Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • Trump-Xi Jinping Bertemu, China Akhirnya Tangguhkan Pembatasan Ekspor Logam Tanah Jarang

    Trump-Xi Jinping Bertemu, China Akhirnya Tangguhkan Pembatasan Ekspor Logam Tanah Jarang

    JAKARTA – China akan menangguhkan pembatasan ekspor logam tanah jarang (rare earth) kepada Amerika Serikat (AS) selama satu tahun.

    Keputusan itu diumumkan Kementerian Perdagangan China setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan, sekaligus memastikan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Trump.

    “China akan menangguhkan penerapan langkah-langkah pengendalian ekspor yang diumumkan pada 9 Oktober selama satu tahun, serta akan mempelajari dan menyempurnakan rencana spesifiknya,” demikian pernyataan resmi dari kementerian tersebut dilansir ANTARA dari Anadolu, Kamis, 30 Oktober.

    Kementerian menerangkan China akan melakukan “penyesuaian yang sesuai” terhadap langkah-langkah balasan atas tarif Amerika Serikat.

    Kedua negara juga sepakat untuk terus memperpanjang beberapa kebijakan pengecualian tarif tertentu.

    “Amerika Serikat akan menangguhkan selama satu tahun penerapan aturan baru yang diumumkan pada 29 September, yang memperluas pembatasan ekspor dalam daftar entitas terhadap perusahaan mana pun yang dimiliki setidaknya 50 persen oleh satu atau lebih entitas yang sudah masuk daftar,” lanjut pernyataan itu.

    Sebelumnya, Trump menyatakan AS akan melonggarkan tarif terhadap barang-barang asal China dengan imbalan pembatasan aliran fentanyl, melanjutkan kembali pembelian kedelai asal AS, dan tetap membuka ekspor logam tanah jarang ke negaranya.

    AS juga berencana menurunkan tarif terkait fentanyl dari 20 persen menjadi 10 persen, sehingga total beban tarif turun dari 57 persen menjadi 47 persen.

    Pada 9 Oktober lalu, China memperluas pembatasan ekspor logam langka dengan menetapkan batasan terhadap teknologi pemrosesan dan manufaktur, serta melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dahulu.

    Trump menanggapi kebijakan itu dengan ancaman akan memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap barang-barang asal China dan membatasi ekspor perangkat lunak penting ke negara tersebut.

    Ia sempat menyatakan tarif baru akan diberlakukan mulai 1 November “di luar tarif yang saat ini sudah berjalan,” namun kemudian melunak, yang membuka jalan bagi pertemuan dengan Xi dan meredakan ketegangan antara kedua negara.

  • Airlangga: Pertemuan Trump-Xi di APEC Jadi Momentum Penting bagi Indonesia

    Airlangga: Pertemuan Trump-Xi di APEC Jadi Momentum Penting bagi Indonesia

    Bisnis.com, GYEONGJU — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 memiliki arti strategis bagi Indonesia, terutama setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela forum tersebut.

    Menurut Airlangga, pertemuan dua pemimpin ekonomi terbesar dunia itu menjadi penanda mulai terbentuknya arah baru kebijakan tarif global, yang akan berdampak langsung terhadap stabilitas perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.

    “APEC 2025 ini menjadi penting karena baru saja Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu, sehingga bagi Indonesia koridor daripada tarif itu sudah mulai kelihatan jelas,” ujar Airlangga usai menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Gyeongju, Kamis (30/10/2025) malam.

    Airlangga juga menyinggung dinamika yang terjadi dalam KTT Asean sebelumnya di Malaysia. Dia menjelaskan bahwa berbagai kesepakatan antara negara-negara kawasan, termasuk Malaysia, Kamboja, dan Korea Selatan, telah mulai memperlihatkan arah kerja sama ekonomi yang semakin konkret.

    “Karena kemarin dari KTT Asean di Malaysia, apa yang ditandatangani Malaysia, apa yang disetujui dengan Kamboja, apa yang disetujui dengan Korea Selatan, semuanya menunjukkan keterkaitan yang makin kuat,” katanya.

