Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi – Halaman all

    Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi – Halaman all

    Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi

    TRIBUNNEWS.COM- Israel  melantik komandan baru militernya sementara kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran karena Israel menolak untuk memasuki perundingan pada fase kedua gencatan senjata, Reuters melaporkan.

    Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun berpangkat mayor jenderal, dipromosikan menjadi letnan jenderal, sebelum secara resmi mengambil alih komando dari Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri karena bencana keamanan pada 7 Oktober 2023.

    “Misi yang diberikan kepada saya jelas, yaitu memimpin IDF menuju kemenangan,” ujarnya.

    Pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat yang telah memungkinkan pertukaran 33 tawanan Israel dan lima warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina.

    Namun menteri dan pejabat Israel telah memperingatkan bahwa pasukan mereka dapat melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan untuk membawa kembali 59 tawanan yang masih ada.

    Pasukan pendudukan Israel telah menarik diri dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi perundingan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan tawanan dan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai. 

    Kelompok oposisi di Israel telah memperingatkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha untuk memastikan karier politiknya dengan tidak mengadakan perundingan mengenai tahap kedua kesepakatan tersebut, untuk menenangkan anggota garis keras dari koalisi yang berkuasa.

    Israel telah meminta perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan tawanan yang tersisa, sementara Hamas bersikeras untuk melanjutkan perundingan mengenai penghentian perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    Pengangkatan Zamir terjadi saat serangkaian penyelidikan resmi dimulai untuk memeriksa kegagalan yang memungkinkan faksi perlawanan Palestina menyusup ke kota-kota Israel di sekitar wilayah Gaza.

    Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu, menyebabkan sebagian besar penduduk kehilangan tempat tinggal, mencari perlindungan di tenda-tenda atau bangunan-bangunan yang hancur dibom.

    Komandan baru itu juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama kampanye di Gaza.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Perang Dagang AS, Industri Mebel Indonesia Mulai Bidik Pasar Timur Tengah – Halaman all

    Perang Dagang AS, Industri Mebel Indonesia Mulai Bidik Pasar Timur Tengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu perang dagang dengan berbagai negara usai menerapkan tarif pajak 25 persen untuk barang dari Meksiko dan Kanada, serta 10 persen dari China.

    Kondisi tersebut membuat negara-negara di dunia tentu khawatir, termasuk Indonesia. Para pengusaha mulai menyiasati dengan menyasar pasar baru untuk ekspor produk.

    Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, menyampaikan industri dalam negeri perlu mewaspadai perang dagang Amerika Serikat.

    “Negara yang diincar Amerika itu adalah negara yang menerapkan dumping seperti Meksiko dan Kanada. Tetapi karena Indonesia belum punya FTA dengan Amerika, ini menjadi rawan,” tutur Abdul Sobur dalam Konferensi Pers Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Meski belum memiliki Free Trade Agreement (FTA) dengan AS, saat ini pajak barang dari Indonesia hanya dikenakan 10-15 persen karena faktor tertentu.

    “Kalau Amerika itu menyesal dengan Indonesia misalnya, ada resiko potensi kenaikan tarif itu mungkin bisa juga diberikan ke Indonesia,” ucapnya.

    Amerika telah menjadi pasar terbesar ekspor produk-produk mebel dan furnitur dari Indonesia. Dengan perang dagang yang terjadi, pelaku industri perlu mengalihkan target ekspor.

    “Selama ini kita terlalu nyaman dengan pasar Amerika sebesar 53 persen, Eropa 35 persen, sisanya baru ke negara lain. Nah ini harus kita ubah,” ungkap Sobur.

    Sobur menambahkan, industri mebel harus bisa mengubah pasar tradisional yang saat ini terbesarnya di AS ke negara lain, seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, China bahkan India.

    “Emerging market-nya kalau bisa 50 persen, termasuk Middle East karena banyak negara kaya seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi yang lagi tumbuh, terus Qatar itu harus diserbu,” terang Sobur.

  • AS-Hamas Benarkan Pertemuan Rahasia di Qatar untuk Bahas Sandera, Israel Khawatir – Halaman all

    AS-Hamas Benarkan Pertemuan Rahasia di Qatar untuk Bahas Sandera, Israel Khawatir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengonfirmasi pertemuan rahasia delegasi mereka di Doha, Qatar yang berlangsung dalam beberapa minggu terakhir.

    AS dan Hamas membahas upaya pertukaran sandera yang masih tersisa di Jalur Gaza, termasuk sandera yang memegang kewarganegaraan ganda Israel-Amerika.

    Juru bicara Gedung Putih, Caroline Levitt mengonfirmasi bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas.

    “Pembicaraan tersebut sedang berlangsung,” kata Carolnie Levitt dalam konferensi pers, Rabu (5/3/2025).

    “Jika menyangkut negosiasi yang Anda maksud, yang pertama dan terutama, utusan khusus yang terlibat dalam negosiasi tersebut memiliki kewenangan,” katanya.

