Xcloud.id

Negara: Republik Rakyat Cina

  • Momen Pesawat Shenzhou-21 Tiongkok Berhasil Diluncurkan!

    Momen Pesawat Shenzhou-21 Tiongkok Berhasil Diluncurkan!

    Pesawat Shenzhou-21 Tiongkok berhasil diluncurkan, pada Jumat (31/10) dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan menggunakan roket Long March-2F. Pesawat kini telah memasuki orbit yang ditentukan.

    Kru yang terdiri dari Komandan Zhang Lu (48) dan dua debutan, Wu Fei (39) serta Zhang Hongzhang (32), akan melakukan misi selama enam bulan. Mulai dari lebih dari dua puluh eksperimen sains (termasuk yang pertama melibatkan tikus) hingga kegiatan luar kendaraan (EVA/Spacewalk).

    Klik di sini untuk menonton video-video lainnya!

  • Huawei Siapkan Mate 70 Air, Pesaing iPhone Air dengan Baterai Jumbo

    Huawei Siapkan Mate 70 Air, Pesaing iPhone Air dengan Baterai Jumbo

    Jakarta –

    Vendor ponsel berlomba-lomba meluncurkan ponsel super tipis untuk menyaingi iPhone Air dan Samsung Galaxy S25 Edge. Setelah Motorola meluncurkan X70 Air, kini giliran Huawei yang sedang menyiapkan ponsel tipis bernama Mate 70 Air.

    Kehadiran Huawei Mate 70 Air pertama kali terendus setelah poster offline yang sepertinya merupakan iklan untuk perangkat tersebut bocor di internet. Poster itu memperlihatkan ponsel misterius berwarna abu-abu dengan tulisan ‘AIR’ di belakangnya.

    Ponsel tersebut memiliki desain yang mirip seperti Mate 70 series, lengkap dengan modul kamera berbentuk bulat, namun dengan bodi yang terlihat lebih tipis. Di modul kamera belakangnya dihiasi logo XMAGE dan panel belakangnya memiliki tekstur seperti Mate 70 Pro+.

    Saat ini informasi tentang Huawei Mate 70 Air masih sangat terbatas. Menurut bocoran yang beredar perangkat ini akan memiliki RAM hingga 16GB, dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB.

    Ukuran layarnya cukup besar, dirumorkan sekitar 6,9 inch dengan resolusi 1,5K. Ponsel ini akan menjalankan HarmonyOS 5.1, dan tersedia dalam pilihan warna hitam, putih, dan emas.

    Huawei Mate 70 Air Foto: InnoGyan

    Belum diketahui seperti apa konfigurasi kamera yang akan diusung Huawei Mate 70 Air, namun kabarnya kamera utamanya akan menggunakan sensor 1/1,3 inch. Kameranya juga diklaim mampu mengambil foto dengan hybrid zoom hhingga 30x, seperti dikutip dari PhoneArena, Sabtu (1/11/2025).

    Namun, Huawei Mate 70 Air sepertinya tidak akan setipis iPhone Air atau Galaxy S25 Edge. Ponsel ini diklaim memiliki ketebalan sekitar 6mm, sedikit lebih tebal jika dibandingkan iPhone Air dan Galaxy S25 Edge yang ketebalannya di bawah 6mm.

    Meski begitu, Huawei Mate 70 Pro akan membawa baterai terbesar di antara pesaingnya dengan kapasitas sekitar 6.000 mAh. Berbeda dengan iPhone Air yang hanya mendukung eSIM, Huawei Mate 70 Air masih mendukung kartu SIM konvensional.

    Huawei Mate 70 Air kabarnya akan diluncurkan di China bulan ini bersama Mate 80 series. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Huawei untuk mengetahui kebenaran rumor ini.

    (vmp/vmp)

  • Ada Masalah Apa Sampai Pengusaha-Buruh Mau Datang “Bertemu” Purbaya?

    Ada Masalah Apa Sampai Pengusaha-Buruh Mau Datang “Bertemu” Purbaya?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belum lama ini, pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Isinya menyoroti industri tekstil dan upaya menyelamatkannya.