    Dia juga mengungkapkan telah bertemu dengan Menteri Industri, Perdagangan, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun, yang disebut Presiden Trump sebagai salah satu mitra negosiasi paling keras dalam isu perdagangan.

    “Tadi saya ketemu dengan Menteri Industri, Perdagangan, dan Energi yang disebut Trump sebagai salah satu negosiasi yang keras. Dan dari Korea itu sendiri sudah menyepakati 15 persen, dan kita sudah harus ke sana,” ujar Airlangga.

    KTT APEC 2025: Tema dan Fokus Utama

    Rangkaian KTT APEC 2025 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025 di Hwabaek International Convention Center (HICO), Gyeongju. Tahun ini, di bawah keketuaan Republik Korea, forum tersebut mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper.”

    Tema tersebut mencerminkan komitmen bersama negara-negara anggota APEC untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif bagi generasi mendatang.

    KTT kali ini menyoroti tiga prioritas utama, yaitu Connect (Terhubung) guna memperkuat fasilitasi perdagangan, investasi, dan konektivitas antarwarga (people-to-people connection); Innovate (Berinovasi) guna mendorong transformasi digital dan ekonomi berkelanjutan; dan Prosper (Sejahtera) untuk memperkuat peran UMKM, kelompok rentan, dan keseimbangan pertumbuhan demografis di kawasan.

    Dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai penguatan kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

    Kehadiran Indonesia dalam forum ini memiliki arti strategis, mengingat APEC mencakup 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan 36% populasi global.

    Partisipasi aktif Indonesia di APEC 2025 juga menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai penjembatan kepentingan negara maju dan berkembang, serta memastikan kerja sama ekonomi kawasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan dunia kerja.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan dari Jakarta menuju Republik Korea adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Kamis malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.

    “Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam ratas itu, menteri-menteri yang mengikuti rapat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo Hadi.

    Walaupun demikian, Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi.

    “Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.

    Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

    Terkait masalah itu, Menkeu Purbaya, kepada wartawan menjelaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh. Purbaya menjelaskan utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.

    Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.

    “Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.

    Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Pemerintah cari skema terbaik untuk tangani utang Whoosh

    Mensesneg: Pemerintah cari skema terbaik untuk tangani utang Whoosh

    ANTARA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang Indonesia, dalam proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Ditemui di Jakarta, Kamis (30/10), ia mengatakan/ Presiden Prabowo Subianto sudah meminta CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghitung detail utang proyek tersebut.  (Sanya Dinda Susanti/Anggah/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pabrik Michelin PHK Massal, Asosiasi Ungkap Tantangan Industri Ban

    Pabrik Michelin PHK Massal, Asosiasi Ungkap Tantangan Industri Ban

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) mengungkapkan kondisi terkini yang tengah dihadapi oleh industri ban nasional, di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA).

    Ketua Umum APBI Aziz Pane menilai, langkah PHK massal yang dilakukan Michelin Indonesia diduga berkaitan dengan tingginya beban gaji karyawan, sehingga langkah efisiensi menjadi pilihan yang sulit dihindari.

    Kendati demikian, asosiasi mendorong perusahaan ban lainnya untuk tetap membuka ruang dialog dan negosiasi dengan para pekerja guna menghindari terjadinya PHK.

    “Mungkin karena beban gaji karyawan terlalu tinggi. Tetapi kami imbau perusahaan anggota kami agar menegosiasikan kepada karyawannya untuk mencari opsi terbaik. Misalnya, dirumahkan sementara, lalu dipekerjakan lagi dengan gaji yang negotiable,” ujar Aziz kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Dia pun mengakui bahwa industri ban sedang mengalami tekanan akibat melambatnya sektor manufaktur serta daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

    Adapun, Indeks produktivitas manufaktur nasional mengalami perlambatan. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur di level 50,4 pada September 2025 atau turun dari bulan sebelumnya 51,5.

    Namun, menurut Aziz, industri ban relatif lebih resilien di tengah pelemahan pasar. Sebab, komponen ban selalu dibutuhkan oleh setiap pemilik kendaraan, serta memerlukan penggantian secara berkala.