    Ia mengatakan Israel telah diberitahu mengenai pembicaraan yang diusulkan oleh AS tersebut.

    “Israel telah diajak berkonsultasi,” ujarnya.

    Juru bicara tersebut menjelaskan bahwa dialog yang dilakukan oleh AS dengan berbagai pihak di seluruh dunia untuk mencapai kepentingan terbaik rakyat AS seperti apa yang ditekankan oleh Trump.

    “Ini adalah upaya dengan itikad baik untuk melakukan apa yang benar bagi rakyat Amerika,” tambahnya.

    Selain AS, seorang pemimpin perlawanan Palestina mengonfirmasi pertemuan delegasi AS dan Hamas di Qatar.

    “Pertemuan itu dilakukan atas permintaan Amerika dan Israel terkejut karenanya,” kata sumber tersebut kepada Al-Mayadeen, Rabu malam.

    “Utusan Amerika hanya berbicara tentang pertukaran tahanan dan tidak membahas masalah yang terkait dengan gencatan senjata di Jalur Gaza dan berakhirnya perang,” jelasnya.

    Ia juga menjelaskan delegasi AS tidak mengajukan proposal pertukaran khusus.

    “Pihak Amerika tidak mengajukan formula khusus untuk pertukaran tahanan, tetapi mendengarkan sudut pandang Hamas,” katanya.

    “Utusan Amerika meninggalkan kesan positif dari pertemuannya dengan delegasi kami,” lanjutnya.

    Pernyataan AS dan Hamas mengonfirmasi berita yang dilaporkan oleh surat kabar AS, Axios, yang mengatakan pemerintahan Donald Trump mengadakan pembicaraan langsung dan rahasia dengan Hamas mengenai sandera di Jalur Gaza.

    Koresponden politik Axios, Barak Ravid, mengatakan pembicaraan yang dilakukan oleh utusan Donald Trump, Adam Boehler, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya karena AS tidak pernah berurusan langsung dengan Hamas.

    Israel Khawatir dengan Pertemuan AS dan Hamas

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pihaknya mengetahui pertemuan delegasi AS dan Hamas secara langsung di Qatar.

    “Israel telah menyampaikan pendapatnya kepada Amerika mengenai pembicaraan tersebut,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya.

    Sementara itu, kedutaan Israel di AS menulis pernyataan bahwa mereka senang jika pembicaraan tersebut berhasil mengembalikan semua sandera.

    “Jika perundingan AS-Hamas menghasilkan pengembalian semua tahanan, kami akan senang,” kata kedutaan Israel dalam pernyataannya, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Di sisi lain, surat kabar Israel Today mengutip sumber pejabat Israel yang mengatakan, “Israel sangat khawatir dengan pembicaraan langsung pemerintahan Trump dengan Hamas.”

    Pertemuan delegasi AS dan Hamas yang diadakan di Qatar berlangsung dalam beberapa minggu terakhir, namun belum ada kesepakatan yang dicapai.

    Pertukaran sandera gelombang ke-7 pada pertengahan Februari lalu sekaligus mengakhiri tahap pertama perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas yang dimulai pada 19 Januari 2025.

    Kedua pihak diharapkan segera mencapai kesepakatan tahap kedua perjanjian tersebut untuk kembali melakukan pertukaran tahanan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Meski Dikelola Danantara, OJK Pastikan Akan Terus Pantau Bisnis Bank BUMN

    Meski Dikelola Danantara, OJK Pastikan Akan Terus Pantau Bisnis Bank BUMN

    PIKIRAN RAKYAT – Melalui kebijakannya, OJK diketahui akan terus memantau perkembangan bisnis Bank BUMN supaya tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Selain memantau Bank BUMN, OJK juga meminta kepada pengelola Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, seta pelayanan kepada nasabahnya.

    Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, OJK, M Ismail Riyadi dalam keterangan persnya di Makassar, Rabu, 5 Maret 2025 kemarin.

    Menurut Ismail, hal tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

    “Selain memantau Bank BUMN itu, kami juga meminta Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah,” ujar M Ismail, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Kamis, 6 Maret 2025.

    Khusus Bank BUMN itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan, bahwa pihak OJK menyambut baik inisiatif pemerintah yang telah meluncurkan BPI Danantara.

    Dian menuturkan bahwa hal tersebut guna mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna peningkatan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.

    Imbuhnya, pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN oleh DPR pada tanggal 4 Februari 2025.

    Adapun tujuan pembentukannya, yakni untuk mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor dan digital.

    Dian berpendapat bahwa kehadiran BPI Danantara bukanlah suatu fenomena yang baru. Katanya, Sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA) yang mengelola dana investasi berskala besar.

    Lanjutnya, Sovereign wealth funds yang disebutkan tadi telah mengelola berbagai instrumen keuangan terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis.

