Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas Danantara yang juga Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara tidak disamakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018, Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib.

    Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB.

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Erick mengakui adanya anggapan negatif terhadap Danantara di kalangan masyarakat.

    Namun, ia meminta agar lembaga baru ini tidak disamakan dengan 1MDB.

    “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. Pak, nanti Danantara menjadi seperti 1MDB loh. Jangan melihat gitu,” kata Erick di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025)

    Menurut Erick, pemerintah membentuk Danantara dengan mencontoh negara-negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) sukses.

    Ia menyebutkan beberapa contoh SWF terkemuka seperti Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab, dan Qatar Investment Authority.

    Danantara yang diklaim berada di posisi tujuh atau delapan terbesar sovereign wealth fund di dunia menjadikan ketiga lembaga tersebut sebagai acuan.

    “Kita harus berani membuka diri benchmarking mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini yang nomor 7 atau nomor 8 di dunia, benchmarkingnya yang enggak bagus. Berarti ya sama aja setback, kemunduran,” ujar Erick.

    Ia juga yakin bahwa Danantara bisa menjadi sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Namun, menurut dia, hal tersebut memerlukan waktu.

    Sebab saat ini masih ada anggapan bahwa nasib Danantara akan sama seperti 1MDB.

    “Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking Danantara dengan sovereign wealth yang enggak bagus. Itu salah besar,” ucap Erick.

    Pemerintah Diingatkan

    Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Danantara tidak mengikuti jejak 1MDB.

    Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian yang terjadi pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa, (18/2/2025).

    Ia mengatakan jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus.

     “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non-korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade-offnya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris dan direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

  • Hamas Tegaskan Siap Sepakati Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Hamas Tegaskan Siap Sepakati Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Jakarta –

    Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan tahap-tahap yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata di Gaza. Tahap pertama gencatan senjata hampir berakhir dengan ketidakpastian atas langkah-langkah selanjutnya.

    “Kami menegaskan keinginan kami untuk menyelesaikan tahap-tahap yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata, yang mengarah pada gencatan senjata yang komprehensif dan permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, rekonstruksi dan pencabutan pengepungan,” kata Hamas mengacu pada ketentuan-ketentuan kesepakatan yang sebelumnya diuraikan oleh para mediator, dilansir AFP, Minggu (2/3/2025).

    Hamas menyampaikan komentar mereka dalam sebuah surat kepada pertemuan puncak Liga Arab tentang Gaza yang akan diadakan pada Selasa (4/3).

    Tahap pertama gencatan senjata Israel-Hamas akan berakhir pada Sabtu (1/3), tetapi negosiasi pada tahap berikutnya, yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata permanen, sejauh ini belum meyakinkan.

    Gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari setelah lebih dari 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang paling mematikan dalam sejarah negara itu.

    Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

    “Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengirim delegasi ke Kairo, dan mediator Mesir mengatakan “pembicaraan intensif” pada tahap kedua telah dimulai dengan kehadiran delegasi dari Israel serta sesama mediator Qatar dan Amerika Serikat.

    Namun hingga Sabtu (1/3), tidak ada tanda-tanda konsensus, dan juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kelompok itu menolak “perpanjangan tahap pertama dalam formulasi yang diusulkan oleh pendudukan (Israel)”.

    Ia meminta para mediator “untuk mewajibkan pendudukan untuk mematuhi perjanjian dalam berbagai tahapannya”.

    Mengacu pada Gaza pascaperang, Hamas mengatakan pihaknya “sepenuhnya siap untuk menghadapi opsi apa pun yang disetujui oleh Palestina” tetapi mengatakan pihaknya “dengan tegas” menolak “upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk administrasi non-Palestina atau kehadiran pasukan asing di wilayah mana pun di Jalur Gaza”.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melontarkan gagasan bagi Amerika Serikat untuk “mengambil alih” Gaza dan agar warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain, sebuah gagasan yang ditolak oleh Palestina sendiri serta negara tetangga Mesir dan Yordania.

  • Erick Thohir Tegaskan Danantara Berbeda dengan 1MDB Malaysia

    Erick Thohir Tegaskan Danantara Berbeda dengan 1MDB Malaysia

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui masih ada pandangan negatif terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Erick Thohir juga menegaskan Danantara berbeda dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah mengalami skandal korupsi besar.