    Surat itu tertanggal 10 Oktober 2025 dan ditandatangani oleh Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta.

    Dalam surat disebutkan soal kebutuhan hubungan pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8%.

    Redma juga menyoroti soal impor TPT ilegal. Masalah ini memperlebar gap data perdagangan dengan negara lain, khsuusnya China dan Singapura.

    “Selain kehilangan pendapatan sekitar Rp54 triliun per tahun, negara dirugikan dengan persaingan pasar tidak sehat sehingga tingkat utilisasi produsen dalam negeri turun, melakukan PHK hingga menutup perusahaannya terutama di sektor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik hingga perkakas rumah tangga,” isi salah satu bagian surat tersebut.

    Redma juga menyebutkan 5 akar sumber permasalahan tersebut.

    Berikut rangkumannya:

    1. Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port-to-port manifest, yakni Pemberitahuan Impor Barang (PIB/Inland Manifest) yang dibuat tidak berdasarkan pada Master B/L. Hal ini membuat praktik misdeclared digunakan importir nakal dan masuk dalam jalur hijau atau tanpa pemeriksaan fisik oleh oknum Ditjen Bea Cukai.

    2. Pemeriksaan kontainer tanpa AI Scanner. Sebagian kontainer disebut juga masuk jalur hijau karena untuk mengurangi dweling time.

    3. Ditjen Bea Cukai memberikan banyak fasilitas impor (KB/PLB/GB/MITA) berlebihan. Namun tidak ada sumber daya cukup untuk mengawasi

    4. Aturan barang bawaan dan kiriman yang ringan. Hal ini membuat oknum importir melakukan modus menghindari membayar Bea Mausk dan Perpajakan

    5. Lemahnya penegakan hukum dan kerjasama antar oknum importir, logistik, petugas Ditjen Bea Cukai, dan oknum pejabat lain dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum kian kuat dan membentuk jaringan mafia impor.

    Usulan Solusi

    Redma juga memberikan lima solusi untuk mengatasi masalah tersebut:

    a. Menerapkan sistem Elektronic Data Interchange (EDI). Master B/L menjadi dokumen utama PIB (port to port manifest)

    b. Semua kontainer harus masuk melalui AI scanner. Saat terdeteksi ada ketidak sesuaian antara isi container dengan dokumen harus masuk pemeriksaan fisik pada jalur merah. Selain itu menetapkan pelabuhan untuk importasi barang jadi hanya dipelabuhan tertentu yang mempunyai fasilitas AI Scaner lengkap

    c. Fasilitas impor untuk tujuan ekspor dibatasi untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Adanya perbaikan pada sistim pengawasan serta menghapus fasilitas PLB/GB/MITA

    d. Perbaikan aturan terkait barang bawaan dan barang kiriman

    e. Melarang praktik impor borongan/kubikasi, serta melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak yang terkait dengan praktik importasi ilegal.

    Karena itu, APSyFI pun meminta waktu bertemu dengan Menkeu Purbaya.

    “Atas dasar tersebut, kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk bersama-sama menyelamatkan industri tekstil saat ini. Kami berharap bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi industri tekstil dan multiflier effect atas pemberlakuan trade remedies. Untuk waktu dan tempat, kami menyesuaikan dengan agenda Bapak,” demikian bagian dari surat APSyFI kepada Menkeu Purbaya.

    10 Ribu Buruh Mau Datangi Purbaya

    Serupa, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) juga menyoroti soal impor ilegal. Mereka akan melakukan aksi untuk menuntut pemberantasan impor ilegal dan menghukum pelakuanya.

    Demo akan dilakukan di Kementerian Keuangan pada 27 November 2025 mendatang. Diklaim aksi unjuk rasa akan melibatkan 10 ribu anggotanya dari berbagai wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Unjuk rasa dilakukan dengan tuntutan memberantas impor ilegal dan menghukum pelakunya. Aksi serupa juga pernah dilakukan KSPN pada 1 Juniar 2025 di depan Istana Negara Jakarta.