    “Semua manufaktur sedang turun, karena daya beli yang rendah ditambah ketidakpastian geopolitik global. Tetapi industri ban tidak terlalu parah, karena ban itu sudah seperti kebutuhan bagi yang punya kendaraan,” jelasnya.

    Di lain sisi, industri ban juga menghadapi tantangan kelebihan pasokan (oversupply). Pada pertengahan 2025 lalu, APBI sempat menolak investasi baru pabrik ban dari China yang semula direncanakan mencapai US$2 miliar tahun ini. Musababnya, penambahan investasi ban khusus pertambangan dan truk itu dinilai akan memicu oversupply.

    Sebagai gambaran, saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pabrik ban multinasional dari seluruh dunia termasuk tiga pabrik ban baru dari China yang akan memproduksi ban pertambangan dan ban truk atau bus.

    Dalam catatan APBI, pada 2024 industri ban roda 4 atau lebih kapasitas terpasang sebesar 97,6 juta unit, sedangkan yang diproduksi hanya sebesar 68,1 juta unit. Estimasi tahun ini kapasitas meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan produksi masih meningkat dibandingkan 2024.

    Sementara itu, kapasitas terpasang ban vulkanisir ban 23 juta unit, dengan produksi 14,7 juta unit. Dia memprediksi pada 2025 kapasitas dan produksinya lebih besar dari tahun 2024.

    PHK Massal Pabrik Ban Michelin

    Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) mengakui telah melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawannya. Dikabarkan, jumlah karyawan yang terdampak sekitar 280 orang.

    Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina mengatakan, perseroan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang.

    “Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak.

    “Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” tuturnya.

  • KPK Harus Panggil Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

    KPK Harus Panggil Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

    GELORA.CO – Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Agus menjelaskan, sejak awal proyek kereta cepat ini dinilai bermasalah dari sisi perencanaan dan tata kelola antikorupsi.

    Menurutnya, proses pembangunan minim transparansi dan sulit diakses publik.

    “Setidaknya ada dua hal. Pertama, proyek kereta cepat ini sejak awal sudah gagal dalam konteks perencanaan. Kedua, ada masalah serius dalam tata kelola antikorupsinya, karena minim sekali informasi yang bisa diakses publik, mulai dari studi kelayakan, kontrak, mekanisme tender, hingga pengadaan,” ujar Agus Sarwono, saat hadir dalam acara Overview Tribunnews, Rabu (29/10/2025).

    Ia menambahkan, peluang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proyek strategis nasional tersebut sangat terbatas.

    Bahkan, lembaga legislatif yang seharusnya memiliki fungsi kontrol dinilai tidak menjalankan perannya secara optimal.

    “Sayangnya, teman-teman di DPR juga minim sekali melakukan pengawasan. Dalam proses pembangunan dari awal sampai akhir, DPR punya peran penting, tetapi nyatanya yang bersuara hanya sedikit. Saat itu, hanya PKS yang mempertanyakan perencanaan proyek ini,” lanjut Agus.

    Terkait dengan dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi proyek Whoosh, Agus menilai penting bagi aparat penegak hukum untuk mendalami apakah ada potensi kerugian negara atau tidak.

    “Ini ranah penegak hukum. Dari masyarakat sipil, kami mendorong aparat untuk menyelidiki jika memang terjadi korupsi atau mark up. Siapapun yang diduga terlibat harus diperiksa, termasuk jika perlu KPK memanggil Jokowi. Jika beliau datang, itu justru akan lebih baik,” tegasnya.

    Agus menilai, langkah penegakan hukum yang tegas dan transparan akan menjadi momentum penting bagi publik untuk kembali mempercayai lembaga antirasuah.

    Ia juga menekankan bahwa proyek sebesar kereta cepat seharusnya dikelola secara akuntabel, mengingat dana dan dampaknya yang besar bagi masyarakat.

    Diketahui Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sendiri telah beroperasi sejak 2023 dengan nilai investasi sekitar Rp113 triliun.