    Adanya BPI Danantara, diharapkan dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan yang kemudian dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertemuan Rahasia antara Amerika dan Hamas di Doha, Tersiar Bahas soal Sandera dan Perang Gaza – Halaman all

    Pertemuan Rahasia antara Amerika dan Hamas di Doha, Tersiar Bahas soal Sandera dan Perang Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Donald Trump diam-diam mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas untuk membahas sandera Amerika yang ditahan oleh kelompok tersebut di Gaza.

    Pertemuan AS-Hamas berlangsung di ibu kota Qatar, Doha, dipimpin oleh utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Adam Boehler, yang bertanggung jawab dalam urusan penyanderaan.

    Sumber diplomatik senior mengungkapkan informasi ini kepada Al Arabiya English pada Rabu (5/3/2025).

    Pembicaraan tersebut berfokus pada dua hal utama: pembebasan sandera Amerika yang masih ditahan di Gaza dan kemungkinan upaya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

    Pertemuan ini berfokus pada pembebasan sandera Amerika yang masih ditahan oleh Hamas, namun pembicaraan juga membahas kemungkinan kesepakatan yang lebih luas, termasuk gencatan senjata jangka panjang.

    Pertemuan rahasia Amerika dan Hamas di Doha ini pertama kali dilaporkan oleh Axios.

    Gedung Putih menyatakan Israel sudah diajak berkonsultasi mengenai masalah ini, meskipun tidak terlibat langsung dalam perundingan.

    Negosiasi langsung dengan Hamas tanpa persetujuan Israel adalah langkah yang belum pernah diambil oleh pemerintahan AS sebelumnya.

    Sementara itu, masih ada 59 sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    Pasukan Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa 35 sandera telah tewas, sementara intelijen Israel meyakini bahwa 22 sandera lainnya masih hidup.

    Di antara sandera yang tersisa, terdapat lima warga Amerika, termasuk Edan Alexander yang berusia 21 tahun, yang diyakini masih hidup.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan dialog ini adalah bagian dari upaya Amerika untuk melindungi kepentingan rakyatnya, sebuah prinsip yang telah diterapkan Presiden Donald Trump dalam berbagai situasi sebelumnya.

    Utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang semula dijadwalkan untuk mengunjungi Doha guna bertemu Perdana Menteri Qatar terkait gencatan senjata, membatalkan perjalanannya setelah tidak ada kemajuan yang tercapai dalam pembicaraan.

    Pendekatan yang Berbeda antara Trump dan Biden

    Pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Trump sangat berbeda dengan kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Biden.

    Trump tidak hanya mengancam keras Hamas, tetapi juga mengusulkan kemungkinan “pengambilalihan” Gaza oleh AS.

    Gencatan senjata 42 hari, yang merupakan bagian dari fase pertama kesepakatan Gaza, berakhir pada Sabtu (1/3/2025) setelah para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk memperpanjangnya.

    Meski pertempuran belum berlanjut, Israel menghentikan semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang kini tengah menghadapi krisis kemanusiaan besar.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi – Halaman all

    Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas di Gaza – Halaman all

    Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF yang Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas

     
    TRIBUNNEWS.COM – Israel secara resmi melantik seorang panglima baru militernya (IDF) pada Rabu (5/3/2025).

    Komandan lama IDF, Jenderal Herzi Halevi secara resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh Eyal Zamir sebagai panglima baru, menurut apa yang dilaporkan oleh surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth.

    Atas jabatan itu, Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun di mkemiliteran dengan pangkat Mayor Jenderal, kembali dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

    Adapun pengunduran diri Herzi Halevi terjadi setelah ia menghabiskan lebih dari dua tahun di jabatannya, berlatar belakang kegagalan militer Israel dalam membendung serangan Banjir Al-Aqsa Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023.

    Surat kabar Israel tersebut melaporkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yisrael Katz secara resmi menunjuk Eyal Zamir sebagai penerus Halevi.

    Zamir menjadi Kepala Staf ke-24 dalam ketentaraan Israel.

    KEPALA STAF IDF – Foto ini diambil pada Senin (17/2/2025) dari publikasi resmi Kementerian Pertahanan Israel, memperlihatkan foto Eyal Zamir yang resmi diangkat sebagai Kepala Staf IDF untuk menggantikan Herzi Halevi yang mengundurkan diri pada bulan lalu. (Kementerian Pertahanan Israel)

    Keturunan Arab, Kutip Ayat Taurat

    Siapa Eyal Zamir?

    Khaberni melansir, Eyal Zamir lahir di Eilat, wilayah Palestina yang diduduki Israel.

    Eyal Zamir saat ini berusia 59 tahun dengan latar belakangan keturunan Arab.

    “Kakek dari pihak ayahnya beremigrasi dari Yaman pada tahun 1920-an, dan ibunya berasal dari kota Aleppo di Suriah,” kata laporan Khaberni.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel. Dalam tugas militer aktif terakhirnya, Zamir bertugas sebagai pimpinan di Divisi Komando Selatan IDF.

