Negara: Republik Rakyat Cina

  • China Mulai Produksi Mobil Terbang

    China Mulai Produksi Mobil Terbang

    Jakarta

    China mulai memproduksi mobil terbang. Anak perusahaan Xpeng Motors, Aridge, resmi meluncurkan mobil terbang modular Land Carrier dari pabrik Guangzhou, China. Ini menjadi jalur produksi massal pertama di dunia untuk mobil terbang.

    Dikutip Carnewschina, mobil terbang Xpeng itu akan digunakan untuk uji coba penerbangan eksperimental untuk memverifikasi kinerja dan proses manufaktur. Diharapkan, pengiriman untuk mobil terbang ini dilakukan sepenuhnya tahun depan.

    Pabrik ini mencakup sekitar 120.000 meter persegi dan dirancang untuk memproduksi mobil terbang modular Xpeng. Mobil terbang modular ini memiliki kendaraan darat dan kendaraan udara di dalamnya. Modul kendaraan darat, juga dikenal sebagai “kendaraan induk”, menampilkan konfigurasi tiga gandar, enam roda dengan penggerak semua roda dan kemudi roda belakang, menyediakan kapasitas beban dan kemampuan off-road. Dengan panjang sekitar 5,5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2 meter, modul darat itu cocok dengan tempat parkir standar dan dapat dikendarai dengan SIM konvensional.

    Sementara itu, modul udara adalah kendaraan terbang bertenaga listrik dengan enam rotor, dengan badan dan bilah rotor serat karbon yang menyeimbangkan kekuatan dan berat. Kokpit panoramic 270 derajat menawarkan pemandangan yang luas untuk penerbangan.

    Mobil terbang Land Carrier ini mendukung mode penerbangan manual dan otonom. Kontrol manual menggunakan sistem satu tongkat untuk operasi satu tangan. Pada saat yang sama, mode otonom menawarkan perencanaan rute cerdas, penerbangan otomatis di sepanjang jalur yang telah ditetapkan, lepas landas dan kembali dengan satu tombol, visi komposit 3D, dan bantuan pendaratan.

    Mobil terbang Xpeng Foto: Dok. Xpeng

    Fasilitas pabrik mobil terbang ini mencakup lima workshop inti: komposit, propulsi, perakitan, pengecatan, dan integrasi akhir. Workshop komposit memproduksi komponen serat karbon, termasuk lengan, bilah rotor, dan panel lantai, dengan target tahunan 300 ton, menjadikannya salah satu fasilitas komponen serat karbon penerbangan paling luas di dunia. Workshop propulsi merakit dan menguji unit dan kontrol penerbangan menggunakan jalur perakitan dan pengujian terintegrasi pertama di dunia untuk penggerak listrik dan rotor.

    Selanjutnya, komponen badan mobil terbang disatukan di workshop perakitan menggunakan teknik penyambungan dingin. Kemudian workshop pengecatan menggunakan proses penyemprotan multi-layer “8C6B” pada jalur otomatisasi tinggi yang fleksibel. Lalu, bengkel perakitan akhir mengintegrasikan sembilan sistem utama dan melakukan pengujian untuk memenuhi standar desain dan kelayakan terbang. Sistem kalibrasi berbasis cloud secara otomatis menguji sistem otonom, kontrol penerbangan, dan pengukuran pusat gravitasi.

    Pada kapasitas penuh, pabrik ini dirancang untuk memproduksi 10.000 unit per tahun, dengan kapasitas awal 5.000 unit. Setiap 30 menit sekali, pabrik ini dapat melahirkan satu mobil terbang.

    (rgr/din)

  • Rosan Ungkap Progres Nego Utang Kereta Cepat dengan China

    Rosan Ungkap Progres Nego Utang Kereta Cepat dengan China

    Jakarta

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan progres terkini negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan pihak China. Sejauh ini Rosan bilang negosiasi masih berjalan dan belum ada keputusan.

    Dalam negosiasi ini, dia bilang, Danantara juga ditemani beberapa kementerian.

    “Ya ini masih berjalan timnya juga, ada Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, ada Kemenkeu dan Danantara juga. Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas KL dan kemenhub juga,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Belum (ada kesempatan), semua masih berjalan,” tambahnya.

    Pada intinya, Rosan menegaskan pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan masalah pada proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

    “Memang kereta adalah transportasi umum untuk kepentingan masyarakat luas dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah memang akan ada dan hadir dalam program transportasi termasuk Whoosh,” kata Rosan.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi itu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek Whoosh sebagai transportasi umum memang jangan dilihat hanya dari segi untung atau ruginya saja, tapi lebih jauh harus dilihat dampaknya dari masyarakat.

    “Memang tidak hanya dilihat dari segi untung rugi saja, tapi dampaknya pada masyarakat dan melihat pada UU yang ada memang jadi tugas pemerintah,” ujar Rosan.

    Siang ini, Rosan menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia enggan membocorkan apa saja yang didiskusikan dengan Prabowo. Dia cuma bilang diajak makan siang dengan Prabowo di Istana.

    (acd/acd)

  • 6 WN Asing Diusir dari Batam, Ada yang Jadi Agen di Tempat Hiburan Malam Hingga Bisnis Hotel

    6 WN Asing Diusir dari Batam, Ada yang Jadi Agen di Tempat Hiburan Malam Hingga Bisnis Hotel

    Liputan6.com, Jakarta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali menindak tegas sejumlah warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian. Dari hasil operasi dan pemeriksaan selama September hingga Oktober 2025, enam WNA dideportasi. Karena bekerja secara ilegal di tempat hiburan malam.

    Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Batam, terutama mereka yang menyalahgunakan izin tinggal maupun izin kunjungan.

    “Dari hasil pemeriksaan, ada beberapa WNA yang menyalahgunakan izin tinggal. Salah satunya bekerja sebagai pemandu di tempat hiburan malam tanpa izin kerja resmi. Mereka sudah kami proses untuk deportasi,” ujar Hajar Aswad di Kantor Imigrasi Batam, Selasa  (4/11/2025).

    Hajar menjelaskan, salah satu kasus menonjol adalah WN China berinisial WG yang menggunakan Visa on Arrival (VOA) untuk bekerja sebagai agen atau penyedia tamu di tempat hiburan malam berinisial PKA. WG diamankan dalam operasi gabungan Imigrasi Batam bersama Bea Cukai pada 27–28 Oktober 2025.

    “Dari hasil operasi di beberapa tempat hiburan malam, kami menemukan WN RRT berinisial WG yang menggunakan VOA untuk bekerja. Ini jelas menyalahi aturan, sehingga akan kami tindak dengan deportasi,” tegas Hajar.

    Selain WG, petugas juga memeriksa tiga WN China lain di lokasi yang sama. Dua di antaranya, berinisial LK dan HS, memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) dan tidak terbukti melanggar aturan keimigrasian.

  • Yuan Geser Dolar dalam Perdagangan China Meski Ada Tantangan

    Yuan Geser Dolar dalam Perdagangan China Meski Ada Tantangan

    Jakarta

    Upaya Cina untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat mulai terlihat selama krisis keuangan global 2008–2009.

    Bank Sentral Cina (PBOC) meluncurkan skema uji coba pada Juli 2009 untuk pertama kalinya menyelesaikan perdagangan lintas batas dalam yuan, atau renminbi. Ini adalah respons atas kebijakan pencetakan uang agresif Federal Reserve AS, yang mengancam nilai aset asing Beijing senilai USD1,9 triliun (sekitar Rp31,7 kuadriliun).

    Program percobaan tersebut memicu kampanye selama 16 tahun yang kini membuat yuan digunakan untuk membayar 30% dari perdagangan barang global Cina senilai USD6,2 triliun (sekitar Rp103,6 kuadriliun). Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bank Sentral Cina, Zhu Hexin, dalam sebuah konferensi ekonomi pada Juni.

    Jika menghitung semua pembayaran lintas batas, termasuk pembelian obligasi dan investasi asing, pangsa yuan melonjak menjadi 53%, melampaui perdagangan dolar Cina untuk pertama kalinya pada tahun 2023.

    Menurut SWIFT, jaringan pesan global yang digunakan bank untuk menyelesaikan pembayaran internasional, yuan sempat mengalahkan euro sebagai mata uang kedua paling banyak digunakan dalam pembiayaan perdagangan global pada tahun lalu. Meskipun pangsa pasarnya hanya 5,8%, jauh di bawah dominasi dolar AS yang mencapai 82%, ini merupakan pencapaian bagi mata uang yuan.