    Namun, sejak awal pembangunannya, proyek ini kerap menuai kritik karena dianggap sarat masalah, mulai dari pembengkakan biaya hingga minimnya keterbukaan informasi publik.

    Dugaan Korupsi Proyek Masih Didalami KPK

    KPK terus menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Fokus utama lembaga antirasuah itu adalah menelusuri secara mendalam apakah terdapat unsur pidana dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa perkara ini masih berada pada tahap penyelidikan, di mana tim berupaya mengurai secara menyeluruh konstruksi peristiwa untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana.

    “Tim masih terus bekerja melakukan penyelidikan, menelusuri peristiwa dugaan tindak pidananya terlebih dahulu,” ujar Budi, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa tahap penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Penyelidikan bertujuan menemukan indikasi peristiwa pidana, sedangkan penyidikan dilakukan setelah ditemukan cukup bukti untuk menetapkan tersangka.

    “Kalau nanti sudah ada kecukupan alat bukti, barulah naik ke tahap penyidikan,” katanya.

    Terkait alat bukti maupun substansi penyelidikan, Budi enggan menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa tim akan memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui konstruksi perkara untuk memberikan keterangan.

    “Setiap informasi dan data dari berbagai pihak tentu penting bagi proses penyelidikan,” ucapnya.

    Meski proses hukum tengah berjalan, KPK mengingatkan agar masyarakat tetap menggunakan layanan kereta cepat Whoosh karena penyelidikan tidak mengganggu operasional publik.

    Selain itu, KPK juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk membantu proses penyelidikan.

    Adapun penyelidikan proyek Whoosh telah berlangsung sejak awal 2025.

    Kasus ini semakin mendapat perhatian publik setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark up biaya pembangunan.

    Ia menyoroti perbedaan mencolok antara biaya konstruksi per kilometer di Indonesia, yang mencapai 52 juta dolar AS, dibandingkan dengan China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

  • Video: Trump Perintahkan Pentagon Uji Coba Nuklir

    Video: Trump Perintahkan Pentagon Uji Coba Nuklir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (30/10) memerintahkan militer AS untuk segera melanjutkan pengujian senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam 33 tahun. Hal ini terjadi beberapa menit sebelum memulai pertemuan berisiko tinggi dengan presiden China Xi Jinping.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (30/10/2025).

  • Nasib Malang iPhone Air, Desain Baru Tapi Kurang Laku

    Nasib Malang iPhone Air, Desain Baru Tapi Kurang Laku

    Jakarta –

    Perkiraan dari analis menunjukkan penjualan iPhone melonjak tinggi, terutama untuk iPhone 17 versi standar yang kini dibekali chip tercepat dan layar dengan refresh rate lebih tinggi, serta iPhone 17 Pro yang memiliki rangka aluminium dan daya tahan baterai lebih baik.

    Namun, model terbaru yaitu iPhone Air, tampaknya belum terlalu laku. “Beberapa laporan menyoroti kenaikan penjualan iPhone 17 Air yang lebih lemah dari perkiraan awal,” tulis analis Wells Fargo, Aaron Rakers yang dikutip detikINET dari CNBC.

    Ini bukan hal baru bagi Apple. Sejak beralih ke empat model iPhone tahun 2020, Apple terus mengalami kesulitan dengan penjualan model keempat, yang selalu tertinggal dari iPhone dasar dan seri Pro. Sejak 2020, Apple sudah mengganti iPhone Mini jadi Plus dengan layar lebih besar, dan kini mencoba peruntungan dengan Air.

    Saat meluncurkan iPhone Air seharga USD 999 September lalu, Cook menyebutnya sebagai iPhone yang terasa seperti masa depan. Dari segi harga, Air berada di tengah-tengah antara iPhone 17 dan iPhone 17 Pro.

    iPhone Air lebih tipis dan lebih ringan dari model lain, tapi datang dengan kompromi yaitu hanya punya satu lensa kamera dan keawetan baterai lebih pendek dibanding saudara-saudaranya. Meski begitu, ini adalah satu-satunya iPhone tahun ini yang mendapat perubahan desain besar dan ulasannya cukup positif.

    Penjualan di China juga bisa membantu. iPhone Air baru dijual di sana awal bulan ini dan ludes dalam hitungan menit. Namun secara umum, konsumen tampaknya masih lebih memilih model yang sudah mereka kenal.

    Nikkei melaporkan minggu lalu bahwa Apple secara drastis memangkas pesanan komponen iPhone Air, namun meningkatkan pesanan untuk model lain. Analis TF International Securities, Ming-Chi Kuo, juga mengatakan penjualan iPhone Air di bawah ekspektasi.

    “Ini menunjukkan seri Pro dan model standar yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan mayoritas pengguna kelas atas, sehingga sulit bagi Apple untuk menemukan segmen baru yang jelas,” tulis Kuo di media sosial.

    Namun demikian, penjualan iPhone Air yang kurang memuaskan mungkin bukan masalah bagi Apple dan analis lain menyebut penjualan iPhone Air tidak sangat buruk. Analis Goldman Sachs mencatat waktu tunggu pengiriman di situs Apple menunjukkan permintaan iPhone Air sebanding dengan pendahulunya.

    “Lead time iPhone Air awalnya lebih pendek dibanding iPhone 16 Plus, namun kini sudah melampauinya dan hanya sedikit di bawah iPhone 15 Plus,” tulis analis Goldman Sachs, Michael Ng.

    Analis menilai iPhone Air bisa menjadi batu loncatan menuju jajaran iPhone lebih beragam, termasuk iPhone lipat. Desainnya yang tipis bahkan dianggap menyerupai setengah dari ponsel lipat. Dan karena penjualan iPhone lainnya melonjak, investor mungkin tidak terlalu khawatir jika Air tertinggal.

    (fyk/fay)

  • Impor Baju Bekas Masih Marak di Tahun Pertama Prabowo, Industri Tekstil Tertekan

    Impor Baju Bekas Masih Marak di Tahun Pertama Prabowo, Industri Tekstil Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya impor baju bekas masih menjadi persoalan bagi industri tekstil dalam negeri dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta menilai penindakan terhadap barang impor ilegal, termasuk baju bekas, belum efektif.

    “Tingkat keberhasilannya tinggal dilihat saja di lapangan, apakah barang ilegal termasuk barang bekas ini masih banyak, berkurang atau tambah banyak?” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Redma menilai banyaknya pabrik yang gulung tikar dan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa terlepas dari maraknya impor ilegal, termasuk praktik dumping yang membuat harga produk dalam negeri tidak kompetitif.

    “Banyaknya pabrik yang tutup dan PHK salah satu penyebabnya adalah importasi ilegal selain importasi dumping,” ujarnya.

    Selain itu, dia menuturkan, situasi di lapangan menunjukkan bahwa baju bekas impor masih mudah ditemukan di pasaran, yakni muncul tren baru berupa baju baru impor ilegal yang dikemas dalam bentuk balpres.

    “Masih sangat banyak [banjir impor baju bekas], bahkan baju baru yang impor ilegal pakai balpres juga makin marak,” ungkapnya.

    Menurutnya, penegakan hukum menjadi kunci utama pemberantasan impor ilegal, termasuk peran Bea Cukai sangat krusial dalam menjaga pintu masuk barang impor. Namun, langkah perbaikan tidak akan berjalan efektif selama masih ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik curang.

    Redma juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem kepabeanan agar lebih ketat dan transparan.

    “Semua kontainer harus masuk AI scanner untuk mencocokkan dengan dokumennya, hal ini akan meniadakan jalur merah-jalur hijau yang selama ini jadi permainan oknum Bea Cukai,” imbuhnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut, perbedaan data antara ekspor negara asal dan impor Indonesia menjadi indikasi kuat adanya praktik ilegal di rantai perdagangan.

    “Perbedaannya terlalu jauh, bisa sampai 5 kali lipat lebih besar pencatatan ekspor China ke Indonesia dibandingkan impor yang dicatat di Indonesia. Artinya potensi ilegalitasnya cukup besar,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Faisal menilai pelaksanaan di lapangan lemah akibat minimnya sanksi juga membuat pelaku tidak jera, meski sudah ada regulasi yang mengikat.

    Di samping itu, dia menambahkan, kuatnya jaringan pelaku impor ilegal membuat pengawasan sulit ditembus. Untuk itu, Faisal mendorong agar Presiden Prabowo turun langsung menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Masalah ini sudah berlarut-larut dan banyak industri dalam negeri yang injury, terutama tekstil yang terpaksa PHK karena bersaing dengan barang impor bekas,” tandasnya.

  • Hasil Lengkap Deal Trump-Xi Jinping, dari Tarif hingga “Harta Karun”

    Hasil Lengkap Deal Trump-Xi Jinping, dari Tarif hingga “Harta Karun”

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan, Kamis (30/10/2025). Hal ini dilakukan saat tensi kedua negara terus bereskalasi.

    Trump mengeklaim perselisihan mengenai pasokan mineral logam tanah jarang telah terselesaikan dan China setuju untuk melanjutkan pembelian kedelai AS, dalam langkah yang meredakan ketegangan perang dagang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

    Pertemuan tatap muka pertama antara kedua pemimpin sejak 2019 ini sangat penting, terutama karena adanya ancaman Trump untuk mengenakan tarif 100% pada barang-barang China jika tidak ada kesepakatan.

    Berikut sejumlah hal yang disepakati kedua pemimpin negara.

    1. Fentanil

    Trump mengatakan ia telah mencapai kesepakatan di mana Presiden Xi Jinping setuju untuk “bekerja sangat keras” mencegah produksi dan aliran opioid sintetis mematikan, fentanil, ke AS. Fentanil merupakan masalah utama bagi AS, dan Washington telah menerapkan tarif 20% pada barang-barang China karena dugaan kegagalan Beijing menghentikan perdagangan obat ilegal ini.

    Sebagai imbalan atas kerja sama China, AS setuju untuk mengurangi tarif yang terkait dengan fentanil dari 20% menjadi 10%. Trump menyatakan keyakinannya terhadap upaya China.

    “Saya percaya dia [Xi] akan bekerja sangat keras untuk menghentikan kematian yang datang,” kata Trump.

    2. Kedelai

    China setuju untuk melanjutkan pembelian produk pertanian AS, terutama kedelai, dalam jumlah besar (“tremendous amounts”). Impor kedelai China dari AS telah terhenti sejak Mei sebagai tindakan balasan atas tarif AS sebelumnya, yang sangat merugikan petani Amerika.

    Komitmen pembelian dalam skala besar ini dipandang sebagai ‘jalan keluar’ bagi para petani AS yang telah menanggung kerugian, dan merupakan salah satu konsesi utama dari pihak China.

    3. Tarif Perdagangan

    Sebagai bagian dari kerangka kesepakatan satu tahun ini, AS setuju untuk mengurangi tarif pada barang-barang China. Secara keseluruhan, Trump setuju untuk menurunkan tarif rata-rata AS yang dikenakan pada barang-barang China dari 57% menjadi 47%.

    Pengurangan ini bertujuan untuk mencegah tarif yang lebih tinggi yang diancamkan Trump sebelumnya, serta menstabilkan ekspektasi pasar. Presiden China Xi Jinping mengonfirmasi adanya kemajuan diplomatik ini.

    “Kedua tim harus memurnikan dan menyelesaikan pekerjaan tindak lanjut sesegera mungkin, mempertahankan dan mengimplementasikan konsensus, dan memberikan hasil nyata untuk menenangkan pikiran tentang ekonomi China, Amerika Serikat, dan dunia,” kata Xi.

    4. Logam Tanah Jarang

    Sengketa mengenai mineral kritis dan rare earths diklaim telah terselesaikan. China setuju untuk menunda kontrol ekspor ketat terhadap material rare earths yang diumumkan pada awal bulan ini. Keputusan China ini akan meredakan kekhawatiran global mengenai gangguan rantai pasokan yang vital.

    “Masalah tanah jarang telah terselesaikan,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa itu adalah perjanjian 1 tahun yang akan dinegosiasikan setiap tahun.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]