    Menurut Erick, masyarakat perlu melihat contoh baik dalam pengelolaan dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan jangan terlalu terpaku pada contoh yang buruk.

    “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. ‘Pak, nanti Danantara 1MDB lho’. Jangan ngelihat itu!,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    “Ada juga yang SWF di Saudi bagus, ada juga yang ADIA di Dubai bagus, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus,” sambungnya.

    Menurutnya, Indonesia harus berani untuk membandingkan diri dengan SWF yang berhasil dan berkinerja baik. Hal ini untuk memastikan bahwa Danantara terus berkembang hingga dapat mencapai standar internasional.

    “Kita harus berani membuka diri, benchmarking (membandingkan) mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin Sovereign Wealth Fund yang segede ini, yang nomor tujuh atau nomor delapan, benchmarkingnya yang nggak bagus ya.Berarti ya sama aja setback (kemunduran). Kita kasih lihat yang bagus,” kata dia.

    Erick Thohir juga menekankan bahwa investasi Danantara tidak menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank, melainkan berasal dari dividen hasil BUMN.

    “Ini bukan uang masyarakat diambil dari bank, diinvestasi. Bukan. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi, gitu lho. Ini supaya jangan kita berargumentatif yang jadi ini,” ujar Erick.

    Menurutnya kondisi serupa juga terjadi di BUMN. Masyarakat kerap mengaitkan BUMN dengan kondisi korupsi dan inefisiensi, karena ada beberapa perusahaan dengan kondisi demikian. Namun ia menegaskan, hal tersebut tidak berlaku untuk seluruh perusahaan pelat merah.

    “BUMN korupsi, BUMN nggak bagus, ya itu kan bagian dari demokrasi kurang. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun. Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini juga bisa lebih bagus,” kata dia.

    (shc/eds)

  • Tahap Pertama Gencatan Senjata Gaza Akan Berakhir, Tahap Kedua Tak Pasti

    Tahap Pertama Gencatan Senjata Gaza Akan Berakhir, Tahap Kedua Tak Pasti

    Gaza City –

    Tahap pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berakhir pada Sabtu (1/3) waktu setempat. Namun negosiasi untuk tahap selanjutnya, yang seharusnya dapat menjamin gencatan senjata permanen, sejauh ini belum membuahkan hasil.

    Gencatan senjata Gaza tahap pertama berlaku sejak 19 Januari lalu, setelah lebih dari 15 bulan perang berkecamuk di daerah kantong Palestina itu yang dipicu serangan Hamas pada Oktober 2023.

    Selama beberapa pekan gencatan senjata berlangsung, seperti dilansir AFP, Sabtu (1/3/2025), kelompok Hamas dan militan aliansinya di Jalur Gaza membebaskan 25 sandera dalam keadaan hidup dan menyerahkan delapan jenazah sandera kepada Israel.

    Tel Aviv membalasnya dengan membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

    Tahap kedua dari gencatan senjata yang rapuh, yang dimediasi Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS), seharusnya dimulai pada Minggu (2/3) besok. Tahap kedua ini akan menjamin pembebasan puluhan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Pada Jumat (28/2), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat menteri dengan jajaran pejabat keamanan, setelah dia mengirimkan delegasi Tel Aviv ke Mesir untuk berdiskusi mengenai tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    Pada Kamis (27/2), Layanan Informasi Negara Mesir mengatakan: “Pihak-pihak terkait telah memulai pembicaraan intensif untuk membahas tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata, di tengah upaya berkelanjutan untuk memastikan penerapan pemahaman yang telah disepakati sebelumnya.”

    Seorang sumber Hamas menuduh Israel menunda tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    “Tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata seharusnya dimulai besok pagi, Minggu (2/3)… namun pendudukan masih menunda-nunda dan terus melanggar perjanjian,” kata sumber Hamas itu kepada AFP.

    Sumber Palestina yang memahami perundingan itu menuturkan kepada AFP bahwa meskipun tidak ada delegasi Hamas di Kairo, diskusi sedang berlangsung untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan yang terjadi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Erick Thohir Ungkap Perkembangan Alih Saham BUMN ke Danantara, Kapan?

    Erick Thohir Ungkap Perkembangan Alih Saham BUMN ke Danantara, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan penjelasan terkait proses alih saham dari BUMN milik pemerintah ke BPI Danantara.

