun meningkat sejak Januari yang mulanya 3.332 orang, menjadi 42.863 orang pada Juli 2024, mengutip Satu Data Ketenagakerjaan.

    Sementara tercatat Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan kondisi saat ini dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (menunjukkan kondisi enam bulan mendatang), masing-masing berada di level 104,7 dan 129,5. Keduanya turun, masing-masing sebesar 3,5 dan 1,6 poin dari September.

    Hosianna menyampaikan di tengah kondisi tersebut, menjelang akhir tahun utamanya dengan momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) sangat mungkin lapangan kerja kembali terbuka. Pada akhirnya, konsumsi masyarakat dapat kembali pulih dan meningkat.

    Meski demikian, hal tersebut tidak akan berdampak besar terhadap pembukaan lapangan pekerjaan.

    “Lebih besar dampak penurunan suku bunga global dan domestik serta pemulihan ekonomi China. Terkontraksinya industri akibat ekspansi bisnis tertahan akibat hal-hal tersebut,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa Hasil Survei Konsumen BI Oktober 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen tetap terjaga pada level optimistis.

    Tetap terjaganya keyakinan konsumen pada Oktober 2024 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing sebesar 109,9 dan 132,4.

    Indeks tersebut masing-masing turun dari hasil survei pada September 2024, yang sebesar 113,9 dan 133,1.

    Di sisi lain, sejalan dengan optimisme yang masih terjaga, konsumsi domestik utamanya rumah tangga diperkirakan akan menguat pada akhir tahun ini, sebagaimana prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Bendahara Negara tersebut meyakini konsumsi rumah tangga yang masih terjaga secara positif khususnya kelas menengah atas sehingga akan mendorong aktifitas manufaktur dan perdagangan.

    “Dengan perkembangan perekonomian yang kita pantau dan kita prediksi hingga akhir tahun 2024, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1%,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2024).