    Selama menjadi militer aktif, satu di antara prestasinya adalah saat dia memainkan peran penting dalam penjualan sistem pertahanan rudal Arrow 3 ke Jerman.

    Dalam pidato pertamanya sebagai Kepala Staf baru IDF, Rabu, Eyal Zamir dalam upacara pelantikannya di Tel Aviv, mengatakan bahwa tugas dan misi IDF di Gaza belum selesai, terlebih gerakan Hamas masih sangat eksis.

    “Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misi belum berakhir,” katanya.

    Pernyataan ini adalah pengulangan apa yang diutarakan Eyal Zamir dalam konferensi Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv sebelumnya, saat dia ditunjuk menjadi Kepala Staf IDF bulan lalu.

    Saat itu, tulis laporan Khaberni, Eyal Zamir bersumpah, untuk terus berperang melawan milisi perlawanan Palestina, sambil mengutip ayat Taurat yang menyatakan hal itu.

    “Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan pertempuran dan tantangan militer. Krisis belum berakhir, dan tantangan masih ada di depan,” kata Zamir, kala itu.

    Netanyahu Bertekad Israel Akan Menang

    Sementara itu, Netanyahu mengatakan pada upacara pelantikan Zamir kalau Israel “bertekad untuk meraih kemenangan.”

    Netanyahu menyapa Zamir dengan mengatakan, “Tanggung jawab yang sangat besar berada di pundak Anda,” seraya menambahkan, “Hasil perang akan berdampak selama beberapa generasi, dan kami bertekad untuk meraih kemenangan.”

    AGRESI ISRAEL – Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

    Tanda Besar Pecahnya Kembali Perang Gaza 

    Pernyataan-pernyataan Eyal Zamil ini dinilai sejumlah pengamat geopolitik sebagai sinyalemen kalau Israel segera memulai kembali pertempuran di Gaza yang terjeda selama 42 hari pada tahap I Gencatan Senjata pada Januari 2025 silam.

    Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang mensyaratkan penarikan mundur pasukan dari Gaza dan malah meminta perpanjangan Tahap I gencatan senjata.

    Belakangan, Israel menyatakan mau melanjutkan negosiasi Tahap II asal Hamas dilucuti persenjataan dan kekuatan militernya, sebuah hal yang ditolak tegas gerakan Palestina tersebut.

    “Karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas,” tulis laporan Al Arabiya.

    Terkait situasi rapuh ini, Eyal Zamir mengatakan, “Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin [tentara Israel] menuju kemenangan,” katanya.

    Pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat yang telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina.

    Perang terkait di Lebanon selatan, yang meletus setelah pasukan Hizbullah yang didukung Iran melancarkan serangan rudal terhadap Israel setelah serangan 7 Oktober, juga telah dibungkam oleh perjanjian gencatan senjata terpisah.

    Namun, menteri dan pejabat Israel telah memperingatkan kalau pasukan mereka dapat melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan untuk membawa kembali 59 sandera yang masih ada.

    Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

    Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa, sementara Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    HERZI HALEVI – Foto ini diambil dari Telegram IDF pada Jumat (28/2/2025) memperlihatkan Kepala Staf IDF Herzi Halevi bersama sejumlah komandan untuk berbicara tentang kegiatan ofensif di Tepi Barat pada 8 Oktober 2024. (Telegram IDF)

    Latar Belakang Mundurnya Herzi Halevi

    Pengangkatan Zamir dilakukan setelah serangkaian penyelidikan resmi dimulai untuk memeriksa kegagalan keamanan Israel yang membuat ribuan orang bersenjata pimpinan Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang dalam salah satu bencana militer dan keamanan terbesar dalam sejarah Israel.

    Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong itu, sehingga sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan yang hancur karena bom.

    Namun, ia mengumumkan pada bulan Januari, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, kalau ia akan mengundurkan diri dari komandonya, dan menerima tanggung jawab atas respons IDF yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober itu.

    Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui kalau kegagalan mereka memungkinkan terjadinya serangan Hamas itu.

    Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan menyelidiki tanggung jawab pemerintahannya.

    Eyal Zamir, sang komandan baru IDF kini juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kalau pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

    Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

    Israel mengatakan Hamas, yang juga dituduh melakukan kejahatan perang oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan banyak kekejaman selama serangan 7 Oktober dan menyiksa para sandera Israel di Gaza. Hamas membantah tuduhan tersebut.

     

    (oln/khbrn/alarby/*)

     
     

  • Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi – Halaman all

    Dilantik Jadi Panglima Militer Israel, Eyal Zamir Ditugasi Ambil Alih Komando Gencatan Senjata Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel melantik komandan baru militernya, Eyal Zamir, Rabu (5/3/2025).

    Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun dengan pangkat Mayor Jenderal, dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

    Ia secara resmi mengambil alih komando dari Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri karena bencana keamanan pada 7 Oktober 2023.