    Erick menjelaskan bahwa proses ini masih dalam tahap pengembangan dan akan dilakukan secara bertahap.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Konferensi Pers Penurunan Harga Tiket Pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    “Nah, ini masih proses. Makanya kan orang langsung berpikir mudah enggak [proses alih saham]. Nanti habis ini ada kami mendorong PP Inbreng,” ujar Erick, merespons pertanyaan mengenai kapan alih saham tersebut akan terjadi.

    Terkait pertanyaan mengapa tidak hanya beberapa BUMN yang dikonsolidasikan ke Danantara, Erick menegaskan bahwa jika tujuan transformasi adalah untuk memberikan perubahan besar pada BUMN, maka semua aset BUMN harus digabungkan dalam satu payung besar, bukan hanya tujuh perusahaan.

    “Saya melihatnya, kalau kita mau transformasi total, jangan hanya tujuh BUMN. Semua harus digabungkan menjadi satu manajemen aset. Kalau mau mendukung perubahan bangsa ini, tidak boleh setengah-setengah,” jelasnya.

    Menteri Erick juga menekankan bahwa transformasi yang sedang dijalankan oleh BUMN selama lima tahun terakhir tidak ada yang disembunyikan. Keberhasilan BUMN mencatatkan profit sebesar Rp310 triliun, menurutnya, adalah bukti bahwa proses efisiensi dan perubahan sudah berjalan dengan baik.

    “Kalau BUMN itu benar-benar buruk dan banyak korupsi, tidak mungkin ada profit sebesar itu,” ujar Erick yang menjadi Menteri BUMN sejak 2019.

    Dia juga menjelaskan bahwa meskipun ada keraguan pasar terkait Danantara, visi Presiden Prabowo Subianto yang mendukung SWF ini sangat positif. Menurutnya, banyak negara yang memiliki sovereign wealth fund yang berhasil, seperti PIF di Arab Saudi dan Qatar Investment Authority, yang bisa dijadikan contoh.

    Menurutnya, proses transisi ke Danantara dan penggabungan aset BUMN akan dilakukan secara bertahap, dengan harapan bahwa langkah ini dapat membawa dampak positif dalam memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

    “Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini, yang nomor 7 atau nomor 8, benchmarking-nya yang tidak bagus, ya, berarti ya sama saja set-back. Kami akan kasih lihat yang bagus,” pungkas Erick.

  • Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia – Halaman all

    Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia – Halaman all

    Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas dilaporkan menolak usulan Israel yang hendak memperpanjang tahap pertama gencatan senjata dalam kerangka pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, media Times of Israel melaporkan, Jumat (28/2/2025).

    Seperti diketahui, tahap pertama (Fase I) gencatan senjata Perang Gaza berakhir pada 28 Februari 2025.

    Israel sempat mengindikasikan ogah meneruskan negosiasi dan bersiap memulai kembali perang Gaza.

    Namun belakangan, Israel melunak namun tetap enggan meneruskan negosiasi dengan lebih mempertimbangkan opsi perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. 

    Sempat mengulur negoisiasi dengan menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina, Israel akhirnya mengirimkan delegasinya ke Kairo untuk berunding dengan mediasi dari Mesir dan Qatar.

    Dalam negosiasi yang berlangsung, sumber-sumber Hamas yang dikutip oleh Haaretz berpendapat kalau jika kelompok perlawanan Palestina itu setuju untuk memperpanjang tahap pertama dengan terus membebaskan sejumlah sandera, maka mereka akan kehilangan satu-satunya ‘daya tawar’ utama yang dimilikinya saat ini.

    Hamas sepertinya secara pintar membaca strategi Israel yang ingin memperpanjang tahap pertama gencatan senjata. Kalau dituruti, Hamas bisa kehilangan kartu As mereka saat ini, para sandera Israel yang masih tersisa di tangan mereka.

    “Jika tidak ada batas waktu yang jelas untuk mengakhiri perang dan penarikan penuh (IDF), pembebasan semua sandera tidak dapat diharapkan,” kata seorang sumber dari Hamas yang tidak disebutkan namanya.

    Sumber-sumber Hamas tersebut mengusulkan kompromi potensial seperti usulan pembebasan sandera Israel yang sakit atau pengembalian jasad sandera yang sudah terbunuh sebagai ganti pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman penjara yang panjang.