    “Presiden Prabowo saat itu berkomitmen menindak tegas pelaku impor ilegal, termasuk akan membakar kapal-kapal penyelundup dan merevisi Permendag No 8/2024 yang dianggap melonggarkan arus impor. Namun hingga kini, komitmen itu belum sepenuhnya terwujud. Revisi Permendag 8/2024 sudah positif, namun kami menilai belum menjawab secara utuh persoalan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) nasional,” kata Presiden KSPN Ristadi.

    “Sebagai contoh, diperbolehkanya perusahaan importir di kawasan berikat menjual barang impornya di dalam negeri. Ini pasti berdampak akan menekan barang produsen industri di luar kawasan berikat, karena harganya akan lebih murah. Dengan demikian selain barang impor ilegal, barang import legal pun dengan praktik seperti itu akan ikut menekan barang-barang produsen industri dalam negeri,” tambahnya.

    Ristadi juga menyoroti beberapa ucapan Purbaya yang ingin memberantas praktik impor ilegal. Pihaknya menyambut baik ucapan itu dan berharap adanya penegakan hukum bagi penyimpanan tersebut.

    “Sebagaimana kita tahu bahwa bea cukai adalah direktorat di bawah Kemenkeu yang merupakan palang pintu masuknya barang impor. Ketika terjadi praktik penyimpangan importasi dan impor ilegal terus merajalela, maka kami meyakini ada yang tidak beres dengan bea cukai dalam mengatur arus impor,” tukasnya.

    Berikut tuntutan KSPN nanti:

    1. Mendesak pemerintah memperketat importasi dengan mengambil langkah-langkah kebijakan teknis yang melindungi sektor TPT, seperti kebijakan larangan terbatas (lartas), tindakan nontarif, BMAD dan BMTP. Dan secara bersamaan memberantas praktik impor ilegal yang merugikan industri nasional, menghancurkan lapangan kerja, dan menekan kesejahteraan buruh Indonesia

    2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menghukum pelaku impor ilegal, baik dari kalangan swasta maupun pejabat yang terlibat

    3. Mendesak Kementerian Keuangan, Kemendag, dan Kemenperin untuk membangun koordinasi lintas lembaga dalam menutup celah regulasi yang dimanfaatkan penyelundup dan importir ilegal

    4. Meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan serius, bukan menjadi penonton di tengah gelombang industri lokal oriented yang pelan2 mati dan akibatkan PHK massal

    5. Menyerukan seluruh pekerja/buruh dan masyarakat luas untuk bersatu melawan mafia praktik bisnis yang merusak kedaulatan dan kemandirian industri nasional.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polisi Geledah Ruko terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Ompreng MBG di Jakut

    Polisi Geledah Ruko terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Ompreng MBG di Jakut

    Bisnis com, JAKARTA — Polisi tengah mendalami kasus dugaan pemalsuan ompreng atau food tray yang diduga digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kasi Humas Polres Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi mengatakan pendalaman itu dilakukan dengan menggeledah sebuah ruko di Pademangan, Jakarta Utara.

    “Benar, kami dari Polres Metro Jakarta Utara melalui Sat Reskrim melakukan pengecekan di salah satu ruko di wilayah Ancol, Pademangan, pada hari Jumat, 31 Oktober 2025,” ujar Maryati kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).

    Maryati menjelaskan penindakan itu dilakukan usai pihaknya menerima laporan soal penggunaan label SNI dan logo halal palsu dalam ompreng MBG tersebut.

    Secara terperinci, Maryati mengemukakan pihaknya mendapatkan ada laporan terkait produk food tray made in china, namun diganti menjadi buatan Indonesia.

    “Untuk dugaan adanya penggantian label dari ‘Made in China’ menjadi ‘Made in Indonesia’, saat ini masih kami lakukan pengecekan dan pendalaman untuk memastikan kebenarannya,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan awal untuk mendalami peristiwa dugaan pemalsuan itu.

    “Tidak ada yang diamankan karena kita masih melakukan pengecekan awal dan mendalami,” pungkasnya.

  • Megawati usul pembentukan KAA Plus lawan ketimpangan global

    Megawati usul pembentukan KAA Plus lawan ketimpangan global

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengusulkan pembentukan Konferensi Asia Afrika Plus (Asia Africa Plus Conference) untuk melawan ketimpangan global.

    “Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika Plus, sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” ucap Megawati dalam pidatonya di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu dalam rangka memperingati 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

    Forum tersebut, sebut dia, diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Selatan Dunia (Global South) untuk membangun masa depan bersama, yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global.

    Gagasan KAA Plus itu menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Bila enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

    “Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil,” ujar Megawati.

    Seruan tersebut sejalan juga dengan tren global, di mana negara-negara Global South kini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival.

    Namun, forum yang menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara permanen belum ada. Ide KAA Plus menjadi langkah diplomasi strategis untuk mengisi ruang itu.

    Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75 persen populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37 persen PDB global.

    Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

    Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15 persen investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

    “Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara,” kata Megawati.

    Megawati menilai diplomasi internasional ke depan tidak bisa lagi berlandaskan kekuatan militer atau dominasi ekonomi semata. Dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew.

    “Dunia yang baru tidak boleh dibangun di atas kekuasaan dan ketakutan, tetapi di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Melalui KAA Plus, Megawati ingin menegaskan bahwa negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda Bersama, yakni kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil.

    Megawati ingin mengobarkan kembali “obor Bandung” sebagai cahaya bagi dunia yang tengah terpecah.

    “Dari Blitar ini, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Parah, Astronot NASA Mau ke Bulan Tapi Tidak Digaji

    Parah, Astronot NASA Mau ke Bulan Tapi Tidak Digaji

    Jakarta –

    NASA tengah bekerja keras mempersiapkan Artemis 2, misi berawak pertamanya ke Bulan dalam lebih dari setengah abad. Misi ambisius ini dijadwalkan lepas landas hanya empat bulan lagi.

    Namun ada satu hal yang mengejutkan. Akibat penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat yang masih berlangsung, pejabat NASA mengonfirmasi kepada bahwa pegawai lembaga itu saat ini bekerja tanpa gaji demi mewujudkan peluncuran bersejarah tersebut, termasuk para astronot yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam misi ini.

    Meski tak digaji, pejabat itu mengatakan karyawan tetap bersedia melanjutkan persiapan misi ke Bulan dengan dedikasi dan semangat luar biasa. Adapun kontraktor yang terlibat proyek Artemis 2 masih menerima bayaran saat ini, tapi pendanaan diperkirakan habis dalam waktu dekat.

    “Semua pekerjaan untuk Artemis 2 difokuskan untuk melindungi properti serta mengurangi risiko bagi kru akibat penghentian dan restart yang tak direncanakan. Seluruh kontrak kami masih memiliki pendanaan hingga awal November,” kata sumber kontraktor yang dikutip detikINET dari Futurism.

    Beberapa kontraktor mulai menyuarakan kekhawatiran terkait dampak penutupan pemerintahan ke industri luar angkasa. “Saya pikir kita sedang mendekati titik di mana dampaknya akan jadi sangat signifikan, terutama terhadap infrastruktur,” ujar Kirk Shireman, Wakil Presiden Lockheed Martin yang mengawasi program pesawat luar angkasa Orion.

    “Untungnya saya bekerja di perusahaan besar dengan modal kuat, jadi kami akan baik-baik saja. Namun ada banyak orang, banyak perusahaan kecil. Mereka tidak dibayar, dan pada akhirnya mereka tidak akan bisa terus bekerja,” lanjutnya.

    Semakin lama penutupan berlangsung, makin besar kekacauan timbul. Bulan lalu, pejabat NASA mengumumkan Artemis 2 bisa diluncurkan 5 Februari, sekitar dua bulan lebih awal dari jadwal sebelumnya. Namun kini belum jelas apa jadwal itu masih bisa dipertahankan.

    Jendela peluncuran hanya tersedia beberapa hari setiap bulan, saat posisi Bulan dan Bumi sejajar dengan lintasan pesawat Orion. Artinya, jika jadwal bergeser, misi Artemis 2 bisa tertunda hingga satu bulan penuh.