    Pelantikan Eyal Zamir karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza, meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

    Setelah dilantik menjadi komandan baru militer Israel, Eyal Zamir mengungkap misi yang diterimanya.

    “Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin (tentara Israel) menuju kemenangan,” katanya, Rabu, dilansir Al Arabiya.

    Sementara itu, Eyal Zamir mengatakan saat pelantikannya bahwa misi Israel untuk mengalahkan kelompok militan Palestina Hamas “tidak tercapai.”

    “Saya menerima komando (militer Israel) dengan kerendahan hati dan kerendahan hati.”

    “Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misinya belum tercapai,” kata Zamir, seperti diberitakan Arab News.

    Pengangkatan Zamir terjadi saat serangkaian penyelidikan resmi telah dimulai untuk memeriksa kegagalan yang memungkinkan ribuan orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza.

    Sebelumnya, Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu, meninggalkan sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan-bangunan yang dibom.

    Namun, Halevi mengumumkan pada Januari 2025, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, ia akan mengundurkan diri dari komandonya, menerima tanggung jawab atas tanggapan militer yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober.

    Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui, kegagalan mereka memungkinkan serangan itu terjadi.

    Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan melihat tanggung jawab pemerintahnya.

    Komandan baru tersebut juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

    Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

    Diketahui, pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari 2025 di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat.

    Gencatan senjata telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina.

    Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

    Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa.

    Sementara, Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    ASAP MENGEPUL – Tangkapan layar Khaberni, Minggu (2/3/2025) yang menunjukkan asap mengepul dari serangan udara Israel di Gaza. Israel melakukan serangkaian serangan udara ke Gaza seiring berakhirnya gencatan senjata tahap I pada 28 Februari 2025. Israel menuntut perpanjangan tahap I, namun ditolak Hamas. (khaberni/tangkap layar)

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, para pemimpin Arab dengan suara bulat menyetujui rencana lima tahun senilai $53 miliar untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina, untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih” daerah kantong pantai tersebut.

    Israel, yang mempertahankan blokade terhadap semua makanan, obat-obatan dan bantuan ke Gaza, mengecam usulan tersebut, sementara Gedung Putih mengatakan Trump mendukung visinya untuk Jalur Gaza.

    Hamas mengatakan pihaknya menghargai usulan yang dipimpin Mesir dan menyambut baik seruan untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden sesegera mungkin.

    Warga Palestina di Gaza menyerukan kepada dunia untuk menekan Israel dan mengakhiri blokade barunya terhadap semua pasokan ke daerah kantong itu, menyebut tindakan itu sebagai genosida dan bertujuan membunuh mereka.

    PBB mengatakan lebih dari 3.000 anak telah didiagnosis dengan kekurangan gizi akut sejak gencatan senjata Israel-Hamas dan memperingatkan blokade baru dapat membahayakan kemajuan yang dicapai dalam penyediaan bantuan yang menyelamatkan nyawa.

    Gedung Putih mengatakan usulan Arab untuk rekonstruksi Gaza tidak menjawab kenyataan, daerah kantong itu “saat ini tidak dapat dihuni” dan kembali menggembar-gemborkan rencana pengambilalihan Trump.

    Kelompok hak anak mengatakan Israel menahan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Tepi Barat yang diduduki dalam “penahanan administratif” tanpa dakwaan atau pengadilan dan bahwa ia adalah warga Palestina termuda yang tercatat yang ditahan berdasarkan kebijakan tersebut.

    Amnesty International menyerukan penyelidikan kejahatan perang atas serangan berulang dan melanggar hukum Israel terhadap petugas kesehatan Lebanon selama perang tahun lalu.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.388 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, sementara 111.803 orang terluka.

    Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Yoki Firnandi Bercita-cita Jadikan Shipping Pertamina Terbaik se-Asia, Kini Tersangka Mega Korupsi – Halaman all

    Yoki Firnandi Bercita-cita Jadikan Shipping Pertamina Terbaik se-Asia, Kini Tersangka Mega Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi memiliki cita-cita besar bagi subholding dari PT Pertamina (Persero) Tbk.

    Adapun cita-cita yang dimaksud yaitu menjadikan PT Pertamina International Shipping sebagai perusahaan shipping terbaik se-Asia.

    “Pertamina International Shipping cita-citanya jadi Asia’s Leading Shipping and Marine Logistics Company,” katanya dalam program Beginu di YouTube Kompas.com yang ditayangkan pada 21 Agustus 2023 lalu.

    Yoki mengatakan cita-citanya itu muncul karena PT Pertamina International Shipping telah berkecimpung di dunia shipping atau pengapalan selama puluhan tahun.

    Namun, dengan pengalaman tersebut, Yoki menilai subholding yang dipimpinnya belum bisa menguasai shipping di Asia.

    “Kita menyadari bahwa kita ini operasional kita besar, aset kita besar, experience kita puluhan tahun. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa menjadi one of the biggest player di kawasan ini?” tuturnya.

    Untuk mencapai target, Yoki menyebut PT Pertamina telah menjadikan subholding yang dipimpinnya harus bertumbuh dan tidak sekedar hanya sebagai sektor operasional saja.

    Secara teknis, dia mengatakan PT Pertamina International Shipping telah bekerjasama dengan perusahaan pelayaran asal Jepang yaitu Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) pada tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas.

    “Kalau kita mau berakselerasi dengan cepat, tentu kita mencari partner yang hebat kan,” ujarnya.

    Tak cuma itu, Yoki mengatakan untuk menjangkau pasar lebih luas di Asia, pihaknya turut membangun kantor di beberapa negara seperti Qatar dan Singapura.

    Pada kesempatan yang sama, Yoki juga membeberkan kinerja finansial subholding Pertamina yang dipimpinnya terus mengalami tren positif.

    Hal ini, imbuhnya, membuktikan dengan terbentuknya subholding seperti PT Pertamina International Shipping, maka Pertamina secara keseluruhan terus bertumbuh.

    “Dan untuk kami di subholding Integrated Marine Logistic, finansialnya terus positif dan yang paling kentara salah satunya mentalitas berbeda,” tegasnya.

    Yoki menuturkan tren positif yang dialami PT Pertamina International Shipping membuat mentalitas karyawannya semakin baik dan selalu berpikir untuk memperoleh keuntungan.

    “Moralnya kita tuh naik nih, dan ternyata kita ini bisa lho. Talent-talent kita tuh hebat lho, pelaut-pelaut kita hebat lho.”

    “Bisa sekarang 26 rute dunia yang menandakan bahwa kita punya modal untuk one of the biggest serious player-lah di industri ini,” katanya.

    Kini Jadi Tersangka Korupsi Minyak Mentah Rp193,7 T

    Segala cita-cita yang disampaikan Yoki itu pun kini hanya sekedar mimpi setelah dirinya ditetapkan menjadi salah satu tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023 yang ditaksir merugikan negara mencapai Rp193,7 triliun.

    Selain dirinya, ada enam tersangka lainnya yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.

    Lalu, tersangka lainnya adalah eneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Andrianto Riza, Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan perbuatan para tersangka itu mengakibatkan negara rugi sebesar Rp193,7 triliun.

    “Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen,” kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Adapun kasus ini bermula pada tahun 2018 saat pemerintah tengah mencanangkan pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari produksi dalam negeri.

    Lalu, perusahaan pelat merah PT Pertamina mencari pasokan minyak bumi dalam negeri sebelum melakukan perencanaan impor yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

    Namun, bukannya memaksimalkan produksi minyak mentah dalam negeri, tiga tersangka yaitu Riva, Sani, dan Agus justru diduga melakukan pengkondisian saat rapat organisasi hilir (ROH).

    Mereka pun memutuskan agar produksi kilang diturunkan yang membuat hasil produksi minyak bumi tidak sepenuhnya terserap.

    Qohar mengatakan hal ini dilakukan ketiga tersangka semata-mata demi melakukan impor minyak mentah.

    “Pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor,” ujar Qohar.

    Selain itu, mereka juga menolak produksi minyak mentah dalam negeri dari KKKS dengan dalih tidak memenuhi nilai ekonomis serta tidak sesuai spesifikasi.

    Padahal, kenyataannya berbanding terbalik dengan klaim dari ketiga tersangka tersebut.

    “Pada saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor,” jelas Qohar.

    Lantas PT Kilang Pertamina Internasional pun melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang yang mana perbedaan harga sangat signifikan dibanding produksi minyak bumi dalam negeri.

    Sementara, terkait kegiatan ekspor minyak diduga terjadi kongkalikong di mana Riva, Sani, Agus, dan Yoki selaku perwakilan negara mengatur kesepakatan harga dengan Riza, Dimas, dan Gading selaku broker.

    Kongkalikong itu berupa pengaturan harga yang diputuskan dengan melanggar peraturan demi kepentingan pribadi masing-masing.

    “Seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan,” jelasnya.

    Lalu, deretan pelanggaran hukum kembali dilakukan ketika Riva, Sani, dan Agus memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang.

    Selanjutnya, adapula Dimas dan Gading yang melakukan komunikasi ke Agus untuk memperoleh harga tinggi meski secara syarat belum terpenuhi.

    Riva juga melakukan pelanggaran dimana justru membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 meski yang dibutuhkan adalah RON 92.

    Tak cuma itu, Yoki juga diduga melakukan mark up kontrak dalam pengiriman minyak impor.

    Apa yang dilakukan Yoki ini membuat negara harus menanggung biaya fee mencapai 13-15 persen. Namun, Riza justru memperoleh keuntungan.

    “Sehingga tersangka MKAR (Riza) mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut,” ungkap Qohar.

    Qohar mengatakan rangkaian perbuatan tersangka ini membuat adanya gejolak harga BBM di masyarakat lantaran terjadi kenaikan.