    Sumber mengatakan Hamas juga meminta perbaikan kondisi para narapidana dan diizinkannya lebih banyak bantuan yang masuk ke Gaza.

    Koridor Philadelphia yang memisahkan antara wilayah Mesir dengan wilayah Rafah, Palestina yang diduduki Israel. (khaberni/tangkap layar)

    IDF Tak Akan Mundur dari Koridor Philadelphia

    Satu di antara hambatan yang dihadapi dalam negosiasi tahap II gencatan senjata Gaza adalah penarikan pasukan Israel (IDF) dari perbatasan Gaza dan Mesir yang dikenal dengan nama Koridor Philadelphia.

    Menteri Energi dan Infrastruktur Pendudukan Israel Eli Cohen mengklaim kalau syarat yang diminta Tel Aviv untuk pasukan IDF tetap berada di Koridor Philadelphia merupakan “kebutuhan keamanan.”

    Ia menekankan kalau Pasukan IDF tidak akan mundur dari daerah perbatasan antara Gaza dan Mesir sampai tiga tujuan utama tercapai.

    Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Cohen mengatakan tujuan-tujuan tersebut adalah pengembalian semua tawanan, menyingkirkan Hamas dari kekuasaan, dan melucuti senjata sepenuhnya di Jalur Gaza, menurut klaimnya.

    Ia lebih lanjut menyatakan bahwa mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia sangat penting demi keamanan, dan menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari strategi pendudukan Israel untuk mencegah ancaman apa pun dari Jalur Gaza di masa mendatang.

    Mesir Mencak-mencak

    Israel bersikeras untuk memegang kendali Koridor Philadelphia ini karena menilai poros ini menjadi lalu-lintas senjata bagi Hamas dari luar Gaza.

    Dalam banyak kesempatan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan keberadaan pendudukan pasukan Israel di Koridor Philadelphia.

    Hal ini memantik kemarahan Mesir yang pada September 2024 silam secara resmi menyatakan kemarahandan bantahan tegas atas pernyataan Netanyahu.

    Pemerintah Mesir telah menandatangani perjanjian dengan rezim Israel, yang berupaya mengelola urusan Koridor Philadelphia, sebuah wilayah di sisi Palestina dari perbatasan Palestina-Mesir di Jalur Gaza selatan.

    Pada  Mei 2024 lalu, pasukan pendudukan Israel melancarkan invasi darat mereka ke Rafah dan memfokuskan upaya mereka untuk menduduki Koridor Philadelphia, termasuk perlintasan perbatasan Rafah.

    Netanyahu menyebutkan Mesir dalam beberapa kesempatan “mengalihkan opini publik Israel, menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata, dan menghalangi upaya mediasi Mesir, Qatar, dan Amerika,”.

    Netanyahu mengkritik Mesir dalam pidatonya dan mengklaim kalau Mesir gagal mengamankan perbatasannya dengan Jalur Gaza, yang membuat milisi Perlawanan Palestina semakin berani.

    Netanyahu juga menyoroti pentingnya secara strategis untuk mempertahankan kendali Israel atas Koridor Philadelphia, sebidang tanah sempit di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir.

    Netanyahu menggambarkan Koridor Philadelphia sebagai “jalur hidup Hamas untuk senjata.”

    Ia mengakui adanya perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai keberadaan militer yang berkelanjutan di koridor ini tetapi bersikeras bahwa hal itu penting bagi keamanan Israel.

    Seperti diketahui, setelah rezim Israel memutuskan untuk menarik diri secara sepihak dari Jalur Gaza pada tahun 2005, otoritas Palestina mengambil alih kendali yang sah atas Koridor Philadelphia dan perlintasan perbatasan Rafah.

    Mesir menyatakan bahwa pemerintah Israel bertanggung jawab atas “konsekuensi dari pernyataan yang memperburuk situasi, yang bertujuan untuk membenarkan kebijakan yang agresif dan menghasut, dan menyebabkan eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.”

    “Republik Arab Mesir menegaskan komitmennya untuk melanjutkan peran historisnya dalam memimpin proses perdamaian di kawasan tersebut, yang berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional serta mencapai stabilitas bagi semua masyarakat di kawasan tersebut,” pernyataan tersebut menyimpulkan.