    Pangsa yuan dalam cadangan mata uang global juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal kedua tahun ini sebesar 2,4%, kata Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober.

    Peran yuan di kancah global semakin berkembang, tapi dengan batasan

    Di saat negara-negara BRICS di kawasan Global Selatan baru-baru ini menjajaki alternatif selain dolar AS, termasuk usulan mata uang bersama, Cina mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Cina secara bertahap memperkuat peran yuan dalam perdagangan global sambil terus mempertahankan kontrol atas pertukaran mata uang.

    Jika Beijing mengizinkan yuan digunakan di pasar keuangan global untuk aliran modal, investasi, dan instrumen keuangan, serta untuk perdagangan, Otero-Iglesias mengatakan hal itu akan mengurangi kendali Partai Komunis Cina atas sistem kredit domestiknya.

    “Beijing percaya bahwa keuangan harus menjadi pelayan, bukan tuan, dari ekonomi riil,” tambahnya.

    Berita utama sering menggambarkan kenaikan yuan baru-baru ini sebagai tantangan langsung terhadap dominasi dolar. Selama hampir 80 tahun, dolar menjadi mata uang cadangan global dan masih digunakan dalam lebih dari 58% transaksi internasional dan cadangan devisa.

    Namun, Dan Wang, Direktur Cina di konsultan risiko politik Eurasia Group, melihat kenyataan yang lebih realistis.

    “Beijing tidak pernah menyebutnya sebagai dedolarisasi,” kata Wang kepada DW.

    “Deskripsi yang lebih akurat tentang niat Cina adalah regionalisasi yuan (ke kawasan Global Selatan).”

    Selama tiga tahun terakhir, Cina telah memanfaatkan pengaruh ekonomi yang besar dan dampak geopolitik dari perang Ukraina untuk mendapatkan kesepakatan energi dan komoditas yang menguntungkan. Kesepakatan tersebut antara lain diskon besar dari Rusia dengan semakin banyak transaksi diselesaikan dalam yuan.

    “Seiring waktu, terutama ketika Cina memiliki kekuatan tawar-menawar, mereka dapat meminta rasio yang lebih tinggi (untuk perdagangan dalam yuan). Itulah yang sudah dilakukan oleh perusahaan milik Cina dengan pemasok komoditas asing,” kata Wang.

    Peran kunci yuan dalam pembiayaan utang

    Salah satu pilar utama upaya Beijing untuk meningkatkan penggunaan yuan adalah pinjaman luar negeri, yang mengintegrasikan mata uang Cina ke dalam struktur utang negara-negara berkembang.

    Cadangan devisa yuan bank-bank Cina, seperti pinjaman, simpanan, dan obligasi, telah meningkat empat kali lipat menjadi USD480 miliar (Rp8,03 kuadriliun) dalam lima tahun. Menurut Financial Times, ini menunjukkan porsi yang semakin besar dari total pinjaman luar negeri Cina sebesar sekitar USD1 triliun (Rp16,72 kuadriliun) melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).

    Dengan suku bunga yuan 200–300 basis poin di bawah tingkat dolar, harian bisnis tersebut mencatat bahwa Kenya, Angola, dan Ethiopia telah mengubah utang dolar lama mereka menjadi yuan tahun ini. Sementara itu, Indonesia, Slovenia, dan Kazakhstan kini menerbitkan obligasi dalam mata uang Cina.

    Di luar perdagangan dan pinjaman, Beijing telah membangun garis pertahanan ketiga, yaitu sistem keuangan terpisah yang dapat beroperasi secara independen dari sistem yang didominasi dolar. Pusatnya alah CIPS, sistem pembayaran antarbank lintas batas Cina, yang menawarkan alternatif bagi SWIFT dalam transaksi internasional.

    Di pusat keuangan utama seperti Singapura, London, dan Frankfurt, pusat kliring yuan telah dibuka. PBOC juga sedang menguji coba yuan digital, mata uang digital bank sentral (CBDC). Dengan akses yang diperluas ke lebih dari 20 negara, yuan digital siap untuk lebih mempermudah pembayaran lintas batas dan mengurangi ketergantungan pada bank-bank Barat.

    “Ini bisa menjadi sarana lain bagi Cina untuk menginternasionalkan mata uangnya dengan menjadi pionir di garis depan uang digital negara,” kata Otero-Iglesias kepada DW.

    Cina juga telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan lebih dari 50 negara. Perjanjian ini memungkinkan bank sentral untuk menukar mata uang lokal mereka dengan yuan sesuai permintaan, memberikan perlindungan kritis bagi negara-negara seperti Rusia dan Iran terhadap sanksi AS yang telah memblokir akses ke dolar.

    Perjanjian ini juga menjadi berkah bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan dan investasi Cina, seperti Argentina, Pakistan, dan Turki.

    Beijing mempertahankan kendali ketat atas yuan

    Berbeda dengan mata uang Barat, yuan tetap dikelola secara ketat oleh Beijing dan tidak dapat ditukar secara bebas dengan mata uang lain tanpa pengawasan pemerintah.

    Sistem kredit domestik Cina masih didominasi oleh bank-bank milik negara yang berada di bawah pengawasan politik. Beijing khawatir jika membiarkan aliran uang masuk dan keluar negara tanpa batasan, dapat membuat mata uang Cina rentan terhadap serangan spekulatif dan pengaruh asing lainnya. Oleh karena itu, kemampuan konversi penuh tetap tidak mungkin.

    “Beijing tidak akan mengambil pendekatan liberal,” kata Otero-Iglesias kepada DW. “Internasionalisasi yuan akan mengikuti logika komando dan kontrol Partai Komunis Cina.”

    Namun, tanpa kemampuan konversi penuh, yuan tidak mungkin menjadi mata uang keuangan dominan yang digunakan untuk investasi global dan sebagai cadangan. Memang, strategi hati-hati Beijing mungkin membatasi sejauh mana yuan dapat berkembang.

    Upaya untuk memperluas perdagangan berbasis yuan juga menghadapi hambatan dari ketidakseimbangan ekonomi Cina sendiri. Permintaan domestik melemah, dengan konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran, sebagian karena krisis properti yang semakin parah.

    Pabrik-pabrik Cina memproduksi lebih dari yang dibutuhkan negara, sehingga Beijing harus lebih bergantung pada ekspor untuk mendorong perekonomiannya. Tanpa permintaan asing yang konsisten, akibat perang tarif Presiden AS Donald Trump, pertumbuhan perdagangan yang menggunakan yuan dapat terhenti.

    “Pertumbuhan harus datang dari luar negeri,” kata Wang dari Eurasia Group. “Artinya, perdagangan global kini menjadi lebih penting bagi Cina.”

    Jika Cina menuntut agar lebih banyak transaksi diselesaikan dalam mata uangnya sendiri, mitra dagang harus bersedia menerimanya, yang menurut analis akan memerlukan kepercayaan yang lebih besar, lembaga yang transparan, dan ekonomi yang lebih kuat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Melisa Lolindu

    Tonton juga Video Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!

    (ita/ita)

  • Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas berbagai persoalan yang menjadi polemik di masyarakat belakang ini mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) alias Whoosh.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    Mulanya, Puan menyampaikan ketika masa reses, anggota DPR mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dibahas dalam rapat setiap komisi.

    Puan mengatakan bahwa setiap hasil evaluasi harus melahirkan kebijakan-kebijakan konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, DPR juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah.

    “Setiap keputusan dan regulasi yang kita hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” katanya.

    Puan juga menyoroti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp54,1 juta, serta menekankan alokasi anggaran yang optimal.

    Di akhir pidatonya, Puan mendorong semua anggota parlemen bekerja secara maksimal. Adapun masa persidangan ini berlangsung dari 4 November 2025 hingga 4 Desember 2025.

    “Marilah kita jalankan amanat rakyat ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Puan.

    Berikut persoalan yang akan dibahas DPR  melalui rapat kerja bersama dengan pemerintah:

    1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;

    2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;

    3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;

    4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;

    5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;

    6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;

    7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;

    8. Pengaturan konten online pada platform digital;

    9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;

    10.Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;

    11.Pelaksanaan Program Magang Nasional;

    12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;

    13.Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;

    14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);

    15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan

    16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

  • Komdigi Kaji Wacana Sertifikasi Wajib Influencer RI Sebelum Ngonten

    Komdigi Kaji Wacana Sertifikasi Wajib Influencer RI Sebelum Ngonten

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji penerapan kebijakan baru yang mewajibkan para pemengaruh atau influencer di Indonesia memiliki sertifikasi sebelum membuat konten tertentu. Langkah ini merespons kebijakan serupa yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah China.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan internal terkait wacana tersebut.

    “Informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Kami ada grup WA [WhatsApp], kami lagi bahas ‘Gimana ini isu ini? Ada negara udah mengeluarkan kebijakan baru nih’, ini masih kita kaji,” ujar Bonifasius dikutip dari Antara, Selasa (4/11/2025).

    Boni menjelaskan, Komdigi secara rutin memantau kebijakan negara lain yang bisa menjadi referensi dalam menjaga ekosistem digital nasional. Ia mencontohkan, kebijakan Australia yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur turut menginspirasi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

    Menurutnya, ide sertifikasi bagi influencer bisa menjadi upaya untuk memastikan kompetensi para pembuat konten, terutama dalam isu-isu sensitif, tanpa mengurangi kebebasan berekspresi di ruang digital.

    “Kita perlu menjaga, tapi jangan sampai terlalu mengekang. Kompetensi memang diperlukan, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang membuat konten yang salah,” tuturnya.

    Meski begitu, Boni menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan apakah kebijakan tersebut akan diberlakukan di Indonesia. Komdigi masih membuka ruang dialog dan menerima masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan arah kebijakan.

    “Kita harus mendengar [masukan]. Kalau perlu [diterapkan], oke, tapi gimana? Seperti apa? Kan pasti ada leveling grade-nya. Seperti apa harus kita atur? Menyasar siapa saja? Karena sekarang yang jadi konten kreator banyak banget,” ungkap Boni.

    Sementara itu dikutip dari CNN Indonesia, sebagai perbandingan, China baru-baru ini menerapkan kebijakan yang mewajibkan influencer memiliki ijazah atau sertifikasi akademik sebelum membuat konten profesional.

    Aturan yang diumumkan pada 10 Oktober 2025 oleh Administrasi Radio dan Televisi Negara (NRTA) bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China itu mencakup konten di bidang kedokteran, hukum, keuangan, pendidikan, dan kesehatan, sektor yang dinilai rawan penyebaran informasi keliru.

    Melalui aturan tersebut, platform seperti Douyin (TikTok versi Tiongkok), Bilibili, dan Weibo diwajibkan memverifikasi kualifikasi akademik kreator sebelum mengizinkan mereka memublikasikan konten profesional. Pelanggar bisa dikenai denda hingga 100.000 yuan (sekitar Rp230 juta) atau penutupan akun.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya China menjaga integritas informasi daring dan memerangi penyebaran hoaks di ruang digital, pendekatan yang kini turut menarik perhatian pemerintah Indonesia.

    (agt/fyk)

  • Korut Tembakkan Roket Saat Menhan AS Kunjungi Korsel

    Korut Tembakkan Roket Saat Menhan AS Kunjungi Korsel

    Seoul

    Korea Utara (Korut) menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth berkunjung ke Korea Selatan (Korsel). Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar satu jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara.

    Korut, menurut Kepala Staf Gabungan militer Korsel (JCS), seperti dilansir AFP, Selasa (4/11/2025), juga menembakkan senjata serupa beberapa menit sebelum Presiden Korsel Lee Jae Myung melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu.

    JCS dalam pernyataannya melaporkan bahwa pihaknya baru-baru ini “mendeteksi sekitar 10 roket artileri yang ditembakkan ke bagian utara Laut Barat” — sebutan Seoul untuk Laut Kuning.

    Rentetan roket artileri itu, menurut JCS, ditembakkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat pada Sabtu (1/11) dan sekitar pukul 16.00 waktu setempat pada Senin (3/11).

    “Detail proyektil tersebut sedang dianalisis secara cermat saat ini oleh otoritas intelijen Korea Selatan dan AS,” sebut JCS.

    Hegseth mengunjungi perbatasan yang dijaga ketat yang memisahkan Korsel dan Korut pada Senin (3/11) waktu setempat. Kunjungan itu menjadikan Hegseth sebagai pemimpin Pentagon pertama dalam delapan tahun terakhir yang melakukannya.

    Dia juga mengunjungi Panmunjom, desa gencatan senjata simbolis yang menjadi tempat bagi pasukan kedua Korea saling berhadapan. Sebelum itu, Hegseth singgah di Post Pemantauan Ouellette yang menghadap ke Zona Demiliterisasi.

    Hegseth dan Menhan Korsel Ahn Gyu Back, menurut Kementerian Pertahanan Korsel, “menegaskan kembali postur pertahanan gabungan yang kuat dan kerja sama yang erat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat”.

    Kunjungan Hegseth ke perbatasan Korea itu dilakukan setelah tawaran Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Korut Kim Jong Un, selama turnya ke Asia pekan lalu, tidak mendapat respons dari Pyongyang.

    Namun, Trump telah mengindikasikan bahwa dirinya masih bersedia “kembali” untuk pertemuan mendatang dengan Kim Jong Un.

    Lihat juga Video: Geramnya Warga Korsel Atas Aksi Peluncuran Roket Korut yang Berulang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • HP Samsung Tri-Fold Tercatat di Bluetooth SIG, Tanda Peluncuran Global Semakin Dekat

    HP Samsung Tri-Fold Tercatat di Bluetooth SIG, Tanda Peluncuran Global Semakin Dekat

    Liputan6.com, Jakarta – Samsung Tri-fold, HP lipat tiga pertama milik perusahaan asal Korea Selatan tersebut sempat dipamerkan dalam acara K-Tech Showcase pada akhir Oktober 2025.

    Melanjutkan kemunculannya di dunia nyata akhir bulan lalu, HP layar lipat tiga Samsung itu kembali mencuri perhatian dunia teknologi setelah muncul di basis data sertifikasi Bluetooth SIG.

    HP Android yang diyakini sebagai Samsung Tri-fold itu tercatat dengan beberapa nomor model, di antaranya SM-D6390, SM-D639N, SM-D639U, SM-D639U1, dan SM-D639B.

    Mengutip Android Headlines, Selasa (4/11/2025), nomor model dengan kode “B” dipercaya sebagai varian internasional alias global, menandakan Samsung siap memperluas pasar foldable-nya selain ke tiga negara utama: Amerika Serikat, China, dan Korea Selatan.

    Disebutkan, dua nomor model HP lipat tiga Samsung terdaftar tersebut diyakini akan meluncur untuk pasar Korea Selatan dan China, sedangkan model ketiga dan keempat ditargetkan rilis di Amerika Serikat.

    Meski sertifikasi sudah keluar, peluncuran global tidak berarti Indonesia langsung kebagian. Menurut sumber terpercaya di industri, Samsung akan lebih dulu memasarkan HP Tri-fold di AS, Korea Selatan, China, Taiwan, UEA, dan Singapura.

    Banyak pihak meyakini, pasar-pasar tersebut dianggap memiliki daya beli tinggi dan adopsi cepat terhadap produk premium. 

    Samsung juga diperkirakan ingin melihat respons pasar sebelum akhirnya membawa perangkat ini ke lebih banyak negara, termasuk Indonesia.

    HP lipat tiga ini akan menjadi perangkat pertama Samsung dengan dua engsel dan tiga panel layar, di mana ketika dibuka akan menampilkan layar berukuran 10 inci. 

    Saat dibuka setengah, layar ponsel akan tampil berukuran sekitar 8 inci dan saat terlipat penuh menjadi 6,5 inci layaknya ukuran smartphone pada umumnya.

     

  • Menko Airlangga Sebut Sudah Ada Alternatif Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh

    Menko Airlangga Sebut Sudah Ada Alternatif Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah mengantongi alternatif penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh. Meski dia belum bicara lebih jauh.

    Diketahui, beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh itu tengah menjadi perhatian. Airlangga bilang, sudah menemukan alternatif penyelesaiannya.

    “Sudah ada alternatif, nanti kita bahas,” kata Airlangga usai CEO Insight, di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat ini masih meramu berbagai cara penyelesaian utang. Salah satunya peluang restrukturisasi utang tersebut dan akan dibahas dengan pihak China.

    Pagi ini, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara tentang polemik utang proyek  Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh senilai Rp 116 triliun yang ramai diperbincangkan publik.

    Presiden meminta masyarakat tak khawatir dan ribut-ribut. Kepala Negara menegaskan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang Whoosh. 

    “Enggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.

    KAI Tak Perlu Khawatir

    Prabowo juga meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tak khawatir dengan penyelesaian utang Whoosh. Semua menjadi tanggung jawab Kepala Negara.

    “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir.“

    Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan, kehadiran Whoosh penting untuk pelayanan terhadap publik. “Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu diujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” jelasnya. 

     

  • Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga September 2025. Berdasarkan data terkini, total nilai ekspor nasional mencapai USD 209,80 miliar, atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor nonmigas, terutama pertanian dan industri pengolahan berbasis hasil bumi, kini menjadi tulang punggung utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah fluktuasi pasar global.

    Sementara ekspor migas justru mengalami penurunan sebesar 14,09% dengan nilai hanya USD 10,03 miliar, sektor nonmigas tumbuh signifikan 9,57% dan mencatat nilai 199,77 miliar dolar AS. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh dua sektor andalan: industri pengolahan dan pertanian.

    “Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai ekspor mencapai 209,80 milyar dollar atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai USD 10,03 miliar atau turun 14,09%. Sementara nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai USD 199,77 miliar,” ujar Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS ketika memberikan pernyataan resmi Badan Pusat Statistik di Jakarta, (3/10/2025)

    Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat kontribusi ekspor sebesar USD 0,63 miliar pada September 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan daya saing kuat produk-produk hasil bumi Indonesia di pasar global, mulai dari kelapa sawit dan turunannya, lemak dan minyak nabati, hingga komoditas perkebunan unggulan lainnya. Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya melonjak hingga 32,40%, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekspor nasional.

    Selain itu, hasil turunan pertanian juga menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan, yang mencatat kenaikan 20,25% secara tahunan dengan andil besar sebesar 15,13% terhadap total ekspor nonmigas. Produk-produk seperti kimia dasar organik berbasis hasil pertanian, minyak kelapa sawit, serta logam dasar bukan besi menjadi kontributor dominan di dalam kelompok ini.

    “Peningkatan nilai ekspor non migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,25% dengan andil sebesar 15,13%. Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditas seperti barang perhiasan dan barang berharga, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semi konduktor dan komponen elektronik lainnya serta minyak kelapa sawit.” kata Pudji.

    Kinerja ekspor yang solid juga tercermin dari capaian pada bulan September 2025, di mana nilai ekspor nasional mencapai USD 24,68 miliar, naik 11,41% dibandingkan September 2024. Peningkatan ini disokong kuat oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 12,79%, dengan beberapa komoditas andalan seperti lemak dan minyak nabati (naik 18%), serta logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 168,57%.

    Dari sisi pasar, Tiongkok, Amerika Serikat, dan India masih menjadi tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia, dengan total kontribusi mencapai 41,81% dari keseluruhan ekspor nonmigas. Ekspor ke Tiongkok mencatat nilai 46,47 miliar dolar AS, tumbuh 9,19% dibandingkan tahun lalu, dengan dominasi komoditas besi, baja, dan produk turunan pertanian.

    “tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan india. Nilai ekspor 3 negara ini memberikan share sekitar 41,81% dari total ekspor non migas Indonesia pada Januari hingga September 2025.” Pungkas Pudji.

    Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi kunci masa depan ekspor nasional. Menurutnya, pertanian Indonesia tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan harus didorong ke arah pengolahan agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global.

    “Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah. Ke depan, yang harus kita dorong adalah hilirisasi pertanian. Produk kita harus masuk ke rantai nilai global, supaya petani mendapat keuntungan lebih besar dan negara memperoleh devisa yang lebih kuat,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

    Mentan Amran menambahkan, penguatan hilirisasi juga menjadi strategi utama pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

    “Enam komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit, yang kita dorong. Nilai investasi mencapai 9,9 triliun rupiah, membuka lapangan kerja bagi 8,6 juta orang dengan total nilai investasi 371 triliun rupiah, Kalau hilirisasi jalan, maka nilai ekspor naik, industri tumbuh, dan lapangan kerja di pedesaan ikut terbuka. Ini bukan sekadar soal ekspor, tetapi tentang masa depan ekonomi rakyat,” imbuh Mentan Amran.