    Penutupan pemerintahan ini bukan hanya merusak moral dan operasional NASA, tapi juga berpotensi memberi keuntungan bagi pesaing Amerika Serikat dalam perlombaan luar angkasa, terutama China.

    (fyk/fay)

  • Polisi dalami dugaan ompreng MBG palsu di Jakut

    Polisi dalami dugaan ompreng MBG palsu di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mendalami sebuah rumah toko (ruko) di kawasan Jakarta Utara yang diduga memproduksi ompreng atau nampan palsu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Masih kita dalami info tersebut mendasari adanya aduan,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Laporan itu menyinggung soal dugaan barang impor dari China yang diberi label ‘Made in Indonesia’ palsu, label SNI palsu, serta pemakaian logo Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin.

    Hingga kini, kata dia, aparat kepolisian masih mendalami keaslian produksi ompreng MBG tersebut.

    Terkait nampan berasal dari China, pihaknya belum bisa memastikan lantaran masih dalam tahap penyelidikan.

    “Masih kami dalami ya,” ucap Onkoseno.

    MBG merupakan program prioritas dari pemerintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil dan menyusui.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Bumi Bung Karno Blitar, Megawati Cetuskan ‘KAA Plus’ untuk Satukan Asia-Afrika-Amerika Latin

    Dari Bumi Bung Karno Blitar, Megawati Cetuskan ‘KAA Plus’ untuk Satukan Asia-Afrika-Amerika Latin

    Blitar (beritajatim.com) – Di tengah peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang bersejarah, sebuah gagasan diplomasi strategis baru menggema dari Kota Blitar. Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginisiasi pembentukan “Konferensi Asia–Afrika Plus” (KAA Plus).

    Gagasan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan seruan untuk membangun blok baru negara-negara Global South yang mencakup Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam pidatonya yang berapi-api di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu (1/11/2025), Megawati menyerukan solidaritas baru untuk melawan ketimpangan global di abad ke-21.

    “Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan ‘Konferensi Asia–Afrika Plus’ sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” ujar Megawati dalam pidatonya di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu (1/11/2025).

    “Forum ini diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Global South untuk membangun masa depan bersama, yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global.”

    Gagasan “KAA Plus” ini menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Bila enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

    “Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil,” tegas Megawati.

    Seruan ini sejalan dengan tren global: negara-negara Global South kini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival. Namun, forum yang menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara permanen belum ada. Ide “KAA Plus” menjadi langkah diplomasi strategis untuk mengisi ruang itu.

    Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75% populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37% PDB global. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

    Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15% investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

    “Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara,” kata Megawati.

    Megawati menilai bahwa diplomasi internasional ke depan tidak bisa lagi berlandaskan kekuatan militer atau dominasi ekonomi semata. Dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew.

    “Dunia yang baru tidak boleh dibangun di atas kekuasaan dan ketakutan, tetapi di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Melalui “KAA Plus”, Megawati ingin menegaskan bahwa negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda bersama: kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil.

    Megawati ingin mengobarkan kembali “obor Bandung” sebagai cahaya bagi dunia yang tengah terpecah.

    “Dari Blitar ini, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” tutup Megawati. (owi/ian)

  • KTT APEC 2025: Momen Keakraban Xi Jinping dan Prabowo di Sesi Foto Bersama

    KTT APEC 2025: Momen Keakraban Xi Jinping dan Prabowo di Sesi Foto Bersama

    Bisnis.com, GYEONGJU — Terdapat momen menarik dari formasi sesi foto bersama (family photo) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, memperlihatkan posisi strategis Presiden Prabowo Subianto, yang berdiri di barisan depan bersama para pemimpin utama kawasan Asia Pasifik.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, dari susunan yang terlihat, Presiden Prabowo berdiri di barisan depan diapit oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung selaku tuan rumah di sisi kiri dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di sisi kanan.

    Bahkan, sebelum memulai sesi foto terlihat orang nomor satu di Indonesia itu menyalami tangan dari Presiden China Xi Jinping dan melakukan obrolan dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon.

    Posisi ini berbeda saat agenda APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), di mana dalam sesi pertemuan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik, Prabowo duduk diapit oleh Kepala Eksekutif Hong Kong (China) John Lee di sebelah kiri, dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di sebelah kanan.

    Namun, pengaturan penempatan kursi ini ternyata mengikuti urutan alfabet berdasarkan nama ekonomi anggota APEC, yang menjadi tradisi resmi dalam setiap pertemuan tingkat tinggi AELM.

    Di barisan yang sama untuk sesi foto, juga berdiri para pemimpin dari Malaysia, Selandia Baru, dan Filipina di sisi kanan Prabowo, serta China, Chile, dan Kanada di sisi kiri. Sedangkan di barisan belakang tampak sejumlah kepala pemerintahan dari Amerika Serikat, Vietnam, Thailand, Singapura, Rusia, hingga Meksiko dan Peru.

    Penempatan posisi dalam family photo APEC bukan sekadar simbol protokoler, melainkan juga mencerminkan status diplomatik dan kontribusi ekonomi tiap negara anggota dalam forum kerja sama tersebut.

    Dengan ditempatkannya Presiden Prabowo di barisan tengah, Indonesia menunjukkan pengakuan atas peran aktifnya dalam isu rantai pasok global, transisi energi, dan kemitraan strategis lintas kawasan.

    “Dan kami semua telah belajar dari sejarah bahwa Indonesia telah memimpin pembentukan semangat [di KTT Asia-Afrika] Bandung. Dan jika melihat elemen-elemen kunci dari semangat Bandung, itu adalah keseimbangan, otonomi strategis, kerja sama, dan pragmatisme. Dan nilai-nilai ini merupakan pilar yang sangat kuat bagi kebijakan luar negeri Korea Selatan,” kata Lee Jae-myung saat melakukan pertemuan bilateral dengan Prabowo.

  • Negara Maju kalau Rakyatnya Produktif

    Negara Maju kalau Rakyatnya Produktif

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zukifli Hasan atau Zulhas mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial tidak selamanya dilakukan. Menurutnya, kunci menjadi negara maju adalah dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM).

    “Kami meyakini negara itu akan maju, kalau dia produktif. Tidak mungkin bangsa itu maju kalau tidak produktif rakyatnya. Kami buka tidak setuju bantuan sosial, tentu itu bagus. Tetap kalau bantuan sosial, orang susah kasih beras, orang susah kasih uang, berpuluh-puluh tahun, saya kira itu mesti dikaji,” kata dia dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit 2025 di JCC, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Zulhas menyebut, sebenarnya Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada era 1980-an, menurutnya Indonesia menjadi negara yang disegani, bahkan oleh China. Pada saat itu, Indonesia sudah punya perusahaan yang bisa membuat pesawat, pabrik pupuk, hingga manufaktur kapal.

    Zulhas meyakini bukan tidak mungkin Indonesia dapat mencapai ekonomi 7-8%. Karena pada zaman reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 7,5% selama puluhan tahun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7,5% puluhan tahun, bukan satu tahun. Jadi, kalau kita punya target pertumbuhan 7-8%, dikatakan mustahil, kita pernah mengalami puluhan tahun,” jelasnya.

    Namun, pekerjaan rumah (PR) Indonesia dalam meningkatkan perekonomian masih banyak tantangan. Kondisi perekonomian Indonesia diakui masih tertinggal dibandingkan China, Korea Selatan, bahkan Malaysia.

    Ia menuturkan, saat ini pendapatan perkapita Malaysia telah mencapai US$ 12.000, dan Thailand US$ 8.000. Melihat ketertinggalan itu, menurut Zulhas kuncinya ada di produktivitas SDM.

    “Kita masih US$ 4.000 lebih. Kenapa? (Tertinggal) karena mereka produktif,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sudah punya program peningkatan produktivitas ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kenapa makanan bergizi? Kenapa kita kalah cepat sama negara lain? Tentu kuncinya sumber daya manusia. Tidak mungkin negara itu maju atau miskin, itu tergantung cara ngelolanya, tergantung produktivitasnya. Artinya tergantung kepada manusianya, tergantung kepada sumber daya manusianya,” pungkasnya.

    (ada/fdl)