    Peta koridor Philadelphia (X/jordannewsdaily)

    Koridor yang Dipenuhi Jenazah

    Terkait keberadaan pasukan Israel di Koridor Philadelphia, media Israel, Haaretz dalam sebuah analisis melaporkan kalau Netanyahu dan para menterinya sebenarnya tahu bahwa kehadiran tentara Israel di perbatasan Gaza-Mesir tidak pernah menjadi elemen pencegah aksi gangguan keamanan Israel. 

    Tujuan sebenarnya, menurut surat kabar Israel, adalah untuk mempertahankan keberadaan Israel di Gaza selamanya. Media itu kemudian menyatakan niatan ini sebagai “jahat”.

    Haaretz menyalahkan Netanyahu karena secara sistematis menciptakan kondisi yang menyebabkan terbunuhnya para sandera Israel.

    “Dengan PM Israel menganggap kendali atas rute Philadelphia sebagai “masalah diplomatik dan strategis” dan kabinet keamanan memberikan suara mendukung untuk membiarkan pasukan Israel di sana, hasilnya adalah lebih banyak jenazah sandera Israel,” tulis laporan Haarezt.

    Surat kabar itu menegaskan bahwa keputusan kabinet keamanan agar IDF tetap di Koridor Philadelphia mencerminkan aib mereka yang memprioritaskan apa yang disebutnya “strategi kosong” daripada nyawa dan hidup manusia.

    Selain itu, keputusan para politikus Israel itu dianggap mengabaikan sikap IDF dan orang-orang Shin Bet yang percaya kalau Israel seharusnya melepaskan kendali atas koridor Philadelphia, setidaknya untuk waktu yang terbatas.

    (oln/rntv/khbrn/almydn/*)

  • Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding – Halaman all

    Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding – Halaman all

    Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Sukses Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, Kamis (27/2/2025) mengeluarkan pernyataan terkait situasi konflik yang terjadi di Jalur Gaza.

    Pada pernyataan itu, Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza, dengan mengatakan upaya Israel untuk menghalangi pembebasan tahanan telah gagal.

    Israel membebaskan 596 tahanan Palestina semalam setelah Hamas menyerahkan jenazah empat tawanan Israel. Tel Aviv juga diperkirakan akan membebaskan 46 tahanan Palestina pada hari Kamis.

    “Kami melakukan pembebasan tahanan heroik kami bersamaan dengan penyerahan sisa-sisa tawanan musuh (Zionis) untuk mencegah pendudukan (Israel) terus menghindari persyaratan perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir Anews.

    Israel diketahui memang sempat mengulur pembebasan ratusan tahanan Palestina dalam putaran ketujuh pertukaran sandera-tahanan dalam kerangka tahap pertama (Fase I) Gencatan Senjata yang akan berakhir pada Sabtu (28/2/2025).

    Manuver Israel itu diiringi ancaman kalau gencatan senjata bisa sewaktu-waktu berhenti dan perang Gaza bisa dimulai kapan saja.

    Namun, dengan pembebasan tahanan Palestina ini, Hamas mengklaim kalau Israel sekali lagi tidak punya pilihan kecuali untuk berunding.

    “Upaya Israel untuk menghalangi pembebasan tahanan kami telah gagal. Musuh tidak punya pilihan lain selain memulai negosiasi tahap kedua” dari perjanjian tersebut, tambahnya.

    Kelompok Perlawanan Palestina itu menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata dan kesiapan untuk memulai negosiasi tahap kedua.

    “Satu-satunya cara untuk membebaskan tawanan pendudukan di Gaza adalah melalui negosiasi dan kepatuhan terhadap apa yang telah disepakati,” tegasnya.

    “Setiap upaya oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahannya untuk membatalkan atau menghalangi perjanjian tersebut hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi para tawanan (sandera Israel) dan keluarga mereka.”

    Sejauh ini, 25 tawanan Israel dan delapan jenazah sandera Israel telah dikembalikan dari Gaza sebagai imbalan atas ratusan tahanan Palestina di bawah tahap pertama gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.

    Perjanjian tersebut, yang mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan perang destruktif Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.300 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Israel memperkirakan bahwa 59 sandera masih ditawan di Gaza, dengan sedikitnya 20 di antaranya masih hidup, dan mereka diperkirakan akan dibebaskan pada fase kedua gencatan senjata, yang mengharuskan Israel menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen.