    Hal ini membuat pemerintah semakin tinggi dalam memberikan kompensasi subsidi.

    Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Lebih Baik Perang Lagi

    TRIBUNNEWS.COM – Para pemimpin negara-negara Arab berkumpul di Kairo, Mesir, Selasa (3/5/2025) guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab yang membahas soal Gaza.

    Pertemuan ini dimaksudkan untuk melawan usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina di Gaza sementara wilayah yang koyak karena agresi Israel itu dibangun dengan pendanaan internasional.  

    The National merangkum, ada sejumlah poin kunci rencana negara-negara Arab soal Gaza untuk dibahas dalam agenda pada KTT Arab tersebut.

    “Pembahasan KTT seputar kontrol Gaza oleh para teknokratis tanpa keterlibatan Hamas dan rencana rekonstruksi Gaza sebesar 50 miliar dolar AS,” kata narasumber mengatakan kepada The National, Selasa.

    KTT ini juga akan mempresentasikan usulan Mesir dalam proses rekonstruksi Gaza.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Usulan Mesir

    Cetak biru Mesir memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan selesai dalam tiga hingga lima tahun.

    “Ini bertentangan dengan visi Trump, di mana 2,3 juta warga Palestina Gaza akan tetap berada di daerah kantong pantai alih-alih dipaksa untuk bermukim kembali di Mesir dan Yordania,” tulis ulasan tersebut

    Sumber-sumber mengatakan kepada The National bahwa di bawah rencana itu, penduduk Gaza akan dipindahkan ke zona aman di dalam wilayah itu sementara pekerjaan sedang berlangsung. Diperkirakan biaya sekitar 50 miliar dolar AS, hampir sama dengan perkiraan PBB.

    Rencana itu, mereka menambahkan, juga memiliki bagian politik dan keamanan yang menguraikan bagaimana Gaza akan diperintah setelah perang.

    Secara politik, usulan Mesir itu, mengusulkan terciptanya komite dari 20 teknokrat independen untuk menjalankan wilayah itu.

    “Itu berarti Hamas harus melepaskan otoritasnya di Gaza,” kata laporan.

    Mesir dilaporkan, meniadakan peran Hamas karena tidak ada pendanaan internasional yang mau memodali pembangunan kembali Gaza jika Hamas masih ada di Gaza.

    Menurut narasumber, faksi-faksi Palestina telah menyetujui para teknokrat yang dinominasikan.

    Harus digarisbawahi, para teknokrat ini tidak berafiliasi dengan kelompok atau gerakan mana pun Palestina. 

    Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas harus mengeluarkan dekrit untuk mendirikan badan baru, yang akan didukung oleh kepala suku dan walikota setempat.

    “Kami memiliki nama-nama 20 anggota dan kami menunggu Presiden Abbas untuk memberikan suaranya,” kata salah satu sumber.

    “Mereka semua tanpa afiliasi [langsung] ke faksi Palestina, termasuk Hamas.”

    Mengomentari rencana tersebut, Bassam Khalaf, anggota kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, mengatakan kelompoknya telah sepakat untuk mundur dari kontrol atas Gaza, tetapi perlu untuk mengklarifikasi proposal untuk pembentukan komite yang terdiri dari teknokrat tersebut. 

    “Hamas tidak berkomitmen untuk terus memerintah Gaza,” tambahnya.

    “Sifat misi ini harus jelas dan akan menolak kehadiran AS untuk mengawasinya,” katanya.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Israel Inginkan Pelucutan Penuh Hamas dan PIJ

    Apa yang diusulkan Mesir dengan meniadakan peran Hamas secara penuh di Gaza pada masa mendatang ini dinilai sejalan pada apa yang dilontarkan Israel dalam banyak kesempatan.

    Israel yang mengingkari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap dan menuntut perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, juga ingin Hamas dilucuti.

    Syarat itu juga lah yang diajukan Israel jika negosiator ingin pembicaraan negosiasi Tahap II gencatan senjata dilanjutkan.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada Selasa kalau Israel menuntut “demiliterisasi penuh” Gaza dan penghapusan Hamas untuk melanjutkan ke fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata Januari.

    “Kami tidak memiliki kesepakatan tentang fase kedua. Kami menuntut total demiliterisasi Gaza, Hamas dan Jihad Islam, dan memberi kami sandera kami. Jika mereka setuju bahwa kita dapat menerapkan besok,” kata Saar pada konferensi pers di Yerusalem.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas Bersedia Berbagi Kursi, Pilih Kembali Berperang Jika Negosiasi Berakhir Buntu

    Pemerintahan Gaza di masa depan tetap menjadi isu sentral dalam melanjutkan upaya mediasi, karena pihak-pihak yang bertikai dan negosiator mencari solusi jangka panjang yang dapat mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi proses perdamaian yang lebih luas.

    Salah satu jalur potensial untuk mengakhiri perang melibatkan Hamas melepaskan kekuasaan dan mungkin melucuti senjata di Gaza.

    Kelompok itu telah menyatakan terbuka untuk berbagi pemerintahan Gaza dengan PA dan faksi-faksi Palestina lainnya tetapi menolak penyerahan kekuasaan secara penuh dan lengkap, setidaknya untuk saat ini.

    Ayman Shannaa, anggota lain dari kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, bersikeras kelompok itu tidak mengisyaratkan kesediaan untuk menyerahkan kendali atas wilayah itu kepada PA atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Namun, dia menekankan bahwa Hamas, yang telah memerintah Gaza selama hampir dua dekade, terbuka untuk perjanjian pembagian kekuasaan yang dapat membantu “menyatukan” warga Palestina melawan apa yang dia gambarkan sebagai proposal Trump untuk “memiliki” Gaza dan menggusur penduduknya.

    Adapun rencana Mesir soal kendali keamanan di Gaza, memungkinkan untuk menggunakan kepolisian Gaza yang ada. 

    Namun, Mesir menyarakan sebaiknya kendali keamanan diambil alih pasukan Arab dan PBB untuk memantau penyeberangan darat antara Gaza dan Mesir dan Israel, dan pelabuhan baru di Mediterania yang akan dibangun untuk menerima bahan dan peralatan konstruksi.

    Sebagian besar bangunan dan infrastruktur Gaza telah hancur dalam perang 15 bulan, di mana sekitar 48.400 warga Palestina telah tewas dan lebih dari dua kali jumlah itu terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi.

    Perang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang pada hari paling mematikan di Israel sejak didirikan pada 1948. Para penyerang juga menyandera sekitar 250 orang.

    Hamas diyakini masih menahan sekitar 60 sandera Israel.

    KTT darurat Arab berlangsung pada saat gencatan senjata di Gaza yang berlangsung pada 19 Januari berada di bawah ancaman serius setelah Hamas menolak tawaran Israel untuk memperpanjangnya hingga pertengahan April.

    Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang membahas soal penarikan mundur pasukannya dari Gaza dan gencatan senjata permanen untuk mengakhiri perang.

    Sejatinya, di bawah perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan AS, Israel dan Hamas telah dijadwalkan untuk memulai pembicaraan awal bulan lalu untuk mengakhiri perang dan penarikan Israel dari Gaza. 

    Namun, Israel ingkar dan pembicaraan tidak pernah dimulai dan gencatan senjata berakhir pekan lalu setelah Hamas membebaskan 33 sandera dengan imbalan kebebasan sekitar 2.000 warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    “Perlawanan telah mempersiapkan diri untuk perang, bahkan jika opsi ini tidak mungkin,” kata Khalaf, pejabat senior Hamas.

     

    (oln/anews/thntnl/*)

     

     

  • Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mesir berkukuh untuk melawan rencana pencaplokan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas wilayah Gaza, Palestina. Hal ini tertuang dalam Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab, Selasa (4/3/2025).

    Dalam laporan Reuters, visi ini akan menjadi penangkal ambisi Trump untuk Riviera Timur Tengah. Rencana ini juga akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

    Berdasarkan rencana Mesir, lembaga yang dinamakan Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Badan ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali daerah itu, yang telah hancur akibat perang Hamas dan Israel.

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.

    Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump mencaplok Gaza dan mengusir warganya. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

    Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Meski begitu, ada satu garis merah yang telah ditetapkan oleh Washington.

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.

    “Meskipun Presiden tetap berpegang pada visinya yang berani untuk Gaza pasca perang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas usulannya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut.”

    Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir. Namun ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang menguasai Gaza.

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

    Kelompok Islam Palestina Hamas telah memerintah daerah kantong pantai tersebut sejak 2007. Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu gempuran balik dari Tel Aviv

    Serangan balik Israel sejak itu telah menewaskan 48.400 warga sipil Gaza, termasuk lansia dan anak-anak. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu telah hancur hingga 70%.

    Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mundur dari politik. Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran dalam memberikan keamanan.

    “Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan ‘diatur, dibimbing, dan diawasi’ oleh dewan pengarah. Rancangan tersebut mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lainnya,” ujar rencana Mesir itu.

    “Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina.”

    Biaya Pembangunan

    Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana. Didukung oleh Iran, Hamas membangun aparat keamanan dan organisasi militer yang luas yang berbasis di sekitar jaringan terowongan.

    Rencana Mesir sendiri tidak merinci siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah RUU yang diperkirakan oleh PBB lebih dari US$ 53 miliar (Rp 871 triliun). Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya US$ 20 miliar (Rp 328 triliun) pada tahap awal.

    Proposal Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

    Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut. Namun UEA, misalnya, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial dan tidak mungkin menawarkan pendanaan apapun hingga Hamas disingkirkan.

    Kementerian Luar Negeri di Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk memberikan dana guna membangun kembali Gaza.

    (luc/luc)