    KONDISI MEMPRIHATINKAN – Sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan Israel dilaporkan berada dalam kondisi terluka dan memprihatinkan saat tiba dengan bus di Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 27 Februari 2025. Pembebasan ini dilakukan Israel setalah Hamas kembali menyerahkan empat jenazah sandera Israel.

    Kondisi Parah Para Tahanan Palestina yang Dibebaskan Israel

    Israel pada Kamis ini membebaskan 596 warga Palestina yang ditahan di penjara sebagai bagian dari pertukaran ketujuh di bawah gencatan senjata Gaza dan kesepakatan tahanan-sandera dengan Hamas .

    Peristiwa ini terjadi setelah kelompok Palestina menyerahkan jasad empat sandera Israel kepada Palang Merah .

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, 37 warga Palestina dibebaskan di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki tengah dan lima di Yerusalem Timur.

    Seorang tahanan yang diterima oleh Bulan Sabit Merah Palestina, dalam keadaan koma, dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Tepi Barat.

    Sebanyak 456 warga Palestina dibebaskan dan dipindahkan ke Jalur Gaza, menurut Saleh Al-Hams, direktur keperawatan di Rumah Sakit Eropa Gaza di Khan Younis.

    “Para tahanan berada dalam kondisi sangat kurus kering, beberapa di antaranya tidak dapat berjalan karena pemukulan dan penyiksaan hebat yang mereka alami,” kata Hams.

    Ia menambahkan bahwa “sebagian besar tahanan menderita penyakit kulit, dan satu kasus dirawat di rumah sakit semalam karena fibrosis paru-paru.”

    Pejabat kesehatan mencatat bahwa di antara yang dibebaskan terdapat 15 staf kesehatan, yang ditahan dari rumah sakit selama perang Israel di Gaza.

    Menurut Hamas, 11 dari mereka yang dibebaskan ke Jalur Gaza adalah tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup atau jangka panjang yang telah ditangkap sebelum 7 Oktober 2023, sementara yang lainnya ditahan oleh tentara Israel di Gaza setelah itu.

    Hamas menambahkan bahwa 97 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman jangka panjang juga dideportasi ke Mesir.

    Amani Sarahneh dari Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan kepada Anadolu bahwa otoritas Israel telah memblokir pembebasan 46 tahanan anak-anak dan wanita.

    Ia menambahkan bahwa otoritas Israel menunda pembebasan mereka sampai verifikasi penuh atas jenazah yang diterima dari Gaza.

    Dengan pemindahan empat jenazah lagi pada Rabu malam, Hamas menyelesaikan pembebasan 33 warga Israel, termasuk delapan jenazah, di bawah fase pertama, 42 hari gencatan senjata yang berakhir akhir pekan ini.

    Delegasi Israel ke Kairo

    Terkait dengan negosiasi tahap II gencatan senjata Gaza, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada hari Kamis bahwa delegasi Israel akan pergi ke Kairo untuk melihat apakah ada titik temu untuk dinegosiasikan.

    Pada tahap pertama gencatan senjata, Mesir bersama Qatar dan campur tangan Amerika Serikat (AS) menjadi mediator gencatan senjata Hamas-Israel dalam kerangka pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menginstruksikan delegasi negosiasinya untuk berangkat ke Kairo pada Kamis untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata Gaza, kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan.

    Langkah ini menunjukkan kalau niat Tel Aviv melanjutkan perang di Gaza untuk menuntaskan target perang yang belum tercapai, mulai memudar.

    Selama agresi militer 15 bulan di Gaza, militer Israel (IDF) belum mampu memenuhi tujuan perang, yaitu memberangus Hamas dan mengembalikan sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza.

    Meski telah melakukan bombardemen buta, Israel nyatanya harus melalui perundingan untuk mendapatkan warga negara mereka kembali dari tangan Hamas.

    Sebaliknya, November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (oln/anews/*)

     

  • Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

    “Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat,” kata Fahri di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

    “Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia,” katanya.

    Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

    Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

    Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

    “Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan,” kata Claudia.

    Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gelar Rakornas di Malang, Muhammadiyah Ingin Jahit Potensi Ekonomi – Page 3

    Gelar Rakornas di Malang, Muhammadiyah Ingin Jahit Potensi Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum maju secara ekonomi. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Ekonomi, 26-27 Februari 2025, di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

    Gelaran Rakornas Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah ini dihadiri ratusan utusan pengurus serta pelaksana amal usaha Muhammadiyah dari seluruh Indonesia ini menjadi momentum dalam mengkonsolidasikan potensi ekonomi Muhammadiyah.

    “Jika kita ingin maju di bidang ekonomi kita harus melangkah progresif. Karena Muhammadiyah adalah gerakan berbasis ajaran Islam, maka cara pandang Islam harus tetap melandasi visi bisnis,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Dengan risalah Islam Berkemajuan, warga Muhammadiyah perlu menjadi gerakan usaha yang memiliki value positif, konstruktur dan progresif. Menurut Haedar, strategi gerakan Muhammadiyah yang telah dirintis oleh pendirinya KH Ahmad Dahlan adalah membuat sistem, yaitu mendirikan sekolah, panti asuhan, hingga universitas, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun hal itu tidak cukup.

    “Harus harus disertai dengan perubahan mentalitas dan cara pandang,” kata dia. 

    “Jika ingin kuat dan besar, kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerjasama. Contohnya negara Saudi, Qatar, Emirate, sekarang telah menjadi negara yang sangat maju dibandingkan tahun 1970-an lalu, karena berhasil membangun sumber daya negaranya dengan baik dan bekerjasama,” tutur Haedar.

     

     

  • PM Israel Netanyahu: Gaza Adalah Penjara Terbuka Terbesar di Dunia, Penduduknya Bisa Pergi Kapan pun – Halaman all

    PM Israel Netanyahu: Gaza Adalah Penjara Terbuka Terbesar di Dunia, Penduduknya Bisa Pergi Kapan pun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan perlunya mendukung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir penduduk Jalur Gaza dan mengambil alih kawasan tersebut.

    Ia menekankan pentingnya pelaksanaan rencana Trump bagi masa depan Israel.

    “Rencana Trump untuk Jalur Gaza harus didukung dan dilaksanakan,” kata Netanyahu, Rabu (26/2/2025).

    “Semua orang mengatakan bahwa Gaza adalah penjara terbuka terbesar di dunia, jadi kami membiarkan mereka pergi tanpa membayar apa pun,” lanjutnya.

    Netanyahu mengatakan rencana Trump bertujuan memberi kebebasan bagi penduduk Jalur Gaza untuk pergi ke luar kawasan tersebut.

    “Rencana tersebut bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada penduduk Jalur Gaza untuk meninggalkannya,” kata Netanyahu, seraya mencatat bahwa Israel mendukung inisiatif ini.

    Netanyahu menekankan Israel bertekad untuk melenyapkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan memastikan Jalur Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan.

    “Tujuan utama Israel adalah melenyapkan Hamas, memulangkan para tahanan, dan memastikan bahwa Jalur Gaza tidak akan menjadi ancaman bagi negara tersebut di masa mendatang,” kata Netanyahu.

    “Israel berupaya mengubah wajah Timur Tengah berkat keberanian para pejuangnya dan keputusan para pemimpin politik yang diambil dalam konteks ini,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyerukan pemindahan dan pemukiman sejumlah besar warga Palestina ke Yordania, Mesir, dan negara Arab lainnya.

    Pernyataan tersebut memicu kecaman warga Palestina, Yordania, Mesir, dan Arab yang menolak usulan ini dan menegaskan hak rakyat Palestina untuk mempertahankan tanah mereka dan tetap berada di sana.

    Sementara itu Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga mengumumkan bahwa ia telah mengadakan konsultasi dengan mitra-mitra AS di kawasan tersebut, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA), mengenai rencana Presiden Donald Trump untuk Jalur Gaza.

    Rubio mengatakan negara-negara tersebut tidak menyetujui rencana yang diusulkan dan ia berharap negara-negara Arab akan menyajikan rencana yang lebih baik untuk rekonstruksi dan pengelolaan Jalur Gaza.

    Sejauh ini, negara Arab, Qatar dan Mesir telah berperan sebagai mediator untuk menengahi perundingan Israel dan Hamas yang menyepakati gencatan senjata pada 19 Januari lalu.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel